PEDOMAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN ...sinergiabh.id/files/Panduan_SinergiABH.pdf- Sumber: Berisi sumber referensi terkait regulasi, pedoman, SOP serta dokumen referensi lainnya

PEDOMAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN REGULASI

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (e-SINERGI ABH)

A. PENDAHULUAN

Anak berhadapan dengan hukum di Indonesia yang diawali dengan lahirnya

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pada

perjalanan implementasinya saat pelaksanaan proses penanganan ABH belum

dilakukan secara terpadu/terintegrasi dan masih belum adanya persamaan persepsi

dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif Pemahaman APH

dalam penanganan ABH masih bervariasi akibat kurangnya sosialisasi UU yang

terkait dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Perubahan paradigma

penanganan ABH secara holistik dan terintegratif (integrated Criminal Justice

System) Penanganan perkara ABH melalui diversi dengan pendekatan keadilan

restoratif Upaya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA), dilakukan dengan penerapan mekanisme yang

berorientasi pada penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif/ pemulihan

dan wajib upaya diversi dalam setiap tahap peradilan anak untuk kepentingan terbaik

bagi anak dengan mengoptimalisasi pelaksanaan Keputusan bersama tahun 2009

antara Ketua MA, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri

Sosial, dan Menteri Negara PP dan PA tentang Penanganan Anak yang Berhadapan

dengan Hukum.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak baik Anak Pelaku, Anak korban,

Anak saksi ataupun pelaku dalam proses Peradilan Pidana anak di Indonesia telah

mengalami perubahan yang mendasar baik secara regulasi maupun implementasi

aparat penegak hukum dilapangan. Sejak diberlakukannya Undang Undang nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang

mendasar dan signifikan pada UU SPPA yaitu adanya paradigma mengutamakan

‘’kepentingan terbaik bagi anak’’ dan mewujudkan kesejahteraan sosial anak, yang

memberikan perlindungan khusus secara komprehensif.

Upaya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA), dilakukan dengan penerapan mekanisme yang berorientasi

pada penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif/pemulihan dan wajib

upaya diversi dalam setiap tahap peradilan anak. Sejak diberlakukannya UU SPPA

pada tangal 31 Juli 2014, implementasi UU tersebut masih terus perlu peningkatan

dan kerjasama dari semua pihak agar dapat diimplementasikan secara optimal dalam

hal penyebaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penambahan jumlah

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), persamaan visi dan misi

APH dalam menangani permasalahan ABH dan meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia (pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial, pembimbing

kemasyarakatan, penyidik, Jaksa Anak, Hakim Anak maupun petugas/pengelola

lembaga LPKS).

Mengingat sejak tiga dasawarsa terakhir, dunia hukum mengalami perubahan

cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan

penyimpangan hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme sistem

peradilan anak yang bersifat represif karena sistem tersebut gagal memperbaiki

perilaku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mebutuhkan sentuhan kebijakan dan

penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban,

pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sistem Peradilan di Indonesia

seperti peradilan pidana pada umunya di negara-negara lain bersifat retributif yaitu

lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Orientasi penghukuman ini

bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik

akibat perbuatan pelaku. Alternatif dari retibutive punishment adalah gagasan atau

teori restorative justice yaitu salah satu bentuk keadilan yang menekankan pada

perbaikan akibat yang terjadi yang diakibatkan oleh tindak pidana dengan

mendayagunakan proses restoratif serta memperhatikan semua kepentingan yang

terlibat dalam tindak pidana tersebut yaitu kepentingan korban, saksi, pelaku maupun

masyarakat.

Penerapan keadilan dalam penanganan ABH terdiri dari 3(tiga) paradigma :

a. Paradigma retributive justice yakni menekankan keadilan pada pembalasan,

anak diposisi sebagai objek, penyelesaian hukum tidak seimbang.

b. Paradigma retritutive justice yakni menekankan keadilan atas dasar pemberian

ganti rugi.

c. Paradigma restorative justice yakni menekankan keadilan atas dasar

perbaikan/pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberi kesempatan

pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus

bertanggungjawab, memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk

bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan

kesimbangan dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam

upaya pemulihan.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak baik korban, saksi ataupun pelaku

dalam proses Peradilan Pidana anak di Indonesia telah mengalami perubahan yang

mendasar baik secara regulasi maupun implementasi aparat penegak hukum

dilapangan. Sejak diberlakukannya Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang Undang Nomor

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang mendasar dan signifikan

pada UU SPPA yaitu adanya paradigma mengutamakan ‘’kepentingan terbaik bagi

anak’’ dan mewujudkan kesejahteraan sosial anak, yang memberikan perlindungan

khusus secara komprehensif.

Upaya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA), dilakukan dengan penerapan mekanisme yang berorientasi

pada penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif/ pemulihan dan wajib

upaya diversi dalam setiap tahap peradilan anak. Sejak diberlakukannya UU SPPA

pada tangal 31 Juli 2014, implementasi UU tersebut masih terus perlu peningkatan

dan kerjasama dari semua pihak agar dapat diimplementasikan secara optimal dalam

hal penyebaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penambahan jumlah

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), persamaan visi dan misi

APH dalam menangani permasalahan ABH dan meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia (pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial, pembimbing

kemasyarakatan, penyidik, Jaksa Anak, Hakim Anak maupun petugas/pengelola

lembaga LPKS). Oleh karenanya dibutuhkan program penunjang dalam rangka

penguatan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat pada tataran pelaksanaan program pelayanan perlindungan dan

rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dalam implementasi UU SPPA

masih dinilai belum optimal baik dari segi mutu pelayanan pendampingan pekerja

sosial/TKS LPKS/LKSABH/BM maupun dari segi pendataan yang masih sangat

minim, dengan demikian dilakukan inisiasi program peningkatan pelayanan

perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH melalui e-SINERGI ABH berbasis Android

yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para pendamping ABH dilapangan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat menunjang kebutuhan pusat

dalam hal perolehan data yang akurat dan update setiap harinya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial;

C. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Aplikasi e-SINERGI ABH bertujuan untuk :

1. Untuk melengkapi standard pelayanan teknis rehabilitasi sosial ABH pada Seksi

Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum, Subdit Rehabilitasi Sosial Anak

Berhadapan dengan Hukum, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.

2. Untuk memenuhi kebutuhan pada tataran teknis pelaksanaan tugas dan fungsi

pendamping ABH di lapangan dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial ABH.

3. Memudahkan para pendamping ABH dilapangan dalam memperoleh informasi

terkait regulasi, pelaporan penanganan kasus ABH mulai respon kasus sampai

dengan proses reintegrasi ABH;

4. Terbangun kesadaran Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan LPKS,

pendamping dan penanganan perkara ABH di setiap tingkatan mulai dari Provinsi,

Kota dan Kabupaten;

5. Adanya sinergi program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik

bagi anak.

D. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Hasil yang ingin dicapai dari tersedianya Aplikasi e-SINERGI ABH, adalah :

1. Tersedianya standard pelayanan teknis rehabilitasi sosial ABH pada Seksi

Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum, Subdit Rehabilitasi Sosial Anak

Berhadapan dengan Hukum, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI melalui Aplikasi e-SINERGI

ABH.

2. Terpenuhinya kebutuhan pada tataran teknis pelaksanaan tugas dan fungsi

pendamping ABH di lapangan dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial ABH.

3. Tersedianya Aplikasi yang memudahkan para pendamping ABH memperoleh

informasi terkait regulasi, pelaporan penanganan kasus ABH mulai respon kasus

sampai dengan proses reintegrasi ABH;

4. Terbangunnya kesadaran Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan LPKS,

pendamping dan penanganan perkara ABH di setiap tingkatan mulai dari Provinsi,

Kota dan Kabupaten;

5. Tersedianya sinergi program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan

terbaik bagi anak.

E. SASARAN e-SINERGI ABH Sasaran pengguna Aplikasi e-SINERGI ABH ini adalah sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak baik yang berada di Lembaga mitra

(LPKS/LKSABH/BM)

3. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus

4. Dinas Sosial Provinsi/Kota/Kabupaten

5. Aparat Penegak Hukum/Kementerian/Lembaga terkait penanganan perkara ABH

F. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-SINERGI ABH 1. Alamat dan Halaman Login

Terdapat dua cara untuk membuka aplikasi e-SINERGI ABH. Cara pertama adalah

dengan langsung mengetikkan alamat aplikasi http://www.sinergiabh.id/. Aplikasi ini

sudah menggunakan web responsive yang memungkinkan untuk diakses baik pada

perangkat komputer, tablet, maupun ponsel pintar. Cara kedua adalah dengan

mengunduh aplikasi e-SINERGI ABH pada playstore di perangkat ponsel pintar Anda.

Gambar 1. Tampilan awal aplikasi e-SINERGI ABH

Pada tampilan halaman utama, Anda memerlukan username dan password untuk dapat

menggunakan aplikasi ini. Username adalan Nomor Induk Sakti Peksos/Nomor Induk

Supervisor/Nomor Lembaga Sosial yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial. Jika

Anda belum memiliki username tersebut, Anda dapat menghubungi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Anak di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Antarmuka Aplikasi

Berikut ini adalah tampilan pada halaman beranda aplikasi e-SINERGI ABH. Mohon perhatikan nomor pada gambar disertai penjelasannya agar dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini.

Gambar 2. Tampilan beranda pengguna Sakti Peksos

Informasi pengguna: Pada bagian ini informasi nama lengkap Anda akan tampil. Anda dapat juga melakukan perubahan pada nama, password, nomor telepon, alamat dan email Anda dengan menekan pilihan “Profil”. Terdapat pilihan “Logout” untuk keluar dari aplikasi. Pastikan Anda menekan pilihan “Logout” setelah Anda selesai menggunakan aplikasi untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengakses akun Anda.

Menu: Terdapat beberapa bagian Menu bergantung pada hak akses yang diberikan. Tampilan pada Gambar 2 adalah tampilan pada pengguna Sakti Peksos. Menu pada pengguna ini adalah:

- Dashboard: Beranda menampilkan data rekapitulasi baik dalam bentuk grafik maupun tabel

- Data Anak: Halaman inti pada aplikasi. Berisi data anak, kasus hukum yang dihadapi oleh anak, serta tahapan proses kasus.

- Alih Kasus: Menerima dan melanjutkan peralihan kasus anak dari Sakti Peksos sebelumnya.

1 2 3

1

2

- Laporan: Berisi rekapitulasi kasus yang dapat digunakan sebagai bahan laporan.

- Sumber: Berisi sumber referensi terkait regulasi, pedoman, SOP serta dokumen referensi lainnya juga berisi daftar rujukan LPKS, LPKA, kejaksaan, dan rujukan lainnya yang diperlukan oleh Sakti Peksos.

Dashboard: Halaman untuk menampilkan data-data terkait anak berhadapan dengan hukum dalam bentuk grafik dan tabel. Data ini akan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

3. Ubah Profil

Tekan pilihan “Profil” untuk mengubah detail profil seperti nama, password, alamat, telepon dan email. Silakan tekan tombol “Simpan & Kembali”. Gambar 3. Tampilan halaman profil

4. Data Anak

Gambar 4. Tampilan halaman data anak

3

Klik pada menu “Data Anak” untuk menampilkan data anak. Anda dapat menambah

data Anak dengan menekan tombol . Setelah data anak ditambahkan, Anda dapat melihat, mengedit, maupun menghapus data anak dengan menekan tombol-tombol

berikut .

Jika Anda ingin melakukan pencarian data anak, silakan klik tombol “Cari”. Jika Anda ingin mencetak, silakan tekan tombol “Cetak” dan untuk melakukan ekspor file dalam bentuk csv dapat menekan tombol “Ekspor ke CSV”

Gambar 5. Tampilan isian data anak

Setelah menekan tombol tambah, muncul formulir seperti tampak pada Gambar 5. Silakan isi formulir selengkapnya.

Pada isian “NIK Anak”, pastikan diisi dengan 16 digit NIK. Jika tidak ada NIK, silakan isi dengan kode NISP, lalu diikuti dengan tanggal lahir anak tersebut sampai memenuhi 16 digit. Misal: 0032220111010808. Pilih NIK Valid jika NIK tersebut memang adalah NIK riil. Mohon masukkan NIK riil agar pada masa yang akan datang dapat terintegrasi dengan sistem lainnya seperti BPJS atau Kemendagri dan kementerian lainnya.

Anda dapat melakukan isian pada tab “Anak Berhadapan dengan Hukum” setelah menekan tombol “Simpan & Kembali” atau “Simpan & Edit”. Silakan tekan tab “Anak Berhadapan dengan Hukum” untuk mengisi kasus yang dihadapi oleh anak tersebut seperti tampak pada Gambar 6.

Silakan isi No. Surat Tugas sesuai dengan nomor surat tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial. Tanggal Kasus adalah tanggal mulai ditangani kasus tersebut. Silakan isi semua data dengan lengkap untuk memudahkan pendataan Anak Berhadapan dengan Hukum. Untuk isian Dokumentasi, silakan isi dengan lampiran surat tugas, laporan sosial, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan kasus ini. Mohon gunakan zip folder tersebut ketika melakukan upload dokumentasi.

Gambar 6. Tampilan isian data Anak Berhadapan dengan Hukum

Setelah melakukan penyimpanan pada Kasus Berhadapan dengan Hukum (Simpan & Kembali atau Simpan & Edit), Anda dapat Kasus sesuai dengan urutan penanganan kasus.

Gambar 7. Tampilan Tahapan Respon Kasus

Jika kasus tersebut sudah dilakukan terminasi, silakan tekan isian terminasi. Tahapan ini sangat penting karena akan dijadikan sebagai dasar analisa Tahapan Respon Kasus. Pastikan Anda mengisi isian Terminasi jika memang kasus tersebut sudah pada tahapan Terminasi.

5. Alih Kasus

Gambar 7. Tampilan Alih Kasus

Sakti Peksos akan menerima peralihan kasus anak berhadapan dengan hukum pada saat ditugaskan oleh Dinas Sosial atau supervisor. Silakan klik tombol edit untuk melanjutkan kasus tersebut seperti terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tampilan Tahapan Respon Kasus

6. Laporan

Gambar 9. Tampilan Halaman Laporan Log Kasus

Sakti Peksos dapat melihat log kasus semua anak yang berhadapan dengan

hukum terrangkum di halaman ini. Sakti peksos dapat melakukan pencarian berdasarkan nama anak, tanggal kasus, status anak, usia anak, penanganan yang diberikan.

Gambar 10. Tampilan Halaman Laporan Rekapitulasi Kasus

Halaman rekapitulasi kasus ini menjumlahkan kasus dan jumlah anak berdasarkan

jenis kasus yang dialami untuk memudahkan pelaporan berdasarkan jenis kasus. Laporan ini akan terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

7. Sumber Referensi

Gambar 11. Tampilan Halaman Sumber Referensi

Anda dapat menemukan berbagai macam referensi terkait regulasi, SOP,

Panduan, Pedoman, Instrumen Assesmen, serta dokumen lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Sakti Peksos pada saat menangani kasus anak berhadapan dengan hukum.

Silakan lakukan unduh pada kolom

File untuk menyimpan file tersebut. Di samping ini adalah contoh dokumen dalam bentuk tampilan pdf.

Gambar 12. Tampilan Halaman Sumber Rujukan Pada aplikasi ini terdapat juga sumber rujukan atau daftar kontak lembaga-

lembaga yang diperlukan Sakti Peksos dalam menjalankan tugasnya. Daftar kontak ini akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

8. Laporan Sosial

Sakti Peksos dapat memasukkan data Laporan Sosial ke dalam aplikasi ini kemudian melakukan pencetakan untuk keperluan administrasi. Menu ini dapat dipilih pada tautan “Laporan”.

Gambar 13. Menu Laporan Sosial

9. Menu Data Peksos dan Alih Kasus pada Supervisor

Terdapat dua menu tambahan yang dapat dilakukan oleh supervisor dengan fungsi untuk melakukan monitoring dan tracking terhadap sakti peksos yang berada pada wilayahnya. Pada menu ini supervisor dapat memantau berapa jumlah anak dan jumlah kasus yang sedang ditangani oleh masing-masing sakti peksos.

Gambar 14. Tampilan Halaman Sumber Rujukan

Supervisor dapat juga melakukan fungsi Alih Kasus jika diperlukan untuk mengalihkan kasus yang sedang ditangani oleh salah satu Sakti Peksos ke Sakti Peksos yang lain baik itu di daerahnya sendiri maupun di luar daerahnya dengan memilih menu Alih Kasus.

Gambar 15. Tampilan Menu Alih Kasus

Gambar 16. Tampilan Alih Kasus

Pada menu Alih Kasus, supervisor dapat melihat kasus yang sedang berjalan atau dapat langsung melakukan pengalihan kasus dengan memilih dari sakti peksos yang telah disediakan.

Gambar 17. Isian mengalihkan kasus kepada Sakti Peksos lain

G. PENUTUP Pedoman penggunaan Aplikasi e-SINERGI ABH ini dibuat sebagai acuan dalam

pelaksanaan pendampingan kasus-kasus ABH mulai tahap penjangkauan,

musyawarah, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan ataupun

tindakan serta pelaksanaan diversi pada setiap tahapan proses hukum ABH.

Jakarta, Juli 2019

Mengetahui :

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kasubdit RS ABH,

Kanya Eka Santi Meerada Saryati Aryani