-
kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan
nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis
nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi (KSP), dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan
efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan
oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah
(RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing
KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang
disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah. Oleh karena
itu, diperlukan acuan dalam penyusunan RTR KSP dengan memperhatikan
berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Dengan adanya pedoman penyusunan RTR KSP, diharapkan dapat
mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka
implementasi UU 26/2007.
1.2. Maksud dan Tujuan a. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun RTR KSP
oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
b. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSP yang
sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 dan peraturan
pelaksanaannya.
1.3. Ruang Lingkup Pedoman ini memuat ketentuan umum muatan RTR
KSP, ketentuan teknis muatan RTR KSP, dan prosedur penyusunan RTR
KSP.
1.4. Istilah dan Definisi a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
yang selanjutnya disingkat
RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang
berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola
ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi;
arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang
selanjutnya disingkat RTR KSP adalah rencana rinci dari RTRW
Provinsi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang,
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan
ruang,
-
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
h. Warisan Budaya/Adat Tertentu adalah kekayaan budaya (cultural
capital) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam
kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.
i. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di
air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
j. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari
benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
k. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari
benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana
untuk menampung kebutuhan manusia.
l. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat
dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
m. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang
memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
n. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara
turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal-usul leluhur
o. Kawasan Teknologi Tinggi adalah kawasan yang menggunakan
teknologi untuk kegiatan pengamatan, perekaman, pengolahan, serta
pelaporan data dan informasi terkait dengan keadaan bumi dan
angkasa, pengembangan fasilitas uji terbang roket, serta
pengembangan teknologi dirgantara dan kebijakan kedirgantaraan
nasional.
p. Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara
alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa
komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik
(minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).
q. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.
-
dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan
internasional/nasional.
w. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang
menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan
pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
x. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang
menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan
PKL.
y. Jalan Kolektor Sekunder adalah kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder ketiga.
z. Arahan Perizinan adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar
dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh
setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
aa. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang
berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan insentif dan
disinsentif dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
bb. Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan yang berfungsi sebagai
dasar dalam menyusun ketentuan sanksi dalam RTRW provinsi dan RTRW
kabupaten/kota.
1.5. Acuan Normatif Pedoman ini disusun dengan memperhatikan
antara lain: a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; e.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana; f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus; j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya; k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial; l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
-
Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; u. Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus; v. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; w. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang; x. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Pulau-
pulau Kecil Terluar; dan y. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung.
1.6. Kedudukan Pedoman
Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain
sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat
komplementer. Secara diagramatis keterkaitan pedoman ini dengan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya
ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut
Gambar 1.1.
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 5
1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman a. Fungsi
Fungsi pedoman penyusunan RTR KSP yaitu sebagai: 1) acuan yang
secara umum memberikan pengertian dan wawasan
aspek ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RTR KSP; dan
2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep
pendekatan, arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur,
serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RTR KSP.
b. Manfaat Manfaat pedoman penyusunan RTR KSP yaitu untuk: 1)
memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RTR
KSP; 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan
dan
keanekaragaman dari setiap KSP; dan 3) membantu percepatan
penyusunan RTR KSP.
1.8. Pengguna Pedoman Pengguna pedoman ini adalah seluruh
pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RTR KSP,
khususnya instansi pemerintah daerah yang berwenang menyusun RTR
KSP, dan masyarakat dalam rangka pemahaman pokok-pokok pengaturan
RTR KSP.
-
Kedudukan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RTR KSP merupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun
sesuaitujuan penetapan masingstrategis yang menjadi kepentingan
hal-hal spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah
kabupaten/kotapertimbangan utama kabupaten/kotadalam
penyelenggaraan penataan ruang.
2.2. Fungsi dan Manfaat RTR KSPa. Fungsi
Fungsi RTR KSP yaitu sebagai:1) alat koordinasi
penyelenggaraa
diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;2) acuan dalam
sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam
rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan K
3) dasar pengendalian pemanfaatapenentuan ketentuan perizinan
pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan
dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara
dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan
dala(perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.
6
Gambar 2.1. Kedudukan RTRKSP dalam Sistem Penataan Ruang
dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
erupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun sesuaitujuan
penetapan masing-masing KSP. Muatan RTR KSP ditentukan oleh nilai
strategis yang menjadi kepentingan provinsi dan beris
al spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah
kabupaten/kota. Kepentingan provinsi pada KSP merupakan
dasarpertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan
RTRkabupaten/kota. RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi
sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Fungsi dan Manfaat RTR KSP
Fungsi RTR KSP yaitu sebagai: koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang pada KSP yang
diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;acuan dalam
sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Kdasar pengendalian
pemanfaatan ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan
pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan
dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara
dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan
dala(perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.
Kementerian Pekerjaan Umum
RTRKSP dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
erupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun sesuai
denganMuatan RTR KSP ditentukan oleh nilai
i dan berisi aturan terkait dengan al spesifik di luar
kewenangan Pemerintah dan pemerintah
pada KSP merupakan dasardalam penyusunan dan penetapan RTR
RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral
n penataan ruang pada KSP yang diselenggarakan oleh seluruh
pemangku kepentingan; acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah
dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan
masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
KSP;
n ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan
pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan
dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara
dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam
hal peraturan daerah (perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum
berlaku.
Kementerian Pekerjaan Umum
dengan Muatan RTR KSP ditentukan oleh nilai
aturan terkait dengan al spesifik di luar kewenangan Pemerintah
dan pemerintah
pada KSP merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan RTRW
RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral
n penataan ruang pada KSP yang
acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam
n ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan
pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan
dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara
dengan kedalaman RTRW
m hal peraturan daerah
-
Kementerian Pekerjaan Umum 7
Isu strategis provinsi merupakan hal-hal yang menjadi
kepentingan provinsi pada suatu kawasan sehingga kawasan tersebut
perlu ditetapkan sebagai KSP. Isu strategis provinsi dikelompokkan
berdasarkan sudut kepentingan strategis provinsi yaitu 1)
pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber
daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi, dan 4) fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis provinsi
dapat dilakukan melalui pendekatan top down dan/atau bottom up.
Isu strategis provinsi dapat berasal dari cara pandang
pemerintah provinsi terhadap potensi maupun permasalahan di daerah
yang dianggap memiliki nilai strategis provinsi (pendekatan top
down), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh
pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi untuk diangkat menjadi isu strategis provinsi (pendekatan
bottom up).
Isu strategis provinsi tersebut dapat berupa isu-isu yang
termuat dalam berbagai dokumen kebijakan provinsi, antara lain
meliputi:
a. Pertumbuhan Ekonomi: 1) masih adanya kesenjangan ekonomi di
dalam wilayah provinsi yang
disebabkan oleh perbedaan potensi wilayah; 2) lemahnya interaksi
ekonomi antar wilayah termasuk antardesa-kota,
yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi
hulu-hilir;
3) masih adanya keterbatasan prasarana dan sarana pendukung
pertumbuhan ekonomi wilayah;
4) lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan
strategis berbasis ekonomi, rendahnya standardisasi kualitas produk
nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas
SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan
produk-produk unggulan;
5) masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan
pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial
masyarakat miskin;
6) kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam
penyerapan tenaga kerja;
7) masih adanya alih fungsi lahan ekonomi potensial, sehingga
diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga nilai
strategis kawasan potensial; dan
8) masih diperlukan pengembangan industri unggulan untuk
mengolah komoditas unggulan menjadi produk unggulan daerah.
b. Sosial dan Budaya 1) keberadaan objek sejarah yang perlu
pelindungan dan pengamanan
pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan
budaya daerah;
-
8 Kementerian Pekerjaan Umum
pengamatan, pengolahan, pelaporan data dan informasi dalam
rangka menjamin fungsi kawasan;
2) belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan
kebijakan alokasi ruang pendukung yang mengakibatkan belum
optimalnya pemanfaatan potensi SDA yang ada, baik yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan;
3) tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian termasuk
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
4) belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam penetapan
prasarana dan sarana pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan
ketentuan zonasi, serta upaya revitalisasi kawasan dalam kegiatan
pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA.
d. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
1) adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat
adat/tradisional yang memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di
pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;
2) meningkatnya kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan
pola hidup masyarakat yang mengancam ketersediaan pangan, air, dan
energi, pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil,
serta kelestarian fungsi kawasan hutan;
3) menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan
meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir,
longsor, dan menurunnya kualitas air;
4) tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan
gunung api di Indonesia akibat letak kawasan yang berada pada
pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of
fire);
5) kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di
kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana,
serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih
belum optimalnya upaya mitigasi bencana; dan
6) adanya kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut yang
memiliki keanekaragaman hayati yang membutuhkan perlindungan untuk
menjamin keberlanjutan keberagaman flora dan fauna.
2.4. Tipologi KSP RTR KSP disusun berdasarkan tipologi KSP.
Tipologi KSP dimaksudkan untuk menentukan muatan RTR KSP yang harus
dimuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.
Tipologi KSP ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. sudut
kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008 dan
PP
No. 15/ 2010; b. isu strategis provinsi; dan c. kawasan
strategis yang sudah ditetapkan dalam RTRW Provinsi. Dengan
pertimbangan di atas, terdapat 12 (dua belas) tipologi KSP sebagai
berikut: kawasan Perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan koridor
ekonomi, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan cagar budaya,
kawasan permukiman/komunitas adat, kawasan teknologi tinggi,
kawasan sumber
-
Kementerian Pekerjaan Umum 9
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
10
Tabel 2.1. Penetapan Tipologi KSP Berdasarkan Sudut Kepentingan,
Kriteria, dan Isu Strategis ProvinsiSUDUT
KEPENTINGAN KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI
Pertumbuhan Ekonomi
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi;
c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana
dan
fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan;
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan
kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.
a. masih adanya kesenjangan ekonomi di dalam wilayah provinsi
yang disebabkan oleh perbedaan potensi wilayah;
b. lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah termasuk
antardesa-kota, yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas
ekonomi hulu-hilir;
c. masih adanya keterbatasan prasarana dan sarana pendukung
pertumbuhan ekonomi wilayah;
d. lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan
strategis berbasis ekonomi, rendahnya standardisasi kualitas produk
nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas
SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan
produk-produk unggulan;
e. masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan
pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial
masyarakat miskin;
f. kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam
penyerapan tenaga kerja;
g. masih adanya alih fungsi lahan ekonomi potensial, sehingga
diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga nilai
strategis kawasan potensial; dan
h. masih diperlukan pengembangan industri unggulan untuk
mengolah komoditas unggulan menjadi produk unggulan daerah.
1. Tipologi Kawasan PerkotaanKriteria : a, b, c, d, e Isu :
a,b,c, d, e,f, g,h
2. Tipologi Kawasan PerdesaanKriteria : b,c, f, h. Isu : a, b,
c, d, e, f, g,h
3. Tipologi Kawasan Koridor Ekonomi Kriteria : a, b, c, d, e, g,
h.Isu : b,c, f, g
4. Tipologi Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Kriteria : a, c, d, e,
h Isu :a,b, c, f,g,h
Sosial dan Budaya
a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat
atau budaya;
b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan
budaya;
c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.;
a. keberadaan objek sejarah yang perlu pelindungan dan
pengamanan pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai
warisan budaya daerah;
b. keberadaan sebaran objek budaya sebagai cagar budaya terutama
yang memiliki nilai sejarah tinggi yang perlu ditetapkan menjadi
objek vital daerah di bidang sosial dan budaya; dan
c. keberadaan suku asli yang memiliki nilai adat istiadat dan
tradisi yang kuat serta penting untuk budaya bangsa yang memerlukan
pelindungan dan pelestarian.
5. Tipologi Kawasan Cagar budaya Kriteria : a,b, c, d,e Isu : a,
b
6. Tipologi Kawasan Permukiman Komunitas Adat Kriteria : a,b, c,
d, e, fIsu : c.
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 11
SUDUT KEPENTINGAN
KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi,
pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
b. memiliki sumber daya alam strategis;
c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan
antariksa;
d. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan
nuklir;
e. memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi
strategis.
a. belum tersedianya alokasi ruang untuk kegiatan terkait dengan
penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi tinggi serta
pengamatan, pengolahan, pelaporan data dan informasi dalam rangka
menjamin fungsi kawasan;
b. belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan
kebijakan alokasi ruang pendukung yang mengakibatkan belum
optimalnya pemanfaatan potensi SDA yang ada, baik yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan;
c. tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian termasuk
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
d. belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam penetapan
prasarana dan sarana pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan
ketentuan zonasi, serta upaya revitalisasi kawasan dalam kegiatan
pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA.
7. Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi Kriteria : a,c,d,e Isu :
a,b
8. Tipologi Kawasan Sumber Daya Alam Kriteria : a, b, Isu : b,
c,d
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan
akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang
setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas Lingkungan
hidup;
f. merupakan kawasan rawan bencana alam;
g. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona
alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
a. adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat
adat/tradisional yang memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di
pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;
b. meningkatnya kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan
pola hidup masyarakat yang mengancam ketersediaan pangan, air, dan
energi, pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil,
serta kelestarian fungsi kawasan hutan;
c. menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan
meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir,
longsor, dan menurunnya kualitas air;
d. tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan
gunung api di Indonesia akibat letak kawasan yang berada pada
pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of
fire);
e. kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di
kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana,
serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih
belum optimalnya upaya mitigasi bencana; dan
f. adanya kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut
9. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan HidupKriteria
:a, b, c, d, e, gIsu : a, b, c, e,f
10. Tipologi Kawasan Rawan Bencana Kriteria : f, g Isu : d,e
11. Tipologi Kawasam Kritis Lingkungan Kriteria :
a,b,c,d,e,f,gIsu : a,b,c, f
12. Tipologi Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau kecil
Kriteria :a, b, c, d, e, f, gIsu : a, b, c, d, e, f
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
12
SUDUT KEPENTINGAN
KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI
yang memiliki keanekaragaman hayati yang membutuhkan
perlindungan untuk menjamin keberlanjutan keberagaman flora dan
fauna.
Tabel 2.2 Dasar-Dasar Penetapan KSP Berdasarkan Tipologi
TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP 1. Kawasan Perkotaan a. dapat
berbentuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten/kota.
b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa,
perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan satu wilayah
provinsi dan/atau antarprovinsi.
c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. 2. Kawasan
Perdesaan a. dapat berbentuk kawasan perdesaan yang merupakan
bagian wilayah kabupaten atau mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten
pada satu wilayah provinsi. b. potensi kawasan produksi
pertanian; c. sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan
pertanian; d. aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani,
nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;e. kegiatan utama
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan
tangkap; f. tempat permukiman perdesaan termasuk kawasan
transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi;g. kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang
rendah; h. bentang alam berciri pola ruang pertanian dan
lingkunganalami.
3. Kawasan Koridor Ekonomi a. potensi ekonomi yang beragam dan
inklusif. b. memiliki basis ekonomi yang integral dan kompetitif.
c. dapat terdiri atas beberapa pusat-pusat pertumbuhan. d. didukung
kebijakan pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan
kompetitif. e. memiliki sistem jaringan transportasi darat, laut,
dan udara.
4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh a. potensi ketersediaan
sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan
yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian
pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam
mendorong industri pengolahan di dalam negeribaku lokal sebagai
potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara
berkelanjutan;
b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif
memadai sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk
uggulakawasan;
c. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan,
dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam
suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi.
5. Kawasan Cagar budaya a. wilayah dimana terdapat benda buatan
manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau
kelompok, atau bagianbagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
b. mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 13
TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP c. memiliki nilai penting
bagi ilmu sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; d. memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; e.
merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh
sangat penting yang dalam perlindungan budaya/sejarah di
wilayah provinsi. 6. Kawasan Permukiman/
Komunitas Adat Tertentu a. wilayah dimana terdapat
permukiman/komunitas adat tertentu dimana terdapat kelompok
permukiman tradisionil yang berumur
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, b. mewakili masa gaya
yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, c. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan; d. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan
mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan sejarah
di wilayah
provinsi. 7. Kawasan Teknologi Tinggi a. pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
b. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan
antariksa; c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga
atom dan nuklir; d. potensi pengadaan tenaga listrik meliputi
pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik
kepada konsumen; e. memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan
teknologi tinggi strategis.
8. Kawasan Sumber Daya Alam a. potensi minyak dan gas bumi
termasuk minyak dan gas bumi lepas pantai; b. potensi sumber energi
panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan
bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara
genetik semuanya tidakdapat dipisahkan dalam suatu sistem panas
bumi; c. potensi pertambangan mineral dan batubara.
9. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup
a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta
gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi;b. kawasan
hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas
hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama de
(seratus tujuh puluh lima) atau lebih; c. kawasan hutan yang
mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh
persen); d. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit
2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;e. ketebalan gambut 3
(tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa; f.
kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan
dan sebagai pengontrol tata air permukaan; atau g. merupakan
kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam perlindungan
dan pelestarian lingkungan.
10. Kawasan rawan bencana a. kawasan yang sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana; b. kawasan rawan bencana terdiri dari
:
1) longsor, wilayah yang memiliki kerentanan gerakan tanah
tinggi 2) zona patahan aktif, wilayah berada 250 m dari zona
patahan aktif 3) tsunami, wilayah dengan elevasi rendah yang pernah
atau berpotensi tsunami 4) letusan gunung berapi, wilayah sekitar
kawah/kaldera, wilayah yang terkena aliran uap panas, lahar,
guguran batu pijar dan ga
beracun 5) rawan gempa bumi, wilayah yang pernah atau berpotensi
mengalami gempa bumi dengan skala 7 12 MMI6) rawan bencana banjir,,
wilayah dataran banjir, wilayah cekungan dan sempadan sungai 7)
bencana lainnya.
11. Kawasan Kritis Lingkungan a. indikasi terganggunya
konservasi/pelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna); b.
indikasi terganggunya kesuburan tanah; c. indikasi terganggunya
fungsi hidrologi/geohidrologis dan hidroorologis;
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
14
TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP d. pemanfaatan ruang di
bentang alam (topografi) yang sudah beresiko tinggi bencana banjir
dan longsor.
12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta
gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi;b. kawasan
pesisir yang dilindungi yaitu :
1) daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100
(seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
atau2) daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik
pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap
be
kondisi fisik pantai. c. Pulau-pulau kecil merupakan suatu
daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan
luas kurang dari 2.000 Km2d. kawasan perlindungan pesisir dan pulau
kecil, terdiri dari ;
1) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; 2) suaka
margasatwa laut; 3) cagar alam laut; 4) kawasan pantai berhutan
bakau; 5) taman nasional laut; 6) taman wisata alam laut;
-
Kementerian Pekerjaan Umum 15
berbasis objek strategis.
KSP berbasis kawasan merupakan KSP yang dicirikan oleh
keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu
kesatuan entitas kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih
wilayah administrasi kabupaten/kota. Contoh KSP berbasis kawasan
antara lain Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti)
di Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Koridor Ekonomi Banda
Aceh-Meulaboh-Subulussalam, dan Kawasan Teluk Balikpapan
(Sepaku-Penajam-Balikpapan).
KSP berbasis objek strategis merupakan KSP yang dicirikan oleh
keberadaan objek strategis berkaitan dengan fungsi strategis objek
yang ditetapkan sebagai KSP. Contoh KSP berbasis objek strategis
antara lain Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto, Observatorium
Bosscha di Bandung, Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
Provinsi Jawa Timur.
Gambar 2.2 Ilustrasi Bentuk KSP Berbasis Kawasan dan Obyek
Strategis
KSP dapat berimpit dengan kawasan lain seperti KSN, KSK dan/atau
kawasan perkotaan yang diatur dengan RDTR. Beberapa contoh
ilustrasi kedudukan KSP dapat dilihat pada gambar berikut:
-
16 Kementerian Pekerjaan Umum
Gambar 2.3. Ilustrasi Lokasi KSP
b. Delineasi Penentuan delineasi KSP dilakukan sesuai dengan
tipologi KSP dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) kondisi daya
dukung dan daya tampung fisik dasar; 2) Kondisi penggunaan lahan;
3) potensi perekonomian; 4) interaksi sosial, ekonomi, lingkungan
dan budaya masyarakat; 5) potensi sumber daya alam; 6) potensi
rawan bencana; 7) keberadaan infrastruktur; 8) pertimbangan batas
fisik dan/atau administrasi; dan 9) ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.
c. Fokus penanganan Penentuan fokus penanganan KSP dilakukan
dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk
mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis
kawasan sesuai dengan tipologi KSP.
d. Skala peta Penentuan skala peta KSP disesuaikan dengan
informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RTR KSP dan
penggunaan RTR KSP, serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur
di dalam RTR KSP tersebut.
e. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Penentuan
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSP dilakukan dengan
mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSP.
-
Kementerian Pekerjaan Umum 17
dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima)
tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu
pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRWP)
beserta indikasi sumber pembiayaan.
h. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang KSP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang
diperlukan agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR
KSP.
i. Pengelolaan Penentuan pengelolaan KSP dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi
KSP.
Gambar 2.4. Penentuan Muatan RTR KSP
PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RTR KSP
PENETAPAN TIPOLOGI Sudut Kepentingan (PP No 15/2010 pasal
46)
Kriteria (PP 15/2010;
Isu Strategis Provinsi
Tipologi KSP
Identifikasi Bentuk
Delineasi
Penetapan Fokus Penanganan
Penentuan Skala Peta
PERUMUSAN MUATAN RTR KSP
Arahan Pemanfaatan Ruang
Konsep Pengembangan
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengelolaan
KSP di dalam RTRWP
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
18
Tabel 2.4. Ketentuan Umum Muatan Pedoman RTR KSP berdasarkan
Tipologi
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
1 kawasan perkotaan
ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan
ditentukan dengan memperhatikan sistem perkotaan dan
keseimbangan ekologis
difokuskan dalam rangka mewujudkan sinergi hubungan fungsional
antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya
sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional,
melalui dukungan sistem jaringan prasarana yang handal
digunakan skala.
difokuskan pada
- pengembangan kependudukan,
- pengembangan perekonomian,
- pengembangan struktur ruang dan pola ruang.
difokuskan pada hubungan fungsional kawasan perkotaan inti dan
kawasan perkotaan di sekitarnya
difokuskan pada:
- pengaturan kawasan lindung, dan
- pengaturan kawasan budi daya, khususnya penjabaran fungsi
permukiman dan fungsi ekonomi
difokuskan pada perwujudan hubungan fungsional kawasan inti dan
kawasan perkotaan sesuai dengan struktur dan pola ruang.
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan perizinan, insentif disinsentif, dan sanksi.
dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani pengelolaan
kawasan
2 kawasan perdesaan
ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasi
ditentukan dengan memperh
difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan yang
terpadu dalam rangka mendorong
digunakan skala
difokuskan pada
- pengembangan sektor unggulan wilayah,
- pengembangan
difokuskan pada - pusat
kegiatan ekonomi unggulan,
- sistem pusat
Difokuskan pada pengembangan sentra ekonomi unggulan
Difokuskan pada perwujudan fungsi pengembangan sektor
Difokuskan pada
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan
dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani kawasan
perdesaandan bidterkait lainnya.
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 19
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
s kawasan
atikan sebaran kegiatan ekonomi dan keseimbangan ekologis
pengembangan sektor unggulan selektif berbasis masyarakat
(memiliki kekuatan pasar baik lokal,dan regional) sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi wilayah, serta dukungan sistem jaringan
prasarana yang handal
sistem prasarana, dan ketenaga kerjaan serta perlindungan
kawasan.
pelayanan, dan
- sistem jaringan prasarana
wilayah, meliputi: sentra produksi, sentra pengolahan, sentra
koleksi dan distribusi
unggulan yang terpadu
perizinan, dan arahan insentif disinsentif
3 kawasan koridor ekonomi
ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasa
ditentukan dengan memperhatikan
difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan koridor
ekonomi dan sinergi hubungan
digunakan skala
difokuskan pada
- penetapan kegiatan ekonomi,
- sistem prasarana, dan
- perlindungan kawasan
difokuskan pada hubungan fungsional kawasan inti dan dan kawasan
penyangganya.
difokuskan pada
- penentuan zona pada kawasan inti dan
- penentuan zona
difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan pengembangan ekonomi
wilayah
Difokuskan pada :
- arahan peraturan zonasi, dan arahan perizinan, dan
dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang
ekonomi.
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
20
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
n kawasan inti dan kawasn penyangga
fungsional dengan kawasan sekitarnya
pada kawasan penyangga
arahan insentif disinsentif
4 kawasan ekonomi cepat tumbuh
ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan/ objek
strategis
ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasn
penyangga
difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi
cepat tumbuh
digunakan skala.
Difokuskan pada:
- Peningkatan fungsi kawasan,
- Dukungan ketenagakerjaan,
- sistem prasarana, dan
- perlindungan kawasan
difokuskan pada - pusat
kegiatan ekonomi,
- sistem pusat pelayanan, dan
- sistem jaringan prasarana
difokuskan pada:
- penentuan zona pada kawasan inti dan
- penentuan zona pada kawasan penyangga
difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan ekonomi sesuai
dukungan infrastruktur.
Difokuskan pada :
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan perizinan, dan arahan insentif disinsentif
dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang
ekonomi.
5 kawasan warisan budaya
ditentu-kan sebagai KSP dengan
ditentukan dengan
difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan
diguna-kan skala
difokuskan pada:
- pelindungan terhadap kawasan/objek
difokuskan pada:
- sistem pusat pelayanan (untuk yang
difokuskan pada:
- penentuan zona pada
difokuskan pada perwujudan kelestaria
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi,
dilakukan oleh:(lembaga daerah yang menanganidandaerah)
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 21
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
bentuk berbasis kawasan/objek strategis
memperhati-kan kawasan inti dan kawasan penyangga
dan/atau objek budaya yang lestari pada jangka panjang
warisan budaya,
- pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan
kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya, dan
- pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk
melindungi kawasan inti
berbasis kawasan), dan
- sistem jaringan prasarana (untuk yang berbasis kawasan dan
berbasis objek strategis)
kawasan inti, dan
- penentuan zona pada kawasan penyangga
n kawasan dan/atau objek budaya
- arahan perizinan,
- arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan
- arahan pengenaan sanksi
6 kawasan permukiman komunitas adat
ditentukan sebagai KSP berbasis kawasan
ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan
difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan sosial dan
budaya yang lestari pada jangka panjang
diguna-kan skala
difokuskan pada:
- pelindungan terhadap kawasan warisan budaya,
- pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan
kearifan lokal dan nilai-nilai
difokuskan pada:
- sistem pusat pelayanan (untuk yang berbasis kawasan), dan
- sistem jaringan prasarana
difokuskan pada:
- penentuan zona pada kawasan inti, dan
- penentuan zona pada kawasan penyangga
difokuskan pada perwujudan kelestarian kawasan
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi,
- arahan perizinan,
- arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan
dilakukan oleh: daerah (lembaga daerah yang menangani dan
daerah)
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
22
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
kawasan penyangga.
warisan budaya, dan
- pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk
melindungi kawasan inti
arahan pengenaan sanksi
7 kawasan teknologi tinggi
ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis objek
strategis
ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan kawasan
penyangga
difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau
objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka
waktu rencana operasional
diguna-kan skala
difokuskan pada: - pelindungan
dan persyaratan teknis kawasan teknologi tinggi,
- pengaturan kegiatan dan dukungan prasarana kawasan, dan
- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyangga
difokuskan pada: - penyediaan
sistem jaringan prasarana untuk operasionali-sasi kawasan,
- pengendalian sistem jaringan prasarana pada kawasan penyangga
dan
- pengendalian sistem pusat pelayanan pada
difokuskan pada penentuan zona di kawasan penyangga untuk
menjamin operasionalisasi instalasi teknologi tinggi
difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan dan/atau objek
teknologi tinggi berfungsi secara maksimal
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan perizinan
dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani teknologi
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 23
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
kawasan penyangga
8 kawasan
sumber daya alam
Ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan
ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan kawasan
penyangga
difokuskan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem
kawasan dengan melindungi /memanfaatkan SDA secara aman
diguna-kan skala
difokuskan pada:
- pemanfaatan SDA,
- pengelolaan lingkungan,
- pengaturan sistem jaringan prasarana, dan
- pengelolaan kawasan penyangga
difokuskan pada
- sistem jaringan prasarana, dan
- sistem pusat pelayanan (saat pemanfaatan dan pasca pemanfaatan
SDA)
difokuskan pada:
- pengaturan keseimban-an ekosistem kawasan dan pemanfaat-an SDA
pada kawasan inti, dan
- penentuan zona pada kawasan penyangga
difokuskan pada perwujudan fungsi keseimbangan kawasan ekosistem
terkait pemanfaat-an SDA
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan pemberian insentif dan disinsentif
dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani pertambangan,
perkebunan, pertanian,kehutanan
9 kawasan perlindungan dan pelestari-an lingkung-an Hidup
ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasa
ditentukan dengan memperhatikan
difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan
perlindungan dan pelestarian lingkungan
diguna-kan skala.
difokuskan pada
- pengelolaan lingkungan
- pengaturan kegiatan,
- pengaturan sistem jaringan prasarana, dan
difokuskan pada
- pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan
- pengendalian
difokuskan pada:
- penentuan zona pada kawasan inti dan
- penentuan zona
difokuskan pada perwujudan fungsi lingkungan kawasan yang
lestari
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
arahan pemberian insentif
dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani pertambangan,
perkebunan, pertanian, kehutanan
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
24
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
n kawasan inti berupa kawasan yang dilindungi/dilestarikan dan
kawasan penyangga
hidup yang lestari
- pengelolaan kawasan penyangga
sistem pusat pelayanan.
pada kawasan penyangga
dan disinsentif, dan sanksi
10
Kawasan rawan bencana
ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan
ditentukan dengan memperhati-kan kawasan rawan
difokuskan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang berbasis
mitigasi dan adaptasi bencana
diguna-kan skala
difokuskan pada: - penetapan
kegiatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana,
- pengaturan sistem evakuasi, dan
- pengendalian pemanfaatan
difokuskan pada sistem evakuasi bencana
difokuskan pada:
- penentuan zona pada kawasan rawan bencana, dan
- penentuan zona pada jalur evakuasi
difokuskan pada perwujudan sistem evakuasi
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan pemberian insentif dan disinsentif
dilakukan daerah (lembaga daerah yang menangani bencana)
-
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Kementerian Pekerjaan Umum 25
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
bencana dan jalur evakuasi
ruang pada kawasan rawan bencana
11
Kawasan Kritis Lingkungan
Ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan
ditentukan dengan memperhati-kan WS/DAS dan kawasan ekosistem
beserta penyangga-nya
difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan lindung dan
kawasan budi daya yang menjamin keserasian antara kemampuan dan
pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik
diguna-kan skala
difokuskan pada:
- pengelolaan lingkungan,
- pengendalian sistem pusat pelayanan,
- pengendalian sistem jaringan prasarana,
- pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya
difokuskan pada:
- pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan
- pengendalian pembangunan sistem pusat pelayanan
difokuskan pada pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan
budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur
dalam alam secara timbal balik
difokuskan pada perwujudan fungsi keserasian kemampuan dan
pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi, dan
- arahan pemberian insentif dan disinsentif
dilakukan oleh:daerah (lembaga daerah yang menangaSDA/hutan
lindung/
taman nasional/kaw
12
Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil
ditentukan sebagai KSP dengan
ditentukan dengan
difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan
diguna-kan skala
difokuskan pada: - pengelolaan
lingkungan, - pengendalian
difokuskan pada: - pengendali-
an pembangun
difokuskan pada:
- penentuan zona
difokuskan pada perwujudan fungsi keserasia
difokuskan pada:
- arahan peraturan zonasi,
dilakukan oleh:daerah (lembaga daerah yang menangani
kelautan
-
Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
26
Tipologi Bentuk KSP Deliniasi
Fokus penanganan
Skala Peta
Muatan Rencana Tata Ruang
Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Konsep Pengembangan Kawasan Arahan
Pemanfaa-tan Ruang
Ketentuan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
bentuk berbasis kawasan
memperhati-kan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil
lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian antara
kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik
sistem pusat pelayanan,
- pengendalian sistem jaringan prasarana,
- pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya
an sistem jaringan prasarana dan
- pengendalian pembangunan sistem pusat pelayanan
pada kawasan inti dan
- penentuan zona pada kawasan penyangga
n kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal
balik
dan - arahan
pemberian insentif dan disinsentif, dan sanksi
-
Kementerian Pekerjaan Umum 27
Delineasi KSP mencakup kawasan yang mempunyai kawasan inti dan
kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan
kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis
sektoral.
Pertimbangan dalam penentuan delineasi untuk masing-masing
tipologi diuraikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel.3.1. Penentuan Delineasi KSP
TIPOLOGI ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN
DELINIASI
KSP 1. Kawasan
Perkotaan a. Keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya
antara kawasan
perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; b.
Perkembangan area terbangun; c. Ketersediaan sarana dan prasarana;
d. Pergerakan masyarakat antar kawasan perkotaan; e. Jarak dan
waktu tempuh berdasarkan pergerakan komuter f. Faktor keseimbangan
ekologis dan sumber daya air; g. Proyeksi kebutuahan ruang
pengembangan kota; h. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan Perdesaan
a. Sebaran sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas koleksi
dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;
b. Aksesibilitas sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas
koleksi dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;
c. Kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian d. Ketentuan
peraturan perundang-undangan
3. Kawasan Koridor Ekonomi
Keterkaitan kegiatan di kawasan Inti dan kawasan penyangga: a.
Kawasan inti yaitu kawasan dengan batas tertentu yang merupakan
pusat kegiatan ekonomi b. Kawasan penyangga pada kawasan koridor
ekonomi adalah kawasan
dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi
mempengaruhi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti
4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh
a. Potensi kawasan yang terdiri dari: - sumberdaya alam sektor
dan produk unggulan yang terfokus
sebagai penggerak perekonomian; - sumberdaya manusia dan
kelembagaan yang terkait dengan
pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan
bisnis; dan
- sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis
sektor dan produk unggulan.
b. Ketentuan teknis terkait pengembangan infrastruktur. 5.
Kawasan
Cagar Budaya
a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga
dalam rangka pelindungan dan pelestarian objek atau kawasan warisan
budaya: - kawasan inti pada kawasan budaya tertentu yaitu kawasan
dengan
batas tertentu sebagai objek atau kawasan warisan budaya
tertentu - kawasan penyangga pada kawasan budaya tertentu yaitu
kawasan
dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki
fungsi melindungi kawasan inti
b. ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Kawasan
Permukiman/ Komunitas Adat Tertentu
a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan
penyangga dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pelestarian
obyek/kawasan warisan budaya: - Kawasan inti merupakan kawasan
dengan batas tertentu sebagai
kawasan permukiman/komunitas adat tertentu; - kawasan penyangga
merupakan kawasan dengan radius tertentu dari
batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti;
b. Wilayah hukum adat
-
28 Kementerian Pekerjaan Umum
mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang
berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti
b. ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Kawasan
Sumber Daya Alam
1. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga;
a) kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu atau
kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan sebagai WUP, LP2B,
atau kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan pemanfaatan
sumber daya alam;
b) Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu
dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti
dan/atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi
oleh kawasan inti.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Kawasan
Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup
1. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga:
a) Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu sebagai
kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. b)
Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu
dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi
mempengaruhi kawasan inti.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kawasan
rawan bencana
1. Keterkaitan kegiatan di kawasan rawan bencana/KRB dan hasil
kajian evakuasi bencana yang telah ada berdasarkan karakteristik
bencana: - pertimbangan dampak bencana dengan memperhatikan
sejarah
bencana di masa lalu (histori) dan hasil kajian mengenai
prediksi kemungkinan bencana;
- Hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada didasarkan pada
sejarah penanganan evakuasi dan hasil kajian penanganan evakuasi
yang mewadahi sistem evakuasi.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Kawasan
Kritis Lingkungan
1. Kawasan inti ditentukan berdasarkan batas wilayah sungai (WS)
atau daerah aliran sungai (DAS) yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu
dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi
mempengaruhi kawasan inti
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Kawasan
Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Kawasan inti ke arah daratan mencakup wilayah administrasi
kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh sepertiga mil laut
provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.
2. Kawasan penyangga ke arah daratan mencakup wilayah yang
berbatasan langsung dengan kawasan inti dan memiliki pengaruh
secara langsung terhadap kawasan inti; serta ke arah perairan laut
sejauh laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.
3. Pertimbangan batas fisik dan/atau administrasi 4. Ketentuan
peraturan perundang-undangan
3.2. Fokus Penanganan KSP Fokus penanganan merupakan muatan
pokok yang menjadi tujuan utama penanganan yang menjadi
pertimbangan utama dalam perumusan muatan RTR masing-masing
tipologi KSP.
Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani untuk masing-masing
tipologi KSP.
Berikut ini adalah fokus penanganan minimal untuk masing-masing
tipologi KSP
-
Kementerian Pekerjaan Umum 29
d. Pengaturan pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan
budi daya dan kegiatan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sosial
ekonomi masyarakat;
e. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan;
2. Kawasan
Perdesaan a. Pengaturan komoditas unggulan, meliputi; komoditas
unggulan
sektor primer (kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan), sektor sekunder (industri pertanian) dan sektor
tersier (pariwisata);
b. Pengaturan pengembangan usaha (bussiness development) yang
berisi antara lain bussiness plan dan pengembangan kasus pada
minimal 1 (satu) komoditas unggulan dan beberapa komoditas
turunannya;
c. Pengaturan sistem pusat pelayanan yang mengakomodir proses
produksi pengolahan pendukung komoditas unggulan dengan
memperhatikan struktur ruang dalam RTRW Provinsi;
d. Pengaturan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia
terkait pengembangan kawasan perdesaan;
e. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama (transportasi)
terkait komoditas unggulan dan sistem pusat pelayanan termasuk
pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga
sungai);
f. Pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem
jaringan energi, air bersih dan sistem jaringan telekomunikasi;
g. Pengaturan arahan zonasi pada koridor sistem prasarana utama
kawasan, perizinan dan pola insentif disinsentif pada kawasan
prioritas;
h. Pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan. 3. Kawasan
koridor ekonomi
a. Pengaturan kawasan ekonomi yang beragam dan inklusif. b.
Pengaturan pengembangan potensi masing-masing kawasan; c.
Pengaturan sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk
menjaga keuntungan kompetitif; d. Pembangunan dan atau
peningkatan keterkaitan fungsional antar
pusat kegiatan ekonomi dalam koridor 4. Kawasan
Ekonomi Cepat Tumbuh
a. Penanganan potensi kawasan yang terdiri dari: sumberdaya alam
sektor dan produk unggulan yang terfokus
sebagai penggerak perekonomian; sumberdaya manusia dan
kelembagaan yang terkait dengan
pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan
bisnis; dan
sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis
sektor dan produk unggulan.
b. Pengaturan kawasan sesuai dengan kriteria teknis pengembangan
infrastruktur. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang
relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan
bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat
angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan
pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis
sektor dan produk uggulan di kawasan.
c. Pengaturan kegiatan ekonomi di kawasan d. Pengaturan alokasi
ruang pengaman/pencegah externalitas negatif
kawasan industri e. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama
terkait fungsi
pelayanan infrastruktur dalam sistem pusat pelayanan termasuk
pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga
sungai);
f. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan,
dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam
suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
g. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis
sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem
dan
-
30 Kementerian Pekerjaan Umum
perlindungan kawasan inti. Pengaturan zona dan kegiatan di
kawasan penyangga
6. Kawasan Permukiman/ Komunitas Adat Tertentu
a. Pengaturan kawasan inti meliputi : Pengaturan zona dan
kegiatan yang difokuskan pada
perlindungan/ pelestarian warisan budaya/adat tertentu;
Pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung
berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu. b.
Pengaturan kawasan penyangga meliputi;
Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan
kawasan inti;
Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga; Pengaturan
prasarana pendukung pengembangan kawasan
penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran. 7.
Kawasan
Teknologi Tinggi
a. Pengaturan kawasan inti meliputi: pengaturan zonasi dan
kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; pengaturan pembangunan prasarana pendukung
sesuai
peraturan perundang-undangan. b. Pengaturan kawasan penyangga
meliputi;
Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan
kawasan inti dan perlindungan keselamatan penduduk di sekitar
kawasan inti;
Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga; Pengaturan
prasarana pendukung pengembangan kawasan
penyangga. Pengaturan perlindungan kawasan inti dari ancaman
bencana,
yang antara lain dapat berupa perlindungan dari potensi gangguan
sosial, cahaya, suara, getaran, kebakaran, banjir dan bencana
akibat posisi geografis.
8. Kawasan Sumber Daya Alam Darat
a. Pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan untuk kepentingan
strategis provinsi;
b. Pengaturanpengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terkait
dampak pemanfaatan sumber daya alam;
c. Pengaturan zona dan kegiatan terkait kawasan-kawasan pasca
pemanfaatan sumber daya alam,
d. Pengaturan kawasan inti, meliputi; Pengaturan zona dan
kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan (zona eksploitasi, zona pembuangan limbah,
dan zona penunjang),
Pengaturan sistem jaringan jalan poros/jalan utama kawasan yang
dapat dimanfaatkan dalam mendukung struktur pengembangan wilayah
pasca pemanfaatan sumber daya alam.
e. Pengaturan kawasan penyangga; Pengaturan batas/radius kawasan
penyangga untuk
perlindungan kawasan inti; Pengaturan zona dan kegiatan;
Pengaturan prasaranapendukung pengembangan kawasan
penyangga untuk mengantisipasi kemungkinan kesenjangan dengan
kawasan inti.
Pengaturan keberlanjutan fungsi pusat pelayanan pasca
pemanfaatan sumber daya alam.
-
Kementerian Pekerjaan Umum 31
pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan
inti.
10. Kawasan rawan bencana
a. pengaturan sistem evakuasi b. pengaturan fungsi lindung dan
fungsi budi daya sesuai dengan
karakteristik daya dukung pada kawasan rawan bencana c.
pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana (termasuk
hunian sementara) terkait dengan pengelolaan kegiatan pada
kawasan rawan bencana
d. pengaturan sistem prasarana pendukung di lokasi evakuasi
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan
11. Kawasan Kritis Lingkungan
a. Pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya
yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam
secara timbal balik;
b. Pengaturan fungsi budidaya terkait daya rusak air khususnya
sistem pusat pelayanan, fasilitas ekonomi penting, sistem
transportasi, serta sistem jaringan sumber daya air.
12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil
a. Pengaturan kawasan inti meliputi: pengaturan zona dan
kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; pengaturan pembangunan prasarana pendukung
sesuai
peraturan perundang-undangan. b. Pengaturan kawasan
penyangga;
pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan
kawasan inti.
Pengaturan zona dan kegiatan, Pengendalian sistem pelayanan dan
sistem prasarana,
c. Pengaturansistem jaringan prasarana utama dan keberadaan
pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti
3.3. Skala Peta
Penetapan skala peta KSP dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata
ruang KSP, serta mempertimbangkan luasan geografis dan nilai
strategis KSP.
Skala peta KSP untuk masing-masing tipologi KSP yaitu sebagai
berikut:
Tabel 3.3. Skala Peta RTR KSP berdasarkan tipologi
TIPOLOGI KSP SKALA PETA
1. Kawasan Perkotaan
minimal 1:25.000
2. Kawasan Perdesaan
a. Kawasan inti : 1: 5.000 b. Kawasan penyangga : 1: 50.000
1:25.000
3. Kawasan Koridor Ekonomi
minimal 1: 25.000
4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh
a. Kawasan inti minimal: 1 : 5.000 b. Kawasan penyangga : 1:
50.000 1:25.000
5. Kawasan Cagar budaya
a. Kawasan inti: minimal1:5.000 b. Kawasan penyangga: 1: 10.000
- 1:5.000
6. Kawasan Permukiman/ Komunitas Adat
a. Kawasan inti: minimal 1:5.000 b. Kawasan penyangga: 1:10.000
- 1:5.000
7. Kawasan Teknologi Tinggi
a. Kawasan inti: minimal - 1:5.000 b. Kawasan penyangga:
1:10.000 - :5.000
-
32 Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kawasan Kritis Lingkungan
a. Kawasan inti minimal 1:5.000 b. Kawasan penyangga : 1: 50.000
1:25.000
12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a. Kawasan inti minimal 1:25.000 b. Kawasan penyangga minimal
1:25.000
3.4. Muatan RTR KSP
3.4.1.Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang serta
Konsep Pengembangan a. Tipologi Kawasan Perkotaan
Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan perkotaan
yaitu sebagai berikut:
1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan
mempertimbangkan: a) posisi strategis dalam konteks lokasi
geografis dan
perekonomian terhadap wilayah di sekitarnya serta kawasan
perkotaan lainnya jika ada;
b) hubungan sistem perkotaan; c) kondisi sistem jaringan
prasarana utama dan sistem
jaringan prasarana lainnya; dan d) kondisi daya dukung dan daya
tampung fisik dasar.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara rinci muatan
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai
berikut: a) Tujuan
Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai
pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada
perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan
inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman
dan kegiatan perekonomian skala regional melalui dukungan jaringan
prasarana yang handal.
b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: 1)
kebijakan pengembangan kependudukan (pertumbuhan,
distribusi, dan ketenagakerjaan), 2) kebijakan pengembangan
perekonomian perkotaan, 3) kebijakan terkait dengan sistem
pusat-pusat pelayanan
perkotaan (sistem kota-kota) dan pelayanan sosial, ekonomi,
budaya masyarakat,
-
Kementerian Pekerjaan Umum 33
1) strategi terkait dengan pengembangan kependudukan
(pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi: (a)
strategi pengaturan pertumbuhan penduduk yang
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan
perkotaan;
(b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta
peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
(c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan
ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di
sektor perkotaan.
2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan,
meliputi: (a) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan
yang
mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya
dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
(b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan
yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan,
serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
(c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait
dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi
pembangunan perkotaan yang dicanangkan.
3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan
perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat, meliputi: (a) strategi penetapan jumlah, jenis,
dan sebaran pusat
kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan
perekonomian; dan
(b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat
pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat.
4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasana utama dan
sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi
sistem perkotaan, meliputi: (a) strategi pengembangan sistem
jaringan transportasi
yang berorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda),
berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan; dan
(b) strategi pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem
penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air
limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan
utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.
5) strategi terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang
termasuk RTH perkotaan), meliputi: (a) strategi pendistribusian
ruang untuk kawasan lindung
dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan
-
34 Kementerian Pekerjaan Umum
a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang terdiri atas:
(1) sistem pusat-pusat permukiman yang meliputi:
(a)kawasan perkotaan inti; dan (b) kawasan perkotaan di
sekitarnya (diarahkan memiliki
dukungan populasi kurang lebih sebesar 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa per kawasan perkotaan.
(2) sistem jaringan transportasi yang meliputi: (a) sistem
jaringan transportasi darat yang terdiri atas:
1. sistem jaringan jalan yang meliputi: i. jaringan jalan yang
melayani eksternal kawasan yang
terdiri atas jaringan jalan arteri primer; dan ii. jaringan
jalan yang melayani internal kawasan yang
terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan jalan arteri
sekunder.
2. sistem jaringan perkeretaapian yang meliputi: i. jaringan
jalur kereta api yang terdiri atas:
1. jaringan jalur kereta api umum yang meliputi: a. jaringan
jalur kereta api antarkota; dan b. jaringan jalur kereta api
perkotaan;
1) jaringan kereta api cepat (Mass Rapid Transit); dan
2) jaringan kereta api kecepatan sedang (Mass Medium-Rapid
Transit yaitu dengan Light Rail atau monorail). (Seluruh jalan rel
kereta api baik yang cepat maupun sedang harus terhubung dan dapat
digunakan untuk fungsi darurat).
2. jaringan jalur kereta api khusus; ii. stasiun kereta api; dan
iii. fasilitas operasi kereta api.
3. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
dan
4. lalu lintas dan angkutan jalan mencakup jalur atau lajur atau
jalan khusus berbasis jalan untuk Bus Rapid Transit (BRT).
(b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan
kepelabuhanan dan alur pelayaran; dan
(c) sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan
kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
(3) sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak
dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi
tenaga listrik;
(4) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan
terestrial dan satelit;
(5) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air
baku dan prasarana air baku; dan sistem jaringan prasarana
perkotaan.
-
Kementerian Pekerjaan Umum 35
(c) penetapan kawasan lindung non RTH, (d) penetapan kawasan
lindung lainnya ditetapkan
berdasarkan analisis resiko bencana. (2) rencana pola ruang
kawasan budidaya disusun dengan
memperhatikan:
(a) penetapan kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi,
(b) dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya dukung dan daya
tampung.
(c) orientasi pengembangan kawasan terkait kebutuhan
pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan kegiatan primer dan
sekunder.
(d) Mencegah urban sprawling b. Tipologi Kawasan Koridor
Ekonomi
Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan koridor
ekonomi dengan sebagai berikut:
1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan
mempertimbangkan:
a) posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan
disekitar kawasan;
b) sektor utama pendukung kawasan koridor ekonomi; c) penyediaan
permukiman; d) infrastruktur ekonomi; dan e) area terbangun sekitar
kawasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai
berikut:
a) Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang
ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan
difokuskan pada perwujudan kawasan koridor ekonomi yang memiliki
keunggulan serta dukungan jaringan prasarana yang handal.
b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:
1) kebijakan terkait dengan penetapan kegiatan; 2) kebijakan
terkait dengan dukungan sistem jaringan
prasarana kawasan;
3) kebijakan terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal
prasarana dan sarana pendukung; dan
4) kebijakan terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk RTH
kawasan).
-
36 Kementerian Pekerjaan Umum
regional, maupun internasional; dan
(b) strategi penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan
persaingan usaha.
2) strategi terkait dengan ketenagakerjaan, meliputi: (a)
strategi penetapan target penyerapan tenaga kerja; dan (b) strategi
penetapan komposisi tenaga kerja.
3) strategi terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana
utama kawasan yaitu strategi penetapan standar pelayanan minimal
pelayanan sistem jaringan transportasi (darat, laut, dan
udara);
4) strategi terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal
prasarana dan sarana pendukung kawasan termasuk hunian khusus,
meliputi:
(a) strategi penyediaan permukiman; (b) strategi penyediaan
sistem jaringan energi; (c) strategi penyediaan sistem jaringan
telekomunikasi; (d) strategi penyediaan sistem jaringan sumber daya
air; (e) strategi penyediaan sistem penyediaan air minum; dan (f)
strategi penyediaan sistem jaringan air limbah.
5) strategi terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk RTH
kawasan), meliputi:
(a) strategi pengaturan ruang sekitar kawasan dari kegiatan
disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu; dan
(b) strategi pengaturan aksesibilitas menuju kawasan ekonomi
dengan perlakuan khusus.
2) Konsep pengembangan Konsep pengembangan dirumuskan sebagai
berikut:
a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang terdiri
atas:
1) sistem pusat pelayanan; dan 2) sistem jaringan prasarana dan
sarana untuk mendukung
fungsi kawasan, meliputi:
(a) sistem jaringan prasarana utama yang mendukung aksesibilitas
kawasan koridor ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi lain terkait
yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW;
dan
(b) sistem jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dengan
rencana sistem prasarana utama pada RTRW.
-
Kementerian Pekerjaan Umum 37
Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan perdesaan
hal-hal berikut:
1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan, kebijakan, dan
strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:
a) kondisi sektor unggulan dan sektor turunannya yang terkait b)
kondisi tingkat daya saing ekonomi kawasan terkait sektor
unggulan kawasan; c) Kondisi infrastruktur pendukung aktivitas
pengolahan sektor
unggulan dan aktivitas perekonomian kawasan d) kondisi sumber
daya manusia terkait strategi pertumbuhan
ekonomi wilayah e) Kondisi secara umum pola pemanfaatan lahan
kawasan
perdesaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan
pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai
berikut:
a) Tujuan Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan
kawasan dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan sektor
unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.
b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:
(1) Kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya
kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan
terukur,
(2) Kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan
sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan distribusi, serta sistem
jaringan prasarana pendukung.
c) Strategi Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan
kebijakan. acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut:
(1) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan ekonomi
wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor unggulan
yang selektif dan terukur meliputi:
(a) menetapkan kegiatan ekonomi unggulan wilayah,
mempertimbangkan penyediaan lapangan kerja yang sesuai kebutuhan
wilayah.
(b) menetapkan rencana pengembangan sektor unggulan wilayah yang
terukur dan berbasis pasar lokal dan nasional.
(2) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan struktur
ruang terkait penguatan sistem pusat
-
38 Kementerian Pekerjaan Umum
permukiman, dan pusat koleksi-distribusi; dan
(c) mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya terkait
kebutuhan pengembangan kawasan.
2) Konsep pengembangan kawasan Konsep pengembangan KSP tipologi
kawasan perdesaan dijabarkan sebagai berikut:
a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang kawasan,
terdiri atas:
(1) Rencana struktur ruang pada kawasan inti meliputi :
penetapan sentra ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan
hirarki sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota untuk
mendukung dan menguatkan fungsi dan kinerja kawasan. Sentra ekonomi
unggulan wilayah yang dimaksud yaitu:
(a) Pengaturan sistem pusat pelayanan yang mengakomodir proses
produksi pengolahan pendukung komoditas unggulan dengan
memperhatikan struktur ruang dalam RTRW Provinsi
(b) sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan,
pertambangan, kehutanan, dan peternakan),
(c) sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri
manufaktur), dan
(d) Outlet distribusi. (e) Sistem jaringan prasarana pendukung
nilai strategis
kawasan perdesaan. Pengaturan sistem jaringan utama
(transportasi) terkait komoditas unggulan dan sistem pusat
pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi, serta pengaturan
sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi,
air bersih, drainase, dan sistem jaringan telekomunikasi yang
mendukung nilai strategis kawasan perdesaan.
(2) Rencana struktur ruang pada kawasan penyangga meliputi:
jaringan prasarana pendukung nilai strategis kawasan perdesaan
b) Rencana pola ruang Rencana pola ruang, terdiri atas:
(1) rencana pola ruang pada kawasan inti bersifat arahan untuk
meningkatkan produktifitas dan menjaga kontinuitas produksi.
(2) rencana pola ruang pada kawasan penyangga dikembangkan
sesuai dengan potensi sumber daya alam kawasan perdesaan.
-
Kementerian Pekerjaan Umum 39
b) kondisi infrastruktur ekonomi; dan c) dukungan
ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan
tujuan, kebijakan, dan strategipenataan ruang yaitu sebagai
berikut:
a) Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang
ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan
difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan ekonomi kawasan
memiliki sektor unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
wilayah.
b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:
(1) kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis
pengembangan ekonomi lokal; dan
(2) kebijakan terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan
kegiatan ekonomi, sistem jaringan prasarana prasarana dan sarana
pendukung.
c) Strategi Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke
dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:
(1) strategi terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis
pengembangan ekonomi lokal, meliputi:
(a) strategi perwujudan kegiatan ekonomi unggulan wilayah; (b)
strategi pembangunan faktor-faktor pendukung
pengembangan ekonomi unggulan wilayah.
(c) strategi pembangunan hubungan fungsional antarfaktor
pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah.
(2) strategi terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan
kegiatan ekonomi sistem jaringan prasarana, meliputi:
(a) strategi pengintegrasian rencana pengembangan pusat
pelayanan kegiatan ekonomi kawasan dengan kebijakan sistem
perkotaan pada RTRW; dan
(b) strategi pengintegrasian rencana pengembangan sistem
jaringan prasarana dengan kebijakan sistem jaringan prasarana dalam
RTRW.
-
40 Kementerian Pekerjaan Umum
(3) sistem jaringan energi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem
penyediaan energi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan
energi pada RTRW;
(4) sistem jaringan telekomunikasi yang menjabarkan kebutuhan
dan sistem penyediaan telekomunikasi yang terintegrasi dengan
rencana sistem jaringan telekomunikasi pada RTRW; dan
(5) sistem jaringan sumber daya air yang menjabarkan kebutuhan
dan sistem penyediaan sumber air dan prasarana air yang
terintegrasi dengan rencana sistem jaringan sumber daya air pada
RTRW.
Rencana struktur ruang pada kawasan penyangga memuat rencana
jaringan prasarana sebagai pendukung kawasan inti
b) Rencana pola ruang Rencana pola ruang terdiri atas:
1) Rencana pola ruang pada kawasan inti meliputi ruang-ruang
untuk berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan ruang pendukung
terkait nilai strategis kawasan
2) Rencana pola ruang pada kawasan penyangga lebih menekankan
kepada fungsi penyangga bagi kawasan inti.
e. Tipologi Kawasan Cagar Budaya Muatan yang diatur dalam
tipologi RTR KSP kawasan cagar budaya yaitu berikut:
1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSP Tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan
mempertimbangkan:
a) Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya, b) Kondisi
Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar
kawasan dan/atau obyek warisan budaya yang berpotensi mendukung
maupun mengganggu,
c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang
mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya (khususnya
kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),
d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan. e)
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan
tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai
berikut:
a) Tujuan: tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang
ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan
difokuskan pada perwujudan Lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya
daerah yang lestari pada jangka panjang.
b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam
rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:
-
Kementerian Pekerjaan Umum 41
pelayanan minimal yang ditetapkan pada kawasan penyangga.
c) Strategi strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke
dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan Perumusan strategi difokuskan pada :
(1) strategi terkait perlindungan kawasan dan atau obyek warisan
budaya yang dikoordinasikan dengan pengelola kawasan , meliputi
:
(a) strategi penetapan kawasan dan/atau obyek warisan budaya
yang harus d