PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a...Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ... dibutuhkan dalam perencanaan

1

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH

RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN SEMBULANG

SEMBULANG KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014

Oleh

NANDA WAHYU AKBAR

NIM: 100565201177

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan merupakan awal atau dasar

perencanaan dalam perencanaan pembangunan.Permasalahan yang terjadi hari ini,

Musyawarah cenderung tidak efektif, hasil yang didapat dari musrenbang-pun akhirnya

hanya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang kadangkala bukanlah

hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat. Khususnya di Kelurahan

Sembulang, yang mana dari pandangan penulis masyarakat di Kelurahan Sembulang tidak

begitu antusias terhadap perencanaan pembangunan maupun pembangunan langsung di

daerahnya.Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah pondasi

penting bagi perkembangan pembagunan daerah. Yang mana masyarakat dituntut untuk

aktif memberikan ide dan gagasan untuk keberlangsungan pembangunan di daerahnya.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Dengan penelitian bersifat deskriptif ini

penulis langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan pada

penelitian, yaitu partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat

kelurahan di kelurahan sembulang kecamatan galang kota batam. Penelitian ini

pengumpulan data menggunakan wawancara/ interview, pengumpulan data dengan

dokumen, studi pustaka dan lapangan. Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan Sembulang tahun 2015 masih sangat rendah dan terkesan

apatis, dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat, kewenangan dalam pengambilan

keputusan serta cara metode penyampaian usulan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perencanaan Pembangunan

2

ABSTRACT

Planning Meeting village level is the beginning or the basis for planning in development

planning. problems that occur today, Congress tends to be ineffective, the results of the

deliberations was eventually just be the result desired by the government are sometimes

not the substantive matters as required by the community. Especially in the Village of

Sembulang, which of the author's view of society in the Village of Sembulang not so

enthusiastic about the development planning as well as direct development in their

regions. Community participation in development planning is an important foundation for

the development of regional development. In which people are required to actively provide

ideas and ideas for sustainable development in the region. This study uses a qualitative

method. With descriptive research, the writer direct observation in the field according to

the research problem, namely community participation in the implementation of

community meetings sembulang, the city of Batam. This research data collection using

interviews / interviews, data collection with documents, library research and field. From

the research that has been conducted by researchers, it can be concluded that the

Community Participation in Development Planning in the Village of Sembulang 2015 is

still very low and seem apathetic, viewed from a public participation in decision-making

authority as well as the way the proposed delivery methods.

Keywords: Political Participation, Development Planning

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (Good

Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam

pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang

disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah

Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan

akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan

untuk mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai

dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil

Musrenbang akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan

masyarakat.

Musrenbang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk

melakukan upaya harmonisasi dan singkronisasi berbagai kutub perencanaan tersebut,

sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan

perencanaan politis.

3

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk

menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan

dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan

mengacu/memperhatikan pada yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan

oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para

pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas

pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan,pembangunan dan

kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga

komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau

berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi

bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif

dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti

merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan

kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi

informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang

separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-

pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku

kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan

yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga

berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi

media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di

wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah,

menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain

yang relevan dengan usulan yang ada.

Dari paparan latar belakang dan mekanisme di atas maka ada beberapa gejala yang

ditemukan antara lain:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.

2. Paradigma masyarakat yang masih berfikir apatis.

3. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap musrenbang kelurahan sangat rendah,

dibandingkan dengan musrenbang yang lebih tinggi tingkatannya.

4

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk

meningkatkan mutu pelaksanaan musrenbang Kelurahan. Petunjuk Pelaksanaan

Musrenbang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Musrenbang

tingkat Kelurahan Kecamatan Galang.

Kecamatan Galang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Batam yang

berada di daerah pesisir kota Batam. Masih banyak masalah yang terjadi disana seperti

sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti yang dilansir di media online Sinar

Media Kepri menyatakan bahwa Sarana prasarana menjadi kebutuhan mendasar dalam

berbagai aktivitas keseharian di kecamatan Galang masih terbilang minim seperti

Pelabuhan Tambatan Perahu, Jembatan, Sekolah dan Puskesmas, kemudian masalah

tenaga pembangkit litrik, serta program rehap rumah tidak layak huni juga tidak maksimal

(http://www.sinarmediakepri.com/). Hal demikian menjadi sorotan penulis mengingat

pentingnya perencanaan pembanguan pada kecamatan Galang ini, mengingat jumlah

masyarakatnya sudah mulai ramai mestinya keikutsertaan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang aktif.

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap kecamatan Galang yaitu pada

kelurahan sembulang, yang mana kelurahan sembulang merupakan Kelurahan Sembulang

merupakan wilayah yang paling dekat dengan Kantor Kecamatan karena jaraknya kurang

dari 1 Km. Sedangkan untuk ke Pusat Pemerintahan Kota Batam jarak tempuhnya

mencapai 56,67 Km.Tentunya informasi terhadap masyarakatnya lebih cepat dan menjadi

sorotan penulis apakah informasi yang lebih cepat didapat sejalan dengan partisipasi

masyarakatnya terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini musrenbang.

Partisipasi menjadi sangat penting kedudukannya dalam menyusun perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam

perencanaan merupakan hal yang utama karena perencanaan merupakan tahap awal dalam

proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan

program agar program yang disusun dapat mengakomodasi segala kebutuhan dan

permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang disusun hendaknya berdasarkan

keinginan masyarakat bukan berdasarkan kelompok tertentu (Hariyanto,2013).

Dari gejala-gejala yang disebutkan di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti

tentang judul : “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana

Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam

Tahun 2014”

5

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk di kaji

secara mendalam dan akan segera dipaparkan secara ilmiah dengan perumusan masalah

dalam penulisan ini yaitu: “ Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan (MUSRENBANG) serta faktor yang menghambat partisipasi masyrakat di

Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014”?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif. Arikunto (2006:16) menyebutkan bahwa

“Penelitian kualitatif mengutamakan proses dari pada hasil. Penelitian kualitatif lebih

ditekankan pada bagian gejala tersebut muncul, dengan kata lain penulis bukan mencari

jawaban atas pertanyaan “apa” tetapi “mengapa”. Dengan penelitian bersifat deskriptif ini

penulis langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan pada

penelitian, yaitu partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat

kelurahan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota

Batam. Alasan penulis tertarik dengan lokasi ini karena ingin melihat tentang sejauh mana

partisipasi dan peran masyarakat terhadap musrenbang tahunan yang diadakan dikelurahan

Sembulang, Kelurahan Sembulang merupakan kelurahan yang terletak di ibukota

Kecamatan Galang, alasan lain yakni partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

musrenbang tingkat kelurahan perlu dikaji demi tercapainya demokrasi yang baik, mulai

dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat nasional.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menganalisa data

sebagai berikut :

a. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan

dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara

terhadap subyek dalam penelitian.

b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-

buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Narasumber/Informan

6

Informan adalah orang-orang dalam latar belakang penelitian yang bisa memberikan

informasi yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian Informan atau orang yang dimintai

keterangan dalam penelitian ini akan dipilih berdasarkan kriteria terkait unit analisis data

yang akan di paparkan pada tabel di bawah.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

No Nama Unsur

1

M. Yusuf. B. Ama.

Pd Lurah Kelurahan Sembulang

2 Dian Nurhuda

Pegawai kelurahan Seksi Pembangunan

Kesejahterahan Rakyat

3 Rusli Ketua LPM

4 Safi’i Ketua Rukun Warga

5 Sumarno Ketua Rukun Tetangga

6 Mustafa Tokoh Masyarakat

7 Ardi Ketua Karang Taruna

8 Salim Masyarkat Nelayan

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah melakukan wawancara

mendalam terhadap key informant yakni dengan mekanisme pertanyaan yang sudah

disusun dan bisa keluar dari konsep jika berkaitan dengan yang ingin diteliti atau bisa juga

disebut dengan wawancara non-tersturktur.

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari

hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada peelitian kualitatf tidak dikenal adanya populasi

dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan

secara sengaja.

b. Alat Pengumpulan data

7

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kamera, telpon genggam,

alat perekan dan alat tulis.

C. KERANGKA TEORITIK

1. Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam walaupun

dalam beberapa hal ia memiliki kesamaan. Partisipasi dalam kamus besar Bahasa

Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Partisipasi

dari asal katanya berasal dari bahasa latin ialah partisipare yang mempunyai arti bagian

atau turut serta. Menurut White, partisipasi adalah keterlibatan komunitas psetempat secara

aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan (Safi’I,

2008:74).

Menurut Juliantara, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara

yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat

merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan

upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi

perubahan yang terjadi (Deviyanti, 2013).

Partisipasi Menurut Adisasmita dalam Suhardiman, (2006:38) Partisipasi

masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat

dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

(implementasi) program pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan

partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social

empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang

dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan

efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi)

b. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan)

8

c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)

Sedangkan menurut Rasyid (Waluyo 2007:125) ”Pemerintah yang baik akan terus

memperkuat legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang

bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil dan menyelesaikan konflik-

konflik kepentingan yang besar, serta memberi arahan tentang cara-cara terbaik untuk

mempercepat terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang sejahtera lahir dan batin”. Dari

teori diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang

mempelajari cara koordinasi dan memberi arahan antara yang memerintah dengan yang

diperintah untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat.

Secara singkat Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan

yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk

menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat

yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk

berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan Undang-Undang

nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan

kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi

secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga

daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak

diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik.

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan

(Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah

(5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta Undang-Undang No. 32

9

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan

yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta

memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan

keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para

pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di

daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang

meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi

kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang (Satries,2011).

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Sulaiman (Huraerah, 2008: 103), dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan

pembangunan adalah:

a. Bentuk partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam

perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan

dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan

usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran,

usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Kewenangan pengambilan keputusan

Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif

antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi

informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat

tersebut.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat

tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam

pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

10

Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat

dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya

masing-masing.

c. Metode/cara pemberian usulan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan

masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan

penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan

masyarakat.

Selanjutnya mengenai mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di kota

Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Batam pada Bab III tentang Tata Cara Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, paragragaf ke-empat pasal 9

menyebutkan :

1. Mekanisme pelaksnaan Musrenbang tingkat kelurahan terdiri dari agenda persiapan

dan agenda pelaksanaan.

2. Agenda persiapan meliputikegiatan sebagai berikut:

a. Menetapkan panitia penyelenggaraan musyawarah tingkat kelurahan.

b. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum

kegiatan dilakukan

c. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang tingkat

kelurahan maupun kelompok masyarakat

d. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk penyelenggara

musrenbang tingkat kelurahan.

3. Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pendaftaran peserta

b. Pemaparan camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang

bersangkutan.

c. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan

memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya.

d. Pemaparan lurah atas Prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang bersumber

dari RPJM kelurahan.

11

e. Penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh

beberapa perwakilan masyarakat.

f. Pemisahan permasalahan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat kelurahan

dan menjadi tanggungjawab SKPD.

g. Perumusan prioritas kegiatan berdasarkan cara mengatasi permasalahan oleh

peserta musrenbang tingkat kelurahan

h. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan

permasalahan di kelurahan.

i. Penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri musrenbang tingkat

kecamatan.

Selanjutnya keluaran dari musrenbang tingkat kelurahan menurut pasal 11 adalah

dokumen rencana kerja pembagunan kelurahan yang berisi:

1. Prioritas kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke musrenbang tingkat kecamatan

dan akan dilaksanakan oleh SKPD.

2. Prioritas kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi

Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan dan atau swadaya masyarakat.

3. Daftar nama delegasi untuk mengikuti ke musrenbang kecamatan.

4. Berita acara musrenbang tingkat kelurahan.

Adapun peserta musrenbang tingkat kelurahan menurut Perwako tersebut terdiri

dari beberapa unsur:

1. DPRD Kota Batam yang berasal dari daerah pemilihan setempat.

2. SKPD dilingkungan Pemerintahan kota Batam.

3. Muspika.

4. Lurah.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

6. Pemerintah kelurahan.

7. Pengurus RT/RW

8. Pengusaha tingkat kelurahan

9. Sektor informasi tingkat kelurahan.

10. Organisasi perempuan

11. Organisasi Kemasyarakatan

12. Oraganisasi Pemuda

13. LSM.

12

D. KONSEP OPRASIONAL

Beberapa hal atau aspek yang menjadi indikator dalam menjelaskan partisipasi

masyarakat dan faktor pendorong serta faktor penghambat dalam musrenbang, yaitu:

1. Bentuk Partisipasi

a. Tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah musrenbang.

b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan dan gagasan maupun kritik dan

saran terhadap perencanaan pembangunan.

2. Kewenangan dalam pengambilan keputusan

a. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada rapat atau

proses perencanaan pembangunan.

3. Metode/cara pemberian usulan

a. Metode atau cara masyarakat dalam memberikan usulan baik itu secara tertulis

dalam sebuah proposal perencaaan pembangunan dan kegiatan ataupun bersifat

lisan dalam proses rapat perencanaan pembangunan.

4. Faktor Penghambat Partisipasi

a. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktor-

faktor yang berasal dari individu responden sendiri, meliputi jenis kelamin, usia,

pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.

b. Faktor-faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua

pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program kecuali

masyarakat. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan

dan pemberian informasi kepada masyarakat, dan peranan pihak swasta.

E. HASIL DAN ANALISIS

A. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di

Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014

Musrenbang tingkat kelurahan merupakan awal atau dasar perencanaan dalam

perencanaan pembangunan, karena dalam musrenbang tingkat kelurahan pemerintah

kelurahan berperan sebagai fasilitator, sementara motor penggerak kegiatan ini adalah

13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Tujuan dari Musrenbang tingkat

kelurahan adalah membuat dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan baik yang

didanai secara swadaya masyakat maupun yang akan didanai dana kelurahan. Serta

prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD (Indrajat, 2012:

39).

1. Bentuk Partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam

perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan

dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan

usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran,

usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan

kegiatan yang akan.dilakukan.

Selanjutnya untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat Musrenbang di kelurahan

sembulang pada tahun 2014, di awal sekali penulis menayakan perihal siapa saja yang

mengikuti kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang dan bagaimana seberapa penting

kehadiran mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan di ditingkatan kelurahan

yaitu kelurahan sembulang, berikut pernyataam dari bapak M. Yusuf selaku lurah dari

kelurahan Sembulang:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan adalah lurah sendiri,

perangkat kelurahan, pemangku kepentingan dan pastinya masyarakat kelurahan

sembulang.”

Kemudian ditambahkan oleh pegawai kelurahan yaitu ibu Dian Nurhuda:

“Aturannya, yang ikut berpartisipasi dalam musrenbang tingkat kelurahan ini

adalah semua elemen masyarakat baik dr tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan sembulang ini, selain itu

aparatur kelurahan, kemudian wakil-wakil rakyat yang pada dasarnya berasal dari

dapil sini, serta pemangku kepentingan. Namun dari elemen masyarakat masih

sedikit yang hadir.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya peserta musrenbang di

kelurahan Sembulang yang disampaikan lurah dan pegawainya sesuai dengan isi dari

Peraturan Walikota no 6 tahun 2006 tentang Tentang Penyelenggaraan dan Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, yang

disebutkan oleh keduanya sejalan dengan peraturan tersebut.

14

Selanjutnya masih mengenai peserta musrenbang, penulis menanyakan hal serupa

kepada Ketua Karang Taruna yaitu Bapak Ardi, berikut tanggapannya:

“Kalau saya melihat pada musrenbang itu, yang hadir kebanyakan dari aparatur

kelurahan, kemudian sekcam, kemudian aparatur pemerintahan, dinas-dinas, kalau

untuk masayarakat ada dari kalangan guru-guru, kemudian RT dan RW, untuk

tokoh masyarakat ada beberapa tapi Cuma sedikit, lebih banyak yang dari

pegawai-pegawai kelurahan dan dinas-dinas.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan, bahwa peserta musrenbang dikelurahan

Sembulang kebanyakan di hadiri oleh aparatur pemerintahan saja, dari perangkat

kelurahan, perangkat kecamatan serta SKPD yang berkepentingan serta masyarakat dari

kalangan akademisi.

Selanjutnya terkait tingkat kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi pada

kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang yang kemudian dijelaskan oleh pak lurah

Sembulang:

“Tingkat paritsipasi masyarakat dikelurahan sembulang masih tergolong

rendah.karena masyarakat yang hadir dalam musrenbangdes orang-orangnya itu-itu

aja. Yaitu para aparat kelurahan dan perangkat-perangkatnya, sedangkan dari

masyarakat sendiri saya lihat kurang berpartisipasi dalam mengikuti musrenbang

yang diadakan di kelurahan sembulang ini.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada permasalahan pada tingkat

partisipasi di kelurahan Sembulang pada tahun 2014, dilihat dari rendahnya kehadiran

masyarakat dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya kegiatan Musrenbang adalah suatu

kegiatan yang mana kegiatan tersebut merrupakan wadah masyarakat untuk

menyampaikan keluh kesah mereka di tempat tinggal mereka, namun kesempatan tersebut

tidak digunakan dan terkesan menerima apapun keputusan dari hasil musrenbang tersebut.

Sasaran dari musrenbang adalah menampung aspirasi masyarakat di kelurahan

tersebut namun masyarakat sendiri tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan tersebut hal

ini sangat ironis dan merupakan suatu kemunduran demi pembangunan yang efektif dan

efisien di kelurahan Sembulang, karena yang seharusnya lebih paham tentang lingkungan

dan kebutuhan mereka adalah mereka sendiri.

Berikut pernyataan dari Ketua LPM dari kelurahan Sembulang yaitu Bapak Rusli

terkait seberapa penting kehadiran masyarakat dalam kegiatan tahunan yaitu musrenbang

kelurahan Sembulang:

“Tentu kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan karena dalam kehadiran dan

keikutsertaan aktif masyarakat pada saat musrenbang merupakan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sebab pembangunan yang akan

dilaksanakan nantinya bukan hanya bagian dari proyek pemerintah tetapi adanya

15

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan objek

pembangunan dan pihak-pihak terkait. Untuk itulah dibutuhkan partisipasi disemua

tahap-tahap pembangunan khususnya dimulai dari perencanaan ini untuk

menentukan apa yang menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan

nantinya”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Tokoh masyrakat Kelurahan Sembulang yaitu bapak

Mustafa:

“Dalam setiap Musrenbang di kelurahan ini masyarakat memang kurang

berpartisipasi. Karena masyarakat menilai tanpa mengikuti pun semuanya tetap

berjalan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan

dan belum merasa ada tanggung jawab dalam pelaksanaannya.”

Dari pemaparan jawaban dari dua narasumber di atas menjelaskan bahwa

kehadiran masyarakat dalam musrenbang sangatlah penting, karena pembangunan yang

akan dilaksanakan nantinya yang merupakan hasil dari musrenbang tersebut akan

membutuh peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, tentu dalam hal ini

kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan agar sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat

dan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang dapat berjalan dan sesuai

dengan apa yang memang dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya sebagai ketua Rukun Tetangga di keluraha Sembulang yaitu bapak

Sumarno menyampaikan pendapatnya terkait dengan hambatan-hambatan yang menjadi

alasan masyarakat tidak dapat menghadiri kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang,

berikut penjelasannya:

“Saya melihat masayarakat kurang aktif ya dalam mengkuti acara seperti ini,

padahal saya dan tokoh-tokoh masayarakat lainnya sudah mensosialisasikan juga

kepada masyarakat saya, tapi mungkin karena banyak yang tidak bisa

meninggalkan pekerjaan mereka, jadinya mereka memilih tidak hadir dari pada

tidak bekerja”

Selanjutnya ditambahkan oleh ketua Rukun Warga yaitu Bapak Safi’i:

“Aparat Kelurahan selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti rapat penetapan

kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan. Pertama

sekali sebelum mengajak masyarakat terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang

pentingnya pembangunan bagi masyarakat, dengan dilakukannya sosialisasi ini

harapannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan mereka dapat mendorong keikutsertaan masyarakat

dalam pembangunan. Namun harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan

dimana hanya sedikit masyarakat yang mau ikut aktif dalam proses pembangunan

di kelurahan, terutama dalam keterlibatan penetapan kebijakan program

pembangunan.”

16

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa perangkat kelurahan dan tokoh-tok

masyarakat dalam hal ini RT dan RW sudah giat mensosialisasikan tentang kegiatan

musrenbang tersebut kepada masyarakat namun masyarakat juga tidak merespon dengan

baik atas informasi tersebut, hal itu di dikarenakan masyarakat lebih memilih melaut

ataupun bertani dibandingkan dengan datang mengikuti musyawarah tersebut, hal tersebut

tidak mengherankan mengingat hampir 70% masyarakat di kelurahan Sembulang adalah

nelayan dan petani.

Sosialisasi tentang adanya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di

kelurahan Sembulang terbilang cukup intens mengingat perangkat kelurahan dan di bantu

oleh RT dan RW untuk bersama-sama mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar

mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena musyawarah tersebut akan membahas

segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat di kelurahan Sembulang baik dari segi

pembangunan dan kesejahteraan. Berikut tambahan dari pak Lurah mengenai upaya-upaya

sosialisasi mengenai kegiatan musrenbang:

“Pihak kelurahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan misalnya dengan mengajak langsung masyarakat untuk ikut dalam

musyawarah pembangunan kelurahan dan juga dalam pelaksanaan pembangunan

yang akan dilakukan, upaya lain juga dilakukan yaitu dengan mengadakan

sosialisasi tentang pentingnya pembangunan bagi masyarakat, sehingga masyarakat

pun mau ikut berpartisipasi.”

Kemudian di tambahkan oleh Pegawai Kelurahan Sembulang:

“Iya, saya selaku aparat kelurahan tentunya harus mensosialisasikan kepada

masyarakat akan pentingnya pembangunan demi kemajuan kelurahan ini seperti

kami mengadakan rapat. Namun masyarakat disini kurang peduli dengan kegiatan

seperti ini karena adanya kepentingan-kepentingan lain bagi masyarakat.”

Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas, menunjukkan bahwa pihak

kelurahan sudah berupaya untuk mengajak langsung masyarakat dengan melakukan

sosialisasi tentang pembangunan dan kemajuan kelurahan ini bagi masyarakat dengan

harapan masyarakat tertarik dan menaruh simpati terhadap pentingnya kehadiran mereka

dalam kegiatan musrenbang.

Sosialisasi tersebut merupakan langkah persuasif dari pihak kelurahan, yang mana

pihak kelurahan mau terjun langsung ke masyarakat untuk menemui langsung

masyarakatnya dengan harapan ada iktikad baik masyarakat untuk hadir. Namun hal

tersebut seolah tidak di amini masyarakat, dan seakan masyarakat tidak peduli dengan

17

kegiatan tersebut dengan alasan lebih mementingkan kegiatan lain yang bersifat lebih

penting bagi kehidupan individual mereka.

Setelah berbicara mengenai tentang bagaimana bentuk sosialisasi terhadap

musrenbang dan tingkat kehadiran msyarakat dalam musrenbang di kelurahan sembulang,

selanjutnya penulis mencoba menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kegiatan

musrenbang di kelurahan Sembulang, terkait keaktifan masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam kegiatan musyawarah tersebut. Berikut tanggapan bapak Mustafa:

“Kalau saya melihat pada musrenbang kemarin, untuk masyarakat biasa sedikit ya

yang aktif memberi usulan, kebanyakan dari tokoh pemuda dan LPM ,karena

mungkin masyarakat masih malu menyampaikan usulan, biasanya yang

mewakilinya itu RT ataupun RW nya, karena sebelumnya kan sudah mengadakan

rapat bersama di RT dan RW masing-masing.”

Selanjutnya di tambahakan oleh Pak M. Yusuf:

“Untuk usulan ataupun saran perencanaan pembangunan yag disampaikan

masyarakat, saya kira ada beberapa, dan yang diusulkan biasanya hampir sama

dengan musrenbang tahun lalu, ya terkait pengaspalan jalan, drainase, alat tangkap

nelayan dan lain-lain”

Selanjutnya ditambahkan oleh Ketua RT:

“Yang paling menonjol dalam acara itu pastinya tokoh-tokoh masyarkat yang

memang dianggap sesepuh atau di tuakan disini, dan juga banyak masukan dari

pegawai-pegawai, ada dari kelurahan, dari guru-guru, ada juga dari masyarakat

biasa tapi tidak banyak, karena selalu disanggah oleh peserta lainnya”

Berdasarkan pernyataan di atas, keaktifan masyarakat hanya didominasi oleh

segilintir orang saja, untuk masyarakat sendiri sangat kurang aktif hal ini disadari bahwa

sebelumnya sudah melakukan rapat di tingkatan RT dan RW masing-masing. Namun

dalam musyawarah perencanaan pembangunan, biasanya ada penyampaian dan perdebatan

atas usulan-usulan dari peserta kegiatan, diharapakan menjadi perhatian masyarakat karena

rapat di tingkatan RT tidak selalu sama ataupun sejalan dengan kegiatan musrenbang

tersebut karena dalam rangakaian kegiatan musrenbang juga memaparkan hasil kegiatan

tahun sebelumnya sehingga keaktifan masyarakat dalam mengoreksi perencanaan

pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan harapan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam proses

Musrenbang hanya memilih sebagai pendengar saja. Dan tidak banyak memberikan

kontribusi dalam hal masukan atau apapun. Ini berarti kemauan dan kemampuan

masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya belum optimal. Hal tersebut

18

di dasari bahwa sebagian besar masyarakat di kelurahan Sembulang kebanyakan tidak

tamat sekolah dasar dan jauh dari pemahaman tentang pembangunan.

Kemauan berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan

perubahan, sedangkan kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan sumber daya

manusia dan kemampuan belajar. Dengan adanya sumbangan masukan berarti partisipasi

telah memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak

masyarakat, serta mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Hak dan tindakan

masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, tujuannya adalah

mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk

penetapan usulan prioritas kelurahan.

2. Kewenangan Dalam Pengambilan Keputusan

Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif

antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi

informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat

tersebut.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat

tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam

pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat

dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya

masing-masing.

Selanjutnya mengenai keterlibatan ataupun kewenangan masyarakat dalam

pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di kelurahan Sembulang. Karena pada

dasarnya yang menjadi sasaran untuk menikmati hasil pembangunan adalah masyarakat

tentunya hasil keputusan ataupun hasil musyawarah terkait usulan pembangunan haruslah

masyarakat ikut andil dalam kewenangan memutuskan keputusann. Berikut pernyataan

Lurah:

“Dalam rapat musyawarah pembangunan di Kelurahan Sembulang masyarakat

selalu dilibatkan. Apalagi disini setiap tahun ada kebijakan dari pemerintah daerah

untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan, hal ini dinamakan

dengan Sistem jemput bola/ musrenbang. Masyarakat yang memberikan secara

langsung ide-ide atau pemikiran mereka”

19

Selanjutnya ditambahakan oelh pegawai kelurahan:

“Dalam penetapan program pembangunan masyarakat selalu dilibatkan, namun

kendalanya adanya pada masyarakat itu sendiri, dimana seringkali hanya sedikit

masyarakat yang terlibat dalam penetapan kebijakan pembangunan. hal ini

dikarenakan banyak masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari

untuk mencari nafkah. Ya sebagai masukan buat pemerintah daerah yang terlibat

dalam pembangunan kelurahan harapannya mengadakan rapat tidak pada waktu

masyarakat lagi beraktifitas atau mengerjakan pekerjaan sehari-hari, karena hal ini

sangat mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat dalam proses penetapan dan

pelaksanaan program pembangunan. Padahal kita ketahui bahwa kehadiran

masyarakat sangat penting, karena hal ini mempengaruhi tingkat keberhasilan

pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan ini.”

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak kelurahan, bahwa kelurahan dalam hal ini

sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang di kelurahan Sembulang telah memberikan

kesempatan kepada masyarakat dan telah melibatkan masyarakat dalam proses

menetapkan usulan prioritas apa yang akan disampaikan pada tingkatan musrenbang

selanjutnya. kemudian dari pernyataan di atas juga ada harapan dari pihak kelurahan untuk

menyesuaikan waktu musyawarah perencanaan dengan waktu kesediaan masyarakat untuk

hadir. Karena kebanyakan ketidakhadiran masyarakat sangat dipengaruhi oleh waktu

pelaksanaan kegiatan musrenbang yang seharusnya mereka gunakan untuk bekerja.

Selanjutnya terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam memutuskan usulan-

usulan apa saja yang di jadikan prioritas kelurahan untuk sama-sama dipresentasikan ke

tingkatan musrenbang di tingkat kecamatan, berikut tanggapan megenai ketua LPM

mengenai batasan keterlibatan masyarakat pada hasil dari perencanaan pembangunan yang

telah di anggarkan, berikut tanggapannya:

“Betul, masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan pembangunan yang telah dilakukan.

Tapi, mengenai dana-dana untuk pembangunan kami sebagai masyarakat tidak

tahu, yang kami ketahui hanyalah mengenai pembangunannya saja, misalnya dalam

pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan, saluran air bersih dan lain-lain.”

Kemudian dilanjutkan oleh Pak Salim:

“Ada masyarakat yang diikutkan dalam pengambilan keputusan, yang saya ingat

ada perwakilan dari yang datang itu untuk mewakili kelurahan ini untuk

musrenbang di kecamatan, ada beberapa orang kalau tidak salah.”

Selanjutnya ditambahkan oleh Pak Safi’i:

“Harusnya ada, tapi tetap saja semua tergantung aparturnya, karena masyarakat

sendiri sebenarnya tidak paham mengenai perencanaan ini, jadi meskipun

20

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetap saja mereka mengikuti saran dari

pihak kelurahan. Kebanyakan kan masyarakat, maaf cakap banyak masyarakat

yang tidak paham karena faktor pendidikan, jadi wajar saja, kalau dilibatkan juga

tidak mempengaruhi hasilnya.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan namun ada beberapa hal yang tidak diikutsertakan karena memang

untuk masalah penganggaran adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan anggaran,

namun tetap saja pihak pemerintah harus menginformasikan kepada msayarakat mengenai

keterbukaan informasi publik tentang penggunaan dana pembangunan tersebut sehingga

masyarakat tidak apatis dan kecewa perihal ketidakbukaan pemerintah dalam penyaluran

dana pembangunan di kelurahan.

Kemudian terlihat dari pemaparan di atas bahwa ada beberapa perwakilan

masyarakat yang di utus untuk mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan untuk

membawa hasil usulan dari musrenbang kelurahan dan juga ada beberapa situasi dimana

masyarakat hanya mengikuti saja pendapat dari pihak kelurahan karena keterbatasan

pemahaman dari masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas sekali bahwa pengambilan keputusan dalam

menentukan usulan prioritas pembangunan kelurahan adalah mufakat dari masyarakat dan

pemerintah kelurahan. Dimana aktor utama dalam menentukan program yang akan

dilaksanakan adalah masyarakat dan pemerintah kelurahan. Namun kenyataannya di

lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam usulan dan saran masih kurang

optimal, karena kurangnya kemampuan dalam menyampaikan saran dan gagasan tersebut.

Selain itu, perbandingan prioritas kegiatan dari usulan masyarakat dan pemerintah daerah

tidak sebanding.

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang mampu dalam

mengidentifikasi prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Usulan kegiatan

yang disampaikan tidak didasarkan pada prioritas kebutuhannya, tapi hanya sekedar

pengulangan usulan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sehingga penentuan

program kegiatan lebih banyak ditentukan oleh orang berkepentingan.

3. Metode/Cara Pemberian Usulan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan

masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan

21

penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan

masyarakat.

Pada bagian ini, penulis mencoba menggambarkan mekanisme pemberian usulan

yang dilakukan peserta musrenbang kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam.

Pemberian usulan pada dasarnya terdiri dua cara yaitu dengan cara lisan dan dengan cara

tulisan atau berbentuk proposal. Berikut pernyataan Pak Yusuf:

“Dua-duanya ada, ada yang bersifat lisan dan tulisan, dan pada intinya usulannya

sama, dan tidak jauh jauh dari usulan yang sebelum-sebelumnya, ya tapi

kebanyakan usulan secara lisanlah, paling Cuma beberapa saja yang memakai

proposal ataupun bersifat tulisan”

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang

dilakukan oelh peserta musrenbang, dalam hal ini untuk masyarakat kelurahan sembulang

memberikan usulan dengan lisan dan juga dalam bentuk tulisan, namun kebanyakan

masyarakat memberikan usulan secara lisan.

Pemberian usulan dengan cara tulisan, tentunya adalah usulan yang telah

disiapakan terlebih dahulu oleh masyarakat dengan melihat kondisi dilingkungan

masyarakatnya, namun pada kondisi tertentu usulan secara lisan dapat digunakan karena

banyak usulan dari pihak lain yang mungkin masyarakat dapat memberikan pendapatnya.

Situasi seperti merupakan komunikasi yang aktif dimana ada peran sebagian

masyarakat yang mampu memberikan usulan baik secara tulisan maupun lisan, namun

tetap saja yang menjadi kendala adalah hanya sebagian masyarakat yang menyampaikan

usulan. Berikut tambahan dari Ketua Karang Taruna:

“Kami dari pemuda untuk usulan hanya melalui lisan, pada waktu itu kami

mengusulkan tribun untuk lapangan bola, ya untuk sarana olahraga pastinya,

karena kamikan mewakili pemuda tentunya kami lebih focus dengan sarana

prasarana untuk para pemuda dan adik-adik kami”

Kemudian ditambahkan oleh Ketua LPM:

“Secara tertulis atau proposal, karena memang kami jauh-jauh hari sudah

mendengar hal ini, jadi tentunya sebagai tokoh pemuda masyarakat yang lebih

dekat dengan pihak kelurahan, kami harus lebih matang untuk pemberian usulan

dan semua rekan-rekan sudah menyiapakan semuanya, dilihat dari apa yang

dibutuhkan sebenarnya dari masyarakat kelurahan sembulang ini, terutama

penerangan jalan, perlengkapan nelayan, dermaga, dalan jalan tentunya”

Hasil wawancara narasumber di atas menunjukkan adanya campuran anatara

pemberian usulan dari masyarakat baik secara tulisan maupun secara lisan. Namun dari

22

keduanya yang lebih dominan adalah pemberian usulan secara lisan. Hal ini dipengaruhi

keterbatasan masyarakat dalam membuat usulan secara administratif.

Berdasarkan hal tersebut bahwa metode pemberian usulan dalam kegiatan

musrenbang kelurahan Sembulang, menggunakan metode usulan secara lisan dan tulisan.

Hal tersebut dianggap suatu kewajaran, karena hal terpenting dalam suatu musyawarah

perencanaan pembangunan adalah keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan, baik

itu secara lisan maupun secara tulisan. Hal tersebuat semata-mata demi perencanaan

pembangunan yang efektif dan efisien untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di

kelurahan sembulang.

B. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Sembulang

Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri,

yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu

berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin,

pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri

individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,

lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan

pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Berikut pernyataan Pak Lurah:

“Saya fikir, karena sebagian masyarakat disini nelayan, jadi mereka lebih

mengutamakan melaut dari pada ikut berpartisipasi dalam musrenbang, padahal

sudah jauh-jauh hari kami pihak kelurahan sudah menginformasikan akan adanya

kegiatan musrenbang ini, tapi kenyataanya tetap saja hanya beberapa yang

mewakili dari masayarakat, yang hadir juga memang orang-orang yang punya

jabatan di tempatnya, seperti RT, RW, LPM tokoh-tokoh yang dituakan dan dan

beberapa guru.”

Selanjutnya ditambahkan oleh Ketua Karang Taruna:

“Pada dasarnya dikelurahan ini kebanyakan masyarakatnya tidak berpendidikan,

maksudnya bisa dihitunglah yang tamat sekolahnya itu SMP ataupun SMA, jadi

mereka tidak tahu persis bahwa kehadiran mereka itu sangat berpengaruh itu

pembangunan di lingkungan ini, saya kira seperti itu jadinya mereka malas mau

datang, ditambah lagi masalah pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggalkan.”

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah tingkat

kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan, sebaliknya rendahnya tingkat

pendidikan seseorang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membangun. Di

23

kelurahan Sembulang tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah sekali hal ini dapat

dilahat pada bab sebelumnya yang kebanyaan dari masyarakat ada tamatan SD (sekolah

dasar) ditambah dengan yang tidak tamat SD.

2. Faktor Ekternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu Dalam hal

ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah

daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan

konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat

signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program (Deviyanti,2013).

Berikut pernyataan dari Pak Safi’i:

“Kalau masalah jumlah yang hadir saya kira, sama saja dengan tahun sebelumnya,

orangnya itu-itu saja yang hadir, banyak yang bekerja dan banyak yang tidak mau

datang karena kecewa mungkin karena tidak ada perubahan juga bagi mereka,jadi

kesannya apatis, apalagi kegiatannya di hari kerja, mungkin ada pekerjaan mereka

yang tidak bisa ditinggalkan, atau sedang sakit atau memang tidak tahu kalau ada

kegiatan musrenbang ini”

Kemudian ditambahkan oleh Ketua LPM:

“Mungkin sosialisasinya kurang, karena sosialisasinnya cuma beberapa hari

sebelum kegiatan, jadi mungkin masyarakat kurang peka untuk datang, kedepannya

saya kira untuk meningkatkan partisipasi masyrakat, harus jauh-jauh hari dan peran

RT dan RW dan kita semua lebih maksimal untuk menginformasikan kegiatan ini,

kan kegiatan ini juga untuk kita juga. Jadi perlu pendekatan yang lebih supaya

masyarakat lebih aktif.”

Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas menunjukkan bahwa ada kekecewaan

yang dirasakan oleh masyarakat mengenai tidak adanya perubahan selama ini meski telah

berpartisipasi dalam musyawarah. Kemudian faktor yang menghambat mereka untuk

hadir adalah ketidaksesuaian waktu musrenbang dengan pekerjaan mereka sehingga

mereka lebih memilih bekerja ketimbang hadir dimusrembang.

Selanjutnya dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa sosialisasi yang dilakukan

kurang maksimal dan terkesan mendadak sehingga tidak efektif dalam menginformasikan

kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi tidak mengherankan ketika masyarakat tidak

menghadiri musrenbang itu.

Pemimpin dituntut harus selalu mengajak masyarakat dalam proses pembangunan

dan juga selalu melakukan sosialisasi, komunikasi dan pemberdayaan terhadap

masyarakat sehingga masyarakat mau terlibat dan merasa bertanggung jawab terhadap

24

pembangunan, karena pelibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut akan

terciptanya kesesuaian dari program-program pembangunan dengan apa yang dibutuhkan

masyarakat.

F. KESIMPULAN

Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan

beberapa hal mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di

Kelurahan Sembulang tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Partisipasi

Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbang hanya memilih

sebagai pendengar saja. Dan tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal masukan atau

apapun. Ini berarti kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk

mengemukakan pendapatnya belum optimal. Hal tersebut di dasari bahwa sebagian besar

masyarakat di kelurahan Sembulang kebanyakan tidak tamat sekolah dasar dan jauh dari

pemahaman tentang pembangunan.

2. Kewenangan Dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan

kelurahan adalah mufakat dari masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dimana aktor utama

dalam menentukan program yang akan dilaksanakan adalah masyarakat dan pemerintah

kelurahan. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat

dalam usulan dan saran masih kurang optimal, karena kurangnya kemampuan dalam

menyampaikan saran dan gagasan tersebut. Selain itu, perbandingan prioritas kegiatan dari

usulan masyarakat dan pemerintah daerah tidak sebanding.

3. Metode/Cara Pemberian Usulan

Metode pemberian usulan dalam kegiatan musrenbang kelurahan Sembulang,

menggunakan metode usulan secara lisan dan tulisan. Hal tersebut dianggap suatu

kewajaran, karena hal terpenting dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan

adalah keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan, baik itu secara lisan maupun

secara tulisan. Hal tersebuat semata-mata demi perencanaan pembangunan yang efektif

dan efisien untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan sembulang.

4. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat

a. Faktor internal

Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri,

yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu

25

berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin,

pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan di kelurahan Sembulang sangat mempengaruhi

partsipasi masyarakat tersebut pada musrenbang.

b. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal dimaksud adalah dalam hal ini stakeholder yang

mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus

desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator yang ada di

kelurahan sembulang. Yang mana dalam hal ini kepemimpinan dari seorang lurah dalam

memenajemenkan organisasi kelurahannya masih belum maksimal sehingga berdampak

pada kegiatan-kegiatan di kelurahan.

Dari kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disampaikan

beberapa saran atau rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sembulang, yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi baik pelaksanaan tilik dusun maupun musrenbang sebaiknya dilakukan

secara terbuka bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan hadir saja.

Hal ini untuk memberikan kesempatan masyarakat lain ikut serta dalam proses

perencanaan pembangunan di kelurahannya sendiri.

b. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah

tingkat kelurahan maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

seminar untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

c. Masyarakat secara aktif ikut atau membentuk lembaga atau forum-forum

kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan bersama

sekaligus sebagai mitra dialog dan konsultasi dengan pemerintah di kelurahan Sembulang.

d. Pihak Kelurahan Sembulang maupun masyarakat perlu membangun suatu komunikasi

melalaui sistem informasi yang dapat mendukung transparansi pemerintahan Kelurahan

Sembulang dan juga sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

26

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta, PT.

Rineka Cipta.

Hetifah SJ.Sumarto. 2009. Inovasi Partisipasi dan Good Governance, (Prakarsa inovatif

di Indonesia). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi

Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung. Humaniora

Kaho, Josef Rihu.2007.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta,

Raja Grapindo Persada.

Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta, PT. Renika Cipta

Sugiyono, 2008, Metode penelitian kuatitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suryadi, Budi. 2007. Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkeembangan Konsep.

Jogjakarta, IRCiSoD

Safi’I, H. M. 2008. Paradigma Baru Kebijakan Ekonomi Daerah. Mojolangu Malang

:Averroes Press.

Slamet. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas

Maret University Press.

Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarto, Hetifah Sj.2009.Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa

inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Syafiie, Inu Kencana. 2003 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung. Refika

Aditama

---------. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung, Mandar Maju.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta,LP3ES.

Wuluyo. 2007. Manajemen Publik. Bandung. Cv. Mandar Maju.

B. Skripsi Dan Jurnal

Suhardiman, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembanguan Desa di

Desa Sigalapan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Universitas

Sumatra Utara

27

Agusta, ivanok, 2003. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif. Makalah

disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di pusat pelatihan Sosial Ekonomi.

Litbang Pertanian Bogor.

Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di

Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Samarinda: Universitas

Mulawarman

Hariyanto, Slamet. 2013. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak

Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Satries, Wahyu Ishardino. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi

Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Bekasi : Jurnal

Kybernan

Indrajat , Himawan, dkk. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di

Kecamatan Kemiling. Lampung: UNILA

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Musrenbang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal