PEDOMAN - pustakapmi.id€¦ · Bencana sepenuhnya terkait dengan pembangunan nasional sebab ... bencana alam maupun dalam suasana konflik bersenjata. Adanya Buku Pedoman Penanggulangan

PEDOMANPENANGGULANGAN

BENCANA

PEDOMANPENANGGULANGAN BENCANA

Diterbitkan olehM A R K A S B E S A R PALAN G M E R A H IN D O N E S IA

Tahun 1998

+cPrinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Internasional

kemanusiaan

Gerakan Palang Merah &. Bulan Sabit Merah International oidirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedak^ korban yang terluka di dalam penempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mcngalasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

kesamaanGerakan ini tidak mem bun perbedaan alas dasar kebangsaan, kesukuan, agama/kepercayaan tingkatan alau pandangan politik. Tujuannya semata- mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kcbuluhannya dan mcndahulukan keadaan yang paling parah.

kenetralanAgar senanliasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. gerakan ini tidak bolch mcmihak atau mclibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.

kemandirianGerakan ini bersifat mandiri. Pcrhimpunan National di samping mcm- bantu Pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga hams mcnaaii peraluran negaranya, hams sclalu menjaga otonominya sehingga dapai bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.

Gerakan ini adalah gerakan pcmbcri bantuan sukarcla, yang tidak didasari k e su k a re ld . oleh keinginan untuk mcncari kcuntungan apapun.

kesatuanDidalam suatu negara hanya ada satu pcrhimpunan Palang Mcrah atau Bulan Sabit Merah yang lerbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di selumh wilayah.

kesemestaanGerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah ber- sifat semesla. Setiap pcrhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.

* * Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah Disahkan dalam Konperensi Internasional Palang Merah ke X X di Wina tahun 1965. Teks yang diperbahami ini tercanlum dalam AD & ART Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional dan lelah disahkan dalam Konperensi Internasional Palang Merah ke X X V di Jenewa tahun 1986. Ketujuh istilah prinsip ini telah disahkan dalam MUNAS X IV , tahun 1986

Markas Bcsar Palang Mcrah Indonesia, Oklobcr 1988.

KATA PENGANTAR

D i Indonesia Penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BAKORNAS PB telah dilaksanakan, temtama memprioritaskan pada aspek respons dan rehabilitasi. Disamping itu sampai saat inipun

' penanggulangan bencana belum mampu dilaksanakan secara ekonomis efisien. Banyak sebab yang menimbulkan persoalan ini, namun yang mencolok adalah masib lemahnya fungsi dari berbagai organisasi terkait. Disamping itu hampir semua organisasi masih menghadapi kurangnya tenaga yang terampil dan berkemampuan.

Dalam tahap pembangunan dewasa ini dan dalam rangka upaya mengamankan proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun yang akan tercapai, maka diperlukan sekali suatu sistem penanggulangan bencana yang ekonomis efisien. Hal ini berarti harus ditata semua organisasi yang terkait, baik langsung maupun tidak, yang meliputi :

1) Pelaksanaan koordinasi yang mantap.2) Peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga pelaksana serta

pembinaan organisasi pelaksana penanggulangan bencana menuju ketingkat efektivitas yang terandalkan.

3) Kesatuan perencanaan, langkah dan tindak yang diwujudkan antara lain dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk operasional/teknis

D alam rangka itu semua terasa bahwa Buku Pedoman Penanggulangan Korban Bencana (Edisi 1990) sudah perlu direvisi dan disesuaikan. Hasil penyesuaian itu adalah buku ini yang pada prinsipnya masih bertujuan sama, hanya ruang lingkup dan tata urut lebih disesuaikan dengan tantangan tahun 2000, serta kebijaksanaan Munas PMI 1994.

Mudah-mudahan buku pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi petugas, unsur maupun Pimpinan PMI disemua tingkatan organisasi sehingga dapat menopang semua upaya, kegiatan dan program PMI dalam rangka mengurangi penderitaan korban bencana di Indonesia dan melalui ini menopang pula program pembangunan Nasional.

Jakarta, Oktober 1998

Pervgurus'Pusat P A M E R A H INDONESIA

Sekretaris JenderaU

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PEN GAN TAR

BAB I PEN D A H U LU A N ............................................................ 11. Um um .............................................................................. 12. Maksud dan Tujuan.................................................... 23. Dasar dan Landasan.................................................... 24. Ruang Lingkup dan Tata U ru t................................ 35. Pengertian Pokok......................................................... 36. Pembagian bencana Sesuai

Wawasan PM I................................................................ 8

BAB II PRINSIP BANTUAN PALANG MERAH7. Um um .................. 108. Bantuan Palang Merah Indonesia............................ 10

BAB m KEBIJAKSANAAN DASAR DALAM MENGHADAPI BENCANA9. Arah Kebijaksanaan.................................................... 1210. Pokok-pokok Kebijaksanaan

a. Kesiapsiagaan........................................................... 12b. Desentralisasi wewenang...................................... 12c. Dekonsentrasi Logistik................................................... 13d. Kesukarelaan............................................................ 13e. Koordinasi - Integrasi - Sinkronisasi -

Simplikasi (KISS).................................................... 1311. Tugas Pokok PMI dan Sasaran............................. 1412. Fungsi-fungsi.................................................................. 1413. Sarana Penanggulangan.............................................. 1414. Dana dan D ay a ............................................................ 15

BAB IV ORGANISASI DAN PERANAN PMI15. Status dan Kedudukan............................................... 1616. Tanggung Jawab dan Wewenang............................ 16

17. Peranan dan Fungsi.................................................... 2018. Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan

Operasi Penanggulangan........................................... 2219. Administrasi dan Logistik........................................ 2420. Pengerahan Sumber Daya......................................... 25

BAB V KEGIATAN DALAM SIKLUS BENCANA21. Sebelum Terjadi Bencana.......................................... 2722. Waktu Terjadi Bencana............................................ 2823. Sesudah Terjadi Bencana.......................................... 31

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN24. U m um ............................................................................. 3225. Peningkatan Kesadaran Masyarakat...................... 3226. Pendidikan Perorangan................................ 3527. Pelatihan Satuan (LATSAT).................................... 37

BAB VH P E M B I N A A N28. U m um ............................................................................. 3929. Pemupukan Jiwa Korsa Tenaga P M I................... 3930. Pemantapan SATGANA P M I................................. 4031. Penanganan Informasi.................................... ,.......... 4132. Perencanaan Strategis................................................. 4233. Penelitian dan Pengembangan................................. 43

BAB V I D P E N U T U P ................................................................ 45

BAB I

PEN D A H U LU A N

1. U M U M

a. Para pakar penanggulangan bencana telah bersepakat bahwa ben- cana adalah suatu fenomena yang tidak berdiri sendiri. Bencana harus dilihat sebagai rangkaian peristiwa yang saling terkait, yang merupakan mata rantai sebab akibat (Siklus Bencana)

b. Bencana sepenuhnya terkait dengan pembangunan nasional sebab peristiwa bencana antara lain dapat mengakibatkan terpengaruhnya sumber daya dan terjadinya perobahan pada pola kehidupan dan penghidupan tertentu yang dampaknya dapat menjangkau jauh kemasa depan. Respons terhadap bencana itu bahkan mungkin menyebabkan terpaksa diambil keputusan kritis yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian.

c. Penanggulangan bencana m utlak memerlukan peran serta Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat bahkan seluruh masyarakat. Penanggulangan itu sendiri harus dilakukan secara profesional, interdepartmental, intersektoral, intergenerasional dan futuristik.

d. Indonesia merupakan salah satu. negara yang tergolong tinggi tingkat kerawanan serta tinggi pula resiko dan bahaya bencananya karena faktor geografis, seismologis, geologis, ekonomis dan demografis. Disamping itu era industrialisasi yang sedang didambakan tidak pula terlepas dari resiko industrial teknologis.

e. PMI sudah sejak tahun 1945 terlibat dalam pelbagai musibah dan bencana di Indonesia. Sudah banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat dipetik dari peran serta PMI baik dalam penang­gulangan korban kecelakaan, musibah dengan korban massal, bencana alam maupun dalam suasana konflik bersenjata. Adanya Buku Pedoman Penanggulangan Korban Bencana Alam (edisi 1984) adalah salah satu bukti nyata bagaimana PMI merangkum segala pengalaman itu tadi.

1

f. Kini dalarn rangka memasuki tahun 2000, PMI perlu mengadakan upaya pembenahan (reorganissasi, restrukturisasi dan refung- sionalisasi) disegala bidang termasuk bidang penanggulangan korban bencana. Namun demikian PM I tetap berkiblat membantu

. Pemerintah dengan melaksanakan peran utamanya berdasarkan kemanusiaan dalam rangka mengurangi derita korban bencana di Indonesia sebagai konsekwensi logis pembangunan nasional (musibah teknologi) maupun mengantisipasi bencana alam.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Menyempurnakan Buku Pedoman Penanggulangan Korban Bencana Tahun 1990 sesuai dengan keadaan dan perkembangan pembangunan nasional, serta kemajuan teknik penanggulangan bencana.

b. Menetapkan arah kebijaksanaan dan pelaksanaan operasional PMI untuk dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana pada umumnya, khususnya dalam penanggulangan korban bencana.

c. Memberikan pegangan dasar bagi unsur-unsur pelaksana PMI di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang dalam usaha menangani para korban bencana.

3. DASAR DAN LANDASAN

a. KEPPRES R I No.25/1950 tentang pengesahan dan pengakuan Perhimpunan PMI.

b. KEPPRES R I No.246/1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI.

c. KEPPRES R I No.43/1990 tentang pembentukan BAKORNAS PB.. .. d. KEP MENKO KESRA / KETUA BAKORNAS PB No. 17 / KEP

. / MENKO / Kesra / X / 1995.

e. AD & A RT Palang Merah Indonesiaf. Disaster Handbook LORCS

2

4. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

a. Dalam pedoman ini dijabarkan peranan PMI dalam penang- gulangan korban bencana di Indonesia khususnya bagi Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang beserta aparat penyelenggaranya dengan m enitik beratkan prinsip kebijaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pendidikan dan upaya pembinaan serta kaitannya dengan BAKORNAS/SATKORLAK dan SATLAK PB.

b. Tata Unit adalah :1) Pendahuluan.2) Prinsip Bantuan Palang Merah.3) Kebijaksanaan Dasar dalam menghadapi Bencana.4) Organisasi dan Peranan PMI.5) Kegiatan dalam Siklus Bencana.6) Pendidikan dan Pelatihan.7) Pembinaan.8) Pefiutup.

5. PENGERTIAN POKOK

a. Bencana (Disaster)Adalah suatu peristiwa/Kejadian yang disebabkan oleh manusia dan/atau alam, yang mengakibatkan penderitaan manusia dan mengganggu aktivitasnya serta menimbulkan kerusakan harta ben- da, alam beserta lingkungannya, serta terhambatnya roda pemerin- tahan.

b. Penanggulangan Bencana.Adalah usaha manusia dalam menghadapi bencana melalui pencegahan, dengan upaya m em perkecil akibat bencana, kesiapsiagaan, respon pada bencana, usaha meringankan beban korban dan usaha pemulihan keadaan umum serta pembangunan kembali.

c. Penanggulangan Korban Bencana.Upaya yang dikembangkan dalam rangka meringankan derita dan mengatasikebutuhan primer manusia yang terkena dampak bencana yang berupa perlindungan, sandang, pangan, papan, kebutuhan kesehatan dan penggolongan korban (model PMI)

3

d. Mitigasi.1. Mitigasi adalah tindakan - tindakan untuk mengurangi dampak

bencana. Secara tradisional mitigasi dititik beratkan pada pemukiman, bangunan dan penggunaan lahan. Pada saat ini. metigasi mencakup bidang yang lebih luas, antara lain diversifikasi ekonomi, menyebarkan lokasi industri di berbagai daerah, penganekaragaman makanan dan pertanian serta asuransi.

2. Tindakan Mitigasi terdiri dari Mitigasi Pasif dan Mitigasi Aktif. Mitigasi Pasif berupa pengembangan tindakan-tindakan antara lain peraturan tentang bangunan, tataguna tanah, tata kota dan pemasangan rambu lalu lintas untuk mengurangi tingkat kerawanan bencana. Mitigasi Aktif mencakup tindakan-tindakan yang memerlukan kontak langsung dengan orang, antara lain penyuluhan pemugaran perumahan dan relokasi penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah aman. Mitigasi Pasif tidak akan berfungsi tanpa Mitigasi Aktif dan pelaksanaan Mitigasi Aktif tergantung pada adanya Mitigasi Pasif.

3. Komponen-komponen pokok Mitigasi terdiri dari :1) Mitigasi nonstruktural :

a) Peraturan perundangan, termasuk penindakannya.b) Insentif, berupa bantuan dan subsidi pemerintah untuk

memotivasi agar tindakan mitigasi dimasukkan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

c) Pendidikan dan pelatihan.d) Penyuluhan sosial.e) Penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai

mekanisme Penanggulangan bencana.f) Pengembangan sistem-sistem peringatan bahaya bencana.

2) . Mitigasi struktural :a) Pembangunan gedung-gedung berdasarkan rekayasa

teknologi (engineered structures).b) Perbaikan dan relokasi gedung-gedung yang dibangun tidak

berdasarkan rekayasa teknologis (non-engineered struc­tures).

4

e. Pencegahan :1. Pencegahan merupakan tindakan-tindakan untuk meng hambat

atau menghilangkan bahaya-bahaya yang m enyebabkan terjadinya peristiwa bencana yang mempunyai akibat merusak kehidupan dan penghidupan masyarakat, misalnya pembangunan waduk untuk mencegah banjir atau mencegah kekeringan, pembuatan peraturan perundang-undangan tentang tata guna tanah, pembangunan gedung, dsb.

2. Beberapa kendala dalam pengembangan pencegahan bencana adalah :a. Pengalaman terkena bencana terns menerus, misalnya banjir

tahunan, menyebabkan rendahnya kesadaran untuk meng- ambil langkah-langkah pencegahan.

b. Biaya untuk tindakan pencegahan umumnya besar sekali, misalnya berupa proyek-proyek pekerjaan umum.

c. Tindakan pencegahan umumnya kurang menguntungkan secara politis dibanding dengan penanganan darurat, termasuk bantuan Internasional.

d. Apatis masyarakat terhadap tindakan pencegahan sehingga menyebabkan rendahnya tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan.

f. Kesiapsiagaan1. Kesiapsiagaan merupakan tindakan-tindakan yang difokuskan

pada pengembangan rencana-rencana untuk menghadapi bencana secara cepat dan efektif segera sesudah ancaman atau bencana terjadi. Asumsi yang melandasi mutlak perlunya kesiapsiagaan adalah bahwa pada waktu bencana terjadi, tidak ada waktu lagi untuk memutuskan apa yang hams dilakukan.

2. Beberapa contoh tindakan kesiapsiagaan adalah :a. Penyusunan dan pemeliharaan rencana-rencana penang-

gulangan bencana yang valid dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.

b. Penyiapan tindakan - tindakan darurat, seperti evakuasi pen- duduk ketempat aman, penyimpanan logistik, dsb.

c. Penyediaan sistem-sistem peringatan bahaya.d. Komunikasi penyadaran masyarakat.

5

e. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat.f. Program-program pendidikan dan pelatihan, termasuk

latihan, demonstrasi, simulasi, dsb.3. Seperti dalam mitigasi, kesiapsiagaan terbagi dalam Kesiap

siagaan Pasif dan A ktif. Kesiapsiagaan Pasif mencakup penyimpanan buku-buku petunjuk penanggulangan darurat dan komputerisasi sumber dan personel. Tindakan-tindakan aktif mencakup pengembangan rencana penanganan darurat. Komprehensif, monitoring bahaya, pelatiban personel dan pengembangan peralatan dan metode penanganan darurat

g. Penanganan Darurat ( Emergency Respons )1. Penanganan darurat merupakan tindakan-tindakan yang diambil

segera sesudah terjadinya suatu bencana. Tindakan-tindakan tersebut terutama ditujukan untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi harta benda serta menangani kehancuran, kerusakan dan pengaruh bencana lainnya. Tindakan penanganan darurat terutama mencakup :a) Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang

telah disusun.b) Mengaktifkan sistem-sistem penangkal bencana, termasuk

diantaranya sistem komunikasi dan informasi bencana.c) Pencarian dan Penyelamatan (SAR).d) Penyediaan makanan, tempat penampungan, bantuan medis

darurat, dsb..e) Survei dan Pengkajian.f) Tindakan-tindakan evakuasi.Penanganan darurat pada dasarnya dilaksanakan dalam waktu yang singkat, yaitu sampai sekitar 2-3 minggu sesudah bencana terjadi, tergantung skala bencana. Pada bencana asap masa darurat, bisa berbulan-bulan.

2. Penanganan darurat pada dasarnya dilaksanakan dalam kondisi yang kacau dan traumatis. Dalam kondisi tersebut, kegiatan pelaksanaan kerapkali sulit dan karenanya sangat berat bagi para personil. U ntuk itulah maka penanganan darurat membutuhkan perencanaan, pengorganisasian dan pelatihan yang sebaik-baiknya.

6

Penanganan darurat yang efektif akan mampu :1) Membatasi jumlah korban dan kerusakan2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan3) Mengembalikan fungsi fasilitas umum dan sosial lainnya4) Mengurangi kerusakan dan kerugian5) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

h. Rehabilitasi1. Rehabilitasi adalah suatu proses untuk membantu masyarakat

yang terkena bencana agar kembali mampu melaksanakan fungsi- fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi mencakup :a. Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat.b. Pemugaran rumah-rumah yang masih dapat diperbaiki serta

bangunan - bangunan lainnya.c. Penyediaan rumah dilokasi baru atau relokasi.d. Pemberian bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada

warga masyarakat yang mengalami penderitaan.e. Peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi, antara lain

penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur sebagai akibat bencana.

2. Rehabilitasi kerapkali merupakan yang paling sulit bagi korban bencana dan tidak jarang menimbulkan depresi karena mereka mulai menyadari sepenuhnya kerugian yang mereka alami. Intervensi secara terbatas dari luar masyarakat pada masa ini kerapkali mampu membantu korban untuk menanggulangi permasalahannya dengan lebih baik. Bantuan dalam bentuk uang atau kredit, penciptaan lapangan kerja dan proyek-proyek pembangunan merupakan bentuk-bentuk bantuan yang tepat.

1. Strategi Umum Rehabilitasi adalah :a) Penentuan bidang-bidang kebutuhan rehabilitasi.b ) Penentuan kerangka waktu untuk kegiatan rehabilitasi.c) Pengaitan rehabilitasi dengan rekonstruksi.d) Penentuan sumber-sumber yang tersedia.

7

e) Penentuan penanggung jawab berbagai kegiatan rehabilitasi.

f) Penentuan sistem pengendalian rehabilitasi.

i. Rekonstruksi :1. Rekonstruksi merupakan komponen penanggulangan benca

na yang menghubungkan semua kegiatan penanggulangan bencana dengan pembangunan Nasional. Rekonstruksi menjamin bahwa bencana dan upaya penanggulangan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan nasional.

2. Beberapa persyaratan yang diperlukan guna pelaksanaan rekonstruksi yang efektif adalah :a) Pengakuan Pemerintah akan besarnya kerugian terhadap

Bangsa dan Pembangunan Nasional yang diakibatkan oleh bencana alam.

b) Perlunya mendifinisikan kebijaksanaan penanggulangan bencana sejelas mungkin.

c) A lokasi tanggung jawab yang jelas dibidang penanggulangan bencana pada Tingkat Pusat.

d) Pengembangan kemampuan penanggulangan bencana yang efektif, baik Pemerintah maupun masyarakat.

e) Adanya bahan penanggulangan bencana pada Tingkat Nasional yang mampu mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari antar Departemen atau Organisasi.

6. PEMBAGIAN BENCANA SESUAI WAWASAN PMI

1) Bencana Ringan : Dapat dihadapi oleh PM I Cabang yang bersangkutan sendiri, tanpa membutuhkan PMI Cabang terdekat atau PMI Daerah.

2) Bencana Sedang : Tidak cukup penanganan dihadapi oleh PMI Cabang yang bersangkutan sendiri melainkan membutuhkan bantuan PMI Daerah dan atau PMTCabang lain, terutama Cabang tetangga.

8

3) Bencana Besar : Tidak dapat dihadapi hanya oleh PMI Cabang bersangkutan itu sendiri maupun dengan tambahan satuan PMI Daerah/PMI Cabang lain, sehingga membutuhkan bantuan PMI Pusat secara Khusus, dan apabila keadaan lebih berat lagi, maka dampak bencana itu hams dihadapi dengan bantuan IFRC.

9

B A B II

PRINSIP BANTUAN PALANG MERAH

7. U M U M

Bagi perhimpunan Palang Merah diseluruh dunia berlaku beberapa kaidah sebagai landasan umum dalam rangka memberikan bantuan kepada para korban, yaitu :a. Upaya preventif, pemberian bantuan dan upaya pemulihan dalam

siklus bencana, pertama-tama dan terutama adalah tanggung jawab Pemerintah. Pada dasarnya bantuan Palang Merah bersifat tambahan atau melengkapi dan diberikan dalam tahap darurat. Hanya apabila sangat perlu, maka bantuan Palang Merah dapat diberikan untuk jangka waktu yang melampaui tahap darurat.

b. Dalam usaha untuk meringankan penderitaan manusia, Palang Merah mengemban tugas pokoknya yang khusus diarahkan untuk membantu korban bencana. Dalam rangka ini adalah kewajiban Palang Merah untuk menyiapkan dan menyiagakan diri guna segera memberikan bantuan apabila terjadi bencana.

c. Bantuan Palang Merah kepada korban diberikan dengan cuma- cuma dan tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, suku, agama, tingkat sosial dan paham politik dari korban.

8. BANTUAN PALANG M ERAH INDONESIASecara operasional PM I dalam rangka penanggulangan korban bencana di Indonesia terikat dan diarahkan oleh :a. Azas Umum.

1) Pemberian bantuan tidak bertentangan dengan azas dan dasar negara serta azas perhimpunan PMI.

2) Bantuan kepada masyarakat yang tidak bersifat sangat darurat hendaknya yang bersifat edukatif, sehingga timbul harga diri, kepercayaan diri dan kemandirian. Bantuan jangan yang bersifat konsumtif yang berakibat masyarakat meng-gantungkan diri pada bantuan saja.

10

b.Azas Operasional.1) Langsung

a) Bantuan PMI kepada korban diberikan secara langsung oleh tenaga PMI, tanpa perantara. Hal ini berlaku pula apabila dalam pemberian ini PMI bekerja sama dengan pihak lain.

b) Bantuan PMI tersebut baik berupa jasa maupun natura harus dapat langsung dirasakan / dinikmati oleh para korban. Jadi bantuan itu bukan bersifat uang, sarana ataupun fasilitas umum. Bantuan uang hanya dapat diberikan dalam keadaan sangat khusus, apabila tidak ada pilihan lain.

2) Diusahakan memperhatikan Panca Tepat :a) Tepat Lokasib) Tepat Kwantitasc) Tepat Sasarand) Tepat Waktue) Tepat Kwalitas Qenis dan Mutu)

3) Bersifat Darurat :Bantuan Pmi diberikan pada tahap darurat dan paling lama berlangsung 14 hari. Selanjutnya para korban / penderita sudah sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah. Namun dengan disertai dukungan dana dan sarana lainnya atas permintaan dan sesuai kemampuan PMI dapat melampaui batas 14 hari itu.

4) Beridentitas Palang Merah :Untuk memudahkan pengenalan, pengendalian, pengawasan demi menegakkan dan memelihara citra PMI, maka setiap petugas penangulangan korban diharuskan memakai tanda lambang Palang Merah atau lambang PMI. Hal ini juga dilakukan pada tempat, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh PMI di lapangan. Sekaligus upaya ini dilaksanakan dalam rangka lebih memasyarakatkan PMI.

11

KEBIJAKSANAAN DASAR DALAM MENGHADAPI BENCANA

9. ARAH KEBIJAKSANAAN

a. PMI sebagai organisasi kemasyarakatan membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah dalam penanggulangan bencana terutama dalam menangani masalah manusianya yaitu para korban bencana.

b. Disamping tugas utama untuk memberikan bantuan darurat pada waktu terjadinya bencana, sejauh mungkin, juga PMI melaksanakan tugas-tugas kepalang merahan pada masa sebelum bencana dan sesudah bencana.

c. Di dalam pelaksanaan tugasnya PMI disemua jajaran di bawah koordinasi BAKORNAS PB, SATKORLAK PB dan SATLAK PB.

10. POKOK KEBIJAKSANAAN

a. KesiapsiagaanBencana pada umumnya sukar atau bahkan tidak dapat diketahui kapan akan terjadi. Oleh karena itu PMI harus selalu bersiap siaga mengingat bahwa bantuan harus diberikan secara cepat dan tepat. Untuk mewujudkan kesiapsiagaan ini diperlukan :1) Organisasi yang memadai di segala tingkat2 ) Tenaga pelaksana yang terlatih dan berpengalaman3) Perencanaan yang matang4 ) Logistik dan dana yang , memadai5 ) Pimpinan yang baik6) Evaluasi dan Pelaporan

x /b . Desentralisasi kewajiban dan wewenangBerhubung keadaan geografi negara dan keterbatasan pengangkutan /perhubungan, maka perlu diadakan desentralisasi. Hal ini

B A B III

12

diwujudkan dengan memberi kewajiban danwewenang yang luas kepada Cabang, sehingga PMI Cabang yang daerahnya terkena musibah/bencana dapat segera bertindak tanpa menunggu instruksi dari Pengurus Pusat/Daerah.

1/ c. Dekonsentrasi LogistikDesentralisasi wewenang mengharuskan adanya dekonsentrasi logistik. Hal ini diwujudkan sebagai berikut :1) Markas PMI Cabang perlu memiliki kemampuan dukungan

logistik lini pertama untuk langsung menghadapi bencana2) Markas PMI Daerah perlu memiliki gudang bekal (warehouse)

sebagai dukungan logistik lini kedua. Tujuannya adalah agar supaya persediaan logistik serta alat yang diperlukan dekat dengan lokasi tempat terjadinya bencana. Dengan demikian setiap saat warehouse tersebut dapat mendukung permintaan bantuan yang datang dari PMI Cabang.

3) Markas Besar PMI hanya memiliki persediaan terbatas (mini­mal), yaitu untuk menghadapi permohonan akut dari Daerah. Ini adalah dukungan logistik lini ketiga. Mengingat bantuan logistik dari luar negeri tetap mungkin, maka gudang bekal di Markas Besar perlu tersedia.

d. KesukarelaanSesuai prinsip Palang Merah, maka bantuan PMI dalam penang- gulangan bencana diberikan oleh tenaga sukarela. H al ini diwujudkan oleh PMI Cabang dengan selalu memiliki sejumlah tenaga sukarela (baik KSR maupun TSR) dalam jumlah yang cukup serta yang m em iliki kwalitas memadai (terlatih dan berpengalaman).

e. Koordinasi-integrasi-sinkronisasi-simplikasi (KISS)Sesuai ketentuan Keppres R .I N o.43 tahun 1990 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia di bawah koordinasi BAKORNAS PB. Pada setiap tingkat organisasi PM I perlu mengintegrasikan diri dan mengadakan sinkronisasi upaya sehingga tercapai ekonomi / efisiensi yang optimal dalam setiap penanganan korban bencana.

13

1) Kerjasama yang harmonis dengan pelbagai instansi Pemerintah/ Swasta perlu selalu dilaksanakan, agar nanti dalam suasana darurat dapat tercapai kesamaan pendapat dan kese-ragaman tindak menuju ekonomi/efisiensi.

2) KISS ini akan nyata dalam pengembangan rencana penang gulangan terpadu yang dilakukan di bawah koordinasi SATLAK PB, dimana wakil PMI akan mengadakan integrasi kemampuan nyata dan sinkronisasi upaya sesuai tugas pokok PMI.

3) Tidak boleh dilupakan, bahwa identitas dan segala peraturan yang berlaku di PM I barus disinkronkan dalam rencana penanggulangan korban tersebut.

11. TUGAS POKOK PMI DAN S AS ARAN

a. Dalam rangka meringankan derita korban bencana maka tugas pokok PMI ialah memberikan pertolongan pertama dalam bentuk perlindungan, bantuan dan upaya kesehatan / kesejahteraan.

b. Sasaran dalam rangka penanggulangan bencana adalah manusia yang menjadi korban/penderita dan anggota keluarganya yang langsung terkena.

12. FUNGSI-FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, organisasiPMI mengembangkan fungsi-fungsi sebagai berikut :a. Pertolonganb. Pengungsianc. Penampungan Daruratd. Bantuan Pangane. Bantuan Sandangf. Bantuan Medisg. Bantuan Pencarian dan Penyampaian Berita Keluarga

13. SARANA p e n a n g g u l a n g a n

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di atas, PM Imengerahkan, membangun, mangarahkan dan menggiatkan serta

14

mengendalikan sarana/prasarana sebagai berikut:a. Tenaga Peroranganb. Satuan Pelaksanaanc. Sarana/FasilitasMedis/sosiald. Sarana/Fasilitas Logistike. Sarana/Fasilitas Administrasif. Prasarana/Fasilitas Diklatg. Prasarana/Fasilitas Pengendalian

14. DANA DAN DAYA

a. PMI adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana dan daya dari masyarakat untuk diteruskan kepada masyarakat diwilayah lain yang sedang tertimpa bencana. Dalam rangka ini PMI haras mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan haras membuktikan dirinya sebagai organisasi yang bekerja secara bertanggung jawab, jujur dan berteguh pendirian memperhatikan dan menolong korban bencana.

b. PMI haras mengatur langkah yang sederhana dengan prinsip bahwa setiap sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dan disalurkan lewat PMI haras sampai ke tangan para korban secara tepat dan cepat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem Pertanggung Jawaban secara jelas dan terbuka.

c. PMI haras menjaga dan meningkatkan citra di mata masyarakat sehingga masyarakat akan makin mempercayakan sumbangan yang diserahkan secara sukarela atas dasar kemanusiaan kepada para korban bencana lewat PMI.

15

BAB IV

ORGANISASI DAN PERANAN PMI

15. STATUS DAN KEDUDUKAN

a. Organisasi PMI diatur sesuai AD dan ART dalam Pengurus, aparat pengurus dan unit/fasilitas atau satuan pelaksana.

b. Pada tingkat Pusat terdapat Pengurus PMI Pusat.Aparat Pengurus Pusat adalah Markas Besar PMI, Staf MABES PMI yang menangani permasalahan penanggulangan bencana adalah Divisi Penanggulangan Bencana.

c. Pada tingkat Propinsi terdapat Pengurus PMI Daerah.Aparat Pengurus Daerah adalah Markas Daerah. Staf MADA yang menangani masalah penanggulangan bencana adalah Bagian Bantuan.

d. Pada. tingkat Kabupaten/Kotamadya terdapat Pengurus PMI Cabang.Aparat Pengurus Cabang adalah Markas Cabang. Staf yang mengelola penanggulangan bencana adalah Seksi Bantuan. Pada Cabang yang sudah mapan terdapat R A N TIN G PM I sebagai unit pembantu Cabang. Selain itu tiap Cabang menyiapkan tenaga perorangan (TSR) dan Satuan (KSR) sebagai tenaga pelaksana lapangan untuk menghadapi kecelakaan, musibah ataupun bencana.

16. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

a. Pengurus Pusat :1. Menentukan kebijaksanaan umum PMI di bidang penang­

gulangan bencana.2. Kebijaksanaan umum PMI tersebut antra lain mencakup :

a. Menentukan dari spektrum bencana"di Indonesia, jenis/type yang mana akan diantamir oleh PMI sesuai pengalaman, kemampuan dan kecocokan.

16

b. Mencantumkan dalam keseluruhan siklus penanggulangan bencana (D ISA STER CYCLE) tahap mana yang perlu dijadikan fokus peran dan tugas PMI

c. Memutuskan tentang sistim penanggulangan korban bencana yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tugas pokok PMI.

d. Menyediakan sumber daya untuk pembangunan pemantapan, dan pengembangan sistim penanggulangan korban bencana oleh PMI.

e. Mengatur sistim, prosedur dan tata cara pengerahan, pengarahan, penggunaan dan administrasi sumber daya yang berhasil diperoleh dari luar negeri untuk keperluan penang­gulangan korban bencana.

3. Hasil kebijaksanaan itu dituangkan dalam KEPUTUSAN ten­tang PEDOM AN PENANGGULANGAN KORBAN BEN ­CANA dan KEPUTUSAN LAINNYA.Kebijaksanaan itu mengikat selurub organisasi dan petugas PMI.

b.Pengurus Daerah1. Mengembangkan STRA TEG I PENANGGULANGAN berda-

sarkan kebijaksanaan Umum PMI dan pengarahan PEMDA Tk.I/SATKORLAK PB.

2. Strategi penanggulangan itu antara lain mencakup:a. Menentukan tingkat kesiagaan yang hams dicapai oleh aparat

PMI di tingkat cabang, menyiapkan kemampuan “W ARE H O U SE” dan dukungan logistik/operasi yang sepadan dengan analisa kerawanan/resiko dan yang mengarah pada dukungan optimal lini ke dua.

b. Menjabarkan secara lebih rinci pengarahan Pengurus Pusat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

c. Melaksanakan upaya D IKLAT PM I di tingkat propinsi dengan sasaran: PELATIHAN tingkat DAERAH, pening- katan kesadaran masyarakat sekolah/universitas (lewat pengembangan pembina PMR) tentang disasterologi.

d. Memberi arah tentang penempatan dan penyebaran sarana dan prasarana PMI untuk menopang sasaran strategis yang akan dicapai kelak.

17

e. Memberi arah tentang upaya penggalian sumber dana/daya dari masyarakat guna menopang rencana strategis daerah.

f. M engkoordinir respons terhadap bencana yang perlu dilakukan oleh lebih dari 1 PMI Cabang termasuk memberi bantuan tenaga/logistik dan dukungan lainnya sesuai permintaan Cabang yang bersangkutan.

g. Menjamin suatu tingkat komunikasi yang optimal baik ke sistim komunikasi BAKORNAS, SATKORLAK PB maupun ke MB PMI sesuai kemampuan sehingga saluran komunikasi dalam penanggulangan bencana selalu efektif.

3. Hasil pengembangan rencana strategis Pengurus Daerah itu dituangkan dalam Petunjuk pelaksanaan PM I untuk penang­gulangan korban bencana, keputusan dan piranti lunak lainnya oleh aparat MADA.Rencana strategis ini mengikat seluruh organisasi dan petugas PM I di Propinsi serta menjadi dasar untuk pengembangan pelbagai program baik rutin maupun proyek yang dirasa perlu dalam rangka pemantapan PMI di daerah.

c. Pengurus Cabang1. Cabang PMI secara bulat adalah pelaku operasional perhimpunan

PMI di Indonesia. Tanggung jawab dan wewenangnya adalah menyusun rencana operasi penanggulangan korban bencana dan pengembangan rencana kontijensi dibawah koordinasi SATLAK PB.

2. Rencana operasi Cabang itu mencakup antara lain:a. Pembinaan kemampuan nyata dan tingkat kesiagaan KSR,

TSR serta unit/fasilitas PM I di Kabupaten/Kotamadya.b. Melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan skenario, rencana

kontijensi serta analisa kerawanan dari SATLAK PB.c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan

korban bencana melalui pelbagai program D IK L A T , HUMAS dan sebagainya.

d. Mengarahkan dan m em bina Ranting sebagai anggota SATGAS PB agar dapat menjadi komponen efektif dari orga­nisasi posko SATLAK PB.

18

e. Membuka dan Menyelenggarakan Pos PEN G EN D A LI OPERASIONAL PENANGGULANGAN KORBAN BEN- ‘CANA.

f. Menyusun dan membina sistim komunikasi dengan jaringan- jarineannya yang hams mempakan bagian integral dari SISKOM SATLAK PB.

g. Melaksanakan kegiatan pengerahan dana/daya dari masyara- kat untuk membangun dan mengembangkan kemampuan nyata PMI di Kabupaten/Kotamadya dalam rangka kesiagaan menghadapi bencana.

h. Melaksanakan kegiatan rutin yang dapat segera ditingkatkan menjadi sarana untuk penanggulangan korban bencana (seperti POS P3K/POSKES/TIM AMBULANS/PUTD dan setemsnya).

i. Melaksanakan kerjasama dengan pelbagai pihak demi mencapai kesamaan bahasa dan keseragaman pola pikir (terutama mengenai ciri-ciri dan kemampuan nyata PMI) sehingga apabila timbul bencana dapat dengan segera ber- tindak efektif tanpa tumpang tindih.

j. Mengadakan pemantauan terus menerus terhadap derajat ancaman dan resiko bencana dan kemudian menyusun peta kerawanan wilayah cabang khusus menyangkut type bencana yang diarahkan oleh STRA TEG I Pengurus Daerah PMI propinsi yang bersangkutan.

k. Mengembangkan dan melaksanakan sistim administrasi/ laporan/analisa pencatatan yang sederhana (termasuk sistem pertanggungan jawab) sehingga baik dalam keadaan rutin maupun bencana selalu terjamin adanya pengumpulan dan pengolahan data yang akurat.

3. Hasil pengembangan rencana operasi ini dituangkan dalam rencana Operasi PMI Cabang dan Prosedur Tetap Penang­gulangan Korban Bencana. Rencana dan prosedur ini akan me- ngikat seluruh aparat Cabang dan menjadi kegiatan dan upa- yanya secara rutin. Diharapkan agar RENOP dan PROTAP

. CABANG menjadi annex dari RENOP SATLAK PB.

19

4. Anggota Pengurus Cabang yang duduk dalam SATLAK PB berkewajiban untuk selalu berkoordinasi, berkonsultasi sehingga pada tingkat Kabupaten tidak terdapat salah tafsir tentang kemampuan nyata dan keterbatasan PMI Kabupaten/Kotamadya untuk dilibatkan secara efektif apabila ada bencana.

17. PERANAN DAN FUNGSI

a. Untuk pengembangan tanggung jawab dan wewenang dari per- himpunan PMI menjadi kegiatan yang efektif dalam rangka penanggulangan korban bencana, maka organisasi PMI harus melakukan peranan dan fungsi operasionalnya.

b. MARKAS BESAR berperan sebagai badan penjabaran imple- mentasi kebijaksanaan umum PMI tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.Untuk itu fungsinya adalah:1. Mengadakan evaluasi tentang bentuk/alternatif organisasi yang

perlu dikembangkan secara tepat guna dan dibina oleh aparat PMI.

2. Mengadakan evaluasi tentang sumber daya yang merupakan kemampuan nyata PMI.

3. Menyusun dan menentukan peran apa yang akan dimainkan oleh pelbagai unsur, satuan maupun fasilitas PMI dihadapkan pada kemampuan nyata dan sumber daya.

4. Membentuk saluran koordinasi dan pengendalian.5. Menyiapkan kesiagaan aparat PMI.6. Mengeluarkan pola/pedoman/petunjuk tentang pelaksanaan

penanggulangan pada tahap darurat.7. Mengembangkan pola bantuan luar negeri untuk menang-

gulangi bencana besar.8. Menyusun pola tentang penggunaan/pemanfaatan media.9. Melakukan “review” pasca bencana.10. Mengembangkan program kesadaran masyarakat.11. Mengembangkan dan melaksanakan program DIK-LAT PMI

tingkat Pusat.

20

12. Menyusun dan melaksanakan pola administrasi dan pertang- gung jawaban keuangan/perbendaharaan tingkat Pusat.

13. Membina sistim perencanaan dan menghasilkan dokumen ren- cana.

14. Mengembangkan upaya mitigasi khusus untuk aparat PMI.15. Mengikuti dengan seksama dampak tiap bencana pada kemam-

puan program PMI secara keseluruhan.16. Berupaya agar rencana/dokumen tingkat Pusat selalu terkait

dengan strategi/program tingkat Daerah.

c. MARKAS DAERAH berperan sebagai badan penjabaran/imple-mentasi program jangka sedang dari STRATEGI PENGURUSDAERAH.Untuk itu fungsinya adalah :1. Mengindentifikasi kemampuan nyata dan keterbatasan seluruh

organisasi PMI di Propinsi masing-masing yang bersangkutan.2. Menentukan deraj at kesiagaan yang harus dicapai oleh Cabang-

cabang untuk mendukung rencana SATKORLAK PB.3. Menentukan daerah ancaman dan derajat resiko untuk pengem-

bangan oleh PMI di derah.4. Menentukan bentuk bantuan pokok yang harus dapat dikem-

bangkan oleh PMI di daerah.5. Menentukan tanggung jawab aparat, unsur dan satuan PMI di

Propinsi dalam penanggulangan korban bencana.6. Menyusun rencana dan satuan pendukung untuk membantu

operasi Cabang.7. Menyiapkan rencana bantuan darurat (rencana kontijensi)

untuk mendukung sarana strategi daerah.8. Menghitung dampak setiap bantuan dari luar terhadap pro­

gram PMI di Propinsi.9. Mengembangkan rencana penyadaran masyarakat untuk daerah.10. Mengembangkan dan melaksanakan program DIK-LAT untuk

aparat/organisasi PMI di Propinsi.11. Membina sistim perencanaan di daerah dan menghasilkan

dokumen rencana.

21

12. Mengembangkan koordinasi-integrasi-sinkronisasi dan simflika- si baik dengan tingkat pusat maupun dengan SATKORLAK PB dan dengan Cabang-cabang PMI di Propinsi ybs.

13. Mengadakan tukar menukar informasi dan gagasan dengan Markas Daerah tetangga guna selalu tercapai kesamaan pandangan.

d. MARKAS CABANG berperan sebagai badan operasional penang- gulangan korban bencana dan pelaksanaan PMI di Kabupaten/ Kotamadya.Untuk itu fungsi CABANG adalah:1. Selalu meningkatkan kemampuan nyata untuk dapat bertindak

sesuai harapan SATLAK PB.2. Membentuk “TIM SATGANA PMI” serta mengendalikannya.

Di Cabang yang sudah memiliki RA N TIN G, fungsinya adalah membina kesiagaan operasi RANTIN G.

3. Mengadakan evaluasi terns menerus tentang sumber daya yang dim iliki atau dapat dikembangkan/dimanfaatkan oleh CABANG.

4. Menyiapkan dan melatih aparat, unsur, satuan dan unit cabang secara periodik, baik intern PMI maupun dalam rangka pelatihan dibawah SATLAK PB (termasuk mengadakan POS pengendalian operasi Cabang PMI).

5. Melakukan program peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

18. PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWAS- AN OPERASI PENANGGULANGAN.

a. Pelaksanaan operasi penanggulangan korban bencana di se-lenggarakan oleh Cabang PMI yang bersangkutan. Hal ini dilak- sanakan sesuai Protap atau rencana Kontijensi yang sudah dikembangkan antara lain dibawah koordinasi SATLAK PB.Pengawasan operasi bantuan PMI ini adalah tanggung jawab Pengurus PMI Cabang.

22

b. Pos pengendali operasi.Untuk mendukung operasi itu diperlukan pengendalian dari Cabang. Pengendalian ini diselenggarakan oleh PO S PE- NGENDALI OPERASI yang ada dekat lokasi bencana. Sebaiknya tempatnya disuatu gedung/kantor/tenda yang sudah disiapkan terlebib dahulu. Yang penting Pos harus berdekatan dengan lokasi bencana, aman mudah dicapai dan memiliki fasilitas komunikasi. Perlu dibuat prosedur tentang siapa, kapan dan bagaimana pos ini diaktifkan dan pula bagaimana kalau pos harus dipindahkan. Apabila diperlukan, Markas Daerah dapat pula membuka Pos Kendali Operasi untuk mengkoordinasikan dukungan bagi kegiatan operasi Cabang.

c. Koordinasi dan Pengendalian.Hal ini diarahkan SATKORLAK PB dan disesuaikan dengan ke- pentingan/strategi Pengurus Daerah. Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian ini kemudian dikomunikasikan kesemua pihak yang . relevan (Protap).

d. Komunikasi.Harus bersandar pada sistim komunikasi SATLAK PB. Dalam hal ini pada dokumen PROTAP Cabang harus jelas diuraikan sistim dan prosedur untuk komunikasi, termasuk untuk tiap tahap siklus bencana yang relevan bagi PMI (Tahap siaga Darurat, dan lain-lain). Kerjasama dengan pihak ORARI/RAPI dan sebagainya, perlu ditingkatkan dan dimantapkan.

e. Berita Peringatan Dini (“Warning”).Biasanya berita ini datang dari sistim komunikasi nasional (RRI/. dan sebagainya) kebawah. Namun dapat pula berita ini berasal dari lokasi bencana. Penyebar luasan berita ini oleh PMI dilakukan dengan wahana/sarana yang sudah dicatat dalam Protap (Telepon/ HT/Caraka dan sebagainya) ke titik komunikasi tertentu (Markas yang lebih tinggi).

f. Survai, Penilaian dan Laporan.1. Sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan bersama antar semua pihak

yang relevan. Untuk PMI berarti bahwa operasi survai ini dilaksanakan oleh Tim Pengurus Daerah (Dari POSDAL OPS

23

PMI Daerah dan Cabang). Untuk bencana dengan skop nasional maka petugas dari MABES PMI dilibatkan.

2. Oleh karena survai ini membutuhkan tenaga yang terampil dan berpengalaman , maka sebaiknya pada tiap tingkat organisasi PMI (Pusat / Daerab/ Cabang) dengan sadar dikembangkan tenaga-tenaga seperti itu. Hal ini memerlukan perencanaan dan program yang matang yang dilakukan terus menerus dan berlanjut.

3. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa hasil survai itu hanya dapat berlaku temporer, sebab keadaan selalu berubah.Oleh karena itu pengkajian ulang dan pemantauan terus menerus dari keadaan lapangan (suatu tugas POLDALOPS Cabang) sangat penting. Untuk itu secepat mungkin masyarakat yang terkena bencana perlu dilibatkan dalam rangka membantu diri sendiri. Dengan demikian dari dini sudah dihindari sikap ketergantungan masyarakat.

4. Seluruh pengendalian operasional ini selalu harus berdasarkan rencana kontijensi. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan dihadapi pemborosan dan inefisiensi.

19. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK a. Administrasi penunjang.

Implementasi tiap rencana /rencana kontijensi dalam rangka penanggulangan korban bencana (termasuk rencana dukungan dari MARKAS PMI yang lebih tinggi) perlu penanganan kegiatan administrasi berupa tulisan, pencatatan, filling/arsip dan laporan pertanggung jawaban. Dalam upaya administrasi penunjang ini termasuk pula penyusunan pola/sistim penyaluran surat, bentuk formulir dan cara pencatatan data/informasi.Administrasi di tingkat CABANG dikembangkan oleh MARKAS C A BA N G dan harus dilaksanakan sesederhana mungkin. Administrasi ditingkat DAERAH bertujuan menjadi penyaring dan pengolah informasi bagi tingkat PUSAT. Di sini diadakan evaluasi dan tanggapan terhadap arus informasi/laporan dan sebagainya, dari CABANG. Pada tingkat PUSAT MABES PMI mengembangkan Pola administrasi atau sistim informasi PMI beserta bentuk dasar dan formulir serta pentahapan dan tata cara

24

pelaporan yang haras dilakukan oleh MADA dan MACAB. Segala produk administrasi ini dijadikan landasan formal untuk perencanaan/penggiatan, serta pada gilirannya dipakai dalam “rer view bencana”. Untuk menjalankan roda administrasi ini perlu diadakan program DIKLAT/penataran administrasi PMI.

b. Dukungan LogistikPada dasarnya pada tiap satuan pelaksana PMI dalam kegiatan operasionalnya haras didukung oleh upaya logistik. Dukungan ini berapa transportasi, komunikasi, pembekalan dan penambahan satuan/sarana lainnya. SATGANA PMI didukung oleh Markas Cabang sesuai Protap. Pembekalan ulang dan upaya logistik diluar kemampuan Cabang haras berdasar pada dukungan lini kedua dari MADA. Markas Besar PMI hanya akan mendukung apabila ada permohonan urgen dari MADA (dukungan lini ketiga). Sistim yang dipakai dalam dukungan logistik ini dirancang sesederhana mungkin dan administrasinyapun menggunakan formulir baku.

c. Aspek Khusus. Administrasi dan logistik penanggulangan korban bencana oleh

PMI merapakan upaya dukungan yang sangat vital. Oleh sebab itu dukungan ini haras diberi perhatian yang sungguh-sungguh dari tiap markas PMI yang terlibat. Kegagalan dalam dukungan ini akan merupakan pula kegagalan bantuan PM I dimata masyarakat umum. Disamping itu pertanggung jawaban baik keuangan maupun logistiknya haras dilakukan secara cepat, tepat dan terbuka. Untuk itu akan dikeluarkan PETUN JUK TEHNIS TATA CARA PERTA N GGU N G JAW ABAN PMI DALAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA. Selama petun- juk itu belum ada, masing-masing Markas berpedoman pada segala petunjuk yang ada. Segala pendanaan untuk upaya ini ditanggung oleh masing-masing Markas PMI dan haras diprogramkan tiap tahun anggaran.

20. PENGERAHAN SUMBER DAYASuatu kegiatan operasional penting yang lainnya dalampenanggulangan korban bencana adalah pengerahan sumber daya.Baik secara historis, maupun secara formal/juridis PMI memiliki

25

peluang yang besar untuk melaksanakan kegiatan ini. Sasarannya selalu diarahkan pada masyarakat instansi yang memiliki sumber (baik personal, in natura, maupun finansial) untuk dihimpun oleh PMI dan kemudian disalurkan pada keluarga/individu selaku korban bencana. Pelaksanaannya dapat dilakukan lewat G ERA KA N BULAN DANA PMI, maupun segera setelah timbul bencana, berupa in natura, pengerahan relawan/TSR, donor darah dan sebagainya. Diharapkan agar tiap Cabang selalu melakukan upaya ini secara terpadu disesuaikan dengan situasi/kondisi setempat. Markas daerah memberi pengarahan secara strategis, sedangkan Markas Besar PMI merumuskan pelbagai pola yang dapat diterapkan dalam negeri atau yang dapat dikembangkan khusus untuk situasi luar negeri. Setiap program/kegiatan pengerahan sumber daya harus mendapat ijin dari penguasa setempat (Menteri/Gubernur D H Tk.I/Bupati atau Walikota KDH Tk.II).Khusus untuk pengerahan sumber daya luar negeri adalah tanggung jawab dan wewenang Pengurus Pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Mabes PMI, berdasarkan prosedur IFR C dan Peraturan Pemerintah atau dokumen resmi lainnya.

26

BAB V

KEGIATAN PMI DALAM SIKLUS BENCANA

Walaupun pada dasarnya Palang Merah Indonesia tidak terlalu menonjol di bidang pencegahan dan rehabilitasi, sebenarnya pada tahap-tahap sebelum dan sesudah bencana, PMI mempunyai peranan yang cukup baik.

21. SEBELUM TERJADI BENCANA

a. Kegiatan PMI pada tahap sebelum terjadi bencana:1. Meningkatkan dan memantapkan kerja sama dan koordinasi

dengan instansi terkait.2. Menyiapkan peraturan. ,3. Menyiapkan petunjuk (juklak, juknis, protap)4. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengadakan penyuluhan

pada masyarakat di daerah bencana.5. Kesiap-siagaan, seperti peningkatan kemampuan dan ketrampilan

melalui pendidikan dan pelatihan.6. Pendataan peta rawan bencana dengan segala kelengkapannya

antara lain:- pencatatan jumlah penduduk yang bermukim di daerah

rawan bencana;- jalan atau lintas pengungsian; .- bangunan, tempat serta peralatan yang dapat digunakan untuk

penampungan darurat terutama yang dekat dengan sumber air bersih dan jauh dari lokasi bencana;

- Rumah Sakit Pemerintah/swasta, RS bersalin, poliklinik, ambulans dan lain sebagainya.

b. Kegiatan fisik dapat berupa:1. Pengadaan sarana, prasarana dan bantuan, seperti alat

transportasi, sarana komunikasi, kesehatan, peralatan Dapur Umuni, penampungan dan lain-lain.

27

2. Pengerahan dana dan daya termasuk membentuk dan me- ngembangkan KSR/TSR dan “TIM SATGANA PMI”.

22. WAKTU TERJADI BENCANAUntuk menghadapi keadaan darurat, pada dasarnya PMI berperanmelalui tahap-tahap sebagai berikut:a. Tahap kewaspadaan yaitu adanya indikasi bahaya yang diterima

melalui peringatan dini dari pos pengamatan dan masyarakat yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan yang isinya antara lain:1. jenis bencana yang terjadi.2. tempat dan waktu terjadi bencana.3. akibat bencana: korban tewas, penderita, kerusakan, kerugian

dan lain-lain.4. langkah-langkah yang sudah dilakukan masyarakat.

b. Tahap Ancaman.Hasil analisa laporan menyimpulkan bahwa keadaan berada pada tingkat ancaman bahaya yang mulai memuncak.Dalam tahap ini ketua PMI Cabang atau petugas yang ditunjuk segera melakukan tindakan sebagai berikut:1. Menghubungi Ketua Pelaksana Harian SATLAK PB untuk

menerima dan memberikan berbagai informasi yang diperlukan. Disamping itu juga melaporkan tentang apa yang dapat dilakukan dan yang telah dilakukan PMI Cabang. Laporan ini disampaikan juga kepada PMI Daerah dan PMI Pusat.

2. Terutama dalam bencana besar, melalui saluran komunikasi tercepat yang ada pada kesempatan pertama segera melaporkan peristiwa tersebut ke Markas Daerah/Besar dalam bentuk laporan pendahuluan yang disusul kemudian dengan laporan pertama, laporan kedua setelah mempunyai data lengkap yang diperlukan.

3. Segera menyiapkan semua anggota KSR, TSR dan PMR Wira yang terlatih dan tenaga lainnya yang bersedia membantu tugas PMI atau minta bantuan tenaga dari PMI Cabang tetangga/ PMI Cabang lainnya melalui Pengurus Daerah.

28

4. Menugaskan TIM SATGANA PMI di bantu oleH KSR, TSR, PM R Wira dan tenaga lainnya dalam kelompok bantuan/ pertolongan dengan tugas:- P3K.- Menyelenggarakan pengungsian dan penampungan darurat- Menyelenggarakan pencatatan korban, evakuasi korban- Menyelenggarakan tugas pencarian anggota keluarga yang

hilang atau terpisah, mengadakan kontak kembali dan bila perlu mempersatukan kembali

- Menyelenggarakan bantuan sandang, pangan, dll

5. Agar tugas penerangan dapat berhasil dengan baik diwaktu bencana terjadi dalam koordinasi BAKORNAS/ SATKORLAK, SATLAK PB, Palang Merab perlu:- meningkatkan kerjasama dengan semua unsur media massa

misalnya kalangan pers, RRI/TVRI dan radio swasta.- Memberikan penerangan seluas-luasnya ten-tang peranan

Palang Merah dalam waktu bencana kepada masyarakat, termasuk tentang tempat penampungan, Dapur Umum, Pusat-pusat pembagian relief dan lain-lain.

- Mendirikan pos penerangan dalam kompleks operasi relief untuk menghimpun berbagai informasi dari daerah bencana, membuat foto dokumentasi.

- Membuat tanda pengenal seperti tanda petunjuk tempat operasi relief, P3K, Dapur Umum.

6. Peranan Pengurus Daerah:Segera setelah diterima laporan dari PMI Cabang yang terkena bencana, Pengurus Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan :- menghubungi SATKORLAK PB untuk mencek kebenaran

berita yang diterima dari PMI Cabang yang bersangkutan, mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan apa yang dapat dilakukan oleh PMI;

- ikut serta dalam tim survai yang dibentuk SATKORLAK PB

29

- mengirim laporan ke Markas Besar tentang bencana yang terjadi, tindakan bantuan yang telah dilakukan, rencana apa yang akan dilakukan;

- setelah diperoleh hasil survai, segera memberikan laporan ke Pusat disertai evaluasi perkembangan keadaan bencana serta saran dan usul untuk menghadapi korban selanjutnya.

- menunjuk seorang petugas yang diserahi tanggung jawab pelaksanaan pemberian bantuan yang diperlukan, mengatur pelaksanaan pengiriman bantuan, baik logistik/peralatan maupun tenaga dari Cabang-cabang lainnya, bila perlu menunjuk seorang perwira penghubung untuk membantu kelancaran pemberian bantuan dan pengawasan jalannya operasi.

7. Peranan Pengurus Pusat/Markas Besar PMI:Setelah mempelajari isi laporan Daerah/Cabang yang terkenabencana, Pengurus Pusat/Staf Markas Besar PMI segera:- menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam rangka

membantu para korban bencana;- bila untuk menghadapi bencana tersebut, diperlukan bantuan

Pusat secara khusus dan lebih besar lagi, dengan bekerjasama dengan BAKORNAS PB, PMI segera melakukan persiapan yang diperlukan, misalnya mengadakan survai, membuat rencana untuk pertolongan kepada masyarakat secara nasional atau menghimbau sister Societies di luar negeri melalui IFRC;

- menunjuk Kepala Divisi PB atau wakilnya bertindak selaku penghubung dalam rangka membantu Daerah/Cabang melaksanakan pemberian bantuan;

- Kepala Divisi PB atau petugas yang diserahi tanggung jawab pelaksanaan pemberian bantuan dari Pusat, diwajibkan secara berkala dan teratur memberikan laporan pertang-gung jawaban seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kegiatan selanjutnya serta rencana anggaran yang diperlukan;

- Pada akhir pelaksanaan operasi relief, penanggung jawab diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai..

30

23. SESUDAH TERJADI BENCANA :Setelah masa emergency atau fase darurat telah lewat dalam tahapini kegiatan PMI terutama ditujukan pada :a. Mengumpulkan segala informasi untuk sentralisasi data khususnya

untuk kegiatan TMS dan “review” sesudah bencana.b. Meneruskan tugas permintaan pencarian orang yang pada saat

bencana dinyatakan hilang atau terpisah dari keluarganya.c. Menelusuri kembali pasien korban bencana yang dirawat di rumah

sakit dan mereka yang telah dikembalikan ketempat asalnya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

d. Memberikan santunan/dukungan material kepada para korban bencana yang cidera dan menjadi cacat sekedar untuk menunjang usaha mencari nafkah untuk hidupnya sehari-hari.

e. Membantu perbaikan rumah penduduk atau sarana umum lainnya.f. Pencatatan dan pendataan kembali terhadap segala sarana,

prasarana, dana dan daya yang digunakan dalam penanggulangan bencana (Reinventarisasi).

31

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

24. UMUM

a. Pengembangan sistim penanggulangan korban bencana sangat tergantung dari upaya pendidikan dan pelatihan (DIK-LAT) yang tujuannya adalah menghasilkan pelaku, pelatih dan pembina PMI yang akan dilibatkan dalam segala kegiatan siklus bencana.

b. Disamping untuk kebutuhan intern PMI, juga menjadi pelatih masyarakat. Dengan demikian PMI wajib memasyarakatkan tugas kepalang merahan pada pelatihan penanggulangan korban bencana dalam rangka kesiagaan masyarakat.

c. Khusus untuk ruang lingkup pedoman ini akan dijelaskan sasaran utama dari sistim Diklat PMI ini berupa:1. Peningkatan kesadaran masyarakat2. Pendidikan perorangan3. Pelatihan Satuan

25. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

a. Pengertian dasar dan prinsip penanggulangan bencana seyogyanya menjadi pengetahuan umum tiap warga negara, sebab pada kenyataannya bencana dapat menimpa siapa saja. PMI dapat berbuat banyak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini.

b. Dalam bidang ini perlu dibedakan tentang kesadaran masyarakat secara umum dan kesadaran kelembagaan.

c. Penyadaran kelembagaan ini tentunya harus dimulai dari PMI sendiri. Hal ini akan dicapai melalui sistim Diklat PMI. Selain itu lewat upaya rekayasa sosial PMI diharapkan makin lama makin banyak kelompok organisasi (perkumpulan, satuan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat sampai badan Pemerintah sendiri) dapat digapai. Hal

32

ini perlu dilaksanakan dengan jalur dua arah, sehingga baik PMI sendiri maupun kelompok organisasi tersebut menuju kesatu tingkat kesamaan bahasa yang kemudian menghasilkan upaya kon krit serta praktis berupa rencana terpadu dalam penanggulangan korban bencana. Yang bendak dicapai disini adalah suatu kesadaran dimana setiap organisasi yang terlibat tahu kemampuan dan keterbatasannya dan diberi peranan yang cocok untuk mengembangkan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini diharapkan PMI dapat bertindak sebagai organisasi inti untuk meningkatkan kesadaran kelompok organisasi masyarakat lainnya.

d. Penyadaran masyarakat umum sebenarnya termasuk dalam bidang mencerdaskan rakyat, sehingga merupakan suatu upaya yang tidak ada hentinya,. Oleh sebab itu dalam setiap kegiatan PMI dilapangan hendaknya sudah dilakukan kegiatan ini (terpadu dalam program Humas, Program U TD , kursus/Diklat PMI, bakti sosial, pelayanan ambulans, kegiatan TMS dan tentunya juga dalam kegiatan penanggulangan korban bencana). Untuk itu hendaknya kegiatan ini diarahkan kepada kelompok yang paling rawan seperti misalnya Keluarga dan Warga Desa yang ada di daerah rawan bencana atau mereka yang diperkirakan paling akan menderita setelah ada musibah bencana. Perlu ditegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan tugas pokok PMI namun berkat posisinya PMI dapat dan wajib dilibatkan sesuai kemampuan dan kondisi setempat.

e. Beberapa aspek yang dapat dipakai sebagai landasan untuk pengembangan tingkat kesadaran ini adalah:1. Dampak bencana pada masyarakat2. Cara terbaik untuk penanganan awal dampak tersebut baik

oleh perorangan, keluarga sampai oleh RT/RW3. Bagaimana masyarakat dapat membantu warga yang terkena

musibah4. Apa yang sudah disiapkan oleh pihak kompeten (aparat

Pemerintah) guna membantu daerah yang terkena bencana5. Bagaimana rakyat dapat berperan secara aktif dalam komunikasi

dan peringatan diiii6. Bagaimana desa dapat melakukan improvisasi untuk tempat

33

perlindungan dan memperoleh kebutuhan pokok selama masa darurat (sebelum bantuan sampai)

7. Peranan dan fungsi PMI dalam pelbagai kegiatan sesuai siklus bencana

8. Apa yang dapat diharapkan masyarakat setempat dari organisasi/fasilitas PMI dalam situasi bencana

9. Apa yang diharapkan PMI dari masyarakat/LSM dalam rangka pelaksanaan peran kemanusiaan itu

10. Dan seterusnya

f. Beberapa wahana yang dapat dipakai dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat adalah :1. Radio/Kaset.2. Papan pengumuman/Poster/Bill board, dan sebagainya.3. Pengembangan logo/vignet/pesan pesan pendek yang dapat

disebar luaskan pada pelbagai kejadian/tempat seperti lewat TV/ Kaos/selebaran/kantong plastik dan sebagainya.

4. Cek Ber/Kartun dan mass-media cetak.5. Film.6. Musyawarah desa, rapat RT/RW.7. Upaya Humas PMI dalam pengerahan dana (entail dalam Bulan

Dana atau lain).8. Program REKAYASA SOSIAL PMI.9. Ceramah diskusi dan sebagainya.

g. Program PMI dapat pula terpadu secara formal dengan:

1. Program RRI/Program TVRI.2. Mass-media Cetak (Penerbitan/koran/majalah) dan sebagainya.3. Program Pemerintah yang sudah baku (PKK, Karang Taruna/

Posyandu/Penerangan rakyat dan sebagainya).4. Program sekolah yang sangat luas dan dapat bermanfaat secara

berkesinambungan serta dikembangkan dengan program Pembinaan PMR.

5. Program Pramuka, LSM, LPSM lainnya6. Dan lain-lain.

34

h. Sumber untuk pengembangan materi program peningkatan kesa- daran masyarakat ini adalah antara lain :1. Kantor Kepala Daerah Tk.I/II.2. Instansi Pemerintah RI (Kanwil/Kandep yang bersangkutan).3. BAKORNAS4. Lembaga Non Departemen (LIPI, dan sebagainya).5. Perpustakaan Nasional/Perguruan Tinggi.6. Gerakan Pramuka, YIS/Gerakan PKK dan sebagainya.7. PMI.8. Sumber luar negeri (PBB/WHO/FAO, IFRC dan sebagainya)

perlu diperhatikan bahwa sumber dari luar negeri agar disesuai- kan dengan kondisi lokal sehingga memerlukan adaptasi.

9. Dan sebagainya.

i. Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini, baik Pengurus PMI Daerah maupun Pengurus PMI Cabang mengembangkan inisiatif sendiri tanpa perlu diarahkan oleh Pengurus Pusat. Namun selalu perlu diingat akan kemampuan nyata PMI, situasi/kondisi setempat serta berkonsultasi dengan “mitra kerja” pada tingkat SATKORLAK PB dan SATLAK PB. Program maupun pen- danaannya bersandarkan pada anggaran PM I DAERAH/PMI CABANG.

26. PENDIDIKAN PERORANGAN

a. Kesiagaan penanggulangan bencana baik yang dilakukan oleh aparat penangulangan bencana (BAKORNAS/SATKOR-LAK/ SATLAK PB) maupun oleh PMI merupakan daya tangkal yang ampuh. Daya tangkalini diwujudkan dalam bentuk kemampuan dan kekuatan secara bencana, teratur, terpadu dan terkoordi- nasikan. Maksudnya adalah untuk mencegah kejadian atau menghindari dampak yang lebih buruk. Kesiagaan ini akan dimulai dari Pendidikan Perorangan.

b. Dasar untuk pengembangan program pendidikan perorangan bagi petugas PMI adalah :1. Sistim Diklat PMI

35

2. Kebijaksanaan Pengurus Pusat PM I untuk kurun waktu bersangkutan.

3. D oku m en ren can a penanggulangan k o rb an m odel SATKORLAK PB/SATLAK PB.

4. Rencana strategi Pengurus Daerah PMI.

c. Program pendidikan petugas/pembina PMI harus dilakukan secara berencana/teratur dengan sasaran jelas dan berdasarkan kurikulum/ silabus yang baku. Untuk itu masing-masing tingkat organisasi PMI perlu menyediakan dukungan anggaran secara otonom sebagai bagian dari rencana anggaran rutin. Tentu dalam hal ini upaya diklat perlu dukungan dari aparat Pemerintah (BAKORNAS/ SATKORLAK PB.) dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat yang searah. Upaya mencari sponsor tanpa ikatan tertentu perlu digalakkan. Dalam hal ini Pengurus Pusat PMI pada dasarnya akan membantu asalkan rencana strategis Pengurus daerah dengan nyata memer- lukannya. Dukungan sumber daya dari luar negeri akan diarahkan secara berhasil guna menopang rencana Diklat PB.

d. Sasaran PROGRAM PENDIDIKAN PMI dalam penanggulangan korban bencana adalah:1. Pelatih tingkat Pusat/Daerah/Cabang2. TSR/KSR3. Pembina PMR4. Tenaga Tranfusi Darah.

Catatan:- Pelatih PMI tingkat Pusat akan dididik oleh Markas Besar

PMI.. .. - Pelatih tingkat Daerah akan dilatih oleh Pelatih tingkat

Pusat, sedang pelatih Cabang dilatih oleh Pelatih Daerah. Selain sasaran kwantitatif, program pendidikan tidak boleh mengabaikan patokan umum yang berupa:1. Mengarah pada kemandirian Cabang PMI.2. Selalu sesuai dengan kebutuhan pokok korban (yang diperoleh

dari analisa kerawanan/resiko)

36

3:'Sejauh mungkin melibatkan sektor luar PMI untuk keterpaduan dan untuk kwalifikasi profesional/teknis.

4. Metoda pendidikan selalu harus tepat guna dan tepat azas pen- didikan.

5. Keabsahan informasi harus tinggi.6. Terprogram dan didasarkan pada piranti lunak yang mapan,

baku dan dari sektor yang paling tepat sesuai silabus.

e. Salah satu bagian integral dari upaya penanggulangan korban ini harus tampak nyata dalam program pembinaan PMR Cabang. Dengan demikian baik aparat Sekolah (Pembina PMR) maupun PMR sudah biasa dengan program dan sasaran penanggulangan korban bencana sebagai bagian spesifik dari upaya PMI mendukung Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melalui jalur ini juga diharapkan terjadinya kaderisasi secara terus menerus. Hal mana tentu sangat berguna bagi pemantapan pembina PMI secara me- nyeluruh.

f. Materi teknis dalam kurikulum/silabus PMI minimal harus men- cakup pengetahuan tentang.1. Kebijaksanaan Nasional dan kebijaksanaan PMI tentang Penang­

gulangan korban bencana.2. Organisasi PMI dan struktur penanggulangan korban bencana.3. Fungsi-fungsi teknis bantuan PMI: P3K/PPGD/Dapur Umum/

Evakuasi/Penampungan korban/TMS.4. Sistim administrasi/Logistik PMI.5. Pelayanan Tranfusi Darah.

g. Hal yang lebih operasional/rinci mengenai pendidikan perorangan ini dimuat dalam PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA.

27. PELATIHAN SATUAN (LATSAT)a. Pelatihan berguna untuk mengembangkan kemampuan/

pengetahuan perorangan menjadi ketrampilan bekerja dalam Tim. Oleh sebab itu program latihan harus dirancang menjadi pelbagai paket yang ditempa kepada unit -tertentu sebagai bagian dari SATGANA PMI.

37

b. Dasar untuk pengembangan kurikulum LATSAT PMI ini adalah basil analisis kerawanan dan resiko yang dihadapi di Cabang tertentu. Oleb sebab itu program pengembangan LATSAT ini sepenubnya ada pada Cabang yang bersangkutan. Pengurus Pusat menyiapkan kurikulum dasar, sedang silabus dikembangkan ber- sama antar Daerah dan Cabang.

c. Dalam program ini kerjasama intersektoral menjadi sangat vital. Oleh sebab itu efisiensi sebaiknya program LA TSA T PMI dikembangkan sebagai bagian internal dari program SATLAK PB.

d. Konsideran tentang kwalitas yang hendak dicapai untuk LATSAT ini adalah sama dengan yang diuraikan dalam pendidikan perorangan (Pasal 26)

e. Setelah mencapai kemampuan dasar, maka secara rutin harus diadakan gladi/pelatihan secara intersektoral. Untuk itu PMI Cabang perlu mengadakan koordinasi secara erat dengan SATLAK PB.

f. Penganggaran dan sumber daya untuk LATSAT dan Pelatiban menjadi tanggung jawab PMI Cabang. Untuk PMI Cabang yang belum mampu dan termasuk rawan bencana tertentu, diharapkan dukungan Pemda Tk.II setempat dan atau PMI Daerab.

38

BAB VII

P E M B I N A A N

28. UMUM

a. Pembinaan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan ini meliputi kegiatan melaksanakan atau meyelenggarakan pengaturan sesuatu, supaya dapat dikerjakan dengan baik, tertib rapih dan seksama menurut rencana/program pelasanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistim dan metode) secara berhasil guna dan berdaya guna mencapai tujuan serta memperoleh hasil maksimal.

b. Aspek pembinaan yang khusus yang sangat sesuai dengan tujuan penanggulangan korban bencana yang harus dilakukan oleh PMI adalah:1. Pemupukan jiwa korsa.2. Pemantapan SATGANA PMI.3. Penanganan informasi.4. Perencanaan strategis.5. Penelitian dan pengembangan.

29. PEMUPUKAN JIW A KORSA TENAGA PMI

a. Oleh karena bekerja dalam lingkuhgan bencana memerlukan disiplin sikap dan prilaku yang pantas, cekatan dan tak gentar, maka diperlukan sekali pemupukan jiwa korsa secara terus menerus dan berlanjut.

b. Upaya pembinaan ini menjadi tanggung jawab tiap Markas dan diselenggarakan oleh pembina/pelatih PMI pada tiap tingkat.

c. Pelaksanaannya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Palang Merah dan dilakukan pada tiap kesempatan, baik dalam pelak-

39

sanaan tugas rutin, maupun dalam pelaksanaan pendidikan/ pelatihan. Sekalipun dalam tugas penanggulangan korban bencana, upaya ini terns dilakukan secara sadar.

d. Wall an a dan sarana serta cara melakukan sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing pembina/pelatih. Pengurus memberi contoh bagaimana sebenarnya pemupukan ini dilakukan secara praktis dengan sikap, tutur kata dan prilaku sepanjang bertugas diling- kungan PMI.

e. Beberapa sasaran yang perlu dicapai, ialah antara lain:1. Kepercayaan terhadap diri sendiri setiap petugas PMI (Pengurus,

Pembina, Pelatih, anggota KSR dan TSR).2. Kepercayaan kepada pimpinan3. Kepercayaan pada kebenaran/prinsip PMI.

f. Dalam pelaksanaan tugas kepalang merahan secara rutin, teknik yang dipakai dapat berupa antara lain:1. Penyelenggaraan pembinaan rohani.2. Teknik kepemimpinan PMI.3. Disiplin kerja.4. Program Diklat PMI (pembinaan fisik/mental/sikap dan

ketrampilan).g. Pengurus pada tiap tingkatan mengeluarkan pengarahan/kebijak-

sanaan sesuai situasi dan kondisi serta wawasan Palng Merah In­donesia.

30. PEMANTAPAN SATGANA PMI

a. Pelaksanaan tugas menanggulangi korban bencana tidak dapat dila­kukan oleh orang per orang. Upaya ini memerlukan operasi satuan yang perlu dikendalikan dan didukung oleh satuan yang lebih tinggi. Dalam rangka ini SATGANA PMI merupakan ujung tombak dari kegiatan PMI. Oleh sebab itu diperlukan pula suatu upaya pembinaan yang terarah dan terencana, serta berkesinam- bungan.

b. Upaya pembinaan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Markas Cabang (dan Kepala Markas pada tingkat yang lebih tinggi).

40

c. Pelaksanaannya didasarkan pada peraturan organisasi atau Juklak tersendiri dan dilakukan dalam suatu program rutin.Tahap program itu adalah :1. Tahap dalam latihan satuan PMI (Program latihan).2. Tahap dalam pelatihan dengan SATLAK (latihan posko dan

gladi).3. Tahap dalam penugasan operasional sewaktu ikut menanggulangi

korban musibah/bencana.

d. Masing-masing tahap disini dengan kegiatan dan penugasan yang terarah dan sepenuhnya didasarkan pada ketrampilan dan sikap sebagai sarana leadership-integratif diba-wah koordinasi/kendali pimpinan.

e. Beberapa sasaran yang perlu dicapai, ialah antara lain:1. Terpeliharanya pengetahuan/ketrampilan setiap anggota sukarela

PMI.2. Terpeliharanya kemampuan bekerja dalam tim/kelompok kecil

sesuai penugasan.3. Terpeliharanya kemampuan bekerja sebagai unit terpadu

(SATGANA PMI).4. Terpeliharanya kesiagaan sesuai sasaran strategi Pengurus Cabang

dan pengarahan SATLAK PB.f. Hal yang lebih rinci tentang upaya pemantapan SATGANA PMI

ini perlu dibaca dalam Buku Pedoman SATGANA PMI dan piranti lunak lainnya yang sesuai.

PENANGANAN INFORMASIa. Penyusunan dan pengembangan tiap perencanaan hams didasarkan

pada data yang akurat, tepat waktu dan memiliki deraj at ketajaman yang tinggi, baik untuk maksud perkiraan maupun untuk menghitung resiko dan sebagainya. Hal ini menjadi maha penting artinya dalam suasana bencana, dimana banyak akan diketemui ketidakpastian oleh karena terganggunya sistim rutin dan keadaan normal.

b . Penanganan inform asi mencakup. pencarian, pengerahan, pengumpulan, pengolahan, pencatatan, analisa dan pelaporan

41

informasi. Seluruh komponen informasi ini tentu perlu dibina dengan cermat dan tepat.

c. Upaya pengumpulan, penyusunan dan pencatatan serta pelaporan informasi ini menjadi tugas dan tanggung jawab setiap unit pelaksana (SATGANA PMI atau badan PMI lainnya) yang dili- batkan secara operasional Markas PM I yang lebih tinggi bertang- gung jawab mengevaluasi dan menganalisa laporan dari satuan oprasional PMI itu.Laporan dan evaluasi ini kemudian sesuai jaringan struktural diki- rim ke Markas Besar setelah disaring oleh Markas Daerah.

d. Markas Besar mengusakakan dan menyusun pola pembinaan infor­masi bencana ini yang berlaku untuk seluruh PMI. Markas Daerah menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut dipropinsi. Markas Cabang melakukan dan menjalankan sistin tersebut yang disesuaikan dengan sistim pencatatan, analisa dan pelaporan SATLAK PB.

e. Cara menjalankan sistin informasi ini harus sederhana dan tepat guna dengan sebanyak mungkin menggunakan format yang seragam dan baku. Pengirim data berdasar pada kemampuan daerah dan sistim perhubungan nasional.

f. Informasi dijadikan dasar untuk menggerakkan kegiatan teknis penanggulangan korban bencana serta juga dijadikan dasar untuk “Post Disaster Review”.

g. Pengurus tiap tingkatan mengeluarkan pengarahan/kebijaksanaan sesuai situasi dan kondisi serta wawasan Palang Merah Indonesia.

32. PERENCANAAN STRATEGISa. Pengembangan dan penyusunan dokumen rencana yang akan

dihadapkan pada suasana bencana, sebaiknya dilakukan berda- sarkan sistim yang berlaku siklus, berorientasi kedepan (futuistik) serta didasarkan pada ancaman dan resiko yang dihitung cermat.

b. Upaya perencanaan strategis itu menjadi tanggung jawab dari kelompok perencanaan yang dibentuk oleh Pengurus pada tingkat Pusat dan Derah dan dibantu oleh staf dari Markas PMI yang bersangkutan.

42

c. Pelaksanaan sistim ini dilakukan berdasarkan suatu pola tertentu (yaitu pola Perumusan Strategis PMI) dan dengan menggunakan metode/teknik perencanaan strategis.

d. Pada dasarnya tahap-tahap dalam siklus. perencanaan ini adalah :1. Pembuatan perkiraan atau ramalan.tentang bencana (termasuk

spektrum, ancaman dan resiko tiap bencana). Hal ini penting untuk menentukan pelibatan dalam suatu rencana tertentu.

2. Penelahaan pelibatan PMI dan menentukan prioritas.3. Mempelajari dampak dari semua pelibatan PMI (peran PMI)

untuk menentukan tugas pokok (mission) pada suatu tempat/ kurun waktu tertentu.

4. Analisa tugas pokok itu untuk menentukan semua tugas tambahan.

5. Pemberian petunjuk perencanaan bagi Markas PMI tingkat bawah.

6. Pembuatan telaahan/perkiraan untuk pengembangan rencana oleb satuan bawahan.

7. Pemilihan salah satu cara bertindak yang dianggap terbaik.8. Penyiapan program lengkap (termasuk rencana kontijensi dan

dukungan administrasi/logistik).9. Persiapan tindakan untuk implementasi program tersebut.10. Pengeluaran instruksi/peraturan/perintah pelaksanaan untuk

satuan bawahan.

e. Pengurus pada tiap tingkatan mengeluarkan pengarahan/ kebijaksanaan sesuai situasi dan kondisi serta wawasan Palang Merah Indonesia.

33. PENELITIAN DAN PENGEMBANGANa. Upaya penelitian dan pengembangan sangat penting untuk

menghadapi dan menanggulangi korban bencana dimasa depan. Hal ini menjadi tanggung jawab Markas Besar PMI.

b. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan siklus Penelitian Pengembangan U ji Coba.

c. Sasarannya pada dasarnya ialah menentukan organisasi terbaik untuk melakukan penanggulangan terbaik oleh PMI.

43

Antara lain akan diselenggarakan Penelitian - Pengembangan U ji Coba untuk :1. Insan/Tenaga sukarela..2. SATGANA PMI.3. Perlengkapan, materiil dan teknik.4. Prosedur operasi penanggulangan korban bencana.5. Sistim pengendalian operasi ,

d. Dasar yang dipakai untuk m enjalankan siklus Penelitian Pengembangan - U ji Coba PMI ini adalah Post-Disaster Review setelah tiap bencana atau pengarahan/permintaan Pengurus pada setiap tingkatan.

e. Semua dokumen litbang PMI harus dijadikan materi untuk pro­gram peningkatari kesadaran masyarakat umum dan untuk pro­gram Diklat PMI. r

44

BAB VIII

P E N U T U P

Penanganan korban bencana di masa mendatang perlu lebih difokuskan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, ketrampilan serta rasa tanggung jawab dan pengabdian tinggi dari petugas PMI di lapangan. Mereka diharapkan dapat melakukan tugas pokoknya dengan cepat, tanggap, tepat, terarah dan bertanggung jawab. Segala sesuatu itu dilakukan dengan bekerjasama tim yang terkoordinasi rapih, bekerja sama dengan pelbagai pihak luar PMI serta dilandasi semangat gotong royong dan sikap kemanusiaan yang merupakan ciri khas PMI.

Dengan penerbitan Buku Pedoman ini diharapkan upaya penanggulangan korban bencana oleh PMI di Indonesia dapat terlaksana lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

45

Diterbitkan oleh :M A R K A S B E S A R PALAN G M E R A H IN D O N ES IA Jin. Gatot Subroto Kav. 96 Jakarta 12790 Telp. :(021) - 7992325 Fax. : (021) - 7995188