PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD TAHUN 2020
39
Embed
PEDOMAN - jabfung.kemdikbud.go.idjabfung.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/PEDOMAN-INPASSING-2020.pdfI. Contoh SK Pengangkatan Pamong Belajar Pada Sanggar Kegiatan Belajar/Satuan Pendidikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0
PEDOMAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN
PENILIK MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD TAHUN 2020
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-
Nya Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia (Dit. GTK
PAUD), telah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui
Penyesuaian/Inpassing Tahun 2020.
Pedoman ini merupakan salah satu upaya pengimplementasian kebijakan terkait
pengangkatan PNS Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing. Pedoman ini diharapkan akan
menjadi acuan bagi Dit. GTK PAUD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses
pengangkatan PNS Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dalam penyusunan Pedoman ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak terkait dalam
upaya pemenuhan kebutuhan formasi Pamong Belajar dan Penilik.
Jakarta, 30 Juni 2020
Plt. Direktur GTK PAUD,
Dr. Abdoellah, M.Pd
NIP. 196008201986031005
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................... i
Daftar Isi ........................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................................ 1
B. Dasar Hukum .............................................................................................................. 2
C. Tujuan ......................................................................................................................... 4
D. Hasil yang Diharapkan ............................................................................................... 4
E. Pengertian .................................................................................................................... 5
F. Dampak ....................................................................................................................... 7
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM
A. Bentuk Program .......................................................................................................... 8
B. Sasaran ........................................................................................................................ 8
C. Persyaratan .................................................................................................................. 8
D. Kepanitiaan ............................................................................................................... 10
BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PROGRAM
A. Koordinasi dan Sosialisasi ......................................................................................... 12
B. Pelaksanaan ................................................................................................................ 12
C. Penetapan Kelulusan .................................................................................................. 12
D. Tindak Lanjut ............................................................................................................ 13
E. Mekanisme Program .................................................................................................. 13
F. Jadwal Kegiatan ......................................................................................................... 14
G. Ketentuan Pengangkatan ........................................................................................... 16
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pemantauan dan Evaluasi ......................................................................................... 17
B. Pelaporan .................................................................................................................. 17
BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 18
LAMPIRAN
A. Tata Cara Registrasi
B. Tata Cara Uji Kompetensi
C. Format Surat Pernyataan Memiliki Pengalaman Di Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat
D. Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Pamong Belajar/Penilik
E. Usulan Peserta Penyesuain/Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar SKB/
Pamong Belajar SPNF Sejenis/Penilik
iii
F. Surat Keterangan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin
dan/atau Proses Pengadilan
I. Contoh SK Pengangkatan Pamong Belajar Pada Sanggar Kegiatan Belajar/Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis dari Penyesuaian/Inpassing
J. Contoh SK Pengangkatan Penilik dari Penyesuaian/Inpassing
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
memposisikan bahwa pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan
yang diakui oleh negara selain jalur pendidikan formal. Isi peraturan tersebut
merumuskan secara tegas tugas dan fungsi pendidikan nonformal. Pendidikan
nonformal merupakan suatu proses pendidikan yang memiliki sasaran, pendekatan,
dan keluaran yang berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal akan
berhasil apabila dikelola secara tepat dan memiliki pendidik dan tenaga
kependidikan yang kompeten.
Dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan
nonformal, pemerintah melakukan berbagai upaya, satu diantaranya yaitu dengan
mengalihkan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal (SPNF), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016. Implikasi dengan adanya peraturan tersebut
adalah terjadinya kekurangan jumlah Pamong Belajar di SKB/SPNF. Kekurangan
jumlah Pamong Belajar, kondisi tersebut berdampak terhadap kurangnya tenaga
Penilik. Salah satu penyebab terjadinya kekurangan Penilik adalah meningkatnya
jumlah satuan pendidikan nonformal (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD,
Pendidikan Pelatihan dan Kursus/Diklatsus, serta Pusat Kegiatan Belajar
Mengajar/PKBM) yang tidak diimbangi dengan adanya penambahan jumlah
Penilik. Selain itu jumlah Pamong Belajar dan Penilik pada tahun berjalan banyak
pula yang pensiun, sehingga harus ada pengganti Pamong Belajar dan Penilik
tersebut.
Pamong Belajar pada SKB/SPNF dan Penilik merupakan elemen penting dalam
penyelenggaraan pendidikan nonformal sehingga menjadi perhatian penting
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Penilik dapat dilakukan dalam 4 (empat) cara
2
antara lain: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain,
penyesuaian/inpassing, dan promosi. Penyesuaian/inpassing merupakan salah satu
proses pemenuhan kebutuhan Pamong Belajar dan Penilik yang perlu diprioritaskan
karena mensyaratkan untuk berpengalaman di bidang pendidikan nonformal dan
menjadi metode pengangkatan Pamong Belajar dan Penilik yang dinilai cukup
strategis untuk memenuhi kebutuhan Pamong Belajar dan Penilik saat ini.
Pada tahun 2019 telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Pamong Belajar pada SKB/SPNF dan Penilik melalui
Penyesuaian/Inpassing. Berkaitan dengan hal tersebut, Dit. GTK PAUD
memandang perlu menyusun Pedoman yang menjelaskan secara rinci proses
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Penilik melalui Penyesuaian/Inpassing Tahun 2020.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
PNS;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka
Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/201, Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
3
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
Sejenis;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian/Inpassing;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
9303/B.B1.3/GT/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar/Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis melalui Penyesuaian/Inpassing;
19. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
9304/B.B1.3/GT/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Penilik melalui Penyesuaian/Inpassing;
20. DIPA Direktorat GTK PAUD Tahun 2020.
4
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait dalam proses Pengangkatan PNS
Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui mekanisme
Penyesuaian/Inpassing.
2. Tujuan Khusus
a. Memberikan persepsi yang sama pada pihak-pihak terkait dalam proses
Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan
Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui
mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
b. Memenuhi kebutuhan formasi Pamong Belajar dan Penilik di daerah melalui
proses penyesuaian/inpassing;
c. Memberikan rambu-rambu dan aturan yang terstandar untuk digunakan dalam
penyelenggaraan kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
d. Menyelenggarakan kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, dalam bentuk
seleksi dan pelaksanaan uji kompetensi.
D. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing adalah :
1. Adanya persepsi yang sama pada pihak-pihak terkait dalam proses
Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan
Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui
mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
5
2. Adanya pemenuhan kebutuhan formasi Pamong Belajar dan Penilik di daerah
melalui mekanisme penyesuaian/inpassing;
3. Adanya rambu-rambu dan aturan yang terstandar untuk digunakan dalam
penyelenggaraan kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
4. Terselenggaranya kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, yang diawali
dengan seleksi, pelaksanaan uji kompetensi, pemantauan, dan pengumuman
hasil uji kompetensi.
E. Pengertian
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan
nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis pusat/unit pelaksana teknis
daerah dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh PNS.
3. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian
mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD),
pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan
Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik guna memenuhi
6
kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
jangka waktu tertentu.
5. Uji Kompetensi adalah suatu kegiatan ujian yang dilaksanakan untuk
mengukur kemampuan dalam menduduki jabatan fungsional Pamong Belajar
dan Penilik yang dapat dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring).
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen
Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya singkat BKD atau istilah
sejenis adalah Badan yang menangani urusan Kepegawaian di bawah
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pamong Belajar dalam rangka
pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit
pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota
yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) sejenis.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.
12. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
adalah Direktorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini serta selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Penilik, pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan.
7
F. Dampak
Kegiatan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Belajar SKB/SPNF
dan Penilik berdampak positif terhadap penataan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) Pendidikan Masyarakat (Dikmas) agar efektif dan efisien.
Direktorat GTK PAUD merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik pada satuan pendidikan nonformal.
8
BAB II
RUANG LINGKUP PROGRAM
A. Bentuk Program
Kegiatan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan
Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui
mekanisme Penyesuaian/Inpassing yang dilaksanakan oleh Dit. GTK PAUD adalah
seleksi administrasi dan uji kompetensi sebagai dasar rekomendasi penetapan dalam
menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.
B. Sasaran
Sasaran program ini adalah PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas,
dan Pelaksana) dan berpengalaman di bidang PAUD dan Dikmas yang ingin
mengikuti Penyesuaian/Inpassing Pamong Belajar SKB/SPNF dan Penilik.
C. Persyaratan
PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) yang dapat
mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Persyaratan Umum
a. sehat jasmani dan rohani;
b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses
pengadilan;
c. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV);
d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi
Pamong Belajar dan Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b untuk menjadi
Penilik;
e. memiliki pengalaman di bidang PAUD dan Dikmas paling sedikit 2 (dua)
tahun berturut-turut;
f. penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik untuk setiap aspek yang
dinilai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9
g. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pamong
Belajar atau Penilik;
h. usia paling tinggi:
1. Usia tidak lebih 56 (lima puluh enam) tahun ketika SK pengangkatan
sebagai Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik jenjang Ahli
Pertama dan jenjang Ahli Muda ditandatangani oleh PPK;
2. 58 (lima puluh delapan) tahun ketika SK pengangkatan sebagai Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Penilik jenjang Ahli Madya
ditandatangani oleh PPK.
i. direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat
yang ditunjuk, serendah-rendahnya dari Pejabat BKD;
j. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Persyaratan Administrasi
a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada instansi
pemerintah;
b. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin
dan/atau proses pengadilan yang dibuat oleh atasan langsung;
c. Fotokopi Ijazah terakhir yang telah di legalisir;
d. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang asli;
e. Surat Keputusan jabatan terakhir yang asli;
f. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut
yang dibuat oleh atasan langsung;
g. Dokumen penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai Pamong
Belajar atau Penilik;
i. Pasfoto ukuran berwarna 3x4 dengan latar belakang berwarna biru; dan
j. Surat usulan dari pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala
BKD/BKPSDM.
10
Penyampaian berkas permohonan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional
Pamong Belajar dan Penilik dikirimkan melalui laman
http://jabfung.kemdikbud.go.id. Format surat sebagaimana pada angka 2 huruf b, f,
h, dan j terdapat pada lampiran.
D. Kepanitiaan
Direktorat GTK PAUD membentuk kepanitiaan Kegiatan Pengangkatan PNS
Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Panitia pelaksana ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan.
2. Susunan panitia terdiri atas Penanggung jawab; Ketua; Sekretaris; dan Anggota.
3. Panitia pelaksana Penyesuaian/Inpassing terdiri dari unsur Sekretariat Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat GTK PAUD, Biro Sumber
Daya Manusia, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4. Tugas panitia pelaksana Penyesuaian/Inpassing antara lain :
- Menyusun jadwal pelaksanaan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
- Membuat rekapitulasi data peserta Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
- Mengumumkan nama calon peserta Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
- Mempersiapkan dan melaksanakan Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi Pengangkatan PNS Jabatan
Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan
11
Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui mekanisme
Penyesuaian/Inpassing; serta
- Melaporkan hasil Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi (Administrator,
Pengawas, dan Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Penilik melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing.
12
BAB III
PROSEDUR DAN MEKANISME PROGRAM
A. Koordinasi dan Sosialisasi
Direktorat GTK PAUD melakukan koordinasi dan sosialisasi Pedoman
Pengangkatan PNS Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan
Pelaksana) dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik melalui
mekanisme Penyesuaian/Inpassing, kepada Dinas Pendidikan serta BKD/BKPSDM
atau sebutan lainnya, ke seluruh Kabupaten/kota di Indonesia.
B. Pelaksanaan
1. Pengiriman permohonan calon Pamong Belajar dan Penilik melalui mekanisme
Penyesuaian/Inpassing, disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
untuk diusulkan kepada Dit. GTK PAUD;
2. Dit. GTK PAUD akan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon yang telah
diupload dalam laman http://jabfung.kemdikbud.go.id, sebagai dasar penetapan
kelulusan seleksi administrasi;
3. Dit. GTK PAUD mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui laman