Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman.
Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius
Pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 pelaku usaha;Pemberdayaan ekonomi dengan sasaran 3000 PemudaBetonisasi jalan;Pembangunan SMAN/SMKN di Kecamatan yang belum ada;Gratis pendidikan SD, SMPN dan SMAN;Pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa berpretasi;Pelayanan Puskesmas 24 jam dan bantuan rawat inap DBD kelas 3;Pelayanan santunan kematian bagi warga tidak mampu.
Depok Kota tertib dan unggulDepok Kota bersih dan hijauDepok Kota layak anakDepok Cyber City
BENTUK PEMERINTAHREPUBLIK(Pasal 1 Ayat 1)
*BENTUK NEGARAKESATUAN(Pasal 1 Ayat 1)SISTEM PEMERINTAHANPRESIDENSIIL(Pasal 14, 17 Ayat 1, 20 Ayat 1 dan 2, 6A Ayat 1-5)
KEKUASAANEKSEKUTIFLEGISLATIFYUDIKATIFPRESIDENM P RKEPALA DAERAHMAMKKYDPRDPENGADILAN PEMBAGIAN STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA
PEMBAGIAN WILAYAH DAN HIRARKI PEMERINTAHAN *)*) Pasal 2 UU No 23/2014NKRI DIBAGI ATAS DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS DAERAH KABUPATEN DAN KOTA.DAERAH KABUPATEN/KOTA DIBAGI ATAS KECAMATAN DAN KECAMATAN DIBAGI ATAS KELURAHAN DAN/ATAU DESA.
Struktur Hierarki Pemerintahan PROVINSIKOTAKABUPATENKECAMATANKELURAHANDESA
Definisi UmumPemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu.Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
Definisi UU 23/2014Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RI yg memegang kekuasaan pemerintahan negara RI yg dibantu oleh Wapres dan para Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyeenggara Pemerintahan Daerah yg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah otonom.
Definisi Pemerintahan DaerahPemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Urusan PemerintahanUrusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yg pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
*) Ps.12 UU 23/2014
*URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENPILIHANkelautan dan perikanan;pariwisata;pertanian;kehutanan;energi dan sumberdaya mineral;perdagangan; perindustrian; dantransmigrasi.PendidikanKesehatanPU & Tata RuangPerum Rakyat & PemukimanTrantibum, LinmasSosialWAJIBtidak berkaitan dengan pelayanan dasarberkaitan dengan pelayanan dasar
URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;Pembinaan Persatuan dan Kesatuan; Kerukunan;Penanganan Konflik;Koord Pelaksanaan tugas antar InstansiPengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ;Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yg bukan kewenangan daerah dan tdk dilaksanakan oleh instansi vertikal.KONKURENABSOLUTGUBERNUR, BUPATI/WALIKOTASerta CAMATdilimpahkan kepada*
Perbedaan antara Pusat dan DaerahPemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut terhadap beberapa urusan tertentu seperti :1. Politik Luar Negeri;2. Pertahanan;3. Keamanan;4. Yustisi;5. Moneter dan fiskal nasional;6. Agama.
Pemerintahan DaerahPemerintah daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
KecamatanKecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kab/Kota yg dipimpin oleh Camat.Camat adlh ; Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dlm pelaksanaan tgs nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dr Bup/Walkot utk menangani sebagian urusan otda dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan KEWENANGAN DELEGATIF
POSISI & PERAN KECAMATAN*
Kecamatan
TUGAS CAMAT (UU 23/2014)Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;Melaksanakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah Kab/kota yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kab/kota yg ada di Kecamatan;Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
*
KELURAHANKelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;melakukan pemberdayaan masyarakat;melaksanakan pelayanan masyarakat;memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ps. 229*
Kelurahan
Perbedaan Kelurahan dan Desa
KELURAHANDESADipimpin oleh LurahDipimpin oleh KadesMerupakan perangkat Kecamatan yang pegawainya berasal dari PNSBukan merupakan perangkat daerah, perangkat desa dapat berasal dari PNS dan non-pnsLurah tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh kepala daerahKades dipilih oleh masyarakatWilayahnya terdiri dari RW dan RTMeliputi kampung, dusun dan/atau RWBerada di daerah perkotaanBerada di wilayah Kabupaten
Prov BantenSumber : Kota Depok Dalam Angka 2012/Kantor PMKP Kota Depok
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan DKI JakartaSebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten BogorSebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten BogorSebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
Terdiri dari:a. Sekretariat Daerahb. Sekretariat DPRD c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmasd. Dinas Daerah terdiri dari :Dinas PendidikanDinas KesehatanDinas Bina Marga dan SDADinas Kebersihan dan PertamananDinas Tata Ruang dan PermukimanDinas PerhubunganDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Tenaga Kerja dan SosialDinas Koperasi, UKM dan PasarDinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan BudayaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan AsetDinas Pemadam KebakaranDinas Komunikasi dan InformasiDinas Pertanian dan PerikananDinas Perindustrian dan Perdagangan
LANJUTAN.
LANJUTAN.e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dariBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Kepegawaian DaerahInspektorat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KBBadan Lingkungan HidupKantor Pemberdayaan Masyarakat KeluargaKantor Kesbangpol Kantor Arsip dan PerpustakaanRSUD Kelas Cf. Lembaga LainBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
g. Kecamatan (11 Kec)h. Kelurahan (63 Kel)
KONDISI DEMOGRAFISJumlah penduduk 1.736.565 jiwa (des 2010/versi BPS Kota Depok) Proporsi penduduk 48,12% Wanita dan 51,88% Laki-lakiTingkat pertumbuhan penduduk 3,43% per tahun Sumber : Kota Depok Dalam Angka 2012
Chart1
921464
973036
1204687
1247233
1335457
1369457
1374522
1420478
1470002
1503677
1536980
1736565
1849027
1898567
Perkembangan Jumlah Penduduk 2009s/d 2008
Perkembangan Jumlah Penduduk 1999 s/d 2012
Sheet1
Perkembangan Jumlah Penduduk 2009s/d 2008Series 2Series 3
1999921,4642.42
2000973,0364.42
20011,204,6871.83
20021,247,2332.85
20031,335,457
20041,369,457
20051,374,522
20061,420,478
20071,470,002
20081,503,677
20091,536,980
20101,736,565
20111,849,027
20121,898,567
Chart1
Sumber : Dispenduk Kota Depok
Perkembangan Jumlah Penduduk 2009 s/d 2008
Sheet1
Perkembangan Jumlah Penduduk 1999-2011Series 2Series 3
1999921,4642.42
2000973,0364.42
20011,204,6871.83
20021,247,2332.85
20031,335,457
20041,369,457
20051,374,522
20061,420,478
20071,470,002
20081,503,677
20091,536,980
20111,849,027
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
Chart1
946136
902891
1849027
perbandingan jumlah penduduk tahun 2011
Jumlah Penduduk Bulan Desember 2012
961.876
936.691
1.898.567
Sheet1
perbandingan jumlah penduduk tahun 2011
Laki Laki$946,136
Perempuan$902,891
Jumlah Total$1,849,027
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
IPM Kec. Sukmajaya = 80,81 IPM Kec. Cinere = 79,67IPM Kec. Cimanggis = 79,42 IPM Kec. Beji = 77,99IPM Kec. Pancoranmas = 76,84 IPM Kec. Limo = 76,12IPM Kec. Cilodong = 75,84 IPM Kec. Sawangan = 75,34IPM Kec. Tapos = 73,71 IPM Kec. Bojongsari = 73,87IPM Kec. Cipayung = 68,99
Chart1
76.85
77.81
77.97
78.1
78.22
78.68
79.09
79.49
79.83
Series 1
Sheet1
Series 1Series 2Series 3
200165.0820032004200520062007
200271.82
200373.9
200476.85
200577.81
200677.97
200778.1
200878.22
200978.68
201079.09
201179.49
201279.83
Sumber : Perda RPJMD 2011 - 2016IKM 2012 = 80,5 (naik 0,4; melambat)Semua mengalami kenaikan, kecuali SIPA, PKB, Pasar, RPH, Pendidikan dasar dan menengah. Namun semua masuk kategori A dan B.Kategori A (81,26-100)= Situ/Ho, TDP, SIUP, SIPA, Reklame, Kartukuning, Akte kelahiran, RPHKategori B (62,51-81,25)=PKB, IMB, Ijin kesehatan, Kesehatan dasar, Pasar, Pajak, KTP dan KK, Damkar, Air bersih, Dikdasmen, Jalan, terminal, Sampah
Chart1
71.7
75.71
77.14
79.3
80.16
80.5
Series 1
79.30
Sheet1
Series 1Series 2Series 3
200771.720032004200520062007
200875.71
200977.14
201079.3
201180.16
201280.50
Sumber : DPPKA Kota Depok Realisasi PAD
Chart1
49.92
64.06
68.63
75.46
97.14
115.72
142.38
257.46
474.71
Series 1
66,88
67,22
86,35
112,76
282,75
Sheet1
Series 1Series 2Series 3
200449.9220032004200520062007
200564.06
200668.63
200775.46
200897.14
2009115.72
2010142.38
2011257.46
2012474.71
Sumber : DPPKA Kota Depok
Chart1
462.59
534.25
674.9
892.25
1030.96
1107.17
1283.57
1579.042
1854.61
Anggaran APBD (Milyar Rupiah)
Sheet1
Anggaran APBD (Milyar Rupiah)Series 2Series 3
2004462.592.42
2005534.254.42
2006674.901.83
2007892.252.85
20081,030.96
20091,107.17
20101,283.57
20111,579.04
20121,854.61
Bagian Pemerintahan Setda Depok, 2013
************************