PBL 37

Rahasia Jabatan, Etika dan Hukum

Kedokteran Christian Salim

10.2010.268

C7

Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta

Jln. Arjuna Utara No. 6 Jakarta 11510. Telephone : (021) 5694-2061, fax : (021) 563-1731

[email protected]

Pendahuluan

Penyakit menular seksual sekarang ini semakin marak. Pasien dengan penyakit menular

seksual seringkali merupakan pria yang telah beristeri yang tertular dari bukan pasangannya.

Pasien bisa saja meminta dokter untuk tidak memberitahukan penyakitnya pada sang isteri,

walaupun penyakit tersebut dapat berpotensi tertular pada isterinya. Rahasia pasien menjadi

kewajiban seorang dokter untuk menjaganya. Komunikasi dan hubungan dokter pasien yang

baik sangat penting dalam mengatasi penyakit pasien. Penjelasan tentang penyakit pasien harus

dilakukan serinci mungkin dan tanpa ada rasa menghakimi pasien.

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dan etika yang

berhubungan dengan rahasia profesi kedokteran. Di dalamnya juga akan dibahas mengenai

hubungan dokter pasien dan informed consent dalam hubungan yang menyangkut profesi

kedokteran.

Hubungan dokter pasien

Dahulu hubungan dokter pasien bersifat partenalistik. Di mana pada model ini dokter

bagaikan orang tua dan pasien sebagai anak sehingga apa yang dikatakan dokter adalah mutlak

dan tidak ada kebebasan bagi pasien dalam memilih terapai dan tindakan medis. Sifat hubungan

ini dianggap kurang tepat sehingga munculah model hubungan social contract dimana pada

model hubungan ini dikatakan bahwa dokter dan pasien adalah pihak-pihak yang bebas, yang

meskipun memiliki perbedaan kapasitas dalam membuat keputusan tetapi saling menghargai. 1

Model hubungan social contract ini mengharuskan terjadinya pertukaran informasi dan negosiasi

sebelum terjadinya kesepakatan,namun juga memberikan peluang bagi pasien untuk

menyerahkan pengambilan keputusan kepada dokter. Model hubungan ini dianggap terlalu

menyerdahanakan nilai hubungan dokter dan pasien . sehingga dicetuskan suatu model hubungan

dokter pasien yang berdasarkan virtue dianggap paling cocok sebagai model hubungan dokter

pasien.1,2

Pada model hubungan virtue baik dokter maupun pasien harus tetap berdialig untuk

menjaga berjalannya komunikasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan

pasien. Dalam melakukan komunikasinya dokter diharuskan menanamkan prinsip-prinsip moral,

termasuk informed consent yang bearasal dari prinsip otonomi pasien.1

Jenis hubungan dokter pasien sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran. Terdapat

kewajiban sebagai rambu-rambu dalam proses hubungan tersebut. Kewajaiban tersebut tertuang

dalam prinsip-prinsip moral profesi ,yaitu:

Autonomy (Menghormati hak pasien)

Beneficence (Berorientasi pada kebaikan pasien)

Non maleficence (Tidak memperburuk keadaan pasien)

Justice (Meniadakan diskriminasi)

Keempat nilai tersebut merupakan prinsip yang utama. Selain itu juga terdapat nilai lain

sebagai prinsip turunannya, yaitu:

Veracity (Kebenaran informasi)

Fidelity (Kesetiaan)

Privacy dan confidentiality (Menjaga rahasia)

2

Rahasia profesi kedokteran

Penggunaan kata privasi, kerahasiaan dan keamanan seringkali tertukar. Akan tetapi

terdapat beberapa perbedaan yang penting, diantaranya:

Privasi adalah hak individu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan

atau observasi terhadap hal-hal pribadi seseorang serta hak untuk mengontrol informasi-

informasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan.

Kerahasiaan merupakan "pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam

hal ini mencakup tanggungjawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau

mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan ijin individu". Informasi yang

bersifat rahasia dapat berupa tulisan ataupun verbal.

Keamanan meliputi "perlindungan fisik dan elektronik untuk informasi berbasis

komputer secara utuh, sehingga menjamin ketersediaan dan kerahasiaan. Termasuk ke

dalamnya adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan, alat-alat untuk mengatur akses dan melindungi informasi

dari pengungkapan yang tak disengaja maupun yang disengaja.

Kerahasiaan rekam medis diatur di dalam UU Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2 yang

menyatakan bahwa "rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau

dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan". Hal yang sama dikemukakan dalam pasal 11

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.

Selanjutnya, pasal 1 PP yang sama menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan rahasia

kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang dalam pasal 3 pada waktu

atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran".

Selanjutnya UU Praktik Kedokteran memberikan peluang pengungkapan informasi

kesehatan secara terbatas, yaitu dalam pasal 48 ayat (2):

1. Untuk kepentingan kesehatan pasien

2. Untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum

3. Permintaan pasien sendiri

4. Berdasarkan ketentuan undang-undang

3

Sedangkan pasal 12 Permenkes 749a menyatakan bahwa:

1. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien

dengan ijin tertulis pasien.

2. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa seijin

pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di bidang keamanan rekam medis, Permenkes No 749a/ MENKES/PER/XII/1989 menyatakan

dalam pasal 13, bahwa pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas (a) hilangnya,

rusaknya, atau pemalsuan rekam medis, (b) penggunaan oleh orang / Badan yang tidak berhak.

Rahasia Jabatan dan Pembuatan SKA / V et R

Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter

Saya bersumpah/berjanji bahwa:

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan Saya akan menjalankan

tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena

keilmuan saya sebagai dokter........ dst.

Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia Kedokteran.

Kewajiban seorang dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran telah diatur dalam PP.

No.10 tahun 1966.3,4

Pasal 1 PP No 10/1966

Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang

tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan

kedokteran.

4

Pasal 2 PPNo 10 /1966

Pengetahuan tersebut pasal l harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3,

kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada PP ini menentukan

lain.


Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah:

1. tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang tenaga kesehatan.

2. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan

dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.


Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau

tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 KUHP, menteri kesehatan dapat

melakukan tindakan administratip berdasarkan pasal UU tentang tenaga kesehatan.


Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam

pasal 3 huruf b, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan berdasarkan

wewenang dan kebijaksanaannya.

Pasal 6 PPNo 10/1966

Dalam pelaksanaan peraturan ini, menteri kesehatan dapat mendengar Dewan Pelindung Susila

Kedokteran dan atau badan-badan lain bilamana perlu.

Pasal 322 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu

rupiah.

5

2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 48 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

MA I17/K/Kr/1968 2 Juli 1969

Dalam "noodtoestand" harus dilihat adanya:

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum

2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum

Pasal 49 KUHP

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri

maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang

lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang

melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan keguncangan jiwa

yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang- undang, tidak

dipidana.

Pasal 51 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan

oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang

diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perinlah diberikan dengan wewenang dan

pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

6

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Pasal 10

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 16

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Undang-undan Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran

Rekam Medis

Pasal 46

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat

rekam medis.

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah pasien

selesai menerima pelayanan kesehatan.

3. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang

memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47

1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter,

dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan

milik pasien.

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 diatur

dengan Peraturan Menteri.

7

Rahasia Kedokteran

Pasal 48

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan

rahasia kedokteran.

2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi

permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien

sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 322 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu

rupiah

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu

Pasal 170 KUHP

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan

rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi,

yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. pasal 48

KUHP Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

PP. No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 21

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar

profesi tenaga kesehatan.

8

(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri.

Pasal 22

(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu (Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu

dalam ayat ini adalah tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien

misalnya, dokter, dokter gigi, perawat. ) dalam melaksanakan tugas profesinya

berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;

b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;

c. memberikan infomasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan

dilakukan;

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis. ,

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Menteri.

Pasal 24

(1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai

dengan standar profesi tenaga kesehatan (Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman

dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan

yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan

manusia)

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Menteri

9

Pasal 33

(1) Dalarn rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga

kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan

yang bersangkutan.

(2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. teguran;

b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.

(3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan

Etika profesi kedokteran

Kode Etik Kedokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban

terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya,

Kode Etik Kedokteran Indonesia dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran

Internasional.1

Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-

prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat

keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu

keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam

perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika biomedis memberi pedoman

bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan pedoman

dalam melakukan penelitian di bidang medis.1

Nilai-nilai materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan

memberikan latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter,

seperti autonomy (menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak

membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya), beneficence (melakukan

tindakan untuk kebaikan pasien), non maleficence (tidak melakukan perbuatan yang

10

memperburuk pasien) dan justice (bersikap adil dan jujur), serta sikap altruisme (pengabdian

profesi).1

Pendidikan etik kedokteran, yang mengajarkan tentang etik profesi dan prinsip moral

kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan

memberikan lebih ke arah toolsdalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan

lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi etik-klinik tertentu (clinical ethics),

sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan

keputusan medis sehari-hari. Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum tentu dapat

mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya

bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan.1

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan

etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain itu,

di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di

dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di

tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit

(Makersi).1

Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan

membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik profesi dapat

dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat

seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten) dan

pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam

rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.1

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa

melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya.

Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan

keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan

kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian

11

hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan

untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan

pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI)

Kode etik dapat diibaratkan sebagai suatu kompas yang menunjukan arah moral bagi

suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral suatu profesi di mata masyarakat. Adapun

kode etik kedokteran Indonesia terdiri dari empat kewajiban yaitu kewajiban umum, kewajiban

terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri.5,6

Kewajiban Umum

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter.

Pasal 2

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan professional secara indipendein

dan mempertahnkan perilaku profesiosanl dalam ukuran tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu

yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 4

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasehat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik

wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya untuk kepentingan dan kebaikan

pasien tersebut.

12

Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap

penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat

menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri

kebenarannya.

Pasal 8

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang

kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang

(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 9

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan

berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter

atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien

Pasal 10

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 11

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 12

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek

pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-

sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.

13

Pasal 13

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan dan

bidang lainnya dan masyarakat, harus saling menghormati.

Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

Pasal 14

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya

untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau

pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya ,ia wajib menujuk pasien kepada dokter yang

mempunyai keahlian untuk itu

Pasal 15

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berinteraksi

dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah pribadi lainnya.

Pasal 16

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 17

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali

bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat

Pasal 18

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 19

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan

keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

14

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

Pasal 20

Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 21

Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran/kesehatan.

Prinsip moral kedokteran

Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama yaitu :

1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak

otonomi pasien (the rights to self determination).

2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke

kebaikan pasien.

3. Prinsip non maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk

keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ do no harm”.

4. Prinsip Justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam

mendistribusikan sumber daya (distributive justice).

Salah satu hak pasien yang disahkan dalam Declaration of Lisbon dari World Medical

Association (WMA) adalah “the rights to accept or to refuse treatment after receiving adequate

information”. Secara implisit amandemen UUD 45 pasal 28G ayat (1) juga menyebutkannya

demikian “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,... dst”. Selanjutnya UU No

23/1992 tentang kesehatan juga memberikan hak kepada pasien untuk memberikan persetujuan

atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hak ini kemudian diuraikan di dalam

Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Medis.

15

Suatu tindakan medis terhadap seseorang pasien tanpa memperoleh persetujuan terlebih

dahulu dari pasien tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau

perbuatan melanggar hukum.

Prinsip otonomi pasien ini dianggap sebagai dasar dari doktrin informed consent.

Tindakan medis terhadap pasien harus mendapat persetujuan (otorisasi) dari pasien tersebut,

setelah ia menerima dan memahami informasi yang diperlukan.

Informed consent

Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif

anatara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang

tidak akan dilakukan terhadap pasien. Dasar hukum dari informed consent tercantum jelas pada

Peraturan Menteri Kesehatan No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran pasal 1 sampai dengan pasal 20 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri

Kesehatan No 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik pasal 1 sampai

dengan pasal 15. Pada pasal 1 (1) Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 dijelaskan bahwa

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga

terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 1

Tujuan Informed Consent antara lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada

pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada

dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya dan untuk memberi

perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena

prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu

resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )

Informed consent memiliki 3 elemen, yaitu threshold elements, informaton elements dan

consent elements. Threshold elements menjelaskan bahwa pemberi consent haruslah seseorang

yang kompeten dalam membuat keputusan (medis). Secara hukum seorang dianggap kompeten

apabila telah dewasa (jika usia telah mencapai 21 tahun atau telah pernah menikah), sadar dan

berada dalam keadaan mental yang tidak dibawah pengampuan. Informed elements terdiri dari 2

bagian yaitu disclosure (pengungkapan) dan understanding (pemahaman). Consent elements

16

juga terdiri dari 2 bagian yaitu voluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan authorization

(persetujuan). Dalam hal ini, consent dapat dinyatakan (expressed) baik secara lisan maupun

tertulis ataupun tidak dinyatakan (implied) yaitu melalui tingkah laku (gerakan) yang

menunjukkan jawabannya.1

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran

dilaksanakan dijelaskan pada Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 pasal 7 (3) sekurang-

kurangnya mencakup :

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.

3. Altematif tindakan lain, dan risikonya.

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

6. Perkiraan pembiayaan.

Dijelaskan pada Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 pasal 18 (1) dan (2) bahwa

pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ini

dilaksanankan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-

masing. Dan pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Menteri, Kepala Dinas Kesehatan

Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tindakan administratif yang dimaksud dapat

berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik.

Proxy consent adalah consent yang diberikan oleh orang yang bukan si penderita itu

sendiri, dengan syarat bahwa pasien tidak mampu memberikan consent secara pribadi, dan

consent tersebut harus mendekati apa yang sekiranya akan diberikan pasien oleh pasien apabila

ia mampu memberikannya (baik untuk pasien, bukan baik untuk orang banyak). Umumnya

urutan dalam memberikan proxy consent adalah suami atau isteri, anak, orang tua, saudara

kandung dan sebagainya.

17

Informed consent tidak berlaku pada 5 keadaan, yaitu pada

Keadaan darurat medis

Ancaman terhadap kesehatan masyarakat

Pelepasan hak memberikan consent

Clinical privilege

Pasien yang tidak berkompeten memberikan consent

Contextual circumstances juga seringkali memoengaruhi perolehan informed consent.

Seseorang yang dianggap sudah pikun, ornag yang memiliki mental yang lemah,dan orang dalam

keadaan terminal seringkali tidak dianggap cakap menerima informasi yang benar apalagi

membuat keputusan medis. Banyak keluarga pasien melarang dokter untuk berkata benar kepada

pasien mengenai keadaan sakitnya.1

Keluhan pasien tentang proses informed consent adalah:

Bahasa yang digunakan terlalu teknis

Perilaku dokter yang terlihat terburu-buru atau tidak perhatian atau tidak ada waktu untuk

tanya jawab

Pasien sedang stress emosional sehingga tidak mampu mencerna informasi

Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk

Sebaliknya kendala pada dokter dalam menyampaikan informed consent dengan baik

meliputi:

Pasien tidak mau diberitahu

Pasien tak mampu memahami

Resiko terlalu umum atau jarang terjadi

Situasi gawat darurat atau waktu yang sempit

Dampak hukum

Kewajiban Dokter – Penjelasan Tindakan Medis ( Edukasi )

Pada kasus tersebut, pasien laki-laki harus dijelaskan mengenai keuntungan dan kerugian

jika ia menjalani pengobatan tanpa mengobati juga sang istri yang kemungkinan sudah terkena

18

gonorrhea. Jika dokter tidak meberikan penjelasan terlebih dahulu, dokter tersebut tidak

memenuhi kewajiban dokter yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Permenkes No

585/MenKes/Per/IX/1989, yang menuntut dokter untk menjelaskan atau memberikan informasi

yang adekuat kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis.

Apabila Dokter Melanggar Rahasia Kedokteran

Di lain pihak, jika dokter tidak menjelaskan kepada pasien bahwa penting untuk

memberitahu kepada istri pasien untuk menjalani pengobatan, tetapi dokter tersebut yang

menyampaikan informasi secara langsung kepada istri pasien tanpa persetujuan dari pasien,

dokter telah melanggar hak pasien atas rahasia rekam medis pasien.

Pasal 322 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut

atas pengaduan orang itu.

KUH Perdata 1365

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan

orang yang karena kesalahannnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

PMS dan AIDS

GO adalah penyakit kelamin yang ditandai keluar nanah sesudah melakukan hubungan

kelamin. Penyebabnya bakteri Neisseira gonorrhoeae.

Pemeriksaan Laboratorium yang dapat dilakukan ialah :

1. Dengan pemeriksaan sekret

2. Pemeriksaan sediaan langsung

19

Pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Pria OUE merah, edema, ektropion

2. Wanita mulut rahim merah, edema, sekret mukopurulen Gejala GO adalah :

1. Masa tunas 3 – 5 hari

2. Nyeri & panas pada saat kencing

3. Keluar nanah

4. Muara uretra membengkak

5. Keputihan pada wanita

Komplikasi yang dapat timbul adalah :

Pada pria : balantis, tisonitis, uretritis posterior, prostatitis, epidedimitis

Pada wanita : parauretritis, bartolinitis, vulvovaginitis

AIDS adalah Acquired Immuno Deficiency Syndrome yaitu kumpulan gejala penyakit

yang disebabkan karena hilangnya kekebalan tubuh (sistem kekebalan tubuh berfungsi melawan

kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh). Penderita AIDS terserang berbagai penyakit,

karena sistem kekebalan tubuhnya telah rusak. Penyebab AIDS adalah virus yang dikenal dengan

virus HIV Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang menyerang dan merusak sistem

kekebalan tubuh. HIV/AIDS menular melalui :

Hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV

Penggunaan jarum suntik secara bergantian ( jarum bekas )

Ibu hamil penderita HIV kepada bayi yang dikandungnya

Dari ibu ke anak melalui air susu ibu

Cara Mencegah Penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah :

Hindari hubungan seks berganti-ganti pasangan

Bersikap saling setia

Cegah dengan menggunakan kondom

Education

Pendidikan dan penyuluhan tentang HIV / AIDS

20

Hubungan antara Penyakit Menular Seksual (PMS) dengan HIV adalah PMS

meningkatkan muatan virus pada sekresi genital selain itu PMS akan meningkatkan kepekaan sel

dan kerusakan sel. Karena salah satu proses penularan HIV adalah sama dengan proses penularan

gonorrhea, yaitu melalui hubungan seksual atau persetubuhan. Penting pada kasus ini untuk

melakukan tes skrining untuk kemungkinan terjadinya infeksi HIV agar dapat cepat

mendapatkan pengobatan. Jika pada kasus tersebut pasien datang dan terdiagnosa menderita

AIDS,penting bagi dokter untuk cepat memberikan pengobatan dan menjelaskan kepada pasien

pentingnya melakukan tes skrining HIV. Dokter juga menjelaskan kepada pasien untuk memberi

tahu pada istri dan keluarganya

Kesimpulan

Pembukaan rahasia pasien adalah perbuatan melanggar hukum. Ada baiknya apabila

penyakit yang diderita pasien dapat menular kepada pasangannya dalam hal ini adalah penyakit

menular seksual, dokter sebaiknya menjelaskan kepada pasien mengenai keuntungan dan

kerugian serta dampak apabila pasien memninta agar pasangannya tidak diberitahu tentang

kondisi medisnya. Dalam menjelaskan kondisi penyakit pasien seorang dokter tidak boleh

bersifat menghakimi, informed consent juga harus dilakukan dengan baik terutama apabila

pemeriksaan menyangkut alat genital.

21

Daftar pustaka

1. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Pustaka

Dwipar. 2007.p.8-10,70,79-83.

2. Hanafiah MJ, Amir A. Etika kedokteran dan hukum kedokteran. Jakarta:EGC.

2007.p.279.

3. Budiyanto A,WidiatmakaW, SudionoS., Winardi T,Idries AM,Sidhi, et all. Ilmu

Kedokteran Forensik. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Universitas Indonesia. 1997.

p.17-9.

4. Anonymous. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kedokteran:hukum pidana yang

berkaitan dengan profesi dokter. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia.1994.p.17-8.

5. Bertens K. Etika. Jakarta:Gramedia.2007.p.279-84.

6. Purwadianto A, Soetedjo, Gunawan S, Budiningsih Y, et all. Kode etik kedokteran

Indonesia. Jakarta:IDI. 2012.p.3-6.

22

PBL 37

Documents