PARTISIPA BANTUAN DI DESA SI JURUS FA ASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM N STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA IDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT SKRIPSI Oleh: ASRI C1A1 13 007 SAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA AKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
166
Embed
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN …sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/C1A113007_sitedi_SKRIPSI_ASRI_C1A... · 6. Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat, khsusunya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelarSarjana program Strata Satu (S1)Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelarSarjana program Strata Satu (S1)Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAMBANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DI DESA SIDAMANGURA KECAMATAN KUSAMBIKABUPATEN MUNA BARAT
SKRIPSI
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelarSarjana program Strata Satu (S1)Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
ASRIC1A1 13 007
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2017
ii
PERNYATAAN
Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri
dan belum pernah diajukan sebagai Skripsi atau karya ilmiah lainnya pada
perguruan tinggi atau lembaga manapun. Apabila dikemudian hari terbukti atau
dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan/ plagiat dari karya orang lain,
maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Kendari, April 2017
ASRINIM. C1A1 13 007
iii
iv
v
ABSTRAK
Asri (C1A1 13 007) “Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan StimulanPerumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan KusambiKabupaten Muna Barat” di bawah bimbingan Wempy Banga sebagaipembimbing I dan Jopang sebagai pembimbing II.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sidamangura, bertujuan untuk mengetahuitahapan partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS) di Desa Sidamangura, mengetahui bentuk partisipasi masyarakatdalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DesaSidamangura, menganalisis tingkatan partisipasi masyarakat dalam programBantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura, danmenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalamprogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura.Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatifdeskriptif, dan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode scoring. Datadikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dankuisioner, serta melalui pencatatan dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat dalamprogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangurameliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemantauan danevaluasi serta tahapan pemanfaatan hasil. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakatadalah dalam bentuk buah pikiran dalam tahapan perencanaan, bentuk buahpikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran serta bentuk partisipasisosial dalam tahapan pelaksanaan, bentuk buah pikiran dalam tahapanpemantauan dan evaluasi, serta bentuk partisipasi sosial dalam tahapanpemanfaatan hasil. Tingkatan partisipasi masyarakat yaitu tingkatan tokenism(tangga pemberian informasi) pada tahapan perencanaan, tingkatan citizen power(tangga pendelegasian kekuasaan) pada tahapan pelaksanaan, tingkatan tokenism(tangga konsultasi) pada tahapan pemantauan dan evaluasi, serta tingkatan citizenpower (tangga pengawasan masyarakat) pada tahapan pemanfaatan hasil. Adapunfaktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor pendorong(kemauan partisipasi, kemampuan partisipasi, dan kesempatan partisipasi) danfaktor penghambat (usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tingkatpenghasilan masyarakat).
Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Program BSPS
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberi
petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat”.
Seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak dapat dipungkiri
kesulitan dan hambatan datang silih berganti, sehingga itu penulis mengucapkan
rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda La Ope dan Ibunda Wa
Kooni atas perhatian, doa, dukungan moril dan materil yang diberikan selama ini.
Terima kasih kepada Prof. Wempy Banga, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr.
Jopang, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan,
bimbingan, motivasi dan penghargaan sejak perencanaan penelitian hingga
penyelesaian skripsi ini.
Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah ikut memberi andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:
1. Rektor Universitas Haluoleo;
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi;
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara serta Dosen
di lingkup Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo umumnya
yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti
pendidikan;
4. Dosen penguji yang telah memberikan saran pada saat pelaksanaan seminar;
vii
5. Pegawai Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu
Administrasi atas partisipasinya dalam urusan administrasi yang mendukung
penulis dalam masa pendidikan;
6. Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat, khsusunya Dinas
Pekerjaan Umum, yang telah menyambut baik dan mengapresisasi kehadiran
saya baik sebagai warga masyarakat Muna Barat maupun sebagai mahasiswa
peneliti;
7. Camat Kusambi dan Seluruh Pelaksana Program BSPS di Desa Sidamangura,
yang meliputi Tenaga Fasilitator Lapangan dan Kepala Desa Sidamangura
beserta stafnya yang telah menyambut dan memberikan waktu untuk
keperluan data dan informasi melalui wawancara sehubungan dengan
penelitian ini;
8. Seluruh masyarakat Desa Sidamangura pada umumnya, dan khususnya
penerima bantuan BSPS yang telah menyambut dengan hangat, meluangkan
waktunya untuk wawancara serta memberikan informasi yang objektif
sehubungan dengan penelitian ini;
9. Saudara-saudaraku tersayang Rasnan, A.Md.,Ars., Risal Dion dan Zainal,
Saudari-saudariku tercinta Asnani dan Yusri, serta keponakanku yang lucu
dan imut Alfani dan Nafila Tulhikmah, yang selama ini memberikan doa,
semangat hidup dan menjadi motivasi terbesar dalam penyelesaian studi,
10. Terkhusus buat Mr. Z yang selalu setia menemani dan mendukung dalam suka
dukanya studi, serta yang senantiasa memberikan do’a, motivasi, semangat
dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi dan studi.
viii
11. Sahabatku Musrati Saidu dan Kasmindah Milly yang selalu menemani
sepanjang perjalan studi, sejak menginjakkan kaki pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang ada pada jurusan Ilmu Administrasi Negara
A. Latar Belakang ........................................................................... 1B. Rumusan Masalah ...................................................................... 5C. Tujuan Penelitian........................................................................ 5D. Manfaat Penelitian...................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Konsep Partisipasi Masyarakat ................................................... 8
1. Defenisi Partisipasi Masyarakat .............................................. 82. Tahapan Partisipasi Masyarakat.............................................. 113. Bentuk Partisipasi Masyarakat................................................ 144. Tingkatan Partisipasi Masyarakat ........................................... 185. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat..... 24
B. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sebagai SuatuKonsep Pembangunan Desa ....................................................... 291. Pengertian Pembangunan Desa ............................................... 302. Tujuan Pembangunan Desa .................................................... 323. Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Desa ................. 344. Peranan Pemerintah Sebagai Stimulator Pembangunan Desa .. 365. Pengertian Swadaya Masyarakat............................................. 386. Bentuk-Bentuk Swadaya Masyarakat...................................... 39
C. Kerangka Pemikiran ................................................................... 41
BAB III METODE PENELITIANA. Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................... 44B. Informan Penelitian .................................................................... 45C. Defenisi Konseptual ................................................................... 45D. Jenis dan Sumber Data ............................................................... 47E. Teknik Pengumpulan Data.......................................................... 47F. Teknik Analisis Data .................................................................. 48
x
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Wilayah ......................................................... 52
1. Letak Geografis Desa............................................................ 522. Keadaan Penduduk ............................................................... 523. Sarana dan Prasarana Desa.................................................... 534. Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya) .............................. 54
B. Tinjauan Umum Program Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS) ........................................................................ 541. Maksud dan Tujuan Kegiatan Program BSPS ....................... 552. Prinsip dan Pendekatan Penyelenggaraan Program BSPS...... 553. Ruang Lingkup Kegiatan BSPS ............................................ 584. Penerima BSPS..................................................................... 58
C. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS) di Desa Sidamangura....................................... 60
D. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan StimulanPerumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura .................... 681. Tahapan Partisipasi Masyarakat ............................................ 69
a. Tahap Perencanaan ......................................................... 70b. Tahap Pelaksanaan.......................................................... 80c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi ..................................... 88d. Tahap Pemanfaatan Hasil................................................ 92
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat .............................................. 943. Tingkatan Partisipasi Masyarakat.......................................... 102
a. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Perencanaan............ 102b. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pelaksanaan ............ 104c. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pemantauan dan
Evaluasi .......................................................................... 106d. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pemanfaatan Hasil .. 108
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat ... 110a. Faktor Pendorong............................................................ 111b. Faktor Penghambat ......................................................... 114
BAB V KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan ................................................................................ 120B. Saran .......................................................................................... 122
DAFTAR PUSTAKA
xi
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Wilayah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadya(BSPS) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015-2016 .................................................................................... 44
2. Nilai Scoring Pembanding Tingkatan Partisipasi Menurut 8Tangga Arnstein .................................................................. 51
3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat pada Program BSPSdi Desa Sidamangura ........................................................... 95
4. Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada TahapanPerencanaan......................................................................... 103
5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada TahapanPelaksanaan ......................................................................... 105
6. Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada TahapanPemantauan dan Evaluasi .................................................... 107
7. Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada TahapanPemanfaatan Hasil ............................................................... 109
8. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat PartisipasiMasyarakat dalam Program BSPS di Desa Sidamangura...... 110
xii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. 8 Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein .............................. 23
Indonesia merupakan Negara yang mempunyai perhatian besar terhadap
warga Negaranya, mulai dari keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, hingga
keterlibatan dalam dunia global, seperti yang disebutkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kesejahteraan bagi setiap warga
Negara sebagai salah satu tujuan Negara tersebut ditegaskan kembali dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H
ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang terus berusaha
untuk mengentaskan kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2015 tercatat garis
kemiskinan di Sulawesi Tenggara (kota + desa) sebesar Rp. 257.553,- per
kapita sebulan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk
miskin sebanyak 321.880 jiwa atau 12,9 persen. Jika dibandingkan keadaan
Maret 2014, penduduk miskin berkurang 20.380 jiwa. Sementara kondisi
September 2015, garis kemiskinan sebesar Rp. 269.516,- dengan penduduk
miskin tercatat sebanyak 345.020 jiwa atau 13,74 persen. Hal ini tidak jauh
berbeda dengan apa yang ditunjukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga di
Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2015 sebanyak 158.954 keluarga
2
berada pada kategori pra sejahtera atau sekitar 25 persen dari jumlah keluarga
di Sulawesi Tenggara, sedangkan sisanya sebanyak 466.224 keluarga berada
pada kategori sejahtera. Kabupaten Konawe merupakan Kabupaten dengan
jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi yaitu sebesar 22.118 keluarga,
sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera terendah berada di Kabupaten
Kolaka Utara. Adapun Kabupaten Muna Barat sebagai lokasi penelitian
memiliki jumlah keluarga yang tergolong pra sejahtera sebesar 7.072 keluarga.
Pemerintah Sulawesi Tenggara salah satunya melalui Kementerian
Pekerjaan Umum telah menghadirkan program-program pembangunan yang
berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan, dimana pada dasarnya
pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Adapun program-pogram yang telah dijalankan antara lain :
Program Konpensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang
Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, dan Rural
Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006.
Salah satu yang menjadi fokus dalam peningkatan kesejahteraan yang
dicanangkan oleh Pemerintah adalah kondisi perumahan masyarakatnya. Hal
ini sesuai yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menegaskan
bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
3
Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Sulawesi Tenggara melalui
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah naungan
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi
Sulawesi Tenggara, menghadirkan kembali program baru sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Program tersebut adalah
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satu daerah
yang menjadi sasaran program BSPS adalah Kabupaten Muna Barat, dimana
pada Kecamatan Kusambi diwakili oleh Desa Sidamangura. Program BSPS
ini menargetkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pada
prinsipnya berupa penyediaan dana stimulan guna Peningkatan Kualitas (PK)
dan Pembangunan Baru (PB) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH).
Tingkat keberhasilan pembangunan melalui program BSPS tersebut
sangat ditentukan oleh sejauhmana pembangunan tersebut mampu melibatkan
partisipasi masyarakat. Semakin besar tingkat partisipasi masyarakat, maka
tingkat keberhasilan pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya masyarakat
sendirilah yang menjadi subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan
pemerintah hanya mengawasinya tanpa harus terjun langsung kedalam
lingkup masyarakat.
Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu
keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini
berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang
4
diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan
pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan
pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam
melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui
apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.
Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi
dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan
selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari
kepentingan individu dan atau golongan.
Penyelenggaraan Program BSPS di Desa Sidamangura Kecamatan
Kusambi Kabupaten Muna Barat memerlukan keterlibatan masyarakat di
dalam pelaksanaannya. Dengan adanya program-program pembangunan
partisipatif yang diinisiasikan oleh pemerintah, diharapkan semua elemen
masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara
mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan program BSPS mulai dari
tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemantauan dan evaluasi,
serta tahapan pemanfaatan hasil. Tanpa adanya partisipasi, program BSPS di
Desa Sidamangura menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat
dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat”.
5
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana tahapan partsipasi dalam Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat?
2. Bagimana bentuk partisipasi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten
Muna Barat?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan
Kusambi Kabupaten Muna Barat?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui tahapan partisipasi Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat.
6
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat
3. Untuk mengetahui tingkatan partisipasi dalam program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna
Barat.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memperluas
ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya mengenai partisipasi
masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi empirik
mengenai partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), sehingga akhirnya informasi tersebut dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah terkait dalam menentukan
kebijakan-kebijakan khususnya mengenai program-program pembangunan
7
desa yang menyangkut kepentingan bersama, serta menentukan arah
pembangunan desa lebih lanjut.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Partisipasi Masyarakat
1. Defenisi Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat terdiri atas dua suku kata, yaitu partisipasi
dan masyarakat. Secara etimologi, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris
“participation” yang berarti mengambil bagian/ pengikutsertaan. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi adalah keikutsertaan,
peran serta atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi
selama ini diperlukan sebagai masukkan bagi proses pembangunan,
sebagai prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan.
Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-
luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Menurut Koentjaraningrat (2002:144) masyarakat adalah sekumpulan
manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Salam (2007:254)
mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada
dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan
perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok
masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Jadi, partisipasi masyarakat dapat diartikan pula sebagai
sumbangan, keterlibatan, keikutsertaan warga masyarakat baik sebagai
individu, maupun secara kolektif sebagai kelompok dalam berbagai
dimensi pembangunan.
9
Pendapat lain mengenai partisipasi yaitu menurut Hoofsteede yang
dikutip oleh Khairuddin (2000:125) “The taking part in one or more
phases of the process” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau
lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan.
“Participation is considered a voluntary contribution by the peoplein one or another of the public programmers supposed to contribute tonational development, but the people are not expected to take part inshaping the programme or criticizing its contents” (Oakley and Dillon,1991).
Menurut Oakley dan Dillon (dalam Wulandari, 2013:11), partisipasi
adalah pertimbangan sebuah kontribusi sukarela oleh masyarakat yang
disangka benar untuk berkontribusi kepada pemerintah nasional, tetapi
masyarakat tidak ikut bagian dalam pembentukan program atau mengkritik
Langkah ketiga dalam metode interaktif ini adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini, berbagai hal yang telah
ditemukan di lapangan harus telah dipahami yang kemudian membuat
kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya sementara. Kesimpulan-
kesimpulan sementara tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Kesimpulan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data
selanjutnya dan apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal telah
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
2. Analisis Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Selanjutnya untuk mengetahui kondisi riil di lapangan yang
berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura,
digunakanlah analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik
scoring. Semakin besar skor, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat
memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan atau sudah
masuk dalam ruang penentuan proses (citizen power), begitupun
sebaliknya apabila semakin rendah skor maka masyarakat hanya sekedar
mengikuti kegiatan tanpa adanya tanggapan (komunikasi 1 arah) dan tidak
memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan (non
participation).
51
Adapun tahapan yang digunakan dalam analisis scoring ini adalah
sebagai berikut :
a. Menghitung total nilai seluruh responden terhadap beberapa indikator
pada setiap tahapan kegiatan dan kemudian di rata-rata. Nilai rata-rata
tersebut kemudian di jumlah.
b. Nilai akhir kemudian dibandingkan dengan tabel scoring delapan
tingkatan partisipasi yang telah disiapkan sebelumnya.
c. Menginterpretasikan secara deskriptif kualitatif nilai akhir tersebut.
Tabel scoring pembanding yang berdasarkan delapan tingkat
partisipasi menurut Arnstein, diperoleh dengan rumus :
I = J/K
Keterangan :
I : Interval kelasJ : Jarak sebaran (skor tertinggi – skor terendah)K : Banyak kelas
Sehingga diperoleh tabel scoring pembanding sebagai berikut:
Tabel 2
Nilai Scoring PembandingTingkatan Partisipasi Menurut 8 Tangga Arnstein
Nilai scoring Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein1,000 – 1,875 Manipulasi Non Participation1,876 – 2,751 Terapi Non Participation2,752 – 3,627 Pemberian informasi Tokenism3,628 – 4,503 Konsultasi Tokenism4,504 – 5,379 Penentraman Tokenism5,380 – 6,255 Kemitraan Citizen power6,256 – 7,131 Pendelegasian kekuasaan Citizen power
> 7,132 Pengawasan masyarakat Citizen power
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Wilayah
1. Letak Geografis Desa
Desa Sidamangura merupakan salah satu wilayah administratif
Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan luas wilayah
mencapai 16,07 km2. Jarak Desa Sidamangura ke Ibu Kota Kecamatan
adalah 3 km. Desa Sidamangura terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun
Pambabu dan Lalege pada dusun satu, Dusun Kabelacu pada dusun dua,
Dusun Rogo atau biasa di kenal dengan Sidamangura Barat sebagai dusun
Tiga dan Dusu Lohodu sebagai dusun empat. Adapun batasan wilayah
Desa Sidamangura adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Guali
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Masara
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pinang
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Konawe
Kondisi topografi Desa Sidamangura yaitu dataran dengan luas
kemiringan lahan yaitu 45,75 Ha, serta dengan ketinggian 84,6 m dari atas
permukaan air laut.
2. Keadaan Penduduk
Data sensus penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa
Sidamangura Tahun 2016 adalah 2.308 jiwa. Sedangkan jumlah rumah
53
tangga yang ada di Desa Sidamangura adalah sebanyak 2.512 rumah
tangga, atau dengan kata lain rata-rata penduduk per rumah tangga adalah
4 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 1.134 jiwa penduduk berjenis
kelamin laki-laki, dan 1.174 jiwa penduduk perempuan.
3. Sarana dan Prasarana Desa
Sarana dan Prasarana Desa sangat dibutuhkan dalam menunjang
keberlangsungan hidup sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat Desa
Sidamangura. Desa Sidamangura memiliki sarana pendidikan berupa
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Sarana kesehatan meliputi Puskesmas, sarana agama
meliputi Masjid, serta sarana ekonomi berupa pasar desa.
Selain sarana dan prasarana yang telah disebutkan sebelumnya,
pada umumnya sarana infrastruktur pedesaan khususnya jalan yang
menghubungkan masyarakat dengan sekolah, kantor dan prasarana lainnya
telah berada pada kategori baik dengan kondisi kurang lebih 90% jalan
desa telah ter-aspal. Kondisi ini tentunya membuat keberlangsungan
kehidupan sosial, ekonomi dapat berjalan dengan baik terutama sebagai
sebuah Kabupaten yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2015 yaitu
Kabupaten Muna Barat (MUBAR). Tidak hanya Jalan Desa, jalan yang
menghubungkan masyarakat desa yang matapencaharian utamanya adalah
bertani dengan lokasi pertanian/perkebunan (Jalan Tani) di Desa
Sidamangura telah dibentuk dengan baik dan nyaman untuk dilalui oleh
masyarakat.
54
4. Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya)
Potensi di sektor ekonomi Desa Sidamagura adalah dari segi
pertanian, dimana hasil-hasil pertanian yang sering dijumpai adalah
jagung, kacang tanah dan umbi-umbian. Selain dari hasil-hasil pertanian
tanaman pangan, masyarakat juga memiliki hasil-hasil pertanian subsektor
perkebunan seperti jambu mete dan jati serta hasil subsektor peternakan
seperti sapi, kambing dan unggas (ayam dan bebek). Dari segi sosial
budaya, salah satu ciri khas yang dapat dijumpai di Desa Sidamangura
adalah kentalnya budaya gotong royong. Kegotong royongan dan adat
istiadat masyarakat dalam bingkai musyawarah dan kekeluargaan
merupakan modal dasar pembangunan di Desa Sidamangura Kecamatan
Kusambi.
B. Tinjauan Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
39/PRT/M Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya. Bantuan stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa
sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan
pembangunan perumahan swadaya. Sedangkan perumahan swadaya adalah
rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat,
55
baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran
atau perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
Bantuan stimulan tersebut diberikan kepada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga
Keuangan Non Bank (LKM/ LKNB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta di
dalamnya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Untuk itu
dibutuhkan pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan dengan baik dan benar.
7. Maksud dan Tujuan Kegiatan Program BSPS
Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk
meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam
pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan
utilitas.
Tujuan Kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni
oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan
perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.
8. Prinsip dan Pendekatan Penyelenggaraan Program BSPS
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) adalah sebagai berikut :
56
a. Dapat diterima (acceptable), pemilihan kegiatan dilakukan
berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh
masyarakat secara luas (acceptable). Prinsip ini berlaku dari sejak
pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur,penentuan spesifikasi
teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan,
termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan
pemeliharaannya.
b. Transparansi (transparent), penyelenggaraan kegiatan dilakukan
bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur
masyarakat (transparent). Transparansi antara lain dilakukan melalui
penyebaran informasi terkait program secaraakurat dan mudah diakses
oleh masyarakat.
c. Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat
harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dalam hal
ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
d. Berkelanjutan (sustainable), penyelenggaraan kegiatan dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan
(sustainable) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengelolaan Rumah terbangun secara mandiri oleh
masyarakat.
Adapun pendekatan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) adalah sebagai berikut :
57
a. Pemberdayaan masyarakat, artinya seluruh proses pelaksanaan
kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat.
b. Keberpihakan kepada orang miskin, artinya orientasi kegiatan baik
dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak
langsung bagi penduduk miskin.
c. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat
bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan dan
keberlanjutan Rumah terbangun.
d. Partisipatif, artinya masyarakat, khususnya kelompok miskin, kaum
perempuan serta kelompok minoritas, diberikan kesempatan untuk
terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta
memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari.
e. Keswadayaan, artinya kemandirian masyarakat menjadi faktor utama
dalam keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan BSPS.
f. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan
diupayakan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah
daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam
penanganan permasalahan kemiskinan.
g. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan
mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan dalam
setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.
58
9. Ruang Lingkup Kegiatan BSPS
Ruang lingkup kegiatan BSPS meliputi Pembangunan Baru,
Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum,
dengan uraian sebagai berikut :
a. Pembangunan Baru (PB), meliputi:
1) Pembangunan Baru (PB) pengganti Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) dengan tingkat kerusakan total.
2) Pembangunan Rumah Baru (PB) di atas kavling tanah matang.
b. Peningkatan Kualitas (PK), meliputi :
1) PK Ringan dari RLTH dengan tingkat kerusakan ringan atau tidak
terpenuhi kesehatan bangunan.
2) PK Sedang dari RLTH dengan tingkat kerusakan sedang; dan
3) PK Berat dari RTLH dengan tingkat kerusakan berat.
c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU),
Pembangunan PSU dilaksanakan secara swadaya oleh penerima
BSPS dalam bentuk bahan bangunan dengan dukungan pemerintah
kabupaten/ kota yang dapat berupa tenaga pendamping, upah, dan
peralatan kerja yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan
Belanja Daerah (APBD).
10. Penerima BSPS
Penerima BSPS meliputi Perseorangan dan Kelompok Penerima
BSPS, dengan uraian sebagai berikut :
59
a. Perseorangan
Perseorangan dapat menerima bantuan berupa uang, bahan
bangunan, atau rumah. Perseorangan yang dapat menerima bantuan
adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan persyaratan
sebagai berikut :
1) Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2) Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan
memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata
ruang.
3) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-
satunya dengan kondisi yang tidak layak huni.
4) Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah.
5) Berpenghasilan senilai upah minimum provinsi setempat.
6) Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana
membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7) Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh)
orang.
8) Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi
kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
kesediaan mengikuti ketentuan BSPS.
b. Kelompok
Kelompok penerima BSPS merupakan kumpulan dari
perseorangan penerima BSPS dalam bentuk barang berupa bahan
60
bangunan untuk membangun Prasarana dan Sarana Umum (PSU).
Kelompok penerima BSPS yang mengajukan pembangunan PSU harus
memenuhi persyaratan :
1) Menyelesaikan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas
(PK) tepat waktu dengan kualitas baik.
2) Beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BSPS.
3) Bersedia menyelesaikan pembangunan Prasarana dan Sarana Umum
(PSU) sesuai kesepakatan.
4) Bersedia memelihara Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang telah
dibangun.
5) Bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
6) Memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.
C. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dilakukan dalam
bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan guna memperoleh bahan
bangunan dan tenaga kerja sebagai upaya Peningkatan Kualitas Rumah agar
tercapai Rumah Layak Huni (RLH).
61
Gambar 3.
Mekanisme Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Sumber : Laporan Akhir Program BSPS Desa Sidamangura Tahun 2016)
Berdasarkan Panduan Teknis Pembangunan Rumah Swadaya melalui
BSPS Tahun 2016, Rumah Layak Huni didefenisikan sebagai rumah yang
memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatan penghuni. Adapun mekanisme penyaluran kegiatan
BSPS di Desa Sidamangura dalam bentuk uang guna peningkatan kualitas
rumah menjadi rumah layak huni dijelaskan dalam Gambar 3 berikut.
BSPS
61
Gambar 3.
Mekanisme Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Sumber : Laporan Akhir Program BSPS Desa Sidamangura Tahun 2016)
Berdasarkan Panduan Teknis Pembangunan Rumah Swadaya melalui
BSPS Tahun 2016, Rumah Layak Huni didefenisikan sebagai rumah yang
memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatan penghuni. Adapun mekanisme penyaluran kegiatan
BSPS di Desa Sidamangura dalam bentuk uang guna peningkatan kualitas
rumah menjadi rumah layak huni dijelaskan dalam Gambar 3 berikut.
BSPS
61
Gambar 3.
Mekanisme Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Sumber : Laporan Akhir Program BSPS Desa Sidamangura Tahun 2016)
Berdasarkan Panduan Teknis Pembangunan Rumah Swadaya melalui
BSPS Tahun 2016, Rumah Layak Huni didefenisikan sebagai rumah yang
memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatan penghuni. Adapun mekanisme penyaluran kegiatan
BSPS di Desa Sidamangura dalam bentuk uang guna peningkatan kualitas
rumah menjadi rumah layak huni dijelaskan dalam Gambar 3 berikut.
BSPS
62
Gambar 4
Bagan Alir Kegiatan BSPS
(Sumber : Panduan Teknis Program BSPS Tahun 2016)
Berdasarkan gambar 3, maka langkah-langkah dalam kegiatan BSPS di
Desa Sidamangura adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Setelah Koordintaor Fasilitator dan Fasilitator mendapat pelatihan
kegiatan BSPS dan menerima kopi SK Menteri PUPR tentang Lokasi,
maka Koordintaor Fasilitator mobilisasi ke Kabupaten/Kota/Wilayah
lokasi tugasnya berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang
terdiri atas tim teknis kabupaten kota, bank/pos penyalur, PPK dan lain-
lain untuk membahas anta lain tingkat kesulitan penyaluran bahan
bangunan.
62
Gambar 4
Bagan Alir Kegiatan BSPS
(Sumber : Panduan Teknis Program BSPS Tahun 2016)
Berdasarkan gambar 3, maka langkah-langkah dalam kegiatan BSPS di
Desa Sidamangura adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Setelah Koordintaor Fasilitator dan Fasilitator mendapat pelatihan
kegiatan BSPS dan menerima kopi SK Menteri PUPR tentang Lokasi,
maka Koordintaor Fasilitator mobilisasi ke Kabupaten/Kota/Wilayah
lokasi tugasnya berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang
terdiri atas tim teknis kabupaten kota, bank/pos penyalur, PPK dan lain-
lain untuk membahas anta lain tingkat kesulitan penyaluran bahan
bangunan.
62
Gambar 4
Bagan Alir Kegiatan BSPS
(Sumber : Panduan Teknis Program BSPS Tahun 2016)
Berdasarkan gambar 3, maka langkah-langkah dalam kegiatan BSPS di
Desa Sidamangura adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Setelah Koordintaor Fasilitator dan Fasilitator mendapat pelatihan
kegiatan BSPS dan menerima kopi SK Menteri PUPR tentang Lokasi,
maka Koordintaor Fasilitator mobilisasi ke Kabupaten/Kota/Wilayah
lokasi tugasnya berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang
terdiri atas tim teknis kabupaten kota, bank/pos penyalur, PPK dan lain-
lain untuk membahas anta lain tingkat kesulitan penyaluran bahan
bangunan.
63
Fasilitator mobilisasi Desa/ Kelurahan yang menjadi tugasnya untuk
melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah selaku Pemangku
Kepentingan antara lain menyiapkan kegaiatan untuk menyiapkan
kegiatan sosialisasi kepada Calon Penerima Bantuan (CPB).
b. Sosialisasi CPB hasil identifikasi
Sosialisasi dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan didampingi
oleh Kepala Desa/Lurah selaku anggota Tim Teknis Kabupaten/Kota yang
dihadiri oleh Calon Penerima Bantuan dengan materi Sosialisasi
mengenai:
1) Kebijakan kegiatan BSPS yang diberikan oleh pemerintah kepada
MBR yang memenuhi kriteria penerima BSPS dan kriteria RTLH.
Agar permohonan BSPS dari CPB dapat diterima maka CPB harus
mengajukan proposal yang disusun bersama-sama Kelompok
Penerima Bantuan (KPB).
2) Model pelaksanaan kegiatan BSPS yang terdiri dari 4 model yaitu;
BSPS dapat berupa Uang; BSPS berupa bahan bangunan; BSPS
berupa Rumah dan BSPS berupa Prasarana dan Sarana Umum (PSU)
dengan kriteria yang ditetapkannya.
3) Persyaratan dan kriteria penerima BSPS dan Rumah Tidak Layak Huni
(RLTH).
Pertemuan Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara
Sosialisasi yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Dokumentasi/ foto
pertemuan.
64
c. Verifikasi dan Identifikasi Rencana Penanganan RTLH/Kekurangan
Rumah
Identifikasi dan Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh
Kepala Desa/ Lurah atau yang mewakili terhadap Masyarakat
Berpenghasilan Rendah calon pemerima bantuan yang ada dalam data
identifikasi dan kelengkapan By Name By Address (BNBA).
d. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan (CPB)
Kegiatan TFL dalam Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan
antara lain adalah:
1) Menyampaikan Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan ditetapkan
dalam forum Rembug yang dihadiri oleh Calon Penerima Bantuan
yang sudah memiliki Nomor BNBA. Hasil Rembug dimuat dalam
Acara Rembug Penetapan Calon Penerima BSPS yang dilengkapi
dengan daftar hadir dan dokumentasi/ foto forum rembug.
2) Mendampingi Peserta Forum Rembug membentuk Kelompok
Penerima Bantuan (KPB), memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara
KPB, menandatangani kesepakatan sosial, sesuai dengan Berita Acara
Pembentukan Kelompok dan Kesepakatan Sosial.
e. Penyusunan Proposal BSPS bentuk Uang
Sesudah mendapat penjelasan dari TFL mengenai Penyusunan
Proposal, maka TFL mendampingi penerima bantuan bersama dengan
Kelompok Penerima Bantuan (KPB) melakukan penyusunan proposal.
65
f. Pengesahan Proposal oleh Tim Teknis
Setelah diverifikasi oleh Fasiliatator dan Koordinator Fasilitator
Kabupaten/ Kota/ Wilayah, maka Tim Teknis Kabupaten/ Kota melakukan
verifikasi dan mengesahkan proposal.
g. Pengusulan Proposal ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dokumen Proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis,
kemudian diusulkan oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/ Kota kepada PPK
untuk ditetapkan sebagai penerima BSPS.
h. Penetapan Penerima BSPS
Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK
penetapan penerima BSPS.
i. Penyaluran BSPS
Setelah mengeluarkan SK Penetapan Penerima Bantuan, maka PPK
mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM). PP-SPM kemudian
mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyiapkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dikirim ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah SP2D ditandatangani, maka dana
BSPS dicairkan ke rekening Satker di Bank/ Pos Penyalur.
j. Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dan Penyusunan Daftar
Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
Dalam rangka menyiapkan pembelian bahan bangunan dilakukan
kegiatan pemilihan toko bahan bangunan dengan kegiatan meliputi survei
66
legalitas, survei harga bahan-bahan bangunan, menyepakati pemilihan
Toko/ Penyedia bahan bangunan, kontrak pembelian bahan bangunan, dan
penerima bantuan bersama kelompok penerima bantuan menyusun Daftar
Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
k. Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I
Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan
bangunan Tahap I berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
(DRPB2).
l. Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan bangunan Tahap I
Penerima BSPS memeriksa jenis, volume dan mutu bahan bangunan
yang dikirim serta menerima bahan bangunan yang dikirim Toko/ Penyedia
bahan bangunan apabila sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan
Bangunan (DRPB2) Tahap 1.
m. Pembangunan Tahap I
Setelah menerima bahan bangunan, maka penerima bantuan
melakukan pembangunan tahap I sampai dengan progress fisik minimal 30
%, bila pembangunan pada tahap I tidak mencapai progress 30% atau tidak
cukup waktu, maka penerima BSPS diminta untuk pengembalian BSPS
dalam bentuk uang yang telah di salurkan pada Tahap I.
n. Pelaporan Fisik 30 %.
Sebagai bukti bahwa dana BSPS sudah digunakan untuk membeli
bahan bangunan dan progress fisik sudah mencapai 30%, maka
disampaikan laporan penggunaan dana.
67
o. Evaluasi dan Pemesanan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
(DRPB2) Tahap II
Setelah Pembanguan Tahap I sudah mencapai progres fisik minimal
30%, dan penerima bantuan bersama KPB mengajukan Daftar Rencana
Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap II dan dilakukan
evaluasi/pemeriksaaan oleh TFL dan Tim Teknis untuk mendapat
persetujuan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap
II.
p. Pemesanan Bahan Tahap II
Toko/ Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan
bangunan tahap II.
q. Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
Penerima BSPS memeriksa jenis, volume dan mutu bahan bangunan
yang dikirim serta menerima bahan bangunan yang dikirim Toko/ Penyedia
bahan bangunan apabila sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan
Bangunan (DRPB2) tahap II.
r. Pembangunan Tahap II
Setelah menerima bahan bangunan, maka penerima bantuan
melakukan pembangunan tahap II sampai dengan progress fisik 100 %,
bila pembangunan pada tahap II tidak mencapai progress 100% atau tidak
cukup waktu, maka Penerima BSPS diminta untuk pengembalian BSPS
dalam bentuk Uang yang telah di salurkan pada Tahap II.
68
s. Pelaporan Fisik 100 %
Sebagai bukti bahwa dana BSPS sudah digunakan untuk membeli
bahan bangunan dan progress fisik sudah mencapai 100%, maka
disampaikan Laporan Penggunaan Dana Tahap II. Laporan Penggunaan
Dana Tahap II diverifikasi oleh Fasilitator, dan Koordinator Fasilitator
Kabupaten/ Kota/ Wilayah.
D. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
39/PRT/M Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya. Berdasarkan peraturan ini, Program BSPS merupakan
sebuah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya
sendiri adalah perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat
baik secara sendiri atau berkelompok. Tujuan dari program ini adalah
memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hunian
menjadi layak dalam artian aman, nyaman dan sehat. Hal tersebut sesuai
dengan penuturan Bapak La Bolo, SP., selaku Kepala Bidang Perumahan
Kabupaten Muna Barat:
69
“Jadi begini, BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya itumerupakan salah satu program yang berasal dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (dulunya Kemenpera), yang memberikansejumlah dana stimulan kepada masyarakat yang masuk dalam kategorimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namanya stimulan berarti, ya…,sifatnya hanya sebagai peransang, agar masyarakat itu mau untukmemperbaiki kualitas hidup mereka melalui kegiatan pembuatan rumah yanglayak. Jenis pembangunannya itu ada Pembuatan Baru, dan ada jugaPeningkatan Kualitas atau untuk renovasi rumah seperti itu. Terus bentukbantuannya itu ada dua, dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentukbahan bangunan.” (Hasil Wawancara, 6 Februari 2017)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak La Halido selaku Kepala
Desa Sidamangura bahwa:
“Bantuan BSPS ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintahkepada masyarakat desa berupa uang untuk merenovasi rumah-rumahmasyarakat. Jumlah dananya sendiri cukup besar, kalau tidak salah itu 15juta-an per KK, dan yang saya ketahui dananya itu tidak diterima secaralangsung, tetapi secara bertahap.” (Hasil Wawancara, 23 Januari 2017)
Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat Desa
Sidamangura dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya, maka
analisis dibagi ke dalam empat dimensi, yaitu tahapan partisipasi, bentuk
partisipasi, tingkatan partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat.
1. Tahapan Partisipasi Masyarakat
Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal yang perlu
diadakan sebagai salah satu upaya agar masyarakat dapat memperbaiki
kualitas hidupnya. Untuk menunjang keberhasilan program yaitu
tercapainya hunian yang layak, maka melalui konsep pendekatan program
yang diantaranya adalah pemberdayaan dan swadaya, diharapkan
masyarakat mampu menggali segala potensi yang dimiliki, serta secara
70
swadaya dengan dana stimulan yang diberikan, diharapkan pula
masyarakat secara bersama-sama berperan serta dan aktif dalam tiap
proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil.
a. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dari program yang
digalakkan. Tahapan perencanaan yang dimaksud di sini adalah
tahapan ketika program telah mencapai tingkat masyarakat atau desa.
Hal ini ditujukan agar pembahasan lebih fokus kepada partisipasi
masyarakat yang menjadi sasaran program. Dalam mekanisme
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang
dilakukan di Desa Sidamangura, maka tahapan perencanaan dibentuk
dalam beberapa kegiatan, antara lain:
1. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini tim
Teknis Kabupaten, serta Kepala Desa/Lurah bersama dengan
bank/pos penyalur dana bantuan untuk membahas dan menyiapkan
kegiatan sosialisasi program kepada Calon Penerima Bantuan
(CPB).
2. Sosialisai program BSPS kepada Calon Penerima Bantuan (CPB),
proses verifikasi dan identifikasi mengenai Rencana Penanganan
Rumah Tidak Layak Huni,
3. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan (CPB),
4. Penyusunan proposal dalam bentuk uang,
71
5. Pengesahan proposal oleh Tim Teknis,
6. Pengusulan Proposal ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
7. Penetapan penerima BSPS,
8. Penyaluran BSPS kepada rekening Satker di Bank/ Pos Penyalur,
9. Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dan Penyusunan
Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2),
10. Pembahasan teknis pemesanan dan penerimaan bahan bangunan.
Berdasarkan uraian kegiatan di atas, maka kegiatan awal yang
dilakukan dalam tahapan perencanaan adalah koordinasi yang
dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (Pendamping Desa)
kepada Tim Teknis dan pemangku kepentingan lainnya termasuk
kepada Kepala Desa beserta perangkatnya mengenai rencana
pelaksanaan sosialisasi program BSPS kepada Calon Penerima
Bantuan (CPB). Pada tahapan ini pula dilakukan penjelasan mengenai
mekanisme pelaksanaan program BSPS di Desa, serta pembinaan
kepala Desa sebagai anggota tim pelaksana lapangan. Hal ini sesuai
yang diutarakan oleh Bapak Rasnan, A.Md,,Ars, selaku Tenaga
Fasilitator Lapangan sebagai berikut:
“Sebagai pendamping desa atau Tenaga Fasilitator Lapangan,kami (seluruh tenaga fasilitor) berkoordinasi terlebih dahulu kepadakoordinator tenaga fasilitator kabupaten dan tim teknis kabupatenuntuk membahas hal-hal teknis seputar keberlangsungan kegiatan dilapangan, yang kemudian kami mobilisasi ke lokasi masing-masingditugaskan untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa Setempat. Di sinikami jelaskan terlebih dahulu tentang program BSPS termasuk syaratdan kriteria penerimanya. Selanjutnya kami meminta Kepala Desauntuk mengajukan data calon penerima bantuan yang selanjutnyaakan diseleksi pada waktunya.” (Hasil Wawancara, 21 Januari 2017)
72
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
koordinasi antara pemerintah melalui tenaga fasilitator lapangan untuk
program BSPS dengan pihak berkepentingan dalam hal ini perangkat
desa telah berjalan sesuai dengan prosedur. Pada tahapan ini juga,
Kepala Desa dan Tim Teknis Kabupaten serta Tenaga Fasilitator
Lapangan menentukan waktu sosialisasi. Selain itu Kepala Desa juga
membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon
penerima bantuan.
Setelah koordinasi seperti yang dijelaskan di atas, maka
kegiatan yang masuk dalam tahapan perencanaan selanjutnya adalah
sosialisasi program BSPS kepada Calon Penerima Bantuan (CPB).
Pada tahapan ini, kepala desa, tim teknis kabupaten bersama tenaga
fasilitator lapangan mengadakan sosialisasi langsung ke rumah warga-
warga. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak La Halido,
selaku Kepala Desa Sidamangura, sebagai berikut:
“Waktu itu setelah ada yang datang ke saya menjelaskantentang adanya bantuan, maka kita tentukan waktu yang tepat untuksosialisasi. Jadi hari selanjutnya saya bersama-sama dengan PakRasnan (TFL) dan tim dari kabupaten untuk sosialisasi ke rumahwarga yang kami anggap tergolong Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR). Pada saat itu juga dijelaskan kepada warga bahwa iniada bantuan dari pemerintah, jadi kami akan data semua sesuaidengan syarat dan kriteria penerima, namun tidak semua pasti akanterima bantuan ini, karena dari sekian banyak yang akan didata,hanya warga yang paling memenuhi syarat dan kriteria yang akanditetapkan sebagai penerima bantuan”(Hasil Wawancara, 23 Januari2017).
Pada saat yang bersamaan ketika melakukan sosialisasi, Tim
Teknis Kabupaten bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan
73
mengadakan survey atau melihat secara langsung keadaan rumah calon
penerima bantuan yang kemudian akan dilakukan verifikasi lanjutan.
Maksud dari verifikasi lanjutan ini adalah menyeleksi data dari
pengajuan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh desa
Sidamangura (kurang lebih 200 KK) dengan kriteria penerima bantuan
berdasarkan Peraturan Menteri PUPR yang disematkan dalam
pedoman pelaksanaan program BSPS 2016. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan yang disampaikan oleh Tenaga Fasilitator Desa (TFL) Desa
Sidamangura yaitu Bapak Rasnan, A.Md.,Ars., sebagai berikut:
“Kami mensurvey rumah-rumah calon warga penerimabantuan. Rumah-rumah ini telah di data oleh tim dari desa sesuaidengan syarat dan kriteria penerima bantuan. Kami lihat langsungkeadaan mereka termasuk kondisi rumah mereka. Calon-calonpenerima bantuan ini kemudian diinput dalam proposal pengajuandan diajukan kepada Tim Teknis Kabupaten Muna Barat. Selanjutnyadari sana diseleksi lagi di Tingkat Provinsi. Hasil dari seleksiditingkat Propinsi ini ditetapkanlah sebagai penerima bantuan dandisampaikan ke Tingkat Kabupaten dalam bentuk SK penerimabantuan. (Hasil Wawancara, 21 Januari 2017)
Hal tersebut dibenarkan pula oleh Bapak La Halido selaku
Kepala Desa Sidamangura sebagai berikut :
“Iya, kami kunjungi rumah-rumah warga hampir 200 rumah,sesuai dengan yang kami data sebelumnya, kami foto(dokumentasikan) rumah-rumah mereka dan meminta warga untukmenyiapkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan seperti foto kopiKTP, KK (Kartu Keluarga) dan masih ada lagi yang lainnya.” (HasilWawancara, 23 Januari 2017).
Informasi di atas menggambarkan bahwa penentuan calon
penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri yang disematkan dalam panduan pelaksanaan
74
program BSPS, dalam hal ini kriteria tersebut selain objek (keadaan
rumah calon penerima) juga berdasarkan keadaan calon penerima.
Hasil observasi menunjukkan bahwa keadaan penerima BSPS di Desa
Sidamangura adalah memenuhi syarat berupa a) Status Warga Negara
Indonesia yang sudah berkeluarga, b) memiliki atau menguasai tanah
yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam status
sengketa, dan sesuai tata ruang, c) belum memiliki rumah, atau
memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang
tidak layak huni, d) Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah,
e) berpenghasilan senilai upah minimum provinsi setempat, f)
diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana
membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, g) bersedia
membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang, serta h)
bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi kesediaan
bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan; dan kesediaan
mengikuti ketentuan BSPS.
Tahapan perencanaan selanjutnya adalah pengorganisasian
Calon Penerima Bantuan (CPB), pengajuan proposal dalam bentuk
uang, pengesahan proposal oleh Tim Teknis, dan Pengusulan Proposal
ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada tahapan ini, kepala desa
menunjuk salah satu warga sebagai sebagai ketua kelompok.
Penunjukkan ketua kelompok ini ditujukan untuk memudahkan
penerima bantuan dalam memperoleh informasi sehubungan dengan
75
proses penerimaan bantuan hingga pelaksanaan pembangunan,
termasuk dalam evaluasi berjalannya program. Selain itu ketua
kelompok dibutuhkan dalam pengajuan propsal bantuan dalam bentuk
uang, dimana ketua kelompok adalah seseorang yang mampu atau
mengetahui tentang pembuatan proposal atau minimal dapat
mengorganisir penerima bantuan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang
disampaikan oleh Bapak Arwen selaku Ketua Kelompok Penerima
Bantuan, sebagai berikut:
“Saya langsung ditunjuk sebagai ketua kelompok, ya… sayaagak kaget sih. Tapi setelah dijelaskan keadaanya saya coba mengertiaja, katanya dibutuhkan yang bisa membuat proposal, bisa pakaikomputer dan lain-lain lah…., ya sudah, demi kebaikan kita bersamasaya setuju dengan pengajuan tersebut. Lagian dibilangnya ini namaketua kelompok dibutuhkan untuk pengajuan proposal bantuan, danuntuk pembuatan proposalnya sendiri nanti dibantu sama KepalaDesa dan Pendamping Desa.”(Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Selanjutnya, dibuatlah proposal bantuan dalam bentuk uang
disahkan Tim Teknis Kabupaten dan diajukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen. Proses pembuatan proposal didampingi oleh Kepala Desa
Sidamangura dan Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Sidamangura. Hal
ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak La Halido selaku Kepala
Desa Sidamangura, sebagai berikut:
“Saya bantu pak Arwen untuk buat proposal bantuan.Proposalnya sendiri bersamaan dengan kelengkapan berkas yangdikumpulkan pada saat sosialisasi. Sedangkan yang belum sempatterkumpul, pak Arwen langsung ke rumah warga tersebut untukmengmbil kelengkapan berkasnya. Selama pembuatan proposal, adapak Rasnan yang mendampingi kami, membantu memeriksa proposalyang kami buat dan menyarankan hal-hal yang belum lengkap. Setelahproposalnya jadi, kami segera tandatangani, selanjutnya kami mintatanda tangan Pak Rasnan sebagai pendamping desa. Kemudian
76
besoknya porposal kami ajukan ke Kabupaten untuk disahkan olehTim Kabupaten dan dikirim ke provinsi untuk diseleksi.” (Hasilwawancara, 23 Januari 2017)
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Rasnan, A.Md,Ars.,
selaku Tenag Fasilitator Desa sebagai berikut:
“Banyak keluhan yang sempat saya dengar pada waktupembuatan proposal saat itu. Ada masyarakat yang belum temukandimana KTP-nya dismpan, belum temukan dimana kartu keluargadisimpang. Ini belum ditemukan atau tidak ada ya,,,, kendala lainnyakatanya sulitnya menemui calon penerima, ada yang rumahnya jauhdari jalan, ada yang pemilik rumahnya sedang di kebun. Saya pikir iniproposal tidak akan selesai pada waktunya, tapi alhamdulillahakhirnya selesai juga.” (Hasil wawancara, 21 Januari 2017)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selama pembuatan
proposal Kepala Desa dan Tenaga Fasilitator terus mendampingi demi
kelancaran dan terlaksananya program bantuan di Desa Sidamangura.
Selain itu dapat diketahui pula bahwa masyarakat penerima bantuan
selain Ketua Kelompok Penerima Bantua tidak terlibat langsung dalam
kegiatan ini. Calon penerima bantuan hanya ikut terlibat ketika proses
melengkapi berkas pengajuan proposal.
Tahapan selanjutnya adalah penetapan penerima bantuan.
Calon Penerima Bantuan yang diusulkan oleh Desa, tidak dapat
ditetapkan seluruhnya sebagai penerima bantuan. Penetapan penerima
bantuan telah melewati proses seleksi ketat dan dilakukan se-objektif
mungkin, dimana seleksi dilakukan dengan melihat kriteria dan
kelengkapan berkas administratif yang diajukan. Hal ini sesuai dengan
yang diutarakan oleh Bapak La Bolo, SP., selaku Kepala Bidang
Perumahan Kabupaten Muna Barat sebagai berikut:
77
“Calon penerima bantuan yang diajukan oleh masing-masingdesa tidak menutup kemungkinan tidak akan diterima seluruhnyasebagai penerima bantuan. Terdapat syarat dan kriteria yang harusdipenuhi oleh masyarakat calon penerima bantuan. Berkas-berkasyang dikirim tentunya telah melewati tahapan seleksi, rumah-rumahmereka (calon penerima bantuan) disurvey. Selain survey yangdilakukan dari Tim Kabupaten Muna Barat sini, ada juga survey dariprovinsi yang dinamakan survey sampel. Tinjauan sampel iniditujukan untuk mengecek kebenaran secara langsung, apakah merealayak atau tidak sebagai penerima bantuan. Untuk Kabupaten MunaBarat sendiri, ada 330 unit rumah yang terima bantuan”. (Hasilwawancara, 6 Februari 2017)
Hal senada diutarakan oleh Bapak La Halido, selaku Kepala
Desa Sidamangura sebagai berikut:
“Di proposal kami ajukan hampir 200 calon penerima. Hampir2 rim kertas yang kami gunakan untuk mem-print dokumen proposal.Walah, hasilnya hanya 30 unit rumah yang tembus. Kecewa sihsebenarnya, tapi mau diapa, yang diatas udah menentukan jumlahnyasegitu, ya segitulah yang harus kita terima” (Hasil wawancara, 23Januari 2017)
Uraian di atas menunjukkan proses seleksi dilakukan dengan
objektif, dimana selain mensurvey kondisi objek (rumah) warga,
seleksi juga dilakukan dengan kelengkapan berkas dan kondisi calon
penerima bantuan. Selanjutnuya calon penerima bantuan yang telah
lolos seleksi, ditetapkan dalam SK penetapan penerima bantuan. Hasil
observasi menunjukkan jumlah masyarakat penerima bantuan di Desa
Sidamangura adalah 30 orang. Adapun cara atau proses dan waktu
pengumuan di Desa, sepenuhnya diberikan kepada aparat Desa. Hal ini
sesuai yang diutarakan Bapak La Halido selaku Kepala Desa
Sidamangura sebagai berikut:
“Setelah SK penetapan penerima BSPS kami terima, kamiarahkan seluruh penerima bantuan yang terdapat dalam daftar untuk
78
datang rapat di Balai Desa. Kami surati mereka (penerima bantuanyang lolos), kalau tidak ada di rumah, kami hubungi mereka melaluitelpon. Tidak hanya warga yang kami undang, ada jgua Tim dariKabupaten, Pendamping Desa, Pak Camat serta tokoh-tokohmasyarakat.” (Hasil wawancara, 23 Januari 2017)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Alimran, SE., selaku
Camat Kusambi, sebagai berikut:
“Tentunya, menjadi sebuah kesyukuran bagi masyarakatKecamatan Kusambi, khususnya Desa Sidamangura yang memperolehbantuan dari pemerintah ini. Antusias masyarakat Desa Sidamangurapada saat sosialisasi menunjukkan bahwa program-program sepertiini sangat didambakan oleh masyarakat. Program hunian layak(BSPS) ini dapat mengangkat kualitas hidup mereka dan memotivasimereka untuk hidup sehat, aman dan nyaman. Sleanjutnya, harapankami adalah program seperti ini dapat dirasakan juga masyarakatdesa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kusambi” (HasilWawancara, 4 Februari 2017).
Keterangan-keterangan di atas, selain menunjukkan tentang
situasi pelaksanaan pengumuman peneriman bantuan, juga
menunjukkan antusiasme warga penerima bantuan untuk mengikuti
rapat guna mendengarkan dan mengetahui lebih mendalam tentang
pelaksanaan program bantuan ini.
Antusiasme masyarakat tidak hanya ditunjukkan pada saat rapat
pengumuman penerima bantuan, akan tetapi juga ditunjukkan pada
saat rapat selanjutnya, mengenai pembahasan penyaluran dana BSPS,
Pemilihan toko/ penyedia bahan bangunan serta penyusunan Daftar
Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2). Hal ini sesuai yang
diutarakan oleh Bapak Rasnan, A.Md.,Ars. sebagai berikut:
“Waktu itu kami rapat untuk membahas hal-hal teknis seputarkeberlangsungan program. Rapatnya di balai desa, semua wargadatang pada waktunya. Sebelum saya tiba di lokasi pertemuan mereka
79
semua (penerima bantuan) sudah berkumpul. Rapatnya lama hampirsetenga hari. Di rapat ini kami adakan diskusi seputar penentuan tokobangunan yang akan dijadikan penyalur kebutuhan bahan. Awalnyamasyarakat terkejut, bahwa yang dikiranya bantuan berupa uang,ternyata adalah dalam bentuk bahan bangunan. Tapi setelahdijelaskan mereka-pun mengerti. Diskusipun kami lanjutkan tentangtahapan penyaluran dana dalam bentuk bahan yang melalui dua tahapdan dibuktikan dengan pembuatan laporan. Lagi-lagi mereka agakterkejut dengan bagaimana cara membuat laporan, kami bilangnantilah kami bantu, yang jelas sekarang kita diskusikan mengenaibahan-bahan bangunan apa yang mereka butuhkan untuk membangunrumah mereka, biar kami list untuk dimasukan dalam DRPB2. Merekalagi-lagi bertanya apa itu DRPB2?, ya kami jelaskan kembali bahwaDRPB2 itu salah satu jenis laporan tentang bahan-bahan yang akandigunakan, yang lebih tepatnya itu adalah Daftar RencanaPenggunaan Bahan Bangunan. Banyak istilah-istilah yang merekakurang paham, tapi alhamdulillah mereka tidak hanya diam begitusaja. Bukan hanya itu, tidak hanya aktif bertanya seputar istilah-istilah dalam program dan hal-hal teknis lainnya, mereka pun ikutmenyarankan untuk menyiapkan bahan secara swadaya. Kata merekadananya ini kurang untuk tahap pertama, jadi mereka sepakat untukmenyediakan sendiri bahan berupa Kayu/ Balok ukuran 10x10.”(Hasil wawancara, 21 Januari 2017).
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Arwen selaku
Ketua Kelompok Penerima Bantuan, sebagai berikut:
“Iya, itu hari kami dipanggil rapat dua kali. Rapat pertamakita diberitahu tentang siapa saja yang menjadi penerima bantuan,rapat selanjutnya kita diskusi tentang jenis bantuan, kita disuruh untukpilih toko bangunan, kita diminta untuk menentukan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun bangunan. Sebenarnyajumlah uangnya sedikit karena dibagia dua tahap, ya kami sesuaikansaja. Habis itu, kita disuruh untuk membuat gambar kerja pembuatanrumah, dan kita dijelaskan tentang metode penyusunan daftar bahanyang dibutuhkan, yang pembuatan laporannya katanya (TFL) akandibantu.” (Hasil wawancara, 26 Januari 2017).
Pernyataan-pernyataan tersebut, setidaknya dapat menjelaskan
keterlibatan masyarakat pada tahapan perencanaan program BSPS.
Antusias warga penerima bantuan untuk ikut berpartisipasi akan timbul
apabila ada kemauan oleh adanya stimulan, dan apabila masyarakat
80
diberikan kesempatan. Selain itu dapat diketahui bahwa dalam tahapan
perencanaan ini, keterlibatan masyarakat khususnya penerima bantuan
dapat terlihat langsung melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan
oleh para pelaksana kegiatan BSPS baik di lapangan maupun di Balai
Desa Sidamangura. Masyarakat diberikan kebebasan untuk
merencanakan bentuk rumah, menentukan toko penyalur bahan
bangunan, dan menentukan sendiri rencana penggunaan bahan (baik
dengan menggunakanan dana bantuan dan atau keswadayaan
masyarakat). Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan ini,
sesuai dengan teori Slamet 1994 (dalam Wulandari, 2003:16), yaitu
pada tahapan perencanaan, masyarakat berpartisipasi dengan
memberikan usulan dan kritik pada saat rapat dilangsungkan.
b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Pada tahap
pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat di Desa Sidamangura dapat
diukur dari sejauhmana masyarakat secara nyata terlibat dalam
aktivitas-aktivitas pembangunan rumahnya. Adapun kegiatan-kegiatan
yang termasuk dalam tahapan pelaksanaan, berdasarkan mekanisme
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa
Sidamangura adalah sebagai berikut:
1. Pemesanan bahan bangunan tahap I
2. Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan tahap I
81
3. Pembangunan tahap I
4. Pemesanan bahan bangunan II
5. Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan tahap II
6. Pembangunan tahap II
Berdasarkan uraian kegiatan di atas, maka dapat diketahui
bahwa tahapan pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang
termasuk kedalam proses pembuatan, pemugaran atau renovasi hunian
masyarakat penerima bantuan. Partisipasi masyarakat dalam proses ini
bersifat swadaya dengan memaksimalkan budaya gotong royong
masyarakat.
Sifat dana bantuan yang berupa stimulan atau ransangan, maka
ke-swadayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
merupakan langkah yang tepat. Perlu diketahui pula bahwa proses
pencairan dana BSPS meliputi dua tahap, begitupun dengan proses
pembangunan juga dilakukan dalam dua tahap. Pembangunan tahap I
adalah pembangunan dengan progres 0% - 30%. Pembangunan tahap I
ini memiliki batas waktu pengerjaan paling lambat selama 45 hari
sejak hari dicairkannya dana bantuan Tahap I. Adapun Tahap 2, yaitu
pengerjaan pembangunan/ renovasi rumah dengan progres 30% -
100% memiliki batas waktu pengerjaan paling lambat 60 hari sejak
pencairan dana bantuan tahap II. Jadi total pelaksanaan pembangunan
dengan bantuan dana BSPS dilakukan selama 105 hari, dimana tiap
82
akhir tahap pembangunan diwujudkan dengan pengajuan laporan
progres pembangunan.
Tahap pelaksanaan pembangunan rumah penerima bantuan,
sebenarnya dilakukan secara bergantian dengan sistem gotong royong
oleh seluruh anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Namun
pembangunan dengan sisitem ini dinilai oleh masyarakat penerima
bantuan akan menggunakan waktu yang relatif lebih lama
dibandingkan pembangunan rumah yang dilakukan dengan sistem
swadaya secara mandiri. Artinya bahwa anggota masyarakat dapat
membangun sendiri rumahnya sesuai dengan rancangan pembangunan
yang mereka tentukan pada saat rapat, serta dengan menggunakan
kemampuan sendiri dan dapat pula dibantu atau digotong dengan
anggota masyarakat yang tidak masuk ke dalam kelompok penerima
bantuan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ny. Wa Samai
salah satu anggota kelompok penerima bantuan sebagai berikut:
“Insaidi talahano inia, dotudukasami taefokataahi lambu ainidapodulu-duluane be baihimani metarimano o bantuan, tamaka inkakalatehamani ini nopokodo-kodohohi,… ane tamekirie wakutu inkanaompona maka nasumelesaia. aaa… djadjihanomo iniatakaradjaemo tamoisa be dobantu kasami basitiehi naini, be posora-sorahamani naini.” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
“Kami ini sebenarnya diarahkan untuk renovasi rumah secaragotong royong dengan anggota penerima bantuan lainnya, tapi rumahini berjauhan dengan rumah lainnya, terus kalau kita mengingat waktuakan lama baru selesai. Jadi pembangunan ini rumah kita selesaikansendiri dengan dibantu keluarga/ kerabat serta tetangga-tetanggayang ada di sini”. (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
83
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak La Manisi selaku
salah satu anggota Kelompok Penerima Bantuan, sebagai berikut:
“Taerabu lambu aini pada inia, dofowagho pamarintah obantua. Tamaka karabuhano lambu aini dobantu kanau anahihiku,awahihiku be kaposora-sorahahi mani naini, mafaane pada inodiakamokulamo minamo amolihi aekaradja”. (Hasil wawancara, 26Januari 2017)
“Kami dirikan rumah ini, menggunakan bantuan yang beri olehpemerintah. Tapi pelaksanaan pembangunannya dibantu dengananak-anak saya, cucu-cucu saya dan tetangga-tetangga yang ada disekitar sini. Saya sendiri sudah tua, sudah tidak kuat bekerja lagi”.(Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Berdasarkan pernyataan terebut maka dapat diketahui bahwa
masyarakat dianjurkan untuk bergotong royong, akan tetapi hal ini
tidak dapat dilakukan oleh masyarakat mengingat jarak rumah
penerima yang satu dengan penerima yang lain berjauhan. Di samping
itu jumlah penerima bantuan juga yaitu 30 KK dalam 1 Kelompok
Penerima Bantuan, maka sistem gotong royong dengan memanfaatkan
anggota penerima bantuan tidak efisien untuk dilakukan. Olehnya itu
langkah inisiatif dari masyarakat secara swadaya dengan
mengandalkan keahlian sendiri, keahlian sanak saudara, ataupun
bantuan secara sukarela dari tetangga-tetangga sekitar adalah hal yang
tepat. Selain itu dengan mempekerjakan tukang batu dan tukang kayu
menurut Bapak Rasnan,A.Md.,Ars. selaku Tenaga Fasilitator
Lapangan adalah tepat mengingat hal ini juga dapat mempercepat
proses penyelesaian pembangunan rumah.
“Saya rasa masyarakat sudah paham, dengan pengalaman yangmereka miliki masing-masing. Dengan keterbatasan waktu
84
pelaksanaan program, sewa tukang saya rasa sudah tepat. Ini bisamempercepat mereka untuk menyelesaikan pembangunan. Terlebihlagi ada bantuan tenaga dari kerabat dan sanak saudara, termasuktetang-tetangga yang ada di sekitar rumah mereka.” (Hasilwawancara, 21 Januari 2017)
Pencairan dana bantuan yang berupa bahan-bahan bangunan,
mengharuskan masyarakat penerima bantuan memanfaatkan secara
optimal untuk penyelesaian pembangunan rumah. Sedangkan
keperluan dana berupa uang untuk penggunaan lain diserahkan
sepenuhnya oleh masing-masing masyarakat penerima bantuan,
khususnya untuk keperluan pembayaran tukang yang digunakan untuk
membangun rumah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ny.
Wa Fea selaku salah satu anggota kelompok penerima bantuan,
sebagai berikut :
“Taerabu lambu mani ini inka tadofowagho kaawu bahanokarabuha lambu be bahano taerabu kakaediuha, tapeda o dopihi, osumehi nagha, o pasohi, o seng,… tangkanomo naho naompona ininando dua pada dofowagho doi, sambado sisano kaegholigha bahan-bahano lambu patatipakeno be nando dua radjuta labi dokonaemo otunjangan.” (Hasil wawancara 27 Januari 2017)
“Kami ini hanya diberikan bahan untuk membangun rumah danuntuk membangun kamar mandi. Seperti papan, semen, paku, atapseng,.. Akan tetapi belum lama ini kami diberikan uang juga yangkatanya adalah sisa pembelian bahan bangunan yang tidak terpakaidan ada juga uang senilai lebih dari dua juta rupiah yang disebuttunjangan.” (Hasil wawancara 27 Januari 2017).
Pernyataan tersebut di atas menggambarkan bahwa penggunaan
tukang kayu ataupun tukang batu telah diprediksi, sehingga pemerintah
mengalokasikan kembali dana tunjangan sebesar Rp.2.250.000,-. Akan
tetapi uang ini tidak dapat diperoleh seluruh anggota penerima bantuan
85
dan hanya penerima yang memenuhi syarat saja yang dapat peroleh.
Hal ini diutarakan oleh Bapak La Bolo, SP, sebagai Kepala Bidang
Perumahan Kabupaten Muna Barat, sebagai berikut :
“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bentuk BantuanStimulan Perumahan Swadya (BSPS) itu ada yang dalam bentuk uangdan ada pula dalam bentuk bahan bangunan. Program yangdigalakkan ini dominan adalah dalam bentuk bahan bangunan.Tujuannya tidak lain yaitu agar dana bantuan ini bisa tepat sasaranyaitu untuk pembangunan rumah layak huni. Akan tetapi ada jugapenerima bantuan dalam bentuk bahan, juga dapat memperolehbantuan dalam bentuk uang, dimana dananya paling banyak 15% daritotal dana yang mereka terima. Tapi penerima seperti ini harusmemenuhi syarat terlebih dahulu”. (Hasil wawancara, 6 Februari2017)
Penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13/PRT/M/2016 Pasal 4 ayat 2 sampai 4, bahwa penerima
bantuan dalam hal tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan
Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK), maka BSPS
dalam bentuk uang dapat digunakan sebagai upah kerja. Persyaratan
yang harus penuhi adalah lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima
puluh delapan tahun) dan/ atau penyandang disabilitas. Upah kerja
yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling banyak 15% (lima
belas persen) dari besaran BSPS yang diterima.
Selama pelaksanaan pembangunan, seperti pemesanan bahan
bangunan baik Tahap I maupun Tahap II, Pembangunan Tahap I dan
Tahap II, sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan.
Para pelaksana program dalam hal ini Tenaga Fasilitator dan Kepala
86
Desa mendampingi mereka, agar pelaksanaan tepat sasaran dan tepat
waktu. Hal ini diutarakan oleh Bapak La Sabara selaku salah satu
anggota penerima bantuan sebagai berikut:
“Waktu itu saya datang pesan sendiri bahan bangunan ketokonya pak La Mada (pemilik toko bahan bangunan yangdisepakati). Saya pesan sesuai yang telah kami sepakati dalam daftarrancangan pembelian bahan pada saat rapat. Setelah bahannya adakita periksa kembali apakah sesuai atau tidak dengan yang kita pesan.Selanjutnya saya kerja rumahnya sendiri, dibantu tetangga-tetanggayang ada di sini termasuk tukang yang kita sewa. Saya minta istriuntuk menyiapkan makanan dan minuman seadanya untuk orang-orang yang kerja. (Hasil wawancara, 27 Januari 2017).
Hal senada diutarakan oleh Bapak Arwen selaku Ketua
Kelompok Penerima Bantuan (KPB), sebagai berikut:
“saya hubungi pak La Mada (pemilik toko bangunan) pada saatsaya dan tukang megerjakan rumah. Waktu itu, saya pesan paku yangkebetulan habis untuk buat dinding rumah. Pada saat pembuatan,kadang kala Pak Rasnan (TFL) datang untuk menyaksikanpembangunan dan menanyakan kendala yang saya hadapi saatpelaksanaan” (Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Selanjutnya kedua pernyataan di atas dibenarkan oleh Bapak
Rasnan, A.Md.,Ars., selaku Tanaga Fasilitator Lapangan, sebagai
berikut:
“Saya datang lihat proses pembuatan rumah warga, saya fotomereka pada saat kerja, saya tanyakan keluhan mereka. Hal yangsempat saya ingat itu adalah keluhan mereka tentang jumlah danauntuk sewa tukang.” (Hasil wawancara, 21 Januari 2017)
Sifat bantuan yang stimulan, tidak dapat lepas dari keterlibatan
secara langsung dan sawdaya masyarakat. Hasil observasi
menunjukkan bahwa pemesanan bahan bangunan pada toko bangunan
yang ditunjuk (milik pak La Mada) hingga pelaksanaan pembangunan
87
dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat penerima bantuan, dan
pendamping desa hanya meninjau prosesnya. Selanjutnya swadaya dari
penerima bantuan bermacam-macam mulai dari swadaya dalam bentuk
harta benda, sewa tukang, maupun tenaga berupa keahlian untuk ikut
melaksanakan sendiri pembangunan rumahnya. Semua itu digunakan
oleh masyarakat guna terselesaikannya pembangunan rumah yang
layak huni, sehat dan nyaman.
Selama proses pembangunan, penerima bantuan menyewa
tukang yang berasal dari Desa Sidamangura, namun mengingat
pesanan tukang banyak seiring dengan banyaknya yang membangun
rumah dalam program BSPS, para anggota PKB mencari solusi dengan
mempekerjakan tukang yang berasal dari desa lain. Hal ini sesuai
dengan yang diutarakan oleh Bapak La Manisi selaku salah satu
anggota penerima bantuan, sebagai berikut:
“Nobari mepakeno o tuka maeghono naini, djadihanomo insaiditaealamo o tuka maighono we konawe nagha, kapopandehaoha mani.Ka bayarahano tapakeanemo deki hasilino kaeasoha o jatikafembulaha mani. O jati anaghe tapakeane dua so kafoereha lambumani ini sigaa.” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
“Banyak yang gunakan tukang di desa sini, jadi saya sendirigunakan tukang yang ada di desa konawe (tetangga desasidamangura), kebetulan tukang itu kami kenal. Untuk biaya sewanyakami gunakan hasil menjual jati yang kami tanam. Selain itu jatitersebut kami gunakan sebagian untuk kebutuhan bahan membuatrumah.” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak La Halido selaku
Kepala Desa Sidamangura, sebagai berikut:
88
“Salah satu kentungannya program ini adalah potensi-potensiyang ada di desa Sidamangura ini dioptimalkan. Bahan bangunanpakai bahan-bahan yang ada di Desa, seperti jati yang mereka tanamsendiri di kebun-kebun mereka. Selain itu warga juga menyewa tukangyag ada di sini. Sehingga program ini selain memberikan manfaatkepada penerima bantuan, juga memberikan manfaat kepadamasyarakat di luar penerima bantuan, khususnya mereka yangmemiliki keahlian sebagai tukang.” (Hasil wawancara, 23 Januari2017).
Berdasarkan uraian-uraian pernyatan di atas, dalam tahap
pelaksanaan program masyarakat terlibat secara aktif. Keaktifan
masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam
operasionalisasi pembangunan, mulai dari memesan bahan bangunan,
memeriksa pemesanan bahan, hingga pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam program BSPS di Desa Sidamangura ini
sesuai dengan teori Mardikanto (2010 : 95-97), bahwa partisipasi
masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan adalah partisipasi
masyarakat berupa pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk
tenaga kerja dan uang tunai yang sepadan dengan manfaat yang akan
diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung oleh penerima bantuan. Adapun kegiatan-
kegiatan yang termasuk dalam tahap pemantauan dan evaluasi,
berdasarkan mekanisme program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) yang dilakukan di Desa Sidamangura adalah sebagai
berikut:
89
1. Pelaporan fisik 30%
2. Evaluasi dan pemesanan Daftar Rencana Pembelian Bahan
Bangunan (DRPB2) tahap II
3. Pelaporan fisik 100%
Pemantauan dan evaluasi secara tidak langsung dilakukan
melalui laporan tertulis yang disusun oleh Ketua Kelompok Penerima
Bantuan (KPB) dan unit pelaksana kegiatan BSPS lainnya. Laporan ini
dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan kepada Kementerin
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berisi tentang pelaporan
pembangunan fisik dan pelaporan setiap progres kegiatan BSPS.
Adapun keterlibatan langsung masyarakat dalam tahapan ini adalah
dengan melihat, menyaksikan dan mengevaluasi sendiri proses
pembangunan fisik rumah mereka.
Evaluasi oleh pelaksana kegiatan BSPS dilakukan dalam bentuk
rapat dengan mendengarkan langsung keluhan serta kendala dalam
proses pembangunan fisik rumah masyarakat. Jadi dalam
mekanismenya, laporan-laporan masyarakat berbentuk lisan kepada
pelaksana program BSP khususnya Tenaga Fasilitator untuk
selanjutnya ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Bapak Rasnan, A.Md.,Ars., sebagai berikut :
“Dari proses awal perencanaan, proses pengerjaan ataupelaksanaan, masyarakat itu kita libatkan terus. Untuk prosesevaluasinya sendiri dibagi atas progres 0-30% dan progress 30%-100%. Proses evaluasinya itu kita mulai dengan adakan pertemuan diBalai Desa Sidamangura untuk mewawancarai masyarakat penerimabantuan. Hasil dari ini selanjutnya disampaikan dalam pelaporan
90
progres pembangunan, yang pembuatannya sendiri kami dampingimereka. Pada saat rapat ini juga terdapat diskusi mengenai kendaladan hambatan dan solusi serta tindaklanjut dari kendala danhambatan tersebut.” (Hasil wawancara 21 Januari 2017)
Pendapat lain juga diutarakan oleh Bapak La Halido selaku
Kepala Desa Sidamangura, sebagai berikut:
“Evaluasi ini dilakukan oleh tim, tim BSPS dari pusat,kemudian tim teknis BSPS dari kabupaten. Kemudian ke bawah lagiada Camat, ke bawah lagi ada Kepala Desa dan masyarakat sendiri”.(Hasil wawancara, 23 Januari 2017).
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh para pelaksana kegiatan
BSPS mulai dari tingkat atas, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sampai pada tingkat bawah yaitu masyarakat. Para
pelaksana ini terjun langsung ke lapangan untuk melihat proses dan
progres dari pembangunan fisik rumah penerima bantuan. Keterlibatan
masyarakat khususnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga
mengambil peran penting dalam tahapan ini, karena keluhan dan
kendala dari para KPB benar-benar di dengar oleh para pemangku
kepentingan. Tidak hanya itu, pemecahan masalahnya pun merupakan
hasil keterlibatan masyarakat yang berupa kesepakatan bersama dalam
pertemuan tersebut.
Proses pemantauan dan evaluasi sebenarnya telah dilakukan
oleh Tenaga Fasilitator Lapangan setiap minggu selama
berlangsungnya proses pembangunan, seperti yang diutarakan oleh
91
Bapak Arwen selaku Ketua Kelompok Penerma Bantuan sebagai
berikut:
“Bisa dibilang pendamping desa terus memantau berjalannyaprogram, dalam satu bulan bisa 3 sampai 4 kali Pak Rasnan datanguntuk sekedar melihat perkembangan pelaksanaan program. Selain itubeliau juga menanyakan serta menindaklajuti seputar kendala danmasalah yang kami hadapi”. (Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Senada dengan hal tersebut, pak La Sabara selaku salah satu
anggota penerima bantuan, menuturkan sebagai berikut:
“Saya ditanyai langsung di lapangan dan di Balai Desa. Sayaditanya seputar perkembangan jalannya pembangunan rumah saya.Selain itu saya juga ditanyai seputar kendala atau hambatan yangsaya hadapi selama membangun. Untuk pertemuan di lapangan,rumah saya yang sedang dibangun di foto.”(Hasil wawancara, 27Januari 2017)
Pernyataan-pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa
pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh pelaksana kegiatan
(BSPS) dalam hal ini tenaga fasilitator lapangan pada saat
berlangsungnya pembangunan di lapangan. Pemantauan dan evaluasi
tidak hanya dilakukan dengan mendokumentasikan progres
pembangunan, akan tetapi juga dengan mendengarkan keluhan
mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penerima bantuan.
Jadi, masyarakat penerima bantuan selain terlibat dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan, juga terlibat dalam proses pemantauan
dan evaluasinya.
Proses penyampaian kendala dan hambatan dalam tahapan
pemantauan dan evaluasi, sesuai dengan apa yang telah diutarakan
oleh Mardikanto (2010:95-97) bahwa dalam tahapan pemantauan dan
92
evaluasi pembangunan, keterlibatan mayarakat ditujukan agar tujuan
kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan dan juga keterlibatan
masyarakat diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang
masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan
pembangunan yang bersangkutan.
d. Tahap Pemanfaatan Hasil
Partisipasi masyarakat dalam tahapan pemanfaatan hasil adalah
partisipasi masyarakat dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil
dari kegiatan program BSPS di Desa Sidamangura. Tahapan ini
merupakan tahapan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
baik selaku penerima bantuan maupun masyarakat lainnya yang ada di
sekitar lingkungan/ lokasi pembangunan rumah. Adanya hasil fisk
pembangunan menggambarkan tercapainya tujuan program, yaitu
memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar
mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara
swadaya menjadi sebuah hunian yang layak dalam lingkungan yang
sehat dan aman. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Arwen
selaku ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS di Desa
Sidamangura, sebagai berikut:
“Syukur Alhamdulillah, dengan adanya program dariPemerintah ini (BSPS) masyarakat di Desa Sidamangura yangtergolong kurang mampu, rumahnya kini sudah bagus-bagus walapunbelum seluruhnya. Sudah layak huni, sudah tidak kotor lagi lantai nya,dindingnya sudah tidak usang, atapnya pun sudah tidak bocor lagi”(Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
93
Adanya program BSPS di Desa Sidamangura ini, masyarakat
khususnya penerima bantuan sudah mendapatkan manfaatnya secara
fisik. Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi fisik rumah setelah
pembangunan melalui program BSPS adalah atap, dinding, dan lantai
telah berada pada kondisi yang baik, serta rumah telah memiliki sarana
kamar mandi, sehingga layak untuk dihuni. Manfaat lainnya juga yang
dapat dirasakan oleh penerima bantuan adalah lingkungan yang sehat.
Sehingga penerapan pola hidup sehat dapat dilaksanakan oleh
masyarakat. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Bapak Rasnan,
A.Md.,Ars., sebagai berikut:
“Manfaat dengan adanya program BSPS ini bagi masyarakatadalah rumah masyarakat kini telah layak dihuni dengan kondisi yangnyaman, aman dan sehat. Tidak ada lagi kewas-wasan ataukekhawatiran dari masyakat apabila hujan, atapnya sudah baru, danlantai serta dindingnya sudah bagus. Selanjutnya kami serahkansepenuhnya kepada masyarakat, semoga pula dengan ini masyarakatdapat termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat.” (Hasilwawancara, 21 Januari 2017)
Manfaat lain yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat adalah
terlaksananya fungsi rumah itu sendiri, seperti yang diutarakan oleh
Bapak La Bolo, SP., selaku Kepala Bidang Perumahan Kabupaten
Muna Barat, sebagai berikut:
“Rumah adalah salah satu cerminan dari terbentuknyakeluarga. Rumah adalah tempat untuk berlindung, beristirahat,mengisi hari-hari dengan suka dan duka, bersua dengan anggotakeluarga, termasuk dalam hal mendidik anak. Olehnya itu, sudahsemestinyalah rumah berada pada kondisi yang selayak-layaknya.Tidak dapat diragukan lagi program-program pemerintah seperti iniyang menjadikan objek (rumah) sebagai sasaran langsung merupakansalah satu wujud dari negara untuk melindungi segenap bangsanya.”(Hasil wawancara, 6 Februari 2017)
94
Rumah layak huni yang merupakan realisasi fisik dari adanya
program bantuan stimulan perumahan masyarakat. Pemanfaatan dari
terbentuknya rumah layak ini sepenuhnya merupakan hak dan
wewenang anggota masyarakat penerima bantuan. Pola hidup sehat
diharapkan mampu timbul di dalam hati anggota masyarakat penerima
bantuan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya sebagai
realisasi lanjutan dari terselesaikannya pembangunan fisik rumah ini.
Masyarakat pula diharapkan dapat termotivasi untuk semangat dan giat
dalam bekerja serta mencari nafkah, guna hidup dan menghidupi
seluruh anggota keluarga yang mereka miliki.
Partisipasi masyarakat dalam tahapan ini sesuai dengan teori
Mardikanto (2010: 95-97), dimana partisipasi masyarakat dalam
tahapan pemanfaatan hasil ini ditujukan guna memperbaiki mutu hidup
masyarakat banyak, dimana dengan memanfaatkan hasil maka akan
merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu
berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat
Realisasi pengajuan laporan penerima bantuan dengan
ditetapkannya penerima bantuan, membuat warga khususnya penerima
bantuan semakin antusias untuk mengikuti seluruh kegiatan dalam
program BSPS, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil bantuan.
Antusiasme masyarakat terlihat dalam berbagai bentuk partisipasi, dan
95
adapun hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program BSPS
di Desa SidamanguraTahapan Bentuk Partisipasi
1. Perencanaan Tenaga dan buah pikiran2. Pelaksanaan Buah pikiran, tenaga, materi, harta
benda, keterampilan dan kemahiran,serta partisipasi sosial
3. Pemantauan dan Evaluasi Buah pikiran4. Pemanfaatan Hasil Partisipasi sosial
Sumber : Hasil penelitian, 2017
Tabel 3 memperlihatkan bahwa dalam program bantuan stimulan
perumahan swadaya di Desa Sidamangura, masyarakat menunjukkan
eksistensi partisipasinya dalam berbagai bentuk, yaitu buah pikiran,
tenaga, harga benda, keterampilan dan kemahiran termasuk partisipasi
sosial. Tanpa mengesampingkan tahapan lainnya, bentuk partisipasi
masyarakat sangat nampak apabila ditinjau pada tahapan pelaksanaan,
dimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mencakup dan bahkan
melengkapi semua bentuk partisiapsi yang ada pada tahapan perencanaan,
pemantauan dan evaluasi, serta tahapan pemanfaatan hasil.
a. Bentuk partisipasi dalam tahapan perencanaan adalah tenaga dan buah
pikiran.
Bentuk partisipasi buah pikiran dalam perencanaan program
dapat dilihat pada saat pertemuan yang diadakan oleh pelaksana
kegiatan BSPS, baik secara langsung di lapangan maupun di Balai
Pertemuan Desa Sidamangura. Pada saat pertemuan secara langsung di
96
lapangan, masyarakat menggunakant tenaga sendiri untuk menyiapkan
berkas-berkas keperluan seleksi penerima bantuan. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Bapak La Halido selaku Kepala Desa Sidamangura
sebagai berikut :
“…kami meminta warga untuk menyiapkan kelengkapan berkassesuai persyaratan seperti foto kopi KTP, KK (Kartu Keluarga) danmasih ada lagi yang lainnya.” (Hasil Wawancara, 23 Januari 2017).
Adapun pada saat pertemuan untuk diskusi, ada begitu banyak
warga yang bertanya seputar hal-hal yang tidak mereka mengerti
tentang keberlangsungan program. Selain itu penerima bantuan-pun
ikut menentukan sendiri bahan-bahan yang butuhkan dan menyarankan
untuk menyiapkan sendiri beberapa bahan bangunan untuk mengatasi
jumlah dana bahan bangunan yang dirasa masih kurang. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh Bapak Arwen selaku Ketua Kelompok
Penerima Bantuan bahwa:
“….kita diskusi, kita disuruh untuk pilih toko bangunan, kitadiminta untuk menentukan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan untukmembangun bangunan. Habis itu, kita disuruh untuk membuat gambarkerja pembuatan rumah, dan kita dijelaskan tentang metodepenyusunan daftar bahan yang dibutuhkan” (Hasil wawancara, 26Januari 2017).
Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Rasnan, A.Md., Ars.
sebagai berikut:
“….bukan hanya itu, tidak hanya aktif bertanya seputar istilah-istilah dalam program dan hal-hal teknis lainnya, mereka pun ikutmenyarankan untuk menyiapkan bahan secara swadaya. Kata merekadananya ini kurang untuk tahap pertama, jadi mereka sepakat untukmenyediakan sendiri bahan berupa Kayu/ Balok ukuran 10x10.”(Hasil wawancara, 21 Januari 2017).
97
Pernyataan-pernyataan di atas, menggambarkan bahwa pada
tahapan perencanaan, masyarakat terlibat secara langsung pada saat
pertemuan. Masyarakat menenghadiri rapat, bertanya, memberikan
usulan maupun kritik, dan hal ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Holil (dalam Isbandi (2007:21) dan teori Pasaribu
dan Simanjuntak (2005:11), bahwa bentuk-bentuk partisipasi yang ada
pada tahapan perencanaan ini adalah tenaga (mengumpulkan
kelengkapan berkas), dan buah pikiran (sumbangan ide-ide pada saat
rapat diadakan).
b. Bentuk partisipasi dalam tahapan pelaksanaan adalah buah pikiran,
tenaga, materi, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta
partisipasi sosial.
Tahapan pelaksanaan merupakan salah satu tahapan yang
sangat membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat, khususnya
penerima bantuan. Prinsip program bantuan stimulan perumahan
swadaya yang diantaranya adalah pemberdayaan, partisipatif, dan
swadaya, menuntut posisi masyarakat sebagai sebuah hal yang vital,
sehingga bentuk fisik bangunan rumah layak huni yang akan dihasilkan
adalah oleh masyarakat (pembangunan) dan untuk masyarakat
(pemanfaatan untuk dihuni), sedangkan pemerintah adalah stimulator.
Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, masyarakat
khususnya penerima bantuan menggunakan baik tenaga sendiri, materi
untuk keperluan bahan, harta benda untuk sewa tukang, kemampuan
98
dan keahlian sendiri, maupun peranan gotong royong masyarakat
sekitar untuk ikut terlibat (partisipasi sosial). Hal ini sesuai dengan
yang diutarakan oleh Bapak La Sabara selaku salah satu anggota
penerima bantuan sebagai berikut:
“…… Saya datang pesan sendiri bahan bangunan ke tokonyapak La Mada (pemilik toko bahan bangunan yang disepakati).……saya kerja rumahnya sendiri, dibantu tetangga-tetangga yang adadi sini termasuk tukang yang kita sewa. Saya minta istri untukmenyiapkan makanan dan minuman seadanya untuk orang-orang yangkerja. (Hasil wawancara, 27 Januari 2017).
Ungkapan senada juga diutarakan oleh bapak La Manisi selaku
salah satu anggota Kelompok Penerima Bantuan, sebagai berikut:
“…pelaksanaan pembangunan rumah ini dibantu dengan anak-anak saya, cucu-cucu saya dan tetangga-tetangga yang ada di sekitarsini…”. (Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Lebih jauh Bapak La Manisi mengungkapkan sebagai berikut:
“…insaidi taealamo o tuka maighono we konawe nagha,kapopandehaoha mani. Ka bayarahano tapakeanemo deki hasilinokaeasoha o jati kafembulaha mani. O jati anaghe tapakeane dua sokafoereha lambu mani ini sigaa.” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
“…saya sendiri gunakan tukang yang ada di desa konawe(tetangga desa sidamangura), kebetulan tukang itu kami kenal. Untukbiaya sewanya kami gunakan hasil menjual jati yang kami tanam.Selain itu jati tersebut kami gunakan sebagian untuk kebutuhan bahanmembuat rumah.” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
Pernyataan-pernyataan di atas dapat menggambarkan bahwa
dalam tahapan pelaksanaan terdapat keaktifan masyarakat yang dapat
dilihat dari partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi
99
pembangunan, mulai dari memesan bahan bangunan, memeriksa
pemesanan bahan, hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai
pula dengan teori yang dikemukakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak
(2005:11) dan teori oleh Hamijoyo (2007:21), bahwa bentuk-bentuk
partisipasi yang ada pada tahapan pelaksanaan ini adalah tenaga,
keterampilan dan kemahiran (untuk membangun rumah), materi
(kelengkapan bahan-bahan bangunan) dan harta benda (untuk sewa
tukang), serta partisipasi sosial (gotong royong dalam penyelesaian
pembangunan).
c. Bentuk partisipasi dalam tahapan pemantauan dan evaluasi adalah buah
pikiran.
Tahapan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu
tahapan yang krusial agar proses pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan konsep yang telah direncanakan yaitu konsep layak huni.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan baik oleh pelaksana program
dalam bentuk laporan progres pembangunan maupun masyarakat
sendiri dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan fisik rumah
mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Halido selaku
Kepala Desa Sidamangura sebagai berikut:
“Evaluasi ini dilakukan oleh tim, tim BSPS dari pusat,kemudian tim teknis BSPS dari kabupaten. Kemudian ke bawah lagiada Camat, ke bawah lagi ada Kepala Desa dan masyarakat sendiri”.(Hasil wawancara, 23 Januari 2017).
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Arwen selaku Ketua
Kelompok Penerma Bantuan bahwa:
100
“…pendamping desa terus memantau berjalannyapembangunan…. Selain itu pendamping desa juga menanyakan sertamenindaklajuti seputar kendala dan masalah yang kami hadapi”.(Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
Untuk mempermudah tahapan evaluasi ini, proses pemantauan
dan evaluasi juga berlangsung dalam bentuk rapat/ pertemuan di balai
pertemuan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Sabara selaku
salah satu anggota penerima bantuan, yang menuturkan sebagai
berikut:
“…saya ditanya seputar perkembangan pembangunan rumahsaya. …saya juga ditanyai seputar kendala atau hambatan yang sayahadapi selama membangun. …rumah saya yang sedang dibangun jugadi foto.”(Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Rasnan, A.Md.,Ars.,
sebagai berikut :
“Pelaksanaan pembangunan kami serahkan sepenuhnyakepada penerima bantuan. Selama sesuai dengan rencana itu tidakmasalah. Kami dampingi mereka untuk pembuatan laporan progrespembangunan, kami gunakan data sesuai dengan keadaan dilapangan. Kami pantau di lapangan dan memfoto keadaan rumahselama pembangunan. Kami lihat penggunaan bahan apakah sesuaidengan yang ada DRPB2. Kami juga menanyakan kepada masyarakatapakah kendala dan hambatan selama pelaksanaan pembangunan.(Hasil wawancara 21 Januari 2017)
Pernyataan-pernyataan di atas dapat menggambarkan bahwa
dalam tahapan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh penerima
bantuan dan pelaksana program BSPS. Selama pelaksanaan
pembangunan, masyarakat mengawasi sendiri pembagunan fisiknya,
sedangkan pelaksana program memantau dan melihat kesesuaian
pembangunan dengan rencana pembangunan. Keaktifan masyarakat
101
juga dibutuhkan pada saat rapat evaluasi untuk memberikan informasi
seputar berlangsungnya pembangunan, baik proses maupun kendala
atau hambatan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan teori yang
disampaikan oleh Hamijoyo (2007:21), bahwa bentuk partisipasi dalam
tahapan pemantauan dan evaluasi ini berupa partisipasi buah pikiran
(sumbangan ide atau gagasan yang sifatnya konstruktif), dimana hal ini
terjadi penyampaian informasi keberlangsungan program, kendala dan
hambatan yang dihadapi pada saat wawancara baik di lapangan
maupun di tempat pertemuan (Balai Desa Sidamangura).
d. Bentuk partisipasi dalam tahapan pemanfaatan hasil adalah partisipasi
sosial.
Rangkaian keberlangsungan program bantuan stimulan
perumahan swadaya di Desa Sidamangura terealisasi dengan bentuk
fisik rumah yang berada pada kondisi yang layak huni. Selanjutnya,
pemanfaatan hasil sepenuhnya adalah hak masyarakat. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh Ny. Wa Fea selaku salah satu anggota
kelompok penerima bantuan, sebagai berikut:
“aitu o lambu nokesamo, o ghato pada no bughou, karondomiminamo naobentahia, paemo dafokaili-ili ane darumato mie (Hasilwawancara 27 Januari 2017)
“Sekarang rumah sudah bagus, atap dan dinding baru dansudah tidak bocor lagi, jadi sudah tidak menimbulkan rasa malu kalauseandainya ada orang yang datang” (Hasil wawancara 27 Januari2017)
Sesuai dengan pernyataan di atas, hasil observasi juga
menunjukkan bahwa kondisi atap, dinding dan lantai telah berada pada
102
kategori baik dan rumah telah memiliki kamar mandi serta nyaman dan
aman untuk ditinggali. Masyarakat menggunakan rumah untuk
keperluang tinggal, menyambut anggota keluarga, kerabat dan warga
masyarakat lain yang berkunjung serta membuat acara-acara
kekeluargaan. Uraian penjelasan di atas apabila dintinjau dari teori
Pasaribu dan Simanjuntak (2005:11), maka bentuk partisipasi yang
terjadi adalah bentuk partisipasi sosial.
3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Ukuran tingkatan partisipasi masyarakat dalam program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura didasarkan
pada teori Arnstein yang membagi partisipasi ke dalam 8 (delapan)
tingkatan tangga partisipasi. Teori ini lebih dikenal dengan 8 tangga
partisipasi Arnstein. Tingkatan partisipasi dianalisis dengan mengunakan
scoring pada seluruh tahapan dan kegiatan partisipasi.
a. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Perencanaan
Kegiatan partisipasi dalam tahapan perencanaan meliputi
kegiatan koodrinasi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi
program BSPS, penyusunan proposal dalam bentuk uang, penetapan
penerima BSPS, penyaluran BSPS dalam bentuk uang, pemilihan toko
bangunan, dan pembahasan teknis pemesanan dan penerimaan bahan
bangunan. Adapun hasil analisis tingkatan partisipasi pada tahapan
perencanaan program BSPS di Desa Sidamangura ditunjukan Tabel 4.
103
Tabel 4
Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Perencanaan
Rata-rata 254 = 2,82210Sumber : Hasil penelitian, 2017
Tabel 4 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
tahapan perencanaan berada pada angka 2,822 yang artinya masyarakat
berada pada tingkatan tokenism (pertanda) atau lebih tepatnya berada
pada tangga pemberian informasi. Masyarakat pada tahapan ini
sebagian besar terlibat langsung ketika sosialisasi prgram BSPS
dilaksanakan maupun pada saat rapat/ pertemuan diadakan oleh
pelaksana BSPS dengan melibatkan masyarakat. Namun apabila tidak
dilibatkan, maksyarakat tentunya tidak dapat berpartisipasi. Seperti
koordinasi dengan pemangku kepentingan, masyarakat hanya dapat
menerima hasil koordinasi, namun sebaliknya apabila dilibatkan seperti
halnya rapat atau pertemuan baik dilapangan maupun di balai desa,
maka masyarakat terlihat keaktifannya baik dengan menyiapkan berkas
kelengkapan penyeleksian penerima bantuan (status masih sebagai
calon penerima bantuan) maupun pada saat bertanya, memberi kritik
104
ataupun saran sehubungan dengan keberlangsungan program (status
telah menjadi penerima bantuan). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Bapak Rasnan, A.Md.,Ars. sebagai berikut:
“Awalnya masyarakat terkejut, bahwa yang dikiranya bantuanberupa uang, ternyata adalah dalam bentuk bahan bangunan. Tapisetelah dijelaskan mereka-pun mengerti. Diskusipun kami lanjutkan…Mereka lagi-lagi bertanya apa itu DRPB2?, kami jelaskan kembali…Banyak istilah-istilah yang mereka kurang paham, tapi alhamdulillahmereka tidak hanya diam begitu saja. Bukan hanya itu, tidak hanyaaktif bertanya seputar istilah-istilah dalam program dan hal-hal teknislainnya, mereka pun ikut menyarankan untuk menyiapkan bahan secaraswadaya. Kata mereka dananya ini kurang untuk tahap pertama, jadimereka sepakat untuk menyediakan sendiri bahan berupa Kayu/ Balokukuran 10x10.
Pada kriteria tingkatan partisipasi ini, masyarakat tidak sekedar
menjadi objek melainkan masyarakat telah dapat memberikan saran,
ide maupun masukkan. Sesungguhnya penyampaian informasi atau
pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat
agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang
dicanangkan. Selain itu pada tahap perencanaan ini, masyarakat
diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri gambar
kerja didampingi dengan pelaksana kegiatan BSPS (Tenaga Fasilitator
Lapangan), menentukan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai
denga gambar kerja dan dana yang akan diterima.
b. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan partisipasi dalam tahapan pelaksanaan meliputi
kegiatan pemesanan bahan bangunan tahap I, pemeriksaan dan
penerimaan bahan bangunan tahap I, pembangunan tahap I,
105
pemesanan bahan bangunan tahap II, pemeriksaan dan penerimaan
bahan bangunan tahap II, pembangunan tahap II. Adapun hasil
analisis tingkatan partisipasi dalam tahapan pelaksanaan program
BSPS di Desa Sidamangura ini dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5
Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Pelaksanaan
Rata-rata 424 = 7,06760Sumber : Hasil penelitian, 2017
Tabel 5 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
tahapan pelaksanaan berada pada angka 7,067 yang artinya masyarakat
berada pada tingkatan citizen power (kekuatan masyarakat) atau lebih
tepatnya berada pada tangga pendelegasian kekuasaan. Masyarakat
diberikan stimulan oleh pemerintah berupa dana yang digunakan untuk
bahan bangunan. Melalui ini masyarakat melaksanakan sendiri
pembangunan rumahnya baik hanya dengan menggunakan bantuan
dari pemerintah, maupun dengan keswadayaan sendiri dalam artian
menggunakan bahan bangunan yang disedikan sendiri. Hal ini seperti
106
yang diungkapkan oleh Bapak La Sabara selaku salah satu anggota
Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut:
“…setelah bahannya ada kita periksa kembali apakah sesuaiatau tidak dengan yang kita pesan. Selanjutnya saya kerja rumahnyasendiri, dibantu tetangga-tetangga yang ada di sini termasuk tukangyang kita sewa…” (Hasil wawancara, 27 Januari 2017).
Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak
La Halido selaku Kepala Desa Sidamangura, sebagai berikut:
“…potensi-potensi yang ada di desa Sidamangura inidioptimalkan. Bahan bangunan pakai bahan-bahan yang ada di Desa,seperti jati yang mereka tanam sendiri di kebun-kebun mereka. Selainitu warga juga menyewa tukang yag ada di sini…” (Hasil wawancara,23 Januari 2017).
Pada kriteria tingkatan partisipasi ini, masyarakat telah
mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Masyarakat
telah dilimpahkan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan
program pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan
pembangunan, dimana pemesanan dan pemeriksaan bahan bangunan
dilakukan sendiri oleh masyarakat penerima bantuan baik pada tahap I
maupun tahap II. Selain itu pelaksanaan pembangunan baik tahap I
maupun tahap II juga dilakukan sendiri oleh masyarakat penerima
bantuan.
c. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan partisipasi dalam tahapan pemantauan dan evaluasi
meliputi kegiatan pelaporan fisik 30%, evaluasi dan penyusunan
daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB) tahap II, pelaporan
107
fisik 100%. Adapun hasil analisis tingkatan partisipasi dalam tahapan
pemantauan dan evaluasi program BSPS di Desa Sidamangura ini
dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6
Tingkatan Partisipasi Masyarakatpada Tahapan Pemantauan dan Evaluasi
Rata-rata 131 = 4,36730Sumber : Hasil penelitian, 2017
Tabel 6 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
tahapan pemantauan dan evaluasi berada pada angka 4,367 yang
artinya masyarakat berada pada tingkatan tokenism (pertanda) atau
lebih tepatnya berada pada tangga konsultasi. Masyarakat
mengevaluasi sendiri proses pembangunan, adapun proses
pelaporannya adalah berkonsultasi dengan tenaga faslitator lapangan
yang siap dan bersedia mendampingi proses pembuatannya. Konsultasi
ini terutama dilaksanakan pada saat rapat evaluasi dengan
menghimpun seluruh data pada setiap penerima bantuan. Hal ini
diungkapkan oleh Bapak Rasnan, A.Md.,Ars. selaku Tenaga Fasilitator
Lapangan sebagai berikut:
108
“…proses evluasinya itu kita mulai dengan diadalaknpertemuan di Balai Desa Sidamangura. Hasil dari ini selanjutnyadisampaikan dalam pelaporan progres pembangunan, yangpembuatannya sendiri kami dampingi mereka. Pada saat rapat inijuga terdapat diskusi mengenai kendala dan hambatan dan solusiserta tindaklanjut dari kendala dan hambatan tersebut.” (Hasilwawancara 21 Januari 2017)
Kriteria tingkatan partisipasi ini, merupakan tingkatan
selanjutnya dari pemberian informasi dimana masyarakat telah tertarik
untuk mempertajam legitimasi. Hal ini dapat dilihat dari konsultasi
masyarakat penerima bantuan pada saat rapat/ pertemuan terjadi di
Balai Desa Sidamangrura, dimana masyarakat menyampaikan keluhan,
kendala dan hambatan yang dihadapi sehubungan dengan
berlangsungnya pelaksanaan pembangunan rumah mereka. Selain itu,
hasil dari konsultasi ini sendiri menciptakan solusi yang bersumber
dari mufakat atau telah disepakai bersama pada saat rapat/ pertemuan
tersebut.
d. Tingkatan Partisipasi pada Tahapan Pemanfaatan Hasil
Kegiatan partisipasi dalam tahapan pemanfaatan hasil meliputi
seluruh kegiatan pemanfaatan sebagai akibat adanya realisasi fisik
bangunan rumah yang layak huni. Adapun hasil analisis tingkatan
partisipasi dalam tahapan pemantauan dan evaluasi program BSPS di
Desa Sidamangura ini dapat dilihat pada Tabel 7.
109
Tabel 7
Tingkatan Partisipasi Masyarakat pada Tahapan Pemanfaatan Hasil
Rata-rata 80 = 8,00010Sumber : Hasil penelitian, 2017
Tabel 7 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
tahapan pemanfaatan hasil berada pada angka 8,000 yang artinya
masyarakat berada pada tingkatan citizen power (kekuatan masyarakat)
atau lebih tepatnya berada pada tangga pengawasan masyarakat.
Kegiatan pemanfaatan hasil sesungguhnya diluar wewenang
pemerintah selaku pelaksana kegiatan, dan sepenuhnya adalah hak dan
wewenang masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Bapak Rasnan, A.Md,Ars. selaku Tenaga Fasilitator Lapangan, yaitu:
“…tidak ada lagi kewas-wasan atau kekhawatiran darimasyakat apabila hujan, atapnya sudah baru, dan lantai sertadindingnya sudah bagus. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnyakepada masyarakat, semoga pula dengan ini masyarakat dapattermotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat.” (Hasil wawancara,21 Januari 2017)
Kriteria tingkatan partisipasi ini yaitu masyarakat telah dapat
melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pembangunan. Hal ini jelas
dapat dilihat dengan realisasi hasil pembangunan dalam bentuk fisik
110
rumah yang layak huni. Selanjutnya masyarakat memanfaatkan rumah
sesuai dengan fungsinya menurut mereka masing-masing, baik sebagai
tempat untuk bernaung, berlindung, berkumpul dengan sanak saudara,
maupun tempat terjalinnya silatuhrahmi dengan masyarakat sekitar.
Hasil bentuk fisik rumah ini juga dapat dijadikan oleh masyarakat
penerima bantuan sebagai contoh kepada masyarakat lainnya untuk
melakukan hal yang sama (membangun rumah dengan konsep layak
huni) yang kemudian dampaknya dapat dirasakan lebih luas terhadap
lingkungan masyarakat, tercipta semangat untuk bekerja dan mencari
nafkah serta hidup dengan pola hidup yang sehat.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam
keberlangsungannya di Desa Sidamangura memegang teguh pendekatan
swadaya dan partisipastif demi terwujudnya tujuan program yaitu
memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu
untuk membangun rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat
dan aman.
Tabel 8.Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat
dalam Program BSPS di Desa SidamanguraFaktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Kemauan masyarakat untukberpartisipasi,
2. Adanya kemampuan masyarakatuntuk berpartisipasi,
3. Adanya kesempatan yang untukberpartisipasi
1. Usia,2. Tingkat Pendidikan,3. Mata pencaharian,4. Tingkat penghasilan
masyarakat.
Sumber: Hasil penelitian, 2017
111
Dalam realisasi pelaksanaan program tentu terdapat berbagai faktor
yang mendorong dan atau sebaliknya terdapat pula faktor-faktor yang
menjadi penghambat berlangsungnya porgram.
a. Faktor Pendorong
Faktor pendorong adalah masyarakat dalam pelaksanaan
program BSPS di Desa Sidamangura antara lain adalah diberikannya
kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang
seluas-luasnya mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak La Halido
selaku kepala Desa Sidamangura, sebagai berikut:
“Sosialisasi pada saat itu bertempat di Balai Desa ya, tujuandari sosialisasi ini adalah untuk mengumukan kepada warga tentangpenerima bantuan yang sudah diseleksi di pusat. Nah di sini juga kamimenjelaskan lebih detail mengenai jenis bantuan, bentuk bantuan,pelaksanaan program bantuan, pokoknya yang berhubungan denganBSPS lah. Selanjutnya ada sesi diskusi dengan masyarakat seputarprogram bantuan ini. Ada yang menanyakan mengapa tidak diterimadalam bentuk uang langsung dan dikelola sendiri, ada yangmenanyakan bagaimana dengan biaya tenaga kerjanya, dan masihbanyak lagi.” (Hasil wawancara, 23 Januari 2017)
Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Arwen
selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB), sebagai berikut:
“Kita Rapat itu hari di Balai Desa dua kali, rapat pertama itutentang pengumuman penerima bantuan yang lolos seleksi, dan rapatkedua tentang evaluasi pelaksanaan program. Di rapat pertama ituhari saya tanyakan tentang kenapa bantuannya tidak dalam bentukuang saja dan nanti kami sendiri yang kelola. Mereka (TFL dan TimTeknis Kabupten) bilangnya sesuai dengan prosedur agar dana tepatsasaran dan tujuan untuk pembangunan rumah dapat terlaksanadengan baik. Kemudian mereka bilang lagi bahwa pencairan dananyaini dua kali, jadi untuk beli bahannya juga dua tahap. Adapun sisa
112
uang yang tidak dipakai katanya nanti dikembalikan.”(Hasilwawancara, 26 Januari 2017)
Pernyataan-pernyataan di atas mengindikasikan bahwa
masyarakat diberkan kesempatan untuk mengakses informasi
sehubungan dengan adaya bantuan melalui program BSPS ini.
Selanjutnya sehubungan dengan perencanaan pelaksanaan
pembangunan, tentunya tidak dapat lepas dari konsep partisipatif dan
swadaya yang harus di stimulasi oleh pemerintah. Olehnya itu untuk
selanjutnya masyarakat yang memiliki keahlian ataupun kemampuan
diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan bahan-bahan/
material bangunan yang akan dibutuhkan dalam pembangunan rumah
yang mereka miliki. Bukan hanya itu, masyarakat juga dapat
menentukan sendiri gambar rumah yang akan didirikannya tersebut,
dengan syarat rumah tersebut harus memenuhi kriteria layak huni,
misalnya adanya sarana kamar mandi. Semua bentuk perencanaan akan
pembangunan rumah (gambar kerja rumah dan material yang
dibutuhkan) disusun dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan
Bangunan (DRPB2). Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Bapak La
Sabara selaku salah satu anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
sebagai berikut:
“Kami buat sendiri model rumah yang kami inginkan. Setelahitu, kami tentukan bahan-bahan material bangunan dengan jumlahuang yang akan dicairkan yaitu 15.000.000. Tapi katanya itu uangtidak dapat cair sekaligus, jadi untuk tahap pertama kami hanya bolehmemesan terlebih dahulu bahan bangunan sebanyak 7.500.000.Akhirnya bahan-bahan yang kami butuhkan kami sesuaikan denganjumlah itu uang. Oh iya karena mengingat uang yang dikasih segitu,
113
jadi kami putuskan untuk menyumbang beberapa bahan bangunandengan memakai uang kami sendiri, sepert kayu balok ukuran 10x10.”(Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rasnan, A.Md.,Ars.,
selaku Tenaga Fasilitator Lapangan, sebagai berikut:
“Bahan-bahan bangunan yang mereka butuhkan, kami mintauntuk dicatat. Selanjutnya daftar bahan-bahan yang mereka butuhkantersebut kami bantu susun kedalam draft DRPB2 atau Daftar RencanaPembelian Bahan Bangunan baik pada tahap I maupun tahapII.”(Hasil wawancara, 21 Januari 2017)
Pada proses pelaksanaan program BSPS di Desa Sidamangura,
masyarakat tidak hanya dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa soft
skill saja (misalnya sumbangan ide/ pikiran). Pembangunan rumah
yang mereka galakkan juga membutuhkan modal swadaya baik tenaga
ataupun harta benda yang dimiliki untuk diswadayakan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh para
informan di atas, jika dianalisis menurut teori dari Dorodjatin (dalam
Slamet, 2003 : 18), maka faktor-faktor yang menyebabkan
terwujudnya parisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Desa Sidamangura adalah sebagai berikut :
1. Adanya kemauan masyarakat untuk ikut terlibat dalam program
bantuan stimulan perumahan swadaya. Hal ini dapat dilihat dari
antusiasme masyarakat mengikuti sosialisasi program serta
antusiasme masyarakat mulai dari tahap perencanaan untuk
diseleksi sebagai penerima bantuan (menyiapkan berkas syarat yang
dibutuhkan), perencanaan pebangunan (membuat gambar kerja dan
114
menyiapkan bahan secara swadaya), pelaksanaan pembangunan
(tenaga mandiri), hingga terselesaikannya pembangunan rumah
masyarakat.
2. Adanya kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini
dapat dilihat dari proses pelaksanaan pembangunan, dimana dengan
adanya keterbatasan modal untuk membangun, masyarakat
menggunakan modal secara swadaya, misalnya dengan menyiapkan
bahan bangunan, menyewa tukang, dan ada pula dengan keahlian
sendiri masyarakat membangun rumah digotong oleh kerabat, sanak
saudara dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah yang
dibangun. Selain itu dengan kemampuan yang dimiliki sesuai
dengan bidangya, masyarakat ikut terlibat dalam membantu
masyarakat lainnya yang memiliki kemampuan terbatas.
3. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi. Hal ini dapat dilihat dari ikut terlibatnya masyarakat
dalam menentukan sendiri gambar kerja (rumah), serta menyusun
sendiri bahan-bahan/ material bangunan yang dibutuhkan dalam
Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB).
b. Faktor Penghambat
Partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan suatu program,
di samping terdapat faktor yang mendorong, tentunya terdapat juga
faktor yang menghambat partisipasi. Faktor-faktor yang paling umum
dilihat adalah keterbatasan swadaya masyarakat dalam hal uang,
115
tenaga dan keahlian sebagai modal dalam proses pelaksaaan
pembangunan fisik rumahnya. Kondisi ini diperburuk lagi dengan
karena ada beberapa masyarakat penerima bantuan tergolong pada usia
lanjut (lansia). Tidak dapat dipungkiri bahwa usia merupakan salah
satu hal kodrati yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun dapat
mempengaruhi aktifitas seseorang. Begitu pula dalam kegiatan
program BSPS ini, dimana dalam pelaksanaanya masyarakat penerima
bantuan yang tergolong lansia, menunggu gotong royong lingkungan
untuk pelaksanaanya. Hal ini sesuai yand diungkapkan oleh Bapak
Rasnan, A.Md.,Ars., sebagai berikut:
“Faktor penghambat ya, saya rasa cukup banyak. Misalnyaterdapat beberapa lokasi pembangunan rumah yang letaknya jauhdari jalan umum, sehingga untuk proses pengiriman bahan bangunanke lokasi agak terhambat. Selan itu ada pula beberapa rumahpenerima bantuan yang pemiliknya telah berusia lanjut. Penerimabantuan tersebut akhirnya menggunakan uangnya sendiri sebelumdana 15% untuk menyewa tukang cair. Penerima bantuan jugamenunggu waktu luang masyarakat sekitar untuk ikut membantupelaksanaan pembangunan. Faktor lainnya yang bisa menghambat itukira-kira adalah penerima bantuan yang mayoritas adalah petani,sehingga ada kesulitan dalam manajemen waktu. Kalau tidakberkebun ya lanjut bangun rumah.” (Hasil wawancara, 21 Januari2017)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arwen, selaku
Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB), sebagai berikut:
“Sulit kalau bangun rumah sendiri, butuhnya tenaga banyak.Kalau angkat bahan, pasang dinding bisa sendiri, tapi kalau sudahbuat rangka, pasang atap saya gunakan saja tukang. Bantuan yangdiberikan itu hanya barang, jadi saya harus cari pinjaman untuk biayasewanya”. (Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
116
Pernyataan di atas menunjukkan dalam pelaksanaan program
bantuan terdapat faktor-faktor yang menghambat keberlangsungan
program pembangunan. Mulai dari lokasi pembangunan, hal-hal teknis
seputar pembangunan, keterbatasan keahlian, jumlah tenaga (orang)
yang digunakan untuk mendirikan satu bangunan, serta keterbatasan
dana untuk membiayai tukang. Hal yang sama juga diutarakan oleh
Bapak La Manisi selaku salah satu anggota penerima bantuan sebagai
berikut:
“Dofowagho kawu bahahino kafoereha lambu pada inia.Panahmumunda sakotuhano ane padae pake dua o doi, dahamaisokaebayarahano sokumaradjano?. Tabea paemo nasumelesaikafoereha lambu mani ini” (Hasil wawancara, 26 Januari 2017)
“Kami hanya diberikan bahan bangunan untuk mendirikanrumah. Sebenarnya tidak bisa kalau tidak menggunakan juga uang,terus bagaimana dengan bayar orang yang kerja?. Bisa-bisa tidakselesai ini pembangunan rumah.” (Hasil wawancara, 26 Januari2017)
Tidak hanya itu, beberapa informan juga menyampaikan
kesulitan dalam membagi waktu antara bertani dengan waktu untuk
membangun, seperti yang diutarakan oleh Ny. Wa Wuni selaku salah
satu anggota penerima bantuan, sebagai berikut:
“Kakaradjahano lambu aini nobotu-botu pada ini, dahamaidakumaradja anagha, dahamai dakumala we galu. Paemo takumalategalu inka paemo dua daoma, be kakudohono o galu mani nagha.Tasumpumo lagi we lambu mani ini, maka tapansuruanemokafoghonsehano lambu ini.”(Hasil wawancara, 27 Januari 2017)
“Pekerjaan penyelelasian rumah ini putus-putus. Kita mau pilihselesaikan ini rumah atau berkebun. Kita tidak mau berkebun, kecualikita tidak makan, mana jauh jaraknya itu kebun. Nanti saat kita turundari kebun, baru kita lanjutkan lagi pembangunan rumah ini.” (Hasilwawancara, 27 Januari 2017).
117
Hal senada seputar keterhambatan pelaksanaan program
dibenarkan oleh Bapak La Halido selaku kepala Desa Sidamangura,
sebagai berikut:
“Penerima bantuan banyak yang sudah lanjut usia. Merekasecara fisik sudah sulit untuk bekerja. Pekerjaan mereka sehari-harisebagai petani juga tidak bisa dilepas, apalagi kalau yang tinggalsendiri, sudah tidak beristri atau bersuami lagi. Hanya ada anak-anakmereka, itupun tinggalnya di tempat yang berbeda. Semestinya hal-halseperti ini bisa diatasi kalau ada tambahan sejumlah dana untuk bantumereka sewa pengerjaan rumah. Tapi walaupun seperti itu, semuarumah yang masuk dalam daftar penerima bantuan dapatterselesaikan juga.”(Hasil wawancara, 23 Januari 2017)
Keberlangsungan program tidak dapat lepas dari faktor
pendorong dan penghambat. Faktor usia, pekerjaan, keterbatasan dana,
faktor-faktor internal dan eksternal lainnya seperti yang diuraikan
dalam pernyataan-pernyataan di atas adalah merupakan hal-hal yang
umum menjadi penghambat keberlangsungn program. Namun, bukan
hanya itu, faktor tingkat pendidikan juga merupakan salah satu
masalah tersendiri dalam keberlangsungan program, seperti yang
diutakrakan oleh Bapak Rasnan,A.Md,Ars., sebagai berikut:
“Jujur mereka kurang paham mengenai penyusunan DRPB2 danpelaporan progres pembangunan-nya, jadi kami bantu pembuatannya,kami susun DRPB2-nya sesuai dengan apa yang mereka akan gunakandan yang telah mereka gunakan” (Hasil wawancara, 21 Januari 2017)
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diutarakan oleh
seluruh informan di atas, jika dianalisis menurut teori Slamet
(2003:137-143), maka faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya
118
parisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Sidamangura adalah sebagai berikut:
1. Penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia). Hal ini
menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan fisik rumah
mereka. Keaktifan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga
tampak ulit untuk terwujud, sehingga dalam realisasinya penerima
bantuan yang telah lanjut usia ini, harus mengeluarkan uang lebih
guna membayar tukang, ataupun dengan menunggu bantuan dari
masyarakat lainnya yang tentunya juga memiliki aktifitas masing-
masing.
2. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penerima bantuan. Tingkat
pendidikan yang tergolong rendah dari sebagian besar penerima
bantuan membuat pelaksanan program terhambat, terutama dalam
hal manajemen administrasi termasuk dalam hal penyusunan
Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
3. Mata pencaharian penerima bantuan yang mayoritas petani. Hal ini
menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengalami kesulitan
dalam memanajemen waktu antara pembuatan rumah dan waktu
utuk mencari nafkah.
4. Tingkat penghasilan masyarakat yang tergolong rendah. Tingkat
penghasilan penerima bantuan yang hanya diperoleh dari hasil
bertani menyebabkan terbatasnya swadaya masyarakat khususnya
119
dalam bentuk uang untuk keperluan proses pelaksanaan
pembangunan rumah.
Selain faktor-faktor internal seperti yang telah disebutkan di atas
tersebut, juga terdapat faktor eksternal-faktor yang secara tidak
langsung menghambat berlangsungnya proses pembangunan. Faktor-
faktor tersebut adalah lokasi perumahan yang dibangun jauh dari jalan
umum, sehingga penyaluran bahan terhambat, di samping itu
kemungkinan kecemburuan sosial akibat tidak adanya pemberitahuan
yang jelas mengenai proses penyeleksian bantuan dapat menjadi salah
satu hambatan tersendiri bagi terlaksananya program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahapan partisipasi masyarakat
a. Partisipasi dalam perencanaan, yaitu keikutsertaan masyarakat
penerima bantuan kedalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh
para pelaksana kegiatan di Balai Desa Sidamangura. Masyarakat
diberikan kebebasan untuk merencanakan bentuk rumah, menentukan
toko penyalur bahan bangunan, dan menentukan sendri rencana
penggunaan bahan (baik dengan menggunakanan dana bantuan dan
atau keswadayaan masyarakat).
b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu masyarakat terlibat secara
langsung dalam aktivitas-aktivitas nyata yang diwujudkan dengan
proses pembangunan fisik, dengan kesukarelaan secara swadaya
membangun dengan menggunakan tenaga yang dimiliki.
c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, yaitu masyarakat bersama
dengan pelaksana program BSPS lainnya (Kepala Desa dan
Pendamping Desa) memantau dan mengevaluasi proses pembangunan
rumah layak huni, yang diwujudkan dalam pembuatan laporan progres
121
pembangunan, yang kemudian diajukan kepada tim kabupaten dan
dilaporkan pusat.
d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu dengan adanya bangunan
fisik rumah layak huni maka masyarakat penerima bantuan secara
langsung dapat merasakan kenyamanan untuk hidup pada hunian yang
bersih dan sehat. Selain itu juga, secara tidak langsung melalui
program BSPS ini dapat memupuk semangat gotong royong dan rasa
kepedulian masyarakat, serta mempererat silatuhrahmi antara sesama
masyarakat melalui keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan.
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura adalah dalam bentuk
tenaga dan buah pikiran pada tahapan perencanaan, dalam bentuk buah
pikiran, tenaga, materi, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta
partisipasi sosial pada tahapan pelaksanaan, dalam bentuk buah pikiran
pada tahapan pemantauan dan evaluasi, serta dalam bentuk partisipasi
sosial pada tahapan pemanfaatan hasil.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidamangura yaitu pada tahapan
perencanaan berada pada tingkat tokenism atau tepatnya berada pada
tangga pemberian informasi, pada tahapan pelaksanaan partisipasi
masyarakat berada pada tingkat citizen power atau tepatnya berada pada
tangga pendelegasian kekuasaan, pada tahapan pemantauan dan evaluasi,
tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat tokenism atau tepatnya
122
berada pada tangga konsultasi, dan tingkat partisipasi masyarakat pada
tahapan pemanfaatan hasil berada pada tingkat citizen power atau tepatnya
berada pada tangga pengawasan masyarakat.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri atas
faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong
tersebut adalah adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya
kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kesempatan yang
untuk berpartisipasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat
partisipasi adalah usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tingkat
penghasilan masyarakat penerima bantuan.
B. Saran
Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian tentang partisipasi
masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Sidamangura adalah sebagai berikut:
1. Sebelum program BSPS dilaksanakan, perlu diadakan pendampingan
dengan yang waktu lebih lama agar masyarakat penerima bantuan dapat
lebih memahami baik teori maupun aplikasi/ praktik mengenai program
bantuan di lapangan.
2. Sifat dana bantuan BSPS yang hanya boleh digunakan sebagai dana
pembelian bahan bangunan, maka perlu adanya program dana yang
dikhususkan untuk pembayaran tukang yang melaksanakan pembangunan
dan diberikan kepada seluruh penerima bantuan. Hal ini mengingat
keterbatasan kemampuan masyarakat penerima bantuan secara materil
123
untuk menyewa tukang maupun secara keahlian untuk mendirikan
bangunan.
3. Perlu adanya pemberian pemahaman program (sosialisasi menyeluruh)
kepada seluruh masyarakat desa, di luar penerima bantuan agar tidak
terjadi keselahpahaman mengenai keberlangsungan program, yang pada
akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat bukan
penerima bantuan terhadap masyarakat penerima bantuan.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu.Yokyakarta.
Badan Pusat Statistik. 2016. Sulawesi Tenggara dalam Angka 2016. Kendari.
Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Kusambi dalam Angka 2016. Raha.
BSPS. 2016. Panduan Teknis : Mekanisme Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya Tahun 2016. SNVT Penyediaan Perumahan ProvinsiSulawesi Tenggara. Kendari.
Darmawi, E. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program nasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa TalangLeak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Mimbar JurnalPenelitian Sosial dan Politik, Vol. III (1).
Deviyanti, D. 2013. Studi tentang Patisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diKelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. e-JournalAdministrasi Negara, Vol. I (2).
Effendi, Bachtiar. (2002). Hal Utama dalam Pembangunan. Andi OffsetYogyakarta.
Frankisha, C.J., Kwanb, B., Ratner, P.A., Higgins, J. W. dan Larsene, C. 2002.Challenges of Citizen Participation in Regional Health Authorities. Jurnalof Social Science & Medicine, No. 54
Hamijoyo. 2007. Partisipasi dalam Pembangunan. Depdikbud RI. Jakarta.
Hanapiah, M.A. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahandalam Negeri. Jatinangor. Jawa Barat.
Hetifah, S.J.S. 2009. Inovasi Partisipasi dan Good Governance, (20 PrakarsaInovatif di Indonesia). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Isbandi, R.A. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : DariPemikiran Menuju Penerapan. FISIP IU Press. Depok.
Juliantara, D. 2004. Pembaharuan Kabupaten. Pembaharuan. Yogyakarta.
Kabar Buton. 2016. Program BSPS 2016, Mubar Kebagian 330 unit.http://www.kabarbuton.com/berita/program-bsps-2016-mubar-kebagian-330-uni.html. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.
Kaho, J.R. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. RajaGrapindo Persada. Jakarta.
Khaerudin. 2000. Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomidan Perencanaan. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta.
Mardikanto. 2010. Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit TS. Surakarta.
Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. UniversitasIndonesia Press. Jakarta.
Mircea, T. 2011. Community Participation and Involvement in Social Actions.Journal Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 33 E.
Muluk, M.R.K. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah(Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem).Bayu Media Publishing.. Malang.
Pasaribu, C. dan Simanjuntak. 2005. Sosiologi Pembangunan. Transito. Bandung.
Purba, J.N. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panobeian PaneiKabupaten Simalungun (Studi tentang Program Bantuan PembangunanNagori/ Kelurahan (BPN /K). Tesis Program Pascasarjana UniversitasSumatera Utara. Medan.
Ramli. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Mantang LamaTahun 2012. Artikel e-Journal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UniversitasMaritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
Rasnan. 2017. Laporan Akhir Program BSPS Desa Sidamangura Tahun 2016.Laworo.
Salam, D.S. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan. Jakarta.
Santoso, R.A.S. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalamPembangunan Nasional. Penerbit Alumni. Bandung.
Slamet. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas MaretUniversity Press. Surakarta.
Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
Suaib, E., Amir, M., dan Yusuf, M. 2014. Teori-teori Pembangunan. JenggalaPustaka Utama. Surabaya.
Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secaraKelompok. Jurnal Tata Loka, Vol. V (1).
Surianingrat, B. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Keluarga. AksaraBaru. Jakarta.
Tangkilisan, H.N.S. 2007. Manajemen Publik. Grasindo. Jakarta.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Mandar Maju. Bandung.
Wulandari, P.R. 2013. Analisis Partisipasi Masyarakat dan KepemimpinanTerhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng.Tesis Program Pascasarjana Univerista Udayana. Denpasar.
Lampiran 1. Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1994 di
Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kabupaten
Muna Barat. Penulis adalah anak ke-4 dari enam
bersaudara, putri dari ayahanda La Ope dan Wa Kooni.
Penulis memulai masa pendidikan pada Taman Kanak-
Kanak Dharma Wanita Kelurahan Konawe dan selesai
tahun 2001, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar
Negeri 6 Kusambi (Sekarang SDN 5 Kusambi) tahun 2001 dan lulus pada tahun
2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama
Negeri 6 Kusambi (sekarang SMPN 3 Kusmbi) pada tahun 2007 dan lulus pada
tahun 2010. Penulis kemudian menempuh studi di Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Kusambi Tahun 2010 dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan dan diterima sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo.
Pada Tahun 2017, penulis memenuhi salah satu tuntutan Tridharma
Perguruan Tinggi dengan melakukan Penelitian yang berjudul “Partisipasi
Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. Penulis berharap
semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Lampiran 1. Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1994 di
Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kabupaten
Muna Barat. Penulis adalah anak ke-4 dari enam
bersaudara, putri dari ayahanda La Ope dan Wa Kooni.
Penulis memulai masa pendidikan pada Taman Kanak-
Kanak Dharma Wanita Kelurahan Konawe dan selesai
tahun 2001, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar
Negeri 6 Kusambi (Sekarang SDN 5 Kusambi) tahun 2001 dan lulus pada tahun
2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama
Negeri 6 Kusambi (sekarang SMPN 3 Kusmbi) pada tahun 2007 dan lulus pada
tahun 2010. Penulis kemudian menempuh studi di Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Kusambi Tahun 2010 dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan dan diterima sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo.
Pada Tahun 2017, penulis memenuhi salah satu tuntutan Tridharma
Perguruan Tinggi dengan melakukan Penelitian yang berjudul “Partisipasi
Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. Penulis berharap
semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Lampiran 1. Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1994 di
Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi Kabupaten
Muna Barat. Penulis adalah anak ke-4 dari enam
bersaudara, putri dari ayahanda La Ope dan Wa Kooni.
Penulis memulai masa pendidikan pada Taman Kanak-
Kanak Dharma Wanita Kelurahan Konawe dan selesai
tahun 2001, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar
Negeri 6 Kusambi (Sekarang SDN 5 Kusambi) tahun 2001 dan lulus pada tahun
2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama
Negeri 6 Kusambi (sekarang SMPN 3 Kusmbi) pada tahun 2007 dan lulus pada
tahun 2010. Penulis kemudian menempuh studi di Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Kusambi Tahun 2010 dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan dan diterima sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo.
Pada Tahun 2017, penulis memenuhi salah satu tuntutan Tridharma
Perguruan Tinggi dengan melakukan Penelitian yang berjudul “Partisipasi
Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa
Sidamangura Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. Penulis berharap
semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Lampiran 4. Peta Lokasi Penelitian
Lampiran 6. Matriks Hasil Observasi
MATRIKS HASIL OBSERVASI
AspekObservasi Data yang Diperlukan Temuan Observasi
1. PenerimaBantuan
1. Jumlah Penerima BSPS 30 orang Jumlah masyarakat penerima bantuan di Desa Sidamanguraberjumlah 30 orang
2. Sesuai dengan kriteria dalamPanduan pelaksanaan program BSPS
Penerima bantuan memenuhi kriteria sebagai penerimabantuan, yang antara lain WNI dan telah berkeluarga,berpenghasilan dibawah 2.000.3000 (UMP Sulawesi Tenggara),Memiliki keswadayaan untuk membangun, serta bersediabertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan.
2. RumahPenerimaBantuan
1. Jumlah rumah bantuan BSPS 30 unit Jumlah rumah yang dibangun/ direnovasi (milik penerimabantuan) sebanyak 30 unit
2. Memenuhi syarat untuk ditetapkansebagai penerima bantuan
Rumah berada di tanah milik sendiri, berada pada kondisi tidaklayak huni (khususnya tidak ada sarana kamar mandi), kondisiatap dan dinding serta lantai telah usang,
3. Kondisi rumah setelah pembangunanmemenuhi kriteria layak huni
Kondisi atap, dinding dan lantai telah baik dan rumah telahmemiliki kamar mandi serta nyaman dan aman untuk ditinggali
3. Partisipasi 1. Pemesanan dan pemeriksaan bahanbangunan dilakukan sendiri olehmasyarakat
Pemesanan dilakukan pada toko bangunan (milik pak La Mada)yang telah disepakati dalam rapat dan pemeriksaan bahanbangunan dilakukan sendiri oleh penerima bantuan
2. Proses pembangunan rumahdilakukan secara swadaya
Proses pembangunan dilakukan sendiri dan dengan menyewatukang serta dibantu bersama-sama masyarakat sekitar. Selainitu penerima bantuan menggunakan kayu jati untuk diswadaya.
3. Pelaksana BSPS sebagai fasilitator Pendamping desa melaksanakan tinjauan langsung terhadappenerima bantuan selama proses berlangsungnya pembangunanrumah, minimal 1 kali dalam 1 minggu, serta memfasilitasimasyarakat khususnya dalam penyusunan laporan.
Lampiran 7. Matriks Hasil Penelitian
MATRIKS HASIL PENELITIAN
Partisipasi Aspek KegiatanTemuan/ Analisis
Bentuk Partisipasi TingkatPartisipasi
FaktorPendorong
FaktorPenghambat
1. TahapPerencanaan
1. Koordinasi dengan parapemangku kepentingan
2. Sosialisai program BSPSkepada Calon PenerimaBantuan (CPB)
3. Pengorganisasian CPB4. Penyusunan Proposal
dalam bentuk uang,pengesahan proposal danpengusulan proposal kepejabat pembuatkomitmen
5. Penetapan penerimaBSPS
6. Penyaluran BSPS kepadarekening Satker di Bank
7. Pemilihan TokoBangunan
8. Penyusunan DRPB29. Pembahasan Teknis
pemesanan danpenerimaan bahanbangunan
Tenaga Buah Pikiran
Tokenism(Tanggapemberianinformasi)
1. Kemauanmasyarakatuntukberpartisipasi,
2. Adanyakemampuanmasyarakatuntukberpartisipasi,
3. Adanyakesempatanyang untukberpartisipasi
1. Usia,2. Tingkat
Pendidikan,3. Mata
pencaharian,4. Tingkat
penghasilanmasyarakat.
2. Tahappelaksanaan
1. Pemesanan bahanbangunan tahap I,
2. Pemeriksaan danpenerimaan bahanbangunan tahap I,
3. Pembangunan tahap I,4. Pemesanan bahan
bangunan II,5. Pemeriksaan dan
penerimaan bahanbangunan tahap II,
6. Pembangunan tahap II,
Buah pikiran, Tenaga, Materi Harta benda, Keterampilan
dan kemahiran, Partisipasi
sosial
Citizen power(tanggapendelegasiankekuasaan)
3. TahapPemantauandan Evaluasi
1. Pelaporan fisik 30%,2. Evaluasi dan pemesanan
Daftar RencanaPembelian BahanBangunan (DRPB2)tahap II,
3. Pelaporan fisik 100%
Buah pikiran Tokenism(Tanggakonsultasi)
4. TahapPemanfaatanHasil
1. Pemanfaatan FisikBangunan
Partisipasisosial
Citizen power(Tanggapengawasanmasyarakat)
Lampiran 8. Dokumentasi penelitian
Wawancara dengan Informan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)Di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat
Proses Pembangunan Rumah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Di Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi