PEDOMAN - lintas.pu.go.idlintas.pu.go.id/dist/dok/pedoman_1513389914_Pedoman-AP-PUPR.pdf · Semoga buku pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi para investor dan masyarakat yang ...

PEDOMANPELAKSANAAN KPBU DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT) BIDANG PUPR

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTURDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEDOMANPELAKSANAAN KPBU DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT) BIDANG PUPR


Pedoman ini dirancang untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme PembayaranKetersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR saja. Informasi yang diberikan tidak bermaksud untuk memberikansaran profesional, legal atau lainnya. Dalam hal membutuhkan keahlian semacam itu, berkonsultasilah kepada profesional yangsesuai. Pedoman ini bukanlah informasi lengkap tentang masalah tersebut diatas dan hanya berfungsi sebagai panduan umumatau materi pendukung, bukan sebagai sumber utama informasi subjek.

Pedoman ini diterbitkan pada bulan Oktober 2017 dimaksudkan hanya untuk tujuan publikasi pada saat dicetak. Tim Penyusuntidak bertanggungjawab terhadap perubahan informasi yang diterbitkan kemudian.

DISCLAIMER

4

Daftar Isi

5| Daftar Isi

9| Glossary

11| Daftar Singkatan

12| Sambutan Direktur Jenderal Bina Konstruksi

13| Sambutan Direktur Bina Investasi Infrastruktur

14| Pengantar Tim Penyusun

15| I. Konsepsi Availability Payment

16| 1.1. Definisi Umum Availability Payment

17| 1.2. Definisi AP Menurut Perpres No 38 Tahun 2015

18| 1.3. Mekanisme Pengembalian Investasi Badan Usaha

19| 1.4. Konsepsi Pembayaran AP

20| 1.5. Indikator Kinerja AP

21| 1.5.1. Contoh Indikator Kinerja AP Sektor PUPR

22| 1.6. Struktur Pembayaran AP

23| 1.6.1. Flowchart Struktur Pembayaran AP

24| 1.6.2. Perhitungan Pembayaran AP

25| 1.6.3. Ilustrasi Proyeksi Pembayaran AP

26| 1.7. Keunggulan Skema AP

27| 1.8. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Skema AP

Pedoman Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR5

28| II. Prosedur Pelaksanaan KPBU Skema AP Di Lingkungan Kementrian PUPR

29| 2.1. Ketentuan Umum Kriteria Proyek KPBU AP

30| 2.1.1. Ketentuan Umum Pembayaran AP

31| 2.2. Alur Kerja Skema AP Dalam Timeline KPBU

32| 2.2.1. Tahapan Proyek KPBU

33| 2.3. Prosedur Perencanaan

34| 2.3.1. Prosedur Perencanaan KPBU AP Solicited

35| 2.3.2. Penjelasan Prosedur Perencanaan KPBU AP Solicited

36| 2.3.3. Rencana Penggunaan Skema AP

37| 2.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal PJPK

39| 2.3.5. Prosedur Perencanaan KPBU AP Unsolicited

40| 2.3.6. Surat Konfirmasi Pendahuluan

41| 2.4. Prosedur Penyiapan

42| 2.4.1. Prosedur Penyiapan (flowchart)

43| 2.4.2. Penjelasan Prosedur Penyiapan

44| 2.4.3. Penerbitan Surat Konfirmasi Final

45| 2.5. Prosedur Transaksi

46| 2.6. Prosedur Pembayaran Berkala AP

47| 2.6.1. Prosedur Pembayaran Berkala AP (flowchart)

48| 2.6.2. Penjelasan Prosedur Pembayaran Berkala AP


49| III. Prosedur Pelaksanaan KPBU AP Bidang PUPR dengan Pembiayaan APBD

50| 3.1. Ketentuan Umum

51| 3.2. Kriteria Pembayaran AP

52| 3.3. Prosedur Perencanaan

53| 3.3.1. Prosedur Perencanaan KPBU AP Solicited

54| 3.3.2. Penjelasan Prosedur Perencanaan KPBU AP Solicited

55| 3.3.3. Rencana Penggunaan Skema AP

56| 3.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal Daerah

58| 3.3.5. Prosedur Perencanaan KPBU AP Unsolicited

59| 3.4. Prosedur Penyiapan

60| 3.4.1. Prosedur Penyiapan (flowchart)

61| 3.4.2. Penjelasan Prosedur Penyiapan

62| 3.5. Prosedur Transaksi

63| 3.6. Prosedur Pembayaran Berkala AP

64| 3.6.1. Prosedur Pembayaran Berkala AP (flowchart)

65| 3.6.2. Penjelasan Prosedur Pembayaran Berkala AP


66| IV. Penerapan Skema AP Pada KPBU sektor PUPR

67| 4.1. Struktur AP Sektor Jalan

68| 4.2. Struktur AP Sektor Persampahan

69| 4.3. Struktur AP Sektor Pengolahan Limbah

70| 4.4. Struktur AP Sektor Perumahan

71| 4.5. Struktur AP Sektor Air Minum

72| V. Q & A dan Rekomendasi

73| 5.1. Q & A

77| 5.2. Rekomendasi

80| Lampiran

81| - Simulasi Perhitungan Skema AP untuk KPBU AP dengan Pembiayaan APBN

84| - Simulasi Perhitungan Skema AP untuk KPBU AP dengan Pembiayaan APBD

89| Referensi


Glossary

AP Availability Payment, merupakan pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU (Perpres No 38 Tahun 2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur)

Capex Capital expenditure, adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aktiva tetap atau set fisik seperti properti, konstruksi, atau peralatan.

DBFOM Design-Build-Finance-Operate-Maintenance, merupakan pendekatan struktur kerjasama dalam KPBU yang mencakup fungsi perancangan, membangun, pembiayaan, operasional dan pemelihataan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha

DSCR Debt Service Coverage Ratio, merupakan perbandingan antara penjumlahan seluruh Pendapatan Asli Daerah setelah dikurangi Belanja Wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

FBC Final Business Case, dikenal sebagai Feasibility Study atau studi kelayakan.

FS Feasibility Study atau studi kelayakan yaitu suatu kajian akhir yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek berdasarkan beberapa parameter.

OBC Outline Business Case dikenal juga sebagai preliminary feasibility studi atau Pra Studi Kelayakan.


Opex Operational expenditure atau biaya operasional, yaitu pengeluaran operasional mencakup biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya manajemen, utilitas, pajak, asuransi, bahan baku, dan sebagainya.

Pre-FS Preliminary Feasibility Studi atau Pra Studi Kelayakan, yaitu kajian awal untuk menilai kelayakan sebuah proyek berdasarkan parameter tertentu.

Risiko Demand/risiko permintaan

Risiko yang terkait dengan permintaan atas produk atau jasa/layanan BUP. Penyediaan layanan yang berkualitas sangat penting artinya bagi seluruh KPBU, risiko permintaan adalah salah satu risiko paling signifikan yang dihadapi BUP.

Risiko Pendapatan

Risiko yang terkait dengan tingkat pendapatan yang diperoleh dari penyediaan layanan oleh BUP KPBU untuk pengembalian investasi dan biaya operasional.

RoI Return on Investment, yaitu tingkat pengembalian keuntungan/kerugian dari suatu investasi.

KPBU Solicited Tahapan perencanaan proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

KPBU Unsolicited Tahapan perencanaan proyek KPBU dengan prakarsa berasal dari usulan Badan Usaha.

Simpul KPBU Unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.


Daftar Singkatan

AP BUP KPBU

Availability Payment Badan Usaha Pelaksana KPBU

DBII Direktorat Bina Investasi Infrastruktur DIPA Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran DJA Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran DSCR Debt Service Coverage Ratio FBC Final Business Case (Studi Kelayakan) KUA-PPAS Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha PDPPI Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan

Infrastruktur, DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian

Keuangan MAP Maksimum Availability Payment RFP Request For Proposal PA Pengguna Anggaran KPA Kuasa Pengguna Anggaran OBC Outline Business Case (Pra Studi Kelayakan) PJPK PPKD

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Renstra Rencana Strategis RKA Rencana Kegiatan dan Anggaran RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah SKF Surat Konfirmasi Final SKP Surat Konfirmasi Pendahuluan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SPD Surat Penyediaan Dana SP2D Surat Permintaan Pencairan Dana


SambutanDirektur Jenderal Bina Konstruksi

Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan dana pemerintah yang terbatas, maka diperlukan alternatif pembiayaan investasi infrastruktur

yang dapat digunakan untuk memenuhi pendanaan infrastruktur, Pemerintah menawarkan solusi

alternatif dalam pola pembiayaan investasi infrastruktur, antara lain dengan Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur dengan mekanisme AP (Avaibility Payment) atau

Pembayaran Ketersediaan Layanan.

Solusi pembiayaan alternatif non APBN/D tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan

pembangunan infrastruktur nasional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saya menyambut gembira terbitnya Pedoman Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme Pembayaran

Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR yang dapat dijadikan rujukan bagi investor

dan masyarakat yang ingin melakukan investasi infrastruktur bidang PUPR. Semoga pedoman ini dapat

direspons dengan baik oleh investor dan masyarakat sehingga makin banyak pihak yang berinvestasi di

bidang infrastruktur PUPR.

Jakarta, Oktober 2017

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

DR. Ir. Danis H. Sumadilaga, M.Eng.


Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar Pemerintah RepublikIndonesia sedang berupaya keras untuk mendorong pembangunan infrastruktur di berbagaiwilayah. Program pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana dan biaya yang tidaksedikit. Terbatasnya anggaran fiskal pemerintah, membuat Pemerintah harus menemukan pola-pola pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung program pembangunan infrastrukturtersebut, salah satunya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaanInfrastruktur dengan mekanisme AP (Avaibility Payment) atau Pembayaran KetersediaanLayanan.

Sebagai respons dari kebutuhan alternatif pendanaan tersebut, Direktorat Bina InvestasiInfrastruktur berinisiatif untuk menerbitkan buku pedoman pola pembiayaan investasiinfrastruktur yang dapat digunakan investor dalam mendorong pembiayaan alternatif nonAPBN/D di bidang infrastruktur di Indonesia serta mengoptimalisasikan aset-aset infrastrukturPUPR.

Saya menyambut baik terbitnya Pedoman Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme PembayaranKetersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR. Semoga buku pedoman ini dapatmenjadi rujukan bagi para investor dan masyarakat yang berminat mendukung Pemerintahdalam pembiayaan investasi infrastruktur bidang PU

Jakarta, Oktober 2017Direktur Bina Investasi Infrastruktur

Dr. Ir. H. Masrianto, MT

SambutanDirektur Bina Investasi Infrastruktur


PengantarTim Penyusun

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan KPBU

Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR dapat terselesaikan pada TA 2017.

Buku pedoman ini merupakan perwujudan dari tugas yang diamanatkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cq. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tantangan yang cukup berat terkait penyiapan perumusan kebijakan investasi

infrastruktur dan peran yang hendak diemban sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu wujud pelaksanaan peran tersebut adalah penyediaan acuan

teknis dalam Pelaksanaan KPBU Skema AP ini.

Buku pedoman ini menyajikan informasi tentang ruang lingkup dan konsepsi AP, prosedur perencanaan, penyiapan, transaksi dan

pembayaran KPBU skema AP bidang PUPR baik di Pusat maupun di Daerah. Penerapan skema AP untuk penyediaan infrastruktur

ini dinilai dapat meningkatkan efisensi dan optimalisasi dana APBN/APBD dalam mendanai program-program Pemerintah lainnya

tanpa harus mengurangi porsi belanja infrastruktur.

Penyusun menyadari buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan

kesalahan baik dari segi substansi maupun redaksional. Kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna untuk perbaikan

selanjutnya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kepada

semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

yang membutuhkan.

Jakarta, Oktober 2017

Tim Penyusun


Pedoman Pelaksanaan KPBU dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR

I. Konsepsi Availability Payment

15

Pedoman Pelaksanaan KPBU Dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR

1.1. Definisi Umum Availability Payment (AP)

16

Pembayaran langsung dari Pemerintah kepada BUP KPBU untuk mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan dan

memelihara aset infrastruktur/layanan dalam kontrak kerjasama jangka panjang dan tidak terikat pada pendapatan layanan

Biaya untuk penyediaan layanan, bukan merupakan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh BUP KPBU

AP tidak dapat dianggap sebagai hutang, tetapi sebagai kewajiban mengikat yang membutuhkan komitmen alokasi pendanaan dalam

dokumen pelaksanaan anggaran

• Menurut Perpres 38/2015, Pembayaran Ketersediaan Layanan/availability payment adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteriasebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Perpres 38/2015

• Dalam konteks pembiayaan penyediaan infrastruktur di Indonesia, skema AP dimaksudkan untuk optimalisasi nilai guna, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan APBN/APBD, sehingga keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah tidak menjadi faktor utama penunda penyediaan infrastruktur yang berkualitas

Konteks

• Sumber pendanaan proyek KPBU skema AP, dapat berasal dari pendanaan non APBN/APBD yaitu antara lain pendanaan BUMN/BUMD.

Sumber pendanaan

1.2. Definisi AP Menurut Perpres No 38 Tahun 2015


1.3. Mekanisme Pengembalian Investasi Badan Usaha


•Pembayaran AP merupakan pembayaran kewajiban maksimum untuk penyediaan layanan penuh sesuai dengan Perjanjian KPBU dan memperhitungkan pengurangan pembayaran untuk ketidaktersediaan layanan dan tingkat kinerja

Pembayaran maksimum

•Pembayaran AP dilakukan setelah fasilitas infrastruktur tersedia dan beroperasi, beban fiskal flat dan dilakukan secara anuitas berdasar ketersediaan layanan

Anuitas


1.4. Konsepsi Pembayaran AP

19


1.5. Indikator Kinerja AP

20

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan struktur dan pembayaran AP berbeda-beda tergantung pada tipe proyek. Penetapan indikator ketersediaan dan standar kinerja layanan dan formula pembayaran harus didesain secara khusus untuk setiap proyek

2. Penetapan indikator kinerja skema AP menentukan besarnya pembayaran berkala. Ketersediaan dan kualitas layanan harus definisikan secara objektif, terukur dan realistis.

3. Indikator Ketersediaan: tersedianya layanan publik oleh Badan Usaha PelaksanaKPBU selama berlangsungnya masa pengoperasian fasilitas infrastruktur berdasarkan perjanjian Kerjasama KPBU berupa: fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

4. Indikator Kinerja Layanan: tingkat kualitas atau standar penyediaan layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama KPBU.


1.5.1. Contoh Indikator Kinerja AP Sektor PUPR

Contoh pengembangan indikator dan target kinerja untuk pengukuran ketersediaan dan tingkat kinerja layanan:

21

Sektor Indikator Ketersediaan Indikator Layanan

Jalan tol

1. Ruas jalan tol a. Panjang dan kondisi jalan

b. Aksesibilitas, mobilitas, kecepatan tempuh

2. Gerbang tol a. Jumlah dan posisi gerbang tol

b. Jumlah dan lokasi exit tol

3. Rest area Jumlah dan fasilitas dalam rest area

4. Fasilitas pendukung lain Faktor keselamatan, dsb

Air Bersih 1. Instalasi pengolahan air

bersih Jumlah produksi air berkualitas

2. Jaringan distribusi % penduduk dilayani

Persampahan

1. Fasilitas pengangkutan % pengangkutan sampah

2. Fasilitas pengolahan % pengolahan sampah

3. Fasilitas pendukung lain % penanganan gas

Pengolahan Limbah 1. Instalasi PAL % pengolahan limbah

2. Prosedur pengolahan % kualitas pengolahan limbah

Perumahan

1. Unit perumahan 1. Jumlah dan kondisi unit perumahan

2. % penduduk dilayani

2. Sarana parkir Daya tampung parkir

3. Fasilitas umum dan sosial Jalan lingkungan, tempat ibadah, taman, dst

4. Proteksi kebakaran Jumlah dan kesiapan proyeksi kebakaran

Output Aset• pembayaran untuk pengembalian

biaya konstruksi, cicilan pinjaman dan bunga

Output Fungsi• pembayaran untuk

beroperasinya fasilitas/layanan secara efektif terkait dengan operasional manajemen (SDM pengelola, daya jasa, dan sebagainya)

Output Layanan• pembayaran untuk operasional

layanan dan pemeliharaan sesuai dengan standar yang disepakati (dengan kemungkinan penyesuaian/ pengurangan pembayaran/penalti secara terbatas)


Pembayaran berkala dalam skema AP mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu:

1.6. Struktur Pembayaran AP

22

1.6.1. Flowchart Struktur Pembayaran AP


1. Formula alokasi Pembayaran AP

• Perhitungan alokasi pembayaran availability payment dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AP : Jumlah besaran pembayaran AP pertahunJangka Waktu : Jangka waktu kerjasama operasional KPBU dalam tahunCapex : Capital expenditure (mencakup debt service, belanja barang modal, beban penggantian)Opex : Operating expenditure (mencakup biaya operasional dan pemeliharaan, biaya manajemen)ROI : Return on Investment/tingkat pengembalian investasi

2. Formula Pembayaran Berkala AP :

MAP = AP - Penalti

MAP : Jumlah maksimum pembayaran berkala APAP : Jumlah besaran pembayaran AP pertahunPenalti : Pengurangan pembayaran karena ketidaktersediaan layanan dan/atau kinerja layanan tidak memenuhi

standar. Besaran dan kriteria penalti diatur dalam penjanjian KPBU

1.6.2. Perhitungan Pembayaran AP


𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝑷𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕 =𝑪𝒂𝒑𝒆𝒙+ 𝑶𝒑𝒆𝒙 + 𝑹𝑶𝑰

𝑱𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒎𝒃𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑨𝑷

24


1.6.3. Ilustrasi Proyeksi Pembayaran AP

25


•Tidak ada pembayaran dari Pemerintah kepada BUP KPBU sampai layanan penuh tersedia,

•Pembayaran tersebar di masa kontrak. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk membayar BUP KPBU berdasarkan ketersediaan dan kinerja fasilitas sehingga beban anggaran tidak besar dan bisa membangun lebih banyak proyek.

•Risiko (konstruksi, O&M, dan sebagainya) di BUP KPBU,

•Resiko penyelesaian proyek ada pada BUP KPBU,

•Tidak ada risiko over budget dari sisi pemerintah..

•Meningkatkan kelayakan proyek menjadi bankable,

•Mendorong BUP KPBU lebih responsif terhadap ketersediaan dan kualitas layanan,

•KPBU AP mencakup skema DBFOM sehingga cukup dengan satu kontrak kerjasama,

•BUP KPBU dapat memperoleh financial close karena ada kepastian pembayaran anuitas.

.

1.7. Keunggulan Skema AP

26


Memerlukan pemeriksaaan/audit secara berkala oleh Pemerintah.

Memerlukan upaya monitoring/pemantauan kinerja yang efektif dan kontinu.

1.8. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan AP

27


II.Prosedur Pelaksanaan KPBU Skema AP Di Lingkungan Kementerian PUPR

28


2.1. Ketentuan Umum Kriteria Proyek KPBU AP

29

Pengadaan BadanUsaha dilakukanmelalui tahapanpemilihan yangadil, terbuka dantransparan, sertamemperhatikanprinsip persainganusaha yang sehat.

1.Penyediaan infrastruktur publik, ekonomi dan sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat sebagai pengguna layanan

2.Pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran pengguna layanan kepada Badan Usaha

3.Kerjasama penyediaan infrastruktur mencakup perancangan, pembangunan, pembiayaan, operasional dan pemeliharaan (Design-Built-Finance-Operation-Maintenance atau DBFOM), dan jangka waktu kerjasama relatif panjang

4.Pengadaan BadanUsaha dilakukanmelalui tahapanpemilihan yang adil,terbuka dantransparan, sertamemperhatikanprinsip persainganusaha yang sehat.


2.2.1. Ketentuan Umum Pembayaran AP

30

Pembayaran availability payment dilakukan apabila dalam Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuanmengenai:

1.Spesifikasi keluaran (output specification) dan indikator kinerja (performance indicator) yang obyektif dan terukur atas Layanan

2.Formula perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan (agreed formula) yang menjadi dasar perhitungan kewajiban PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana

3.Sistem pemantauan (monitoring system) yang efektif terhadap indikator kinerja (performance indicator).


2.2. Alur Kerja Skema AP dalam Timeline KPBU

Tahap PerencanaanTahap Transaksi

Tahap Penyiapan

Masa operasional dan Pembayaran AP

31


I. Tahap Perencanaan:

Penyusunan Studi Pendahuluan, Rencana

Penggunaan Skema AP dan Kajian Kemampuan Fiskal,

Surat Konfirmasi Pendahuluan, Daftar Rencana KPBU

II. Tahap Penyiapan:

Penyusunan OBC dan FBC, Rancangan Perjanjian KPBU dan Komitmen

Pembayaran AP, Surat Konfirmasi Final, Dokumen

RFP

III. Tahap Transaksi:

Proses pengadaan BUP, Penandatanganan perjanjian KPBU,

Pemenuhan Pembiayaan

IV. Tahap Pembayaran:

Masa operasional kerjasama dan

pembayaran AP

Prosedur pelaksanaan KPBU dengan skema pembayaran AP dilakukan dalam tahapan kegiatan:

2.2.1. Tahapan KPBU AP

32


2.3. Prosedur Perencanaan KPBU AP

Mak

sud

:

Penyusunan rencana oleh PJPK dimaksudkan untuk mendapatkankesimpulan tentativedan opsional, yangmasih membuka kemungkinan untuk menetapkan skemapengembalian investasi lain yang paling baik untuk digunakan padaproyek KPBUdibandingkan Skema AP

Has

il :

Hasil penyusunan rencana KPBU AP dituangkan dalam Studi Pendahuluan (memuat rencana penggunaan skema AP dan Kajian Kemampuan Fiskal), yang memuat: jenis, wujud, dan kualitas layanan yang diharapkan disediakan kepada Pengguna .

Pro

sed

ur:

1. Perencanaan KPBU AP Solicited

2. Perencanaan KPBU AP Unsolicited

33



• Kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra sektor infrastruktur

• Kesesuaian dengan RTRW

• Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah

• Analisa biaya manfaat dan sosial

• Analisa nilai manfaat uang (Value for Money)

Dalam Identifikasi dan Penetapan Proyek KPBU dilakukan kajian:

• Rencana penggunaan skema AP (proyeksi pembayaran berkala skema AP dan pengembangan indikator kinerja)

• Kajian Kemampuan Fiskal (persyaratan khusus)

Menyusun Studi Pendahuluan yang memuat (PMK Nomor 260/2016 pasal

7 dan Lampiran):

• Hasil Studi Pendahuluan

• Rencana Penggunaan Skema AP

• Kajian Kemampuan Fiskal

• Surat Konfirmasi Pendahuluan

• Daftar Rencana KPBU

Output Tahap Perencanaan:

2.3.2. Penjelasan Prosedur Perencanaan KPBU AP (Perpres Nomor 38/2015 pasal 21)

35

2.3.3. Rencana Penggunaan Skema AP


Perhitungan nilai total investasi (meliputi capex, opex, RoI, bunga, pajak, inflasi, dan sebagainya)

Formula pembayaran AP dan indikator kinerja

Perhitungan pembayaran berkala selama masa kerja sama

Perhitungan alokasi pendanaan dalam anggaran

Perhitungan potensi pendapatan dari layanan (jika ada)

Rencana Penggunaan Skema AP atau proyeksi pembayaran AP yang mencakup:

2.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal (1)


Menyusun kajian/analisis profil pengelolaan keuangan mencakup:

1. Kualitas Pengelolaan Keuangan, yang mencakup :

• Kemampuan dalam membayar kewajiban di masa mendatang

• Akses kepada laporan keuangan (akuntabilitas dan transparansi) termasuk informasi tentang posisi keuangan dan penggunaan sumber-sumber pendanaan

• Kinerja penganggaran, mencakup penyusunan anggaran tepat waktu, asumsi anggaran yang realistis, dan konsistensi anggaran dan perencanaan

• Perencanaan keuangan dan modal jangka panjang, mencakup keandalan perencanaan jangka panjang pada tingkat K/L dan unit kerja

• Pengelolaan pendapatan dan belanja, mencakup kemampuan K/L menyusun target pendapatan dan belanja

• Manajemen utang, kajian tentang kebijakan Pemerintah Daerah terkait pinjaman, proporsi utang, tingkat suku bunga, dan profil jatuh tempo

• Pengelolaan likuiditas, mencakup kebijakan terkait pengelolaan arus kas dan adanya proyeksi arus kas

• Pengelolaan risiko eksternal, mencakup kemampuan Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengukur dan mitigasi risiko-risiko eksternal terkait kondisi keuangan negara, bencana alam atau force majeure.


2. Fleksibititas Anggaran

• mencakup bagaimana Pemerintah meningkatkan pendapatan atau mengurangi belanja apabila diperlukan dengan tujuan menjaga kinerja keuangan

3. Kinerja Anggaran

• mengukur efisiensi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah mencakup tingkat volatilitas arus kas dalam membiayai kegiatan dan investasi, dan melunasi utang

4. Pengelolaan Likuiditas

• mengukur sumber likuiditas internal KL (kas, surat berharga, dsb) dan likuiditas eksternal (fasilitas pinjaman efektif, dsb) yang cenderung mempengaruhi kemampuan melunasi kewajiban dalam perspektif ke depan

5. Beban Utang

• mencakup pengukuran tingkat, struktur dan pengelolaan utang yang cenderung berpengaruh terhadap kemampuan keuangan dalam prespektif ke depan (forward looking), yaitu beban utang dan bunga terhadap sumber daya keuangan yang ada

6. Kewajiban Kontijensi

• kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

2.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal (2)

38


•Penerbitan Surat Konfirmasi Pendahuluan

- Diterbitkan sebelum dimulainya Tahap Penyiapan KPBU.

- Penerbitan berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dengan kesimpulan rencana PJPK menggunakan skema AP telah selaras dengan tujuan, kriteria dan prinsip AP.

- Diterbitkan apabila Studi Pendahuluan telah memuat deskripsi umum mengenai jenis dan wujud layanan.

•Sifat Surat Konfirmasi Pendahuluan

- Tidak dimaksudkan sebagai persetujuan atau penetapan penggunaan skema AP yang akan diputuskan PJPK dalam tahap penyiapan KPBU.

- Dengan diterbitkannya Surat Konfirmasi Pendahuluan, diasumsikanPJPK telah siap untuk menyiapkan penggunaan skema AP pada proyek KPBU.


2.3.6. Surat Konfirmasi Pendahuluan

40


2.4. Prosedur Penyiapan KPBU AP

Penyiapan dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang definitif mengenai dapat atau tidaknya PJPK melanjutkan rencana penggunaan skema Pembayaran AP pada Proyek KPBU bersangkutan.

Maksud

1. Dokumen PrastudiKelayakan, yang terdiri dari Kajian Awal dan Kajian Akhir

2. Dokumen Rancangan Perjanjian KPBU dan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran AP.

Hasil

41


2.4.2. Penjelasan Prosedur Penyiapan KPBU AP


Penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan (PraFS), mencakup:

• Kajian awal dan kajian akhir

• Rancangan Perjanjian KPBU &Komitmen Pelaksanaan Pembayaran AP

• Kajian mengenai penggunaan skema AP yang memuat analisis mengenai terpenuhinya tujuan, kriteria dan prinsip mengenai Pembayaran AP

Penyusunan Rancangan Perjanjian KBPU

• Spesifikasi keluaran (output specification) dan indikatorkinerja (performance indicator)

• Formula Pembayaran AP

• Sistem pemantauan terhadap indikator kinerja

Output Tahap Penyiapan:

• Dokumen Pra-FS atau OBC dan FS atau FBC

• Surat Konfirmasi Final

• Surat Komitmen PJPK

• Rancangan Perjanjian KPBU

• Dokumen Request for Proposal(RFP)


2.4.3. Penerbitan Surat Konfirmasi Final

44

•Surat Konfirmasi Final diterbitkan sebelum PJPK mengeluarkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) dalam rangka pengadaan Badan Usaha. Surat Konfirmasi Final diterbitkan oleh PDPPI setelah terpenuhinya:

- Kajian Final yang disampaikan oleh PJPK telah memuat kajian mengenai penggunaan skema AP.

- Rancangan Final Perjanjian KPBU yang disampaikan PJPK telah memuat dengan lengkap dan jelas mengenai ketentuan pelaksanaan skema AP.

- Rancangan Final Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan rancangan tersebut telah dimasukkan sebagai lampiran dalam rancangan final Perjanjian KPBU.

•Sifat Surat Konfirmasi Final

- Tidak dimaksudkan sebagai persetujuan atas tindakan PJPK selanjutnya dalam rangka pelaksanaan skema AP pada proyek KPBU.

- Dengan penerbitan Surat Konfirmasi Final, diasumsikan bahwa PJPK telah siap untuk melakukan langkah penyiapan proyek berupa pengadaan Badan Usaha.

- PJPK mencantumkan Surat Konfirmasi Final dalam dokumen RFP.



2.6. Prosedur Pembayaran Berkala AP

PJPK mengalokasikan anggaran Dana Pembayaran AP setiap tahun selama Masa Pengoperasian Infrastruktur yang pengembalian investasinya tidak bersumber dari pembayaran tarif Layanan Pelaksana (PMK 260/2016 ps 8).

Alokasi Dana

Dalam hal proyek KPBU mendapatkan pemasukan dari pembayaran oleh pengguna atas tarif Layanan maka PJPK tidak dapat memperhitungkan jumlah pemasukan daripembayaran pengguna Layanan tersebut untuk melaksanakan Pembayaran AP kepada Badan Usaha Pelaksana (PMK 260/2016 ps 5c).

Pendapatan Layanan

Menteri/ Kepala Lembaga selaku PJPK bertindak selaku PA (PMK 260/2016 ps 12)

PJPK

46



1. Berdasar Komitmen, PJPK selaku PA menunjuk KPA pada Unit Organisasi untuk mengalokasikan dana pembayaran AP pada DIPA Unit Organisasi terkait

2.KPA menganggarkan Dana Pembayaran AP dalam DIPA terkait dalam kelompok belanja modal

3.Pembayaran langsung kepada BUP KPBU dilakukan dengan syarat:

- Fasilitas telah selesai dibangun dan layanan beroperasi

- Sistem pemantauan kinerja layanan

- Persetujuan PJPK

- Sesuai formula perhitungan AP dalam perjanjian.

2.6.2. Penjelasan Prosedur Pembayaran Berkala AP

48


III. Prosedur Pelaksanaan KPBU AP Bidang PUPR dengan Pembiayaan APBD

49

3.1. Ketentuan Umum


1. Dasar regulasi pelaksanaan KPBU skema AP oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016

2.Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) untuk KPBU pada setiap tahun anggaran

3.Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan belanja daerah yang bertujuan untuk:

- memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara kontinu, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU

- mengoptimalkan nilai guna dari APBD (Value for Money) untuk penyediaan layanan

3.2. Kriteria Pembayaran AP


1. Pembayaran AP kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan kriteria:

•penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat

•pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna layanan melalui tarif.

•Kerjasama penyediaan infrastruktur mencakup DBFOM dengan jangka waktu panjang.

2. Pembayaran AP dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.

• Pelaksanaan pembayaran AP wajib disetujui oleh DPRD selama masa perjanjian KPBU


3.3. Prosedur Perencanaan KPBU AP

Mak

sud

: •

Penyusunan rencana oleh PJPK dimaksudkan untuk mendapatkankesimpulan tentativedan opsional, yangmasih membuka kemungkinan untuk menetapkan skemapengembalian investasi lain yang paling baik untuk digunakan padaproyek KPBUdibandingkan Skema AP

Has

il :

Hasil penyusunan rencana KPBU AP dituangkan dalam Studi Pendahuluan , yang memuat: jenis, wujud, dan kualitas layanan yang diharapkan disediakan kepada Pengguna .

Pro

sed

ur:

1. Perencanaan KPBU AP Solicited

2. Perencanaan KPBU AP Unsolicited

52


3.3.2. Penjelasan Prosedur Perencanaan


Tim KPBU SKPD Menyusun Studi Pendahuluan yang memuat:

•Rencana penggunaan skema AP (proyeksi pembayaran AP dan pengembangan indikator kinerja)

•Kajian Kemampuan Fiskal Daerah

•Pelaksanakan konsultasi pubik untuk memperoleh pertimbangan manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat

•Studi Pendahuluan disampaikan kepada Kepala Daerah/PJPK

•Daftar Rencana KPBU diteruskan kepada Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri

•Hasil Studi Pendahuluan disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. PDPPI untuk mendapatkan Surat Konfirmasi Pendahuluan

Output Tahap Perencanaan:

•Studi Pendahuluan

•Rencana Penggunaan Skema AP

•Surat Komitmen PJPK

•Kajian Kemampuan Fiskal Daerah

•Surat Konfirmasi Pendahuluan

•Daftar Rencana KPBU

3.3.3. Rencana Penggunaan Skema AP


Perhitungan nilai total investasi (meliputi capex, opex, RoI, bunga, pajak, inflasi, dan sebagainya)

Formula pembayaran AP dan indikator kinerja

Perhitungan pembayaran berkala selama masa kerja sama

Perhitungan alokasi pendanaan dalam anggaran

Perhitungan potensi pendapatan dari layanan (jika ada)

Menyusun rencana penggunaan skema AP/proyeksi pembayaran AP yang mencakup:

3.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal Daerah (1)


Menyusun kajian/analisis profil pengelolaan keuangan mencakup:

1. Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mencakup :

• Kemampuan dalam membayar kewajiban di masa mendatang

• Akses kepada laporan keuangan (akuntabilitas dan transparansi) termasuk informasi tentang posisi keuangan dan penggunaan sumber-sumber pendanaan

• Kinerja penganggaran daerah, mencakup penyusunan APBD tepat waktu, asumsi anggaran yang realistis, dan konsistensi anggaran dan perencanaan

• Perencanaan keuangan dan modal jangka panjang, mencakup keandalan perencanaan jangka panjang pada tingkat unit kerja dan Pemerintah Daerah

• Pengelolaan pendapatan dan belanja, mencakup kemampuan Pemerintah Daerah menyusun target pendapatan dan belanja

• Posisi surplus/defisit, kajian tentang kebijakan pembiayaan daerah dan pengelolaan surplus/defisit anggaran.

• Manajemen utang, kajian tentang kebijakan Pemerintah Daerah terkait pinjaman, proporsi utang, tingkat suku bunga, dan profil jatuh tempo

• Pengelolaan likuiditas, mencakup kebijakan terkait pengelolaan arus kas dan adanya proyeksi arus kas

• Pengelolaan keuangan entitas Pemerintah Daerah, mencakup kajian pengelolaan dan kinerja keuangan BUMD

• Pengelolaan risiko eksternal, mencakup kemampuan Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengukur dan mitigasi risiko-risiko eksternal terkait kondisi keuangan negara, bencana alam atau force majeure.


2. Fleksibititas Anggaran

• mencakup bagaimana Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatan atau mengurangi belanja apabila diperlukan dengan tujuan menjaga kinerja keuangan

3. Kinerja Anggaran

• mengukur efisiensi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah mencakup tingkat volatilitas arus kas dalam membiayai kegiatan dan investasi, dan melunasi utang

4. Pengelolaan Likuiditas

• mengukur sumber likuiditas internal Pemerintah Daerah (kas, surat berharga, dsb) dan likuiditas eksternal (fasilitas pinjaman efektif, dsb) yang cenderung mempengaruhi kemampuan melunasi kewajiban dalam perspektif ke depan

5. Beban Utang

• mencakup pengukuran tingkat, struktur dan pengelolaan utang yang cenderung berpengaruh terhadap kemampuan keuangan dalam prespektif ke depan (forward looking), yaitu beban utang dan bunga terhadap sumber daya keuangan yang ada

6. Kewajiban Kontijensi

• kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

3.3.4. Kajian Kemampuan Fiskal Daerah (2)

57



3.4. Prosedur Penyiapan KPBU AP

Penyiapan dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan definitif mengenai dapat atau tidaknya PJPK melanjutkan rencana penggunaan skema Pembayaran AP pada Proyek KPBU yang bersangkutan, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.

Maksud

1. Dokumen PrastudiKelayakan, yang terdiri dari Kajian Awal dan Kajian Akhir

2. Dokumen ancangan Perjanjian KPBU dan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran AP.

Hasil

59



1. PJPK dapat mengajukan fasilitas Dukungan

Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintahkepada Kementerian

Keuangan

2. PJPK menyiapkan penetapan lokasi KPBU dan dokumen kajian lingkungan

hidup

3. Hasil PraFS dan FS disampaikan kepada

Mendagri (oleh Gubernur selaku PJPK), atau

disampaikan kepada Gubernur (oleh Bupati/

Walikota selaku PJPK) untuk mendapat pertimbangan

kesesuaian dengan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan

kelayakan kemampuan keuangan daerah.

Output Tahap Penyiapan:

• Dokumen PraFS dan FS

• Kajian Lingkungan Hidup/Amdal

• Penetapan Lokasi

• Pengajuan Dukungan Pemerintah dan Penjaminan

• Proyeksi Lengkap Perhitungan Pembayaran Skema AP

• Surat Konfirmasi Final

3.4.2. Penjelasan Prosedur Penyiapan

61



3.6. Prosedur Pembayaran Berkala AP

PJPK menganggarkan dana Pembayaran AP dalam APBD.Dana Pembayaran AP dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian KPBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan (Permendagri 96/2016 ps 35).

Alokasi Dana

PJPK menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan selaku PA(Permendagri 96/2016 ps 36).

Pengguna Anggaran

Pencairan belanja jasa layanan atas Pembayaran AP dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian KPBU (Permendagri 96/2016 ps 42).

Pencairan Dana

63


SKPD memastikan rencana KPBU tercakup dalam

RPJMD, RKPD, KUA-PPAS

SKPD mengalokasikan dana pembayaran AP dalam RKA-

SKPD, dan menganggarkannya dalam DPA-SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan

sebelum fasilitas KPBU beroperasi

Kepala Daerah selaku PJPK menunjuk PA untuk

melaksanakan pembayaran

BUP mengajukan permohonan pembayaran

AP setelah kontruksi selesai dan fasilitas/layanan siap

beroperasi

Besaran pembayaran/kewajiban

disesuaikan dengan perjanjian KPBU.

Pembayaran dilakukan berkala sesuai pencapaian output dan target kinerja

PA melakukan pembayaran setelah mendapat persetujuan PJPK

PA mengajukan Surat Penyediaan Dana kepada

PPKD sebagai dasar penerbitan SP2D

pembayaran AP kepada BUP KPBU

Pencairan SP2D oleh BUP KPBU


3.6.2. Penjelasan Prosedur Pembayaran Berkala AP

65


IV. Penerapan Skema AP Pada KPBU sektor PUPR

66

4.1. Struktur AP untuk KPBU Sektor Jalan

• Lingkup KPBU: merancang, membangun, membiayai dan memelihara, atau hanya melakukan pemeliharaan jalan (DBFOM atau DBFM)

• Sumber pembiayaan: APBN

• Kriteria ketersediaan: ruas jalan

• Indikator kinerja: kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, faktor keselamatan

• Formula pembayaran:

• Faktor pengurang pembayaran (penalti) diformulasikan berdasar indikator kinerja layanan




MAP = AP - Penalti

67

4.2. Struktur AP untuk KPBU Sektor Persampahan

• Lingkup kerjasama: pengangkutan sampah atau pengelolaan akhir (DBFOM)

• Sumber pembiayaan: APBD

• Kriteria ketersediaan: beroperasinya fasilitas pengangkutan atau pengolahan sampah

• Indikator Kinerja: %pengangkutan sampah, kualitas pengolahan sampah, %penanganan gas






MAP = AP - Penalti

68

4.3. Struktur AP untuk KPBU Sektor Pengolahan Limbah

• Lingkup kerjasama: mendesain, membangun, membiayai, pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah


• Kriteria ketersediaan: beroperasinya IPAL

• Indikator kinerja: Kualitas pengolahan limbah , %penduduk dilayani






MAP = AP - Penalti

69

4.4. Struktur AP untuk KPBU Sektor Perumahan

• Lingkup kerjasama: mendesain, membangun, membiayai, pengoperasian dan pemeliharaan


• Kriteria ketersediaan: Tersedianya fasilitas perumahan dengan sarana pendukung.

• Indikator Kinerja: #unit perumahan, %penduduk dilayani, proteksi kebakaran, jalan lingkungan, fasum/fasos





MAP = AP - Penalti• Faktor pengurang pembayaran (penalti) diformulasikan berdasar

indikator kinerja layanan

70

4.5. Struktur AP untuk KPBU Sektor Air Minum

• Lingkup kerjasama: investasi pada salah satu atau kombinasi dari membangun, mengoperasikan dan memelihara unit air baku dan unit produksi, membangun unit distribusi, dan/atau mengadakan, mengoperasikan dan memelihara sistem teknologi operasi dan pemeliharaan


• Kriteria ketersediaan: Tersedianya fasilitas pengolahan air minum/air bersih.

• Indikator Kinerja: #produksi air bersih berkualitas, %penduduk dilayani






MAP = AP - Penalti

71


V. Q & A dan Rekomendasi

72

5.1. Q & A


PERMASALAHAN STRATEGI MITIGASI

Pemilihan mekanisme pembayaran AP dengan sumber

pendanaan APBN/APBD tergantung pada kapasitas

keuangan Pemerintah (Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah). Dalam proyek KPBU yang

mengandalkan arus kas pembayaran AP, credit

rating/kondisi pengelolaan keuangan PJPK untuk

memenuhi komitmen menjadi faktor kritis dalam

menentukan dan memperoleh pembiayaan bagi Mitra

KPBU.

• Komitmen PJPK dalam mengalokasikan pendanaanPembayaran Ketersediaan Layanan akan meningkatkankelayakan proyek KPBU berkenaan, menjadi bankable.Dengan kata lain, jika credit rating dinilai kurang bagus, makaBUP KPBU akan kesulitan mendapatkan investor danmungkin proyek KPBU tersebut tidak bisa mencapai financialclose;

• Memastikan bahwa komitmen pengalokasian pendanaanuntuk Pembayaran Ketersediaan Layanan tertampungdalam perencanaan fiskal jangka panjang.

• Mengajukan Jaminan Pemerintah

• Melakukan kajian kemampuan keuangan PJPK

73

Q & A



Keterbatasan anggaran untuk melakukan proyeksi

kebutuhan pembayaran AP.

• Melakukan kajian kemampuan keuangan PJPK secara menyeluruh

untuk menghitung ruang fiskal yang tersedia dan mengelola alokasi

belanja mengikat (mandatory spending)

• Melakukan re-prioritisasi program-program pembangunan

infrastruktur dan menempatkan rencana KPBU sebagai prioritas.

• Melakukan realokasi pendanaan untuk program/kegiatan yang lebih

prioritas.

• Mengkaji perpanjangan jangka waktu kerjasama sehingga besaran

pembayaran setiap tahun lebih terjangkau

• Membatasi jumlah proyek KPBU dengan skema AP yang akan

dilaksanakan

74

75

Q & A



Pembayaran AP akan menjadi utang

baru atau menambah utang.

Pembayaran AP tidak dapat dipandang sebagai utang, melainkan suatu

kewajiban mengikat yang membutuhkan komitmen alokasi pendanaan

dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah terkait berdasarkan kesepakatan dalam kontrak sepanjang masa

kontrak penyediaan layanan berlaku. Komitmen pengalokasian pendanaan

ini penting untuk menyakinkan investor/BU KPBU terhadap pengembalian

investasi.

Menentukan formula perhitungan

pembayaran AP

• Penetapan formula perhitungan pembayaran AP ditentukan oleh

karakteristik proyek KPBU. Tidak ada formula perhitungan yang cocok untuk

semua proyek KPBU. Secara umum faktor-faktor yang menentukan

perhitungan pembayaran AP adalah: ketersediaan layanan dan tingkat

kualitas layanan;

• Diperlukan pendefinisian yang jelas dan terukur terhadap ‘ketersediaan

layanan’ dan ‘tingkat kualitas/kinerja’ agar formulasi perhitungan dapat

ditetapkan secara adil;

• Sistem pemantauan yang efektif dan penetapan indikator kinerja yang jelas

terkait kriteria ketersediaan dan tingkat layanan mutlak harus ada.

Pemantauan yang efektif terhadap kinerja layanan menentukan

perhitungan faktor pengurang pembayaran, yang pada akhirnya

menentukan jumlah pembayaran AP.

75

Q & A



Apakah Skema AP bisa diterapkan untuk proyek

KPBU yang sumber pembiayaannya tidak

bersumber dari APBN/APBD?

Bisa. Pengembalian investasi pada skema AP dapat diperoleh dari

userpay yang dipungut oleh Pemerintah/PJPK. Proyek Palapa Ring

menggunakan skema AP, pembayaran bersumber dari dana USO.

Demikian juga untuk proyek air minum, dan proyek-proyek lain

yang mempunyai sumber pendapatan.

Apa saja persyaratan umum dan persyaratan

khusus untuk skema AP?

Persyaratan umum (berdasar regulasi):

• Infrastruktur ekonomi dan sosial dengan manfaat utama untuk

publik, yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari

pembayaran pengguna layanan

Persyaratan khusus:

• Kerjasama berjangka panjang, mencakup kontrak DBFOM

• Kajian Kemampuan fiskal

Proyek-proyek sektor apa saja yang

dimungkinkan menggunakan skema

pembayaran AP?

Struktur KPBU Skema AP di Indonesia disiapkan dapat diterapkan

untuk sektor jalan, pengolahan limbah, persampahan, air minum,

perumahan, keretapi, pelabuhan, bandara, kelistrikan.

76

5.2. Rekomendasi untuk Perencana Proyek KPBU AP


Menyusun kajian kemampuan fiskal PJPK dan rencana penggunaan skema AP yang dilengkapi dengan indikator kinerja layanan, untuk meningkatkan kepercayaan dan

ketertarikan investor terhadap KPBU AP yang disusun.

Pembahasan lebih lanjut terkait:

- Besaran/prosentase ambang batas alokasi pendanaan pembayaran AP dalam DIPA

- Besaran nilai proyek KPBU yang diperbolehkan menggunakan skema AP dengan sumber pendanaan dari APBN

- Jangka waktu kerjasama KPBU, untuk menjaga kesinambungan kesehatan fiskal dan mengurangi beban fiskal dalam jangka panjang.


Rekomendasi dan Usulan Kepada Kementerian Keuangan

78

Skema Pembayaran AP mensyaratkan komitmen alokasi pendanaan khusus untuk jangka waktu panjang. Perlu dipertimbangkan adanya persetujuan Menkeu c.q. DJA dalam Surat Komitmen Pelaksanaan Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagai afirmasi bagi

PJPK serta meningkatkan prediktabilitas alokasi pendanaan pada bagian anggaran Kementerian PUPR

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, diperlukan pengaturan khusus mengenai tatacara pembayaran ketersediaan layanan, sebagai dasar prosedur formal yang

mencakup prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan


Rekomendasi Untuk KPBU-AP dengan Pembiayaan APBD

79

Untuk meningkatkan kepercayaan investor, perlu dipertimbangkan bagi Kepala Daerah (PJPK) dengan menerbitkan Surat Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk melakukan pengalokasian Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala dalam APBD selama

berlakunya kewajiban pembayaran AP sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Dalam Simpul KPBU sebaiknya terdapat untuk SKPD Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memperkuat penyusunan rencana penggunaan skema AP dan penyusunan kajian kemampuan fiskal.

Setiap tahun Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang juga mengatur tentang Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan dalam 4 kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah). Pengkategorian ini relevan dikaitkan dengan kemampuan pendanaan KPBU skema AP pada

Pemerintah Daerah, sehingga bisa menjadi patokan/ambang batas untuk pembiayaan skema AP dengan sumber pendanaan APBD. Perlu pembahasan lebih lanjut diantara Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas.


Lampiran

80

Lampiran: Simulasi Perhitungan Pembayaran AP untuk KPBU Dengan Pembiayaan APBN


82

Simulasi Perhitungan Skema AP/proyeksi (pembiayaan APBN)


(dalam jutaan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 2018 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Biaya investasi* 1.700.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

biaya OM* 50.000 50.000 50.000 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.964 59.703

masa kerjasama 20 tahun

inflasi 3% 1,03

Perhitungan: (AP+OM) 1.750.000 135.000 135.000 135.000 136.500 138.045 139.636 141.275 142.964 144.703

Penalti karena kinerja - - - 0 0 0 5% 10% 5%

MAP = AP - Penalti 135.000 135.000 135.000 135.000 136.500 138.045 139.636 138.462 137.167 141.717

Selisih

Pendanaan DIPA

Belanja Modal (BM) 3.491.202 3.630.850 3.776.084 3.927.127 4.084.213 4.247.581 4.417.484 4.594.184 4.777.951 4.969.069

pembiayaan PHLN - 500.000 500.000 500.000 500.000 - -

program prioritas 3.491.202 3.130.850 3.256.084 3.386.327 3.521.781 3.662.652 3.809.158 3.961.524 4.119.985 4.284.785

asumsi inflasi 4%** 1,04

Ruang fiskal (RF) - 20.000,00 40.800,00 62.432,00 584.929,28 608.326,45 632.659,51 657.965,89 684.284,53

pembayaran AP thd RF (135.000) (115.000) (94.200) (74.068) 446.884 468.690 494.198 520.799 542.567

Perkiraan pendapatan 1.504.000,00 85.000 85.000 87.000 87.000 90.000 90.000 87.000 85.000 87.000

Perkiraan Pendapatan - AP (246.000,00) (50.000) (50.000) (48.000) (49.500) (48.045) (49.636) (51.462) (52.167) (54.717)

*Asumsi perhitungan Biaya Investasi telah mencakup capex, debt service, pajak, ROI

Asumsi biaya OM telah memperhitungkan operasional, biaya perbaikan, penggantian dan penyusutan

MAP : Maksimum Pembayaran AP yaitu jumlah pembayaran setelah memperhitungkan capaian kinerja layanan

** sesuai asumsi inflasi APBN

data-data keuangan dalam simulasi perhitungan AP ini bukan data rii l yang sebenarnya.

masa konstruksi

pembayaran

Kinerja diatas standar Kinerja standar minimal Kinerja dibawah standar

tidak ada

Pembayaran

Uraian Tahun dasar

82

83

Simulasi Perhitungan Skema AP/proyeksi (pembiayaan APBN)


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 1.700.000

- - - 62.091 63.953 65.872 67.848 69.884 71.980 74.140 76.364 1.035.255

2.735.255

85.000 85.000 85.000 147.091 148.953 150.872 152.848 154.884 156.980 159.140 161.364

100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

85.000 85.000 85.000 147.091 148.953 150.872 152.848 154.884 156.980 159.140 161.364 2.706.659

28.595

5.167.832 5.374.545 5.589.527 5.813.108 6.045.632 6.287.458 6.538.956 6.800.514 7.072.535 7.355.436 7.649.653

4.456.176 4.634.423 4.819.800 5.012.592 5.213.096 5.421.619 5.638.484 5.864.023 6.098.584 6.342.528 6.596.229

711.655,91 740.122,14 769.727,03 800.516,11 832.536,75 865.838,22 900.471,75 936.490,62 973.950,25 1.012.908,26 1.053.424,59

626.656 655.122 684.727 653.425 683.583 714.966 747.624 781.607 816.970 853.769 892.061

1.000 1.000 1.000 85.000 87.000 90.000 90.000 90.000 92.000 92.000 92.000 1.504.000

(84.000) (84.000) (84.000) (62.091) (61.953) (60.872) (62.848) (64.884) (64.980) (67.140) (69.364) (1.219.659)

Total

Pembayaran

kinerja diatas standarkinerja 0 kinerja sesuai standar

Pembayaran

83

Lampiran: Simulasi Perhitungan Pembayaran AP Untuk KPBU Dengan Pembiayaan APBD




Simulasi Perhitungan Skema AP/proyeksi (pembiayaan APBD)(dalam jutaan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Biaya investasi* 1.500.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

biaya OM* 50.000 50.000 50.000 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.964 59.703 61.494

asumsi inflasi 3%/thn 1,03

Perhitungan: (AP + OM) 1.550.000 110.000 110.000 110.000 111.500 113.045 114.636 116.275 117.964 119.703 121.494

Penalti karena kinerja - - - - - - - - - -

MAP = AP - Penalti 110.000 110.000 110.000 110.000 111.500 113.045 114.636 116.275 117.964 119.703 121.494

Selisih

Pembiayaan APBDPendapatan APBD 4.171.755 5.006.106 5.156.289 5.310.978 5.470.307 5.634.416 5.803.449 5.977.552 6.156.879 6.341.585 6.531.833

Pendapatan hibah 6.000 10.000 10.000 10.000

DAK 402.397 482.876 497.363 512.284 527.652 543.482 559.786 576.580 593.877 611.693 630.044

Dana Otsus 6.000

Dana Penyesuaian -

Dana Darurat -

Belanja Pegawai 2.039.479 2.549.349 2.625.829 2.704.604 2.785.742 2.869.314 2.955.394 3.044.056 3.135.377 3.229.439 3.326.322

Balanja Bunga 300 300 300 300

Belanja mengikat lainnya 928.118 1.113.742 1.147.154 1.181.568 1.217.016 1.253.526 1.291.132 1.329.866 1.369.762 1.410.855 1.453.180

asumsi inflasi 4%** 1,04

Ruang fiskal (RF) 789.461 849.839 875.643 902.222 939.897 968.094 997.137 1.027.051 1.057.863 1.089.599 1.122.287

Pembayaran AP thd RF 679.461 739.839 765.643 792.222 828.397 855.049 882.501 910.776 939.899 969.896 1.000.793

% Pembayaran AP thd RF 13,93% 16,98% 16,98% 16,99% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18%

Perkiraan Pendapatan 1.296.000 50.000 50.000 50.000 52.000 53.000 55.000 55.000 57.000 60.000 60.000

Perkiraan Pendapatan - AP (254.000) (60.000) (60.000) (60.000) (59.500) (60.045) (59.636) (61.275) (60.964) (59.703) (61.494)

*diasumsikan Biaya Investasi mencakup capex-opex-debt service-pajak-ROI dan telah dianalisis dengan berbagai indikator keuangan

Asumsi biaya OM telah memperhitungkan operasional, biaya perbaikan, penggantian dan penyusutan

MAP : Maksimum Pembayaran AP yaitu jumlah pembayaran setelah memperhitungkan capaian kinerja layanan

** sesuai asumsi inflasi APBN

data-data keuangan dalam simulasi perhitungan AP ini bukan data yang sebenarnya.

Uraian Tahun dasar

masa konstruksi tidak ada

pembayaran

kinerja diatas standar kinerja sesuai standar

Pembayaran

86

Simulasi Perhitungan Skema AP/proyeksi (pembiayaan APBD)


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.500.000

63.339 65.239 67.196 69.212 71.288 73.427 75.629 77.898 80.235 82.642 85.122 87.675 90.306 93.015 95.805 1.722.644

123.339 125.239 127.196 129.212 131.288 133.427 135.629 137.898 140.235 142.642 145.122 147.675 150.306 153.015 155.805 3.222.644

5% 10% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% - - - - -

120.172 118.715 110.397 111.909 113.466 96.713 97.815 98.949 100.118 101.321 145.122 147.675 150.306 153.015 155.805 3.121.847

100.797

6.727.788 6.929.621 7.137.510 7.351.635 7.572.184 7.799.350 8.033.331 8.274.330 8.522.560 8.778.237 9.041.584 9.312.832 9.592.217 9.879.983 10.176.383

648.946 668.414 688.466 709.120 730.394 752.306 774.875 798.121 822.065 846.727 872.128 898.292 925.241 952.998 981.588

3.426.112 3.528.895 3.634.762 3.743.805 3.856.119 3.971.802 4.090.956 4.213.685 4.340.096 4.470.298 4.604.407 4.742.540 4.884.816 5.031.360 5.182.301

1.496.776 1.541.679 1.587.929 1.635.567 1.684.634 1.735.173 1.787.228 1.840.845 1.896.071 1.952.953 2.011.541 2.071.887 2.134.044 2.198.065 2.264.007

1.155.955 1.190.634 1.226.353 1.263.143 1.301.038 1.340.069 1.380.271 1.421.679 1.464.329 1.508.259 1.553.507 1.600.112 1.648.116 1.697.559 1.748.486

1.035.784 1.071.919 1.115.956 1.151.235 1.187.572 1.243.356 1.282.456 1.322.730 1.364.212 1.406.938 1.408.386 1.452.437 1.497.810 1.544.544 1.592.681

17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18%

57.000 56.000 55.000 52.000 50.000 48.000 47.000 45.000 42.000 40.000 50.000 50.000 52.000 55.000 55.000 1.296.000

(63.172) (62.715) (55.397) (59.909) (63.466) (48.713) (50.815) (53.949) (58.118) (61.321) (95.122) (97.675) (98.306) (98.015) (100.805)

(1.825.847)

kinerja standar minimal

Total

Pembayaran

kinerja dibawah standar kinerja jauh dibawah standar

Pembayaran

87


ReferensiPeraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBUDalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/2016 tentang Tatacara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBUDalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengadaan BadanUsaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pelaksanaan KPBU Dalam PenyediaanInfrastruktur.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Panduan Penyiapan Prastudi Kelayakan Proyek Proyek KPS (versi draft). 2016

Bappenas, Toolkit Kerangka Acuan Prastudi Kelayakan KPBU. 2017

KPPIP Support Facility, Presentasi KPPIP Support Facility. Basic Concept of Availability Payment and Case Study in Japan.2016

Silviu Dochia dan Michael Parker. Introduction to PPP With Availability Payments. Jeffrey A Parker Associates Inc.

Svetlana Maslova, Center for PPP Studies GSOM SpbU. UNECE PPP Best Practice Guide for Road Sector. International PPPForum: “Implementing the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development through effective, people-firstPublic-Private Partnerships”. 2016

Wendell C Lawther and Lawrence Martin, Availability Payments and Key Performance Indicators: Challenges for EffectiveImplementation of Performance Management Systems in Transportation Public-Private Partnerships. Public WorksManagement & Policy. 2014. http://pwm.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1087724X145284

Xinyuan Zhu and Qingbin Cui. Availability Payment Design in Public Private Partnership. 2014.

___________, Availability Payments. https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/410-availability-payments.


http://pwm.sagepub.com/content/early/2014/04/09/1087724X145284

https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/410-availability-payments

Putut MarhayudiMerty Kristina BastariDendy RahadianDenik HaryaniAji Hafidz LaksanaErna Verawati HutagalungGigih AdikusumaSintha DaililaFirman Bima Ariateja

Tim Penyusun :

Kelompok Kerja Pendukung :

Stefanus Kristanto Teguh Murdjijanto


Gedung Utama Lt. 13 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110

PEDOMAN - lintas.pu.go.idlintas.pu.go.id/dist/dok/pedoman_1513389914_Pedoman-AP-PUPR.pdf · Semoga buku pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi para investor dan masyarakat yang ...

Documents