Payung Hukum Penyediaan Rumah

PERUMAHAN DAN PERMUKIMANRP09-1304

Kebijakan Penyediaan Perumahan di Indonesia

Oleh:Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.

RPS 2014

2PAYUNG HUKUM PENYEDIAAN PERUMAHAN

Uraian tentang deklarasi internasional terkait Penyediaan hunian yang layak bagi semua Agenda 21 - Habitat Agenda Millenium Development Goals Goal 7, Target 7D

Payung Hukum terkait Perumahan dan Permukiman di Indonesia UUD NKRI Tahun 1945

UU No.39 Tahun 1999 UU No.11 Tahun 2005

UU No.17 Tahun 2007 UU No.1 Tahun 2011

GLOBAL

LOKAL

3ROAD MAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Hak untukbertempat tinggal

HAM Hak untukbertempat tinggal

PengesahanInternationalCovenantonEcosoc

Meningkatkan kehidupanmasyarakat didaerah kumuh

Arah PembangunanPerkim Jangka Panjang

1. Adequateshelterforall2. Sustainablehuman settlementsdevelopment inanurbanizingworld

Hak untuk menempatiatau memiliki rumahyanglayak

PAYUNG HUKUM BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA

4UUD NKRI Tahun 1945

Pasal 28H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.


5UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pasal 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone

to an adequate standard of living for himself and his family, including

adequate food, clothing and housing, and to the continuous

improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate

steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the

essential importance of international co-operation based on free consent.


6UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 129

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang

berhak:

a. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman


7UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG

1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak,

dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan

sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara

profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;

2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana

pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang

berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta

meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan

3. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.


8UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

BAB II. 2 Huruf D 5:Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kotatanpa permukiman kumuh.

BAB IV.1.5 BUTIR 19:Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ..terjangkau oleh daya beli masyarakat


9Deklarasi Vancouver tahun 1976 (Konferensi Habitat I):

Pertanda adanya gerakan global yang berupaya meningkatkan kualitaskehidupan melalui perbaikan pemukiman

Menegaskan bahwa pemukiman dapat menjadi instrumen dan sekaligusobjek pembangunan

Menjelaskan bahwa pembangunan perumahan dan pengembanganpemukiman harus didasarkan pada asas-asas kemanusiaan yang hakiki

Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992:

Deklarasi asas-asas pembangunan berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya

kemudian disepakati adanya AGENDA 21

KESEPAKATAN GLOBAL

10

AGENDA 21

Merupakan program dunia tentang pembangunan berkelanjutanmemasuki abad ke-21

Pemukiman menjadi salah satu program yang eksplisit dan digolongkansebagai program berdimensi sosial-ekonomi

Memprogramkan penguatan kelompok utama dalam masyarakat sebagaipelaku pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sarana untuk

mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan

KESEPAKATAN GLOBAL

11

Program-program dalam AGENDA 21

Penyediaan rumah yang layak bagi semua Memperbaiki pengelolaan permukiman Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan penggunaan tanah secara

berkelanjutan

Meningkatkan prasarana lingkungan Meningkatkan penggunaan energi yang berkelanjutan dan sistem

transportasi untuk permukiman

Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan permukiman di kawasanbencana

Meningkatkan industri konstruksi yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Membangun kapasitas untuk pengembangan permukiman

KESEPAKATAN GLOBAL

12

KESEPAKATAN GLOBAL

Konferensi Habitat II di Istanbul tahun 1996

Mengembangkan permasalahan pemukiman yang dicantumkan

dalam Agenda 21

Menyepakati agenda khusus tentang pemukiman yang dinamakan

HABITAT AGENDA

13

KESEPAKATAN GLOBAL

HABITAT AGENDA:

Merupakan rangkuman dari program-program AGENDA 21

3 Program Utama yaitu:

Rumah yang layak bagi semua

Pengembangan permukiman dalam dunia yang mengkota

Pembangunan kapasitas serta pengembangan kelembagaan

Sistematika Habitat Agenda menjadi acuan bagi Pemerintah

Indonesia dalam menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional

Perumahan dan Permukiman.

14

Deklarasi Milenium tahun 2000:

Deklarasi yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan di dunia Dijabarkan dalam suatu sasaran yang disebut Millenium Development

Goals (MDG)

Program permukiman difokuskan pada penanganan permukimankumuh, air bersih dan sanitasi yang digolongkan sebagai program

lingkungan berkelanjutan.

KESEPAKATAN GLOBAL

15

Millenium Development Goals (MDGs) :

Target 11: Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 2020.

KESEPAKATAN GLOBAL

16

KTT di Johannesburg bulan September 2002:

Konferensi tentang pembangunan berkelanjutan Memberi arahan yang lebih terfokus dan lebih nyata atas Agenda 21 Dituangkan dalam Rencana Implementasi (Johannesburg Plan of

Implementation)

Permukiman menjadi program yang implisit dalam programpenanggulangan kemiskinan.

KESEPAKATAN GLOBAL

17

1961: Dibentuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP)

1972: Pendirian asosiasi perusahaan pengembang yang dikenal dengan nama

REI (Real Estate Indonesia).

1974: Dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional, yang berperan

untuk memberikan arahan kebijaksanaan pembangunan perumahan

dan permukiman.

Dibentuk Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) dengantugas sebagai pelaksana kebijakan pembangunan perumahan.

KELEMBAGAAN PERUMAHAN

18

.. lanjutan

Penugasan BTN (Bank Tabungan Negara) untuk memobilisasi dana danmengelola fasilitas pembiayaan yang dialokasikan pemerintah bagi

pembangunan perumahan.

1994: Dibentuk Badan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N).

KELEMBAGAAN PERUMAHAN

19

1991: KSNP (Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan)

1992: Revisi KSNP (Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan)

2002: KSNPP (Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

20

Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman

Memberikan acuan bagi semua instansi, lembaga atau pihak-pihak terkaitdalam menangani perumahan dan permukiman.

Mengatasi kondisi perumahan saat ini dengan segala tantangan, kendaladan peluang, sampai dengan pengembangan tugas yang meliputi lingkup

permukiman.

Dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan danPermukiman Nomor: 04/KPTS/M/1999 tentang KEBIJAKAN DAN

STRATEGI NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Diperbarui dalam Kepmenkimpraswil No. 217/KPTS/M/2002.


21

KEBIJAKAN (1)

Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi

seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat

berpenghasilan rendah.

STRATEGI

a. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat banyak untuk dapat

menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat

dan lestari.

b. Mendorong dan mempercepat ketersediaan perumahan dan permukiman

yang terencana, terpadu, dan produktif melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi pembangunan dengan mengakomodasikan harapan dan

kemampuan masyarakat serta menerapkan teknologi tepat guna.


22

.. lanjutan

c. Mengembangkan dan mempercepat terwujudnya lingkungan hunian

yang berimbang dan serasi di perkotaan dan perdesaan dengan

memperhatikan aspek sosial, budaya dan ekonomi setempat, melalui

penerapan rencana penataan bangunan yang terintegrasi dalam rencana

tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang partisipatif

d. Mendorong pembangunan perumahan dan permukiman ke arah vertikal

untuk daerah yang berkepadatan tinggi, terutama di kota-kota besar dan

metropolitan.

Kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada Kepmen. Negara Perumahan dan

Permukiman Nomor 04/KPTS/M/1999.


23

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKIM 2010 - 2014

24

ROADMAP KEMENPERA 2010 - 2014

25

Revisi Undang-Undang Perumahan dan Permukiman

KEBIJAKAN PERUMAHAN UNTUK MBR

UU No.4

Tahun 1992 UU tentang Perumahan dan

Permukiman

UU No.1

Tahun 2011 UU tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

26

UU No.1 Tahun 2011

Salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara

bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa

pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum,

keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

KEBIJAKAN PERUMAHAN UNTUK MBR

27

1. Kuswartojo, Tjuk dkk. (2005). Perumahan dan Permukiman di Indonesia.

Bandung: Penerbit ITB.

2. Sastra M., Suparno dan Endy Marlina (2006). Perencanaan dan

Pengembangan Perumahan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

3. Sinulingga, Budi D. (1999). Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan

Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

4. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Kepmen. Perumahan dan Permukiman Nomor: 04/Kpts/M/1999 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman.

6. Peraturan dan Perundang-undangan lain yang terkait.

REFERENSI

28

Terima Kasih

Payung Hukum Penyediaan Rumah

Documents