7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
1/266
Pedoman Akuntansi
BUMN Perkebunan
Berbasis IFRS
PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (persero)
PT. Rajawali Nusantara Indonesia
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
2/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
3/266
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
4/266
iv
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
5/266
menteri negara badan usaha milik negara
Bab I
SAMBUTAN
vSambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
6/266
vi Sambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
7/266
Assalamualaikum Wr. Wb
Proses konvergensi ke International Financial Reporting Standards menyebabkan
revisi seluruh Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Penggunaan nilai wajar
dan pertimbangan proesional sangat dibutuhkan dalam penerapan ketentuan
akuntansi yang baru. Hal tersebut tentu berdampak terhadap perlakuan
akuntansi di BUMN Perkebunan, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan
pelaporan keuangan, yang menjadi semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan
sarana dan inrastruktur pendukung supaya BUMN Perkebunan mampu
menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang baru,
salah satunya dalam bentuk Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan ini.
Dengan penyusunan revisi pedoman akuntansi ini diharapkan bisa memberikan
keseragaman panduan akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan oleh
laporan keuangan memenuhi tujuannya. Suatu pedoman akuntansi merupakan
penjelasan dari ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan, regulasi, dan
praktik yang ada, sehingga harus ditelaah secara regular untuk memastikan bahwa
pengaturannya masih sesuai dengan perkembangan dari faktor tersebut.
Pedoman akuntansi bukan merupakan bagian dari produk yang dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).
Produk dari DSAK IAI berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Sedangkan pedoman
akuntansi umumnya dikeluarkan oleh regulator dan asosiasi industri. Untuk
itu, Ikatan Akuntan Indonesia menyampaikan penghargaan atas sikap proaktif
dan kepedulian Kementerian Negara BUMN yang telah mendorong BUMN
Perkebunan untuk melakukan pemutakhiran atas pedoman akuntansi ini.
Keberadaan dari pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memperkaya
kazanah pelaporan keuangan di Indonesia, dan sekaligus sebagai kontribusi
KATA SAMBUTAN
viiSambutan Ikatan Akuntan Indonesia
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
8/266
viii Sambutan Ikatan Akuntan Indonesia
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
kolekti dalam menjawab permasalaan praktik pelaporan keuangan serta untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Akhirnya pada kesempatan ini Ikatan Akuntan Indonesia mengucapkan terima
kasih dan memberikan penghargaan kepada tim penyusun dan PT Perkebunan
Nusantara I s.d. XIV (persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero)
atas usaha dan kerja samanya dalam penyusunan pedoman akuntansi ini.
Semoga kerja sama ini dapat diteruskan lagi di masa mendatang.
Waalaikumsalam Wr. Wb.
Dewan Pengurus Nasional
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak
Ketua
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
9/266
Bab I
SAMBUTAN
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Adopsi IFRS bukanlah pilihan bagi Indonesia, tapi keharusan, mengapa?
Karena Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia
sebagai anggota G20 orum.
Menyikapi hal tersebut, BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
XIV ditambah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sepakat bersinergi
mengimplementasikan IFRS dalam pelaporan keuangan yang sudah mulai
diberlakukan secara bertahap dalam laporan keuangan tahun 2011, dan akandiberlakukan secara penuh dalam laporan keuangan tahun 2012.
Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PSAK
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang belum mengadopsi penuh
standar akuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di
Indonesia masih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted
Accounting Standard).
Dengan kondisi PSAK sedemikian yang juga berlaku bagi BUMNPerkebunan, akan menjadi penghalang dan hambatan bagi BUMN Perkebunan
dalam memasuki pasar global khususnya bagi BUMN yang akan melakukan
listingdi Bursa Eek Indonesia karena laporan keuangan yang tidak standar dan
dapat diinteprestasikan berbeda oleh calon investor.
ketua tim koordinasi implementasi iFrs
pt perkebunan nusantara i sampai dengan pt pekebunan
nusantara XiV
dan pt rajawali nusantara indonesia (persero)
ixSambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
10/266
Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh BUMN Perkebunan bertindak
proakti bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan
konvergensi PSAK yang masih mengacu pada US GAAP menjadi PSAK yangberbasis IFRS. Di mana tujuan dari konvergensi ini adalah agar inormasi
keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam
melakukan analisis kompetiti, meningkatkan kualitas Standar Akuntansi
Keuangan (SAK), meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan,
meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan
membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal serta esiensi
penyusunan laporan keuangan.
Dengan keuntungan konvergensi PSAK yang berbasis IFRS, terdapat satu
standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin
mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal Indonesia, dikarenakan
mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi,
pengungkapan yang lebih luas, inormasi keuangan yang relevan dan akurat
serta dapat diperbandingkan dan yang lebih penting adalah laporan keuangan
tersebut dapat diterima secara internasional serta mudah untuk dipahami.
Walau dalam prosesnya penyusunan Buku Pedoman Akuntansi Perkebunan
Berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) terdapat berbagai
kendala terutama diversitas laporan keuangan yang berbeda di setiap BUMN
Perkebunan, namun penyusunan buku pedoman tersebut dapat diselesaikan
sebelum batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah
untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012.
Buku Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis IFRS tersebut
diharapkan akan meningkatkan posisi BUMN Indonesia sebagai BUMN
yang bisa dipercaya di Indonesia bahkan dunia dengan tata kelola dan
pertanggungjawaban kepada stakeholders-nya yang lebih baik dan konsisten.
Atas selesainya buku Buku Pedoman ini, saya selaku Ketua Tim Implementasi
IFRS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV
dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya bagi :
1. Menteri Negara BUMN dan Jajarannya yang mendukung penyelesaian
Buku Pedoman ini.
2. Seluruh Anggota Badan Musyawarah Direksi BUMN Perkebunan dan
PT RNI.
3. Seluruh Jajaran dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia.
x Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
11/266
4. Seluruh anggota Tim Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I
sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero).5. Seluruh pihak yang telah berjasa dan mendukung penyelesaian buku
Pedoman ini.
Akhir kata, semoga semua yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh kita
semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin.
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS
PT Perkebunan Nusantara I s/d PT Pekebunan Nusantara XIV dan
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Irwan Makdoerah
xiSambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
12/266
xii Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
13/266
pelaksana penYusunan pedoman akuntansi bumn
perkebunan ptpn rni berbasis iFrs
Ketua Tim Irwan Makdoerah ( PT RNI)
Ketua Pelaksana DickyNugraha (PT RNI)
Ketua Perumus M Najib ( PT RNI )
Wakil Ketua Perumus Tanaman Semusim Zainul Muntoha (PTPN XI)
Wakil Ketua Perumus Tanaman Tahunan Arih Muli Bangun (PTPN III)
Sekretaris Maxmillion (PT RNI)
Bendahara Silvana Irawati ButarButar (PT RNI)
Pendamping Yakub (IAI)
Deny Poerhadiyanto (IAI)
Tim Perumus Direksi
H.Dharmansyah Simamora Direktur Keuangan PTPN I
Nai Ali Dahbul Direktur Keuangan PTPN II
Johanes Sitepu Direktur Keuangan PTPN III
Setia Dharma Sebayang Direktur Keuangan PTPN IV
Erwan Pelawi Direktur Keuangan PTPN V
A.Karimuddin Direktur Keuangan PTPN VI
Boyke Budiono Direktur Keuangan PTPN VII
Ishak Z Soediredja Direktur Keuangan PTPN VIII
A. Amien Mastur Direktur Keuangan PTPN IX
Dolly P Pulungan Direktur Keuangan PTPN X
Soenari Yono Direktur Keuangan PTPN XI
Sahala Hutasoit Direktur Keuangan PTPN XII
Budi Purnomo Direktur Keuangan PTPN XIV
xiiiPelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
14/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
xiv
Anggota Tim Perumus
1. H Ruslan Nasution PTPN I
2. Lidya PTPN I
3. Suhendri PTPN II
4. Donny Amril PTPN III
5. Jarmidi Purba PTPN IV
6. Ali Akbar PTPN IV
7. Budi Susanto PTPN IV
8. Mili Mahardika PTPN IV
9. Ali Musri PTPN IV
10. T. Zaluchu PTPN V
11. Jesaya Ginting PTPN V
12. Hotmatua PTPN V
13. Syawaludin Hasibuan PTPN V
14. Arnaldi PTPN VI15. Eko Galih Pribadi PTPN VI
16. Andy Fauzi Siregar PTPN VI
17. Rizki Prima Lubis PTPN VI
18. Sapta Yoga PTPN VII
19. Edy Santoso PTPN VII
20. Iyushar Ganda Saputra PTPN VII21. Dadang Mulyadi PTPN VIII
22. Hariyanto PTPN VIII
23. Arasuhara PTPN VIII
24. Adji Kaniawan PTPN VIII
25. Umar Aandi PTPN IX
26. Purdjoko PTPN IX
27. Eriek Kristiono PTPN IX
28. Adiatmo Ega PTPN IX
29. Akhmad Juhri PTPN IX
30. TP Harianja PTPN X
xiv Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
15/266
31. Nurul Fanch PTPN X
32. Aries Sutaringadi Sayogya PTPN X
33. Putranto PTPN X
34. Fallen Wicaksono PTPN XI
35. Istighani PTPN XI
36. Gurit Maharendra PTPN XI
37. Bambang Widjanarko PTPN XII
38. Hadisaroso PTPN XII
39. Didik Kridatama PTPN XII40. P. Sinambela PTPN XIII
41. Edward Pangaribuan PTPN XIII
42. V.T Moses Situmorang PTPN XIII
43. Akhmad Iranjauhari PTPN XIII
44. Marudut P. Simamora PTPN XIII
45. Mardiayanto PTPN XIV46. Rudy karim PTPN XIV
47. Riswan M PTPN XIV
48. Ananto Widodo PT RNI
49. Widyo Utomo PT RNI
50. Nugraha Adi Prasetya PT RNI
51. Agus Sarwoko PT RNI
52. Yasir Ismail PT RNI
53. Yohanes Agung T. PT RNI
54. Della Christin Hutapea IAI
55. Yenny Agapitasari IAI
xvPelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
16/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
xvixvi Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
17/266
Bab I
DAFTAR ISI
sambutan menteri negara badan usaha milik negara v
sambutan ikatan akuntan indonesia v
sambutan ketua tim koordinasi implementasi iFrs x
daFtar isi xbab i pendahuluan 1
LATAR BELAKANG 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 2
REFERENSI PENYUSUNAN 2
KETENTUAN LAIN-LAIN 3
bab ii laporan keuangan bumn perkebunan 5
KARAKTERISTIK ENTITAS BUMN PERKEBUNAN 5
Kegiatan Operasional 5
Bentuk Usaha 6
Kepemilikan 6
KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN 6
Tujuan Laporan Keuangan 6
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 7
Komponen Laporan Keuangan 7
Bahasa Laporan Keuangan 8
Mata Uang Pelaporan 8
Kebijakan Akuntansi 8
Penyajian Laporan Keuangan 9
Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan 11
Perubahan Akuntansi 11
Materialitas dan Agregasi 13
Saling Hapus 13
Periode pelaporan 13
Informasi Komparaf 14
Laporan Keuangan Interim 14
Laporan Keuangan Konsolidasian 15
Ketentuan Mengenai Pihak-pihak Berelasi 18
Ketentuan Umum Aset Keuangan 18
Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan 23
Ketentuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan 24
xviiDaftar Isi
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
18/266
bab iii akuntansi aset 25
PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK ASET 25
ASET LANCAR 28Kas dan Setara Kas 28
Piutang Usaha 30
Piutang Lain-lain 33
Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek 36
Investasi Jangka Pendek 40
Persediaan 47
Aset Dimiliki untuk Dijual 53
Biaya Dibayar Dimuka 57
Pajak Dibayar Dimuka 59
Aset Lancar Lain 61
ASET TIDAK LANCAR 63
Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat 63
Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang 66
Investasi Jangka Panjang 69
Investasi pada Entas Lain 74
Investasi pada Entas Asosiasi/Ventura Bersama 78
Proper Investasi 83
Aset Tanaman Semusim 88
Aset Tanaman Tahunan 94
Aset Tetap 101
Aset Tidak Berwujud 111
Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan 115
Aset Tidak Lancar Lain 119
bab iV akuntansi liabilitas dan ekuitas 121
AKUNTANSI LIABILITAS 121
Pengeran dan Karakterisk 121
Biaya Pinjaman 124
LIABILITAS JANGKA PENDEK 126
Utang Usaha 126
Utang Pajak 128
Biaya yang Masih Harus Dibayar 130
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 132
Pendapatan Diterima Dimuka 134
Utang Bank Jangka Pendek 136
Liabilitas Jangka Pendek Lain 138LIABILITAS JANGKA PANJANG 140
Utang Antar Badan Hukum 140
Utang Kepada Pemerintah 143
Utang Bank Jangka Panjang 147
Utang Sewa Pembiayaan 150
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka panjang 156
xviii Daftar Isi
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
19/266
Provisi 159
Liabilitas Jangka Panjang Lain 164
AKUNTANSI EKUITAS 166
Pengeran dan Karakterisk 166Modal Disetor 167
Tambahan Modal Disetor 169
Selisih Kombinasi Bisnis Entas Sepengendali 171
Pendapatan Komprehensif Lain 174
Saldo Laba 176
Kepenngan Nonpengendali 178
bab V laporan laba rugi komprehensiF 181
PENGERTIAN 181
PENGHASILAN 181
Pendapatan Usaha 183
Pendapatan Nonusaha 189
BEBAN 192
Beban Pokok Penjualan 193
Beban Usaha 197
Beban Nonusaha 199Pajak Penghasilan 201
Pendapatan Komprehensif Lain 204
bab Vi perubahan ekuitas 207
PENGERTIAN 207
DASAR PENGATURAN 207
PENJELASAN 207
bab Vii laporan arus kas 211
PENGERTIAN 211
DASAR PENGATURAN 212
PENJELASAN 212
bab Viii Catatan atas laporan keuangan 217
xixDaftar Isi
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
20/266
PENGERTIAN 217
DASAR PENGATURAN 218
PENJELASAN 219
UNSUR-UNSUR 222
Kepatuhan terhadap SAK 222
Gambaran Umum Entas 222
Ikhsar Kebijakan Akuntansi 223
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 224
lampiran 229
xx Daftar Isi
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
21/266
latar belakang
1.1. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat
dan semakin dinamis akhir-akhir ini. Banyak aktor yang mempengaruhi
perkembangan tersebut, seperti perkembangan teknologi perkebunan yang
semakin maju, meningkatnya permintaan hasil perkebunan, dan munculnya
otonomi daerah yang berdampakterhadap pengelolaan usaha perkebunan.
1.2. Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan usaha seiring keterbukaan inormasi yang diasilitasi
oleh keberadaan teknologi komunikasi dan inormasi yang semakin maju dan
semakin murah. Tata kelola korporasi yang baik(goodcorporate governance)
merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, apalagi bagi BUMN Perkebunan
(untuk selanjutnya disebut entitas) yang sahamnya dimiliki oleh negara.
1.3. Saat ini revisi atas Standar Akuntansi Keuangan terus dilakukan
sesuai dengan program konvergensi dengan International Financial Reporting
Standards (IFRS), sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih
kompleks dengan banyak menggunakan konsep nilai wajar dan pertimbangan
proesional.
1.4. Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi entitas dalam
pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia. Selama ini di antara entitas sering terjadi perbedaan perlakuanakuntansi untuk transaksi yang sama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri
bagi para pengguna laporan keuangan pada umumnya, khususnya pemegang
saham, dalam mengevaluasi kinerja setiap entitas. Untuk itu dipandang perlu
menyempurnakan pedoman akuntansi yang sudah ada.
1
Bab I
PENDAHULUAN
Bab I: Pendahuluan
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
22/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
2 Bab I: Pendahuluan
1.5. Dalam menghadapi permasalahan tersebut PT. Perkebunan
Nusantara I s/d XIV dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bekerja
sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia berinisiatiuntuk merevisi PedomanAkuntansi BUMN Perkebunan (untuk selanjutnya disebut Pedoman).
tujuan dan ruang lingkup
1.6. Tujuan dari penyusunan Pedoman, antara lain:
1. membantu penyusun dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
agar sesuai dengan tujuannya;2. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan
penyajian laporan keuangan. Keseragaman penyajian sebagaimana diatur
dalam pedoman ini tidak menghalangi setiap entitas untuk menambah
inormasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan;
3. menjadi acuan minimal dalam menyusun laporan keuangan;
4. menjadi reerensi bagi pemerhati akuntansi untuk lebih mengenal tentang
penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
1.7. Ruang lingkup penerapan Pedoman ini adalah sebagai berikut:
1. pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dan
disajikan oleh BUMN Perkebunan;
2. entitas selain BUMN Perkebunan dapat menggunakan Pedoman ini
dalam menyusun laporan keuangan;3. hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pedoman ini wajib mengacu
kepada Standar Akuntansi Keuangan yang terkait.
reFerensi penYusunan
1.8. Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada reerensi yang relevan,
antara lain:
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
23/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
3Bab I: Pendahuluan
c. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.
d. Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.e. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.
g. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.
h. Anggaran Dasar masing-masing entitas.
2. Standar Akuntansi Keuangan.
1.9. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas suatu
perlakuan akuntansi tertentu, maka entitas diwajibkan untuk mengikuti
perlakuan akuntansi yang dipilih dalam Pedoman ini.
ketentuan lain-lain
1.10. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan
ilustrasi dan tidak bersiat mengikat. Entitas dapat mengembangkan metode
pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan
hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman
ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
1.11. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada
transaksi yang umum terjadi.
1.12. Jika terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk
dituangkan dalam buku Pedoman ini, maka hal tersebut agar dikaji sebagai
bahan masukan dalam penyempurnaan Pedoman ini.
1.13. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan usaha perkebunan, Standar Akuntansi Keuangan, ketentuanPemerintah, dan ketentuan lain yang terkait dengan entitas.
1.14. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam
penyajian laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh entitas untuk keperluan
penyajian kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
24/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
4 Bab I: Pendahuluan
1.15. Pedoman ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan
secara umum. Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan
mengikuti Standar Akuntansi Keuangan.
1.16. Laporan keuangan dalam Pedoman ini sesuai dengan pengertian
laporan keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan, meliputi
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
25/266
LAPORAN KEUANGANBUMN PERKEBUNAN
5
karakteristik entitas bumn perkebunan
Kegiatan Operasional
2.1. Entitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan
meliputi:
1. kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, persiapan,
dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta
kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut;
2. kegiatan produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, dan pengolahanhasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi;
3. kegiatan perdagangan, meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam
hasil produksi dan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan
dengan kegiatan usaha;
4. kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan
agrobisnis;5. kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha di bidang
perkebunan.
2.2. Dalam mel akukan usaha di bidang perkebunan, jenis-jenis
kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh entitas meliputi:
1. budidaya tanaman, melalui perkebunan tanaman kelapa sawit, karet,
teh, kopi, tebu, kakao, tembakau, kina, dan lainnya;2. proses produksi, melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan
inti sawit, pabrik raksionasi yaitu pengolahan minyak sawit, pabrik
pengolahan karet, pabrik teh kemasan, pabrik gula, pabrik spirtus/
alkohol, pabrik pengeringan kakao, pengolahan teh dan lainnya;
Bab II
Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
26/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
6 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
3. kegiatan perdagangan, melalui penjualan hasil tanaman dan hasil produksi
ke pasar domestik dan luar negeri baik dilakukan sendiri maupun melalui
Kantor Pemasaran Bersama, serta mengimpor dan memasarkan beberapakomoditas seperti gula putih dan raw sugar;
4. pengembangan usaha di bidang perkebunan, melalui pendirian pabrik
karung goni, pabrik karung plastik, dan lainnya;
5. dalam usaha lain, m i s a l n y a entitas mendirikan rumah sakit, pusat
penelitian, bengkel, dan lainnya.
Bentuk Usaha
2.3. Bentuk usaha entitas adalah perseroan terbatas (persero) yang
dapat memiliki unit usaha, entitas anak, entitas asosiasi, usaha patungan, dan
lainnya.
Kepemilikan
2.4. Entitas dimiliki oleh Negara, baik seluruhnya atau sebagian besar.
ketentuan umum laporan keuangan
Tujuan Laporan Keuangan
2.5. Lap or an keuangan bertujuan memberikan inormasi yang
bermanaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilankeputusan ekonomi, seperti:
1. pemegang saham;
2. karyawan;
3. pemberi pinjaman;
4. pemasok dan kreditur usaha lainnya;
5. pelanggan;
6. regulator; dan
7. masyarakat.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
27/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
7Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.6. Pihak pengguna laporan keuangan entitas mempunyai kepentingan
bersama dalam rangka menilai:
1. usaha perkebunan dan usaha lainnya yang dilakukan entitas dankesinambungan usaha tersebut;
2. kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dalam mengelola entitas.
2.7. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban
manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
2.8. Inormasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan
inormasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai:
1. jumlah dan siat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban entitas;
2. pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah
nilai dan siat ekuitas;
3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam kurun
waktu tertentu (satu periode) dan hubungan antara keduanya;
4. cara entitas mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh
pinjaman dan melunasi pinjaman, dan aktor lainnya yang berpengaruh
pada likuiditasnya;
5. hasil usaha perkebunan dan usaha lainnya yang terkait;
6. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik;
7. keuntungan dan kerugian.
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
2.9. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.
Komponen Laporan Keuangan
2.10. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi komprehensi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
28/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
8 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Bahasa Laporan Keuangan
2.11. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika
laporan keuangan disusun juga selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan
keuangan tersebut harus memuat inormasi dan waktu (tanggal laporan
keuangan dan cakupan periode) yang sama.
2.12. Jika terdapat perbedaan penasiran akibat penerjemahan bahasa,
maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa
Indonesia.
Mata Uang Pelaporan
2.13. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Jika entitas
menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka
mata uang tersebut harus memenuhi kriteria mata uang ungsional.
2.14. Mata uang ungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi
utama dimana entitas beroperasi.
2.15. Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam mata uang
ungsional harus mempertimbangkan indikator mata uang ungsional pada
entitas induk dan entitas anak.
2.16. Entitas harus menggunakan pengaturan kurs di bawah ini, yaitu:
1. pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
2. pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing
dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
3. pos nonmeneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang
asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar
ditentukan.
Kebijakan Akuntansi
2.17. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan
mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
29/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
9Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.18. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau
pengungkapan suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen entitas harusmenetapkan kebijakan akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan
memuat inormasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
2.19. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen entitas harus
memperhatikan:
1. persyaratan dan pedoman dalam PSAK yang mengatur hal-hal yang
serupa dengan masalah terkait;
2. denisi dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan,dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK);
3. pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik
industri yang lazim sepanjang konsisten dengan PSAK dan KDPPLK.
Penyajian Laporan Keuangan
2.20. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang
diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.21. Dalam penyajian pada laporan posisi keuangan, aset diklasikasikan
secara terpisah sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas sebagai
liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
2.22. Entitas mengklasikasikan aset sebagai aset lancar jika:
1. entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk
menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan setelah periode pelaporan; atau
4. kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau
penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12
(dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
2.23. Entitas mengklasikasikan suatu aset sebagai aset tidak lancar jika
tidak memenuhi karakteristik aset lancar seperti yang dijelaskan dalam paragra
2.22 di atas.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
30/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
10 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.24. Entitas mengklasikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek
jika:
1. entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklusoperasi normalnya;
2. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan setelah periode pelaporan;
4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian
liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode
pelaporan.
2.25. Entitas mengklasikasikan suatu liabilitas sebagai liabilitas jangka
panjang jika tidak memenuhi karakteristik liabilitas jangka pendek seperti yang
dijelaskan dalam paragra 2.24 di atas.
2.26. Laporan laba rugi komprehensi menyajikan seluruh pos penghasilan
dan beban yang diakui dalam bentuk satu ormat laporan.
2.27. Perubahan ekuitas disajikan berdasarkan urutan waktu terjadinya.
2.28. Laporan arus kas disajikan berdasarkan klasikasi menurut aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung.
2.29. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis
dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Inormasi dalam catatan atas laporan
keuangan harus berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan,laporan laba rugi komprehensi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus
kas yang siatnya memberikan penjelasan kualitati maupun kuantitati.
2.30. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan
menggunakan kata sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu
jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
2.31. Pada setiap halaman laporan posisi keuangan, laporan laba rugi
komprehensi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus diberi
pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
31/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
11Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan
2.32. Penyajian dan klasikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus konsisten, kecuali:
1. telah terjadi perubahan yang signikan terhadap siat operasi entitas
atau apabila dalam mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara
jelas bahwa penyajian atau pengklasikasian yang lain lebih tepat untuk
digunakan;
2. perubahan tersebut diatur oleh SAK.
2.33. Jika penyajian atau klasikasi pos-pos dalam laporan keuangandiubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasikasi dan alasannya
harus diungkapkan.
Perubahan Akuntansi
Perubahan Kebijakan Akuntansi
2.34. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena:
1. disyaratkan oleh SAK, dimana perubahan kebijakan akuntansi tersebut
diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK.
Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dalam SAK maka harus dilakukan
secara retrospekti;
2. dilakukan secara sukarela oleh manajemen untuk menghasilkan laporan
keuangan yang dapat memberikan inormasi lebih andal dan relevan.
Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospekti.
2.35. Perubahan kebijakan secara retrospekti diterapkan dengan
melakukan penyesuaian terhadap:
1. saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode
sajian paling awal; dan
2. jumlah komparati lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian
seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
2.36. Penerapan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospekti
adalah tidak praktis pada saat entitas tidak dapat menerapkan kebijakan
akuntansi baru setelah melakukan seluruh upaya yang rasional.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
32/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
12 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.37. Penerapan retrospekti atau penyajian kembali retrospekti adalah
tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, jika:
1. dampaknya tidak dapat ditentukan;2. memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode
lalu tersebut;
3. memerlukan estimasi jumlah yang signikan dan tidak mungkin untuk
membedakan secara objekti inormasi mengenai estimasi yang:
a. menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal ketika jumlah
tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan; dan
b. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode lalu dengan
inormasi lain.
2.38. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesik terhadap suatu
periode, maka kebijakan akuntansi baru diterapkan secara prospekti pada awal
periode paling awal ketika menjadi praktis serta membuat penyesuaian saldo
ekuitas yang terpengaruh.
2.39. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulati terhadap
periode lalu, maka inormasi komparati disesuaikan secara prospekti sejak
tanggal praktis paling awal.
Perubahan Estimasi Akuntansi
2.40. Estimasi akuntansi diubah jika terdapat perubahan jumlah tercatat
aset dan liabilitas atau jumlah konsumsi pemanaatan periodik aset yang berasal
dari pengujian status saat ini dan perkiraan manaat masa depan dari aset dan
liabilitas.
2.41. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospekti.
Kesalahan
2.42. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan menyajikan kembali secara
retrospekti:
1. periode sajian komparati yang lalu ketika kesalahan terjadi;2. saldo awal pos yang terkait pada periode sajian paling awal, jika kesalahan
terjadi sebelum periode sajian.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
33/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
13Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.43. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan secara
spesiik terhadap suatu periode, maka entitas menyajikan kembali saldo
pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajiankembali retrospekti adalah praktis.
2.44. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan secara
kumulati, maka entitas menyajikan kembali inormasi komparati untuk
mengoreksi kesalahan secara prospekti dari tanggal praktis paling awal.
Materialitas dan Agregasi2.45. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2.46. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan
keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan
sepanjang memiliki siat dan ungsi yang sejenis.
2.47. Inormasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan,
atau kesalahan dalam mencatat, inormasi tersebut dapat mempengaruhikeputusan yang diambil.
Saling Hapus
2.48. Jumlah aset dan liabilitas yang disajikan tidak boleh disalinghapuskan
dengan liabilitas atau aset lain kecuali sesuai dengan SAK dan saling hapus
tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atauliabilitas.
2.49. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali
pendapatan dan beban yang disajikan secara neto sesuai dengan SAK.
Periode pelaporan
2.50. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahuntakwin.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
34/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
14 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.51. Dalam hal entitas baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan
untuk periode yang lebih pendek dari satu takwin. Selain itu, untuk kepentingan
pihak lainnya, entitas dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakanperiode tahun takwin dan periode eekti, dengan mencantumkan:
1. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan;
2. akta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan laporan
posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat
diperbandingkan.
Informasi Komparaf
2.52. Laporan keuangan harus disajikan secara komparati dengan periode
yang sama pada tahun sebelumnya.
2.53. Inormasi komparati untuk laporan keuangan bersiat narati dan
deskripti dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali
jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
2.54. Laporan keuangan harus disusun secara komparati untuk 2 (dua)
tahun buku terakhir, agar lebih memberikan inormasi yang jelas mengenai
perkembangan keadaan keuangan entitas dari waktu ke waktu.
2.55. Entitas harus menyajikan tambahan laporan posisi keuangan untuk
posisi awal periode komparati yang disajikan, jika:
1. menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospekti;
2. membuat penyajian kembali secara retrospekti akibat koreksi kesalahan;
atau
3. membuat reklasikasi pos-pos dalam laporan keuangan.
Laporan Keuangan Interim
2.56. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap untuk
suatu periode interim yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara triwulanan,
semesteran atau periode lain yang kurang dari satu tahun.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
35/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
15Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.57. Laporan keuangan interim lengkap terdiri dari:
1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi komprehensi;3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan.
2.58. Penyajian laporan keuangan interim triwulanan yang berakhir per
30 September 20X1 adalah sebagai berikut:
Komponen Laporan Keuangan Periode Interim Periode Komparatif
Laporan posisi keuangan
Per
Laporan laba rugi komprehensif
Untuk periode 9 bulan
Untuk periode 3 bulan
Laporan arus kas
Untuk periode 9 bulan
Laporan perubahan ekuitas
Untuk periode 9 bulan
30 September 20X1
1 Jan s/d 30 Sept 20X1
1 Juli s/d 30 Sept 20X1
1 Jan s/d 30 Sept 20X1
1 Jan s/d 30 Sept 20X1
31 Desember 20X0
1 Jan s/d 30 Sept 20X0
1 Juli s/d 30 Sept 20X0
1 Jan s/d 30 Sept 20X0
1 Jan s/d 30 Sept 20X0
Laporan Keuangan Konsolidasian
2.59. Entitas harus mengkonsolidasikan suatu entitas jika mempunyai
pengendalian atas entitas tersebut (entitas anak dan entitas bertujuan
khusus).
2.60. Entitas anak yang bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau
tidak ada hubungannya dengan jenis usaha entitas induk, dan memenuhi syarat
pengendalian, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tetap dimasukkan
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
36/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
16 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Syarat Konsolidasi
2.61. Entitas memiliki pengendalian terhadap suatu entitas jika:
1. memiliki secara langsung dan tidak langsung melalui entitas anak,
lebih dari setengah kekuasaan suara (voting power) entitas.
2. memiliki setengah atau kurang voting powerentitas, jika memenuhi
salah satu dari hal-hal berikut ini:
a. memiliki kekuasaan yang melebihi setengah hak suara (voting right)
sesuai perjanjian dengan investor lain;
b. memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan
operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;c. memiliki kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar
dewan direksi atau dewan komisaris atau organ pengatur setara dan
mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut;
d. memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat
dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan
mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris
atau organ tersebut;
2.62. Entitas mempertimbangkan hak suara potensial dalam menilai
keberadaan pengendalian atas entitas lain.
2.63. Hak suara potensial dapat timbul apabila entitas memiliki waran
saham atau opsi saham, atau instrumen lain yang dapat dikonversikan menjadi
saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberikan potensi bagi entitas untuk
menambah voting powerkepada entitas lain atau mengurangi voting powerdari
pihak lain.
2.64. Entitas menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap
munculnya suatu pengendalian, dengan cara:
1. menguji akta dan keadaan timbulnya hak suara potensial;
2. menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial;
3. menguji perjanjian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individu
maupun kombinasi.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
37/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
17Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.65. Tetapi, entitas tidak mempertimbangkan hal berikut dalam menilai
hak suara potensial, yaitu:
1. menilai maksud manajemen untuk melaksanakan atau mengkonversi haktersebut;
2. menilai kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonversi
hak tersebut.
Prosedur Konsolidasi
2.66. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, entitasmenggabungkan secara satu per satu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis
dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dari laporan keuangan entitas
anak dan entitas bertujuan khusus.
2.67. Entitas harus dapat menyajikan inormasi keuangan dari
kelompok usahanya sebagai entitas ekonomi tunggal dalam laporan keuangan
konsolidasian.
2.68. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan laporan
konsolidasian adalah sebagai berikut:
1. mengeliminasi jumlah tercatat investasi entitas terhadap entitas anak
sebesar porsi entitas atas ekuitas entitas anak;
2. menentukan kepentingan nonpengendali atas laba atau rugi entitas anak
selama periode pelaporan;
3. menentukan secara terpisah kepentingan nonpengendali dan bagian
kepemilikan entitas atas aset neto entitas anak. Kepentingan non
pengendali atas aset neto terdiri dari:
a. jumlah kepentingan nonpengendali pada tanggal kombinasi bisnis
awal;
b. bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak
tanggal kombinasi bisnis awal.
2.69. Untuk tujuan konsolidasian, tanggal laporan keuangan entitasanak harus sama dengan tanggal laporan keuangan entitas. Apabila tanggal
laporan keuangan tersebut berbeda, maka entitas anak harus menyusun laporan
keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan
entitas. Apabila penyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan, laporan
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
38/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
18 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
keuangan konsolidasian per tanggal laporan keuangan entitas masih dapat
dilakukan sepanjang:
1. perbedaan tanggal laporan posisi keuangan tersebut tidak lebih dari 3
(tiga) bulan; dan
2. peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal laporan
posisi keuangan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan konsolidasian.
2.70. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan
kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi yang sejenis antara
entitas dengan entitas anak.
2.71. Kepentingan non pengendali disajikan dalam ekuitas, terpisah dari
ekuitas milik entitas.
Ketentuan Mengenai Pihak-pihak Berelasi
2.72. Laporan keuangan entitas harus berisi pengungkapan bahwa posisi
keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi,
transaksi dan saldo, dan komitmen dengan pihak tersebut.
2.73. Entitas memiliki relasi dengan pemerintah dan entitas lain yang
dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signikan oleh
pemerintah.
Ketentuan Umum Aset Keuangan
Pengertian Aset Keuangan
2.74. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
1. kas;
2. instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, misalnya saham
entitas lain;
3. hak kontraktual, yaitu hak yang timbul dari kesepakatan, baik tertulis
maupun tidak tertulis untuk:
a. menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, misalnya
obligasi yang diterbitkan entitas lain dan piutang usaha;
b. mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau
liabilitas keuangan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi
menguntungkan.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
39/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
19Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
2.75. Aset keuangan dikategorikan sebagai:
1. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/Fair Value Trough Proft
and Loss (FVTPL);2. dimiliki hingga jatuh tempo/Held-to-Maturity(HTM);
3. pinjaman yang diberikan dan Piutang/LoanandReceivable (LR);
4. tersedia untuk dijual/Available-or-sale (AFS).
Kategori Aset Keuangan
FVTPL
2.76. Persyaratan aset keuangan yang diklasikasikan dalam kategori
FVTPL adalah:
1. aset keuangan yang diklasiikasikan untuk tujuan diperdagangkan
(trading); atau
2. aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk
FVTPL (air value option/FVO).
2.77. Syarat aset keuangan yang termasuk kelompok diperdagangkan
adalah:
1. diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali
dalam waktu dekat;
2. merupakan bagian portolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola
dan terdapat bukti mengenai adanya pola untuk mengambil untung dalam
jangka pendek (short term proft taking) yang terkini;
3. derivati.
2.78. Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan
penjualan yang bersiat akti dan berulang, dan umumnya digunakan untuk
tujuan memperoleh laba dari uktuasi harga jangka pendek.
2.79. Persyaratan FVO dapat digunakan untuk menghasilkan inormasi
yang lebih relevan karena untuk mengeliminasi atau mengurangi secara
signikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akantimbul (accounting mismatch).
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
40/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
20 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
HTM
2.80. Persyaratan aset keuangan yang diklasikasikan dalam kategori
HTM adalah:
1. aset keuangan nonderivati dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan
dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan
2. entitas mempunyai intensi positi dan kemampuan untuk memiliki aset
keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
LR
2.81. Syarat aset keuangan diklasikasikan sebagai LR adalah:1. aset keuangan nonderivati dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan;
dan
2. tidak mempunyai kuotasi di pasar akti.
AFS
2.82. Syarat aset keuangan sebagai AFS adalah:
1. aset keuangan nonderivati yang diklasikasikan sebagai tersedia untukdijual;
2. aset keuangan tidak dapat diklasikasikan sebagai FVTPL, HTM atau
LR.
Ringkasan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan
2.83. Ringkasan perlakuan akuntansi untuk setiap kategori aset keuangan
tersaji dalam tabel berikut:
Kategori Jenisinstrumen
Pengakuanawal
Premium,diskontodan biayatransaksi
Laporanposisikeuangan
Dampakperubahannilai wajar
Penurunan danpemulihan nilai
FVTPL Efek ekuitas danutang
Efek diukurpada biayaperolehandikurangi
biayatransaksi
Biaya transaksidiakui sebagaibeban dalamlaporan
laba rugikomprehensif
Nilai wajar Keuntunganatau kerugiandiakui dalamlaba rugi
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
41/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
21Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Kategori Jenisinstrumen
Pengakuanawal
Premium,diskontodan biayatransaksi
Laporanposisikeuangan
Dampakperubahannilai wajar
Penurunan danpemulihan nilai
HTM Efek utang Efek diukur pada biayaperolehan
Diamortisasidengan sukubunga efektifdan diakuisebagaipendapatanbunga
Biayaperolehan
yang telahdiamortisasidengan sukubunga efektif
- Penurunan nilaidiakui sebagaikerugian dalamlaba rugi
Pemulihan nilaidiakui sebagaikeuntungan dalamlaba rugi
Nilai tercatatsetelahpemulihan tidakboleh melebihinilai tercatat
seandainya tidakterjadi penurunannilai pada tanggalpemulihan
tersebut
LR Efek utang Efek diukur pada biayaperolehan
Diamortisasidengan sukubunga efektifdan diakuisebagaipendapatan
bunga
Biayaperolehan
yang telahdiamortisasidengan sukubunga efektif
- Penurunan nilaidiakui sebagaikerugian dalamlaba rugi
Pemulihan nilai
diakui sebagai
keuntungan dalamlaba rugi
Nilai tercatat
setelahpemulihan tidakboleh melebihinilai tercatat
seandainya tidakterjadi penurunannilai pada tanggalpemulihan
tersebut
AFS Efek utang Hargaperolehan
Diamortisasidengansuku bungaefektifdan diakuisebagaipendapatanbunga
Nilai wajar Kenaikan danpenurunandiakui dalampendapatankomprehensiflain
Penurunan nilaidiakui sebagaikerugian dalamlaba rugi
Pemulihan nilai
diakui sebagaikeuntungan dalamlaba rugi
Nilai tercatat
setelahpemulihan tidakboleh melebihinilai tercatat
seandainya tidakterjadi penurunannilai pada tanggalpemulihan
tersebut
Efekekuitas
Hargaperolehan
- Nilai wajar Kenaikan danpenurunandiakui dalampendapatan
komprehensiflain
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
42/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
22 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Kategori Jenisinstrumen
Pengakuanawal
Premium,diskontodan biayatransaksi
Laporanposisikeuangan
Dampakperubahannilai wajar
Penurunan danpemulihan nilai
Instrumenekuitas
yang nilaiwajarnyatidak dapatditentukansecara
andal
Hargaperolehan
- Hargaperolehan
- Penurunan nilaidiakui sebagaikerugian dalamlaba rugi
Tidak ada
pemulihan nilai
Metode Suku Bunga Eekti
2.84. Metode suku bunga eekti adalah metode yang digunakan untuk
menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode
untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.
2.85. Suku bunga eekti adalah suku bunga yang secara tepat
mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan
selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat,
digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto
dari aset keuangan.
2.86. Pada saat menghitung suku bunga eekti, entitas mengestimasi
arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam
instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi
serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa
depan.
Penurunan Nilai
2.87. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objekti
terjadinya peristiwa yang merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas
masa datang (indikasi penurunan nilai).
2.88. Indikasi-indikasi penurunan nilai adalah:
1. Kesulitan keuangan signiikan yang dialami penerbit atau pihak
peminjam;
2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga;
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
43/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
23Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
3. Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin
diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
4. Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit ataumelakukan reorganisasi keuangan lainnya;
5. Hilangnya pasar akti dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan,
misalnya delisting;
6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi
arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat
diidentikasi secara individual, termasuk;
a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok;
b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan
wanprestasi atas aset dalam kelompok.
2.89. Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan
yang signikan yang terdapat indikasi penurunan nilai. Metode pembentukan
candangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan perhitungan
present value dari estimasi arus kas masa depan dibandingkan jumlah
tercatat.
2.90. Uji penurunan nilai dilakukan secara kolekti untuk aset keuangan
yang tidak signikan dan aset keuangan yang signikan tetapi tidak memiliki
indikasi penurunan nilai berdasarkan data kerugian historis.
Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan
2.91. Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa kewajiban
kontraktual:
1. untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain,
misalnya utang usaha; atau
2. untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan
entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas.
2.92. Liabilitas keuangan diklasikasikan dalam kategori diukur pada
harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga eekti (amortized
cost).
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
44/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
24 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Ketentuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan
2.93. Secara umum untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, hal-hal
yang harus diungkapkan antara lain:
1. ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak
terbatas pada:
a. kategorisasi dan dasar pengukuran aset keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan aset keuangan yang
dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan;
2. metode dan teknik penilaian (valuasi) yang digunakan;3. kategorisasi dan nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan;
4. perubahan nilai wajar atas aset keuangan dalam kategori FVTPL;
5. jumlah aset keuangan yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar
belakang perpindahan kategori tersebut;
6. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran
risiko aset keuangan dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada);
7. analisis terhadap aset keuangan berdasarkan karakteristik ekonomi yang sama;dan
8. jumlah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pihak berelasi.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
45/266
25
pengertian dan karakteristik aset
3.1. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dimana manaat ekonomis di masa depan
diperkirakan akan diperoleh oleh entitas.
3.2. Manaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
maupun tidak langsung, atas arus kas dan setara kas. Potensi tersebut dapatberbentuk sesuatu yang produkti dan merupakan bagian dari aktivitas usaha.
Mungkin pula berbentuksesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara
kas atau berbentukkemampuan unt uk mengurangi pengeluaran kas.
3.3. Manaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat
mengalir dengan beberapa cara, misalnya aset dapat:
1. digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang
dan jasa yang dijual oleh entitas;2. dipertukarkan dengan aset lain;
3. digunakan untuk menyelesaikan liabilitas; atau
4. dibagikan kepada para pemilik.
3.4. Pada umumnya, aset memiliki bentuk sik. Namun demikian,
bentuk siktersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh
karena itu, misalnya aset tidak berwujud merupakan aset kalau mendatangkan
manaat ekonomis di masa depan dan dikendalikan oleh entitas.
3.5. Pada umumnya aset dihubungkan dengan hakmenurut hukum,
termasuk hak milik, misalnya piutang dan properti. Namun demikian, eksistensi
aset ditentukan bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan
Bab III
Bab III: Akuntansi Aset
AKUNTANSI ASET
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
46/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
26 Bab III: Akuntansi Aset
kemampuan untukmengendalikan manaat yang diharapkan dari aset
tersebut, misalnya properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (fnance
lease), maka properti tersebut diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barangatau jasa dapat memenuhi denisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan
hukum, misalnya pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan
dapat memenuhi denisi asetjika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut,
maka entitas menikmati manaat yang diperkirakan dari pengetahuan
tersebut.
3.6. Aset berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di
masa lalu. Aset biasanya diperoleh melalui pembelian, tetapi transaksi atauperistiwa lain juga dapat menghasilkan aset, misalnya properti yang diterima
dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan
ekonomi nasional.
3.7. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan
tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya maksud untuk membeli
persediaan tidakdengan sendirinya memenuhi denisi aset.
3.8. Terdapat hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan
timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan.
Apabila entitas melakukan pengeluaran, maka peristiwa ini memberikan
bukti bahwa entitas tersebut memperkirakan manaat ekonomis, tetapi belum
merupakan bukti konklusi bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi
denisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran tidak
mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi denisi aset dan dengan
demikian terdapat kemungkinan untukdiakui dalam laporan posisi keuangan,
misalnya barang atau jasa yang telah diterima melalui donasi memenuhi denisi
aset.
3.9. Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau
tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
3.10. Timbulnya aset kontinjensi biasanya b e r a s a l dari peristiwa tidak
terencana atau tidakdiperkirakan yang menimbulkan kemungkinan arus
masuk manaat ekonomis.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
47/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
27Bab III: Akuntansi Aset
3.11. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena
dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah
terealisasikan. Akan tetapi, apabila realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan,aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.
3.12. Aset kontinjensi harus dikaji ulang secara terus-menerus untuk
memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya
dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima
arus masukmanaat ekonomis, maka diakui sebagai aset dan penghasilan terkait
pada periode timbulnya kepastian tersebut.
3.13. Akan tetapi, apabila yang timbul hanya kemungkinan besar
(bahwa akan memperoleh arus masuk manaat ekonomis), maka
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan tersebut
meliputi uraian singkat mengenai karakteristik aset kontinjensi pada tanggal
laporan posisi keuangan dan, apabila praktis, estimasi dampakkeuangannya.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
48/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
28 Bab III: Akuntansi Aset
aset lanCar
Kas dan Setara KasDefnisi
3.14. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang
asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro.
3.15. Setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek,
dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko
perubahan nilai yang signifkan.
Dasar Pengaturan
3.16. Dasar pengaturan untuk kas dan setara kas antara lain:
1. PSAK 2: Laporan Arus Kas;
2. PSAK 23: Pendapatan;
3. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;4. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
5. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Penjelasan
3.17. Kas dan setara kas merupakan aset keuangan yang diklasikasikan
dalam kategori LR.
3.18. Suatu investasi dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika
segera akan jatuh tempo misalnya dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak
tanggal perolehannya.
3.19. Kas dan setara kas antara lain terdiri dari:
1. kas, baik dalam rupiah maupun mata uang asing;
2. giro pada bank;
3. setoran dalam perjalanan;
4. deposit on call.
3.20. Deposit on calladalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan
syarat pemberitahuan sebelumnya.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
49/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
29Bab III: Akuntansi Aset
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
3.21. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai
nominal.
Penyajian
3.22. Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar.
Pengungkapan
3.23. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
1. rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas;
2. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya;
3. pengungkapan lainnya.
3.24. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam
pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragra 2.93.
Ilustrasi Jurnal
1. Pada saat penerimaan
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan usaha/piutang/pos terkait
2. Pada saat penggunaan
Db. Utang usaha/beban usaha/pos terkait
Kr. Kas dan setara kas
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
50/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
30 Bab III: Akuntansi Aset
Piutang Usaha
Defnisi
3.25. Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang
atau jasa dari kegiatan usaha entitas.
Dasar Pengaturan
3.26. Dasar pengaturan untuk piutang usaha antara lain:
1. PSAK 23: Pendapatan;
2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;
3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Penjelasan
3.27. Piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak lain atas penjualan
barang atau pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuaianggaran dasar.
3.28. Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan
barang atau jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara entitas dan
pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untukmelunasi pembayaran
atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka
waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
3.29. Transaksi piutang usaha, antara lain, memiliki karakteristik sebagai
berikut:
1. adanya penyerahan barang ataujasa;
2. persetujuan atau kesepakatan berutang;
3. jangka waktu tertentu.
3.30. Piutang usaha antara lain berasal dari penjualan produk atau jasa
dari aktivitas utama entitas.
3.31. Piutang usaha merupakan aset keuangan yang diklasikasikan dalam
kategori LR.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
51/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
31Bab III: Akuntansi Aset
3.32. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang
mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragra 2.89
2.90.
3.33. Cadangan penurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang tidak
tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian
piutang.
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
Pengakuan dan pengukuran awal
3.34. Piutang usaha diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli
sesuai dengan perjanjian penjualan barang.
1. FOB shipping pointdiakui pada saat barang diterima entitas pengiriman
untuk diserahkan kepada pembeli;
2. FOB destination diakui pada saat barang diterima pembeli.
Pengukuran selanjutnya
3.35. Piutang usaha berkurang pada saat pembayaran diterima atau
dihapuskan.
3.36. Penurunan nilai piutang usaha diakui sebagai kerugian pada periode
terjadinya.
3.37. Pemulihan nilai piutang usaha diakui sebagai keuntungan pada
periode terjadinya.
3.38. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan
melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain.
3.39. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka
diakui sebagai pendapatan nonusaha.
Penyajian
3.40. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
52/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
32 Bab III: Akuntansi Aset
Pengungkapan
3.41. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
1. rincian jenis dan jumlah piutang;
2. jumlah piutang dengan pihak-pihak berelasi;
3. metode pembentukan dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai
piutang;
4. jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank;
5. pengungkapan lainnya.
3.42. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam
pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragara 2.93.
Ilustrasi Jurnal
1. Pada saat penjualan barang/jasa
Db. Piutang usaha
Kr. Penjualan ekspor/lokal
2. Pada saat menerima pembayaran
Db. Kas dan setara kas
Kr. Piutang yang terkait
3. Pada saat terjadi penurunan nilai:
Db. Beban penurunan nilai piutang
Kr. Akumulasi penurunan nilai piutang
4. Pada saat hapus bukuDb. Akumulasi cadangan penurunan nilai piutang
Db. Beban penghapusan piutang
Kr. Piutang usaha
5. Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan nonusaha
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
53/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
33Bab III: Akuntansi Aset
Piutang Lain-lain
Defnisi
3.43. Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas,
barang atau jasa dari kegiatan diluar kegiatan usaha entitas.
Dasar Pengaturan
3.44. Dasar pengaturan untuk piutang lain-lain antara lain:
1. PSAK 23: Pendapatan;
2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;
3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Penjelasan
3.45. Piutang lain-lain adalah piutang selain dari kegiatan usaha atau
piutang selain piutang usaha.
3.46. Piutang lain-lain merupakan hak yang muncul dari penyerahan
barang atau jasa diluar kegiatan usaha entitas,berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara entitas dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut
untukmelunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya
atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
3.47. Piutang lain-lain antara lain berasal dari pemberian pinjamankepada
pihak lain, seperti karyawan.
3.48. Piutang lain-lain merupakan aset keuangan yang diklasikasikan
dalam kategori LR.
3.49. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang
mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragra 2.89
2.90.
3.50. Cadangan penurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang
tidak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai
bagian piutang.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
54/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
34 Bab III: Akuntansi Aset
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan pengukuran awal
3.51. Piutang lain-lain diakui pada saat aset, misalnya kas, diserahkan
kepada pihaklain.
Pengukuran selanjutnya
3.52. Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau
dihapuskan.
3.53. Penurunan nilai piutang lain-lain diakui sebagai kerugian pada
periode terjadinya.
3.54. Pemulihan nilai piutang lain-lain diakui sebagai keuntungan pada
periode terjadinya.
3.55. Piutang lain-lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan
melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain.
3.56. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka
diakui sebagai pendapatan nonusaha.
Penyajian
3.57. Piutang lain-lain disajikan dalam kelompok aset lancar.
Pengungkapan
3.58. Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:
1. rincian jenis dan jumlah piutang;
2. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang berelasi;
3. metode pembentukan dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilaipiutang yang dibentuk;
4. pengungkapan lainnya.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
55/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
35Bab III: Akuntansi Aset
3.59. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam
pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragra
2.93.
Ilustrasi Jurnal
1. Pada saat pengakuan awal
Db. Piutang lain-lain
Kr. Kas dan setara kas
2. Pada saat menerima pembayaranDb. Kas dan setara kas
Kr. Piutang lain-lain
3. Pada saat terjadi penurunan nilai
Db. Beban penurunan nilai piutang
Kr. Akumulasi penurunan nilai piutang
4. Pada saat hapus bukuDb. Akumulasi penurunan nilai piutang
Db. Beban penghapusan piutang
Kr. Piutang lain-lain
5. Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan nonusaha
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
56/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
36 Bab III: Akuntansi Aset
Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek
Defnisi
3.60. Piutang antar badan hukum jangka pendek adalah piutang yang
timbul sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak-pihak yang berelasi,
selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan
dalam satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan yang diselesaikan
dengan menggunakan kas atau aset keuangan lainnya.
3.61. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas lain yang terkait
dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan.
3.62. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa
atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas
apakah ada harga yang dibebankan.
Dasar Pengaturan
3.63. Dasar pengaturan untuk piutang antar badan hukum jangka pendekantara lain:
1. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang berelasi;
2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;
3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Penjelasan
3.64. Pihak-pihak berelasi yang dimaksud adalah hubungan antar
entitas BUMN perkebunan.
3.65. Piutang antar badan hukum jangka pendek mencakup piutang yang
timbul dari transaksi nonusaha antara entitas dengan entitas lain, entitas
anak, dan entitas asosiasinya yang berelasi, dimana akan diselesaikan dalam
satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk piutang
yang timbul dari transaksi usaha, termasuk dalam bagian piutang usaha.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
57/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
37Bab III: Akuntansi Aset
3.66. Piutang antar badan hukum terdiri dari antara lain:
1. piutang yang berasal dari transaksi di luar usaha melalui rekening
antar badan hukum yang dilakukan pelunasan piutang secara reguler,misalnya piutang atas pengobatan dan biaya rumah sakit untuk karyawan.
Penyelesaian atas piutang tersebut dapat berupa kas atau aset nonkeuangan
lainnya;
2. piutang yang berupa modal kerja.
3.67. Piutang antar badan hukum jangka pendek termasuk aset keuangan
yang diklasikasikan dalam kategori LR.
3.68. Untuk piutang antar badan hukum yang akan dilakukan pelunasan
secara reguler, tidak perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan
cadangan kerugian penurunan nilai piutang.
3.69. Untuk piutang antar badan hukum yang berupa modal kerja
perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan cadangan kerugian
penurunan nilai piutang. Metode untuk menentukan cadangan kerugian
penurunan nilai piutang adalah secara individual.
3.70. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang
mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragra 2.892.90.
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
Pengakuan danpengukuran awal
3.71. Piutang antar badan hukum jangka pendek diakui pada saat
penyerahan aset sebesar jumlah yang diserahkan.
Pengukuran selanjutnya
3.72. Untuk piutang modal kerja, biaya transaksi (jika ada amortisasi atas
premium, diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dengan piutang tersebut) diamortisasi dengan suku bunga eekti.
3.73. Penurunan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui
sebagai kerugian pada periode terjadinya.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
58/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
38 Bab III: Akuntansi Aset
3.74. Pemulihan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui
sebagai keuntungan pada periode terjadinya.
3.75. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka
diakui sebagai pendapatan nonusaha.
3.76. Piutang antar badan hukum dihentikan pengakuannya pada saat
diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset
lain.
Penyajian
3.77. Piutang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam kelompok
aset lancar.
Pengungkapan
3.78. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
1. rincian piutang antar badan hukum jangka pendek berdasarkan jenis,umur dan jumlah;
2. kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria
pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan;
3. nama entitas sebagai debitur (yang dikendalikan bersama oleh pemerintah)
dan siat hubungannya dengan entitas;
4. siat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signikan;
5. untuk transaksi yang signikan secara kolekti;
6. indikasi kuantitati atau kualitati luasnya transaksi;
7. pengungkapan lainnya.
3.79. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam
pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragra 2.93.
Ilustrasi Jurnal
1. Pada saat pengakuan awalDb. Piutang antar badan hukum jangka pendek
Kr. Kas dan setara kas
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
59/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
39Bab III: Akuntansi Aset
2. Pada saat penyelesaian
Db. Kas dan setara kas
Kr. Piutang antar badan hukum jangka pendek
3. Pada saat terjadi penurunan nilai
Db. Beban kerugian penurunan nilai piutang
Kr. Akumulasi kerugian penurunan nilai piutang
4. Pada saat hapus buku
Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai piutang
Db. Beban penghapusan piutang
Kr. Piutang antar badan hukum jangka pendek
5. Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka
pendek yang telah dihapusbukukan
Db. Kas dan setara kas
Kr. Pendapatan nonusaha
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
60/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
40 Bab III: Akuntansi Aset
Investasi Jangka Pendek
Defnisi
3.80. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama satu tahun atau kurang,
yang berbentuk aset keuangan.
3.81. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank.
Dasar Pengaturan
3.82. Dasar pengaturan untuk investasi jangka pendek antara lain:
1. PSAK 23: Pendapatan;
2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;
3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
Penjelasan
3.83. Investasi jangka pendek adalah penanaman dana yang berisiko
atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan yang
diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah
periode pelaporan.
3.84. Investasi jangka pendek yang dimaksud adalah penempatan dana
di bank dan surat berharga (eek), antara lain dalam bentuk:1. penempatan dana di bank, misalnya deposito berjangka yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan;
2. penempatan dana pada eek utang, misalnya obligasi, yang akanjatuh
tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan;
3. penempatan dana pada eek ekuitas, misalnya saham, yang bersiat
jangka pendek.
3.85. Investasi jangka pendek merupakan aset keuangan yang dikategorikanmenjadi:
1. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL);
2. investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM);
3. tersedia untuk dijual (AFS);
4. pinjaman yang diberikan dan piutang (LR).
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
61/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
41Bab III: Akuntansi Aset
3.86. Jenis investasi jangka pendek dengan kategori aset keuangan
ditunjukkan dalam matrik berikut ini:
No Jenis Investasi Jangka Pendek FVTPL HTM AFS LR
1.
2.
3.
Deposito berjangka
Obligasi
Saham
-
-
-
-
-
-
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
Pengakuan dan pengukuran awal
3.87. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui
pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.
3.88. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di surat berharga/
eek diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar biaya perolehan.
3.89. Biaya transaksi kategori FVTPL diakui sebagai beban periode
berjalan.
3.90. Biaya transaksi kategori AFS, LR, dan HTM diakui sebagai penambah
biaya perolehan.
Pengukuran selanjutnya
3.91. Investasi jangka pendek dalam kategori FVTPL dan AFS diukur pada
nilai wajar.
3.92. Investasi jangka pendek dalam kategori HTM dan LR diukur pada
biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga eekti
(lihat paragra 2.85).
Perubahan nilai wajar
3.93. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori FVTPL, kenaikan atau
penurunan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
62/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
42 Bab III: Akuntansi Aset
3.94. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori AFS, kenaikan dan
penurunan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensi lain.
Penurunan nilai
3.95. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori AFS, HTM dan LR,
penurunan nilai diakui sebagai kerugian.
Pemulihan nilai
3.96. Untuk investasi jangka pendek dengan kategori AFS, HTM dan LR,
pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan.
3.97. Jumlah pemulihan nilai tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah
tercatat pada saat pemulihan melebihi jumlah yang seharusnya jika tidak terjadi
penurunan nilai.
Pendapatan Investasi
3.98. Pendapatan bunga, dividen, keuntungan atau kerugian akibat
investasi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dan beban nonusaha.
Penghentian Pengakuan
3.99. Investasi jangka pendek dihentikan pengakuannya pada saat
dilepaskan misalnya dijual atau jatuh tempo.
3.100. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan invetasi jangka pendek
diakui dalam laba rugi.
Penyajian
3.101. Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar.
7/30/2019 Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN - 05122011
63/266
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
43Bab III: Akuntansi Aset
Pengungkapan
3.102. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
1. cakupan dan siat instrumen keuangan, termasuk syarat dan kondisi
signikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus
kas di masa mendatang;
2. kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria
pengakuan dan pengukuran;
3. apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau
penyelesaian;
4. nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang dijadikan agunan;5. nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang termasuk bagian
diperdagangkan;
6. alasan reklasikasi, jika melakukan reklasifkasi;
7. item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian
akibat investasi jangka pendek;
8. siat dan jumlah kerugian penurunan nilai.
3.103. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam
pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragra 2.93.
Ilustrasi Jurnal
Kategori FVTPL
1. Pada saat perolehan
Db. Investa