7/28/2019 Paper Hak Paten
1/29
HAK PATEN DI INDONESIA
Oleh :
Mutiara Ursula Puspita (12020049)
Stefani Tri Okta (12020051)
Heni Kristiati (12020052)
KELAS SABTU
DOSEN : AMANDA LUBIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS INDONESIA
2012
1
7/28/2019 Paper Hak Paten
2/29
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala
karunia dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Aspek Hukum Dalam Bisnis yang berjudul Hak Paten
di Indonesia ini, tepat pada waktunya.
Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah terlibat dalam membantu penulis dalam penyusunan Tugas Aspek
Hukum Dalam Bisnis, khususnya kepada :
1. Dosen Aspek Hukum Dalam Bisnis, Amanda Lubis yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas ini.
2. Orang Tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moral
maupun material.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan
Yang Maha Esa. Amin.
Penulis sadar bahwa paper ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar kedepannya lebih baik
lagi serta Tugas Aspek Hukum Dalam Bisnis ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, khususnya bagi mahasiswa STIE MBI. Mohon maaf apabila terdapat
kesalahan dalam penulisan.
Jakarta,
Penulis
2
vi
7/28/2019 Paper Hak Paten
3/29
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .....................................................................................1
KATA PENGANTAR ...................................................................................2
DAFTAR ISI .................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................4
1.2 Alasan Pemilihan Objek .........................................................5
1.3 Tujuan Dan Manfaat ..............................................................5
1.4 Identifikasi/Perumusan Masalah ............................................6
1.5 Metodologi Penelitian ............................................................6
1.6 Sistematika Penulisan .............................................................7
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Hak Paten .............................................................9
2.2 Undang undang Hak Paten ................................................10
2.3 Invensi dan Inventor..............................................................11
2.4 Hak Prioritas...........................................................................13
BAB III ANALISA / PEMBAHASAN
3.1 Paten Biasa dan Sederhana.....................................................16
3.2 Prosedur Permohonan Paten..................................................17
3.3 Pelanggaran dan Sanksi..........................................................18
3.4 Pro dan Kontra Undang Undang Paten...............................27
BAB IV PENUTUP
5.1 Kesimpulan ..........................................................................28
3
7/28/2019 Paper Hak Paten
4/29
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih
merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam
beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuksoftware dan
metode bisnis, sementara di Eropa,software dianggap tidak bisa dipatenkan,
meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat
dipatenkan.
Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan
di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga
sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai
negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan
hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan,
namun hak paten ini mendapat pertentangan dalam prakteknya. Mengingat
sesuai prinsip sumpah Hipokrates (Hippocratic Oath), dokter wajib
membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya.
Sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association (AMA)
House of Delegates mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini.
Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belumpernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak
dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka
waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten
sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk
memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan
layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada
beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat
perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya
bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum
4
7/28/2019 Paper Hak Paten
5/29
atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori
dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua
makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk
produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses
mikro-biologis.
Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat
dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan.
Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak
(software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin
mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat
mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-
obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus Sel punca embrionik manusia
(human embryonic stem atau hES) tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa.
Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software
yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat
aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).
1.2 Alasan Pemilihan Objek
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah agar para pembaca pada
khususnya kami yang menyusun makalah ini dapat mengetahui dan
memahami lebih lanjut mengenai seluk beluk tentang hak paten,
pengertian hak paten, pengertian invensi dan inventor serta prosedur
permohonan pengajuan paten.
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dalam penyusunan tugas ini adalah :
1. Memahami lebih lanjut pengertian hak paten, invensi dan inventor.
2. Mengetahui prosedur pembuatan paten.
5
7/28/2019 Paper Hak Paten
6/29
3. Mempelajari Undang Undang atau dasar hukum yang digunakan
dalam hal paten.
1.3.2 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah membuat masyarakat
Indonesia secara umum dan khususnya mahasiswa STIE MBI, untuk
lebih familiar dengan istilah istilah hak paten seperti Invensi,
Inventor Sistem File to File serta prosedur bagaimana seseorang dapat
mengajukan paten atas invensinya.
1.4 Identifikasi Masalah
Agar lebih mempermudah pembahasan dalam pencapaian sasaran yang
dituju, maka penulis mengindetifikasikan permasalahan yang dibahas pada :
1. Pengertian Hak Paten, Invensi dan Inventor ;
2. Undang Undang sebagai dasar hukum dalam paten ;
3. Prosedur Permohonan Paten ;
1.5 Metodologi Penulisan
Dalam pembuatan Tugas ini, penuis membutukan data-data yang
berhubungan dengan kajian penulis, yaitu bersumber dari :
1. Studi Lapangan (Field Research)
Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung datang ke
perusahaan yang dijadikan objek kajian. Dalam mengumpulkan
data yang diperlukan penulis memakai teknik observasi /
pengamatan secara sistematik. Dimana data-data tersebut
mempunyai kebenaran/keabsahan sehingga penulis dapat
mempertanggung-jawabkan penulisan ini.
2. Studi Pustaka (Library Research)
6
7/28/2019 Paper Hak Paten
7/29
Merupakan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari
berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti berbagai buku yang
menunjang kajian maupun referensi-referensi lain yang bersifat
tertulis dan dapat menunjang kajian.
1.6 Sistematika Penulisan
Dalam menyusun Tugas ini, pembahasaan penganalisaannya
diklasifikasikan secara sistematik ke dalam 4 (empat) bab, yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulisan mengutarakan tentang latar belakang
masalah, alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat
penulisan, identifikasi / perumusan masalah, pembatasan
masalah dan metodologi penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Dalam bab ini penulis mengutarakan berbagai
referensi/tinjauan pustaka yang mendukung kajian/anallisa
yang penulis sampaikan, seperti : pengertian hak paten,
invensi dan inventor, langkah dan prosedur pengajuan paten
serta dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan hak
paten di Indonesia.
BAB III : ANALISA / PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan kajian /
analisis terhadap materi yang penulis bahas sesuai dengan
judul yang disajikan.
BAB IV : PENUTUP
7
7/28/2019 Paper Hak Paten
8/29
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan kajian dan saran-saran
yang mungkin berguna bagi pembaca sebagai masukan dalam
meningkatkan perekonomian Indonesia.
8
8
7/28/2019 Paper Hak Paten
9/29
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Hak Paten
Pengertian hak paten telah diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2001
tentang paten. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten,
jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemuinvensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan
substansif dll. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan akan ada
perlindungn terhadap kerya intelektual dari putra dan putri Indonesia.
Pengertian hak paten menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 14
Tahun 2001, Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu
tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu :
1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru.
2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu
penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi
dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis),
maka tidak berhak atas paten.
3. Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga
sebelumnya (non obvious). Jadi bila sekedar menggabungkan dua
benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi
pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.
Prosedur pengurusan Hak Paten:
1. Melampirkan Syarat syarat ciptaan berupa contoh
9
7/28/2019 Paper Hak Paten
10/29
2. Melampirkan Permohonan pengajuan Ciptaan
3. Melampirkan identitas / Surat Legalitas Perusahaan
4. Mengecekan di HKI
5. Pendaftaran Hak Paten
6. Proses klarifikasi Hak Paten selama 1,5 Tahun
7. Penerbitan Hak Paten
Syarat pendaftaran / Registrasi Hak Paten :
1. KTP Pemohon, apabila pendaftaran Hak Paten atas nama pribadi
2. Akte Perusahaan dan KTP Direktur apabila pendaftaran Hak Paten atas
nama badan usaha.
3. Bukti hasil ciptaan (bisa berbentuk file, buku, patung atau media lain)
4. Contoh tanda tangan pemohon atau direktur
Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan
administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Paten (UUP).
2.2 Peraturan Perundang Undangan yang Mengatur tentang Paten
Peraturan perundang-undangan yang mengatur Paten antara lain :
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing
the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia);
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and
Regulations under the PCT;
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara
Permintaan Paten;
10
7/28/2019 Paper Hak Paten
11/29
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi
Surat Paten; Keputusan Menkeh Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten
Sederhana;
Keputusan Menkeh Nomor M.02-HC.01-10 Tahun 1991 tentang
Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
Keputusan Menkeh Nomor M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang
Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
Keputusan Menkeh Nomor M.06-1-1C.02.10 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Pcngajuan Permintaan Paten;
Keputusan Menkeh Nomor M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk
dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
Keputusan Menkeh Nomor M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang
Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
Keputusan Menkeh Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang
Sekretariat Komisi Banding Paten; Keputusan Menkeh Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata
Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tanggal
5 Oktober 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Olch Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4
Januari 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
2.3 Invensi dan Inventor
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk
atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Michael H. Jester (2004 : 175) mengartikan seorang penemu sebagai berikut
: "A inventor is one who makes a positive contribution to at least one claim
of the patent application."
11
7/28/2019 Paper Hak Paten
12/29
Persyaratan dasar untuk mendapatkan paten menurut H. Jackson Knight
(2002 : 7), penemuan (inventions) harus :
be new, not previously publicly known;
be a nonobvious extension or technical advance over previous
inventions.
have industrial use or real-world utility.
Yang menjadi obyek hak paten ialah temuan (invention) yang secara praktis
dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Itulah sebabnya Hak Patentermasuk dalam jenis hak milik perindustrian, yang membedakannya dengan
Hak Cipta. Penemuan yang dapat diberikan hak paten hanyalah penemuan
baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi yang
ada dalam produk tertentu maupun cara yang dipakai dalam proses
menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak paten bisa diberikan pada
produk maupun teknologi proses produksi.
Yang dimaksud dengan Inventor (sebutan bagi penemu paten) adalah
seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak
yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang mene-
rima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.
Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau
komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten
sederhana. Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau
beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu
kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki
keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu
invensi berupa alat tulis yang barn beserta tinta yang baru. Alat tulis dan
12
7/28/2019 Paper Hak Paten
13/29
tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk
digunakan pada alat tulis baru tersebut.
Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang :
a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan ;
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembcdahan
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan ;
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.
Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi
akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi
yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara
satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat
tulis yang barn beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut
merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat
tulis baru tersebut.
Untuk mengetahui apakah permohonan paten untuk suatu invensi sudah
diajukan atau belum, dapat dicek atau ditelurusi di Ditjen HaKI atau lewat
internet ke kantor-kantor paten luar negeri seperti United States Patent and
Trademark Office, Japan Patent Office, European Patent Office dan lain-
lain.
2.4 Hak Prioritas
Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention fin. Protection
of Industrial Property atau Agreement Esialp lishing the World Trade
13
7/28/2019 Paper Hak Paten
14/29
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di
negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota
salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention
tersebut.
Hakyang dimiliki oleh pemegang paten adalah :
a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang
dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya : dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewa,
menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan
atau diserahkan produk yang diberi paten;
dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi
paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a.
b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain
berdasarkan surat perjanjian lisensi;
c. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri
setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
d. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu
tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.
Kewajiban pemegang paten adalah :
a. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut
biaya tahunan ;
14
7/28/2019 Paper Hak Paten
15/29
b. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara
Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara
ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada
pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai
alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan
disetujui oleh Ditjen HKI.
Sistem first-to-file adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut
mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan
dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenulii.
Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem first-to-file,
dalam Pasal 34 UUP disebutkan "Apabila untuk satu invensi yang sama
ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang
berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu
yang dapat diterima".
15
7/28/2019 Paper Hak Paten
16/29
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Paten Biasa dan Paten Sederhana
Berdasarkan pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten,
Jangka waktu antara paten biasa dengan paten sederhana memiliki
perbedaan, diantaranya yaitu :
No. KETERANGAN PATENPATEN
SEDERHANA
1. Jumlah Klaim
1 invensi atau lebih
yang merupakan
satu kesatuan
invensi
1 invensi
2.
Masa perlindungan20 th (sejak tgl
penerimaan
permohonan paten)
10 th (sejak tgl
penerimaan
permohonan paten)
3. Pengumuman
permohonan18 bln setelah
tanggal penerimaan
3 bulan setelah tanggal
penerimaan
4. Jangka waktu
mengajukan keberatan
6 bulan terhitung
sejak diumumkan
3 bulan terhitung sejak
di umumkan
5.
Yang diperiksa dalam
pemeriksaan subtantif
Kebaruan
(Novelty), langkah
inventif, dapatditerapkan dalam
industri
Kebaruan (Novelty),
dapat diterapkan dalamindustri
6.
Lama pemeriksaan
subtantif
36 bln terhitung
sejak tgl
penerimaan
permohonan
pemeriksaan
subtantif
24 bln terhitung sejak
tgl penerimaan
permohonan
pemeriksaan subtantif
7. Obyek paten Produk atau proses Produk atau alat
3.2 Prosedur Permohonan Paten
16
7/28/2019 Paper Hak Paten
17/29
Prosedur permohonan paten dapat digambarkan sebagai berikut :
17
7/28/2019 Paper Hak Paten
18/29
Langkah awal seorang inventor mengajukan paten :
Searching
Analisa ciri khusus
Mengambil keputusan ya atau tidak
Tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut :
Mengajukan permohonan
Pemeriksaan administratif
Pengumuman permohonan paten
Pemeriksaan subtantif
Pemberian atau penolakan
Mengajukan permohonan
Pemeriksaan administratif
Pengumuman permohonan paten
Pemeriksaan subtantif
Pemberian atau penolakan
3.3 Pelanggaran & Sanksi
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan
sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan
salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan
atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi
yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa
yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten
Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat,
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau
18
7/28/2019 Paper Hak Paten
19/29
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang
diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya.
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001
Tentang Paten :
Pasal 33
Apabila seluruh persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan
dianggap ditarik kembali.
Pasal 42
1) Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi
ketentuan Pasal 24.
2) Pengumuman dilakukan :
a. dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak
Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan
sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas; atau
b. dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak
Tanggal Penerimaan.
3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.
Pasal 45
2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal segera mengirimkan sal
inan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada
Pemohon.
19
7/28/2019 Paper Hak Paten
20/29
3) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan
terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat
Jenderal.
4) Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan,
sanggahan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap
pemeriksaan substantif.
Pasal 48
1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
2) Tata Cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 49
2) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak
dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 53
Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1) Pemohon tidak memberikan tanggapan, dan tidak memenuhi
kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap
Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan
Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2),
Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon.
Pasal 54
Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui
atau menolak Permohonan :
20
7/28/2019 Paper Hak Paten
21/29
Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) apabila
permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu
pengumuman tersebut,
Paten Sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal
Penerimaan.
Pasal 55
1) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa
menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam Undangundang ini,
Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau
Kuasanya.
2) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa
menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam
Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini,
Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten Sederhana kepada
Pemohon atau Kuasanya.
3) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang
berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.
4) Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen Paten kepada
pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali Paten
yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
Pasal 56
1) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa
menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal
6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) atau yang dikecualikan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal menolak
21
7/28/2019 Paper Hak Paten
22/29
Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya.
2) Direktorat Jenderal juga dapat menolak Permohonan yang dipecah jika
pemecahan tersebut memperluas lingkup Invensi atau diajukan setelah
lewat Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau
Pasal 36 ayat (3).
3) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa
menunjukan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi
ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2), Direktorat Jenderal menolak
sebagian dari Permohonan tersebut dan memberitahukannya secara
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
4) Surat pemberitahuan penolakan Permohonan harus dengan jelas men-
cantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.
Pasal 60
1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan
yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal
yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
atau Pasal 56 (ayat 3).
2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon alma
Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang
disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap
keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai
hasil pemeriksaan substantif.
4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan
atau penjelasan barn sehingga memperluas lingkup Invensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
Cara mengajukan permohonan paten tertulis dalam bahasa Indonesia ke
Dirjen HaKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang
memuat :
22
7/28/2019 Paper Hak Paten
23/29
Tanggal, bulan dan tahun permohonan
Alamat lengkap dan alamatjelas pemohon paten
Nama lengkap dan nama inventor
Nama lengkap dan alamat kuasa
Surat kuasa
Penyataan permohonan untuk dapat diberi paten
Judul invensi
Klaim yang terkandung dalam invensi
Deskripsi tentng invensi (memuat keterangan cara melaksanakan
invensi)
Gambar (untuk memperjelas invensi, jika ada)
Abstrak invensi (dokumen deskripsi, klain, abstrak, gambar =
spesifikasi paten)
Berikut adalah contoh Form Pengajuan Paten : (halaman berikutnya)
23
7/28/2019 Paper Hak Paten
24/29
dibuat rangkap 4
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.IDIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Formulir Permohonan Paten
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana [ ]
Yang merupakan permohonan patenInternasional/PCT dengan nomor :
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten
Nama Badan Hukum 3) :
Alamat Badan Hukum 2) :
Nama Konsultan Paten :
Alamat 2) :
Nomor Konsultan Paten :
Telepon / fax :
[ ]
(54) dengan judul invensi : [ ]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan
dari permohonan paten nomor :
[ ]
(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : Diisi oleh petugas
24
Dengan ini saya/kami 1) :
(71) Nama :Alamat 2) :
Warga Negara :
Telepon :
NPWP :
Diisi oleh petugas
Tanggal Pengajuan :
Nomor permohonan :
7/28/2019 Paper Hak Paten
25/29
........................warga negara..................................
........................warga negara..................................
........................warga negara...................................
........................warga negara...................................
[ ]
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *)
Hak prioritas 4)
Negara Tgl. Penerimaan permohonan No prioritas
............ ............................................... ..................
............ ............................................... ..................
............ ............................................... ..................
............ ............................................... ..................
............ ............................................... ..................
............ ............................................... ..................
[ ]
Bersama ini saya lampirkan 5) :
1 (satu) rangkap :
[ ] surat kuasa[ ] surat pengalihan hak atas penemuan
[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan
[ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)
[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya
[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT
[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan
terjemahannya
[ ] dokumen lain (sebutkan) :
Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :
[ ] uraian ................................. halaman
[ ] klaim .................................. buah
[ ] abstrak
[ ] gambar ............................... buah
[ ][ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Saya/kami usulkan, gambar nomor ..............................
dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumumanatas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)
[ ]
25
7/28/2019 Paper Hak Paten
26/29
Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
Untuk dapat diproses lebih lanjut
Pemohon,
(.........................................................) 6)
Keterangan :
1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam
formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang
bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang
bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang
terdaftar di Kantor Paten.
*) Coret yang tidak sesuai.
Form No. 001/P/HKI/2000
Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.
26
7/28/2019 Paper Hak Paten
27/29
3.4 Pro dan Kontra Undang Undang Paten
Pihak yang pro adanya Undang-undang Paten mengajukan alasan-alasan
berikut :
Paten mendorong semangat inovasi;
Paten mendorong arus investasi modal asing, memberi jaminan kerja
tenaga kerja lokal dan adanya alih teknologi ke dalam negri;
Paten memicu alih teknologi;
Prinsip-prinsip Undang-undang Paten Indonesia adalah :
Paten wajib dilaksanakan di Indonesia;
Importasi tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten;
Mekanisme lisensi wajib (compulsory license);
Paten mendukung industrialisasi;
Paten sebagai sumber informasi teknologi : mendorong kemajuan
teknologi;
Fasilitas riset dan pengembangan.
Sedangkan Pihak yang menentang (kontra) Undang-undang Paten
mengemukakan alasan-alasan berikut :
Paten mempromosi faham individualisme;
Paten mengembangkan prinsip-prinsip monopoli;
Harga naik
Industri dikuasai asing;
Biaya membangun sistem mahal;
Tidak bisa mencuri teknologi;
Manfaat lebih dinikmati asing;
27
7/28/2019 Paper Hak Paten
28/29
BAB IV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari tugas ini adalah sebagai berikut :
Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Investor
(seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang
menghasilkan Invensi ) atas hasil Invensinya (ide Inventor yang
dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ) di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensi nya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Direktorat Jenderal dan harus memuat :
tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa;
surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
judul Invensi;
klaim yang terkandung dalam Invensi;
deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan
tentang cara melaksanakan Invensi;
28
7/28/2019 Paper Hak Paten
29/29
gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk
memperjelas Invensi; dan abstrak Invensi (dokumen deskripsi, klain, abstrak, gambar=
spesifikasi paten).
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hak paten berbeda dengan Hak Cipta. Karena Hak cipta adalah hak
untuk memperbanyak ciptaannya, sedangkan hak paten adalah