1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BUMN merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian nasional, demikian yang disampaikan oleh Usman (1997). Sementara menurut Soeharto (1996) tujuan BUMN adalah: (1) menunjang perkembangan ekonomi, (2) mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi, (3) menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup orang banyak, (4) mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan, (5) menunjang terselenggaranya rencana pembangunan. BUMD dalam hal ini, tidaklah jauh berbeda dengan tujuan BUMN, hanya perbedaannya terletak pada kepemilikan yaitu dalam konteks negara dan daerah. Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan ( profit oriented). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
BUMN merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha.
Tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian
nasional, demikian yang disampaikan oleh Usman (1997). Sementara menurut
Soeharto (1996) tujuan BUMN adalah: (1) menunjang perkembangan ekonomi, (2)
mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan
pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi, (3) menjaga stabilitas
dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup
orang banyak, (4) mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang
terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan,
(5) menunjang terselenggaranya rencana pembangunan. BUMD dalam hal ini,
tidaklah jauh berbeda dengan tujuan BUMN, hanya perbedaannya terletak pada
kepemilikan yaitu dalam konteks negara dan daerah. Salah satu BUMD yang
mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi
melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana
masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali
dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta
murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Salah satu tujuan
PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan
pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air
2
minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di
suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah terhadap masyarakat.
Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 690-069 tahun
1992, tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, di sana ditegaskan bahwa
PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, di mana dalam
menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri (self
financing) dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya, di samping itu
PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada
Pemda. Selanjutnya dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999,
tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian
PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi
masyarakat serta sebagai salah satu sumber PAD. Untuk mencapai tujuan di atas,
maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus
berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat.
Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa
dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya
peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh
keuntungan yang memadai. Adanya kepentingan pelayanan publik menyebabkan
PDAM tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga keadaan
ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan
kedua tujuan dimaksud pengelolaan PDAM masih dihadapkan pada inefisiensi
bahkan cenderung mengedepankan fungsi pelayanan (public service oriented),
3
sehingga berdampak keberadaannya membebani keuangan daerah. Berkaitan dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented) pengelolaan operasi PDAM
diharapkan mampu membiayai biaya operasionalnya sendiri (self financing) dan
diharapkan dapat menopang pembiayaan dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam jangka pendek serta mampu memberikan kontribusi pada
penerimaan daerah untuk jangka panjangnya.
Untuk itu dalam perspektif ke depan manajemen pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah termasuk di dalamnya adalah PDAM diharapkan mampu mengadopsi
prinsip-prinsip manajemen professional (reiventing government) dalam
penyelenggaraannya. Dengan menerapkan prinsip dimaksud, maka dalam
menyediakan pelayanan kepada masyarakat harus tetap mempertimbangkan cost and
benefit sehingga biaya pungutan atas pelayanan yang diberikan (cost of service) dapat
benar-benar membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang
penyediaan air bersih pada khususnya dan pelayanan pemerintah pada umumnya di
masa yang akan datang.
Mengingat keberadaan PDAM dibiayai oleh pemerintah daerah yang
bersumber dari uang masyarakat (public fund) maka dalam pengelolaanya harus
memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, baik dalam aspek pengelolaan
keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya, karena ketiga aspek
dimaksud sangat menetukan kinerja pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya
adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
4
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pengelolaan PDAM Kabupaten
Bangli yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No 18
Tahun 1991 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten
Bangli juga tetap memperhatikan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek
administrasi. PDAM Kabupaten Bangli sampai dengan tahun 2008 baru mampu
melayani hanya 26,98 persen dan itu berarti 73,02 persen belum mampu dilayani oleh
PDAM Kabupaten Bangli hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1
Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Terlayani dan Cakupan Pelayanan
PDAM Kabupaten Bangli, 2004-2008
Tahun Jumlah Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga
Terlayani
Cakupan Pelayanan
(%)
2004 44.959 10.894 24,23
2005 45.812 11.534 25,18
2006 46.859 11.896 25,39
2007 48.654 12.430 25,55
2008 49.303 13.301 26,98
Sumber: PDAM Kabupaten Bangli, 2004-2008.
Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 157 disebutkan bahwa salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Peranan perusahaan daerah diwujudkan dalam bentuk pembagian laba yang
disetorkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dimasukkan dalam
5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan
pembangunan di daerah.
Namun demikian PDAM Kabupaten Bangli sebagai salah satu komponen
PAD belum memperlihatkan pengaruh yang berarti terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah. Bahkan ada indikasi bahwa perusahaan daerah selama ini
hanya membebani pemerintah daerah dengan berbagai subsidi terselubung dan biaya
semu, sehingga perusahaan daerah tidak mempunyai kemandirian dalam
menjalankan usahanya. Devas, et.al, (1989) menyatakan bahwa ada beberapa
indikasi yang menunjukkan mengapa kebanyakan BUMD tidak kompetitif, sehingga
kurang memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai
berikut.
1. Kegiatan itu sendiri sifatnya tidak dapat dikelola sebagai usaha niaga atas pasar
setempat karena terlalu kecil
2. Susunan perusahaan daerah itu mungkin menyebabkan satuan-satuan biaya
makin tinggi, dibandingkan dengan biaya menyediakan layanan itu dari dalam
bagian tubuh pemda, ini mungkin akibat syarat harus ada organisasi terpisah,
dengan pengurus yang dibayar tinggi dan sebagainya.
3. Tenaga pelaksana yang kurang cakap mungkin karena tidak berpengalaman
dibidang pelayanan tersebut, dan mereka tahu pemerintah akan selalu menutup
kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan yang bersangkutan.
4. Kesenjangan antara tujuan-tujuan yang harus dicapai perusahaan (misalnya
antara mengejar laba atau memberikan layanan semurah-murahnya) dan akhirnya
6
ada masalah campur tangan politik dalam kegiatan sehari-hari perusahaan daerah,
termasuk seringnya terjadi perubahan pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
Penelitian Alhabsji dkk (1987) mengungkapkan bahwa belum berperannya
perusahaan daerah sebagaimana yang diharapkan disebabkan oleh tiga masalah
pokok, yaitu masalah keuangan, personalia dan pengawasan. Faktor keuangan
merupakan alat manajemen yang paling sensitif bagi sebuah perusahaan untuk dapat
beroperasi dengan baik serta menjadi indikator utama kemampuan perusahaan,
namun hal ini tidak terlepas dari personil yang akan mengoperasikan perusahaan
serta sistem pengawasan yang merupakan bagian dari manajemen perusahaan.
Permasalahan tersebut di atas juga dialami oleh Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Bangli di mana sebagai perusahaan milik pemerintah daerah
diperlukan kemandirian dalam pengelolaannya agar dapat meningkatkan kinerja dan
penghasilannya. Kinerja PDAM adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM
dalam satu tahun buku tertentu, di mana penilaiannya sangat diperlukan untuk
menggambarkan tingkat prestasi yang telah dicapai oleh PDAM dalam suatu periode
tertentu. Oleh karena itu tingkat keberhasilan PDAM dapat dicapai melalui
peningkatan kinerja baik di bidang keuangan, operasional maupun administrasi.
Bagi Kabupaten Bangli permasalahan tentang PDAM penting untuk diteliti
karena merupakan salah satu bagian dari rencana strategis Kabupaten Bangli dalam
rangka pengembangan kapasitas daerah di mana sumbangan laba perusahaan daerah
terhadap PAD khususnya PDAM belum memberikan kontribusi yang berarti jika
dibandingkan dengan komponen sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya.
7
Selama kurun waktu lima tahun terakhir PDAM Kabupaten Bangli selalu mengalami
kerugian seperti terlihat pada Tabel 1.2
Tabel 1.2 Pendapatan, Biaya dan Kerugian PDAM Kabupaten Bangli, 2004 – 2008
Kapasitas terpasang dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2008,
mengalami sedikit perubahan karena sedikitnya investasi baru dalam instalasi sumber
air. Sementara itu, kapasitas produksi yang terus meningkat pada gilirannya akan
47
terjadi kapasitas produksi penuh. Trend peningkatan kapasitas produksi pada tahun
2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah cenderung statis. Dengan kondisi kapasitas
produksi tahun 2008 sebesar 450 liter/detik atau 78,53% dari kapasitas terpasang,
maka dalam dua sampai tiga tahun mendatang ada kecenderungan akan terjadi
kelebihan kapasitas terpasang atau produksi penuh yaitu produksi air pada tahap
sebesar kapasitas terpasangnya, itu terjadi jika tidak ada penambahan kapasitas
terpasangnya dan/atau perusahaan tidak dapat menekan kebocoran air pada tingkat
yang lebih rendah.
Dari data produksi terlihat bahwa kenaikan produksi sebesar 156.033 meter
kubik (m3) dari tahun 2004 ke tahun 2005, kemudian tahun 2005 ke tahun 2006
sebesar 150.947 m3 dan meningkat lagi pada tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar
71.833 m3, kemudian terjadi penurunan produksi pada tahun 2007 ke 2008 sebesar
83.212 m3 disebabkan oleh kerusakan pompa air sehingga menurunkan debit air.
Trend penjualan air dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun, yaitu masing-masing untuk tahun 2004, sebesar 1.355.006 m3 tahun
2005 sebesar 1.364.640 m3 tahun 2006 sebesar 1.441.736 m3 dan tahun 2007 sebesar
1.391.511 m3 dan pada tahun 2008 sebesar 1.607.991 m3 . Langkah PDAM dalam
menekan tingkat kebocoran air dari tahun ke tahun terus dilakukan antara lain
dengan memperbaiki jaringan yang sudah tua, menindaklanjuti pengaduan
masyarakat tentang instalasi yang bocor dan pencegahan pencurian air. Tingkat
kebocoran pada tahun 2008 adalah 14,08% disebabkan kebocoran pada jaringan yang
sudah tua dan kegiatan penggalian pihak ketiga (pembangunan sarana jalan) yang
melintas pada jaringan pipa transmisi dan distribusi. Untuk peningkatan pelayanan
48
dilakukan melalui penambahan sambungan baru, pada saat ini masyarakat Kabupaten
Bangli yang baru terlayani hanyalah 26,98% dan itu berarti 73,02% belum mampu
dilayani sehingga kedepan diharapkan persentase penduduk yang terlayani oleh
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli mencapai 100%, sementara ini
sudah mulai menunjukkan kecenderungan meningkat.
5.2 Analisis kinerja PDAM
Hasil Analisis Kinerja Aspek Keuangan PDAM Kabupaten Bangli
ditampilkan pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3 Nilai Kinerja Aspek Keuangan PDAM Kabupaten Bangli,
2004-2008
Rata-No Uraian rata
Rasio Nilai Rasio Nilai Rasio Nilai Rasio Nilai Rasio Nilai (%)A ASPEK KEUANGAN1 Rasio Laba Thd Aktiva Produktif (%) -14,51 5 -20,58 1 -16,36 3 -4,49 5 -13,30 1 -13,85
Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Cakupan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan
ukuran keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Cakupan
pelayanan air bersih PDAM Kabupaten Bangli pada tahun 2008 adalah sebesar
26,98% atau baru sebagian kecil masyarakat Kabupaten Bangli dapat menikmati
53
pelayanan air bersih. Seperti yang diutarakan oleh I Nyoman Budi Utama (Ketua
Komisi III DPRD Bangli) :
“ Cakupan Pelayanan air bersih sampai saat ini masih sangat kecil.Masih banyak warga Bangli yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Dengan kecilnya jumlah cakupan pelayanan ini maka harus mendapat perhatian yang serius bagi manajemen perusahaan karena pangsa pasar untuk masyarakat Kabupaten Bangli belum mencapai titik jenuh. Untuk itu perlu dilakukan investasi yang lebih besar agar dapat melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih.”
2. Kualitas air distribusi dinyatakan bahwa memenuhi persyaratan sebagai air minum.
Dari hasil penyebaran Kuisioner yang telah dilakukan oleh peneliti dapat
diketahui bahwa kualitas air bersih yang didistribusikan oleh PDAM adalah baik
dengan nilai rata-rata jawaban responden 3,01.
3. Kontinuitas air, dengan kapasitas terpasang sebesar 573 liter/detik maka
perusahaan belum mampu memenuhi kepentingan pelanggan selama 24 jam,
sesuai dengan hasil penyebaran kuisioner dengan nilai rata-rata 2,54 yang artinya
tidak semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam.
4. Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi, dengan kapasitas produksi sebesar
450 liter/detik atau 78,53% dari kapasitas produksi, maka diperlukan adanya
investasi baru untuk menghindari kapasitas terpasang sama dengan kapasitas
produksi sehingga tidak mampu lagi menambah jumlah pelanggan baru.
5. Tingkat kehilangan air, pada tahun 2008 lebih dari 10% disebabkan kebocoran
pada jaringan yang sudah tua dan kegiatan penggalian pihak ketiga (kabel dan
pembangunan sarana jalan) yang melintas pada jaringan pipa transmisi dan
distribusi.
6. Peneraan meter air, belum pernah dilakukan.
54
7. Kecepatan penyambungan baru, selama periode pengamatan umumnya dikerjakan
lebih dari 6 hari kerja. Dari hasil penyebaran Kuisioner yang telah dilakukan oleh
peneliti dapat diketahui bahwa kecepatan penyambungan baru yang dilakukan
oleh PDAM adalah buruk dengan nilai rata-rata jawaban responden 2,72, hal ini
terjadi karena posisi pelangan berada jauh dari saluran distribusi dan kondisi
pelanggan berada pada pemukiman yang relatif padat.
8. Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan, selama kurun waktu
pengamatan kemampuan penanganan pengaduan seluruhnya dapat diselesaikan.
Dari kuisioner yang disebar kepada responden dapat diketahui bahwa kemampuan
penanganan pengaduan PDAM Bangli adalah baik dengan nilai rata-rata 3,03.
9. Kemudahan pelayanan yaitu tersedianya sarana penunjang dalam rangka
memberikan kemudahan pelayanan, baik untuk melakukan pembayaran maupun
pengaduan. Dari kuisioner yang disebar kepada responden dapat diketahui bahwa
mekanisme pembayaran yang diberlakukan oleh PDAM Bangli adalah baik
dengan nilai rata-rata 3,05. Untuk pembayaran disediakan loket secara khusus dan
dapat dilakukan pembayaran melalui bank. Untuk memperoleh informasi rekening
tagihan bulan berjalan dan 2 bulan yang lalu.
10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan, pada tahun 2004 rasio karyawan tersebut
cukup besar yaitu 16,85, tahun 2005 sebesar 14,91 tahun 2006 sebesar 14,12
tahun 2007 sebesar 13,03 dan 2008 adalah sebesar 12,09 artinya 1000 orang
pelanggan dilayani oleh 12 orang karyawan dari jumlah ideal 1000:6 sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 2004. Artinya
55
perusahaan dari tahun 2004-2008 berusaha untuk mengurangi jumlah pegawai
sehingga beban umum dan administrasi dapat ditekan.
Hasil Analisis Kinerja Aspek Administrasi PDAM Kabupaten Bangli
ditampilkan pada Tabel 5.5
Tabel 5.5
Nilai Kinerja Aspek Administrasi PDAM Kabupaten Bangli, 2004-2008
No Uraian
C ASPEK ADMINISTRASI1 Rencana Jangka Panjang2 Rencana Organisasi dan Uraian Tugas3 Prosedur Operasi Standar4 Gambar Nyata Laksana5 Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan6 Rencana Kerja dan Anggaran
Sumber: Bagian Kepegawaian PDAM Kabupaten Bangli, 2009
Dari data di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang berpendidikan SLTA
sebesar 71%, 14% lulusan SD, 11% lulusan SLTP dan 4% lulusan sarjana.
Karyawan yang berpendidikan SLTA yang paling banyak dan ini tidak didukung
oleh keahlian tekhnik yang memadai, sehingga pegawai belum mampu
merencanakan dan melaksanakan pembangunan jaringan instalasi sehingga
sampai sekarang proyek PDAM masih dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU)
yang mengakibatkan banyaknya permasalahan teknis yang dihadapi seperti
kebocoran pipa air, kerusakan pompa dan pemasangan instalasi baru
c. Penurunan debit air di beberapa sumber air. Hal ini disebabkan karena terjadinya
penurunan daya resap air di sekitar area sumber mata air tersebut. Karena air
hujan yang diresap oleh tanah berkurang, maka berdampak pada menurunnya
debit air di sumber mata air.
d. Pemerintah daerah yang kurang mendukung permodalan perusahaan. Hal ini dapat
dilihat dari permodalan PDAM dari kekayaan Pemda yang dipisahkan pada tahun
62
2008 sebesar Rp 5.323.888.707 dan di samping itu mekanisme pembayaran
bagian laba Pemda terikat oleh Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemda
dan DPRD tanpa memperhatikan kondisi keuangan PDAM dalam suatu periode.
e. Tingkat kebocoran air yang cukup besar, pada tahun 2007 lebih dari 20% dan pada
tahun 2008 sebesar 14,08% disebabkan kebocoran pada jaringan yang sudah tua
dan kegiatan pembangunan sarana jalan yang melintas pada jaringan pipa
transmisi dan distribusi. Tingkat kebocoran air yang terus meningkat baik dari
segi jumlah maupun dari persentase produksi air dalam tiga tahun terakhir perlu
diwaspadai tentang kemungkinan pencurian air oleh pihak ketiga.
f. Cakupan pelayanan yang masih rendah dimana rata-rata per tahun sebesar 0,25,
artinya bahwa dari seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Bangli hanya 25% yang
mendapat pelayanan sedangkan 75% masih belum mendapat pelayanan. Hal ini
terjadi karena jalur instalasi yang terpasang masih sedikit, karena adanya kendala
modal serta tingginya biaya operasional dan administrasi yang menyebabkan
kerugian serta kesulitan untuk membangun atau mengembangkan jaringan
instalasi baru.
Hasil penghitungan skor total faktor-faktor strategis internal sebagaimana
tampak pada Tabel 5.8 sebagai berikut:
63
Tabel 5.8 Perhitungan Bobot dan Rating Faktor Strategis Internal
NO FAKTOR STRATEGIS INTERNAL BOBOT RATING SCOREA KEKUATAN1 Pendapatan Cenderung mengalami peningkatan 0,12 3 0,362 Trend penjualan air yang senantiasa meningkat 0,09 3 0,273 Jumlah pelanggan yang mengalami peningkatan 0,09 3 0,274 Struktur organisasi yang lengkap 0,07 2 0,145 Produksi Air Cenderung meningkat 0,08 3 0,246 Sedang berupaya menyusun Rencana 0,05 2 0,1
Jangka Panjang (corporate plan)
B KELEMAHAN
2 Kualitas sumber daya karyawan PDAM masih rendah 0,09 3 0,273 Penurunan debit air di beberapa sumber air 0,07 2 0,14
5 Tingkat kebocoran air yang cukup besar 0,07 2 0,146 Cakupan Pelayanan yang masih rendah 0,10 2 0,2
1,0 2,49Total
0,08 2 0,16
0,10 2 0,2
4
1 Penentuan tarif dasar air yang masih diintervensi danditentukan oleh pemerintah daerah dan DPRD
Pemerintah daerah yang kurang mendukung permodalanperusahaan
Sumber: Hasil analisis data pada lampiran 5 dan 6
5.3.2 Analisis kondisi eksternal
Analisis kondisi eksternal yaitu menggali lingkungan di luar organisasi untuk
mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi.
1. Peluang
a. Kemampuan masyarakat untuk membayar yang cukup tinggi, masyarakat
Kabupaten Bangli mampu membayar pemakaian air bersih, yang
ditunjukkan dengan tingginya efisiensi penagihan rekening yaitu sebesar
90%.
64
b. Potensi pasar yang cukup baik dan potensial, setiap orang selalu
membutuhkan air bersih dan air minum sehingga kondisi ini dapat ditangkap
sebagai potensi pasar yang baik bagi PDAM,
c. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
profesionalitas pengelolaan PDAM sebagai salah satu BUMD.
d. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan air bersih sudah
mulai baik dan ini merupakan salah satu peluang untuk kemajuan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli.
e. Tersedianya beberapa sumber air, letak geografis Kabupaten Bangli
menyebabkan banyaknya mata air yang dapat digunakan sebagai sumber air
bagi PDAM Kabupaten Bangli.
f. Letak geografis pada dataran tinggi dan mempunyai banyak sumber air yang
memungkinkan gravitasi dalam penyaluran air ke pelanggan.
2. Ancaman
a. Terjadinya kerusakan saluran transmisi dan distribusi sebagai akibat
penggalian yang dilakukan pihak ketiga maupun bencana alam. Salah satu
penyebab tingginya tingkat kebocoran adalah penggalian yang dilakukan
oleh pihak ketiga seperti PT Telkom, PT. PLN, dan bencana alam tanah
longsor.
b. Mudahnya mendapatkan ijin pengambilan air dari pemerintah daerah dan ini
menyebabkan banyak masyarakat yang memanfaatkan pengambilan air pada
mata air untuk usaha penjualan air.
65
c. Tidak terjaganya kelestarian alam karena akibat pengambilan sumber-sumber
air pada mata air dan ini sangat rawan akan terjadinya kerusakan lingkungan.
d. Jaringan transmisi dan distribusi yang relatif sudah tua. Banyaknya jaringan
yang dibangun sejak adanya PDAM Kabupaten Bangli ini dan belum adanya
pembaharuan sangat rawan terjadinya kebocoran-kebocoran.
e. Era reformasi di mana tekanan masyarakat sangat kuat dan ini sangat
berpengaruh terhadap masyarakat, tuntutan yang diminta atas pembagian
keuntungan oleh masyarakat di sekitar sumber air yang dipergunakan oleh
PDAM terkadang sampai membuat tindakan ararki.
f. Kenaikkan Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan
semakin naik dan membesarnya biaya operasional karena Tekhnologi dalam
pendistribusian air sebagian masih menggunakan system pompa yang boros
akan penggunaan listrik dan Bahan Bakar.
Hasil penghitungan skor total faktor-faktor strategis eksternal sebagaimana
tampak pada Tabel 5.9 sebagai berikut:
66
Tabel 5.9
Perhitungan Bobot dan Rating Faktor Strategis Eksternal
NO FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL BOBOT RATING SCORE
C PELUANG
1 Kemampuan masyarakat untuk membayar yang cukup tinggi 0,12 3 0,36
2 Potensi pasar yang cukup baik dan potensial 0,09 3 0,27 3 Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 0,08 3 0,24
4 Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan air bersih
0,07 3 0,21
5 Tersedianya beberapa sumber air 0,09 3 0,27
D ANCAMAN
1 Terjadinya kerusakan saluran distribusi sbg akibat penggalian yg dilakukan pihak ketiga 0,10 1 0,10
2 Mudahnya mendapatkan ijin pengambilan air 0,07 2 0,14 3 Tidak terjaganya kelestarian alam 0,07 2 0,14 4 Jaringan transmisi dan distribusi yang relatif sudah tua 0,10 2 0,20 5 Era reformasi dimana tekanan masyarakat sangat kuat 0,08 2 0,16 6 Kenaikan harga BBM 0,09 3 0,27
1,0 2,46
0,10 Letak geografis yang mempunyai sumber air yang cukupbanyak
0,05 6 2
Total Sumber: Hasil analisis data pada lampiran 7 dan 8
Dari hasil perhitungan skor faktor-faktor strategis internal dan faktor-faktor
strategis eksternal dapat ditentukan posisi PDAM Kabupaten Bangli berada pada Sel
5 yaitu Strategi Pertumbuhan dan Stabilitas ditampilkan pada Gambar 5.2
67
Gambar 5.2
Matrik Internal- Eksternal PDAM Kabupaten Bangli
TOTAL NILAI IFE Kuat Rata-rata Lemah 4,0 3,0 2,49 2,0 1,0 T O Kuat T A L
3,0 N I Sedang L A 2,46 I 2,0 E Lemah F E 1,0
Berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal PDAM
Kabupaten Bangli, maka dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesess,
Opportunities, Threats) yang merupakan strategi alternatif pengembangan PDAM
Kabupaten Bangli. Matriks SWOT dapat menghasilkan empat sel kemungkinan
alternatif strategi pengembangan sesuai dengan potensi serta kondisi lingkungan
internal dan eksternal yang dimiliki PDAM Kabupaten Bangli. Dari setiap strategi
dapat dijabarkan atau diturunkan berbagai macam program pengembangan yang
mendukung pengembangan PDAM Kabupaten Bangli. Adapun matriks analisis
SWOT PDAM Kabupaten Bangli tampak pada Tabel 5.10.
1 Pertumbuhan konsentrasi via integrasi vertikal)
2 Pertumbuhan (konsentrasi via integrasi horisontal)
3 Pertumbuhan (berputar)
4 Stabilitas (berhenti sejenak atau Proses dengan hati-hati)
5 Pertumbuhan Konsentrasi via integrasi horisontal Stabilitas Strategi tidak berubah atau strategi laba
6 Pengurangan (Jual habis/Melepaskan Investasi)
7 Pertumbuhan (diversifikasi konsentrasi)
8 Pertumbuhan (diversifikasi konglomerat)
9 Pengurangan Kebangkrutan atau Likuidasi
Sumber : Hasil Analisis Data dari Tabel 5.8 dan 5.9
68
Tabel 5.10 Matrik SWOT PDAM Kabupaten Bangli
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN (S)
1. Pendapatan cenderung mengalami peningkatan
2. Trend penjualan air yang senantiasa meningkat
3. Jumlah pelanggan yang mengalami peningkatan
4. Struktur organisasi yang lengkap berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2001
5. Produksi air cenderung meningkat
6. Sedang berupaya menyusun Corporate Plan agar pengelolaan lebih terencana
KELEMAHAN (W)
1. Penentuan tarif dasar yang ditentukan Pemda dan DPRD
2. Kualitas SDM karyawan PDAM yang masih rendah
3. Penurunan debit air di bebrapa sumber air
4. Pemda yang kurang men-dukung permodalan
5. Tingkat kebocoran yang cukup tinggi
6. Cakupan Pelayanan yang masih rendah karena belum mencakup seluruh masyarakat Bangli
PELUANG (O)
1. Kemampuan membayar masyarakat yang cukup tinggi
2. Potensi pasar yang cukup baik
3. Pelaksanaan UU no 32 Tahun 2004 yang mendorong Pemkab. Untuk mengelola PDAM lebih Profesional
4. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih
5. Tersedianya beberapa sumber air
6. Letak geografis yang mempunyai sumber air yang cukup banyak
STRATEGI SO
1. Investasi untuk penambahan Jaringan transmisi dan distribusi air
2. Penyusunan Rencana Jangka Panjang (corporate plan)
STRATEGI WO
1. Perubahan Perda mengenai pendirian PDAM yang berhubungan dengan per-tambahan modal PDAM dari Pemkab Bangli
2. Penyesuaian tarif air minum dan beban tetap sesuai dengan ketentuan yang ada
3. Peningkatan kualitas pegawai baik melalui pendidikan maupun pelatihan
ANCAMAN (T) 1. Terjadinya kerusakan saluran
transmisi dan distribusi sebagai akibat pihak ketiga dan bencana alam
2. Mudahnya mendapat ijin pengambilan air dari Pemda yang menyebabkan masyarakat memanfaatkan sumber air untuk usaha penjualan air
3. Tidak terjaganya kelestarian
STRATEGI ST 1. Pengendalian atas kelestarian
alam 2. Memberi kesadaran kepada
masyarakat agar mendukung program PDAM
3. Meningkatkan dan menggunakan Tekhnologi PDAM yang lebih maju dan irit bahan bakar
STRATEGI WT 1. Melakukan upaya
pembayaran hutang atau penjadwalan kembali hutang
2. Memperbaiki dan meng-optimalkan jaringan yang sudah ada, menindaklanjuti pengaduan dan pencurian air
69
alam akibat pengambilan air pada sumber mata air tanpa prosedur pelestarian lingkungan
4. Jaringan transmisi yang relatif sudah tua
5. Era reformasi dimana tekanan masyarakat sangat kuat
6. Kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik akan menaikkan biaya operasional karena Teknologi yang digunakan masih konvensional
Sumber: Hasil analisis data Tabel 5.8 dan 5.9
Berdasarkan pada matrik strategi di atas, maka alternatif strategi operasional
yang dapat dilakukan bagi pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bangli adalah sebagai berikut.
1. Investasi untuk penambahan Jaringan Transmisi dan distribusi air.
2. Penyusunan Rencana Jangka Panjang (corporate plan).
3. Perubahan Perda mengenai pendirian PDAM berhubungan dengan pertambahan
modal PDAM dari Pemda Kabupaten Bangli.
4. Penyesuaian tarif air minum dan beban tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Peningkatan kualitas pegawai baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
6. Pengendalian atas kelestarian alam.
7. Memberi kesadaran kepada masyarakat agar mendukung program PDAM.
8. Meningkatkan dan menggunakan Tekhnologi PDAM yang lebih maju dan irit
bahan bakar.
9. Melakukan upaya pembayaran utang atau penjadwalan kembali utang.
10. Memperbaiki dan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, menindaklanjuti
pengaduan dan penurunan pencurian air.
70
BAB VI PEMBAHASAN
6.1 Kinerja PDAM Kabupaten Bangli
Berdasarkan hasil analisis Penilaian kinerja PDAM Kabupaten Bangli
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, yaitu untuk
tahun 2004, 2006, 2007, dan 2008 adalah cukup sedangkan tahun 2005 adalah
kurang. Jika tingkat kinerja tersebut dibandingkan selama periode pengamatan maka
diperoleh bahwa tingkat kinerja paling baik adalah pada tahun 2007 dengan nilai
pencapaian kinerja sebesar 46,45. Tingkat kinerja paling buruk adalah tahun 2005
dengan pencapaian kinerja sebesar 38,85.
Tingkat kinerja Aspek Keuangan yang paling baik terjadi pada tahun 2007
yaitu sebesar 20,25, sedangkan paling buruk terjadi pada tahun 2005 dan 2008 yaitu
sebesar 13,50. Rendahnya nilai yang dicapai disebabkan terutama karena harga jual
air lebih rendah dari full cost recovery sehingga perusahaan menderita rugi. Kerugian
tersebut sangat mempengaruhi rendahnya rasio laba terhadap penjualan dan rasio-
rasio lainnya. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan kinerja aspek keuangan
yang terutama adalah rasio laba sebelum pajak terhadap aktiva produktif, rasio laba
sebelum pajak terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, rasio
utang jangka panjang terhadap ekuitas, rasio biaya operasi terhadap pendapatan
operasi, dan rasio laba operasional sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok
ditambah bunga jatuh tempo. PDAM Kabupaten Bangli telah menyusun rencana
kenaikan tarif seiring dengan rencana perusahaan untuk mengikuti program
restrukturisasi hutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/
71
PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus Tahun 2008, tentang Penyelesaian Piutang Negara
yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan
Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM, sehingga diharapkan dapat
mengurangi denda atas tunggakan pokok maupun bunga.
Tingkat kinerja Aspek Operasional yang paling baik terjadi pada tahun 2006
dan tahun 2008 yaitu sebesar 20,43, sedangkan tingkat kinerja aspek operasonal yang
paling buruk terjad pada Tahun 2004. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan
operasional dan pelayanan kepada pelanggan dalam upaya mendukung peningkatan
pendapatan perusahaan. Rendahnya nilai aspek operasional PDAM Kabupaten
Bangli terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya cakupan pelayanan, belum semua
pelanggan mendapat air selama 24 jam, rendahnya produktifitas pemanfaatan
instalasi produksi karena penurunan debit air di beberapa sumber dan kapasitas yang
terpasang sudah berumur tua, peneraan meter air pelanggan tidak pernah dilakukan,
penyambungan baru yang relatif masih melebihi dari 6 hari kerja serta rasio jumlah
karyawan per 1.000 (seribu) pelanggan mencapai rata-rata 14,40 yang artinya bahwa
kelebihan pegawai. Aspek operasional yang perlu ditingkatkan adalah upaya
menekan tingkat kehilangan air, kecepatan penyelesaian sambungan baru yang
memerlukan waktu lebih dari 6 hari kerja, rasio karyawan yang melebihi jumlah
ideal dan kegiatan peneraan meter air.
Tingkat kinerja Aspek Administrasi hanya mencapai nilai 8,33 dari target
nilai bobot 15 dengan nilai maksimal 36. Masih belum tercapainya tingkat nilai
maksimal terutama disebabkan PDAM Kabupaten Bangli belum memiliki rencana
jangka panjang (corporate plan), sedangkan Bussines Plan sebagai dokumen yang
72
memuat tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik dari aspek teknis
maupun manajemen dan rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan saat ini
masih dalam proses penyusunan, PDAM Kabupaten Bangli juga belum memiliki
gambar nyata laksana, belum memiliki ketentuan pedoman penilaian kinerja
karyawan sebagai media penilaian prestasi untuk dijadikan acuan dasar penentuan
karier, gaji, kompensasi lainnya serta temuan hasil audit tahun sebelumnya belum
seluruhnya ditindaklanjuti. Usaha perbaikan yang dapat dilaksanakan dengan cara
menyusun rencana kerja jangka panjang (corporate plan), prosedur operasi standar,
pedoman penilaian kinerja karyawan yang dikaitkan dengan jenjang karier akan
dapat menghindari rasa tidak puas diantara para karyawan dalam penentuan jabatan
pada PDAM Kabupaten Bangli.
Rendahnya harga jual air terhadap harga pokok produksi menjadi penyebab
PDAM Kabupaten Bangli mengalami kerugian. Harga produksi air sangat tinggi
dibandingkan harga jual air terutama terjadi di Unit Kintamani karena untuk menarik
air dari sumber menggunakan 5 pompa dan genset yang dioperasikan menggunakan
solar dan oli dalam jumlah yang cukup banyak sehingga meningkatkan biaya
operasional. Selain hal tersebut terdapat penyebab lain yang menyebabkan PDAM
Bangli mengalami kerugian antara lain kelebihan pegawai yang menyebabkan biaya
tidak langsung menjadi meningkat, terdapat kelemahan pengawasan kepada debitur
yang menunggak pembayaran sehingga menyebabkan penerimaan pendapatan
rekening air menjadi tertunda dan tentunya apabila diabiarkan terus menerus akan
mengakibatkan merugikan PDAM Bangli, disamping itu terdapat Water Meter
73
pelanggan yang tidak berfungsi yang menyebabkan pencatatan baca meter tidak
mencerminkan kondisi pemakaian air pelanggan yang sebenarnya.
Denda atas ketidaktepatan waktu pembayaran pokok dan bunga juga menjadi
penyebab kerugian PDAM. Harga Jual lebih rendah dari harga produksi merupakan
penyebab utama PDAM Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun mengalami kesulitan
likuiditas. Kondisi ini berdampak PDAM Kabupaten Bangli sulit memenuhi
kewajiban pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman kepada Pemerintah Pusat
sulit dipenuhi. Pada tahun 2006, konsekuensi ketidakmampuan pembayaran pokok
dan bunga PDAM Kabupaten Bangli harus menaggung biaya denda atas tunggakan
sebesar Rp. 838.646.435,99.
6.2 Strategi Pengembangan PDAM Kabupaten Bangli
Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal
PDAM Kabupaten Bangli, maka faktor-faktor strategis yang dapat diidentifikasi
adalah faktor strategis internal yang terdiri dari 6 butir faktor kekuatan dan 6 butir
faktor kelemahan yang dimiliki perusahaan serta faktor strategis eksternal yang
terdiri dari 6 butir faktor peluang dan 6 butir faktor ancaman yang dihadapi
perusahaan. Hasil perhitungan pembobotan menunjukan total skor faktor strategis
internal adalah sebesar 2,49 dan total skor faktor strategis eksternal adalah sebesar
2,46. Matriks IFAS dan EFAS digabungkan akan menghasilkan strategi umum
(grand strategy) pengembangan PDAM Kabupaten Bangli yang akan diplotting ke
dalam matriks Internal-Eksternal berupa diagram sembilan sel yang menunjukan
posisi PDAM Kabupaten Bangli pada Matrik Internal-Eksternal berada pada Sel 5
74
yaitu Strategi Pertumbuhan dan Stabilitas atau Konsentrasi Melalui Integrasi
Horisontal dan strategi tidak berubah atau strategi laba. Pertumbuhan perusahaan
yang dilakukan dengan berkonsentrasi pada industri sekarang, dapat dicapai melalui
integrasi horisontal, yaitu dengan cara memperluas kegiatan-kegiatan perusahaan ke
dalam lokasi geografi yang berbeda dan atau menambah rentang produk dan jasa
yang ditawarkan kepada pasar. Meskipun pada sel 5 (konsolidasi) tujuan lebih
defensive yaitu menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit Perusahaan
dalam posisi seperti ini dapat mencoba memperkokoh dan memperkuat kehadirannya
di dalam industri yang ada dengan menopang kelemahan-kelemahannya. Perusahaan
yang berada pada sel ini dapat mencaplok pangsa pasar, fasilitas produksi, outlet
distribusi atau teknologi khusus secara internal melalui penelitian pengembangan dan
secara eksternal melalui akuisisi atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
Strategi yang dilakukan, yaitu dengan melanjutkan kegiatannya saat ini dan
hanya melakukan penyesuaian kecil bagi inflasi dalam penjualan atau melakukan
penetrasi pasar dan pengembangan produk (Rangkuti, 2002). Ini berarti tidak banyak
perubahan strategi yang harus diterapkan oleh PDAM Kabupaten Bangli. PDAM
Kabupaten Bangli hanya melanjutkan strategi yang telah dilakukan selama ini.
Namun untuk kemajuan pengembangan PDAM Kabupaten Bangli diperlukan
penetrasi pasar dan pengembangan atau diversifikasi produk.
Berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal objek eko-
spiritual Bukit Bangli, maka dilakukan analisis SWOT (Strengths Weaknesses
Opportunities Threats) yang merupakan strategi alternatif pengembangan PDAM
Kabupaten Bangli. Matriks SWOT dapat menghasilkan empat sel kemungkinan
75
alternatif strategi pengembangan sesuai dengan potensi serta kondisi lingkungan
internal dan eksternal yang dimiliki PDAM Kabupaten Bangli. Dari setiap strategi
dapat dijabarkan atau diturunkan berbagai macam program pengembangan yang
mendukung pengembangan Bukit Bangli sebagai wisata eko-spiritual.
Dari setiap strategi diturunkan berbagai macam program pengembangan yang
mendukung masing-masing strategi tersebut, meliputi :
1) Strategi SO
Merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang,
dengan program antara lain :
1. Investasi untuk penambahan Jaringan Transmisi dan distribusi air.
2. Penyusunan Rencana Jangka Panjang (corporate plan).
2) Strategi ST
Merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman,
dengan program antara lain :
1. Pengendalian atas kelestarian alam.
2. Memberi kesadaran kepada masyarakat agar mendukung program PDAM.
3. Meningkatkan dan menggunakan Tekhnologi PDAM yang lebih maju dan irit
bahan bakar.
3) Strategi WO
Merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
peluang, dengan program antara lain :
76
1. Perubahan Perda mengenai pendirian PDAM berhubungan dengan
pertambahan modal PDAM dari Pemda Kabupaten Bangli.
2. Penyesuaian tarif air minum dan beban tetap sesuai dengan ketentuan yang
ada.
3. Peningkatan kualitas pegawai baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
4) Strategi WT
Merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman,
dengan program antara lain:
1. Melakukan upaya pembayaran utang atau penjadwalan kembali utang.
2. Memperbaiki dan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, menindaklanjuti
pengaduan dan penurunan pencurian air.
77
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut.
1. Kinerja PDAM Kabupaten Bangli berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 47 Tahun 1999 selama periode 2004 sampai dengan 2008 adalah
dalam kategori cukup. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tingkat
kinerja paling baik adalah pada tahun 2007 dengan nilai pencapaian kinerja
sebesar 46,45 namun masih dalam kategori cukup sedangkan tingkat kinerja
paling buruk adalah tahun 2005 dengan nilai pencapaian kinerja sebesar 38,85
dalam kategori kurang.
2. Strategi umum yang harus diimplementasikan dalam mengembangkan PDAM
Kabupaten Bangli adalah strategi pertahankan dan pelihara atau strategi tidak
berubah. Strategi yang dilakukan, yaitu dengan melanjutkan kegiatannya saat
ini dan hanya melakukan penyesuaian kecil bagi inflasi dalam penjualan atau
melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Strategi alternatif
pengembangan PDAM Kabupaten Bangli meliputi: investasi untuk
penambahan Jaringan Transmisi dan distribusi air, penyusunan Rencana
Jangka Panjang (corporate plan), perubahan Perda mengenai pendirian PDAM
berhubungan dengan pertambahan modal PDAM dari Pemda Kabupaten
Bangli, penyesuaian tarif air minum dan beban tetap sesuai dengan ketentuan
78
yang ada, peningkatan kualitas pegawai baik melalui pendidikan maupun
pelatihan, pengendalian atas kelestarian alam, memberi kesadaran kepada
masyarakat agar mendukung program PDAM, meningkatkan dan
menggunakan Tekhnologi PDAM yang lebih maju dan irit bahan bakar,
melakukan upaya pembayaran utang atau penjadwalan kembali utang,
memperbaiki dan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, serta
menindaklanjuti pengaduan dan pencurian air.
7.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.
1. Koordinasi inter dan antara instansi terkait baik itu Badan Pengawas,
Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direksi maupun
Karyawan (Management) perlu diperbaiki dan ditingkatkan demi kemajuan
PDAM itu sendiri.
2. PDAM Kabupaten Bangli perlu menyusun rencana kenaikan tarif seiring
dengan rencana perusahaan untuk mengikuti program restrukturisasi hutang,
sehingga diharapkan dapat mengurangi denda atas tunggakan pokok maupun
bunga.
3. PDAM Kabupaten Bangli perlu peningkatan operasional dan pelayanan kepada
pelanggan dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan perusahaan.
4. PDAM Kabupaten Bangli perlu menyusun rencana kerja jangka panjang
(corporate plan), prosedur operasi standar, pedoman penilaian kinerja
karyawan yang dikaitkan dengan jenjang karier akan dapat menghindari rasa
79
tidak puas diantara para karyawan dalam penentuan jabatan pada PDAM
Kabupaten Bangli
5. PDAM Kabupaten Bangli perlu melakukan investasi untuk penambahan
Jaringan Transmisi dan distribusi air, melakukan perubahan Perda mengenai
pendirian PDAM berhubungan dengan pertambahan modal PDAM dari Pemda
Kabupaten Bangli, meningkatan kualitas pegawai baik melalui pendidikan
maupun pelatihan, pengendalian atas kelestarian alam, memberi kesadaran
kepada masyarakat agar mendukung program PDAM, meningkatkan dan
menggunakan Tekhnologi PDAM yang lebih maju dan irit bahan bakar,
melakukan upaya pembayaran utang atau penjadwalan kembali utang,
memperbaiki dan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, dan perlu
menindaklanjuti pengaduan dan pencurian air.
80
DAFTAR PUSTAKA
Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto, 1987. “Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggung jawab”. Laporan Penelitian, Kerjasama BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya.
Bryson, John, 1988. “Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations”, Jossey Bass Publishers, San Francisco.
Budisatrio, Tjahjanto, 2002. Divestasi atau Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah, Manajemen Usahawan Indonesia , No. 02/Th. XXXI Pebruari, 14-19
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1999. “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum”, Jakarta
Devas, Nick., dkk., 1999. “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” , terjemahan oleh Masri Maris, UI-Press.
Helfert, E.A, 1991. “Teknik Analisa Keuangan” , Erlangga, Jakarta.
Koswara, E, 2000. “Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, Analisis CSIS , XXIX, 50-74
Kusuma, W.I, 1999. “Financial Performance and Charecteristik: Comparisions of U.S.Multinational and Domistik Firms”, Gadjah Mada International Journal of Business, Volume 1, No.1, 11-28.
Mardiasmo, 2000. ”Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal”, Makalah Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
Mendagri R.I, 1999. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang “ Pedoman Penilaian Kinerja PDAM”, Depdagri, Jakarta.
Mulyadi, Agus, 2000. ” Evaluasi Kinerja Dan Strategi Pengembangan BUMD (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Cirebon)”,Tesis S2 UGM (tidak dipublikasikan).
Rachmawati, Noer, 2001,”Kinerja PDAM Delta Tirta dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (studi kasus) di Kabupaten Sidoarjo”, Tesis S2 UGM (tidak dipublikasikan).
Rangkuti, F. 2002. Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rayanto, 1998, ”Manajemen Strategi Badan Usaha Milik Daerah”, JKAP, Volume 2, Nomor 1, 92-107.
Republik Indonesia. 1999. “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” Jakarta.
Republik Indonesia. 1999. “Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” . Jakarta.
Salusu, J. 1996, “Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-profit” , PT. Gra media. Jakarta.
Santoso, Bagus, 1995, “Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah” : Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman , Prisma , No. 4, 19 – 28.
Soeharto, Sri Maemunah. 1996, “Disertasi Pengelompokan BUMN Dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur Pada Evaluasi Kinerja di Indonesia .” Program Pasca Sarjana Unair. Surabaya
Sudibyo, Bambang. 1997. “Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Balance Scorecard; Bentuk Mekanisme dan Prospek Aplikasinya pada BUMN,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 12, Nomor 2, 35-49
Usman, Marzuki, 1997, Manajemen SDM BUMN Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas : Visi, Misi dan Strategi Implementasi pada PT. PUSRI, “Jurnal Keuangan dan Moneter” Vol. 4, No. 1, 1-24
Wheelen, T.L dan J. David Hunger, 2000, “Strategic Management and Business Policy” Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey
Whittington, Geofrey and Mark Tippet, 1999, “The Components of Accounting Ratios as Co-integrated Variables”, Journal of Business finance & Accounting, Volume 26, Nomor 9&10, Cowley Road, Oxford Ox4 IJF, UK, 1243-1273.