KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DIREKT0RAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
DIREKT0RAT BINA PELAYANAN KEFARMASIANDIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Kebijakan Obat Nasional*
1. Ketersediaan, pemerataan & keterjangkauan obat,
termasuk obat esensial
2. Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat
3. Penggunaan Obat yang Rasional
*SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006
TUJUAN : Pemerintah menjamin
Suk menyangkutPENGGUNAAN OBAT RASIONAL
Penggunaan obat dikatakan rasional bila dapat dipertanggungjawabkan secara medik (Medically Mappropriate) termasuk menyangkut ketepatan
jenis, dosis dan cara pemberian obat.
Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis untuk periode waktu yang tepat dengan
biaya yang terendah bagi pasien dan masyarakat.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Menjamin keamanan, efektifitas serta biaya yg terjangkau dari suatu pengobatan yg diberikan kepada masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pd pengobatan sendiri (self-medication).
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL*
*WHO : rational use of medicine
• sesuai dengan kebutuhan klinisnya
• dosis yang sesuai dengan kebutuhan
• periode waktu yang adequate
• dengan biaya yang terjangkau
YANMED
YANFAR
INDIKATOR POR (WHO)INDIKATOR PERESEPAN
• Rerata jumlah item obat dalam resep• % Peresepan dg nama generik• % Peresepan dg antibiotik • % peresepan dg suntikan• % Peresepan yg sesuai doen
INDIKATOR PELAYANAN
• Rerata waktu konsultasi• Rerata waktu penyerahan obat• % Obat yg sesungguhnya diserahkan• % Obat yg dilabel secara adekuat
INDIKATOR FASILITAS
• Pengetahuan pasien ttg dosis yg benar• Ketersediaan daftar obat esensial• Ketersediaan key drugs
POR=
PERAN PRESCRIBER
+PERAN DISPENSER(Pelayanan Farmasi Klinik)
+PENUNJANG
INDIKATOR KINERJAProgram Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
TARGET 2015Puskesmas Perawatan yg melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
40%
IFRS Pemerintah yg melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
50%
Penggunaan Obat Rasional di sarana
pelayanan kesehatan dasar pemerintah
62%
Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk
tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal
INDIKATOR KINERJA POR
INDIKATOR POR
NASIONAL
INDIKATOR PERESEPAN
% AB ISPANon Pneumonia
% AB DIARENon Spesifik
% INJEKSIPada Myalgia
RERATAJumlah Item Obat/ Resep
Batas Toleransi20%
Batas Toleransi8%
Batas Toleransi1%
Batas Toleransi2,6 Item
Tujuan Program POR
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja obat
(Cost Effective Medical Intervention)
Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat
terjangkau
Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat
Meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap mutu pelayanan kesehatan
Tercapainya penggunaan obat secara rasional di seluruh institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta termasuk swamedikasi
oleh masyarakat
STRATEGI PENINGKATAN POR•Kebijakan obat esensial DOEN, Formularium, Pedoman
•Kebijakan obat generik kewajiban penggunaan Obat Generik
REGULASI
MANAJERIAL• Implementasi kebijakan dan NSPK•Koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi (termasuk Penggerakan POR)
EDUKASI•Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, kader dan masyarakat (termasuk : Pemberdayaan Masyarakat – Gema Cermat
• Sosialisasi melalui media promosi
FINANSIAL• Penggunaan obat generik-FORNAS (minimisasi biaya)•Penggunaan obat secara cost-effective (rasio efektifitas-biaya tinggi)
1. Monitoring dan evaluasi peresepan antibiotik Penggunaan antibiotik secara rasional masih
merupakan tantangan tersendiri di Indonesia. Data penggunaan antibiotik di Puskesmas yang
dilakukan secara rutin telah menunjukkan fluktuasi pada 4 tahun terakhir.
Terjadi penurunan % AB pada ISPA Non Pneumonia dari 47,80% (tahun 2013) menjadi 39,06% (tahun 2014).
Sedangkan pada Diare Non Spesifik terjadi penurunan dari 44,30% (tahun 2013) menjadi 43.33% (2014).
100.0095.8195.80
89.4983.94
82.9381.9081.2980.97
74.4374.1172.9471.6768.8067.8766.75
63.5959.5958.65
56.0151.8550.2048.6347.5047.0644.95
43.10
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
DI JO
GJAK
ARTA
SUM
BAR
KEP.
RIAU
JATE
NGKA
LTIM
JABA
RJA
MBI
NT
B BA
LIBA
NTEN
RIAU
KALS
ELSU
MSE
LGO
RONT
ALO
KALB
ARLA
MPU
NGNTT
SULT
RAM
ALUK
USU
LUT
MAL
UTSU
MUT
BABE
LSU
LTEN
G BE
NGKU
LUNA
DSU
LBAR
Hasil Pemantauan Indikator Peresepan% Penggunaan Obat RasionalBerd. Lap. yang Masuk dari 27 Provinsi
Tahun 2014
Target : capaian POR 60 %
Upaya…2. Advokasi pada Fakultas Kedokteran dan Farmasi Sejak tahun 2008, Ditjen Binfar dan Alkes Kemenkes telah
melakukan advokasi pd perguruan tinggi untuk mengintegrasikan konsep POR dan Evidence- based Medicine (EBM) dalam kurikulum pendidikan farmasi dan kedokteran.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang POR kepada calon dokter dan apoteker.
Saat ini telah ada 31 Fakultas Kedokteran dan 29 Fakultas Farmasi yang telah mengadopsi konsep POR ke dalam kurikulum.
Lanjutan-1
Upaya…3. Pemberdayaan Masyarakat
– Untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional pada masyarakat (khususnya swamedikasi) menggunakan metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)*. Metode ini telah dilaksanakan oleh Kemenkes sejak tahun 2008 di 26 daerah (Prop/Kab/Kota).
– GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) -2015
– Pada tahun 2013-2014 pelatihan bukan hanya dilakukan oleh Kemenkes, tetapi dilakukan juga oleh Dinkes Propinsi melalui dana APBN (dekonsentrasi).
– Selain itu dilakukan sosialisasi/penyebaran informasi melalui media promosi seperti media cetak (poster, leaflet, dll) dan audiovisual
Lanjutan-2
23
Pemberdayaan masyarakat melalui CBIA bagi kader kesehatan/Posyandu oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
23
PELAKSANAAN PROGRAM CBIA KEMENKES
Upaya…
4. Regulasi Untuk menjamin mutu obat dan penggunaan
obat secara rasional Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan di bidang produksi, distribusi dan penggunaan obat, antara lain: Formularium Nasional (Fornas), Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik
Lanjutan-3
Penerapan Penggunaan AB secara Bijak a. Meningkatkan pemahaman nakes thd penggunaan AB secara
bijak.b. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas penunjang ;
penguatan laboratorium.c. Menjamin ketersediaan nakes yg kompeten di bidang infeksi.d. Mengembangkan sistem penanganan penyakit infeksi secara
Tim (team work).e. Membentuk tim pengendali dan pemantau penggunaan AB
secara bijak yg bersifat multi disiplin.f. Memantau penggunaan AB secara intensif dan
berkesinambungan.g. Menetapkan kebijakan dan pedoman penggunaan AB secara
lebih rinci di tingkat Nasional, Fasyankes dan Masyarakat.26
YANG DIHARAPKAN DILAKUKAN OLEH DAERAH UNTUK MENCAPAI TARGET INDIKATOR POR
Adanya Tim Penggerak POR di Tk Prop/Kab/Kota
Membuat SK dari Kepala Dinkes Kab/Koentang Tim Penggerak PORMelaksanakan program peningkatan POR (SDM dan fasilitas)
Monitoring dan evaluasi penggunaan obat rasional
Rekapitulasi laporan bulanan Puskesmas
Promosi penggunaan obat rasional dan obat generik
Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat rasional
YANG DIHARAPKAN DILAKUKAN OLEH DAERAH UNTUK MENCAPAI TARGET INDIKATOR POR
Mengaktifkan Komite Farmasi Terapi
Mendukung implementasi Fornas
Merevisi Formularium RS secara berkala
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat dalam JKN
Monitoring dan evaluasi POR di RS
Pemantauan kepatuhan Fornas dan Formularium RS
Melaksanakan program peningkatan POR (SDM dan fasilitas)
MANFAAT KEBERHASILAN POR
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat di wilayah Propinsi/Kab/Kota (kendali mutu-kendali biaya)
Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dalam mendukung pelayanan kesehatan
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di sektor publik (PKM)
Mencegah dampak penggunaan obat irrasional scr klinis, sosial, ekonomis, termasuk mencegah resistensi AM
DINKES PROPINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
MANFAAT KEBERHASILAN POR
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat di Rumah Sakit (kendali mutu-kendali biaya)
Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan di sektor publik
Mencegah dampak penggunaan obat irrasional scr klinis, sosial, ekonomis, termasuk mencegah resistensi AM dan mengurangi infeksi nasokomial
Membangun komunikasi antar profesional kesehatan di Rumah Sakit secara lebih baik
RUMAH SAKIT
MANFAAT KEBERHASILAN POR
Meningkatkan efektivitas pengobatan dan keamanan bagi pasien / masyarakat
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di sektor publik
Mencegah dampak penggunaan obat irrasional scr klinis, sosial, ekonomis, termasuk mencegah resistensi AM bagi masyarakat
MASYARAKAT
PENUTUPSalah satu upaya peningkatan program kefarmasian dan alat kesehatan untuk masyarakat adalah melalui STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN yang dituangkan dalam langkah strategis program.
Pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk meningkatkan Penggunaan Obat Rasional harus didukung tenaga pelaksana (SDM) yang memadai secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi)
Penggunaan Obat secara Rasional dan peningkatan pelayanan kefarmasian dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terkait di lingkungan internal maupun eksternal Kemenkes
Pentingnya komitmen dari pemerintah propinsi dan kab/kota untuk menindaklanjuti program peningkatan POR untuk mencapai Visi Kemenkes dan MDG’s