KATA PENGANTAR
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan hasil revisi yang disusun
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di daerah
karena adanya alokasi APBN-P tahun 2015.
Revisi Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan
kegiatan penanganan pascapanen perkebunan tahun 2015 di daerah
terutama dalam kaitannya dengan penyediaan sarana pascapanen dan
bimbingan teknis untuk kelompok tani. Pada tahun 2015 alokasi
anggaran diprioritaskan untuk komoditas kakao, kopi, pala, lada,
cengkeh, karet, kelapa dan jambu mete.
Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan secara tertib,
baik administrasi maupun teknis, agar dinas yang membidangi
perkebunan dapat menjadikan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan.Padang, Mei 2015Kepala Dinas
PerkebunanProvinsi Sumatera Barat
Ir. FajarudinNIP. 19570224 198303 1 003
DAFTAR ISIHal.KATA PENGANTAR .iDAFTAR ISI... iiDAFTAR LAMPIRAN..
ivI. PENDAHULUAN... 1A. Latar Belakang1B. Sasaran Nasional3C.
Tujuan 3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN .4A. Prinsip Pendekatan
Pelaksanaan Kegiatan4B. Spesifikasi Teknis5
III. PELAKSANAAN KEGIATAN... 6A. Ruang Lingkup6B. Pelaksana
Kegiatan.7C. Lokasi, Jenis dan Volume.8D. Simpul Kritis13
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN.. 13A. Pelaksanaan
Pengadaan Barang14B. Mekanisme Penyaluran Barang.14C. Pelaksanaan
Kegiatan Lainnya..16
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 16
VI. MONITORING , EVALUASI DAN PELAPORAN. 18A. Jenis Laporan18B.
Waktu Penyampaian Laporan...19
VII. PEMBIAYAAN.20VIII. PENUTUP 20
DAFTAR LAMPIRANHalLampiran 1. Lokasi Kegiatan Penanganan
Pascapanen Perkebunan Refocusing dan APBN-P 201522Lampiran 2
Spesifikasi Sarana/Alat/Mesin Pascapanen Perkebunan33Lampiran 3.
Peningkatan Keterampilan SDM Kelompok tani .50Lampiran 4. Format
Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan 2015 Satker
Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten.51Lampiran 5. Format Laporan
Perkembangan fisik Pelaksanaan Kegiatan Satker Dinas Perkebunan
Provinsi/Kabupaten ...52
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkebunan merupakan salah satu sector andalan bagi perkembangan
perekonomian di Indonesia. Selain sebagai penyumbang devisa negara,
sector perkebunan juga berkontribusi sebagai penyedia lapangan
kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkebunan sebagai sektor andalan
perekonomian Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus
dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas hasil (produk) yang
diperoleh dari usaha perkebunan, baik itu produk primer maupun
produk sekunder. Kualitas produk primer yang kurang baik akan
berdampak pada kualitas hasil pengolahan sekundernya. Hal ini dapat
mengakibatkan permasalahan dalam pemasaran produk komoditas
perkebunan. Rendahnya mutu selain karena pengaruh perlakuan
budidaya, juga karena penanganan pascapanen yang belum diterapkan
sesuai standar.
Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kualitas produk
primer adalah penanganan pascapanen. Pascapanen hasil perkebunan
adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari pemanenan sampai hasil
tersebut dipasarkan baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk
bahan baku industri. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1992, Pascapanen
adalah meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi,
pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan
transportasi hasil produksi budidaya pertanian.
Pascapanen bertujuan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat
kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan dan
meningkatkan daya guna dan nilai tambah hasil produk budidaya
pertanian. Sedangkan di dalam Permentan Nomor
44/Permentan/OT.140/10/2009, dijelaskan bahwa penanganan pascapanen
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai
dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi : pengumpulan,
perontokan, pembersihan, pengupasan, trimming, sortasi, perendaman,
pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi,
penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan,
pengkelasan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu dan
pengangkutan hasil pertanian asal tanaman.
Kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan di tingkat
petani umumnya belum memperhatikan penerapan teknologi penanganan
pascapanen sesuai anjuran, juga masih dijumpai penggunaan alat yang
sederhana dengan perlakuan secara tradisional, serta panen yang
dilakukan tidak tepat waktu, sehingga mutu produk yang dihasilkan
rendah dan kurang memiliki daya saing.
Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk mendorong peningkatan
produksi tanaman perkebunan baik secara kuantitas maupun kualitas,
diperlukan upaya pembinaan kepada para petani perkebunan agar dapat
menerapkan teknologi pascapanen yang baik dan benar berbasis Good
Handling Practices (GHP) serta menerapkan prinsip-prinsip Good
Agricultural Practices (GAP), sehingga pada akhirnya bisa
mendapatkan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih baik dari
hasil usaha taninya.
B. Sasaran Nasional
1. Mendukung Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
melalui kegiatan penanganan pascapanen di provinsi sentra
produksi.2. Dihasilkannya produk yang bermutu sesuai dengan
permintaan pasar sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing baik
di tingkat local maupun global.3. Terfasilitasinya kebutuhan
kelompok tani/gapoktan dalam memperoleh dan memanfaatkan teknologi
pascapanen secara optimal.
C. Tujuan
Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan peralatan penanganan
pascapanen tanaman perkebunanadalah :1. Memberikan petunjuk dan
acuan bagi petugas di provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan
kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan.2. Meningkatkan
pencapaian mutu produk hasil perkebunan melalui penanganan
pascapanen di tingkat petani/kelompok tani.3. Meningkatkan nilai
tambah, daya saing dan harga jual hasil perkebunan.
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada era industri sekarang ini dan dalam rangka memasuki era
globalisasi upaya peningkatan mutu hasil perkebunan rakyat sudah
saatnya diarahkan melalui pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini,
petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemampuan bidang
produksi yang terbatas. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan
adalah :
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pendekatan kelompok
pada satu wilayah pertanaman perkebunan dengan harapan para petani
mampu melakukan penanganan pascapanen dengan menghasilkan produk
primer yang bermutu.2. Kelompok tani terpilih adalah kelompok tani
yang aktif dan berfungsi serta jelas kepengurusannya. Penentuan
kelompok tani terpilih dilakukan melalui seleksi oleh petugas dinas
yang membidangi perkebunan serta ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
setempat atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.3. Paket
bantuan yang akan diberikan untuk kelompok tani dilakukan melalui
proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh panitia/pejabat
pengadaan di Dinas yang membidangi Perkebunan setempat.4. Proses
pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus berdasarkan Perpres No.
54 tahun 2010 dan No. 70 tahun 2012 beserta perubahannya tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah.5. Seluruh tahapan kegiatan yang
dilakukan oleh petani atau kelembagaannya dilaksanakan dengan
bimbingan dan pendampingan oleh petugas daerah yang ditunjuk.6.
Seluruh tahapan dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan pencatatan
secara tertib sebagai bahan penyusunan laporan akhir.
B. Spesifikasi Teknis
Alat dan mesin yang digunakan untuk penanganan pascapanen harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :1. Perawatan dan
pengoperasiannya mudah;2. Permukaan peralatan yang berhubungan
dengan bahan yang diproses tidak boleh berkarat dan tidak mudah
mengelupas; 3. Tidak mencemari hasil seperti unsur atau fragmen
logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi
dengan produk, jasad renik, dan lain-lain;4. Mudah dikenakan
tindakan sanitasi.
Lokasi kegiatan secara rinci sebagaimana pada lampiran 1.
Spesifikasi alat dan mesin pascapanen perkebunan yang akan
diberikan untuk kelompok tani seperti pada lampiran 2. Selain
kegiatan pengadaan alat dan mesin pascapanen untuk kelompok tani,
dalam kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan terdapat
kegiatan peningkatan keterampilan dan kemampuan kelompok tani
melalui pertemuan teknis pascapanen perkebunan (materi seperti pada
lampiran 3).
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan
Penanganan Pascapanen TanamanPerkebunan diprioritaskan untuk
komoditas sebagai berikut :1. Tanaman semusim : nilam dan tebu.2.
Tanaman rempah dan penyegar terdiri dari : kakao, kopi, pala, lada
dan cengkeh.3. Tanaman Tahunan terdiri dari: karet, kelapa dan
jambu mete.Kegiatan penanganan pascapanen di daerah meliputi
fasilitasi alat/mesin pascapanen, bangunan, peningkatan
keterampilan dan kemampuan kelompok tani melalui pertemuan
teknis.
B. Pelaksana Kegiatan
Tugas dan fungsi petugas tingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/kota sebagai berikut :1. Kegiatan Tingkat Pusat :a.
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan.b. Sosialisasi, Pembinaan dan
Pengawalan kegiatan.c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan.d.
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.2. Kegiatan Tingkat Provinsi
:a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).b. Sosialisasi
kegiatan dan Identifikasi Calon kelompok Sasaran.c. Penetapan
Kelompok Sasaran untuk alokasi APBN melalui TP Propinsi.d.
Pembinaan, pengawalan dan pelaksanaan kegiatan.e. Monitoring serta
evaluasi kegiatan.f. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.3.
Kegiatan Tingkat Kabupaten/kota :a. Penyusunan Petunjuk Teknis
(Juknis).b. Sosialisasi kegiatan dan Identifikasi Calonkelompok
Sasaran.8c. Penetapan Kelompok Sasaran untuk alokasiAPBN melalui TP
kabupaten/kota.d. Koordinasi/konsultasi ke provinsi dankoordinasi
ke lokasi dalam rangka persiapan,pelaksanaan, pembinaan dan
pengawalankegiatan.e. Monitoring serta evaluasi.f. Pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan.
C. Lokasi, Jenis dan Volume :
Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan penanganan pascapanen tanaman
perkebunan tahun 2015 adalah sebagai berikut :3. Penanganan
Pascapanen KakaoNo Lokasi JenisVolume (KT)Refocusing APBN-P Jumlah1
Aceh Pengadaan sarana,alat dan mesinpascapanen
sertapeningkatanketerampilan SDMpetani1 1 22 Sumbar 2 1 33 Banten 1
1 24 Jatim 1 1 25 Jateng 1 - 16 Bali 1 1 27 NTB 1 1 28 NTT 1 - 19
Kalteng 1 1 210 Sulteng 2 - 111 Sulsel 3 3 612 Sultra 2 2 413
Sulbar 2 1 314 Gorontalo 3 - 38. Penanganan Pascapanen KaretNo
Lokasi JenisVolume (KT)Refocusing APBN-P Jumlah1 Aceh
Penyediaansarana/ alatpascapanen8 6 142 Sumut 4 2 63 Sumbar 4 2 64
Riau 4 5 95 Sumsel 15 4 196 Bengkulu 4 2 67 Jambi 2 1 38 Jabar 8 -
89 Banten 3 5 810 Jateng 2 - 211 Kalsel 5 3 812 Babel 2 1 313
Kalbar* 4 2 614 Kaltim* 4 1 5* Khusus untuk Kalbar dan Kaltim
kegiatan berupa penyediaansarana/alat pascapanen dan peningkatan
kapasitas kelompoktani.12
D. Simpul KritisBeberapa hal yang harus diperhatikan yang
menjadi simpul kritis dalam pelaksanaan kegiatan :1. Kelompok
sasaran penerima bantuan bukan kelompok yang baru dibentuk dan
organisasinyaberfungsi dengan baik sehingga bantuan yang diberikan
dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.2. Proses
pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai peraturan dan tepat
waktu untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan program.3.
Penyerahan barang kepada kelompok tani harus dilengkapi dengan
berita acara serah terima barang. 4. Penggunaan lahan untuk
kelompok tani harus dilengkapi dengan surat hibah atau pinjam pakai
dan diketahui pihak dinas setempat dan aparat desa.
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUANPengadaan
alat/mesin/bangunan dilakukan melalui metode kontraktual.14A.
Pelaksanaan Pengadaan Barang1. Proses pengadaan barang yang
dilakukan harus mengacu kepada Perpres no. 54 tahun 2010 berikut
perubahannya (Perpres No. 70 tahun 2012) tentang Peraturan
Pengadaan Barang dan Jasa.2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan
kegiatan, persiapan pengadaan barang dimulai dari Maret 2015
sekaligus pengumuman pelelangan. 3. Kontrak pengadaan alat/mesin
paling lambat harus sudah ditandatangani awal triwulan II tahun
2015.B. Mekanisme Penyaluran Barang1. Pengelolaan dan penyaluran
barang harus mengacu kepada Permenkeu No.248 tahun 20102. Dalam
rangka percepatan pelaksanaan kegiatan, identifikasi serta
penetapan kelompok sasaran penerima alat/ mesin dilaksanakan pada
bulan Maret 2015.3. Penentuan kelompok tani terpilih dilakukan
melalui seleksi oleh petugas dinas yang membidangi perkebunan serta
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Kepala Dinas yang
membidangi perkebunan. Adapun criteria penetapan kelompok tani
sasaran adalah sebagai berikut :a. Kelompok yang bersangkutan sudah
ada/telah eksis dan aktif, berpengalaman, bukan bentukan baru,
dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha/kegiatan melalui
kerjasama kelompok, dengan jumlah anggota minimal 20 orang.b.
Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal atau
fasilitasi lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang
bersamaan atau mendapat modal pada tahuntahun sebelumnya (kecuali
kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung).c.
Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan,
kredit atau sumber permodalan lainnya .d. Kelompok yang mengalami
kesulitan untuk mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk
menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan
memanfaatkan peluang pasar.4. Penyerahan sarana/alat/mesin
pascapanen kepada kelompok tani harus dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima Barang antara PPK pelaksana kegiatan dengan
Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan dengan dibubuhi Materai 6.000
rupiah.5. Penyerahan sarana/alat/mesin pascapanen kepada kelompok
tani paling lambat harus sudah dilakukan pada akhir triwulan 2
(bulan Juni) 2015C. Pelaksanaan Kegiatan LainnyaPelaksanaan
kegiatan pendukung seperti sosialiasi dilaksanakan di awal
kegiatan, sedangkan kegiatan pertemuan teknis petani dilaksanakan
setelah proses pengadaan alat/mesin/bangunan selesai dan diserahkan
kepada kelompok tani.
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
1. Pembinaan kelompok dilakukan secara terorganisir dan
berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara
mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang
bersumber dari APBD.2. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi
kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan kepemerintahan yang
baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean
governance), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi
prinsip-prinsip: mentaati ketentuan peraturan dan perundangan,
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan
demokratisasi, serta memenuhi asas akuntabilitas.3. Tanggung jawab
teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/kantor perkebunan
atau yangmelaksanakan fungsi perkebunan lingkup kabupaten/kota.
Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas
perkebunan Provinsi. Tanggung jawab atas program dan kegiatan
adalah Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.4.
Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh tim teknis
kabupaten, tim pembina provinsidan pusat, sedangkan pengendalian
kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Proses penegendalian di setiap wilayah
direncanakan dan diatur oleh masing masing instansi.5. Pengawasan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan
kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif,
transparansi dan akuntabel.
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor
31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman
Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.
Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang
dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan
sebagai berikut :A. Jenis LaporanTim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim
Pembina Provinsi wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan
yang terdiri dari :1. SIMONEV yang meliputi :Kemajuan pelaksanaan
kegiatan sesuai indikator kinerja;Perkembangan kelompok sasaran
dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan
keuangan; Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di
tingkat kabupaten dan provinsi;Format laporan menggunakan format
yang telah ditentukan. Format laporan Monev seperti pada Lampiran
4.2. Laporan Perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan
kegiatan dengan materi meliputi : nama petani/kelompok tani,
desa/kecamatan/kabupaten, luas areal kebun (milik kelompok tani),
waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya
pemecahan masalah.3. Laporan Akhir, berisi realisasi kegiatan yang
berhasil dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, permasalahan
yang dihadapi dan usulan tindak lanjut yang perlu dilakukan, yang
dibuat setelah program berakhir. B. Waktu Penyampaian Laporan1.
Simonev dibuat per bulan dengan ketentuan :Pelaporan dinas yang
membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi,
disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan laporan,Pelaporan dinas
yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan,
disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan laporan.2. Laporan
perkembangan fisik dibuat pertriwulan ditujukan kepada Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan,
disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan laporan.3. Laporan akhir
ditujukan kepada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember 2015. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dikirim
melalui email dengan alamat :[email protected].
VII. PEMBIAYAANKegiatan penanganan pascapanen perkebunan
dibiayai dengan dana APBN (refocusing dan APBNP) yang dialokasikan
pada DIPA Ditjen Perkebunan Tugas Pembantuan provinsi atau
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
VIII. PENUTUPKegiatan pembangunan perkebunan oleh Pemerintah
dilakukan antara lain melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat,
peningkatan kapasitas kelompok dan partisipasi masyarakat.
Fasilitasi sarana alat mesin kelompok tani merupakan salah satu
cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok petani yang bergerak
dalam bidang perkebunan agar mandiri dalam menjalankan usahataninya
yang pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut berkembang dan
menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, yang tidak saja dapat
meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, tetapi
juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.
Lampiran 11) Komoditas
KakaoNo.KABUPATENREFOCUSING(KT)APBNP(KT)
1.Padang Pariaman21
2) Komoditas Karet
No.KABUPATENREFOCUSING(KT)APBNP(KT)
1.2.DHARMASRAYASIJUNJUNG2211
JUMLAH42
Lampiran 2SPESIFIKASI SARANA/ALAT/MESINPASCAPANEN PERKEBUNANC.
KOMODITAS KAKAO1. Kotak Fermentasi KakaoSpesifikasi :Kapasitas
40-50 Kg/ Batch tipe bak kayuJenis kayu merantiKetebalan papan kayu
: 20 30 mmSiku penguat : plat aluminiumDimensi : 40 x 40 x 50 cm31
set terdiri dari dua kotak kayu yang dilengkapi dengan 1 unit kaki/
dudukan sebagai penyangga salah satu kotak 2. Alat Ukur Kadar
AirSpesifikasi :Skala meter : 5-15 %Tipe Digital3.
TerpalSpesifikasi :Ukuran 6 x 5 m2Type bahan terpal A 124. Para
paraSpesifikasi :Ukuran : 80 x 200 cm2Tinggi kaki : 1 mSungkup
dengan plastik tranparan5. Lantai JemurSpesifikasi :Ukuran : 15 x
10 m2ketebalan : 0.2 mcoran bertulang beton6. Timbangan
dudukSpesifikasi :Kapasitas 500 KgUkuran : 48 x 62 cm
B. KOMODITAS KARET1. Pisau sadapSpesifikasi :Mata pisau terbuat
dari baja, sudut mata(dalam 40o bentuk V sedang)Panjang gagang
terbuat dari besi 19,5 cmPanjang dari gagang ke lubang 8,5
cmPanjang lengkungan 6,5 cmPanjang gagang 13,5 - 14,5 cmPanjang
pisau berikut gagang keseluruhan34,5 cmLebar gagang pisau 2,5
cmTebal gagang pisau 0,2 cmLebar mata pisau 3,0 cm2. Mangkok
sadapSpesifikasi :Bahan plastik pilyproline41Volume 500 ccTinggi 9
cm, diameter bibir 13 cmBerat 25 gram3. Talang sadapSpesifikasi
:Bahan dari besi tipisUkuran panjang 6 6,5 cmLebar permukaan 1,5
cmLebar pangkal yang bergerigi untukditancapkan ke pohon 2,5 cm4.
Ring mangkok sadapSpesifikasi :Bahan terbuat dari kawat ukuran 2
mmLebar diameter lingkaran ring 10 cm5. Bak pembekuSpesifikasi
:Bahan terbuat dari alumuniumTebal 0,8 mmVolume 12 literBagian atas
60 x 40 cmBagian bawah 55 x 35 cmTinggi 10 cm 20 cmBibir ditekuk,
didalam tekukan diberikawat/tulang426. Bahan pembekuSpesifikasi
:Sesuai dengan bahan kebutuhanpetani/masyarakat setempat7. Hand
mangel polosSpesifikasi :Diameter roll 4 inchiPanjang 76 cmTinggi
50 cmBahan besi tuang garing/cor8. Hand mangel batikSpesifikasi
:Diameter roll 4 inchiPanjang 76 cmTinggi 50 cmBahan besi tuang
garing/cor9. Rumah pengasapanSpesifikasi :Bangunan permanen ukuran
(4 x 6 m)Tinggi 7 8 mPeralatan pendukung lainya10. Gudang
pengolahanSpesifikasi :Semi permanen ukuran 4 x 5 mTinggi 7 8
mPeralatan pendukung lainya4311. Tabung LateksSpesifikasi :Terbuat
dari alumunim12. Keranjang MangkokSpesifikasi :Sesuai dengan
kebutuhan petani/masyarakatsetempat.Lampiran 3PENINGKATAN
KETERAMPILAN SDMKELOMPOK TANI1) Materi yang disampaikan :Penanganan
PascapanenJaminan mutu dan keamanan PanganStrategi dan Jaringan
PemasaranKelembagaan UsahaPraktek pascapanen2) PesertaPeserta
pertemuan teknis adalah petani yang berasal dari kelompok tani
penerima bantuan sarana pascapanen di kabupaten setempat.
Lampiran 4Posisi :SERAPAN % VOLUME %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FORMAT
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
2015FISIKSATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI/KABUPATENUPAYA
TINDAKLANJUTPERMASALAHANKEUANGANTARGET REALISASIKODE NAMA KEGIATAN
KEUANGAN FISIK51Lampiran 5.Posisi :NO NAMA
KEGIATANLOKASIKEGIATANNAMA POKTANJMLANGGOTALUAS AREAL(Ha)PROGRESS
FISIK KENDALAUPAYA TINDAKLANJUT1 2 3 4 5 6 7 8 9Format Laporan
Perkembangan fisik Pelaksanaan KegiatanSatker Dinas Perkebunan
Propinsi/Kabupaten/Kota52