PB 2017 Vol 11 No 4 Memastikan Program Sulistyapuspijak.org/upload_files/PB_2017_Vol_11_No_4_Memastikan_Program... · lokasi industri pengolahan kayu, pasar kayu olahan, serta ketersediaan

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

POLICYBRIEF

RingkasanEksekutif

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah diwujudkan dalam program Perhutanan Sosial. Sudah hampir 35 tahun kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan dan sudah 46 peraturan dikeluarkan, serta 36 peraturan direvisi, kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari belum juga terwujud. Hal ini terjadi karena pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menyangkut pemberdayaan ekonomi, sosial dan ekologi. Kepentingan ekonomi selalu berbenturan dengan kepentingan ekologi, sehingga kebijakan yang dibuat membatasi keinginan masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahannya. Program perhutanan sosial yang dipilih masyarakat sering tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan masing-masing program perhutanan sosial kurang jelas dipahami masyarakat, sehingga program yang dipilih tidak memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah: 1. Perlu membuat kriteria dan verifier pelaku perhutanan sosial agar tepat sasaran, 2. Diperlukan kehati-hatian dalam alokasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial

(PIAPS) di hutan produksi konversi,karena akan menimbulkan kecemburuan sosial PIAPS di kawasan hutan lainnya ketika dilakukan pelepasan kawasan hutan.

3. Lokasi PIAPS sebagian besar (63%) di hutan lindung dan hutan produksi terbatas sehingga perlu dipastikan program Perhutanan Sosial yang dipilih aturan pemanfaatan hutannya disesuaikan dengan fungsi kawasan.

4. Perlu dukungan Kementerian terkait (Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian,

1

Volume 11 No. 04Tahun 2017

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL,EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM

MEMASTIKAN PROGRAM PERHUTANAN

SOSIAL (12,7 Juta ha) TEPAT SASARAN

Sulistya Ekawati

Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 Juta Ha) Tepat Sasaran

Sumber foto: www.reddplusid.org

ISSN: 2085-787X

PernyataanMasalah

2

Data tahun 2003 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian K e h u t a n a n Ta h u n 2 0 1 0 – 2 0 1 4 , menyebutkan bahwa dari 220 juta penduduk Indonesia, 48,8 juta orang diantaranya tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Overlay data Potensi Desa (PODES) Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan sebanyak 8.644 (11,07%) desa berada di dalam kawasan hutan, 26.353 desa (33,75%) desa berada di tepi hutan, dan 43.097 desa (55,19%) desa b e r a d a d i l u a r k a w a s a n h u t a n . K e m e n t e r i a n A g r a r i a d a n Ta t a Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah melakukan pendataan atas jenis penggunaan tanah yang berada dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Tidak kurang dari 186.658 hektar lahan perkampungan penduduk dan 701.905 hektar lahan sawah berada di dalam kawasan hutan (Stranas Reformasi Agraria, 2016).

Ada beberapa dimensi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan antara lain: k e t i m p a n g a n a k s e s a k i b a t ketidakmerataan pembangunan di daerah pinggiran, kebijakan pemerintah dan peraturan di sektor kehutanan yang tidak be rp ihak pada masya raka t s e r t a ketimpangan alokasi pemanfaatan hutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, indeks kepemilikan lahan semakin timpang mencapai angka 0,72 pada tahun 2013. Hal tersebut identik dengan data Direktorat Jenderal Planologi (2013) yang menunjukkan bahwa perusahaan besar mendominasi alokasi pemanfaatan hutan (97,39%), sedangkan

alokasi usaha kecil dan masyarakat hanya (2,61%). Pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan, penerbitan izin konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri ( I U P H H K - H T I ) , I z i n U s a h a Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUP-HHBK) telah menyebabkan banyak masyarakat di dalam dan sekitar di kawasan hutan kehilangan akses terhadap sumber keh idupan mereka yang sebelumnya ada di hutan.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan 12,7 juta ha lahan untuk masyarakat. Alokasi 12,7 juta ha tersebut diwujudkan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat s e t e m p a t d a l a m b e n t u k H u t a n Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Hutan Adat. Semua program tersebut disebut oleh KLHK sebagai program Perhutanan Sosial. HKm, HTR, Hutan Desa, Kemitraan dan H u t a n A d a t m e r u p a k a n u p a y a pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, tetapi anehnya KLHK hanya menyebut HKm saja yang masuk d a l a m k e g i a t a n p e m b e r d a y a a n masyarakat.

Sudah hampir 35 tahun program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan. Tidak kurang dari 46 peraturan dikeluarkan, sedikitnya 36 peraturan revisi untuk mengimbangi dinamika yang terjadi, tetapi program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Policy Brief Volume 11 No. 04 Tahun 2017

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri) dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial. 5. Perlu ada insentif bagi Perhutanan

Sosial di hutan konservasi dan hutan lindung untuk menjamin masyarakat taat pada aturan di kawasan hutan tersebut.

belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Masyarakat belum sejahtera dan hutan tidak lestari. Capaian program perhutanan sosial masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi seperti: rendahnya kapabilitas masyarakat, kurangnya pendampingan, ketidaksesuaian jenis Perhutanan Sosial yang d ip i l ih masyaraka t dengan karakteristik biofisik dan sosial dan

ekonomi masyaraka t , kurangnya sinergitas antara sektor dan antar tingkat p e m e r i n t a h a n , l e m a h n y a a k s e s masyarakat terhadap modal, belum terintegrasinya program Perhutanan Sosial dengan program Kesatuan P e n g e l o l a a n H u t a n ( K P H ) d a n sebagainya. Permasalahan per skema Perhutanan Sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

No Kegiatan Perhutanan

Sosial

Permasalahan

1. HKm 1. Rendahnya kapasitas masyarakat sehingga perlu pendampingan 2. Persaingan ruang tumbuh tanaman kayu dan tanaman pangan 3. Belum diakuinya komoditas pangan sebagai produk kehutanan 4. Kekhawatiran pengambilalihan lahan yang selama ini diklaim

menjadi lahan garapannya 5. Ketidakjelasan penghitungan dan pembebanan Provisi Sumber

daya Hutan (PSDH) di areal HKm 6. Kurangnya sinergitas antara sektor dan antar tingkat

pemerintahan 7. Lemahnya akses masyarakat terhadap modal 8. Lemahnya modal sosial dalam masyarakat 9. Sangat terbatasnya informasi masyarakat sekitar hutan 10. Keterbatasan pendampingan

2. HTR 1. Penunjukkan lokasi HTR diajukan tanpa memerhatikan sebaran lokasi industri pengolahan kayu, pasar kayu olahan, serta ketersediaan sarana-prasarana untuk menjangkau industri dan pasar.

2. Program HTR ini belum terintegrasi dengan pembangunan KPHP. 3. Kesulitan masyarakat untuk mengakses sumber pendanaan 4. Kurangnya fasilitasi oleh pemerintah untuk membangun

kemitraan antara masyarakat dengan industri dan pasar kayu 5. Ketidaktepatan pilihan jenis tanaman dengan kesesuaian lahan 6. Rendahnya minat masyarakat untuk berinvestasi

mengembangkan hutan tanaman kayu 11. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun dan

mengelola hutan tanaman 12. Ketidakpastian pasar dan harga jual dari kayu hasil tanaman

masyarakat 13. Serangan hama-penyakit akibat pengembangan hutan tanaman

sejenis dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan menggunakan cara pembakaran

14. Belum jelasnya aturan terkait tegakan yang sudah ada

3. Hutan Desa 1. Lemahnya kapasitas lembaga desa untuk mengelola hutan, termasuk kekompakan masyarakat

2. Lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan hutan desa, termasuk membatasi akses masyarakat dari luar desa untuk masuk ke areal hutan desa

3. Belum jelasnya pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan desa 4. Belum terintegrasinya program hutan desa dengan dana desa

Tabel 1. Permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kegiatan Perhutanan Sosial

Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 Juta Ha) Tepat Sasaran 3

Program pemberdayaan masyarakat di lakukan pada semua fungsi kawasan hutan, yang aturan mainnya disesuaikan dengan aturan pengelolaan pada masing-masing fungsi kawasan hutan tersebut. Ya n g p e r l u d i t e k a n k a n k e p a d a m a s y a r a k a t a d a l a h m e m a s t i k a n masyaraka t memahami dan b i sa menerima aturan main tersebut. Untuk mendukung pemahaman dan penerimaan aturan main tersebut, pemerintah harus mempunyai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika akses mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan dibatasi. Kebijakan pemilihan jenis tanaman kehidupan (seperti kopi, coklat, petai, durian dan sebagainya) m e n j a d i p o i n p e n t i n g k e g i a t a n pemberdayaan masyarakat di hutan lindung. Pemilihan jenis tanaman di hutan konservasi membatasi ruang gerak masyarakat dalam pemanfaatan lahan garapannya, perlu disediakan alternatif mata pencaharian masyarakat. Proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, tanpa ada tahap penyadaran masyarakat mustahil tahap berikutnya bisa dilalui. Selain itu sekarang ini pemerintah juga belum menyediakan kebijakan insentif yang jelas. Koordinasi

a n t a r t i n g k a t p e m e r i n t a h u n t u k mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga kurang serius dilakukan.

No Kegiatan Perhutanan

Sosial

Permasalahan

Ộ Iى Ρ⅞Ăŧ ! ŕ Ă⅞ 1. Sulitnya masyarakat hukum adat untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

2. Belum akuratnya data dan peta sebaran geografis masyarakat hutan adat (MHA)

3. Tampilnya elit MHA yang secara sepihak mengklaim wilayah hutan untuk kepentingan individu atau kelompok terbatas

5. Kemitra-an 1. Tidak ada kesetaraan antara masyarakat dengan perusahaan 2. Belum ada insentif bagi perusahaan yang melakukan kemitraan 3. Program kemitraan hanya berupa charity untuk meredam konflik,

jauh dari upaya pemberdayaan

Kajian ini termasuk dalam ranah evaluasi kebijakan. Evaluasi diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar dan memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Evaluasi kebijakan dalam

pene l i t i an in i d i lakukan dengan m e l a k u k a n p e n i l a i a n t e r h a d a p pencapaian target kebijakan (output), pencapaian tujuan kebijakan (outcome) dan kesenjangan (gap) antara target dan capaian (Nugroho, 2006; Wheeler et al, 2010).

Metode

Fungsi Hutan Program Pemberdayaan yang

Dilakukan

Hutan Lindung • HKm • Hutan Desa • Kemitraan • Hutan hak

Hutan Produksi • HKM • HTR • Hutan Desa • Kemitraan • Hutan Hak

Hutan Konservasi

• Model Desa Konservasi

• Kemitraan • HKm (kecuali Cagar

Alam dan zona inti Taman Nasional)

• Hutan hak

KondisiSaat Ini

Tabel 2. Program Pemberdayaan Masyarakat per Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: PP Nomor 6 Tahun 2007, PermenLHK Nomor P.83/MenLHK/Setjen /Kum.1/10/2016 tentang

Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) (2015), menunjukkan bahwa sampai dengan akhir 2014, capaian areal Perhutanan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Penepatan Areal

4 Policy Brief Volume 11 No. 04 Tahun 2017

5

Kerja (PAK) seluas 1.380.873 ha dengan r i n c i a n s e b a g a i b e r i k u t : H u t a n Kemasyarakatan (Hkm) 328.452 ha; Hutan Desa (HD) 318.024 ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 734.397 ha. Capaian Hkm dan HD tersebut hanya 30%, apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra 2010-2014 adalah 2 juta ha Hkm dan 0,5 juta ha HD. Sedangkan HTR, hanya mencapai 8% dari target Renstra seluas 5,6 juta ha. Melihat rendahnya realisasi kegiatan Perhutanan Sosial dibandingkan dengan target yang ditetapkan, Ditjen PSKL menempuh tiga langkah: a) PIAPS sebagai peta acuan lokasi, b) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dibentuk di semua provinsi dan c) sistem online dalam pengajuan permohonan.

Hasil rekapitulasi PIAPS menunjukkan b a h w a b a h w a P I A P S b a n y a k dialokasikan di hutan lindung dan hutan produksi terbatas (63 %), sehingga aturan pemanfaatan hutannya seharusnya lebih mengarah ke aturan pengelolaan hutan lindung. Selain itu sebanyak 6% PIAPS mengalokasikan pada hutan produksi konversi, hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat yang ikut kegiatan perhutanan sosial di fungsi kawasan hutan yang lain, karena PIAPS di hutan produksi konversi akan dilakukan pelepasan kawasan hutan.

Data PIAPS tersebut perlu dicermati kembali, karena seharusnya lokasi PIAPS sesuai dengan lokasi-lokasi dimana konflik pemanfaatan sumber daya hutan (SDH) terjadi, karena salah satu resolusi konflik SDH adalah melalui Perhutanan Sosial. Berdasarkan Gambar 3 pulau yang paling banyak terjadi klaim kawasan hutan sesuai urutan adalah: Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali/Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, Maluku dan Papua. Sedangkan data PIAPS paling banyak dialokasikan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali/NTT dan Sulawesi.

Sumber : Diolah dari data PIAPS PSKL, 2016

Gambar 1. PIAP Per Fungsi Kawasan Hutan

Sumber : Diolah dari data PIAPS PSKL, 2016

Gambar 2. Luas PIAPS per pulau

Sumber: Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen BUK dan Ditjen PHKA (2015) dalam WG Tenure 2016

Gambar 3. Data jumlah Konflik di Kawasan Hutan

Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 Juta Ha) Tepat Sasaran

Sumber foto: www.reddplusid.org

Tabel 3. Berbagai program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

No Program Tujuan Sasaran

1. HKm Pemberdayaan masyarakat

Kelompok masyarakat/kelompok tani/koperasi

2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi denganmenerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan

Koperasi, perorangan (petani hutan), perorangan (pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat).

3. Hutan Desa Kesejahteraan desa Lembaga Desa (koperasi, BUMDes

4. Kemitraan Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat di areal konflik, masyarakat yang tergantung pada hutan, masyarakat , di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI

5. Hutan Adat Legalitas pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat

S e b e n a r n y a K L H K m e n y i a p k a n beberapa skema yang cukup beragam, dengan tujuan dan sasaran yang yang juga berbeda-beda. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih program apa yang akan dipilihnya. Dalam prakteknya skema tersebut kabur, sehingga tidak ada pembeda antara HKm dan HTR. Padahal sebenarnya program HTR diperuntukkan untuk mendukung potensi dan kualitas hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Masyarakat diberi ruang untuk berbisnis hutan tanaman, sehingga untuk menarik minat masyarakat program H T R diberikan insentif dibanding program HKm. Masyarakat yang ikut program H T R s e h a r u s n y a l e b i h m a j u dibandingkan dengan masyarakat yang ikut program Hkm.

Dalam PermenLHK tentang Perhutanan Sosial disebutkan dengan jelas bahwa pelaku utama perhutanan sosial adalah masyarakat setempat atau masyarakat

hukum adat. Masyarakat setempat m e n u r u t P e r m e n L H K N o P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 adalah:

a. Tinggal di sekitar kawasan hutan (berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP))

b. Bermukim di dalam kawasan hutan (memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan)

c. Tergantung pada SDHd. Aktivitasnya berpengaruh terhadap

ekosistem hutan

Jika kita cocokkan dengan sasaran pada masing-masing program, nampak ada ketidakkonsistenan pada program HTR, karena program HTR mengakomodir perorangan (pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat).

6 Policy Brief Volume 11 No. 04 Tahun 2017

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar h u t a n b u k a n s e m a t a - m a t a pemberdayaan ekonomi semata, tetapi juga pemberdayaan sosial dan sekaligus pemberdayaan lingkungan. Dalam prakteknya motif-motif ekonomi mempunyai banyak benturan dengan motif lingkungan, sehingga tugas yang diemban KLHK menjadi lebih berat dibanding kegiatan-k e g i a t a n p e m b e r d a y a a n p a d a umumnya, sehingga dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian t e r k a i t ( K e m e n t e r i a n D e s a , K e m e n t e r i a n P e r i n d u s t r i a n , Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri) menjadi penting.

2. Program perhutanan sosial yang dipilih masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi serta b iofisik masyarakat se tempat . Masyarakat harus diberi informasi yang benar terkait karakteristik berbagai program Perhutanan Sosial yang ada agar bisa memilih program yang tepat.

3. Diperlukan kehati-hatian dalam alokasi PIAPS di hutan produksi konversi, k a r e n a a k a n m e n i m b u l k a n kecemburuan sosial di PIAPS di kawasan hutan lainnya ketika terjadi pelepasan kawasan hutan. Lokasi PIAPS sebagian besar di hutan

lindung dan hutan produksi terbatas sehingga perlu dipastikan program Perhutanan Sosial yang dipilih aturan pemanfaatan hutannya disesuaikan dengan fungsi kawasan. Selain itu pemerintah juga perlu memerhatikan sebaran lokasi PIAPS (sporadis/ tidak kompak), lokasi P IAPS yang diajukan di luar kawasan hutan yang telah digarap, dan kawasan high conservation value forest (HCVF).

4. Selama ini aturan terdapat perbedaan aturan perhutanan sosial di masing-masing fungsi hutan. Hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai banyak larangan yang membatasi masyarakat mengelola hutannya, perlu ada insentif untuk menjamin masyarakat taat pada aturan tersebut.

5 . U n t u k m e m a s t i k a n p r o g r a m perhutanan sosial tepat sasaran perlu dibuat kriteria dan verifier seperti terlihat pada Tabel 4 berikut.

No Kriteria Verifier

1. Tinggal di sekitar

kawasan hutan

KTP setempat

2. Bermukim di dalam

kawasan hutan

� Riwayat penggarapan kawasan hutan

(umur tanaman berkayu)

� Pernah terdata dalam survei yang

dilakukan oleh Dinas Kehutanan/ KPH/

UPT KLHK

3. Tergantung pada SDH

� Sebagian besar pendapatannya dari usaha

tani di dalam kawasan hutan

� Tidak mempunyai mata pencaharian lain

yang kontinyu

4. Aktivitasnya

berpengaruh terhadap

ekosistem hutan

Perubahan kawasan hutan berubah menjadi

lahan garapan

Tabel 4. Kriteria dan Verifier Sasaran Program Perhutanan Sosial

Pilihan danRekomendasi

Kebijakan

Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 Juta Ha) Tepat Sasaran 7

Rujukan Untuk

[email protected]

Referensi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. (2016). Percepatan Perhutanan Sosial. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan K e m i t r a a n L i n g k u n g a n . J a k a r t a : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015–2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kantor Staf Presiden. (2016). Stranas Pelaksanaan Reformasi Agraria 2016– 019. (Arahan dari

Kantor Staf Presiden). Jakarta, 28 April 2016.Kementerian Kehutanan. (2010). Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010–2014. Jakarta: Kementerian Kehutanan

Nugroho R. (2009). Public policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. 2006. Kebijakan publik untuk negara berkembang. Model-model perumusan, implementasi dan evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

WG Tenure.2016. Potret dan strategi penangan konflik sumber daya hutan di Indonesia. Bogor: WG Tenure.