REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN
VISI
7. Lansia
1. Ibu hamil
2. Bayi
3. Balita
4. Usia sekolah
5. Remaja
6. Usia produktif
Screening bayi baru
lahir
Iimunisasi, vit A, PMT
UKS Kespro
Kesja
KURATIF-REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai
mantap
2
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
UPAYA DAN PROGRAM KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
MasyarakatMasyarakat
Yankes PrimerYankes Primer
Yankes Sekunder
Yankes Sekunder
Yankes TersierYankes Tersier
UKBM
Puskesmas, Klinik Pratama
Praktik dr/drg Keluarga
RSUD / RS Rujukan Regional
RS Rujukan Nasional
UKM UKP
Sistem Rujukan dan Rujuk Balik
Perlu Standarisasi dan Pembenahan Sistem Rujukan
5Self CareSelf Care
Primary CarePrimary Care
SecondarySecondary
TertiaryTertiary
Tertiary Care
Seco
ndary
Care
Primary
Care
Self C
are
Tidak
Terstru
ktur
RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Kesehatan di Provinsi
Terstru
ktur
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. (Permenkes No. 001 Tahun 2012)Sistem Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu. (Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 35 Tahun 2014)
1. Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan, sehingga masyarakat bersedia memanfaatkan sebagai kontak pertamanya, dalam mengawali proses pelayanan kesehatan perseorangan.
2. Tertatanya alur pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama, kedua dan ketiga secara berkesinambungan, mengikuti prosedur di setiap tingkatan, sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan proporsi masing-masing tingkatan, sehingga pelayanan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan perseorangan secara merata dan menyeluruh (universal coverage), yang didukung sistem pembiayaan kesehatan dalam SJSN.
7
Tujuan Sistem Rujukan
4. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan perseorangan yang merata, berkualitas dan memuaskan, serta berkelanjutan (continuum of care), dalam upaya mencapai target sasaran MDGs di Indonesia.
5. Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi fasyankes dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
8
Tujuan Sistem Rujukan
Jenis Rujukan
1. Rujukan Medis
2. Rujukan Kesehatan
Rujukan PasienRujukan Pasien
Rujukan Rujukan Laboratorium/spesimenLaboratorium/spesimen
Rujukan Iptek dan Rujukan Iptek dan KeterampilanKeterampilan
Rujukan Sumber Daya Rujukan Sumber Daya termasuk SDMtermasuk SDM
Primer (GK)
Rujukan Sekunder
Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerah dengan kondisi tertentu)
Keterangan:
ALUR RUJUKAN
Pusat Rujukan kabupaten /kota
Pusat Rujukan Puskesmas
Puskesmas PuskesmasPuskesmas
RS di Kabupaten/kota, balai
Puskesmas DPMKlinik
BPM
RS di Kabupaten/kota, balai
adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang
11
Jenjang Rujukan
5) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur dengan Peraturan Menteri.
PERPRES No 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 29
2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKNPasal
15Pasal
15
Tata Cara Pelaksanaan Sistim Rujukan
• Prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien • Prosedur merujuk pengetahuan dan tenaga ahli• Prosedur merujuk spesimen dan menerima rujukan spesimen• Kriteria merujuk
Dari hasil pemeriksaan fisik tanpa pemeriksaan penunjang medik sudah dapat dipastikan tidak dapat diatasi
Dari hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang ternyata tidak dapat diatasi
Memerlukan pemeriksaan penunjang medik yang lebih lengkap yang membutuhkan kehadiran pasien
Setelah diobati/ dirawat, ternyata membutuhkan pemeriksaan/ pengobatan di fasilitas yang lebih mampu
16
AlasanRujukan Kesehatan dilakukan, bila:
• Fasilitas pelayanan kesehatan mengalami keterbatasan sumberdaya (sarana, prasarana, alat, tenaga, anggaran/uang) dan kompetensi serta kewenangan
• Pasien tertentu membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik, yang tidak dapat diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan bersangkutan.
• Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dan penatalaksanaan selanjutnya, sementara di fasilitas pelayanan kesehatan semula tidak tersedia.
• Untuk melayani pasien tertentu, dibutuhkan peralatan diagnostik dan atau terapetik, sementara di fasilitas pelayanan bersangkutan tidak tersedia.
17
Kewajiban memberikan informasi kepada pasien sebelum dirujuk:
• Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya :– Maksud dan tujuan dirujuk– Kemana harus dirujuk– Menggunakan sarana/mobil apa yang dirujuk– Risiko selama diperjalanan sampai tempat
rujukan– Pembiayaan rujukan
Penyelenggaraan dan pembinaan
• Tanggung jawab secara administratif dan teknis berdasar prinsip otonomi daerah– Dinas Kesehatan Kab/ Kota wilayah kab/kota– Dinas Kesehatan Provinsi wilayah provinsi– Kementerian kesehatan secara nasional
Sistim rujukan dapat berjalan baik apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana rujukan memenuhi standar dan kriteria sesuai
klasifikasinya.
PERAN RS DALAM PENGUATAN FUNGSI LAYANAN PRIMER
hanya kasus yang tidak bisa
diselesaikan secara tuntas di faskes tingkat
bertama (kompetensi 4A)
hanya kasus yang tidak bisa
diselesaikan secara tuntas di faskes tingkat
bertama (kompetensi 4A)
RS FOKUS MENANGANI
KASUS SESUAI KOMPETENSI
WORKLOAD MENURUN
Adalah Adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
Adalah Adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
RUMAH SAKIT (UU RI no 44 tahun 2009)(UU RI no 44 tahun 2009)
KRITERIA RS RUJUKAN
KRITERIA RS RUJUKAN
NO KRITERIA RS RUJUKAN Tk PROP
RS RUJUKAN REGIONAL
RS RUJUKAN Tk KAB/KOTA
1. KELAS RS A / B B / C C / D
2. LOKASI MUDAH DIJANGKAU
MUDAH DIJANGKAU
MUDAH DIJANGKAU
3. KEPEMILIKAN BLU/BLUD BLUD BLUD
4. TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR
5. ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR
6. AMBULANS AMBULAN SPGDT AMBULAN SPGDT AMBULAN SPGDT
7. JEJARING KOMUNIKASI SDH ADA CALL CENTRE
SDH ADA CALL CENTRE
SDH ADA CALL CENTRE
8. SIMRS ADA ADA ADA
1. Pemetaan Fasyankes*(PKM, Klinik, Balai, RS)2. Menetapkan Regionalisasi: RS Rujukan Prov &
Regionalisasi Rujukan3. Pembagian peran: Dinkes Prov/ Kab/Kota, RS,
Institusi lain (FK dll), Pusat4. Penguatan fasyankes: SDM, sarpras, alkes5. Penyusunan PPK6. Pembuatan SPO7. Lakukan Uji Coba8. Lakukan Pembinaan9. Bangun Sistem Informasi10. Lakukan Audit Rujukan
10 Langkah Sistem Rujukan Terstruktur dan Berjenjang
Maksud: Maksud: dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yg dilakukan oleh serta operasional pelayanan kesehatan yg dilakukan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maksud: Maksud: dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yg dilakukan oleh serta operasional pelayanan kesehatan yg dilakukan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (14 Okt 2014)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Luas Wilayah : 710.680 km Jml Penduduk : 13.326.307 Jiwa Kab/Kota : 25/8 = 33 Jml Kecamatan : 329Jml Desa : 6.113Jml Bidan desa : 6.088Jml Dokter PTT : 460Jml RS : 206 Jml Puskesmas: 570 Jml Puskesmas Pembantu: 1.881Jml Poskesdes : 2.950Jml Posyandu : 22.367
PENGELOLA
JENIS RUMAH SAKIT TOTAL Ket
UMUM KHUSUS
PEM. PUSAT 1 - 1
PEM. PROVSU 1 2+1 4 RSU.GM USU
PEM. KAB/KOTA 33 +1 - 34 RSU.USU
BUMN 13 - 13
TNI/POLRI 8/2 - 10 Rumkit / Polri
SWASTA 114 30 144 RSIA=20 , RSKB=2, RSJ=5 , RSKM=2, RSKPD=1
JUMLAH 173 33 206
JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS BERDASARKAN PENGELOLAANNYA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014
PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
32
1. Pemerataan upaya kesehatan2. Penekanan pada upaya preventif3. Menggunakan teknologi tepat guna4. Melibatkan peran serta masyarakat5. Melibatkan kerjasama lintas sektoral
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
1. Tulang punggung pelayanan Kesehatan2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promrosi dan Prevensi yang
mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif5. Pembangunan Kesehatan Daerah akan menentukan pencapaian Pembangunan
Kesehatan Nasional
1. Tulang punggung pelayanan Kesehatan2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promrosi dan Prevensi yang
mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif5. Pembangunan Kesehatan Daerah akan menentukan pencapaian Pembangunan
Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Primer akan berbeda antar wilayah karena :1.Kondisi geografis dan demografis2.Kemampuan fiskal daerah dan individu3.Status kesehatan masyarakat4.Perhatian pemda pada pembanguanan kesehatan diwilyahnya
KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASYANKES TINGKAT PERTAMADI ERA JKN
PPenyelenggara pelayanan kesehatan dasar enyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang yang
berperan berperan sebagai sebagai kontak pertamakontak pertama dan dan ppenenapis apis
rujukanrujukan sesuai dengan sesuai dengan standar pelayanan medik.standar pelayanan medik.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KONSEP GATEKEEPER
KONSEP GATEKEEPER
Upaya kesehatan mengutamakan promotif dan preventif
PRINSIP PELAYANAN DI PUSKESMAS
1. Prinsip Pertanggungjawaban wilayah2. Prinsip Kemandirian masyarakat3. Prinsip Keterpaduan dan kesinambungan4. Prinsip Rujukan & Jejaring5. Prinsip Paradigma sehat
Permenkes No. 75 Tahun 2014
Pasal 4 Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPELAYANAN KESEHATAN PRIMER
UKMUKMPENINGKATAN DAN PENCEGAHANPENINGKATAN DAN PENCEGAHAN
1. Pelayanan peningkatan2. Pelayanan pencegahan3. Pengobatan4. Pemulihan
1. Pelayanan peningkatan2. Pelayanan pencegahan3. Pengobatan4. Pemulihan
Kelompok & MasyarakatKelompok & Masyarakat
UKPUKPPENGOBATAN DAN PEMULIHANPENGOBATAN DAN PEMULIHAN
1. Pelayanan pengobatan2. Pelayanan pemulihan3. Pelayanan peningkatan & pencegahan4. Gaya hidup sehat (healthy life style)
1. Pelayanan pengobatan2. Pelayanan pemulihan3. Pelayanan peningkatan & pencegahan4. Gaya hidup sehat (healthy life style)
Perorangan dan KeluargaPerorangan dan Keluarga
TITIK BERAT PELAYANAN PRIMERUKM dan tidak ada pelayanan spesialistik
TITIK BERAT PELAYANAN PRIMERUKM dan tidak ada pelayanan spesialistik
KEGIATAN UKM DAN UKP DI PUSKESMASKEGIATAN UKM DAN UKP DI PUSKESMAS
FUNGSI PUSKESMAS
FUNGSI PUSKESMAS
UPAYA PROMOSI DAN PREVENSI
UPAYA PROMOSI DAN PREVENSI
PENYEDIA DATA DAN INFORMASI
PENYEDIA DATA DAN INFORMASI
KEGIATAN PELAYANANKEGIATAN
PELAYANAN
KMKM KPKP
TUGAS KABUPATEN/KOTA BPJS
DAK, TP, JAMKESMAS, BOK, JAMPERSAL
DAK, TP, JAMKESMAS, BOK, JAMPERSAL
DUKUNGAN PUSAT
KMKM Kesehatan Masyarakat
KPKP Kesehatan Perorangan
2010
2025
HARAPAN1.Pelayanan Puskesmas bersifat People Centered, berbasis data dan bermutu 2.Puskesmas siap melaksanakan JKN3.Pelayanan Puskesmas Sesuai masalah yang ada : Perkotaan, Perdesaan dan Terpencil/Sangat Terpencil 4.Akreditasi Fasyankes Primer/ Dasar
TANTANGAN1.Perubahan pemahaman dan penerapan konsep Puskesmas di era otonomi 2.Terjadinya perubahan kebijakan (perundangan dan peraturan)3.Perubahan pola penyakit4.Belum adanya dasar peraturan tentang Puskesmas5.Globalisasi6.Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat7.KUALITAS YANKES DASAR/PRIMER
S.E Mendagri No 900/2280/SJ Tahun 2014
• Pemanfaatan dana Kapitasi di FKTP Milik Pemerintah telah diterbitkan SE Mendagri mengatur tentang Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban
• SE dimaksudkan untuk memberikan pedoman kpd pelaksana dana kapitasi di FKTP Milik Pemda dapat mengelola dana tersebut secara transparan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
41
STANDAR KOMPETENSI DOKTER
Merupakan standar minimal kompetensi lulusan, bukan standar kewenangan dokter layanan primer
Disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, bersama organisasi profesi
Perkonsil No.11/2012
mengenali, menjelaskan gambaran klinik penyakit, merujuk
membuat diagnosis klinik, merujuk tepat
mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk
mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Menjadi ACUAN agar lulusan dokter memiliki kompetensi yang memadai dlm penatalaksanaan pasien untuk membuat
Diagnosis yg tepat Penanganan awal atau tuntas Rujukan secara tepat
DAFTAR PENYAKIT
Tingkat Kemampuan
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER
Agar dokter layanan primer dpt:1.Memiliki pedoman baku minimum
dengan mengutamakan upaya maksimal sesuai kompetensi dan fasilitas yang ada
2.Mewujudkan pelayanan yang sadar mutu sadar biaya
3.Memiliki tolok ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan
TUJUAN