Paparan Workshop Monitoring dan Evaluasi PERDA BG Indonesia Sesi 1

MONITORING & EVALUASI Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

WORKSHOP MEDAN

Gd. Kemen-PU

Disampaikan Oleh Herwin Siregar/KME PERDA BG Indonesia

Medan, 16-17 Okt 2014

MATERI PEMBAHASAN

1. Pendahuluan

2. Pemahaman Umum Penyelenggaraan Bangunan

Gedung

3. Progres Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

4. Harapan Dari Workshop Ini 2

Gd. CK, Kemen-PU Masterplan SHIA Indonesia

MATERI PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. KELUARAN/OUTPUT

4. METODOLOGI EVALUASI P BG

5. WILAYAH CAKUPAN EVALUASI

3

World Greener Building Gd Bank BNI 46, Jakarta

LATAR BELAKANG

• Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dan

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 28/2002, hingga saat ini baru sebagian

kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda Bangunan Gedung;

• Namun demikian, dari sebagian kabupaten/kota yang telah

menetapkan Perda Bangunan Gedung-nya tersebut, masih banyak

diantaranya yang belum mampu baik secara teknis maupun

sumber daya manusia untuk mengimplementasikan Perda Bangunan

Gedung-nya secara menyeluruh di wilayahnya;

• Oleh karena itu, diperlukan peran dari Pemerintah Pusat dan provinsi

dalam membina pemerintah daerah kabupaten/kota beserta aparat-

aparatnya agar mampu mengimplementasikan Perda Bangunan

Gedung di wilayahnya, terutama terkait IMB, SLF, TABG dan

Pendataan Bangunan Gedung yang dinilai sangat vital guna

pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung.

4

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;


tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;


tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 tahun 2007 tentang

Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

5

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi

PERDA BG Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;

3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang

dihadapi dalam impplemtasi PERDA BG.

TUJUAN :

1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi

PERDA BG;

3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan

evaluasi dari peserta workshop;

4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;

5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di

kabupaten/kota.

6

KELUARAN/OUTPUT

• Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung;

• Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap

mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh

kab/kota sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;

• Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan

bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan

penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing

kab/kota sasaran secara spesifik;

• Tersusunnya usulan roadmap kegiatan penanganan

permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap

masing-masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan

evaluasi.

7

METODOLOGI EVALUASI

8

Penyusunan Modul

Evaluasi& Uji Petik

Finalisasi Modul

Evaluasi

Penyampaian Modul

Evaluasi PERDA BG Ke

KI

Penyimpulan Hasil Evaluasi

Substansi PERDA BG (Dari KI)

Pemetaan Hasil Evaluasi

Substansi PERDA BG

WORKSHOP (WILBAR-WILTENG-WILTIM)

Monitoring & Evaluasi ke SNVT PBL Provinsi

Hasil Monitoring

dan Evaluasi P BG

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8

1. Uji Coba;

2. Survei

1. Uji Coba;

2. Survei

1. Diskusi/

Pertemuan

Para Pakar,

Profesional ;

2. Diskusi Tim

Ahli KME

1. Diskusi/

Pertemuan

Para Pakar,

Profesional ;

2. Diskusi Tim

Ahli KME

1. Koordinasi

ke KI, SNVT

PBL;

2. Pengerjaan

Desk KME;

3. Email/Web

Base

1. Koordinasi

ke KI, SNVT

PBL;

2. Pengerjaan

Desk KME;

3. Email/Web

Base

1. Analisis

Kesesuaian

Substansi

PERDA BG;

2. Analisis

implementa

si PERDA

BG.

1. Analisis

Kesesuaian

Substansi

PERDA BG;

2. Analisis

implementa

si PERDA

BG.

1. Tipologi

Evaluasi

format

grafik/teks

kab/kota

2. Tipologi

Evaluasi

format grafik

Provinsi

1. Tipologi

Evaluasi

format

grafik/teks

kab/kota

2. Tipologi

Evaluasi

format grafik

Provinsi

1. Penyampaia

n hasil

evaluasi

substansi

PERDA BG;

2. Penyampaia

n hasil

implementa

si

1. Penyampaia

n hasil

evaluasi

substansi

PERDA BG;

2. Penyampaia

n hasil

implementa

si

1. Kunjungan

ke SNVT

PBL yang

mengalami

kendala;

2. Monitoring

& Evaluasi

dengan KI

1. Kunjungan

ke SNVT

PBL yang

mengalami

kendala;

2. Monitoring

& Evaluasi

dengan KI

Finalisasi

Roadmap 3

tahun

mendatang

Finalisasi

Roadmap 3

tahun

mendatang

METODA

Masukan

perbaikan

modul

Masukan

perbaikan

modul

Masukan

perbaikan modul

dan final Modul

evaluasi

substansi dan

implementasi

Masukan

perbaikan modul

dan final Modul

evaluasi

substansi dan

implementasi

Hasil evaluasi

substansi perda

BG dan

implementasi P

BG

Hasil evaluasi

substansi perda

BG dan

implementasi P

BG

Kesimpulan

awal terhadap

160 PERDA BG

Kab/Kota

Kesimpulan

awal terhadap

160 PERDA BG

Kab/Kota

Tipologi

permasalahan

implementasi

PERDA BG

Tipologi

permasalahan

implementasi

PERDA BG

Hasil evaluasi

substansi dan

implementasi

PERDA BG

Hasil evaluasi

substansi dan

implementasi

PERDA BG

Terselesaikanny

a permasalahan

di SNVT Provinsi

Terselesaikanny

a permasalahan

di SNVT Provinsi

Road Map 3

Tahun

Mendatang

Road Map 3

Tahun

Mendatang

KELUARAN

KEGIATAN

CAKUPAN WILAYAH

9

NO. PROVINSI JUMLAH

KAB/KOTA

JUMLAH

PERDA NON PERDA % PERDA

1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 17 26.09

2 Sumatera Utara 33 1 32 3.03

3 Sumatera Barat 19 15 4 78.95

4 Riau 12 4 8 33.33

5 Kepulauan Riau 7 3 4 42.86

6 Bangka Belitung 7 2 5 28.57

7 Sumatera Selatan 16 3 13 18.75

8 Jambi 11 4 7 36.36

9 Bengkulu 10 6 4 60.00

10 Lampung 15 5 10 33.33

11 Banten 8 6 2 75.00

12 DKI Jakarta 1 1 0 100.00

13 Jawa Barat 27 15 12 55.56

14 Jawa Tengah 35 25 10 71.43

15 DI Yogyakarta 5 5 0 100.00

16 Jawa Timur 38 16 22 42.11

TOTAL WILAYAH I 267 117 150 43.82

CAKUPAN WILAYAH

10

NO. PROVINSI JUMLAH

KAB/KOTA

JUMLAH

PERDA NON PERDA % PERDA

TOTAL WILAYAH I 267 117 150 43.82

17 Bali 9 4 5 44.44

18 Nusa Tenggara Barat 10 6 4 60.00

19 Nusa Tenggara Timur 22 10 12 45.45

20 Kalimantan Barat 14 6 8 42.86

21 Kalimantan Selatan 13 10 3 76.92

22 Kalimantan Tengah 14 9 5 64.29

23 Kalimantan Timur 10 3 7 30.00

24 Kalimantan Utara 5 1 4 20.00

25 Sulawesi Barat 6 2 4 33.33

26 Sulawesi Tengah 12 6 6 50.00

27 Sulawesi Selatan 24 19 5 79.17

28 Sulawesi Utara 15 3 12 20.00

29 Sulawesi Tenggara 13 9 4 69.23

30 Gorontalo 6 1 5 16.67

31 Maluku 11 3 8 27.27

32 Maluku Utara 10 2 8 20.00

33 Papua 29 6 23 20.69

34 Papua Barat 13 3 10 23.08

TOTAL WILAYAH II 236 103 133 43.64

TOTAL WILAYAH I + WILAYAH II 503 220 283 43.74

11

SKEMA UMUM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

12

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN

PENDATAAN

PEMBONGKARAN

IMB SLF RTB

KAJIAN

TEKNIS

PELESTARIAN

PEMBANGUNAN

Sumber: PPRPD-BG, 2014

SKEMA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PADA UMUMNYA

13 Sumber: PPRPD-BG, 2014

SKEMA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

TERTENTU

14

Sumber: PPRPD-BG, 2014

15

EVALUASI SUBSTANSI PERDA BG

Evaluasi substansi PERDA BG disandingkan dengan MODEL PERDA BG 2014 dilakukan terhadap;

1. Ketentuan umum;

2. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung

3. Persyaratan Bangunan Gedung

4. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

5. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

6. Pembinaan

7. Sanksi Administratif

8. Ketentuan Pidana

9. Ketentuan Penyidikan

10. Ketentuan Peralihan

11. Ketentuan Penutup

16

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ketidaksesuaian

kesesuaian

Contoh Kab A

CONTOH HASIL EVALUASI KESESUAIAN SUBSTANSI PERDA BG

TERHADAP MODEL PERDA TAHUN 2014 KAB/KOTA DI PROVINSI

SUMATERA BARAT

17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ka

b.

Dh

arm

asra

ya

Ko

ta S

olo

k

Ka

b. P

esis

ir S

ela

tan

Ko

ta B

uk

it T

inggi

Ka

b. P

ad

an

g P

ari

am

an

Ka

b. Ta

na

h D

ata

r

Ko

ta P

aya

ku

mb

uh

Ko

ta S

aw

ah

lun

to

Ka

b. S

iju

nju

ng

Ka

b. S

olo

k

Ka

b. A

ga

m

Ka

b. Lim

a P

ulu

h K

ota

Ko

ta. P

ad

an

gp

an

jan

g

Ko

ta. P

ari

am

an

Ka

b. P

asa

ma

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase Kesesuaian Persentase Ketidaksesuaian

18

HARAPAN DARI WORKSHOP

1. Terkoleksinya seluruh Peraturan Daerah Bangunan Gedung dari

SKPD/SNVT PBL Provinsi Kabupaten/Kota yang hadir;

2. Terpetakannya substansi seluruh Peraturan Daerah Bangunan Gedung;

3. Sebagai acuan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan

bangunan gedung untuk mewujudkan tertib administrasi dan teknis

dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai amanat UU No. 28

Tahun 2002;

4. Terselenggaranya implementasi PERDA bangunan gedung sesuai

amanat UU No. 28 Tahun 2002;

19

20

Paparan Workshop Monitoring dan Evaluasi PERDA BG Indonesia Sesi 1

Documents