BAB IPENDAHULUAN1.1Latar Belakang MasalahSebagai makhluk ciptaan
Tuhan manusia di anugerahi hak, yang dikenal dengan sebutan HAM
(Hak Asasi Manusia). Disebut hak asasi karena hak ini melekat pada
diri manusia dan merupakan anugrah tuhan yang maha esa. Hak asasi
manusia dalam suatu negara yang berdasarkan hukum biasanya diatur
dalam konstiusi negara tersebut, ataupun dalam undang-undang yang
mengatur tentang penggunaan hak asasi tersebut. Sehingga terdapat
perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia ini.Di
Indonesia hak asasi manusia itu meliputi hak politik, hak ekonomi,
hak sosial budaya, hak pendidikan, hak pertahanan keamanan, hak
beragama dan hak pendidikan. Namun yang akan dibahas oleh penyusun
dalam makalah ini adalah hak ekonomi yang selebihnya berfokus pada
hak akan pekerjaan dan upah yang layak. Tentang hak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan pekerjaan di Indonesia pun teelah diatur dalam
undang-undang. Namun sejauh ini tentang pemenuhan hak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan pekerjaan masih belum merata, belum dirasakan oleh
masyarakat sepenuhnya. Maka dari itu kami akan mencoba mengkaji
tentang permasalahan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan yang
menyakut para pekerja yang ada di Indonesia.1.2 Rumusan
MasalahHal-hal yang akan dibahas dalam pemaparan dapat terlihat
dari rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan disajikan
dalam makalah ini adalah:1. Apa itu hak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil.2. Apa sajakah ketentuan
hukum yang menyangkut hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil.3. Bagaimana perkembangan di masyarakat perihal
hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil.1.3 TujuanDalam setiap penelitian pastilah mempunyai segala
sesuatu yang dituju. Tujuan yang kami ingin capai dari pembahasan
ini adalah:1. Memahami apa itu hak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil.2. Mengetahui ketentuan hukum yang
menyangkut hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil.3. Mengetahui perkembangan di masyarakat tentang hak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil.1.4
Metodologi Penelitian1. Jenis penelitianPenelitian merupakan
penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini menganalisa
realitas sosial. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji,
membuka, menggambarkan, atau menguraikan sesuatu apa adanya.
2.Teknik Pengumpulan DataAgar mendapatkan data yang lebih lengkap
dan akurat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan
kebenarannya, penyusun melakukan beberapa metode pengumpulan data,
antara lain:a. ObservasiPengamatan secara langsung mampu membantu
mengamati lebih dekat mengenai penelitian yang dilakukan.b.
WawancaraDengan wawancara, akan membantu menggali lebih dalam
mengenai inti permasalahan yang sedang diamati, karena melibatkan
responden sebagai sumber informasi yang mendukung penelitian.
c. DokumentasiPenelitian dengan dokumentasi akan membantu
memberikan informasi tambahan, sekaligus menjadi historis, yang
nantinya akan memperkuat gagasan dalam laporan penelitian.
BAB IIPEMBAHASAN2.1 Tentang Hak Untuk Bekerja Serta Mendapat
Imbalan dan Perlakuan yang Adil Dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya, manusia mempunyai hak untuk bekerja. Setiap orang berhak
mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimilikinya. Setiap orang juga berhak bekerja pada setiap
perusahaan, maupun institusi yang tentunya setiap orang tersebut
juga mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan
jabatan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Setiap
pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja tersebut, misalnya perlakuan yang adil yaitu tanpa
adanya perbedaan status, suku, maupun keyakinan, dan perlakuan yang
layak seperti setiap karyawan atau pegawai mendapat jaminan-jaminan
dalam pekerjaannya, seperti jaminan kesehatan yaitu pengobatan,
jaminan hari tua yaitu jaminan purna kerja, sehingga setiap pekerja
merasa tenang atas jaminan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja,
dan berhak mendapatkan penghidupan yang terbaik dalam
kehidupannya.Namun seiring dengan berjalannya waktu, perlindungan
terhadap tenaga kerja masih sering kurang mendapat perhatian khusus
oleh pemerintah. Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan satu
perusahaan, selain melihat job description pekerjaan, pastinya gaji
adalah yang menjadi sorotan. Saat tawar-menawar soal gaji, yang
harus dilihat adalah pastikan gaji (pokok) sesuai dengan standar
Upah Minimum Propinsi (UMP) yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena
peraturan tersebut memang tertuang dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13 Pasal 93 ayat 1 2003, pengusaha wajib
membayar upah pekerja dengan gaji pokok sesuai UMP atau mereka bisa
terjerat tindak pidana.Upah Minimum Regional adalah suatu standar
minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri
untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam
lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan
melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29
Mei 1989 tentang Upah Minimum.Penetapan upah dilaksanakan setiap
tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan
Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan
pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke
lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh
pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam
provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR)
kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak
digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan
kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).Saat ini UMR juga
dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang
cakupnya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Selain itu setelah
otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK).Lembur saat kerja, itu pasti wajar. Kerjaan
yang bertumpuk dan tenggat waktu yang sempit terkadang memaksa kita
untuk rela tinggal lebih lama di kantor atau bahkan masuk kantor
pada hari libur. Namun, tentu ada peraturan yang mengikat. Menurut
UU No. 13 tahun 2003 pasal 78, setiap kerja maksimal hanya boleh
lembur 14 jam/ minggu (tidak termasuk hari libur maupun akhir
pekan). Peraturan ini ditetapkan untuk melindungi pekerja dari
tindakan eksploitasi manusia.Dan pengusaha pun harus memerhatikan
uang lembur para pekerja. Pasalnya, pengusaha yang tidak membayar
uang lembur pekerja akan terjerat sanksi karena Kepmenakertrans No.
102 Tahun 2004 mewajibkan pengusaha membayar lembur para
pekerjanya. Jaminan sosial tenaga kerja juga merupakan hak setiap
karyawan. Menurut UU No. 3 dan 4 tahun 1992, setiap perusahaan
wajib mengikutsertakan karyawan mereka pada program Jamsostek.
Karena Jamsostek ini penting dalam menghadapi situasi yang tidak
diinginkan. Biasanya, setiap perusahaan baru akan memberikan jatah
cuti pada keryawan mereka setelah satu tahun bekerja dan diatur
dalam Pasal 79 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tapi, ada juga perusahaan yang memperbolehkan
karyawan mereka cuti setelah 3 bulan bekerja. Namun, ini sangat
jarang karena umumnya cuti baru boleh setelah 1 tahun kerja, sesuai
dengan ketentuan yang ada. Yang perlu diperhatikan setiap
menghitung sisa jatah cuti adalah pertimbangkan juga cuti bersama
karena ternyata cuti bersama mengurangi jatah cuti tahunan.Pekerja
juga mendapat hak untuk resign, peekerja yang ingin mengundurkan
diri biasanya harus mengajukan permohonan 30 hari sebelum batas
waktu. Ini sudah ditentukan dalam Pasal 162 ayat 3 UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak cuti dan uang pisah pekerja pun
berhak didapatkan oleh karyawan sesuai dengan ketentuan Pasal 156
ayat 4. Namun, masalah ini harus dipertegas dengan pihak HRD di
awal bergabung dengan perusahaan. Karena hal ini akan memengaruhi
hak-hak pekerja lainnya, seperti cuti dan penggantian uang obat,
dan tentunya terkait dengan kepentingan perusahaan terkait dengan
penyelesaian pekerjaan. Saat seseorang menuntut hak ketika resign
maka ia pun harus melakukan kewajiban kepada perusahaan. Ia wajib
menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dengan baik hingga hari
terakhir berada di kantor. Selain itu, inventaris perusahaan dan
juga hutang-hutang pun harus segera dikembalikan kepada
perusaahaan.2.2 Ketentuan HukumPasal 28D UUD 19451. Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum2. Setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja3.Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan4. Setiap orang
berhak atas status kewarganegaraanMaksud dari pasal 28D UUD 1945
pada ayat 1 adalah menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat.
Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala halagar segala hal yang
dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan. Hukum
dibuat untuk dipatuhi dan ditaati. Bukan untuk dilanggar. Namun,
apa yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata
pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah.
Contoh nyata adalah maraknya mafia pengadilan di negeri ini. Para
mafia dengan mudahnya melalui perangkat pengadilan menjatuhkan
hukuman atau memenangkan perkara sesuai bayaran yang dibayarkan
pihak yang bersengketa. Begitu juga peraturan atau undang-undang
yang dibuat legislatif banyak yang menguntungkan pihak-pihak
tertentu. Lihat saja UU Tipikor yang pengesahannya berlarut-larut
dan hukuman bagi para koruptor tidak sebanding dengan apa yang
diakibatkan dari perbuatannya.Pembangunan dan pengembangan budaya
hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan
tegaknya hukum yang berintikankejujuran, kebenaran dan keadilan
untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin
nasional. Kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat
perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui
pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan
hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.Dalam
ayat 2 pasal 28D tiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang
sangat penting demi memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas memang tergantung
kepada persiapan parapencari kerja tapi pemerintah juga
berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat
pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat.Ayat 3 pasal 28D, negara memberikan hak kepada tiap warga
atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik. Negara terlihat
berusaha memenuhi kewajibannya. Ini sudah terlihat dari banyak
munculnya berbagai partai politik. Tinggal bagaimana para
partisipan politik benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa
adanya penyimpangan.Ayat 4 pasal 28D, tiap orang berhak atas status
kewarganegaraan. Berarti masyarakat mempunyai hak untuk untuk
mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut
berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu sebagai
warga negara Indonesia. Dan karena memiliki status kewarganegaraan
Indonesia, berarti masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap
hukum dan peratuaran yang berlaku di wilayah Indonesia atau
NKRI.2.3 Perkembangan di Masyarakat Tentang Hak Untuk Bekerja Serta
Mendapat Imbalan dan Perlakuan yang Adil.Tercatat, ada sekitar 50
aduan kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh sejak tahun 2008
hingga tahun 2009. Nasib buruh di Jawa Timur, khususnya di
kota-kota Industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto
nampaknya masih jauh dari kesan sejahtera. Jangankan sejahtera,
yang ada kehidupan disana justru dibayang-bayangi ketakutan karena
ketidak jelasan status pekerjaan. Kebanyakan kasus menyangkut tidak
diberikannya hak normatif buruh seperti gaji, uang lembur, cuti,
atau jam kerja serta pemutusan hubungan kerja. Biasanya perusahaan
itu seenaknya memecat buruh karena posisi tawar buruh rendah.
Sementara lapangan kerja terbatas. Terkadang kita merasa dilema
atas kasus diatas, karena pengusaha sendiri kalau ditekan lebih
memilih menutup usahanya, karena memang kondisi ekonomi yang kacau.
Sementara di sisi lain, nasib pekerja terutama buruh ini masih jauh
dari kesejahteraan. Tapi setidaknya pengusaha tetap sedikit
menaikkan UMK agar kesejahteraan buruh terangkat, serta diperlukan
kesadaran bagi setiap pekerja dalam memenuhi selaruh tanggung jawab
pekerjaan yang diembannya. Selain itu, pemerintah juga harus
melindungi para tenaga kerja, agar kesejahteraan dapat dirasakan
bagi setiap pekerja.Setelah kami melakukan survey dengan
mewawancarai 10 orang dengan 10 profesi yang berbeda tentang hak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, 3
dari 10 orang yang kami wawancarai, mengaku belum merasakan hak
tersebut dan belum puas dengan pemerintah. Walaupun hanya 30%,
tetap saja hal ini menandakan bahwa belum semua masyarakat
merasakan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil yang seharusnya tidak terjadi. Dan yang sudah merasakan
hak tersebut, mengatakan juga bahwa banyak kerabatnya yang belum
merasakannya sehingga mereka juga mengatakan kalau mereka kurang
puas dengan kinerja pemerintah. Ada juga yang mengatakan kalau
selain kurang puas dengan pemerintah, tak ada lagi harapan untuk
orang kecil, pemerintah tak akan memperhatikan lagi karna lebih
mementingkan kalangan atas.Berikut pendapat-pendapat dari
masyarakat yang telah kami wawancarai tentang hak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil;1. Pada tanggal 16
Oktober 2014 kami mengunjungi sebuah restoran cepat saji di daerah
Taman Solo dengan maksud mewawancarai seorang pelayan. Hendra
Wahyu, sudah bekerja sebagai pelayan selama kurang lebih 4 tahun
dengan shift jam 06.00-13.00, 13.00-20.00, 20.00-02.00. Kata
Hendra, bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut sudah nyaman,
dia berpenghasilan cukup dan dia juga sudah mengetahui perihal hak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil yang
ada di pasal 28D UUD 1945 karna sudah diberitahu saat awal dia
bekerja, dia sudah paham dan sudah merasakan hak tersebut.2. Maxi
Kakerisa, bekerja sebagai security selama kurang lebih 4 tahun di
sebuah restoran cepat saji di daerah Taman Solo. Dia bekerja selama
8 jam per hari, dengan kendala gaji yang kurang cukup tetapi nyaman
dengan lingkungan kerjanya karena teman-teman disana baik-baik. Dan
tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil, dia sudah mengetahuinya karena diberitahu saat awal dia
bekerja, dia sudah cukup merasakan hak itu dan menurut dia, hak
tersebut sudah cukup merata walaupun belum sepenuhnya.3. Pada
tanggal 18 Oktober 2014, kami mewawancarai Fitri yang bekerja
sebagai kasir di sebuah swalayan kecil di daerah cempaka putih. Dia
sudah bekerja selama 3 tahun di sebuah swalayan kecil milik
bos-nya, dengan jam kerja mulai dari jam 06.30-19.30. Menurut Fitri
tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil yang ada di pasal 28D UUD 1945, hak tersebut sudah dia rasakan
selama bekerja, karna gaji yang dia terima sudah cukup dan dia juga
diperlakukan secara adil. Hak tersebut juga, menurut dia, sudah
merata di tempat kerjanya.4. 6 tahun sudah Rian bekerja sebagai
pedagang kaki lima di daerah cempaka putih. Rian berjualan batagor
selama 6 tahun, sebelumnya, dia berjualan gorengan selama kurang
lebih 24 tahun. Tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil yang ada di pasal 28D UUD 1945, Rian belum
mengetahuinya dan beum merasakannya. Saat kami menanyakan perihal
ini kepada Rian, dia merasa hak tersebut belum merata, dia berharap
hak tersebut bisa dirasakan juga oleh orang kecil seperti dia,
karena dia merasa diperlakukan belum adil, pernah beberapa kali dia
diusir saat sedang berjualan, padahal kegiatan yang dia lakukan
tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membuat kemacetan. Kata
Rian, Seharusnya pemerintah juga memikirkan dan mendengarkan hati
nurani pedagang kaki lima, kalau diusir, kami kan tidak mempunyai
pekerjaan lagi. Kalau mau mengusir seharusnya diberi pekerjaan yang
lain. Kebanyakan pemerintah hanya memikirkan dirinya sendiri dan
memikirkan orang-orang kalangan atas saja, padahal kan kami juga
rakyat, seharusnya bisa adil..5. Suparjo, 10 tahun dia bekerja
sebagai tukang bajaj di sekitar Cempaka Putih Tengah.
Penghasilannya tidak menentu, kadang kalau sedang ramai,
penghasilannya per hari bisa sampai Rp 100.000,- lebih, kalau
sedang sepi terkadang hanya Rp 50.000,- per hari. Saat kami
menanyakan perihal hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil yang ada di pasal 28D UUD 1945, dia belum
mengetahuinya. Dia merasa pemerintah juga kurang perhatian terhadap
orang kecil seperti dia, karena sebagai tukang bajaj dia merasa
sudah bekerja setiap hari tetapi penghasilan untuk keluarganya
masih belum cukup tetapi dia cukupkan. Kami juga menanyakan apakah
ada harapan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan dia, dan dia
menjawab kalau sudah seperti ini kemungkinannya kecil, dan dia
sudah tidak berharap apa-apa dengan pemerintah, sekarang pemerintah
hanya memikirkan dirinya sendiri dan orang-orang kalangan atas
saja.
6. Kurang lebih sudah 6 tahun Jaelani bekerja sebagai pegawai
swasta, dia bekerja mulai dari jam 08.00-16.00 pada hari Senin
sampai Jumat dan bekerja setengah hari pada hari Sabtu. Di tempat
dia bekerja sudah mendapat gaji di atas UMR (Upah Minimum
Regional). Saat kami menanyakan tentang hak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, dia sudah mengetahuinya,
diberitahu saat dia awal masuk kerja. Selama bekerja disana, dia
merasakan kebersamaan antar pegawai sehingga merasa nyaman selama
bekerja disana, tetapi disana menggunakan sistem setoran sehingga
terkadang tidak menutup kemungkinan dia kekurangan. Menurut
Jaelani, hak tersebut sudah merata sekitar 80% karena masih ada
yang belum merasakan hak tersebut. Harapan Jaelani, pemerintah
lebih memperhatikan pegawai swasta seperti dirinya.7. Aris, sebagai
juru parkir di sebuah restaurant, dia sudah menjadi juru parkir
selama 3tahun, sudah berkeluarga dan merasa cukup dengan upahnya
selama ini menjadi juru parkir. Ia menjalani hari-harinya selama
menjadi juru parkir dengan enjoy dan nyaman-nyaman saja dengan
pekerjaannya. Aris bekerja sebagai juru parkir dari pagi hingga
malam hari. Dia mengatakan kalau dia sudah tahu tentang hak
tersebut, dia belum terlalu merasakan hak tersebut karena dia
merasa hak tersebut belum merata ke seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat kecil yang bekerja dari pagi hingga malam tetapi upahnya
tidak sesuai dengan pengorbanannya saat bekerja.8. Bapak Dadang,
sudah sekitar 7 tahun kerja sebagai office boy pak dadang merasa
nyaman dengan pekerjaannya saat ini, mengenai hak untuk bekerja
serta untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil yang ada di
pasal 28D UUD 1945, ia sudah tau dan sudah mengerti, dan
penghasilannya sebagai office boy dia rasa sudah lumayan cukup9.
Sandy Nugroho, kurir dokumen yang kebetulan sedang mengantar
barang/dokumen kerumah teman kami, saat itu pun kami tanyakan
perihal hak untuk bekerja serta untuk mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil yang ada di pasal 28D UUD 1945, ia sudah
mengetahua karena sebelum memulai bekerja sebagai kurir, hak
tersebut tercantum dalam perjanjian kontrak kerja, ujar dia. Kurang
lebih ia sudah menjadi kurir selama 3 tahun ia merasa nyaman dalam
pekerjaannya karna ia tidak dituntut dalam hal waktu, karna dalam
sebulan ia hanya mengantar 5-9 barang/dokumen. Pendapatannya pun
lumayan besar untuk seorang kurir dokumen seperti dia. Ia pun tidak
merasa kesulitan dalam pekerjaannya10. Syadhi Yaka, bekerja sebagai
koki, dia sudah menjadi koki selama kurang lebih 4 tahun. Dia
mengatakan kalau dia merasa nyaman dengan pekerjaannya karena dia
memang hobi memasak dan merasa cukup dengan gajinya sekarang.
Perihal hak yang sedang kami bahas, dia sudah mengetahuinya dan
sudah merasakan hak tersebut pada dirinya. Masalah sudah merata
atau belum, dia belum mengetahuinya karena
BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanManusia mempunyai hak untuk bekerja.
Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan
disiplin ilmu yang dimilikinya. Setiap orang juga berhak bekerja
pada setiap perusahaan, maupun institusi yang tentunya setiap orang
tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai
dengan jabatan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya.
Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja tersebut. Secara garis besar, hak ini sudah
merata tetapi belum sepenuhnya, karna masih ada masyarakat yang
mengeluh tentang hak ini yang belum mereka dapatnya, kami harap
pemerintah dapat membuat kebijakan sehingga seluruh masyarakat
dapat merasakan hak ini dan mendapatkan penghidupan yang terbaik
dalam hidupnya serta tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirinya
tidak diperlakukan secara adil dari atasannya maupun dari
lingkungan kerjanya.3.2 Kritik dan saranKami menyadari dalam
pembuatan makalah ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari
sempurna, untuk itu kami mohon kritik dan saran dari pembaca agar
dalam pembuatan makalah berikutnya lebih baik.
Daftar
Pustakahttp://anto.blog.uns.ac.idhttp://yehadianti.blogspot.comhttp://pi2nzz.blogspot.com/http://ceopoty.wordpress.comhttp://www.fimela.com/http://id.wikipedia.org/
LampiranPedoman wawancara dengan masyarakat;1. Sudah berapa lama
anda bekerja sebagai ?2. Apakah anda nyaman dengan pekerjaan
anda?3. Pada pukul berapa anda mulai bekerja dan selesai bekerja?4.
Apakah anda tahu tentang hak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil?5. Apakah anda sudah merasakan hak
tersebut?6. Apakah menurut anda hak tersebut sudah dirasakan oleh
seluruh masyarakat? 7. Menurut anda apakah hak tersebut perlu
diubah/direvisi?Dokumentasi
1. Hendra Wahyu (Pelayan)
2. Maxi Kakerisa (Security)
3. Mbak Fitri (Kasir)
4. Pak Rian (PKL)
5. Pak Suparjo (Supir Bajaj)
6. Mas Jaelani (Pegawai Swasta)
7. Mas Aris (Juru Parkir)
8. Pak Dadang (Office Boy)
9. Sandy Nugroho (Kurir)
10. Pak Syaniyaka (Koki)20