1 LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker Ditjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925, email : [email protected], Website: www.akreditasi.or.id
38
Embed
Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - lemsar.net · Instrumen akreditasi LPK yang diperbarui ini mempertimbangkan tuntutan ... Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Pedoman AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR : KEP.09/LA-LPK/XI/2013
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Menimbang : a. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor
KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga
pelatihan kerja, sehingga perlu disempurnakan;
b. Pedoman akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b diatas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja dengan Keputusan Ketua LA-LPK, guna memastikan
bahwa proses akreditasi LPK dapat berjalan sesuai dengan kerangka
pelatihan bermutu Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4637);
6. Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-
225/MEN/2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER.
17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : KEP.
638 tahun 2012 tentang Pengurus Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja 2012 - 1015;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Nomor KEP.94/LATTAS/VII/2013 tentang pencabutan atas Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri Nomor : KEP.157/DPPTKDN/XII/2004 tentang Pedoman
Pembentukan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor
KEP.08/LA-LPK/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan acuan dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
4
KETIGA : Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana terlampir,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja Nomer KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2013
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
DIDIK P. SUMBODO, SE, S.Psi, MM
Ketua
Tembusan :
1. Dirjen Binalattas Kemenakertrans;
2. Direktur Bina Lemsarlatker Kemenakertrans;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia;
4. Ketua KA-LPK seluruh Indonesia;
5. Arsip.
5
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Pedoman AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
a. Latar Belakang 9b. Tujuan 10c. Ruang Lingkup 10d. Acuan Normatif 11e. Istilah dan Definisi 11
BAB II STANDAR AKREDITASI 14
a. Standar Satu : Kompetensi Kerja 14b. Standar Dua : Kurikulum 14c. Standar Tiga : Materi pelatihan 14d. Standar Empat : Manajemen/Tata KeIola LPK 15e. Standar Lima : Instruktur dan Tenaga Pelatihan 15f. Standar Enam : Sarana dan prasarana 15g. Standar Tujuh : Administrasi Keuangan 16h. Standar Delapan : Asesmen 16
BAB III PERSYARATAN, PROSES, DAN MEKANISME AKREDITASI 17
a. Persyaratan Permohonan Akreditasi 17b. Proses Akreditasi 17c. Mekanisme Akreditasi 18
kerahasiaan informasi, serta adil dalam penilaian.
b. Asesor akreditasi menjunjung tinggi prinsip dan tujuan dasar akreditasi
yaitu untuk membantu meningkatkan standar kualitas tatakelola LPK agar
dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi.
c. Asesor akreditasi menjunjung tinggi perilaku patut dan baik dalam proses
akreditasi LPK antara lain menghargai dan menghormati setiap pribadi,
menjadi pendengar yang baik, terbuka terhadap ide baru, bijaksana, serta
bersikap sopan.
d. Asesor akreditasi menjunjung tinggi sikap kerja profesional, memiliki dan
menunjukkan kemampuan akreditasi yang baik, serta memiliki tanggung
jawab terhadap hasil kerja kepada LA-LPK/ KA-LPK serta kepada LPK.
f. Kategori Akreditasi
Kategori atau status akreditasi terdiri dari Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi;
1. Terakreditasi, yaitu suatu LPK memenuhi seluruh syarat untuk diakreditasi dalam
menyampaikan pelatihan berbasis kualifikasi KKNI atau SKKNI atau standar
kompetensi internasional atau standar kompetensi khusus.
2. Tidak terakreditasi, yaitu suatu LPK tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat
untuk diakreditasi dalam menyampaikan program, baik yang terkait dengan
kualifikasi KKNI atau SKKNI, atau kompetensi khusus lain yang diakui.
g. Masa Berlaku Akreditasi
Masa berlaku status akreditasi LPK ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Masa berlaku status akreditasi adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat
mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi ulang, sekurang-kurangnya
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya/ status akreditasi.
2. Apabila masa status akreditasinya sudah berakhir namun LPK yang bersangkutan
belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi maka status akreditasinya
dinyatakan berakhir.
3. LPK yang masa berlaku status akreditasinya sudah berakhir dan telah mengajukan
permohonan untuk diakreditasi tetapi belum dilakukan proses akreditasi oleh LA-
LPK maka status akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku.
4. LPK yang tertunda akreditasinya karena telah melebihi batas waktu proses
akreditasi yang disediakan (maksimal 1 tahun) belum juga melengkapi
persayaratan yang ditentukan oleh LA-LPK maka harus mengajukan permohonan
ulang proses akreditasinya.
h. Banding
Ketentuan dan tatacara banding LPK terhadap LA-LPK adalah sebagai berikut:
1. LA-LPK melayani permohonan banding yang diajukan oleh LPK terhadap
keputusan LA-LPK setelah melalui proses verifikasi oleh KA-LPK.
2. Hasil keputusan banding yang ditetapkan oleh LA-LPK bersifat final dan
mengikat.
3. Dalam menangani banding, LA-LPK melakukan hal-hal berikut:
a. Melakukan penyelidikan terhadap permohonan banding yang diajukan LPK;
b. Mempertimbangkan masukan hasil verifikasi dan saran KA-LPK;
c. Menetapkan keputusan banding melalui rapat pleno LA-LPK;
d. Memberitahu keputusan akhir yang diambil LA-LPK kepada LPK;
e. Melakukan upaya tindak lanjut bilamana diperlukan;
f. Mendokumentasi permohonan banding, keputusan akhir, dan tindak lanjut.
i. Surveilan
Surveilan dilakukan terhadap LPK yang telah terakreditasi sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) masa berlaku akreditasi. Tujuan surveilan adalah untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa status terakreditasi tetap dipelihara dan dipertahankan secara
konsisten sesuai dengan standar akreditasi.
Surveilan dilakukan dengan visitasi lapangan selama satu atau dua hari mengacu pada
Bab II b (Proses Akreditasi) butir 3 dan 4. Tim Asesor melaporkan hasil visitasi lapangan
kepada KA-LPK atau kepada LA-LPK. Status akreditasi dapat dicabut bila LPK tidak
konsisten menerapkan standar akreditasi dan tidak melakukan tindak perbaikan dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan surveilan.
j. Penghargaan (AWARD)
Penghargaan (AWARD) diberikan oleh LA-LPK sebagai bentuk penghargaan LA-LPK
kepada LPK yang telah dengan sungguh-sungguh menjaga dan melakukan perbaikan
standar kualitas tatakelola LPK secara terus menerus.
Kriteria untuk menentukan LPK masuk dalam kategori tingkatan perbaikan standar
kualitas manajemen, ditetapkan kemudian oleh LA-LPK sesuai dengan standar
perbaikan mutu dalam kerangka Malcomb Baldrige Performance Exellen pada kategori
pendidikan atau kriteria lainnya.
k. Tindakan Perbaikan
LPK seharusnya melakukan tindakan perbaikan atas hasil dan rekomendasi akreditasi
oleh LA-LPK dan KA-LPK. Tindakan perbaikan LPK mencakupi aspek-aspek berikut:
1. LPK menetapkan prosedur untuk identifikasi dan menangani ketidaksesuaian
antara standar yang dipersyaratkan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. LPK harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab dan mencegah
terulangnya ketidaksesuaian tersebut dan melaksanakan tindakan perbaikan.
3. Tindakan perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian;
b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
c. Memperbaiki ketidaksesuaian;
d. Memastikan ketidaksesuaian tidak terulang;
4. Pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan sebagai berikut;
a. Merekam hasil tindakan yang diambil;
b. Meninjau efektivitas tindakan korektif.
BAB V
PENUTUP
Demikian Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LPK ini. LA-LPK menggariskan bahwa
pedoman pelaksanaan akreditasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber informasi
yang jelas dan lengkap dalam proses akreditasi bagi pihak-pihak terkait seperti KA-LPK,
Asesor, Pembina LPK, Dinas tenaga kerja daerah dan terutama bagi LPK.
Bilamana dalam pelaksanaan proses akreditasi terdapat hal-hal yang belum diatur
ataupun belum jelas tertuang pada pedoman akreditasi ini, KA-LPK, Asesor LPK, pihak terkait
lainnya yang terlibat dalam proses akreditasi, dapat mengajukan permohonan penjelasan
kepada LA-LPK. Permohonan penjelasan dapat dialamatkan kepada KA-LPK maupun
langsung ke sekretariat LA-LPK di Jakarta.
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Instrumen AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
1. Kolom sebelah kiri berisi kriteria yang terkait dengan masing-masing kedelapan standar.
Kolom Bukti/ Panduan Evaluasi mengidentifikasikan bukti yang harus disediakan oleh
lembaga pelatihan kerja.
2. Pernyataan yang diberi garis bawah (warna biru) menunjukkan hal yang harus anda
kumpulkan. Akan tetapi, hal tersebut dapat dalam berbagai format penggunaan. Tidak
ada ketentuan penggunaan format tertentu untuk dokumen yang diminta
3. Pada kolom bukti berilah penjelasan ringkas dari dokumen yanga Anda sediakan, seperti
nomer petunjuk dokumen pendukung, atau keterangan lainnya yang dianggap perlu.
4. Tidak menjadi masalah jika anda tidak memiliki dokumen untuk semua area. Area-area
ini akan didiskusikan dengan anda oleh tim asesmen akreditasi selama kunjungan
lapangan.
5. Anda dapat menggunakan dokumen yang sama untuk lebih dari 1 kriteria. Buatlah
catatan untuk nomor dokumen sehingga tim asesmen akreditasi akan mengetahui
dimana mencarinya.
6. Akreditasi akan berdasarkan pada lebih dari hanya dokumen-dokumen saja. Tim
Asesmen akan melakukan kunjungan lapangan untuk memerikasa fasilitas dan
perlengkapan dan melakukan interview dengan staf kunci, peserta, dan pemangku
kepentingan. Selama kunjungan lapangan Tim Asesmen akan mencari dan memverifikasi
bukti dokumen yang sesungguhnya diterapkan pada LPK anda
7. Sangatlah penting untuk melengkapi formulir permohonan ini karena hal ini akan
dijadikan rujukan pada ceklis yang dimiliki asesor akreditasi. Ceklis tersebut memberikan
informasi yang lebih mengenai standar pendokumentasian yang disyaratkan.
Ceklis Akreditasi LPK
LPK harus mengisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum proses akreditasi. Periksalahapakah seluruh detail telah diisi dan dilengkapi, buatlah rujukan langsung pada kolom bukti dokumen/informasi untuk mendukung bukti (biasanya tertulis) dan lampirkan dokumen-dokumen utamanya.
1. Standar Satu: Kompetensi Kerja
1 1.1 KRITERIA: Program pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi industri dan/ atau StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh KEMENAKERTRANS; atau standarkompetensi lainnya (khusus atau internasional) yang sesuai dengan kebijakan LA-LPK.
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
1 Memiliki kurikulum dan lesson plan pelatihan
2 Kurikulum memetakan unit kompetensi danadanya kesesuaian antara hasil akhir pelatihandengan unit kompetensi
3 Memiliki surat pernyataan dari pemangkukepentingan yang menyatakan bahwakurikulum telah sesuai dengan kebutuhan
4 Memiliki surat pernyataan dari perusahaanbahwa akan menggunakan para lulusan
2. Standar Dua: Struktur Kurikulum
2 2.1 KRITERIA: Kurikulum disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan memuat hasilakhir pelatihan (outcome/ kompetensi/KUK)
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
5 Kurikulum disusun berdasarkan unitkompetensi
6 Kurikulum memuat hasil akhir pelatihan(outcome/ kompetensi/KUK)
7 Menggunakan metode pelatihan yang sesuai
8 Menggunakan asesmen pelatihan yang sesuai
9 Materi dan sumber pelatihan mengacu padaunit kompetensi
10 Memiliki salinan sertifikat peserta pelatihanyang telah lulus
11 Asesmen yang digunakan mengacu pada unitkompetensi
12 Memiliki bukti tempat bekerjanya paralulusan
2 2.2 KRITERIA: Waktu pelatihan dan jumlah siswa sesuai dengan hasil akhir (outcome/ KUK) pelatihan yangberdasarkan standar kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
13 Menuliskan waktu pelatihan
14 Menuliskan jumlah maksimum siswa untuksetiap program / kelas
15 Dapat menunjukkan sarana dan prasaranasesuai dengan jumlah maksimum siswa untuksetiap program / kelas
2 2.3 KRITERIA: Kurikulum ditinjau ulang dan dimonitor secara teratur untuk memastikan kesesuaiannyadengan unit kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
16 Dapat menunjukkan instrumen yangdigunakan untuk meninjau ulang suatukurikulum.
17 Dapat menunjukkan laporan tentang tinjauulang kurikulum.
18 Memiliki bukti bahwa perubahan kurikulumberdasarkan kegiatan tinjau ulang kurikulum(misalnya catatan, buku log)
19 Memiliki jadwal mengenai tinjau ulangkurikulum
20 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangtinjau ulang kurikulum
21 Memiliki prosedur tentang tinjau ulangkurikulum
22 Dapat menunjukkan catatan perbaikankurikulum yang berkesinambungan
2 2.4 KRITERIA: LPK memiliki kerja sama dengan pemangku kepentingan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
23 Memiliki surat keterangan kerja sama antaraLPK dengan pemerintahan, tempat kerja ataupemangku kepentingan lainnya.
24 Memiliki prosedur tertulis dengan mitra LPK
2 2.5 KRITERIA: LPK memiliki prosedur tertulis untuk mengembangkan kurikulum
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
25 Memiliki prosedur tertulis untukmengembangkan kurikulum
26 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangpengembangan kurikulum
27 Memiliki catatan tentang pengembangankurikulum
28 Memiliki prosedur tertulis untuk industritentang pengembangan kurikulum
3. Standar Tiga: Materi Pelatihan
3 3.1 KRITERIA: Materi pelatihan sesuai dengan hasil akhir (outcome) pelatihan yang sesuai dengan unitkompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
29 Memiliki prosedur tertulis tentangpengembangan materi pelatihan
30 Memiliki materi pelatihan
31 Memiliki materi pelatihan sesuai dengan unitkompetensi
32 Materi pelatihan tertulis di dalam kurikulum
33 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangpembuatan materi pelatihan
3 3.2 KRITERIA: Pengembangan materi pelatihan dimonitor dan dievaluasi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
34 Memiliki instrumen untuk mengevaluasikesesuaian materi pelatihan dengan unitkompetensi.
35 Memiliki prosedur tertulis tentang evaluasimateri pelatihan
36 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangevaluasi materi pelatihan
37 Memiliki laporan evaluasi materi pelatihan
38 Memiliki bukti dari tindakan yang diambilsebagai hasil dari evaluasi materi pelatihan
4. Standar Empat: Manajemen LPK
4 4.1 KRITERIA: LPK memiliki tata kelola yang mendukung operasional
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
39 Dapat menunjukkan surat ijinpenyelenggaraan LPK dengan instansi terkait
40 Memiliki organisasi dan mekanisme kerjaLPK
41 Memiliki prosedur operasional tatakelolaLPK, kegiatan pelatihan, dan penilaian.
4 4.2 KRITERIA: LPK menerapkan perencanaan yang konsisten dengan operasional yang terkini
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
42 Memiliki pernyataan visi dan misi
43 Memiliki prosedur tertulis untuk merancangperencanaan jangka pendek, menengah danpanjang.
44 Memiliki rencana jangka pendek
45 Memiliki target untuk jumlah siswa yangmendaftar dan yang lulus sesuai dengankualifikasi yang telah ditentukan.
46 Memiliki rencana jangka menengah
47 Memiliki rencana jangka panjang
4 4.3 KRITERIA: LPK memiliki struktur organisasi dan diskripsi jabatan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
48 Memiliki struktur organisasi
49 Memiliki diskripsi jabatan untuk setiap posisi
4 4.4 KRITERIA: LPK melakukan pelatihan berbasis kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
50 Memiliki prosedur tertulis tentang pelatihanyang bermutu untuk setiap jurusan
51 Memiliki prosedur tertulis tentang kegiatanpelatihan mulai dari pendaftaran hinggamenyelesaikan pelatihan dan memperolehsertifikat
52 Memiliki peraturan tertulis untuk semuaaspek dari pelatihan dan asesmen
53 Memiliki bukti proses monitoring danevaluasi pelatihan
54 Memiliki fasilitas untuk siswa/ staf laki-lakidan perempuan, seperti ruang sholat, peranserta tanggung jawab mereka, dan memilikicatatan tertulis mengenai pengaturankemitraan berdasarkan jenis kelamin
55 Memiliki aturan tertulis tentang kode etikpelatih dan asesor
56 Memiliki format monitoring dan evaluasi.
57 Memiliki salinan laporan evaluasi
58 Memiliki bukti adanya tindak lajut dari hasilevaluasi
4 4.53 KRITERIA: LPK memiliki sistem untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh aspek operasionalnya danmenindak lanjuti hasil evaluasi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
60 Memiliki prosedur tertulis untukmengevaluasi seluruh aspek operasional LPK
61 Memiliki laporan internal audit/ evaluasi
62 Dapat menunjukkan laporan umpan balikdari evaluasi
63 Memiliki prosedur tertulis untukmelaksanakan audit internal yang sesuaidengan standard
64 Memiliki prosedur perubahan laporan auditatau evaluasi
65 Dapat menunjukkan notulen rapat timevaluasi
5. Standar Lima: Pelatih/ Instrukktur dan Tenaga Pelatihan
5 5.1 KRITERIA: Staf pelatih/ instruktur dan tenaga pelatihan pelatihan dan asesor memiliki kualifikasi yangtepat untuk setiap pelatihan yang diajarkan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
66 Dapat menunjukkan daftar riwayat hiduppelatih/ asesor
67 Dapat menunjukkan bukti kesesuaiankualifikasi dan pengalaman pelatih
68 Memiliki deskripsi posisi untuk pelatih/asesor
69 Memiliki prosedur tertulis untuk merekrutdan memilih pelatih
70 Dapat menunjukkan iklan untuk karyawan
71 Dapat menunjukkan rencana dan prosedurpengembangan profesi
5 5.2 KRITERIA: Staf administrasi dan pendukung memiliki kualifikasi yang tepat dengan cakupan kerjanya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
72 Dapat menunjukkan bukti kesesuaiankualifikasi dan pengalaman staf administrasidan staf pendukung
73 Dapat menunjukkan daftar riwayat hidup stafadministrasi dan staf pendukung.
74 Memiliki deskripsi posisi untuk stafadministrasi dan staf pendukung.
75 Memiliki prosedur tertulis untuk merekrutdan memilih staf administrasi dan stafpendukung.
76 Dapat menunjukkan rencana dan prosedurpengembangan profesi staf administrasi danstaf pendukung
6. Standar Enam: Sarana dan Prasarana
6 6.1 KRITERIA: LPK memiliki sarana dan prasarana untuk mencapai unit kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
77 Dapat menunjukkan ruang kelas,tempatworkshop praktek/ bengkel dan ruangadministrasi
78 Dapat menunjukkan perjanjian tertulis daripemilik bangunan untuk menggunakan ruangkelas, workshop praktek/ bengkel dan ruangadministrasi.
79 Memiliki catatan tertulis yang menghubunganinventaris peralatan dengan unit kompetensi
80 Memiliki bukti peralatan, perlengkapan danarea workshop/ bengkel telah sesuai denganprosedur keselamatan bagi staff, siswa danpengunjung serta adanya pemeriksaankeselamatan secara teratur.
81 Memiliki bukti peralatan dan perlengkapandipelihara secara teratur dan dirawat agartetap berfungsi dengan baik.
7. Standar Tujuh: Administrasi Keuangan
7 7.1 KRITERIA: LPK memiliki dana untuk mendukung operasionalnya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
82 Dapat menunjukkan catatan tentang sumberpendanaan
83 Dapat menunjukkan catatan pengeluaranoperasional
7 7.2 KRITERIA: LPK memiliki catatan pendanaan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
84 Dapat menunjukkan catatan pendanaan
85 Dapat menunjukkan perhitungan prosentasidana yang diterima dari berbagai sumber
86 Dapat menunjukkan prosedur yang akanditempuh untuk memperoleh cadangan dalambidang keuangan
87 Memiliki tata kelola untuk menutupi resikoyang berhubungan dengan dana potensial
7 7.3 KRITERIA: LPK memiliki anggaran tahunannya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
88 Memiliki catatan tertulis tentang pemasukandan pengeluaran untuk setiap tahunnya(misalnya dalam arus kas)
89 Dapat menunjukkan prosedur apabila adaperbedaan yang substansial antara kenyataandengan anggaran.
90 Memiliki anggaran untuk setiap program
91 Memiliki laporan keuangan (misalnya neracadan lap laba-rugi)
92 Dapat menunjukkan adanya kegiatan auditkeuangan tahunan
93 Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.
7 7.4 KRITERIA: LPK melindungi biaya yang telah diterima dimuka
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
94 Memiliki sistem perlindungan penerimaanyang telah diterima dimuka
95 Memiliki catatan penerimaan yang telahditerima dimuka
96 Memiliki sistem pengembalian penerimaanyang telah diterima dimuka
97 Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.
8. Standar Delapan: Asesmen
8 8.1 KRITERIA: LPK memiliki peralatan asesmen yang valid, dapat diandalkan, adil dan fleksibel
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
98 Memilki sistem pengembangan asesmen
99 Memiliki materi asesmen untuk setiapprogram
100 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangvalidasi asesmen
101 Dapat menunjukkan contoh hasil asesmenpeserta
8 8.2 KRITERIA: LPK memiliki asesmen yang sesuai dengan unit kompetensi SKKNI
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
102 Dapat menunjukkan hasil asesmen sesuaidengan unit kompetensi SKKNI
103 Memiliki prosedur untuk menangani keluhandan perselisihan yang berhubungan dengankeputusan asesmen
104 Memiliki bukti berupa surat tertulis bahwaperlengkapan dan fasilitas yang digunakanuntuk asesmen dalam kondisi aman, berfungsidengan baik
105 Memilki panduan proses asesmen untuk siswadan asesor
106 Dapat menunjukkan proses pelaksanaanasesmen sesuai dengan unit kompetensiSKKNI
Pernyataan Komitmen Manajemen
Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan komitmen bahwa:
1. Permohonan akreditasi untuk memberi pelatihan berbasis kualifikasi/ unit kompetensi/
klaster kompetensi ini adalah benar, akurat dan terkini sesuai dengan kegiatan yang kami
jalankan di lembaga pelatihan kerja.
2. Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja mendukung dan mematuhi seluruh
kebijakan dan prosedur pada pelaksanaan akreditasi ini.
3. Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja telah menerima seluruh informasi
berkaitan dengan persyaratan dan tata cara akrediasi dari LA-LPK atau KA-LPK.
4. Dengan penuh kesadaran, seluruh informasi dalam isian dan dokumen yang
melengkapinya adalah benar dan sesuai persyaratan.
Demikian pernyataan komitmen ini.
Kami yang memberi pernyataan komitmen,
__________________, ____, _______________, _______Kota Tgl, Bulan Tahun
1. Perwakilan dari penyelenggara lembaga pelatihan kerja
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal
1. Perwakilan dari Ketua, Direktur, Manajer, dll.
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal
Kontak LA-LPK dan KA-LPK;
Silahkan kirim formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dokumen yang relevan ke: