PBB

Disusun Oleh:Adhitya Firmansyah(8111412163)Eros Ashari Nur O.(8111412176)Ossy Prastita Irfa Nugraha(8111412269)Zaka Arditya Maulana(8111412271)Indah Tri Purwanti(8111412272)Yuni Kartikasari(8111412274)Evi Oktaviani(8111412276)Aulia Putri Izra(8111412279)

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN TATACARA PEMBAYARAN PBB

Tata Cara Pembayaran PBB Pembayaran dapat dilakukan melalui : a. bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau b. Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil).

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) mengenai pajak terutang.yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak .Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Surat Ketatapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).

SURAT TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 (dua) persen per bulan.

KEBERATAN ATAS PENGENAAN PBB

Pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena kesalahan : luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; klasifikasi Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; penetapan/pengenaan. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB antara Wajib Pajak (WP) dan Fiskus. Kesalahan Penetapan Subyek Pajak sebagai WP oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran a. Perubahahan peraturan b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan d. Kekeliruan pembayaran.

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN BANDING PBB

Wajib Pajak (WP) yang tidak/belum puas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya, dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak (BPP). Sebelum BPP dibentuk permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

KLASIFIKASI BUMI & BANGUNAN SERTA PENERAPANNYA DALAM MENGHITUNG PBB

Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sejak tahun 1995 NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,- untuk tiap Wajib Pajak (WP). Apabila WP mempunyai lebih dari satu Objek Pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu objek, yaitu yang nilainya paling tinggi.

Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%.

Nilai Jual Kena Pajak Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan : 1. Untuk Objek Pajak jenis penggunaan perumahan yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi dengan NJOP bernilai Rp 1 milyar atau lebih dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, dan para pensiunan termasuk janda atau dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun ditetapkan sebesar 40 %. 2. Untuk Objek Pajak lainnya ditetapkan sebesar 20% .

Penerapan Klasifikasi Bumi Dan/Atau Bangunan 1. Objek perumahan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI dan para pensiunan termasuk janda dan dudanya. Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai jual Rp 840.000,00/m2 Nilai jual tanah tersebut termasuk kelas 17 dengan nilai jual Rp 802.000,- /m2 Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp 1.000.000,00/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas 2 dengan nilai jual Rp 968.000,- /m2 Penghitungan PBB-nya : Jumlah NJOP bumi :1.000 x Rp 802.000,- = Rp 802.000.000,- Jumlah NJOP Bangunan : 400 x Rp 968.000,- = Rp 387.200.000,- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 1.189.200.000,- NJOPTKP = Rp 8.000.000,- NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 1.181.200.000,- NJKP : 40% x Rp 1.181.200.000,- = Rp 472.480.000,- PBB yang terutang : 0,5% x Rp 472.480.000,- = Rp 2.362.400,- (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Apabila Objek Pajak pada contoh A dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, Pensiunan termasuk janda/dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun maka penghitungannya adalah: - NJKP : 20% x Rp 1.181.200.000,- = Rp 236.240.000,- PBB yang terutang : 0,5% x Rp 236.240.000,- = Rp 1.181.200,- (Satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Objek perumahan lainnya dan non perumahan. Luas Bumi 300 m2 dengan nilai jual Rp 75.000,- /m2. Nilai jual bumi tersebut termasuk kelas 30 dengan nilai jual Rp 82.000,- /m2 Luas Bangunan 150 m2 dengan nilai jual Rp 260.000,-/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas 10 dengan nilai jual Rp 264.000,- /m2 Penghitungan PBB-nya : Jumlah NJOP bumi : 300 x Rp 82.000,- = Rp 24.600.000,- Jumlah NJOP Bangunan : 150 x Rp 264.000,- = Rp 39.600.000,- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 64.200.000,- NJOPTKP = Rp 8.000.000,- NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 56.200.000,- NJKP : 20% x Rp 56.200.000,- = Rp 11.240.000,- PBB yang terutang 0,5% x Rp 11.240.000,- = Rp 56.200,- (Lima puluh enam ribu dua ratus rupiah)

PENDAFTARAN & PENDATAAN OBJEK PBB

Pendaftaran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pendaftaran Objek PBB dilakukan oleh Subyek Pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, benar dan lengkap dengan disertai sket/denah Objek Pajak dan ditandatangani serta dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB atau tempat lain yang ditunjuk. Pendataan Objek Pajak Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB dengan menggunakan SPOP dan dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan.

PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) c. Surat Tagihan Pajak (STP)

Peran Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.