PASAR MODAL SYARIAH
Mata Kuliah:Ilmu Ekonomi SyariahDi susun oleh:Astiti Pratiwi
Intan FitriyaniKhoirunnisa Puspita SariMay Rosa Zulfatus S.Raden
Eko Cahyo P.Perbankan SyariahFakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN
Sunan Kalijaga YogyakartaTahun Ajaran 2014/2015
PENDAHULUAN
PASAR MODAL SYARIAHA. Sejarah Pasar Modal SyariahKegiatan pasar
modal di Indonesia diatur dalam UU no 8 tahun 1995 tentang pasar
modal (UUPM). Undang-Undang Pasar Modal tidak membedakan apakah
kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip
syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan
pasar modal Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Pasar modal berbasis syariah di Indonesia
secara resmi di luncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 penandatangan
MOU antara Bapepam-LK dengan dewan syariah nasional majelis ulama
Indonesia ( DSN-MUI). Pola hubungan kerja dengan cara bapepam-LK
dengan DSN-MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja
sam untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka
akselerasi pertumbuhan produk syariah, dalam bentuk[footnoteRef:1]:
[1: Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN
Maliki Press, 2010: hlm. 2-3.]
Penyusunan peraturan bapepam-LK dan fatwa DSN-MUI. Penelaah
pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah. Pengawasan
kepatuhan pemenuhan prinsip syariah. Pengembangan produk.
Peningkatan kualitas SDM.B. Pengertian Pasar Modal SyariahPasar
modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual
dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh
modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang
seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek
yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.[footnoteRef:2] [2: Andri Soemitra,
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009:
111.]
Karakter yang diperlukan dalam membentuk srtuktur pasar modal
syariah adalah sebagai berikut:[footnoteRef:3] [3: Heri Sudarsono,
Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi,
Yogyakarta: Ekonisia, 2008: 187.]
a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.b. Bursa
perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjual
belikan melalui pialang.c. Semua perusahaan yang mempunyai saham
yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan
informasi tenang perhitungan keuntungan dan kerugian, serta neraca
keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak
lebih dari tiga bulan.d. Komite manajemen menerapkan harga saham
tertinggi (HST) tip-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih
dari tiap bulan sekali.e. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan
harga lebih tinggi dari HST.f. Saham dapat dijual dibawah harga
HST.Ada beberapa manfaat pasar modal seperti menyediakan sumber
pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan
alokasi sumber dana secara optimal, memberikan wahana investasi
bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi,
menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu negara,
penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat
menengah, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan
mempunyai prospek, dan lain sebagainya.[footnoteRef:4] [4: Andri
Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana,
2009: 113.]
Adapun fungsi dari pasar modal syariah menurut M.M. Metwally
adalah sebagai berikut:[footnoteRef:5] [5: Heri Sudarsono, Bank dan
Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, Yogyakarta:
Ekonisia, 2008: 193.]
a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan
bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.b.
Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan
likuiditas.c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar
untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.d. Memisahkan
operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga
saham.e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh
kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Secara struktural pasar modal di Indonesia terdiri
dari:[footnoteRef:6] [6: Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan
Syariah, Jakarta: Kencana, 2009:161-162.]
a. Pengelola pasar modal, yaitu Bapepam-LK, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
penyelenggaraan perdagangan Surat Utang Negara diluar Bursa Efek.b.
Pelaku pasar modal yaitu emiten, investor, perusahaan pengelola
dana, dan reksa dana.c. Lembaga penunjang yang terdiri dari lembaga
penunjang untuk emisi saham terdiri dari penjamin emisi efek,
akuntan publik, yang disahkan oleh BPKP, konsultan hukum, notaris,
agen penjual, dan perusahaan penilai, lembaga penunjang untuk emisi
obligasi terdiri dari wali amanat, penanggung, agen pembayaran,
sedangkan lembaga penunjang pasar sekunder terdiri dari perusahaan
efek, pedagang efek, perantara pedagang efek dan biro administrasi
efek.Indeks harga saham merupakan indikator utama yang
menggambarkan pergerakan harga saham. Dipasar modal sebuah indeks
diharapkan memiliki fungsi seperti sebagai indikator tren saham,
sebagai indikator tingkat keuntungan, sebagai tolak ukur kinerja
suatu portofolio, memfasilitasi pembentukan portofolio dengan
strategi pasif, dan memfasilitasi perkembangannya produk
derivatif.[footnoteRef:7] [7: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia,
2008: 193.]
C. Konsep Pasar Modal SyariahPertama kali lembaga keuangan yang
concern di dalam mengoperasikan portofolio syariah di pasar modal
adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh
para anggota The North American Islamic Turst yang bermakas di
Indiana, Amerika Serikat. Tidak lama kemudian wacana membangun
pasar modal berbasis syariah disambut dengan antusias oleh pakar
ekonomi Muslim di Kawasan Timur Tengah, Eropa, Asia, dan juga
wilayah AS yang lain. [footnoteRef:8] [8: Adrian Sutedi, Pasar
Modal Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011: hlm. 29.]
Pasar syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang
mayoritas muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekuler
yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Bursa dunia
New York Stock Exchange meluncurkan produk yang bernama Dow Jones
Islamic Market Indev (DJIMI) pada bulan Februari 1999. Untuk
menjaga agar investasi yang dilakukan pasar modal syariah, maka
dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (Supervisory Board).
Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk investasi di
pasar modal syariah di berbagai negara disambut baik oleh para
pakar ekonomi muslim di seluru dunia, termasuk Indonesi ditandai
dengan Jakarta Islamic Indeks pada tahun 2000.[footnoteRef:9] [9:
Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011:
30.]
Segala macam surat berharga dengan prinsip syariah dan tidak
boleh adanya adanya praktik investasi yang bersifat penipuan,
kezaliman, unsur riba, insidertrading, window dressing dan segala
transaksi yang tidak jujur lainnya. IDB juga menerbitkan Trust
Investment Unit Funds dan Islamic Bank Portofolio for Trade
Finance. Dalam pasar uang syariah di Indonesia dikenal dengan Pasar
Uang AntarBank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), sedangkan
piranti yang dipergunakan dalam pasar uang syariah ini adalah dalam
bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah (IMA) dan sertifikat Wadiah
Bank Indonesia (SWBI). Di jakarta dibentuk Jakarta Islamic Index
(JII) yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3
Juli 2000. Perusahaan-perusahaan (emiten) yang kegiatan utamanya
tidak sesuai dengan syariah maka akan dikeluarkan dari kelompok
JII. Bagi perusahaan yang telah terdaftar di JII setidaknya harus
memenuhi beberapa filter dan prinsip syariah dan sudah terpenuhi
kriteria untuk indeks yang telah ditetapkan.[footnoteRef:10] [10:
Ibid., hlm. 30-31.]
D. Prinsip Pasar Modal SyariahKegiatan pembiayaan dan investasi
keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha
(emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan
usahanya yang pemilik harta (investor) berharap dapat memperoleh
manfaat tertentu. Secara umum prinsip syariah dalam hal pembiayaan
adalah sebagai berikut:[footnoteRef:11] [11: Ibid., hlm.
43-44.]
a. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau
kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan tersebut spesifik dan
bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan
bagi-hasil.b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik
harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari
kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang
yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.c. Akad yang terjadi
antara investor dan emiten, dan tindakan maupun investasi yang
diberikan emiten serta mekanisme pasar (bursa dan self regulating
organization lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang
dapat menyebabkan kerugian.d. Investor dan emiten tidak boleh
mengambil resiko yang melebihi kemampuan (maysir) yang dapat
menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.e. Investor,
emiten, bursa dan self regulating organization lainnya tidak boleh
melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan yang disengaja
atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (supply) maupun dari
segi permintaan (demand).Seperti diketahui, bentuk ideal dari pasar
modal dapat dicapai dengan terpenuhinya empat pilar pasar modal,
yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:12] [12: Ibid., hlm. 49-50.]
a. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan,
kehati-hatian, dan transparansi.b. Investor yang telah memiliki
pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar
modal.c. Insfratuktur dan transparansi bursa efek dan tepat waktu
yang merata di publik, yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang
wajar.d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal
dapat diselenggarakan dengan efisien, efektif dan ekonomis. E.
Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan KonvensionalAda dua hal utama
dalam pasar modal syariah yaitu indeks Islam dan pasar modal
syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan harga-harga saham
dari emiten yang di kategorikan sesuai syariah, sedangkan pasar
modal syariah merupakan institusi pasar modal sebagaimana lazimnya
yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. a. Indeks
Saham Konvensional dan Indeks Saham IslamPerbedaan mendasar antara
indeks konvensional dan indeks islam adalah indeks konvensional
memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan
aspek halal dan haram, yang penting saham emiten yang terdaftar
(listing) sesudah aturan yang berlaku (legal). Akibatnya, bukanlah
suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa
bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam atau yang
memiliki sifat merusak kehidupan masyarakat. Misalnya pada awal
tahun 2003 di Australia ada rumah bordir (pelacuran) yang masuk ke
bursa efek setempat.[footnoteRef:13] [13: Ibid., hlm. 52-60.]
b. Mekanisme Transaksi Dalam monteks pasar modal syariah,
menurut Alhabshi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung
transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (gharar), dan saham
perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal
syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral,
seperti manipulasi pasar, menjual saham yang belum dimiliki, dan
transaksi yang memanfaatkan orang dalam (insider
trading).[footnoteRef:14] [14: Ibid., hlm. 52-60.]
F. Fungsi Keberadaan Pasar Modal SyariahFungsi dari keberadan
pasar modal syariah adalah:a. Memungkinkan bagi masyarakat
berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan
dan resikonya.b. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari
luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya.c. Harga
saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.d.
Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja
kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham.Pasar modal
syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam
di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar
modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin
beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan
masyarakat akan memillki alternatif berinvestasi yang di anggap
sesuai dengan keinginannya, di samping investsi yang selama ini
sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan.[footnoteRef:15]
[15: Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN
Maliki Press, 2010: hlm. 46.]
G. Produk-produk Pasar Modal Syariah1. Saham Syariah Pengertian
Saham SyariahSaham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham
biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa contoh yang
ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Menurut
Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan
atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak
termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang
modalnya diperoleh dari saham merupakan modal
sendiri.[footnoteRef:16] [16: Indah Yuliana, Investasi Produk
Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2010: 71.]
Fatwa MUI tentang Jual Beli SahamJual beli saham dalam Islam
pada dasarnya adalah bentuk syirkah mudharabah, diantara pengusaha
dan pemilik modal sama-sama berusaha yang nantinya hasilnya bisa
dibagi bersama. Mudharabah merupakan teknik pendanaan dimana
pemilik modal menyediakan dana untuk digunakan oleh unit defisit
dalam kegiatan produktif dengan dasar loss profit
sharing.[footnoteRef:17] Mudharabah berasal dari kara al-Darb yang
berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Menurut
para fuqaha, mudharabah ialah akada antara dua pihak yang saling
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain
untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari
keuntungan.[footnoteRef:18] [17: Iggi H. Achsein dalam Indah
Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki
Press, 2010: 78.] [18: Hendi Suhendi dalam Indah Yuliana, Investasi
Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2010: 79.]
Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli saham adalah
kehalalan usahanya. Bila menggunkan sistem ribawi, sehingga seorang
muslim tersebut tidak boleh mendukung jenis usaha tersebut. Pada
dasarnya saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu
perusahaan (emiten) dan berfungsi sebagai sarana penyertaan modal.
Saham maupun investasi pada dasarnya bersifat mubah dalam Islam.
Dengan demikian, saham merupakan barang yang sah diperjualbelikan
dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh emiten adalah usaha yang
halal bukan yang haram. Dilihat dari sini, dapat diambil dua
kesimpulan, pertama, jual beli saham diperbolehkan menurut syariat
jika saham tersebut berada dalam kepemilikan penjual. Kedua, jual
beli saham berbasis bunga dilarang menurut syariat Islam karena
termasuk praktik riba.2. Obligasi Syariah atau Sukuk Pengertian
Obligasi Syariah atau SukukObligasi syariah atau sukuk sebenarnya
bukanlah hal yang baru di dalam sejarah Islam. Istilah tersebut
sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam
menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk
merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang memiliki arti sama
dengan sertifikat atau note. Ia dipergunakan oleh para pedagang
pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial
yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.
Menurut Tim Studi Investasi Syariah di pasar modal, obligasi
syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang
obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee,
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh
tempo.[footnoteRef:19] [19: Indah Yuliana, Investasi Produk
Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2010: 152.]
Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak
ada konvergensi pendapat bahwa bunga bank adalah riba, maka
instrumen-instrumen yang punya komponen bunga ini keluar dari
daftar investasi syariah. Sebenarnya obligasi yang tidak dibenarkan
itu adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar
bunga (sistem riba). Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal
dengan istilah sukuk. Terdapat beberapa persyaratan untuk
menerbitkan obligasi syariah, yakni aktivitas utama (core business)
yang halal dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa
DSN.Perihal obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI), yaitu fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang
obligasi syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi
syariah Mudharabah.[footnoteRef:20] Dalam fatwa tersebut dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat
berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang
dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan papa pemegang obligasi syariah
berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat
jatuh tempo.[footnoteRef:21] [20: Abdul Ghofur Anshori, Penerapan
Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan,
Pembiayaan Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000: 55.] [21:
Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN
Maliki Press, 2010: 147.]
Karakteristik Sukuk Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk
memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan
merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas
suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai
aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim
kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.
Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang
halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi
hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam
penerbitan sukuk.[footnoteRef:22] [22:
http://www.ojk.go.id/sharia-capital-id]
3. Reksadana SyariahReksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana
pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi
masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak
memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas
investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai
keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan
pengetahuan yang terbatas.[footnoteRef:23] [23: Ibid.]
Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah
memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada
umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi
dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan
proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan
cleansing (pembersihan). [footnoteRef:24] [24: Ibid.]
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan
berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai
peluang risiko, antara lain: Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek
(saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam
portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan
manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Risiko
LikuiditasRisiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh
Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan
penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan
yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat
menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai.
Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya
terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai
redemption effect. Risiko WanprestasiRisiko ini merupakan risiko
terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan
kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika
perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana
tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih
rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari
pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank
kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat
menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana. Risiko
politik dan ekonomiRisiko yang berasal dari perubahan kebijakan
ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan
perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada
portofolio yang dimiliki suatu reksadana.[footnoteRef:25] [25:
Ibid.,]
H. Perbedaan Obligasi Konvensional dengan Obligasi
SyariahNo.BerdasarkanObligasi KonvensionalObligasi Syariah
1KepemilikanAtas unjuk atau obligasi yang pelunassanya dilakukan
kepada pembawanya (bearer bond) dan siapa saja yang membawanya
dapat mengaku dan sah menjadi pemilikAtas nama (nama pemiliknya
tertera disertifikasi obligasi)
2Return Interest bersifat tetap/ fixed ditentukan lebih dulu
besarnya pada saat perjanjian dan sudah pasti dapat dihitung secara
matematika Bagi hasil bersifat mengembang (floating) dan feel/sewa
bersifat tetap (fixed)yang tidak ditentukan diawal (hanya
disepakati proporsi pembagian hasil apabila memperoleh keuntungan
di masa datang)
3Risiko Sulit diketahui dan dibaca jika terjadi default (gagal
serah)Mudah diketahui, karena tingkat return sangat dipengaruhi
kondisi perusahaan
4Mekanisme jual beliDapat diperjualbelikan secara langsung
karena siapapun yang membawa berhak dan sah untuk
memilikinyaMenggunakan konsep hawalah (peengalihan hutang piutang
kepada pihak lain dengan tanggungan bagi hasil)[footnoteRef:26]
[26: Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN
Maliki Press, 2010: 196-170.]
I. Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal IndonesiaSejak
diluncurkannya reksa dana syariah pertama kali, yaitu reksa dana
reksa dana syariah 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah
terus mengalami perkembangan walaupun lambat tapi pasti, terlebih
di era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004, instrumen
syariah baik reksa dana maupun obligasi mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan, yaitu reksa dana sampai saat ini berjumlah 10
reksa dana (termasuk 2 reksa dana yang tidak aktif/bubar) dan
sebanyak 10 (sepuluh) emiten yang telah menerbitkan obligasi
berbasis syariah. Hal-hal yang memengaruhi perkembangan pasar modal
syariah, antara lain pertama, perkembangan macam instrumen pasar
modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI;
kedua, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar
modal syariah; dan ketiga, perkembangan kelembagaan yang memantau
macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah,
Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic
Market/Index). Di lihat dari sisi syariah Islam, pasar modal adalah
salah satu produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut
syariah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat
transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan
oleh syariah Islam. Di antara yang di larang oleh syariah Islam
dalam melakukan transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung
riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
275 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Oleh karena itu semua transaksi di pasar modal
yang terdapat di dalamnya unsur riba maka transaksi itu di
larang.Syariah Islam juga melarang transaksi yang di dalamnya
terdapat spekulasi dan mengandung gharar atau ketidakjelasan, yaitu
transaksi yang di dalamnya dimungkinkan terjadi penipuan. Oleh
karena itu, gharar termasuk dalam pengertian memakan harta orang
lain secara batil atau tidak sah. Sementara itu, transaksi yang di
larang adalah transaksi yang di dapatkan melalui informasi yang
menyesatkan atau memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, investasi di pasar
modal tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariah Islam maka
berinvestasi di pasar modal harus dilakukan dengan sangat selektif
dan dengan sangat hati-hati sehingga tidak masuk dalam investasi
yang bertentangan dengan syariah.[footnoteRef:27] [27: Habib Nazir,
dkk dalam Adrian Sutedi. Pasar Modal Syariah. Jakarta: Sinar
Grafika. 2011. Hlm. 116. ]
Menurut Pontjowinoto[footnoteRef:28] ada beberapa prinsip dasar
transaksi menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan,
antara lain: [28: Pontjowinoto dalam Adrian Sutedi. Pasar Modal
Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 117.]
a. Transaksi hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat
dan menghindari setiap transaksi yang dzalim. Setiap transaksi yang
memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil atau hasil usaha. b.
Uang sebagai alat pertukaran, bahan komoditas perdagangan dimana
fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan
daya beli suatu barang atau harta. Sementara itu, manfaat atau
keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang
atau harta yang telah di beli dengan uang tersebut. c. Setiap
transaksi harus transparan, tidak menimbulkan karugian atau unsur
penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak
sengaja. Diharamkan praktik insider trading.d. Risiko yang mungkin
timbul harus di kelola secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan
risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko
(maysir).e. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil,
setiap pelaku harus bersedia menanggung risiko.f. Manajemen yang di
harapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur
soekulatif dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga
lestarinya lingkungan hidup.Dari kriteria investasi yang
dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak semua orang
atau perusahaan dapat berinvestasi di pasar uang atau pasar modal
syariah. Transaksi investasi baru dapat dilaksanakan kalau kriteria
sebagaimana tersebut diatas dapat dipenuhi. Kriteria yang
dikemukakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk
melaksanakan investasi syariah sebagai berikut: pertama, perusahaan
yang bergerak dalam bidang industri yang halal, tidak dibenarkan
perusahaan yang bergerak dalam industri yang memproduksi alkohol,
jasa keuangan ribawi, judi, perusahaan senjata gelap, pornografi
dan sebagainya. Kedua, perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan
atau sumber dananya dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio
modalnya, ketiga, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak
lebih dari 15 % keempat, perusahaan yang memiliki aktiva kas atau
piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak
lebih dari 50 %. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan ke
dalam tiga kategori yaitu pertama, sekuritas asset/ proyek aset
(asset seceritisation) yang merupakan bukti penyertaan baik dalam
bentuk penyertaan musyarakah (management share). Penyertaan
musyarakah adalah yang mewakili modal tetap (fixed capital) dengan
hak pengelola, mengawasi manajemen dan hak suara dalam mengambil
keputusan. Sementara itu, penyertaan mudharabah (participation
share) adalah mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan
keuangan tersebut, tetapi tanpa hak suara, hak pengawasan atau
pengelolaan. Kedua, sekuritas uang (debt securation) atau
penerbitan surat utang yang timbul atas transaksi jual beli atau
merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan, ketiga, sekuritas
modal, sekuritas ini merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan
emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk
saham. Sekuritas modal ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan
yang sahamnya dimiliki secara terbatas (non go publik) dengan
mengeluarkan saham atau membeli saham. Sehubungan dengan hal di
atas, maka efek-efek yang di perdagangkan dalam pasar modal syariah
hanya yang memenuhi kriteria syariah seperti saham syariah,
obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Untuk menghasilkan
instrumen yang benar-benar sesuai dengan syariah, telah dilakukan
upaya-upaya rekontruksi terhadap surat berharga, diantaranya,
pertama, penghapusan bunga yang tetap dan mengalihkannya ke surat
investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan dalam kerugian serta
tunduk pada kaidah al-ghummu bi al-ghumn (keuntungan/ penghasilan
itu berimbang dengan kerugian yang di tanggung), kedua, penghapusan
syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bunganya sehingga
menjadi seperti saham biasa, ketiga, pengalihan obligasi ke saham
biasa.Instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah sebagai
berikut:a. Prefered Stock (saham istimewa).Saham istimewa adalah
saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam
dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Karakteristik saham
preference: hak utama atas dividen, hak utama atas aktiva,
penghasilan tetap, jangka waktu tidak terbatas, dan tidak punya hak
suara. Alasan di haramkannya saham ini karena[footnoteRef:29]
adanya keuntungan yang bersifat tetap (pre-determined revenue), hal
ini termasuk dalam kategori riba dan pemilik saham preference
dipelakukan secara istimewa terutama pada saat likuiditasi, hal ini
bertentangan dengan prinsip keadilan.[footnoteRef:30] [29: Dr.
Muhammad Firdaus NH. Dalam Adrian Sutedi. Pasar Modal Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 121.] [30: Indah Yuliana,
Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2010:
49.]
b. Forward Contract.Forward Contract merupakan salah satu jenis
transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah.
Forward Contract merupakan bentuk jual beli utang (dayn bi daynl
debt to debt) yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan
transaksinya (jual beli) dilakukan sebelum tanggal jatuh
tempo.[footnoteRef:31] [31: Ibid., hlm. 50.]
c. OptionOption merupakan transaksi yang tidak disertai dengan
underlying asset atau real asset, atau dengan kata lain objek yang
ditransaksikan tidak dimiliki oleh pejual. Option termasuk dalam
kategori gharar (penipuan/ spekulasi) dan maysir (judi). Akan
tetapi, transaksi option sebagai nilai dari real asset dan dapat
dibenarkan menurut syariah. Karakteristik transaksi option adalah
Akad yang terjadi pada hak milik saja dan objeknya bukan surat
harga; Pada umumnya kesepakatan jual beli tersebut tidak
terlaksanakan tapi diselesaikan dengan perolehan pembeli atas
option-nya atau penjual atas perbedaan harga; Transaksinya disertai
spekulasi atas naiknya harga pada keadaan ia membeli dan spekulasi
atas turunnya harga pada saat ia menjual; Berlangsungnya peredaran
hak mamilih/ transaksi option kembali dengan mencakup muamalah
formalitas; Orang yang menjual surat berharga umumnya tidak
memiliki barang tersebut pada waktu akad.[footnoteRef:32] [32:
Ibid., hlm. 50.]
J. Pengawasan Pasar Modal SyariahPesatnya perkembangan bisnis
syariah yang terjadi di sektor perbankan dan asuransi ternyata juga
berdampak pada pengembangan pasar modal syariah. Sejak di luncurkan
secara resmi Maret 2003 lau, pasar modal syariah mengalami
peningkatan yang signifikan. Meskipun sebetulnya Bursa Efek Jakarta
(BEJ) telah menerbitkan daftar reksa dana, saham dan obligasi
syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 200 lalu.Akan
tetapi, dalam mendukung kinerjanya, pasar modal syariah belum
memiliki standar pengawasan berupa ketentuan Badan Pengawas Modal
(Bapepam). Selama ini, pengawasan pasar modal syariah hanya
berjalan berdasarkan pedoman yang diterbitkan Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pedoman tersebut
mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi produk reksa
dana syariah dan tim ahli syariah bagi obligasi dan saham syariah.
Sementara itu, JII menggunakan jasa DPS Dana reksa untuk menyeleksi
kesesuaian syariah produk reksa dana, saham, dan obligasi. Menurut
Ketua Umum DSN-MUI, KH Maruf Amin, DSN-MUI bersama dengan Bapepam
tengah berupaya meningkatkan status pengawasan pasar modal syariah
menjadi regulasi formal. Maruf menyebutkan, peningkatan status
pengawasan menjadi ketentuan Bapepam sangat penting dilakukan.
Tujuannya untuk lenih mendorong perkembangan industri pasar modal
syariah di Indonesia. Ketentuan Bapepam menunjukkan adanya dukungan
dan legitimasi regulator dalam hal pengawasan. Selain itu tim
teknis tidak hanya bertugas melakukan penyempurnaan pedoman pasar
modal syariah. Mereka juga bertugas mengkaji sejumlah aspek pasar
modal lainnya. Diantaranya meliputi jenis usaha dan komposisi
permodalan perusahaan penerbit investasi portofolio. Terkait
perkembangan, bisnis pasar modal memiliki potensi perkembangan
cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari tingginya return
produk pasar modal. Untuk mendorong perkembangan pasar modal
syariah, pemerintah perlu membuat peraturan perpajakan yang ramah
bagi pasar modal syariah. Undang-Undang perpajakan saat ini dinilai
menghambat perkembangan sejumlah instrumen investasi pasar modal
syariah. Kendalanya adalah pajak ganda. K. Penerapan Prinsip
SyariahDi Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas
Syariah. adapun peran Dewan Pengawas Syariah
meliputi:[footnoteRef:33] [33: Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 236-239]
1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkanMengingat pada
ibadah muamalat semua hal pada prinsipnya diperbolehkan kecuali
bila dilarang, maka penentuan transasksi pembiayaan maupun
investasi yang halal menjadi sangat vital.2. PurifikasiPada
prinsipnya mencapurkan hal yang halal dan yang haram tidak pernah
diperbolehkan. Akan tetapi bila dalam transaksi yang diperbolehkan
kemudian investor dihadapkan pada keadaan di mana ada pendapatan
haram yang tercampur ke dalamnya, maka bagian yang haram harus
dikeluarkan melalui proses purifikasi.3. Advokasi untuk investor
maupun emitenKepentingan investor maupun emiten harus ditempatkan
secara proporsional, termasuk kepentingan yang terkait dalam
pembagian hasil usaha (dividen) dan kegiatan perdagangan efek.4.
Monitor kepatuhanPengawasan kepatuhan dapat dilaksanakan dengan
memoitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kjian atas
dokumentasi transaksi, dan membuat laporan yang akurat dan tepat
waktu atas penyimpangan yang ada.5. Kepedulian terhadap masyarakat
sekitarHarus ada alokasi yang jelas bagi pembiayaan untuk kegiatan
masyarakat terdekat, karena pada dasarnya ide dasar ekonomi syariah
adalah untuk mencapai kemashlahatan manusia.6. Tangggung jawab
sosialMengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah
relatif masih rendah maka tanggungjwab sosial ini juga mencakup
tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah.L. Peran
Dewan Pengawas SyariahDewan pengwas syariah adalah badan yang
ditujuk oleh dewan syariah nasional yang ditempatkan di lembaga
keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha
perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.[footnoteRef:34] [34:
ibid., hlm. 239-243]
Fungsi DPS sebagai pengawas pengawas memiliki kesamaan dengan
dewan komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakuakan
fungsinya adalah memastikan pasar modal selalu menghasilkan
keuntungan ekonomis. Akan tetapi, kepentingan DPS semata-mata hanya
untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik kegiatan di
pasar modal. Dengan demikian, DPS adalah lembaga yang khas yang
dimiliki pasar modal syariah. tugasnya sangat berat, yaitu sebagai
pengawas kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa sejalan dengan
prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut adalah sangat
penting untuk membekali DPS dengan wewenang yang cukup dan membuat
aturan yang rinci mengenai keududukannya. Hal tersebut dapat
membuat good coorporate governnce lebih mudah diterapkan dalam
DPS.2