TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA KOTAMOBAGU MUHAMMAD ARIF TASRIF KETUA POKJA KEBIJAKAN BIDANG ADVOKASI DAERAH
TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA KOTAMOBAGU
MUHAMMAD ARIF TASRIF KETUA POKJA KEBIJAKAN BIDANG ADVOKASI DAERAH
KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL
PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI KOTA KOTAMOBAGU
PERAN PENTING TKPK
TOPIK
“TRIPLE-TRACK PROBLEM”
KEMISKINAN
4
Tingkat kemiskinan nasional menurun, tetapi laju penurunannya melambat
Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. Penduduk miskin yang tersisa adalah penduduk miskin kronis. Lokasi tempat tinggalnya makin tersebar.
5
Kemiskinan cenderung tinggi di perdesaan. Tetapi, pengangguran cenderung tinggi di perkotaan
Tidak semua penganggur adalah miskin: penganggur berkecukupan (discourage worker)
Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker
Dari 109,67 juta Angkatan Kerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA
6
Ada kesenjangan dalam tingkat kemiskinan antar-wilayah (provinsi)
Distribusi jumlah penduduk miskin antar-wilayah juga tidak merata (80% ada di Jawa-Bali-Sumatera)
7
12,49% di bawah GK
23,78% di bawah 1,2 x GK
33,94% di bawah 1,4 x GK
60%
40%
20%
0%
Konsumsi bulanan per kapita (Rp.)
% P
op
ula
si
Sumber: Susenas (2010)
Jika garis kemiskinan naik 20%, porsi penduduk di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) akan naik 100%: Indikasi masalah kerentanan
8
Ada ketimpangan dalam laju pertumbuhan pengeluaran antar kelompok penduduk
Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan intervensi kebijakan yang berbeda
9
• Makanan adalah 65% dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan, dimana 29% di dalamnya disumbangkan oleh konsumsi Beras.
• Tidak ada arti penanggulangan kemiskinan tanpa pengendalian inflasi.
10
Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)
Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki jika seluruh program menggunakan sumber data sasaran yang sama Basis Data Terpadu
KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL
PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI KOTA KOTAMOBAGU
PERAN PENTING TKPK
TOPIK
DIMENSI KEMISKINAN
KEMISKINAN MULTI-DIMENSI
KEMISKINAN EKONOMI
•Angka putus sekolah; Tingkat pendidikan kepala rumahtangga (Pendidikan)
•Tingkat Kematian Bayi; Tingkat Kematian Balita (Kesehatan)
•Akses pada sanitasi layak; akses pada listrik; akses pada air bersih (Prasarana Dasar)
•Harga Beras (Ketahanan Pangan)
•Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan)
•Dan lain-lain
•Persentase Penduduk Miskin
• Jumlah penduduk miskin
• Indeks Kedalaman Kemiskinan
• Indeks Keparahan Kemiskinan
PENGELOMPOKAN DATA KEMISKINAN
DATA MAKRO
• Data agregat tentang jumlah dan persentase penduduk miskin dan variabel kemiskinan lainnya pada tingkat nasional dan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).
• Terutama bersumber dari BPS
DATA MIKRO
• Data yang lebih operasional yang menyajikan informasi tentang siapa orang miskin itu, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan; yang direkap dalam unit administrasi terendah (RT/ RW atau desa/ kelurahan)
• Terutama bersumber dari BPS dan BKKBN
CONTOH DATA:
Persentase Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin Indeks Kedalaman
Kemiskinan Indeks Keparahan
Kemiskinan
CONTOH DATA:
Jumlah rumahtangga menurut status kesejahteraan
Usia kepala rumahtangga miskin
Pendidikan terakhir kepala rumahtangga
Lapangan pekerjaan kepala rumahtangga
Dan lain-lain
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (1)
Tahun 2011, persentase penduduk
miskin Kota Kotamobagu (6.64%)
berada di bawah capaian Provinsi dan
merupakan yang terendah ketiga di
Sulawesi Utara setelah Kota Manado dan Kota
Tomohon.
Dalam 5 tahun terakhir, jumlah
maupun persentase penduduk miskin menurun. Tetapi,
laju penurunan itu cenderung melambat
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (2)
Meskipun indeks kedalaman kemiskinan
rendah di bawah capaian Provinsi
Sulawesi Utara, Indeks keparahan kemiskinan
Kota Kotamobagu adalah yang tertinggi
ketiga setelah Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Utara.
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (3)
Indeks kedalaman dan keparahan
kemiskinan meningkat dalam setahun terakhir.
Selama 2007-2011, indeks keparahan kemiskinan juga tidak cenderung
membaik.
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (4)
Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu
menurun. Di lain pihak, Gini ratio
justru meningkat di tahun terakhir.
PERTUMBUHAN vs PEMERATAAN
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PENDIDIKAN
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI KESEHATAN
KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PRASARANA DASAR
KEMISKINAN MIKRO (1)
Perbandingan data makro (Susenas 2011) dan data mikro (PPLS 2011) menunjukkan
bahwa jumlah penduduk rentan miskin
di Kota Kotamobagu jauh melampaui jumlah
penduduk
KEMISKINAN MIKRO (2)
Sebagian besar penduduk desil 1-3 di
Kota Koatmobagu berada pada usia
produktif 15-45 tahun. Di urutan kedua adalah
anak-anak usia 6-15 tahun.
KEMISKINAN MIKRO (3)
Sekitar 9% dari rumahtangga desil 1-3 di Kota Kotamobagu
dikepalai oleh perempuan. Sebagian
besar dari mereka berada di usia yang tidak lagi produktif
KEMISKINAN MIKRO (4)
Setengah dari jumlah anak usia
sekolah 5-15 tahun dalam desil 1-3 di Kota Kotamubagu terpaksa bekerja
RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT (PROV+KAB+KOTA) 2009-2010
Selama 2009-2012, rata-rata
pertumbuhan pendapatan daerah
secara agregat (prov+kab+kota) di
Sulawesi Utara (9,9%) adalah yang terendah
di Indonesia
RUANG FISKAL DAERAH (AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA) 2012
Tahun 2012, ruang fiskal daerah (agregat provinsi, kabupaten
dan kota) di Sulawesi Utara berada di bawah rata-rata antardaerah di
Indonesia
REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT BIDANG, KOTA KOTAMOBAGU, 2008-2012
KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL
PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI KOTA KOTAMOBAGU
PERAN PENTING TKPK
TOPIK
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
• Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
• Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)
30
STRUKTUR TKPK KABUPATEN/KOTA
TUGAS DAN FUNGSI TKPK
• Penyusunan SPKD
• Penyusunan Renstra SKPD
• Perancangan RKPD
• Penyusunan Renja SKPD KOORDINASI
• Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD
• Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik
• Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat
PENGENDALIAN
Rancangan program dan anggaran daerah
yang lebih sesuai kebutuhan
penanggulangan kemiskinan di setiap
daerah
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang
sesuai ketentuan dan prosedur yang
ditetapkan untuk mencapai tujuannya
TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)
32
SYARAT PENGUATAN PERAN TKPK
33
TERIMA KASIH