DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai " JI. Lapangan Banleng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kolak Pos 1139 T elepon Faksirmli Website 344-9230 (20 sa!uran) Psw 5200 384-2234.386-5130.344-0107 345-4640 WNW. perbendaharaanQo. id - Yth. 1_ Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2_ Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor SE- 29 /PB/2007 TENTANG TAT A CARA PER BAlKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. Dalam rangka mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, dan untuk memperbaiki LaporcJn Kas Posisi (LKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak dapat disajikan secara lengkap dan benar terutama pad a bulan Januari dan Februari 2007, perlu diatur hal-hal s~bagai berikut: A. Perekaman dan Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Transaksi penerimaan negara yang tidak mendapatkan NTPN adalah: 1. Transaksi yang pemrosesannya menggunakan sistem lama (SISPEN); 2. Transaksi yang pemrosesannya melalui MPN namun tidak mencJapatkan NTPN; dan/atau 3. Transaksi yang belum pernah diproses melalui MPN. Perekaman dan pemberian NTPN untuk transaksi tersebut di atas, diatur sebagai berikut: 1. Transaksi penerimaan negara tersebut sudah dilimpahkan ke Bank Indonesia/Bank Operasional (BO) I atau BO III yang dibuktikan dengan Nota DebeUbukti Real Time Gross Settlement (RTGS) dan rekening koran; 2. KPPN memberikan NTPN Sementara melalui Aplikasi Back Office MPN dengan langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Surat Edaran ini; 3. Perekaman transaksi PBB dilakukan per pelimpahan dengan menjadikan BO III sebagai Bank Persepsi PBB dan mengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 11.1_Surat Edaran ini; 4. Perekaman transaksi BPHTB dilakukan per tanggal buku penerimaan dengan menjadikan BO "' sebagai Bank Persepsi BPHTB dan mengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan Kabupaten/Kota, 5ebagaimana Jitetapkan pad a Lampiran 11.2_Sural Edaran ini; 11J
19
Embed
11J - openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1...disajikan secara lengkap dan benar terutama pad a ... Transaksi yang pemrosesannya melalui
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
Gedung Perbendaharaan Lantai "JI. Lapangan Banleng Timur No. 2-4Jakarta 10710Kolak Pos 1139
Yth. 1_ Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2_ Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURAT EDARANNomor SE- 29 /PB/2007
TENTANG
TAT A CARA PER BAlKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
Dalam rangka mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul PenerimaanNegara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, dan untuk memperbaiki LaporcJn Kas
Posisi (LKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak dapatdisajikan secara lengkap dan benar terutama pad a bulan Januari dan Februari 2007, perlu
diatur hal-hal s~bagai berikut:
A. Perekaman dan Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
Transaksi penerimaan negara yang tidak mendapatkan NTPN adalah:
1. Transaksi yang pemrosesannya menggunakan sistem lama (SISPEN);
2. Transaksi yang pemrosesannya melalui MPN namun tidak mencJapatkan NTPN;dan/atau
3. Transaksi yang belum pernah diproses melalui MPN.
Perekaman dan pemberian NTPN untuk transaksi tersebut di atas, diatur sebagai berikut:
1. Transaksi penerimaan negara tersebut sudah dilimpahkan ke Bank Indonesia/BankOperasional (BO) I atau BO III yang dibuktikan dengan Nota DebeUbukti Real Time
Gross Settlement (RTGS) dan rekening koran;
2. KPPN memberikan NTPN Sementara melalui Aplikasi Back Office MPN dengan
langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Surat Edaran ini;
3. Perekaman transaksi PBB dilakukan per pelimpahan dengan menjadikan BO III sebagai
Bank Persepsi PBB dan mengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP,
dan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 11.1_Surat Edaran ini;
4. Perekaman transaksi BPHTB dilakukan per tanggal buku penerimaan dengan
menjadikan BO "' sebagai Bank Persepsi BPHTB dan mengelompokkan transaksiberdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan Kabupaten/Kota, 5ebagaimana Jitetapkan pad a
Lampiran 11.2_Sural Edaran ini; 11J
-
5. Perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, berlaku hanya untuk
penyelesaian transaksi penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN periode Januarisampai dengan Juni 2007;
6. Data transaksi penerimaan yang sudah mendapatkan NTPN Sementara sebagaimana
dimaksud pad a angka 2 di atas, dikirim ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk mendapatkan NTPNDefinitif;
7. Data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah mendapatkan NTPN
Definitif dikirimkan kembali ke KPPN untuk di upload ke Aplikasi Bendahara Umum(Bendum).
B. Pembatalan/Penghapusan Transaksi
Transaksi yang dibatalkan adalah transaksi yang disebabkan double input, Bank/PosPersepsi gagal dalam melakukan reversallpembatalan atau karena kesalahan dalam.
melakukan input data sehingga dilakukan perekaman ulang. Pembatalan/penghapusantransaksi tersebut diatur sebagai berikut:
1. Transaksi tersebut harus dilengkapi Nota Perbaikan untuk pembatalan dari Bank/Pos
Persepsi yang menguraikan dasar pembatalan dan dilampiri dengan Bukti Penerimaan
Negara atau Surat Setoran yang dibatalkan serta tidak mengakibatkan keluarnya uangdari Kas Negara;
2. Berdasarkan Nota Perbaikan tersebut, KPPN membatalkan/menghapus transaksidimaksud;
3. Jika transaksi penerimaan belum dibukukan pada ApJikasi Bendum maka transaksi
terse but agar dihilangkan/dihapus dengan menggunakan Aplikasi Rekon KPPN;
4. Jika transaksi penerimaan yang akan dibatalkan/dihapus teJah dibukukan di Aplikasi
Bendum, maka dilakukan hal-hal sebagai beriku!:
a. Menghapus data Nota Kredit Bank/Pos Persepsi untuk 1 (satu) tanggal Nota Kredityang terdapat data transaksi penerimaan terse but pada Aplikasi Bendum;
b. Menghapus data transaksi penerimaan tersebut melalui Aplikasi Rekon KPPN;
c. Memasukkan ADK Perbaikan dari Bank/Pos Persepsi atau backup ADK yang telah
dilakukan penghapusan data transaksi dimaksud ke Aplikasi Rekon KPPN;
d. Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum.
C. Perbaikan Data Penerimaan pada Sistem Bendahara Umum (Bendum)
1. Data setoran penerimaan yang belum terisi secara lengkap (contoh: kode BagianAnggaran, Eselon I, dan Satker kosong) agar diisi lengkap sesuai dengan format pada
dokumen sumbernya melalui fasilitas Rekam/Ubah/Hapus (R/U/H) pada AplikasiBendum;
2. Langkah-Iangkah perbaikan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran, Surat Edaran ini.
D. Pencetakan Laporan Kas Posisi (LKP)
1. Setelah dilakukan proses update data secara keseluruhan baik penghapusan,
perekaman, dan/atau perbaikan data serta pemberian NTPN Sementara, maka harus
dilakukan pencetakan ulang LKP; ~
-
2. LKP perbaikan agar dikirim ulang (softcopy dan hardcopy) sesuai dengan periodepencetakan LKP.
E. Penyampaian Data ke Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi
1. KPPN mengirimkan data penerimaan negara berupa data softcopy dan hardcopy daftarsetoran yang telah mendapatkan NTPN Definitif dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan kepada Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi yang bersangkutan;
2. Langkah-Iangkah penyiapan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada LampiranI Surat Edaran ini;
3. Tata cara penyampaian data ke Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi mitra kerja KPPN
sebagaimana dimaksud pad a angka 1, diatur oleh masing-masing KPPN.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasipelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 A9~US 2007I,!f
Tembusan:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
LAMPI RAN ISURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEROENDAHARAANNOMOR sE.29 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PROSEDUR PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISIPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
A Dokumen yang dibutuhkan:
1. Daftar Bank/Pos Persepsi dan Devisa Persepsi, BO III PBB/BPHTB mitra kerja KPPN;
2. Dokumen LHP, Nota Kredit, Nota Debet, DNP, dan/atau BI RTGS serta Rekening Koranper Cabang Bank/Pos Persepsi;
3. Buku Pengawasan LHP;
4. ADK dari Bank/Pos Persepsi;
5. Nota Perbaikan/Formulir Perekaman Ulang dari Bank/Pos Persepsi.
'"£!!J~~ B. Instalasi Program Taskforce
1. Backup seluruh data pad a Aplikasi Bendum sebelum memulai kegiatan;
2. /nstall Program Taskforce pada komputer tempat kerja penyelesaian masalah data;
3. Program Taskforce dapat di-down/oad di \ftp1.perbendaharaan.~o.id;
4. Copy file D_SISPEN.DBF, D_SISPEN.CDX, D_PENKIR.DBF, D_PENKIR.CDX,T_BANPOS.DBF, T_BANPOS.CDX, RBANK.DBF, dan RBANK.CDX dari folder db07 ke
~olderTASKFORCE\db pada komputer.
-
C. Inventarisasi Data Selisih
1. Menjalankan Program Taskforce untuk mencetak Daftar Selisih Data MPN;
2. Membandingkan saldo akhir per periode pelimpahan antara Rekening Koran dengan printout Daftar Selisih pad a angka 1;
3. Selain tersebut pada angka 2, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan Nilai(nominal) Kumulatif Nota Kredit per periode pelimpahan der.;}an Nota Debet Pelimpahan;
4. Inventarisasi data selisih per Bank/Pas Persepsi dan tanggal buku.
D. Analisis Data Selisih
1. Penelitian data dilakukan per periode pelimpahan:
a. Penerimaan Persepsi dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat, dan tanggal 1 (satu) bulanberikutnya atau hari kerja berikutnya jika hari dimaksud adalah hari libur;
b. Penerimaan PBB/BPHTB dilimpahkan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jikahari dimaksud adalah hari libur.
2. Selisih lebih dapat disebabkan:
a. Kekurangan data pelimpahan; dan/atau
b. Kelebihan data penerimaan. 9?1-
-
3. Selisih kurang dapat disebabkan:
a. Kelebihan data pelimpahan; dan/atau
b. Kekurangan data penerimaan.
E. Penyelesaian
1. Jika terjadi selisih lebih, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Terkait dengan pelimpahan
1) Cek kebenaran data pelimpahan pada Nota Debet untuk kemudian cek data padaAplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran824;
2) Jika belum ada data tersebut pada angka 1), dilakukan perekaman data pelimpahansesuai dengan Nota Debet (Menu Input Data -7 Penerimaan/Pengeluaran KirimanUang).
b. Terkait dengan penerimaan
1) Cek kebenaran data penerimaan pada LHP, DNP, Nota Kredit, termasuk data pada
Aplikasi Rekon KPPN, dan Aplikasi Bendum; .....,;
2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih besar @dibandingkan dengan LHP, kemungkinan terdapat data penerimaan yangdibatalkan/reversal (teliti Nota Perbaikan untuk Pembatalan dari Bank/PasPersepsi);
3) Pelaksanaan penghapusan/reversal data penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
a) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Loading -7 BrowseData) untuk 1 (satu) data Nota Kredit Sank/Pos Persepsi;
b) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Rekon KPPN (Menu Loading 7Browse Data);
c) Melakukan copy file ADK dari folder Backuptxt pada Aplikasi Rekon KPPN;
d) MeJakukan input ulang file ADK hasil copy pada angka 3) di atas ke AplikasiRekon KPPN;
e) Memilih record yang akan dihapus dengan cara meng-klik pada recorddimaksud;
f) Pada Aplikasi Rekon KPPN dilakukan penghapusan data saat input ulang ADK;
g) Menjalankan Aplikasi Rekon KPPN sesuai dengan prosedur aplikasi;
h) Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum;
i) Cek kebenaran data dimaksud ke Laporan Buku Bank pad a (Menu Laporan -7Buku Bank DA0503).
2. Jika terjadi selisih kurang, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Terkait dengan pelimpahan
1) Cek kebenaran data pelimpahan pad a Nota Debet untuk kemudian cek data padaAplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran824;
2) Jika data pelimpahan pada Aplikasi Bendum lebih besar dibandingkan nominal padaNota Debet, dilakukan edit data pelimpahan dimaksud (Menu Input Data -7
Penerimaan/Pengeluaran Kiriman Uang). ~
b. Terkait dengan penerimaan
1) Cek kebenaran data penerimaan pad a LHP, DNP, Nata Kredit, termasuk data padaAplikasi Rekan KPPN dan Aplikasi Bendum;
2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih kedldibandingkan dengan LHP dan/atau Aplikasi Rekan KPPN, kemungkinan terdapatdata penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN (teliti Farmulir Perekaman Ulangdata dari Bank/Pas Persepsi);
3) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Input Data -) BrowseData Penerimaan -) Hapus Nata Kredit);
4) Melakukan upload ADK SISPEN atau melakukan perekaman ke ProgramTaskforce, untuk mendapatkan NTPN Sementara;
5) Membentuk ADK Bank/Pas Persepsi dari Program Taskforce;
6) Input ulang ke Aplikasi Rekon KPPN dan selanjutnya transfer ulang ke AplikasiBendum;
7) Cek kebenaran data dimaksud pada Menu Input Data -) Browse Data Penerimaandan Laporan Buku Bank/Pos.
~ ~ F. Perbaikan Data pada Bendum
1. Perbaikan NTPN
a. Data transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, dapat ditransfer ke AplikasiRekon KPPN dan Aplikasi Bendum;
b. Transfer data ke Sistem Bendum dikelompokkan per "Bank/Pos Persepsi atau DevisaPersepsi, Kelompok Setoran (Persepsi, Devisa, PBB, atau BPHTB), dan per tanggafbuku;
c. Proses t~ansfer data ke Aplikasi Bendum dilakukan seperti penanganan ADK dariCabang Bank/Pos Persepsi;
d. Transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, harus segera ditransfer ke KantorPusat Direktarat Jenderal Perbendaharaan melalui e-mail [email protected] mendapatkan NTPN Definitif.
2. Perbaikan elemen data penerimaan
a. Perbaikan elemen data penerimaan adalah untuk melengkapi data penerimaan yangbelum terisi;
b. Data penerimaan yang be/um terisi secara lengkap agar divalidasi terlebih dahuluberdasarkan tanggal pembukuan melalui Aplikasi Bendum pada Menu Input Data -)Validasi Data untuk menyesuaikan kode Mata Anggaran khusus dengan kode BagianAnggaran (BA) sesua; dengan tabel referensi sehingga kode BA yang kosong dapatterisi secara otomatis;
c. Setelah dilakukan validasi, data penerimaan yang masih belum terisi lengkap dapat diisisesuai dengan format dokumen sumbernya melafui Aplikasi Bendum pad a Menu InputData -) Browse Data Penerimaan -) edit Nota Kredit.
G. Update Data Penerimaan dan Distribusi untuk Bank/Pos Persepsi
1. Update data penerimaan adalah meng-update NTPN Sementara, dengan NTPN Definitifyang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Data transaksi penerimaan yang sudah diberikan NTPN Definitif dikirimkan oleh KantorPus at Direktarat Jenderal Perbendaharaan ke KPPN melalui http://10.0.48.222;
OJ;-
3. Download file NTPNxxx.exe dimana xxx adalah kode KPPN;
4. Install file terse but pad a komputer server KPPN dengan cara double click file tersebut padaangka 2;
5. Petunjuk operasional ada pad a folder c:\NTPN\readme.txt.
H. Langkah-Langkah dalam Penyusunan Laporan
1. Pengumpulan Nota Perbaikan Perekaman Ulang dan/atau Reversal Data Penerimaan dariBank/Pos Persepsi disertai copy surat setoran, BPN, dan copy DNP (sesuaiperuntukannya);
2. Pencatatan langkah-Iangkah kerja yang dilakukan tim Taskforce setiap hari per CabangBank/Pos;
3. Menginventarisasi data transaksi setoran PBB/BPHTB yang belum mendapatkan NTPNkemudian dicatat dalam forrnulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 11.1. dan 11.2.Surat Edaran ini;
4. Meneliti data transaksi antara Nota Debet (pelimpahan)/rekening koran dengan Nota Kreditpenerimaan harian, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan padaLampiran 111.1. Surat Edaran ini;
5. Menginventarisasi data penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN, kemudian dicatatdalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.2. surat edaran ini;
6. Menginventarisasi data penerimaan yang dilakukan reversal data/pembatalan NTPNkemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 111.3. SuratEdaran ini;
7. Menginventarisasi ADK Non-NTPN dengan dokumen penerimaan dari Bank/Pos, kemudiandicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran ilIA. Surat Edaran ini;
8. Menginventarisasi masalah dan hambatan disertai masukan/saran selama pel~ksanaanrekonsiliasi data;
9. Data kemudian dituangkan dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.5.
Surat Edaran ini;
10. Melakukan pencetakan ulang Laporan Kas Posisi (LKP) yang telah diperbaiki;
11. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Data sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV SuratEdaran ini, dilampiri seluruh dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi (Lampiran 11.1. dan 11.2.,
Lampiran 111.1. s.d. 111.5., dan LKP);
12. Menyampaikan LKP perbaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jcnderal perbE.ndaharaan.~
-
LAMPIRAN 11.1SLJRAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR sE-29/pB/2007 TENTANG TATA CARA PER BAlKANDATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSIStPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFT AR PENERIMAAN PBB YANG BELUM MENDAP ATKAN NTPNYANG DILIMP AHKAN KE BO III .
Kode Bank asal peJimpahan: - .Nama Bank asal pelimpahan: .Nomor Rekening: .