PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM - 1 - SALINAN BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi Puskesmas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
25
Embed
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA … · PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 1 -
SALINAN
BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu diatur
pedoman penggunaan dana kapitasi Puskesmas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436);
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 3 -
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak,
sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 4 -
tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan
otonomi daerah di bidang kesehatan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lebak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat
menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada
Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS
Kesehatan.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar
dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana
kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 5 -
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar
penyusunan APBD.
19. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah Pejabat pada unit Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada OPD.
22. Bendahara dana kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai
negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BAG. HUKUM
- 6 -
23. Pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pegawai negeri
sipil yang telah lulus dan mempunyai sertifikasi pengelolaan
barang/jasa pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola dan atau
memfasilitasi pengadaan barang/jasa dan atau obat serta bahan
medis habis pakai JKN yang diajukan oleh Puskesmas yang
ditetapkan melalui surat perintah tugas kepala dinas kesehatan.
24. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka