FAKTA 258 adalah jangka waktu terlama antara SK dan penayangan DH HARI DH yang penayangannya dilakukan satu bulan setelah SK penetapan DH 42 % Jangka Waktu Antara Surat Keputusan Daftar Hitam (DH) dan Penayangan DH POLICY BRIEF KEBIJAKAN PENGADAAN DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 2. SOP Pencantuman Sanksi DH dalam Portal Pengadaan Nasional Dasar Hukum : 1. Perka LKPP No. 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam (Perka DH) Pasal 15 (2) : Dokumen pendukung adalah surat usulan dari PPK/Pokja ULP/PP; surat keberatan Penyedia (apabila ada); dan surat rekomendasi APIP. Pasal 15 (1) : LKPP mencantumkan DH ke Daftar Hitam Nasional setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan SK DH dan dokumen pendukung. Pasal 14 (2) : PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) DH paling lambat 5 hari sejak tanggal SK untuk dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Jangka waktu antara SK DH dengan Penayangan DH Jumlah DH Persentase 18 % 6 % 18 % 51 % 7 % Rekap Jangka Waktu SK dan Penayangan DH T.A 2015 - 2017 Sumber data: inaproc.id pertanggal 20 Februari 2018 100 - 258 Hari 50 - 99 Hari 31 - 49 Hari 11 - 30 Hari 1 - 10 Hari 127 43 125 354 41 PA/KPA tidak segera mengirimkan dokumen DH PA/KPA tidak lengkap mengirimkan dokumen DH PA/KPA menyampaikan dokumen lengkap DH > 5 hari sejak SK ditetapkan PENYEBAB ADANYA JANGKA WAKTU Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, dan PPK K/L/PD lain tidak tahu bahwa penyedia masuk DH karena belum tayang Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan menunjuk pemenang cadangan atau pemilihan ulang Potensi kontrak dibatalkan AKIBAT Penyedia yang terkena sanksi DH masih bebas ikut pemilihan dan terpilih kembali pada masa sanksi 1 2 HARAPAN Tidak ada lagi penyedia yang dapat ikut serta dalam pemilihan pada masa terkena sanksi DH K/L/PD tidak mengalami kerugian waktu, tenaga dan biaya dalam proses pengadaan, sehingga pengadaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien REKOMENDASI Perlu pembaharuan Perka DH terkait wewenang PA/KPA dalam pencantuman DH dan aplikasi DH yang menghasilkan draf SK DH sehingga dapat diketahui tanggal penerbitan SK Perlu dikembangkan media penyampaian informasi tentang prosedur DH APIP aktif memonitor rekomendasi DH yang telah diajukan 3 4 K/L/PD : LKPP: