PdirjenRLPS_15_2009 (Pedoman Pembangunan Das Mikro)

1LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASILAHAN DAN PERHUTANAN SOSIALNOMOR : P. 15/V-SET/2009TANGGAL : 23 Nopember 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem yang

utuh dari hulu sampai dengan hilir terdiri dari unsur-unsur utama

manusia, flora, fauna, tanah, air dan udara, memiliki fungsi penting

dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian kondisi DAS di Indonesia dewasa ini semakin

memprihatinkan yang ditandai dengan kejadian banjir, tanah longsor,

erosi, sedimentasi dan kekeringan yang mengakibatkan penurunan

fungsi sumber-sumber air, terganggunya perekonomian dan tata

kehidupan masyarakat. Atas dasar fenomena di atas maka DAS

sebagai satu perencanaan dalam pembangunan berbasis pengelolaan

sumberdaya alam haruslah dipahami dan diterapkan.

Dalam penerapannya di lapangan, pelaksanaan pengelolaan

DAS memerlukan upaya yang tidak sederhana karena melibatkan

kepentingan multi pihak termasuk masyarakat, lintas sektor/instansi

terkait, lintas wilayah administrasi pemerintahan dan lintas disiplin

ilmu. Karena itu diperlukan keterpaduan pengelolaan berbagai sektor

dari daerah hulu sampai hilir dengan mempertimbangkan berbagai

2kepentingan, kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang ada dalam

suatu DAS.

Beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan DAS yang

mencakup kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), perhutanan

sosial, praktek penerapan pertanian konservasi, silvopasture termasuk

di dalamnya penerapan teknik konservasi tanah dan air telah lama

dilaksanakan antara lain melalui Program Hutan, Tanah dan Air

(proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi tahun 1976-1998) dan

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/ GERHAN

tahun 2003-2009). Tujuan yang diharapkan dari program tersebut

adalah: (1) meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan

pendapatan masyarakat; (2) menurunkan laju erosi dan sedimentasi;

(3) mengendalikan banjir, tanah longsor dan kekeringan; dan (4)

mengubah perilaku pola bercocok tanam petani ke arah sistem

pertanian yang mengikuti kaidah konservasi tanah dan air.

Pendekatan yang dilakukan berorientasi pada pembangunan

infrastruktur fisik dan target serta bersifat massal, meliputi kegiatan

penanaman, pembangunan unit areal percontohan (UPSA), praktek

budidaya pertanian dengan konservasi tanah, model perhutanan

rakyat (agroforestry, hutan rakyat dan kebun bibit desa/KBD),

pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air seperti

terasering, dam penahan, dam pengendali, embung dan lain-lain.

Penetapan sebaran lokasi areal model yang tidak tepat di suatu

DAS yang luas akan menyulitkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

dari indikator tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS yang

telah dilaksanakan. Dalam hal ini dimaksudkan apakah pendekatan

3yang telah dilakukan selama ini memberikan dampak positif bagi

lingkungan (biofisik) dan manusia, misalnya dalam bentuk

pengendalian erosi/sedimentasi, aliran permukaan, dan peningkatan

pendapatan atau monitoring dan evaluasi hanya melihat pencapaian

target fisik proyek. Meskipun tingkat pencapaian target fisik kegiatan

rehabilitasi DAS tinggi, tetapi apabila dampaknya terhadap penurunan

luasan lahan kritis, banjir, erosi dan sedimentasi serta kekeringan

belum signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut

belum berhasil.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) diantaranya

mengembangkan model pengelolaan DAS, maka BPDAS bersama-

sama dengan para pihak terkait termasuk masyarakat perlu

mengembangkan areal model pengelolaan DAS terpadu dalam luasan

yang relatif kecil (DAS Mikro) yang mencakup kegiatan yang lengkap

dengan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dari

aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Pembangunan areal Model DAS Mikro (MDM), diharapkan

menghasilkan kriteria dan standar pedoman-pedoman pengelolaan

sumberdaya alam DAS yang sesuai dengan kondisi DAS setempat.

Hasil MDM tersebut dapat menjadi masukan dan/atau bahan

pertimbangan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan

masyarakat untuk dapat digunakan dalam menyusun kebijakan dan

kegiatan yang tepat guna yang memberi manfaat ganda berupa

pelestarian sumberdaya alam dan peningkatan pendapatan

masyarakat.

4B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman ini adalah untuk memberikan

arahan/panduan kepada BPDAS dan/atau instansi/lembaga terkait

lainnya dalam membangun model DAS mikro sebagai model yang

bersifat teknis operasional, sehingga pembangunan Model DAS Mikro

(MDM) tersebut dapat terlaksana dengan efektif. Tujuannya adalah

dapat terlaksananya pembangunan MDM sebagai model pemecahan

satu atau lebih permasalahan dalam pengelolaan DAS.

C. Substansi

Substansi yang terkandung di dalam Pedoman Pembangunan

Areal Model DAS Mikro ini meliputi, konsep dasar dan manfaat MDM,

tahapan pembangunan MDM, kriteria serta prosedur pemilihan lokasi

MDM, perencanaan pembangunan MDM, pelaksanaan pembangunan

MDM, sistem monitoring dan evaluasi, dan bagaimana

pengorganisasian pembangunan MDM ini.

D. Konsep Dasar MDM

Secara fisik DAS mikro adalah bagian dari DAS yang termasuk

ordo 1-3 dan ordo-1 adalah alur sungai paling hulu (Strahler, 1979).

Luas MDM bervariasi sampai dengan 5.000 ha. Respon hidrologi

akibat pengaruh tindakan/kegiatan dalam DAS mikro dapat diamati

dan diukur.

Model DAS Mikro adalah suatu wadah pengelolaan DAS dalam

skala lapangan yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan

proses partisipatif dalam pengelolaan (perencanaan,

5pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi)

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), teknik-teknik konservasi

tanah dan air, usaha tani yang sesuai dengan kemampuan lahan,

sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Kondisi MDM tersebut

sedapat mungkin mewakili karakteristik fisik DAS bagian hulu dan

tengah (kemiringan dan aspek lahan, jenis tanah), dan masalah-

masalah utama pengelolaan DAS. Hal lain yang perlu diperhatikan

adalah kemudahan dijangkau (aksesibilitas), sehingga kegiatan pokok

dalam MDM dapat mudah dilihat oleh masyarakat dan dipraktekkan di

tempat lain terutama di dalam DAS dimana MDM tersebut berada.

Tujuan pembangunan MDM adalah:

1. Tersedianya wadah kegiatan pengembangan model pengelolaan

DAS terpadu dalam skala mikro yang melibatkan berbagai pihak

secara partisipatif.

2. Terwujudnya model pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan (sustainable) berdasarkan kondisi biofisik, sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

3. Dihasilkannya data dan informasi mengenai pengelolaan DAS

yang efektif dengan dampak terhadap biofisik, sosial ekonomi dan

kelembagaan yang terukur untuk dikembangkan dalam skala

yang lebih luas.

Tujuan akhir pembangunan MDM adalah dapat dihasilkan

rumusan norma, standar, kriteria, prosedur dan pedoman pengelolaan

sumberdaya alam yang efektif untuk dikembangkan dalam skala yang

lebih luas.

6Gambar 1. Areal MDM dalam suatu DAS

Kegiatan-kegiatan pokok dalam areal MDM untuk mencapai

tujuan tersebut adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu,

kelompok, jejaring kerja dan kelembagaan masyarakat serta

peningkatan kemampuan manajemen konflik dalam

melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam pada skala DAS

mikro.

2. Pengembangan sistem insentif/disinsentif yang diperlukan untuk

mendukung pengelolaan sumberdaya alam secara lestari,

termasuk di dalamnya pengembangan pembayaran jasa

lingkungan (payment for environmental services).

MDMMDM

73. Pengelolaan lahan untuk berbagai kepentingan (kehutanan,

pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain) sesuai dengan

kemampuan lahan dan memberikan perlakuan konservasi tanah

dan air yang diperlukan agar produktivitas lahan dapat optimum

dan berfungsi secara lestari.

4. Pengelolaan tanaman, yang meliputi penentuan jenis tanaman,

pola tanam dan teknik-teknik budidaya yang sesuai dengan

kondisi setempat serta mendukung tujuan-tujuan ekonomi dan

ekologi dalam jangka panjang.

5. Monitoring dan evaluasi faktor-faktor biofisik, sosial ekonomi dan

kelembagaan secara terus menerus dalam jangka panjang, untuk

itu di setiap MDM perlu dilengkapi dengan alat-alat pengamat

curah hujan, erosi, debit sungai dan alat-alat lain yang

diperlukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut di atas harus

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan DAS terpadu, yaitu

melibatkan para pihak secara partisipatif, terkoordinasi, berkelanjutan;

bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai

dengan karakteristik DAS; pembagian tugas dan fungsi, beban biaya

dan manfaat antar para pihak secara adil; dan akuntabel.

E. Manfaat MDM

Model DAS mikro diharapkan memberikan manfaat dalam hal-

hal sebagai berikut:

81. Sebagai tempat uji coba model-model RLPS dan pengelolaan

sumberdaya alam serta pemecahan masalah pengelolaan DAS

yang efektif, efisien, terukur dan akuntabel.

2. Sebagai tempat pembelajaran yang diharapkan dapat

meningkatkan keterampilan dan inisiatif para pihak terkait

termasuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

pengelolaan DAS terpadu.

3. Sebagai media BPDAS dan instansi/lembaga lain dalam

memfasilitasi para pihak (multi-stakeholders) dalam pengelolaan

DAS.

4. Sebagai salah satu sumber data dan informasi dan/atau referensi

dalam menyusun standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis

dalam praktek pengelolaan sumberdaya alam.

5. Sebagai show window pengelolaan DAS partisipatif sehingga

dapat dicontoh dan diterapkan oleh para pihak dalam

melaksanakan praktek pengelolaan DAS.

6. Sebagai laboratorium lapangan para mahasiswa, peneliti dan

pemerhati dalam bidang pengelolaan DAS.

7. Sebagai obyek wisata alami (ecotourism), sesuai dengan potensi

wilayah yang ada dan pengembangan yang dilakukan.

Berdasarkan berbagai manfaat di atas, hasil-hasil pembangunan

model DAS mikro dapat dijadikan masukan model pengelolaan DAS di

tingkat yang lebih luas pada tingkat Sub DAS, DAS, regional maupun

nasional.

9Arus luaran DAS mikro dalam sistem DAS sebagai sistem informasi

pengelolaan DAS digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Arus Luaran DAS Mikro Dalam Sistem DAS

F. Pengertian

1. Model DAS Mikro (MDM) adalah suatu contoh pengelolaan DAS

dalam skala lapang dengan luas kurang dari 5.000 ha yang

digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses

partisipatif pengelolaan sumberdaya alam, rehabilitasi hutan dan

lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, sistem usaha tani

yang sesuai dengan kemampuan lahan, sosial, ekonomi, budaya

dan kelembagaan masyarakat.

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang

merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak

Fungsi Daerah

Fungsi Pusat

Kebijakan Nasional Pengelolaan DAS

Kebijakan SWP DAS-1 Kebijakan SWP DAS-2

Model Pengelolaan DAS-1

Model Pengelolaan DAS-2

Model Pengelolaan SubDAS-1

Model DAS Mikro-1 Model DAS Mikro-2

Model Pengelolaan SubDAS-2

10

sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis

dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur

hubungan timbal balik antara sumberdaya alam (terutama

vegetasi, tanah dan air) dengan manusia dan segala aktivitasnya

di dalam DAS (tertentu), agar terwujud kelestarian dan keserasian

ekosistem DAS serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya

alam bagi manusia secara berkelanjutan.

4. Tata air DAS adalah suatu sistem hubungan antar komponen

hidrologi yang membentuk keseimbangan air di suatu DAS.

5. Konservasi tanah dan air adalah upaya untuk melindungi,

melestarikan, meningkatkan daya dukung dan produktivitas tanah

dan air sebagai penyangga kehidupan.

6. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan

sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam

mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

7. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di

dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah berkurang dan/atau

tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur

produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya

keseimbangan ekosistem DAS.

11

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN MDM

Kegiatan pembangunan MDM pada dasarnya meliputi kegiatan-

kegiatan utama berupa persiapan, pemilihan lokasi, perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi.

Diagram alir tahapan pembangunan MDM disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Tahapan Pembangunan MDM

PERSIAPAN

PEMILIHAN LOKASI

PERENCANAANPEMBANGUNAN MDM

PELAKSANAANPEMBANGUNAN MDM

MONITORING DANEVALUASI

PENGORGANISASIAN

12

A. Persiapan

Persiapan dalam pembangunan MDM adalah kegiatan awal

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan MDM yang meliputi

persiapan administrasi, penyiapan kerangka acuan atau rencana

kerja, konsultasi dan sosialisasi awal gagasan pembangunan MDM

dengan pihak-pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

B. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi adalah proses menetapkan satu atau lebih DAS

Mikro yang akan dijadikan model pengelolaan. Pemilihan lokasi ini

dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat DAS/SWP DAS sampai

pada tingkat Sub-sub DAS dimana MDM akan dibangun dengan

menggunakan kriteria biofisik dan non biofisik. Model DAS Mikro

sedapat mungkin merepresentasikan sistem pengelolaan yang

berbasis pada kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan

setempat.

C. Perencanaan Pembangunan MDM

Perencanaan pembangunan MDM harus dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dan

secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengumpulan data dan informasi dasar yang meliputi data

biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.

2. Analisa potensi dan permasalahan pengelolaan DAS/SWP DAS

dan Sub DAS dimana MDM akan dibangun.

13

3. Perumusan rencana pembangunan MDM (Rencana Induk

Pembangunan/Master Plan).

4. Legalisasi dan sosialisasi rencana pembangunan MDM.

D. Pelaksanaan Pembangunan MDM

Pelaksanaan pembangunan MDM didasarkan pada Rencana

Induk Pembangunan MDM yang telah disahkan. Apabila pelaksanaan

pembangunan MDM memiliki banyak kegiatan, memerlukan sumber

daya yang besar dan waktu yang cukup panjang maka pelaksanaan

kegiatan harus didasarkan kepada skala prioritas. Pelaksanaan setiap

kegiatan/model harus didahului dengan penyusunan rancangan teknis

yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dan sekaligus

merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan MDM.

E. Monitoring dan Evaluasi MDM

Monitoring dan evaluasi MDM adalah kegiatan pemantauan

(pendokumentasian, pengukuran) dan analisis terhadap proses dan

luaran (output) pembangunan MDM berdasarkan ukuran-ukuran

kinerja yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan

bahan masukan untuk perbaikan kegiatan pada setiap tahapan agar

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pencapaian

tujuan pembangunan MDM yang telah ditetapkan. Kegiatan

monitoring dan evaluasi MDM meliputi pengumpulan data dan

informasi dasar; monitoring dan evaluasi pada tingkat DAS mikro

(MDM); monitoring dan evaluasi pada tingkat rumah tangga dan

tingkat hamparan (petak); dan evaluasi dampak intervensi.

14

F. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengaturan penyelenggaraan

pembangunan MDM mulai dari tahap persiapan, pemilihan lokasi,

perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Pengorganisasian ini sangat penting karena pembangunan MDM tidak

saja melibatkan BPDAS tetapi juga melibatkan para pihak yang

berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

pemberdayaan masyarakat baik di tingkat lokal maupun tingkat yang

lebih tinggi. Dalam hal ini sangat penting untuk merumuskan tugas

dan fungsi setiap pihak yang terlibat dalam setiap tahapan

pembangunan MDM sehingga tercipta koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi (KISS) diantara para pihak untuk mencapai

tujuan yang diinginkan.

G. Pendanaan

Pendanaan seluruh tahapan pembangungan areal Model DAS

Mikro harus dilaksanakan secara partisipatif dengan menerapkan

prinsip cost sharing dimana sumber dana untuk pembangunan areal

MDM berasal dari berbagai sektor yang terlibat.

15

BAB III

PERSIAPAN

Persiapan dalam pembangunan MDM meliputi persiapan

administrasi, penyiapan kerangka acuan atau rencana kerja dan

konsultasi, sosialisasi awal gagasan pembangunan MDM dengan pihak-

pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif

dan efisien.

A. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi meliputi pembuatan surat-surat yang

meliputi:

1. Surat pemberitahuan kepada instansi terkait tentang rencana

akan dilaksanakannya pengumpulan data dan survei lapangan.

2. Surat pengantar untuk petugas yang akan survei ke lapangan.

3. Surat-surat atau dokumen lain yang diperlukan untuk

melaksanakan penyusunan rencana pembangunan MDM

B. Penyiapan Kerangka Acuan atau Rencana Kerja Penyusunan

Rencana Pembangunan MDM

Kerangka Acuan disiapkan oleh BPDAS yang memuat (paling

tidak) hal-hal berikut: latar belakang, maksud, tujuan, sasaran

wilayah, tahapan kegiatan, lingkup kegiatan, metode pelaksanaan,

luaran (output) yang dihasilkan, penyajian hasil, waktu dan sumber

biaya, tenaga ahli yang diperlukan dan sebagainya. Kerangka acuan

definitif disahkan oleh kepala BPDAS.

16

C. Sosialisasi Pembangunan MDM kepada Pihak-pihak Terkait

Gagasan pembangunan MDM yang didasarkan pada Pedoman

Pembangunan Areal Model DAS Mikro dari Departemen Kehutanan

dan Kerangka Acuan yang telah disusun harus disosialisasikan untuk

diketahui, dipahami dan mendapatkan masukan-masukan bagi

penyempurnaan kerangka acuan. Sebaiknya sosialisasi dilaksanakan

dalam bentuk pertemuan multipihak di tingkat propinsi dan/atau

kabupaten/kota dimana terletak DAS prioritas I atau II yang potensial

untuk dipilih sebagai lokasi MDM, sehingga masukan-masukan dapat

dibahas secara partisipatif.

17

BAB IV

PEMILIHAN LOKASI MDM

Pembangunan Model DAS Mikro sebagai model pengelolaan DAS

bertujuan untuk membangun model dalam pemecahan masalah

pengelolaan DAS, sehingga DAS mikro terpilih adalah DAS mikro yang

dapat merepresentasikan satu atau lebih masalah utama yang akan

dibangun model pemecahan masalahnya.

Tahapan pemilihan lokasi MDM sangat mempengaruhi keberhasilan

tahapan pelaksanaan serta keberlanjutan dari model-model yang

dikembangkan. Mengingat besarnya pengaruh pemilihan lokasi terhadap

keberhasilan pembangunan MDM maka pemilihan lokasi harus

dilaksanakan secara partisipatif.

Sebagai model DAS mikro, diperlukan kriteria biofisik dan kriteria

lain yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan model tersebut

yaitu berupa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat

setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DAS mikro terpilih

adalah DAS mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

A. Kriteria MDM

1. Kriteria Biofisik

a. Merupakan bagian (Sub) DAS Prioritas I atau II di wilayah

kerja masing-masing BPDAS. Diutamakan di DAS Prioritas I,

namun apabila Sub-sub DAS dalam DAS Prioritas I

18

aksesibilitasnya sangat rendah dan biaya transportasi menuju

lokasi tersebut sangat mahal maka bisa dipilih calon lokasi di

DAS Prioritas II.

b. Geologinya tidak termasuk kapur/karst.

c. Luas sampai sekitar 5.000 ha.

d. Terdapat lahan kritis.

e. Terdapat lahan pertanian, hutan (negara/adat), pemukiman.

f. Terdapat dalam satu kabupaten/kota

2. Terdapat isu/permasalahan utama yang dihadapi dalam

pengelolaan DAS (dalam lingkup wilayah kerja BPDAS).

3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat

setempat.

B. Prosedur

Prosedur pemilihan terdiri dari tahapan 1). Penentuan calon

lokasi, dan 2). Penetapan lokasi terpilih (definitif).

1. Penentuan Calon Lokasi

Penentuan calon lokasi MDM ini lebih banyak dilakukan oleh

BPDAS dengan menggunakan peta tematik dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan peta-peta (geologi, topografi/rupa bumi,

penggunaan lahan, lahan kritis dan peta lainnya yang

dibutuhkan), dengan skala lebih besar dari 1:50.000,

terutama untuk peta topografi/rupa bumi untuk DAS-DAS

yang termasuk prioritas I atau II.

19

b. Analisis peta dengan cara tumpang tindih (superimpose) peta

topografi dengan peta tematik (geologi, penggunaan lahan,

lahan kritis dan peta tematik lainnya), kemudian deliniasi

batas sub DAS ordo terkecil dan batas wilayah administratif

desa dan kecamatan.

c. Berdasarkan hasil analisis peta di atas, dipilih beberapa lokasi

(3-5) Sub-sub DAS yang memenuhi kriteria biofisik MDM

sebagai calon lokasi (MDM).

2. Penetapan Lokasi terpilih

Pemilihan lokasi MDM definitif dari beberapa calon lokasi

yang sudah ditetapkan dalam tahap sebelumnya dilakukan

melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah Penentuan Kriteria

Pemilihan Lokasi yang terdiri dari Kriteria Utama yang sudah

ditetapkan dalam pedoman ini dan Kriteria Tambahan yang

disepakati oleh para pihak secara partisipatif melalui Focus Group

discussion (FGD). Tahap kedua Proses Analisis/Skoring dan tahap

ketiga Penetapan Lokasi MDM Definitif. Lokasi MDM

Definitif/Terpilih adalah calon lokasi yang mendapat skor

tertimbang tertinggi dari kriteria yang digunakan.

Para pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi antara lain

UPT Pemerintah Pusat, SKPD Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kecamatan dan Pemerintah Desa serta perwakilan dari

masyarakat di calon lokasi, LSM, Perguruan Tinggi/Tenaga Pakar.

20

Kriteria Utama yang digunakan adalah:

a. Mewakili isu/permasalahan yang akan dibangun modelpemecahannya melalui MDM;.

b. Aksesibilitas;

c. Ketergantungan masyarakat terhadap lahan/pertanian;

d. Dukungan masyarakat setempat;

e. Dukungan pemerintah setempat (kabupaten/kota,kecamatan, desa).

Kriteria tambahan adalah kriteria yang disepakati oleh para pihak

sesuai dengan kondisi setempat, tujuan pembangunan MDM serta

kebutuhan/kepentingan para pihak. Penetapan kriteria tambahan

disertai dengan penentuan skor dan bobot untuk setiap kriteria

tambahan yang disepakati.

Skoring dan pembobotan untuk setiap kriteria adalah

sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini:

21

Tabel 1. Kriteria Penentuan Lokasi Definitif MDM dan Pengukurannya

Kode Uraian Kriteria Atribut yang diukur Skor Bobot

(%)

X1 Keberadaan isupermasalahanutama

a. dua isu

b. 3-5 isu

c. > 5 isu

1

2

3

25

X2 Aksesibilitas a. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota lebih dari 40 km.

b. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota antara 20-40 km

c. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota kurang dari 20km

1

2

3

15

X3 Tingkatketergantunganmasyarakatkepadapendapatanpertanian

d. < 30 % pendapatan RT daripertanian

b. 3070% pendapatan RT daripertanian

c. > 70 % pendapatan RT daripertanian

1

2

3

10

X4 Dukunganpotensilmasyarakatterhadap MDM

a. Buruk

b. Cukup baik

c. Sangat baik

1

2

3

15

X5 Dukunganpotensilpemerintahkabupatenterhadap MDM

a. Buruk

b. Cukup baik

c. Sangat baik

1

2

3

15

X6 KeriteriaTambahan

. .. 20

22

Keterangan:

X1 adalah: 1. Erosi Tinggi

2. Banjir

3. Kekeringan

4. Perambahan Hutan/Pencurian Kayu

5. Penyerobotan Tanah/ Konflik lahan

6. Produktivitas Lahan Rendah

7. Pengangguran/Kelangkaan Kesempatan Kerja

8. Kemiskinan

9. Urbanisasi Tinggi

10. Kualitas SDM Rendah

Pengukuran X4 dan X5 disesuaikan dengan kondisi hasil pengamatan

di daerah, misalnya:

- Buruk: tidak menolak tapi kurang mendukung

- Cukup Baik: menerima dan mendukung

- Sangat Baik: siap berpartisipasi baik tenaga maupun dana

X6 adalah kriteria tambahan yang dianggap penting dalam

pengelolaan MDM misalnya keberadaan sumber mata air yang

digunakan untuk PDAM (intake PDAM), keberadaan PLTA/mikro hydro

dan posisi calon areal MDM terhadap kawasan konservasi. Kriteria

tambahan tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih kriteria

tergantung kesepakatan para pihak pada waktu pertemuan multipihak

tetapi bobotnya tetap 20%. Apabila dalam pemilihan lokasi tidak

menggunakan kriteria tambahan maka bobot 20% tersebut dibagi

rata untuk setiap kriteria utama yang digunakan.

23

Diagram alir proses pemilihan lokasi MDM disajikan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pemilihan Lokasi DAS Mikro

KRITERIA PEMILIHANCALON LOKASIa. Merupakan bagian (Sub)

DAS Prioritas I atau IIb. Geologinya tidak termasuk

kapur/karst.c. Luas sampai sekitar 5.000

ha.d. Terdapat lahan kritis.e. Terdapat lahan pertanian,

hutan (negara/adat),pemukiman.

f. Terdapat dalam satukabupaten/kota

SWP DAS

DAS Prioritas I atau II

3-5 Calon lokasi MDM dalam Sub DASyang seusai dengan kriteria biofisik

Tingkat :

Wilayah Kerja BPDAS

DAS

Sub DAS

Focus Grouf DiscussionSektor Swasta

Pengumpulan Data

Pemerintah

Masyarakat

LSM

ScoringSurvei Lapangan

KriteriaPemilihan(*)

KRITERIA PEMILIHAN LOKASIDEFINITIF (*)a. Keberadaan isu permasalahan

utamab. Aksesibilitasc. Tingkat ketergantungan masyarakat

kepada pendapatan pertaniand. Dukungan potensil masyarakat

terhadap MDMe. Dukungan potensil pemerintah

daerah terhadap MDMf. Kriteria Tambahan

AnalisisData/GIS

AnalisisData/GIS

Lokasi MDMdefinitif

Sub-Sub DAS

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pemilihan Lokasi DAS Mikro

24

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN MDM

Perencanaan pembangunan MDM harus dilaksanakan secara

partisipatif. Perencanaan disebut partisipatif apabila stakeholders yang

memiliki kebutuhan, persepsi, kewenangan dan tanggungjawab yang

berbeda dilibatkan dalam proses perencanaan. Perencanaan MDM secara

partisipatif sangat penting karena:

a. Dapat menghasilkan program yang lebih baik dan efisien.

b. Meningkatkan partisipasi dan tanggungjawab stakeholders.

c. Dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan

sehingga akan muncul saling pengertian dan saling percaya diantara

stakeholders.

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran dan

tanggungjawabnya (meningkatkan rasa memiliki).

e. Mengurangi potensi terjadinya konflik.

Proses perencanaan pembangunan MDM dikelompokan ke dalam 4

kegiatan utama yaitu: 1). Pengumpulan Data dan Informasi DAS Mikro,

2). Analisa Potensi dan Permasalahan, 3). Penyusunan Rencana Induk

dan 4) Legalisasi Rencana. Diagram alir perencanaan pembangunan MDM

disajikan dalam Gambar 5.

25

Gambar 5. Diagram Alir Proses Perencanaan Pembangunan Model DAS Mikro

LOKASI MDM TERPILIH

PENGUMPULAN DATA &INFORMASI DASAR DAS

MIKRO

ANALISA POTENSI &PERMASALAHAN

PERUMUSAN TUJUAN

PERUMUSAN PROGRAM DANKEGIATAN

PERUMUSAN KRITERIA &INDIKATOR KINERJA

PERUMUSAN SISTEM MONEV

DOKUMEN RENCANA INDUKPEMBANGUNAN

PENYUSUNAN DOKUMENRENCANA INDUK

PEMBANGUNAN/MASTERPLAN

PENYUSUNANRENCANA INDUK

PEMBANGUNAN MDM

PELAKSANAAN KEGIATAN

LEGALISASI DOKUMENRENCANA INDUK OLEH

BUPATI/WALIKOTA

SOSIALISASI RENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPADA PARA PIHAK

26

Sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan Rencana

Induk Pembangunan MDM, terlebih dahulu perlu dibentuk Tim

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan MDM dan Penyiapan Pemandu

Lapangan.

Tim penyusunan rencana pembangunan MDM ditetapkan oleh

Bupati/Walikota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim

pengarah diketuai oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dan

beranggotakan dinas/instansi terkait di kabupaten/kota. Sedangkan Tim

Pelaksana diketuai oleh Kepala BPDAS dengan anggotanya terdiri dari

perwakilan instansi teknis terkait di kabupaten/kota, kepala seksi lingkup

BPDAS, tenaga fungsional PEH lingkup BPDAS, perwakilan kelompok

masyarakat di lokasi MDM dan pihak lain yang dianggap perlu dan

mempunyai keahlian yang dibutuhkan, misal pakar dari perguruan tinggi,

lembaga koordinasi (forum) pengelolaan DAS, LSM dan/atau lembaga

penelitian.

Apabila belum tersedia tenaga Pemandu Lapangan atau Fasilitator

kegiatan pembangunan MDM maka harus dilakukan pelatihan Pemandu

Lapangan. Pemandu lapangan adalah staf BPDAS dan/atau

lembaga/instansi pengelola program atau kegiatan tingkat

kabupaten/kota dimana lokasi MDM akan dibangun. Kegiatan pelatihan

pemandu lapangan bertujuan untuk membangun kapasitas mereka dalam

penyelenggaraan pembangunan MDM, pendampingan masyarakat dan

membangun jejaring kerja dengan para pihak. Dengan demikian

diharapkan Pemandu Lapangan dapat bertindak sebagai fasilitator antara

pengelola program atau kegiatan dengan masyarakat. Pelatihan pemandu

lapangan ini bisa dilakukan oleh BPDAS atau oleh pihak lain yang memiliki

kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan. Pemandu lapangan juga

27

diharapkan bisa berperan aktif dalam penyusunan rencana induk

pembangunan MDM dan penyusunan rancangan kegiatan.

Gambaran kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan di MDM

sebaiknya didokumentasikan secara visual (di foto atau video) sebagai

data dasar (base line data) sebelum adanya intervensi kegiatan. Hal ini

sangat penting untuk evaluasi sebelum dan setelah adanya kegiatan di

dalam areal MDM.

Sebagian data dan informasi sosial ekonomi dan kelembagaan akan

berupa data sekunder yang bisa diperoleh dari berbagai instansi

pemerintah ataupun non-pemerintah, sedang data lainnya adalah data

primer. Data primer ini dapat digali dari berbagai local key informan,

seperti pedagang, lembaga keuangan lokal, pengurus koperasi, pengurus

kelompok tani dan tokoh masyarakat lokal atau dengan melakukan

observasi lapangan misalnya dengan metode transek.

A. Pengumpulan Data dan Informasi DAS Mikro

Pengumpulan data dan informasi diperlukan untuk perencanaan

pembangunan, perancangan pelaksanaan kegiatan dan monitoring

dan evaluasi.

Data dan informasi meliputi data dan informasi biofisik DAS

Mikro, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat di dalam DAS

mikro. Data dan informasi biofisik DAS Mikro yang perlu diidentifikasi

dan dikumpulkan, sumber data dan informasi, cara mendapatkan data

dan informasi, serta uraian yang diperlukan disajikan dalam Tabel 2

sedangkan data dan informasi sosial, ekonomi dan kelembagaan

disajikan dalam Tabel 3. Data dan informasi DAS mikro yang

28

diperoleh dari penelaahan dan analisis peta, buku dan laporan perlu

diverifikasi di lapangan dengan melakukan cek lapangan. Peta kontur

(yang berasal dari peta topografi atau rupa bumi), peta tanah, dan

peta pengggunaan lahan yang berskala lebih kecil dari 1:10.000 perlu

dilakukan survei atau pemetaan lebih detail untuk mendapatkan

informasi pada 1:10.000 atau lebih besar. Pemetaan mengacu kepada

standar pemetaan.

29

Tabel 2. Jenis Data dan Informasi Iklim dan Biofisik DAS Mikro yang Diperlukan Untuk PerencanaanPembangunan MDM

No Jenis Data Uraian Mengenai KemungkinanPenggunaan

Sumber dan Cara Memperoleh

1 Iklim Data dan informasi iklim yang diperlukanterdiri dari:- Curah Hujan tahunan, Jumlah Bulan basah,

Bulan Kering Menurut Schmidt & Fergussonatau Oldeman

- Tipe iklim/agroklimat Menurut Schmidt &Fergusson, Koopen atau Oldeman

- Suhu, Kelembababn, Angin dan radiasiBulanan rata-rata dan distribusi dalamsetahun

- Gambaran distribusi ruang iklim dalambentuk tabulasi dan peta

Data iklim selain digunakan untuk analisispotensi wilayah, juga untuk analisis masalahyang terkait dengan erosi, hidrologi,kesesuaian lahan bagi tanaman tahunanmaupun tanaman semusim.

Sumber:- Peta Tipe Iklim/Agroklimat- Laporan Hasil Pengukuran di Stasiun

Klimatologi dan Meteorologi- Laporan LainnyaSumber tersebut terdapat di KantorKlimatologi, Lembaga PenelitianPertanian dan Kantor Lainnya.Data dan informasi iklim didapat denganmenganalisis data, peta dan citasilaporan resmi.

30

2 Topografi Data dan informasi topografi yang diperlukanterdiri dari:- Kelas kemiringan lahan (A: < 8%, B: 8-

15%, C: 15-25%, D: 25-40%, E: >40%)Untuk lahan pertanian kemiringan lerengkelas A dijadikan dua kelas yaitu < 3%,dan 3-8%.

- Luas setiap kelas kemiringan lahan.- Gambaran distribusi ruang dalam bentuk

tabulasi dan peta

Sumber:Peta Rupa Bumi-Bakosurtanal, skala >1:50.000 sebagai peta dasar untukpembuatan peta kontur skala > 1:10.000.Peta kontur dibuat dengan prosedurpemetaan standar.Apabila peta > 1:10.000 telah tersediadapat langsung digunakan.Peta Rupa Bumi terdapat di KantorBakosurtanal, atau kantor lainnya.Kelas kemiringan dan luas kemiringanlereng setiap lereng setiap kelas dianalisisdi peta skala > 1:10.000

3 Geologi Data dan informasi geologi yang diperlukanterdiri dari:- Sejarah pembentukan batuan- Struktur dan jenis batuan- Gambaran distribusi ruang dalam bentuk

tabulasi dan petaData dan informasi geologi diperlukan untukanalisis potensi/masalah longsor danketerkaitan batuan dengan sifat tanah.

Sumber: Peta Geologi (skala >1:250.000) gunakan skala terbesar yangtersedia. Penggalian informasi geologi,cukup menggunakan informasi dari peta.Peta Geologi tersedia di DirektoratGeologi Lingkungan-Bandung ataukantor/perpustakaan lainnya.Data dan informasi geologi didapatdengan menganalisis legenda peta danuraian dalam laporan pemetaan.

31

4 Tanah Data dan informasi tanah yang diperlukanterdiri dari:- Jenis tanah- Sifat fisik dan kimia tanah, yang terkait

dengan sifat kesuburan, erodibilitas danfaktor pembatas kemampuan lahan,kesesuaian lahan.

- Gambaran distribusi ruang dalam bentuktabulasi dan peta

Data dan informasi tanah diperlukan untukanalisis potensi/masalah erosi, kemapuanlahan dan kesesuaian lahan, produktivitaslahan

Sumber: Peta Jenis Tanah-PusatPenelitian Tanah, skala > 1:50.000sebagai peta dasar untuk pembuatan PetaTanah skala > 1:10.000.Peta tanah dibuat dengan prosedurpemetaan standar.Apabila peta 1:10.000 telah tersediadapat langsung digunakan.Peta jenis tanah skala > 1:50.000tersedia di Pusat Penelitian tanah, ataukantor lainnya.Data dan informasi tanah didapat darihasil analisis laboratorium atau pengujianlapangan. Distribusi sifat tanah dianalisisdi peta skala > 1:10.000

5 Hidrologi Data dan informasi hidrologi yang diperlukanterdiri dari:- Jaringan sungai/drainase- Lokasi mata air- Potensi air tanah- Potensi air permukaan- Debit sungai

Sumber:- Peta Hidrogeologi (skala > 1:

250.000)- Peta kontur hasil pemetaan skala >

1:10.000- Laporan hasil pengukuran debit- Laporan studi sumber daya air

wilayah

32

- Neraca Air DASData dan informasi hidrologi diperlukan untukmengetahui keadaan sekarang (pada saatpengukuran) nraca air DAS, potensi mata air,air tanah dan air permukaan

Peta hidrogeologi tersedia di DirektoratGeologi Lingkungan-Bandung, ataukantor lainnya. Laporan hasil pengukurandebit tersedia di BPSDA Kabupaten.Laporan studi mungkin tersedia diPerpuatakaan LembagaPenelitian/Perguruan Tinggi. Petahidrogeologi digunakan sebagai petadasar pemetaan air tanah. Jaringansungai dianalisis dari hasil pengukurankontur. Apabila data debit tidak tersedia,indikasi debit maksimum dan minimumdikumpulkan ketika pemetaan konturtanah.

6 Kemampuan/Kesesuaian Lahan

Data dan informasi kemampuan dankesesuaian lahan yang diperlukan terdiri dari:- Kelas Kemampuan Lahan- Kelas Kesesuaian LahanData ini diperlukan untuk analisis zonasiruang/penatagunaan lahan sesuai dengankelas kemampuan dan kesesuaian lahan

Sumber:- Peta Agroekologi (AEZ) dari BPTP

provinsi- Data dan informasi iklim- Data dan informasi Topografi Hasil

Pemetaan- Data dan Informasi Tanah Hasil

Pemetaan- Data dan Informasi Hidrologi hasil

33

pemetaan- Persyaratan tumbuh tanaman

semusim dan tahunanData dan informasi tersebut dianalisisuntuk mendapatkan faktor yangdiperlukan tanaman dan faktorpenghambat

7 JenisPenutupandanPenggunaan Lahan

Data dan informasi penutupan danpenggunaan lahan yang diperluka terdiri dari:- Jenis penutupan lahan: hutan alam,

hutan tanaman, kebun, kebun campuran,belukan, alang-alang, tanah kosong(gundul), padi sawah, bangunan, air.

- Jenis penggunaan lahan: hutankonservasi, hutan lindung, hutanproduksi, perkebunan negara,perkebunan rakyat, ladang/tegalan,sawah, pemukiman (kampung dan kota),sungai, kolam, danau.

- Selain jeni penutupan lahan, di setiapjenis penggunaan lahan dikumpulkaninformasi kerapatan pohon/tajuk danuntuk hutan konservasi khusunyadikumpulkan ionformasi keanekaragaman

Sumber data:Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, PetaPenggunaan Lahan atau interpretasi CitraLandsat terbaru dari Lapan, yang dapatdigunakan sebagai indikator penutupanlahan. Data dan informasiskalaperencanaan pembangunan didapatdengan pemetaan penutupan lahan danpenggunaan lahan secara bersamaandengan pemetaan kontur/tanah.

34

jenis flora dan fauna.- Gambaran sebaran ruang dalam bentuk

tabulasi dan petaData ini diperlukan untuk analisispotensi/masalah yang terkait denganproduktivitas lahan, erosi dan hidrologi. Jugasebagai acuan kesesuaian lahan sertatindakan pengelolaan yang diperlukan.

8 KebijakanTata Ruang

Data dan informasi kebijakan tata ruang yangdiperlukan terdiri dari:- Arahan Penggunaan Kawasan (Kawasan,

Konservasi, Kawasan Produksi,Pengembangan Perkotaan) dalamperencanaan kabupaten

- Gambaran sebaran ruang dalam bentuktabulasi dan peta

Informasi ini diperlukan sebagai bahan crasscheck antara data perencanaan kabupatendengan hasil pengukuran dalampembangunan MDM untuk memastikan statuslahan lebih jelas

Sumber:Peta dan Laporan Rencana Tata RuangWilayah kabupaten skala terbesar yangtersediaPeta dan laporan ini tersedia di KantorBappeda kabupaten terkait

35

Tabel 3. Data dan Informasi Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang Diperlukan untuk PerencanaanPembangunan MDM

No

Jenis Data Uraian Mengenai Kemungkinan Penggunaan Sumber dan CaraMemperoleh

1. Kependudukan (jumlahKK, jiwa, ukuran KK,pertumbuhan pendudukdan kepadatan penduduk)

Data ini bersama dengan data lainnya seperti migrasipenduduk, penguasaan lahan dan pendapatan keluargaakan berguna dalam identifikasi dan analisis permasalahankemiskinan dan masalahan ketergantungan padakesempatan kerja dan pendapatan pertanian serta dalammerumuskan program-program pemecahannya

Monografi Desaatau Surveilapangan

2. Migrasi penduduk (migrasipermanent, migrasimusiman, alasan ekonomidan non-ekonominya)

Data ini bersama data lainnya seperti penguasaan lahan danpendapatan keluarga akan berguna dalam identifikasi dananalisis masalah kemiskinan dan masalah ketergantunganpada kesempatan kerja dan pendapatan pertanian sertadalam merumuskan program-program pemecahannya

Survei lapangan

3. Penguasaan Lahan (luasper keluarga, statuspenguasaan, distribusipenguasaan)

Data ini bersama data lainnya seperti data kependudukandan pendapatan keluarga akan berguna dalam identifikasidan analisis masalah kemiskinan dan masalahketergantungan pada kesempatan kerja dan pendapatanpertanian serta dalam merumuskan program-programpemecahannya

Monografi desaatau surveilapangan

4. Pendapatan Keluarga(pendapatan per tahun,

Data ini bersama data lainnya seperti data kependudukandan penguasaan lahan akan berguna dalam identifikasi dan

Survei lapangan

36

sumber pendapatan) analisis permasalahan kemiskinan dan masalahketergantungan pada kesempatan kerja dan pendapatanpertanian serta dalam merumuskan program-programpemecahannya

5. Input-output Usaha Tani(penggunaan tenagakerja, pupuk, pestisida,bibit serta produksi per haper tanaman per MT)

Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga produk pertanian, harga-harga faktor produksipertanian dan luas penguasaan lahan dapat dipergunakanuntuk memahami sebab-sebab ketergantungan ekonomipada pertanian dan kemiskinan serta dalam merumuskanprogram-program pemecahannya

Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat

6. Harga-harga FaktorProduksi (tenaga kerja,pupuk, bibit dan pestisida)

Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga hasil pertanian dan kondisi pasar produk pertanianberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-program pemecahannya.

Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat

7. Harga-harga hasilpertanian (gabah, beras,palawija, hortikultura, bijikopi, karet, dan lain-lain.

Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga faktor produksi dan kondisi pasar produk pertanianberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-program pemecahannya

Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat danpedagang setempat

8. Kondisi Pasar Produk-produk Pertanian (tingkatkemudahan mamasarkan,tingkat fluktuasi harga,

Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga faktor produksi dan harga-harga hasil pertanian akanberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-

Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat dan

37

tingkat kepuasan petaniterhadap harga-hargayang diterimanya danpanjangnya trantai tataniaga)

program pemecahannya pedagang setempat

9. Kondisi Hak PenguasaanLahan dan KonflikPertanahan(ketidakpastian kontrakbagi hasil/sewa,ketidakpastian hakpemilikan,perambahan/penyerobotan tanah dan keberadaantanah guntai)

Data ini bersama dengan data lainnya seperti datakependudukan, luas penggunaan lahandan pendapatankeluarga akan berguna dalam identifikasi dan analisismasalah status penguasaan dan konflik pertanahan sertadalam merumuskan program-program pemecahannya

Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,kepala desa, tokoh-tokoh informal danpejabatpadainstansi terkaitseperti pejabat BPNsetempat dan DinasKehutanan

10.

Kondisi aksesibilitasmasyarakat pada pasarkredit formal (presentasepetani yang mendapatkredit produksi daribank/koperasi, tingkatketersediaan kreditdibandingkan dengan

Data ini bersama dengan data lainnya seperti data kondisipasar hasil-hasil pertanian dan pendapatan keluarga akanberguna dalam identifikasi dan analisis masalah kemiskinanserta dalam merumuskan program-program pemecahannya

Survei lapngan danatau interviewdengan PPL, BRIlokal, BPR, Bankswasta dan lain-lain.

38

kebutuhan petani danhambatan-hambatandalam memperoleh kredittersebut)

11.

Kondisi KelembagaanFormal seperti LKMD,Koperasi, Kelompok Tani(keberadaan, partisipasimasyarakat sertaefektivitasnya dalammenggalang kerjasamadan melayani kepentinganmasyarakat.

Data ini bersama dengan data kondisi kelembagaan informaldapat digunakan dalam identifikasi dan analisis masalahkerjasama antar anggota masyarakat serta dalammerumuskan program-program untuk mengatasinya

Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,Kepala Desa dantokoh-tokohinformal desa.

12.

Kondisi kelembagaaninformal seperti arisan dangotong royong(keberadaan, partisipasimasyarakat sertaefektivitasnya dalammenggalang kerjasamadan melayani kepentinganmasyarakat)

Data ini bersama dengan data kondisi kelembagaan formaldapat digunakan dalam identifikasi dan analisis masalahkerjasama antar anggota masyarakat serta dalammerumuskan program-program kelembagaan untukmemfasilitasi kerjasama antar anggota masyarakat.

Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,Kepala Desa dantokoh-tokohinformal desa.

39

B. Analisa Potensi dan Permasalahan

Analisa potensi dan permasalahan mencakup potensi dan

masalah sumberdaya biofisik, sumberdaya manusia dan sosial yang

dapat mendorong dan menghambat dalam pencapaian tujuan

pengelolaan sumberdaya alam DAS Mikro. Analisa potensi dan

permasalahan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis dan

logis terhadap data, informasi dan observasi lapangan. Analisa

potensi dan permasalahan memerlukan tingkat keahlian yang mampu

menentukan ketepatan dalam identifikasi potensi dan masalah serta

faktor-faktor penyebabnya. Dalam kegiatan ini diperlukan dukungan

fasilitasi dari berbagai pihak, seperti pakar, LSM, pejabat birokrat

yang keahliannya relevan. Analisis potensi dan permasalahan

dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif seperti

Participatory Rural Appraisal (PRA), FGD (Focus Group Discussion),

LFA (Logical Framework Analisis) yang melibatkan multi-pemangku

kepentingan. Keunggulan metode yang melibatkan para pihak

pemangku kepentingan dibandingkan dengan wawancara secara

individu atau dengan sekelompok orang tertentu; yaitu potensi dan

masalah dapat dirumuskan lebih komprehensif, partisipatif sehingga

disadari banyak pihak, dan dapat dipecahkan berdasarkan

kepentingan bersama. Dalam hal ini keahlian fasilitator sangat

menentukan terutama jika muncul banyak sekali permasalahan baik

biofisik, sosial ekonomi maupun kelembagaan yang dikemukakan

oleh peserta pertemuan dan menjadi sangat kompleks.

40

Fasilitator harus mampu membuat struktur masalah dengan baik

sehingga jelas permasalahan pokoknya.

Potensi dan permasalahan diidentifikasi dan dianalisis menurut

ruang untuk dapat menggambarkan potensi dan permasalahan

biofisik sumberdaya alam, sosial ekonomi masyarakat dan

kelembagaan menurut lokasi di dalam DAS Mikro. Data dan informasi

dalam bentuk Peta atau Tabulasi-Narasi yang menggambarkan

sebaran kondisi sekarang dari sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan kelembagaan lokal menurut kampung/desa sudah

dipersiapkan sebelumnya sebagai hasil dari pengumpulan data dan

informasi DAS Mikro, sebagai bahan dalam identifikasi/analisis

masalah. Langkah-langkah dalam analisis masalah menggunakan LFA

disajikan dalam Gambar 6.

41

Penjelasan:

1. Tulis dengan singkat MASALAH INTI pada kartu dan tempelkan di papan.

2. Tulis penyebab-penyebab utama dan langsung terjadinya masalah inti pada kartu-kartudan letakkan langsung di bawah masalah inti. Teruskan dengan proses yang sama padatingkat-tingkat yang lebih rendah.

3. Tulis akibat-akibat langsung terjadinya masalah inti pada kartu-kartu dan letakkanlangsung di atas masalah inti. Teruskan pada proses yang sama pada tingkat-tingkatyang lebih tinggi.

4. Bentuk sebuah diagram yang menunjukan rangkaian hubungan sebab akibat yang utamadan langsung antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya.

5. Periksa dan sempurnakan semua ungkapan, kaitan dan bentuk diagram sehingga tidakmenimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Catatan:1. Rumuskan MASALAH sebagai KONDISI NEGATIF

2. Satu kartu hanya memuat SATU GAGASAN saja dengan ungkapan yang terdiri darisebanyak-banyaknya 6 kata.

Gambar 6. Langkah Analisis Masalah (dalam Logical FrameworkAnalysis, LFA)

42

Isu-isu yang sering dijadikan masalah yang terkait dengan

biofisik DAS antara lain adalah: pengrusakan hutan, lahan kritis,

aliran permukaan dan erosi, longsor, sedimentasi, penurunan kualitas

air dan banjir. Terjadinya masalah-masalah ini disebabkan oleh

ketidak-sesuaian penerapan teknologi dan aspek-aspek sosial,

ekonomi, budaya dan kelembagaan.

Sedangkan permasalahan sosial, ekonomi dan kelembagaan

yang sering ditemukan terjadi di wilayah DAS, yaitu: (a) masalah

kemiskinan, (b) masalah ketergantungan yang tinggi pada

kesempatan kerja dan pendapatan pertanian, (c) masalah status dan

konflik penguasaan lahan, (d) masalah pemasaran hasil-hasil

pertanian, (e) masalah kerjasama antar masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa suatu masalah dapat disebabkan

oleh lebih dari satu faktor. Masalah-masalah tersebut sebenarnya

tidaklah selalu bersifat mutually exclusive satu dengan lainnya. Misal,

masalah kemiskinan dapat terkait dengan masalah produk-produk

pertanian yang merugikan petani. Struktur pasar oligopsonistik

(jumlah pembeli jauh lebih sedikit dari produsen/penjual sehingga

pembeli lebih dominan dalam menentukan harga) serta

ketidakefisienan rantai tata niaga produk-produk pertanian membuat

harga-harga hasil pertanian yang diterima petani cukup rendah.

Harga yang rendah bersama-sama dengan penguasaan lahan yang

sempit membuat seorang petani menjadi miskin.

43

Jadi masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah pemasaran

hasil-hasil pertanian.

Permasalahan pokok biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan

yang umum ditemukan dalam pengelolaan DAS serta faktor-faktor

penyebabnya adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Contoh Permasalahan Biofisik, Sosial Ekonomi,Kelembagaan dan Kemungkinan PenyebabUtamanya

No PermasalahanPokok

Kemungkinan Penyebab Utama

Biofisik/Teknis

1 Aliran Permukaan danErosi

(a) Pemanenan hutan di lahan miring tanpa reboisasi

(b) Pembukaan hutan di lahan miring untuk ladang

(c) Cara bercocok tanam tidak menggunakan teknikkonservasi tanah dan air di lahan miring

(d) Meluasnya areal terbangun (built up/paved area)(e) ......

2 Longsor (a) Pembukaan hutan di lereng terjal

(b) Bertani di lereng curam/terjal

(c) Tidak ada penguatan tebing

(d) Erosi tebing sungai

(e) .....

3 Sedimentasi (a) Aliran permukaan, erosi dan longsor di hulu tinggi

(b) Tidak ada sediment trap baik di hulu maupun di hilir

(c) ......

4 Kualitas Air (sungai) (a) Aliranpermukaan, erosi dan longsor di hulu tinggi

(b) Erosi tebing sungai

(c) Buangan limbah ke sungai

(d) ......

5 Banjir (a) Aliran permukaan di hulu tinggi

(b) Tidak ada pengendalian aliran permukaan di hulu dan

44

No PermasalahanPokok

Kemungkinan Penyebab Utama

pengelakan ke hilir

(c) Aliran permukaan melebihi kapasitas tampungmorfologi sungai di dataran rendah

(d) ......

... .................. .................

Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

1 Masalah Kemiskinan (a) Penguasaan lahan sempit

(b) Keterbatasan teknologi produksi

(c) Masalah pemasaran (harga produk rendah)

(d) Produktivitas dan kualitas produk yang rendah

(e) Keterbatasan modal

(f) .........

2 Masalahketergantungan yangtinggi padakesempatan kerja danpendapatan pertanian

(a) Keterampilan yang rendah dan terbatas

(b) Keterbatasan modal

(c) Keterbatasan kesempatan kerja di luar pertanian

(d) .....

3 Masalah status dankonflik penguasaanlahan

(a) Bukti pemilikan yang lemah

(b) Kontrak bagi hasil, sewa dan gadai yang tidak tertulis

(c) Lemahnya penegakan hukum pertanahan

(d) ......

4 Masalah pemasaranhasil-hasil pertanian

(a) Struktur pasar yang oligopsonistik

(b) Rantai tataniaga yang panjang dan tidak efisien

(c) Fasilitas transportasi yang buruk

(d) Kualitas produk rendah

(e) ......

5 Masalah lemahnyakerjasama antaranggota masyarakat

(a) Kesenjangan ekonomi

(b) Kurangnya rasa saling percaya

(c) Kurangnya kepedulian bermasyarakat

(d) ......

... .................. .................

Keterangan : Permasalahan pokok dan penyebabnya diisi dengan temuan di masing-masing lokasi (permasalahan dan penyebabnya dalam tabel tersebutdapat ditambah atau dikurangi, atau bahkan berbeda sama sekali).

45

C. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

Sebelum melaksanakan penyusunan rencana induk

pembangunan MDM, Tim Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

MDM atau Pemandu Lapangan terlebih dahulu harus melakukan

sosialisasi gagasan pembangunan MDM kepada masyarakat di lokasi

MDM definitif (calon lokasi terpilih). Dalam sosialisasi ini harus

dijelaskan manfaat pembangunan MDM secara umum dan manfaat

pembangunan MDM bagi masyarakat yang terlibat.

Tahapan penyusunan rencana induk pembangunan MDM terdiri dari

beberapa kegiatan utama, yaitu:

1. Perumusan/pembentukan tujuan bersama masyarakat

Berdasarkan pada hasil identifikasi potensi dan analisis

permasalahan MDM, Tim merumuskan tujuan bersama dengan

masyarakat sehingga masyarakat dapat:

a. Menetapkan harapan, tujuan dan keinginan tentang masa

depannya terutama yang terkait pengelolaan areal MDM.

b. Meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan kegiatan

yang akan dikembangkan/dilaksanakan

c. Menyepakati agenda bersama, tujuan prioritas dan kendala

yang harus diwaspadai.

Pembentukan/perumusan tujuan bersama masyarakat

adalah teknik untuk membantu masyarakat membayangkan

46

masa depan yang ideal untuk mereka (kondisi biofisik mikro DAS

dan sosial ekonomi masyarakat). Hasil dari kegiatan ini adalah

terumuskannya tujuan serta prioritas yang harus diutamakan.

Tujuan ini menjadi titik awal bagi rencana pembangunan MDM

selain tujuan umum pembangunan MDM. Tujuan yang telah

disepakati bersama dengan masyarakat harus terdokumentasikan

agar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, perumusan

tujuan adalah meniadakan (membuat positif) permasalahan

(yang selalu dianggap negatif) secara layak.

Proses perumusan tujuan dimulai dari hierarki masalah

paling atas kemudian ke yang paling rendah, dan berhenti ketika

rumusan tujuan sudah dianggap operasional mengatasi masalah.

Contoh analisis masalah dari masalah yang tertulis dalam Tabel

4 disajikan dalam Gambar 7 dan rumusan tujuannya disajikan

dalam Gambar 8.

47

Keterangan: Struktur masalah dalam pengelolaan DAS diisi sesuai dengan temuan dimasing-masing lokasi (permasalahan dalam bagan tersebut dapat ditambahatau dikurangi atau bahkan berbeda sama sekali)

Gambar 7. Contoh Struktur Masalah dalam Pengelolaan DAS

PEMANENANHUTAN TANPA

REBOISASI

PERAMBAHAN HUTAN

KONVERSI HUTANTANPA TINDAKAN

KONSERVASITANAH DAN AIR

(KTA)

PERTANIAN TANPATINDAKAN

KONSERVASITANAH DAN AIR

(KTA)

PENEGAKANHUKUM LEMAH

HUKUMLINGKUNGAN

BELUMMEMADAI

PERATURANYANG

KONTRADIKTIF

PENGETAHUAN(KTA)

MASYARAKATRENDAH

PEMILIKANLAHAN SEMPIT

TIDAK ADAINSENTIF UNTUK

KTA

PENGUASAANTEKNIK (KTA)MASYARAKAT

RENDAH

PENYULUHANDAN PELATIHANKURANG/BELUM

ADA

KESEMPATANKERJA DI LUAR

PERTANIANTERBATAS

NILAI PRODUKPERTANIAN

RENDAH

KELEMBAGAANSOSIAL RENDAH

PENGAMANAN LAHAN(& HUTAN) BELUM

BERHASIL

REHABILITASI LAHAN(& HUTAN) BELUM

BERHASIL

EROSISEDIMENTASI

DI HILIR TINGGIFREKUENSI BANJIR

DI HILIR TINGGI

LAHAN HIDROOROLOGIS KRITIS

48

PENGETAHUAN(KTA) MASYARAKAT

RENDAH

PENGUASAAN TEKNIK(KTA) MASYARAKAT

RENDAH

PENYULUHAN DANPELATIHAN

KURANG/BELUMADA

Berdasarkan contoh struktur masalah yang disajikan dalam Gambar 7, struktur

di atas masalah {Pengamanan Lahan (dan hutan) belum berhasil} dan

{Rehabilitasi Lahan (dan hutan) belum berhasil} akan hilang (teratasi) ketika

atau apabila masalah pengamanan Lahan (dan Hutan) dan Rehabilitasi Lahan

(dan Hutan) dapat dilaksanakan, sehingga Tujuan dari MDM dengan kondisi

struktur masalah seperti contoh di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengamankan sumberdaya lahan (dan hutan) yang masih baik dan;

2. Merehabilitasi lahan (dan hutan) yang telah terdegradasi fungsinya.

Menghilangkan masalah dalam struktur masalah di bawahnya dirumuskansebagai output (luaran) dan outcome (hasil) dari suatu kegiatan atau program.Misalnya masalah-masalah:

Diatasi dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Output: dari kegiatan tersebut adalah: masyarakat yang mendapatpenyuluhan dan pelatihan pengetahuan dan penguasaan teknikkonservasi tanah dan air meningkat

Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan penguasaan teknik konservasi tanahdan air.

Dampak: Dengan tercapainya outcome kegiatan penyuluhan dan pelatihandan outcome dari kegiatan lainnya, misalnya tersedianya insentifpenggunaan teknik konservasi yang baik, maka kegiatan penyuluhandan pelatihan dapat mendorong tercapainya tujuan.

Gambar 8. Contoh Rumusan Tujuan Dari Struktur Masalah

Rumusan tujuan yang meniadakan masalah di hierarki

paling atas menjadi tujuan jangka panjang, sedangkan yang

dibawahnya merupakan tujuan antara atau sasaran, sedangkan

yang paling bawah merupakan luaran atau output langsung

49

(jangka pendek) yang diharapkan. Struktur tujuan tidak harus

sama dengan struktur masalah, karena beberapa masalah bisa

dipositifkan dengan satu tujuan.

2. Perumusan program dan kegiatan bersama masyarakat

Setelah tujuan disepakati, langkah selanjutnya adalah

menentukan strategi/jalur untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

yang didalamnya harus menyebutkan bagaimana, siapa dan

kapan program dan kegiatan dilaksanakan. Perumusan program

dan kegiatan bersama masyarakat akan mendatangkan

keuntungan berupa:

a. Masyarakat bisa mengidentifikasi program dan kegiatan apa

yang dapat mereka lakukan sendiri dan pada tahapan mana

mereka harus mendapat bantuan dari BPDAS, Forum DAS,

SKPD kabupaten terkait, LSM, Swasta atau pihak-pihak lain

yang terkait.

b. Pemerintah bisa mengidentifikasi komitmen masyarakat

dalam melaksanakan pembangunan MDM.

c. Program dan kegiatan yang dipilih benar-benar keinginan

masyarakat sehingga masyarakat akan lebih merasa memiliki

dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Langkah untuk merumuskan strategi dimulai dengan

membandingkan tujuan yang disepakati dengan kondisi saat ini

50

dan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mengidentifikasi/

menentukan program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk

mencapai tujuan dan memecahkan masalah yang ada. Contoh

alternatif program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi (contoh dalam Tabel 4) disajikan dalam Tabel 5.

Kegiatan sebagai jalan keluar permasalahan harus

mempertimbangkan kemampuan sumberdana, teknis dan waktu

pencapaian.

Tabel 5. Program-program yang Mungkin Dikembangkanuntuk Mengatasi Permasalahan Pokok

No. PermasalahanPokok

Program-program yang MungkinDikembangkan

Teknis

1 Aliran permukaandan erosi

(a) Reboisasi

(b) Hutan kemasyarakatan

(c) Pertanian menggunakan teknik konservasitanah dan air

(d) Sumur resapan di areal terbangun

2 Longsor (a) Menjaga tebing dari penebangan danpenggunaan untuk pertanian

(b) Penguatan tebing

3 Sedimentasi (a) Cek dam

(b) Gully plug

4 Kualitas Air (sungai) (a) Penjagaan sempadan sungai

(b) Pengolahan air limbah

5 Banjir (a) Kantong-kantong air di hulu

(b) Bangunan pengelak di hilir

... .................. .................

Sosial, ekonomi dan kelembagaan

1 Masalah Kemiskinan (a) Pengembangan koperasi pertanian

51

No. PermasalahanPokok

Program-program yang MungkinDikembangkan

(b) Penjaminan harga produk pertanian,kehutanan

(c) Pemberian kredit pertanian

(d) Pemberian bantuan teknologi pengolahanhasil pertanian

(e) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

2 Masalahketergantungan yangtinggi padakesempatan kerjadan pendapatanpertanian

(a) Pelatihan kerja non pertanian

(b) Pemberian bantuan modal usaha nonpertanian

3 Masalah status dankonflik penguasaanlahan

(a) Sertifikasi tanah pertanian

(b) Penegakan UUPA 1960

(c) Penyelesaian sengketa pertanahan

4 Masalah pemasaranhasil-hasil pertanian

(a) Program penjaminan harga hasil pertanian

(b) Program kemitraan usaha

(c) Program pengembangan koperasi pertanian

(d) Program bantuan teknologi pengolahanhasil pertanian

5 Masalah lemahnyakerjasama antaranggota masyarakat

(a) Program pengembangan kelembagaankerjasama antar masyarakat (koperasipertanian, kelompok tani, dll.)

(b) Program pengembangan kelembagaan

... .................. .................

Keterangan: Program yang mungkin dikembangkan dan permasalahan pokokdiisi sesuai dengan temuan di masing-masing lokasi (programyang mungkin dikembangkan dan permasalahan dalam tabeltersebut dapat ditambah atau dikurangi, atau bahkan berbedasama-sekali.

3. Perumusan indikator dan sistem monitoring dan evaluasi

bersama masyarakat

52

Indikator merupakan ukuran tujuan yang ingin dicapai oleh

suatu program/kegiatan. Indikator mengandung dimensi: jumlah,

mutu, waktu, tempat dan kelompok sasaran. Indikator harus

merupakan ukuran-ukuran yang mudah diterapkan dan

diverifikasi. Sumber informasi untuk verifikasi dapat berupa data

statistik resmi, dokumen perencanaan, notulen rapat atau hasil-

hasil survei.

Sistem monitoring merupakan sistem pemantauan

pencapaian indikator kinerja (tujuan berjenjang, terutama output

dan outcome) yang logis untuk dapat dilaksanakan. Sistem

evaluasi merupakan sistem penilaian pencapaian indikator kinerja

sebagai umpan balik terhadap peningkatan kinerja dalam

percepatan pencapaia tujuan yang ditetapkan. Uraian

perencanaan sistem monitoring dan evaluasi disajikan dalam Bab

VI.

Masyarakat harus diajak berdiskusi dalam menentukan

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan serta

menentukan sitem monitoring dan evaluasi yang akan

digunakan. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa lebih

bertanggung jawab dan lebih terarah dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan MDM serta bisa berperan aktif dalam

monitoring dan evaluasinya.

4. Penyusunan Draft Rencana Pembangunan MDM (Draft 0)

53

Penyusunan dokumen rencana induk pembangunan MDM

(draft 0) dilakukan oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan

MDM berdasarkan masukan bahan-bahan rencana yang telah

disepakati bersama masyarakat. Dalam draft tersebut harus

terformulasikan tujuan, strategi (program dan kegiatan),

indikator dan sistem monitoring dan evaluasi.

Materi/isi Dokumen Draft Rencana Induk Pembangunan terdiri

dari:

a. Latar Belakang Perlunya Pembangunan MDM

Menjelaskan alasan-alasan pokok pembangunan MDM

b. Tujuan Pembangunan MDM

Menyajikan tujuan umum pembangunan MDM dan tujuan

khusus yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan

yang ada.

c. Metode Penyusunan Rencana Induk Pembangunan MDM

Menjelaskan tentang kriteria pemilihan lokasi dan prosedur

penyusunan rencana induk pembangunan MDM.

d. Keadaan Umum Areal Model DAS Mikro

Menggambarkan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan

kelembagaan sosial di Areal Model DAS Mikro

e. Potensi dan Permasalahan

54

Menjelaskan potensi dan permasalahan, serta struktur

masalah (contoh Tabel 4 dan Tabel 5) dalam pengelolaan

DAS di wilayah kerja BPDAS dan yang dihadapi dalam

pengelolaan Model DAS Mikro.

f. Program dan Kegiatan Pembangunan MDM

Menguraikan program dan kegiatan yang terdiri dari

pembangunan fisik (kurun waktu 5 tahun) untuk mencapai

tujuan yang telah disepakati. Mungkin ada kegiatan-kegiatan

yang menyangkut pemberdayaan atau pendampingan

masyarakat yang memerlukan waktu lebih dari 5 tahun, hal

ini harus dideskripsikan secara jelas dalam rencana. Program

dan kegiatan hendaknya disusun berdasarkan luaran

(output) kegiatan tahunan beserta indikator-indikator

pencapaiannya serta asumsi-asumsi yang digunakan.

Selain itu di dalam program dan kegiatan juga harus

dirumuskan mengenai:

1) Peran para pihak dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan sehingga jelas tugas

dan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh setiap

unsur pelaksana.

2) Pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan meliputi

perkiraan besaran biaya dan sumber pendanaan.

55

3) Tata waktu pelaksanaan kegiatan mulai persiapan

sampai kegiatan pembangunan di masing-masing lokasi

kegiatan.

Program dan kegiatan bisa disajikan dalam bentuk matrik

seperti yang dikemukakan dalam contoh matrik program dan

kegiatan pada Tabel 6.

56

Tabel 6. Contoh Matrik Program dan Kegiatan Dalam Pembangunan MDM

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MDM (tahun.... s/d. tahun .........)

No. Program Kegiatan LuaranIndikator

pencapaian

PenaggungJawab

Kegiatan

PerkiraanBiaya

TataWaktu/TahunPelaksanaan

Asumsi YangDigunakan

1.

2.

3.

4.

57

g. Rencana Monitoring dan Evaluasi

Rencana monitoring dan evaluasi menguraikan tentang tata

cara/metode pengukuran, indikator, lokasi pengukuran,

penanggung jawab pengukuran dan mekanisme pelaporan

hasil kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi MDM tidak

terbatas pada selesainya kegiatan fisik pembangunan areal

model, tetapi bisa jauh lebih lama karena luaran dan dampak

areal model harus dimonitor dan dievaluasi dalam jangka

panjang, misalnya untuk model hutan rakyat seharusnya

dilakukan moitoring dan evaluasi minimal selama satu daur

tebang.

h. Peta-peta Penunjang

Dalam pembuatan peta-peta supaya menggunakan peta

dasar yang baik/standar seperti Peta Rupa Bumi atau hasil

pengukuran lapang. Peta yang dihasilkan skala 1:10.000 atau

lebih besar dan disajikan mengikuti ketentuan kartografi

yang sudah lazim digunakan di Indonesia.

5. Pembahasan Draft Rencana Pembangunan MDM

Draft rencana induk pembangunan MDM yang telah

disusun oleh BPDAS dan tenaga pakar kemudian dibahas

bersama-sama dengan SKPD kabupaten terkait, LSM, Pemerintah

Kecamatan dan Desa serta pihak-pihak lain yang terkait.

Pembahasan draft rencana pembangunan secara partisipatif

minimal dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada saat

58

pembahasan draft 0 dan pembahasan draft final. Dalam tahapan

ini, tujuan dan strategi yang telah dirumuskan bersama

masyarakat ditajamkan kembali dengan mengakomodir masukan

dari instansi-instansi terkait serta dengan mempertimbangkan

kelayakan teknis, ekonomi, sosial, ekologi dan politik. Dalam

tahapan ini harus sudah dirumuskan peran dan tanggungjawab

stakeholders dalam setiap tahapan pengelolaan/pembangunan

MDM baik dalam perencanaan, pelaksanaan program dan

kegiatan maupun dalam monitoring dan evaluasi.

6. Finalisasi Rencana Induk Pembangunan MDM

D. Legalisasi Rencana

Agar rencana pembangunan MDM yang telah disusun dapat

berdaya guna, rencana tersebut harus dibahas, dinilai, disetujui dan

disahkan oleh pihak-pihak terkait dan berwenang. Untuk itu rencana

induk pembangunan MDM yang telah disusun oleh Tim Penyusun,

disetujui oleh Bappeda kabupaten/kota dan disahkan oleh

Bupati/Walikota.

Rencana pembangunan MDM yang telah disahkan,

disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu

instansi teknis pemerintah daerah kabupeten dan pihak lainnya yang

terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil

analisis peran dalam rencana tersebut.

59

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MODEL DAS MIKRO

Pelaksanaan pembangunan areal Model DAS Mikro dilakukan oleh

instansi teknis sektoral (Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah/SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik

Swasta (BUMS) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan

tugas dan kewenangannya masing-masing dengan melibatkan

masyarakat. Pelaksanaan pembangunan MDM harus mengacu kepada

Rencana Induk Pembangunan Areal Model DAS Mikro yang telah

ditetapkan serta didahului dengan penyusunan Rancangan Pelaksanaan

Kegiatan. Dengan demikian kegiatan/model yang dilaksanakan oleh

masing-masing pihak tersebut mendukung pencapaian tujuan dan

sasarannya sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan MDM

yang telah disepakati bersama. Diagram alir proses pelaksanaan

pembangunan MDM disajikan dalam Gambar 9.

60

Gambar 9. Diagram alir proses pelaksanaan pembangunan MDM

A. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan

Rancangan pelaksanaan adalah rencana lebih detail

(penjabaran) dari kegiatan dalam rencana induk pembangunan yang

PELAKSANAAN PEMBANGUNANMDM

RENCANA INDUK PEMB. MDM

PELAKSANAAN PROGRAM DANKEGIATAN/MODEL DALAM

MDM DI LAPANGAN

IDENTIFIKASI CIRI TAPAK KEGIATAN

PERUMUSAN RANCANGAN PELAKSANAANKEGIATAN

PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGANPELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RANCANGANPELAKSANAAN KEGIATAN

LEGALISASI RANCANGAN PELAKSANAANKEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGUATAN KELEMBAGAANPETANI DAN KOORDINASI

ANTAR SEKTOR

61

telah disusun. Penyusunan rancangan pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan oleh instansi teknis sektoral (Pemerintah, Satuan Kerja

Perangkat Daerah/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota), BUMN, BUMD,

BUMS atau LSM yang akan melaksanakan program/kegiatan.

Rancangan pelaksanaan disusun sebelum kegiatan dilaksanakan,

idealnya setahun sebelum kegiatan dilaksanakan (t-1) atau pada

tahun yang sama saat kegiatan akan dilaksanakan (t-0).

Penyusunan rancangan ini harus dilakukan secara partisipatif,

terutama dengan melibatkan masyarakat yang akan melaksanakan

kegiatan (kelompok sasaran). Dalam penyusunannya harus

berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak terkait,

khususnya BPDAS dan Bappeda. Dalam proses penyusunan ini,

fasilitator (seperti tenaga ahli, pemandu lapangan, LSM dan birokrat

pemerintah terkait) dapat dilibatkan. Rancangan kegiatan, terutama

yang bersifat fisik, dibuat dengan menggunakan peta skala lebih

besar dari atau sama dengan 1:2500.

Rancangan kegiatan mencakup unsur-unsur seperti yang

disajikan dalam Tabel 7. Paling sedikit ada sembilan unsur yang

perlu direncanakan, yaitu: (a) kelompok target, (b) pelaku kegiatan,

(c) tempat/lokasi kegiatan, (d) jenis kegiatan, (e) luaran/output, (f)

strategi pelaksanaan kegiatan, (g) anggaran kegiatan, (h)

bahan/alat, (i) dokumentasi kegiatan, dan (j) jadwal pelaksanaan

kegiatan.

62

Tabel 7. Unsur-unsur dan Uraian dalam Rancangan Kegiatan

No. Unsur Kegiatan Uraian

1. Kelompok target Tetapkan siapa saja yang menjadi sasaranpelaksanaan rencana program/kegiatan, jumlahnya,serta peran/kontribusi yang diharapkan

2. Pelaku kegiatan Bila kelompok target bukan pelaku kegiatan, jelaskansiapa pelaku dan apa yang dilakukannya

3. Tempat/Lokasi Tetapkan dimana kegiatan akan dilakukan

4. Jenis Kegiatan Uraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan

5. Luaran (output) Uraikan/tetapkan luaran yang harus dicapai dari setiapkegiatan

6. Strategi pelaksanaankegiatan

Tetapkan cara/strategi melaksanakan kegiatan yangtelah direncanakan

7. Anggaran Tetapkan berapa anggaran yang dibutuhkan, besaranggaran, sumber anggaran dan mekanismepertanggungjawaban penggunaannya

8. Bahan/Alat Tetapkan bahan/alat apa saja yang dibutuhkan untukpelaksanaan kegiatan, kualitasnya dan sumbernya

9. Jadwal Tetapkan jadwal implementasi dari kegiatan-kegiatanyang direncanakan

10. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan harus terdokumentasi denganbaik untuk keperluan pengawasan dan bahan masukanuntuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu,metode dan kegiatan dokumentasi harus direncanakandengan baik

Kegiatan pokok dalam penyusunan rancangan pelaksanaan

kegiatan terdiri dari 1) Identifikasi Ciri Tapak Kegiatan, 2)

Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan, dan 3) Legalisasi

Rancangan Kegiatan. Uraian masing-masing kegiatan pokok tersebut

adalah sebagai berikut:

63

1. Identifikasi Ciri Tapak Kegiatan

Penyusunan rancangan pelaksanaan diawali dengan

kegiatan identifikasi lebih rinci mengenai ciri-ciri tapak kegiatan,

yang meliputi ciri-ciri biofisik, sosial ekonomi dan budaya

termasuk kelembagaan sosial di lokasi tempat kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan.

a. Ciri Biofisik

Komponen biofisik yang perlu pendalaman dalam hal

tingkat ketelitiannya adalah data kontur, jenis tanah, saluran

drainase dan penutupan lahan. Data ini dapat diperoleh

dengan melakukan survei lapangan dengan skala yang

memadai, yaitu lebih besar dari 1:2500.

b. Ciri Sosial, Ekonomi dan Budaya

Data sosial, ekonomi dan budaya yang diperlukan

adalah jumlah dan ukuran keluarga, tingkat pendapatan,

sumber pendapatan, pola urbanisasi, domisili (di dalam/di

luar areal DAS mikro), luas dan status penguasaan lahan,

ketergantungan terhadap lahan, curahan tenaga kerja untuk

pertanian, kondisi pasar produk-produk pertanian, kondisi

pasar kredit, kondisi sarana dan prasarana perhubungan dan

angkutan, keberadaan dan kegiatan kelembagaan kerjasama

masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial

budaya.

64

2. Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan

Dokumen rancangan pelaksanaan menguraikan rencana

detail pelaksanaan kegiatan, dari mulai persiapan sampai

rencana pelaksanaan pembangunan. Dokumen Rancangan

Pelaksanaan dari suatu program dan/atau kegiatan meliputi:

a. Latar Belakang

b. Tujuan

c. Kondisi Tapak Kegiatan

d. Rancangan Kegiatan (seperti diuraikan dalam Tabel Unsur-

unsur dan Uraian dalam Rancangan Kegiatan)

e. Peta-peta dan Gambar Teknik

3. Legalisasi Rancangan Kegiatan

Rancangan pelaksanaan kegiatan pembangunan MDM

yang telah disusun disahkan oleh kepala instansi pemilik

program/kegiatan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,

misalnya Bappeda dan BPDAS.

B. Kegiatan Fisik Yang Bisa Dilaksanakan Dalam Areal MDM

Kegiatan fisik yang bisa dilaksanakan di dalam areal model DAS

mikro adalah berbagai kegiatan pengelolaan DAS yang dilaksanakan

oleh berbagai sektor dalam skala mikro DAS, berbagai kegiatan

tersebut antara lain adalah:

65

1. Sektor Tata Ruang, menekankan pada perencanaan tata guna

lahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kecamatan

dengan sektor-sektor yang terlibat dan masyarakat untuk

mengoptimalkan pemanfaatan lahan (pembagian zonasi) di

dalam MDM, baik pada kawasan budidaya maupun kawasan

lindung. Penyusunan rencana tata guna lahan di MDM harus

dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dengan

memperhatikan kondisi riil di lapangan, peraturan-peraturan

yang ada dan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya

alam itu sendiri.

2. Sektor Kehutanan: model hutan rakyat, model hutan desa,

intensifikasi pekarangan, model reboisasi, model wanafarma,

model aneka usaha kehutanan, model pengembangan tanaman

unggulan lokal/endemik, model pengembangan hasil hutan

bukan kayu, model wanatani, pembuatan kebun bibit

desa/persemaian, model perlindungan mata air/rehabilitasi

sumber mata air, model rehabilitasi sempadan sungai, bangunan

sipil teknis (dam penahan, dam pengendali, pengendali jurang,

pembuatan sumur resapan dan embung) dalam skala kecil.

3. Sektor Pekerjaan Umum: pembangunan sipil teknis untuk

konservasi tanah dan air (embung, penahan erosi tebing, dam

penahan, dam pengendali, sumur resapan) skala besar, irigasi,

arboretum di hulu DAS, penyediaan air baku dan perlindungan

sumber air.

66

4. Sektor Pertanian dan perkebunan: model pengelolaan lahan

pertanian dengan sistem terasering, mulsa, rorak, model usaha

tani konservasi lahan kering, model pemanfaatan lahan di bawah

tegakan/agroforestry, pengembangan model kebun campuran

dan model hortikultura.

5. Sektor Peternakan dan Perikanan: penanaman pakan ternak,

model silvopasture, model silvofishery, model pemanfaatan

biogas dan usaha peternakan terpadu.

6. Sektor Lingkungan Hidup dan Kesehatan: Monitoring kualitas air

dan lingkungan, penanganan lingkungan (sampah, limbah

domestik dan industri), sanitasi air bersih.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan MDM

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya alam

secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat di dalam areal MDM. Pemberdayaan masyarakat harus

menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pembangunan MDM

terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat difasilitasi oleh instansi pemerintah

dan/atau lembaga non pemerintah terhadap masyarakat secara

partisipatif yang dapat dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan

67

pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal,

advokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

kelembagaan petani dan pengembangan usaha.

Pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan sampai

masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan

kemampuan yang cukup dalam mengelola sumberdaya di dalam DAS

mikro sehingga masyarakat bisa mengelola sumberdaya tersebut

secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu kegiatan pemberdayaan

yang berbentuk pendampingan bisa terus dilaksanakan walaupun

kegiatan fisik telah selesai dilaksanakan.

Hal lain yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dan

kelestarian sumberdaya alam di lokasi MDM adalah penciptaan atau

peningkatan kegiatan-kegiatan off-farm agar masyarakat bisa

mengurangi ketergantungannya kepada lahan tetapi penghasilannya

meningkat.

D. Penguatan Kelembagaan Petani dan Koordinasi Antar Sektor

Penguatan kelembagaan petani di dalam areal model DAS

mikro bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok tani peserta

areal model di dalam MDM. Apabila telah terbentuk maka perlu terus

ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui pendampingan dan

bantuan sarana dan prasarana sehingga bisa menjadi kelompok tani

yang mandiri dan berjalan secara efektif.

68

Agar terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi

(KISS) diantara para pihak yang terkait terutama pada tingkat

masyarakat maka sebaiknya dibentuk forum pengelolaan MDM.

Forum pengelolaan MDM merupakan wadah komunikasi dan

koordinasi bagi kelompok tani peserta areal model untuk

berhubungan dengan instansi/para pihak yang terlibat dalam

pengelolaan program/kegiatan MDM. Forum dimaksud diharapkan

bisa mewujudkan pengelolaan MDM secara terpadu yang

dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas dan tanggungjawab

yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan MDM.

Apabila di kabupaten lokasi MDM telah terbentuk Forum

DAS/Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS maka Forum MDM yang

dibentuk dapat menjadi salah satu komponen/unsur dari Forum

DAS/Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS yang sudah ada. Salah

satu cara untuk meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Sinergi (KISS) di antara para pihak yang terlibat adalah dengan

melaksanakan pertemuan rutin minimal 2 (dua) kali dalam satu

tahun sehingga dapat diketahui perkembangan/kemajuan

pembangunan MDM, masalah/kendala yang dihadapi dan mencari

jalan pemecahannya.

69

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI MDM

Maksud diadakannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Model DAS

Mikro (MDM) adalah untuk mengetahui status aspek biofisik, sosio-

ekonomi dan kelembagaan areal MDM sebagai dampak dari

intervensi/kegiatan yang dilaksanakan dan selanjutnya sebagai bahan

masukan bagi peningkatan dan perbaikan program pengelolaan DAS

terkait. Sasaran Monev Areal MDM adalah segenap penerima

manfaat/beneficiaries dari adanya kegiatan pembangunan MDM yang

meliputi aspek biofisik areal MDM, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

Oleh karena itu sistem Monev yang dikembangkan perlu melibatkan

segenap stakeholders dengan pendekatan participatory, dengan

tanggung jawab program monitoring ada pada instansi/lembaga yang

terkait dengan pengelolaan MDM (dan dapat menjadi bagian dari Sistem

Informasi Pengelolaan DAS). Pelaksanaan evaluasi MDM dapat dilakukan

oleh lembaga/instansi pemilik program/kegiatan, lembaga independen

atau masyarakat sesuai dengan tingkat kompetensi dan sumberdaya

yang tersedia.

Kegiatan monitoring sebenarnya sudah dimulai pada saat

pengumpulan data dasar sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu pada

waktu penyusunan rencana induk pembangunan MDM dan penyusunan

rancangan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi suatu kegiatan

dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang

70

bersangkutan sedangkan monitoring dan evaluasi output dilaksanakan

pada akhir setiap kegiatan. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan

di dalam MDM biasanya dilaksanakan beberapa tahun setelah kegiatan

dilaksanakan.

Dengan pendekatan partisipatori, pelaksanaan Monev perlu

melibatkan petani/kelompok tani dalam pengumpulan data dan berbagi

informasi diantara mereka mengenai implementasi dari berbagai

program/kegiatan di dalam MDM dan status sumber daya DAS dalam

lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan

masyarakat termotivasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan

sebagai aksi tindak lanjut. BPDAS bertindak sebagai penanggung jawab

dan fasilitator dalam pengumpulan data dan analisisnya serta

menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi petugas dan petani.

Monitoring dan evaluasi MDM dilaksanakan dengan mengacu

kepada Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS seperti yang sudah diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial Nomor P.04/V-Set/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pedoman

Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Akan tetapi selain Monev

pada tingkat MDM (mikro DAS) masih memungkinkan untuk dilaksanakan

Monev pada tingkat rumah tangga dan tingkat hamparan/petak untuk

setiap areal model yang dibangun di lokasi DAS Mikro. Dalam Bab ini

akan dibahas: (a) Informasi Dasar, (b) Monitoring dan Evaluasi pada

tingkat DAS Mikro (MDM), (c) Monitoring dan Evaluasi pada tingkat

rumah tangga dan hamparan/tapak/petak (site), (d) Evaluasi Dampak

71

Intervensi, dan (e) Peralatan dan Personil. Diagram alir Monitoring dan

evaluasi MDM disajikan dalam Gambar 10.

A. Informasi Dasar

Informasi dasar sebagai Baseline (Benchmark Information)

menyatakan status awal dari kondisi DAS mikro sebelum intervensi

kegiatan dilaksanakan. Data dan informasi dasar ini digunakan untuk

menjamin bahwa (i) intervensi yang dilakukan sesuai dengan

kebutuhan, (ii) memungkinkan evaluasi dampak intervensi, dan (iii)

mengembangkan indikator kinerja sesuai dengan tujuan

pembangunan areal MDM. Informasi dasar ini sebagaimana diuraikan

dalam bagian terdahulu mulai dari tahap pemilihan lokasi sampai

dengan deskripsi ciri tapak yang menggambarkan potret kondisi awal

areal MDM perlu didokumentasikan dalam Rencana Induk

Pembangunan MDM dan atau Rancangan Pelaksanaan setiap

kegiatan di areal model.

72

Gambar 10. Diagram Alir Monitoring dan Evaluasi MDM

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MDM

MONITORING DAN EVALUASI MDM

REKOMENDASI

Umpan Balik bagi rencana danpelaksanaan program &kegiatan

Tingkat DAS MikroTingkat Rumah

TanggaTingkat Hamparan

(Petak)

KriteriaPenggunaanLahan,indikatornya:1) Penutupan

Vegetasi2) Kesesuaian

penggunaanlahan

3) Indeks erosi4) Tanah

longsor

Kriteria TataAir,indikatornya:1) Debit air

sungai2) Kandungan

sedimen3) Kandungan

pencemar4) Koefisien

limpasan

KriteriaSosial,indikatornya:1) Kepedulian

individu2) Partisipasi

masyarakat3) Tekanan

Pendudukterhadaplahan

Kriteriaekonomi,indikatornya:1) Ketergantung

an pendudukterhadaplahan

2) Tingkatpendapatan

3) Produktivitaslahan

4) Jasalingkungan

KriteriaKelembagaan,indikatornya:1) KISS2) Ketergantung

an Masyarakpadapemerintah

3) Keberdayaanlembagalokal/adat

4) Kegiatanusahabersama

Indikator yangdigunakanadalah:1) Ketergantungan

keluargaterhadap lahan

2) Tingkatpendapatan

3) Kepedulianindividu

4) Partisipasikeluarga

Indikator yangdigunakanadalah:1) Penutupan

vegetasi/tajuk2) Indeks erosi3) Produktivitas

lahan

73

B. Monitoring dan Evaluasi pada Tingkat DAS Mikro (MDM)