KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kebijakan
Penganggaran Tahun 2016 disampaikan oleh: Direktur Jenderal
Anggaran dalam Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2016 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN Pokok Bahasan I. Pendahuluan. II. Siklus dan
Mekanisme Penganggaran. III. Perkembangan Kebijakan APBN, Subsidi,
dan Anggaran Infrastruktur (2011 2015). IV. Perkembangan dan Isu
Strategis Penganggaran Kementerian PUPR. V. Pagu Indikatif Tahun
2016. VI. Penutup. 2 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN
KESEMPURNAAN I. Pendahuluan 3 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN4 ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2016
Defisitdikendalikanpadatingkatyangsustainable(lebih
rendahdariAPBNP2015),dengantetapmemperhatikan peran APBN dalam
perekonomian. Mengoptimalkanpendapatannegarabaikperpajakan maupun
PNBP. Pengendaliandanpeningkatankualitasbelanjanegarabaik belanja
pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Melanjutkan
program-program prioritas di tahun 2015; Memperkuat desentralisasi
fiskal. 5 1.Memperkuat Kapasitas Fiskal Optimalisasi Penerimaan
Perpajakan Optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi
dan konservasi lingkungan 1.Pengendalian kerentanan fiskal (fiscal
vulnerability) 2. Meningkatkan fiscal buffer dan fleksibilitas
pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, BSF, FKSSK) 1.
Pengendalianpembiayaan yang bersumber dariutangdalam batas yang
manageable 2. Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan
produktif Menuju Keseimbangan Primer Positif Menurunkan Rasio Utang
terhadap PDB Mengendalikan Defisit Anggaran 2.Meningkatkan Kualitas
Belanja: Meningkatkan Alokasi Belanja Produktif Infrastruktur,
penguatan SDM. Mengendalikan Belanja (Mandatory, Subsidi, Belanja
Barang Operasional, dan Biaya Perjalanan Dinas) Strategi untuk
Menjaga Kesinambungan Fiskal INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN Tantangan APBN ke Depan Pendapatan Negara 1.
Penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara
masih perlu waktu untuk meningkat secara signifikan; 2. Lifting
migas dan ICP cenderung semakin menurun, berpengaruh terhadap
pendapatan SDA migas; 3. Sebagian dari PNBP dan BLU sudah terikat
penggunaannya. Belanja Negara 1. Produktifitas, efisiensi, dan
efektifitas alokasi belanja belum optimal; 2.
FiscalspaceAPBNmasihterbatas:komposisibelanjanegaradidominasi
olehbelanjamengikatyangbersifatwajib(a.l.belanjaoperasional,
pembayaran bunga utang, dan subsidi); 3.
Mandatoryspendingsemakinbesar(a.l.anggaranpendidikan20%,DAU 26%,
dana desa, dan anggaran kesehatan 5%); 4.
Penyerapananggaranbelanjanegarabelumoptimaldanmenumpukdi triwulan
III & IV; 5. Kualitas belanja daerah masih belum optimal.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN II.
Siklus dan Mekanisme Penganggaran 7 INTEGRITAS PROFESIONALISME
SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN PROSES PENYUSUNAN RAPBN: SIKLUSAPBN
Pokok-pokokKebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP
(Pertengahan Mei) Pagu Anggaran (Pertengahan Juni) RAPBN (Agustus)
APBN (Akhir Oktober) Rincian APBN (Akhir November) Keppres/Perpres
(2015) UU RUU & NK Resource envelope, Rancangan RKP danPagu
Indikatif (Maret) DIPA (Desember) 2 3 4 5 6 7 8 SB KMK Perpres
(RKP) DIPA Arah Kebijakan dan Prioritas Pemba-ngunan Nasional
(Januari) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR) PERSETUJUAN DPR (BANGGAR)
PERSETUJUAN DPR (KOMISI) 1 PERSETUJUAN DPR (KOMISI) INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN PROSES PENETAPAN
PAGU ANGGARAN9 Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L K/L
menyampaikan Renja K/L kepada KemenPPN/ Bappenas dan Kemenkeu
Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). Pagu
Indikatif - Penetapan Perpres RKP - Penyampaian dan pembahasan KEM
dan PPKF dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. Menteri Keuangan
Menetapkan pagu anggaran K/L INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN Langkah-langkah yang perlu dilakukan dari
Pagu IndikatifMenuju Pagu Anggaran N0.UraianPihak Terkait Substansi
dan Hal Penting 1.Penyusunan Renja K/L K/L K/L menyusun Renja
berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP K/L yang terkait
langsung dengan pencapaian prioritas nasional, capaian kinerja
program/kegiatan harus tercermin dalam umusan kinerjanya. 2.
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Kemenkeu, Kem PPN, K/L
Tujuan:meningkatkan koordinasi dan kesepahaman 3 pihak terkait
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2016; menjaga
konsistensi kebijakan dalam RPJM, RKP, Renja K/L, serta RKA-K/L;
Pagu Indikatif merupakan batas tertinggi atas belanja K/L yang
tidak dapat dilampaui. Kebutuhan belanja operasional (pegawai dan
barang), serta kebutuhan belanja operasional berkarakteristik
operasional harus dipenuhi. Pemanfaatan alokasi anggaran dari PNBP
dan BLU harus sesuai dengan penetapan penggunaannya Pergeseran
alokasi anggaran dari rupiah murni menjadi PHLN dan sebaliknya
tidak dapat dilakukan. Perubahan pagu antar program dan antar
kegiatan masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan pencapaian
prioritas nasional. Pengalokasian anggaran pada program/kegiatan
harus mempertimbangkan penyerapan anggaran. Memperhatikan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 3.Penyampaian Renja
K/L kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN Kemenkeu, Kem PPN, K/L K/L
menyampaikan Renja dengan melakukan penyesuaian berdasarkan dokumen
kesepakatan dalam forum Trilateral Meeting. 4.Penyampaian KEM PPKF
dan dan RKP 2016 Kemenkeu dan Kemen PPN Menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan rancangan Kerja Pemerintah di DPR yang menjadi
dasar bagi penyusunan RAPBN 2016 6.Penetapan Pagu Anggaran K/L
KemenkeuMenteri Keuangan menyampaikan surat mengenai pagu anggaran
K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu
indikatif, Renja K/L, dan hasil evaluasi kinerja K/L. INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN III. Perkembangan
Kebijakan APBN, Subsidi dan Anggaran Infrastruktur (2011 2015) 11
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Perkembangan APBN, Subsididan Anggaran Infrastruktur tahun 2011
2015 (triliun rupiah) 12 2011 2012 2013 LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
APBNP A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.210,6 1.338,1 1.438,9
1.635,4 1.793,6 1.761,6I. Penerimaan Dalam Negeri 1.205,3 1.332,3
1.432,1 1.633,1 1.790,3 1.758,31. Penerimaan Perpajakan 873,9 980,5
1.077,3 1.246,1 1.380,0 1.489,32. Penerimaan Negara Bukan Pajak
331,5 351,8 354,8 386,9 410,3 269,1II. Hibah 5,3 5,8 6,8 2,3 3,3
3,3B. Belanja Negara1.295,0 1.491,4 1.650,6 1.876,9 2.039,5
1.984,1(% kenaikan terhadap tahun sebelumnya) 15,2% 10,7% 13,7%
8,7% 5,7%I. Belanja Pemerintah Pusat 883,7 1.010,6 1.137,2 1.280,4
1.392,4 1.319,5(% kenaikan terhadap tahun sebelumnya) 14,4% 12,5%
12,6% 8,8% 3,1%II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 411,3 480,6
513,3 596,5 647,0 664,6C. Keseimbangan Primer 8,9
(52,8)(98,6)(106,0)(93,9)(66,8) D. Surplus/Defisit Anggaran(A- B)
(84,4)(153,3)(211,7)(241,5)(245,9)(222,5) E. Pembiayaan Anggaran
130,9 175,2 237,4 241,5 245,9 222,5I. Pembiayaan Dalam Negeri 148,7
198,6 243,2 254,9 269,7 242,5II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)
(17,8)(23,5)(5,8)(13,4)(23,8)(20,0) F. Kelebihan/(Kekurangan)
Pembiayaan 46,5 21,9 25,7 0,0 0,0 0,01. Anggaran Infrastruktur
114,2 145,4 155,9 177,9 191,3 290,4(% kenaikan terhadap tahun
sebelumnya) 27,3% 7,2% 14,1% 7,5% 63,2%I. K/L 91,2 122,6 134,9
149,4 155,4 209,9II. Non K/L 23,0 22,8 21,0 28,5 35,9 80,52. Porsi
Anggaran Infrastruktur thd:I. Belanja Negara 8,8% 9,7% 9,4% 9,5%
9,4% 14,6%II. Belanja Pemerintah Pusat 12,9% 14,4% 13,7% 13,9%
13,7% 22,0%Uraian2015 2014Anggaran Infrastruktur didominasi oleh
K/L sebagai berikut:2011 2012 2013 APBN '15 APBNP '151. Kem. PUPR*
41,8 56,5 63,5 63,8 68,1 105,0(% thd keseluruhan anggaran
infrastruktur) 36,6% 38,9% 40,7% 35,9% 35,6% 36,2%2. Kem.
Perhubungan 16,0 25,3 26,0 27,3 35,0 52,53. Kem. ESDM 6,2 6,7 7,7
9,3 5,9 5,94. Kem. PERA 1,4 1,6 1,9 3,3 3,7 -5. K/L Lainnya 25,8
32,6 35,9 45,7 42,7 46,4*) mulai APBNP 2015 Alokasi Kem.Pera
digabung dengan Alokasi Kem. PUPR2014 Kementerian/LembagaBelanja
Subsidi 295,4 346,4 355,0 403,0 414,7 212,1(% kenaikan terhadap
tahun sebelumnya) 17,3% 2,5% 13,5% 2,9% -47,4%i. Subsidi Energi
255,6 306,5 310,0 350,3 344,7 137,8ii. Subsidi Non Energi 39,7 39,9
45,1 52,7 70,0 74,3INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN
KESEMPURNAAN Strategi Kebijakan Penganggaran Tahun 2015 (1)
Meningkatkan penerimaan pajak dan PNBP;
Efisiensibelanjamelaluipenghematanbelanjaperjalanandinasuntukdirealokasikan
ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan
K/L (refocusing); Penghematan subsidi;
Meningkatkanfiscalspacebagiprogram-programyanglebih produktif:
ReformasisubsidiBBMdenganskemakebijakanfixedsubsidyuntuksolardengan
subsidimaksimumRp1.000/literuntuksetiaplevelhargadankebijakanharga
keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium. Meminimalkan
kerentanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak mentah dan nilai
tukar: Pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program
prioritas (sesuai visi dan misi Presiden),
meliputidukungansektorpendorongpertumbuhan(pangan,energi,maritim,pariwisata,dan
industri),pemenuhankewajibandasar(pendidikan,kesehatan,danperumahan),pengurangan
kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah, pembangunan
infrastruktur
konektivitas.MemperbaikiposturAPBNagarlebihproduktifdanberkualitasdalammendukung
pencapaiansasarandanprioritaspembangunanyangtelahditetapkandalamNawacita
dan Trisakti: 13 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN
KESEMPURNAAN Strategi Kebijakan Penganggaran Tahun 2015 (2) 14
TujuanTambahan kapasitas fiskal Belanja lebih produktif Pengurangan
Defisit Penghematan Subsidi BBM Rp211,3TPeningkatan Pajak Non Migas
dan Penerimaan Bea Cukai Rp148,4 T Penghematan belanja perjadin
(refocusing) Tambahan transfer ke daerah dan dana desa Rp34,7 T
Kenaikan Belanja K/L (untuk mendukung program prioritas) Rp148,2 T
Tambahan PMN Rp63,1T Kebijakan Penganggaran INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN IV. Perkembangan dan
Isu Strategis Penganggaran Kementerian PUPR 15 INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN16 Alokasi Anggaran
Kementerian PUPRTahun 2011 s.d. 2015
AlokasianggaranKementerianPUPRmeningkatmenjadihampirduakalilipatdalamwaktu5
(lima) tahun (2011 -2015) dan menjadi K/L dengan alokasi terbesar
dalam APBN-P tahun 2015. dalam miliarTahun PAGU REALISASI %
Realisasi2011 60.373,97 53.720,61 88,98%2012 81.477,11 71.527,57
87,79%2013 91.765,58 83.720,53 91,23%2014 80.494,09 75.094,03
93,29%2015 118.546,08 - -INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN 17 17 Alokasi Anggaran per Unit Eselon I
Kementerian PUPRTahun 2011 s.d. 2015 dalam miliar rupiahPAGU
REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASISEKRETARIAT
JENDERAL 843,97 783,33 693,20 557,84 1.110,48 1.075,46 1.639,75
1.514,92INSPEKTORAT JENDERAL 122,86 65,28 121,49 71,50 115,16 83,49
85,60 70,74DITJENPENATAANRUANG 669,02 592,39 750,00 679,15 793,69
725,58 975,07 894,54DITJENBINA MARGA 27.975,01 25.369,18 40.339,78
36.494,90 38.956,26 35.778,72 40.292,51 37.836,17DITJENCIPTA KARYA
13.527,35 12.442,75 13.867,93 12.904,96 21.953,96 20.874,10
14.548,63 13.923,82DITJENSUMBER DAYA AIR 13.023,41 11.426,46
19.080,85 16.204,71 23.181,57 20.163,14 18.129,44
16.573,24BADANPENELITIANDANPENGEMBANGAN 435,57 414,43 417,04 384,69
440,71 424,94 488,26 463,68BADANPEMBINAANKONSTRUKSI 314,77 264,01
254,06 227,51 309,43 296,82 333,50 309,77KEMENTERIANPERUMAHANRAKYAT
3.462,02 2.362,78 5.952,76 4.002,32 4.904,32 4.298,28 4.001,33
3.507,15JUMLAH 60.373,97 53.720,61 81.477,11 71.527,57 91.765,58
83.720,53 80.494,09 75.094,032011 2012 2013 2014UNIT ESELONIdalam
miliar rupiahUNIT ESELON I APBN 2015 UNIT ESELON I APBN-P
2015SEKRETARIAT JENDERAL 869,10SEKRETARIAT JENDERAL656,86
INSPEKTORAT JENDERAL 105,20INSPEKTORAT JENDERAL105,20 DITJEN
PENATAAN RUANG 1.350,00DITJEN BINA MARGA 56.974,82 DITJEN BINA
MARGA41.300,91DITJEN CIPTA KARYA 19.612,52 DITJEN CIPTA
KARYA14.408,90DITJEN SUMBER DAYA AIR 30.562,50 DITJEN SUMBER DAYA
AIR22.361,74BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN519,50 BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 519,50DIREKTORAT JENDERAL BINA
KONSTRUKSI722,90 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 422,90BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA537,24 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
4.621,55BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH525,00 JUMLAH
85.959,79DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 7.768,03 DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN561,52 JUMLAH 118.546,08 Catatan :
Sekitar70%alokasianggaranKementerianPUdimanfaatkanuntuk
penyelenggaraan jalan dan penyediaan pengelolaan Sumber Daya Air
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Isu
Strategis Penganggaran Kementerian PUPR 18 1. Berdasarkan Spending
Review World Bank (Tahun 2007), Investasi di bidang
infrastrukturdiIndonesia,indikatoraksesterhadapinfrastrukturdasar
semakinmemburuk,sertaperingkatInfrastrukturIndonesiamasih
tertinggal dari negara tetangga 2. Kualitas infrastruktur khususnya
jalan di Indonesia masih berada dibawah
Thailand,MalaysiadanChina.Walaupunalokasidanauntukjalan
meningkatsangattajam,namunpeningkatanoutputjalantidakterlihat
secarasignifikan,karenasebagiandanaterserapolehkenaikanunitcost
jalan. 3.
Distribusialokasianggaranuntukmasing-masingprovinsi(lokasi)perlu
disinergikandenganprioritasprogrampembangunanPemerintahsesuai
Nawacita dan Trisakti 4.
PeningkatanalokasianggaranKementerianPUPRyangcukupsignifikan
diharapkandapatmemberikanmultipliereffectyanglebihtinggibagi
pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan
masyarakatmelaluipeningkatanaksesatasinfrastrukturdasaryang
disediakan Pemerintah INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN
KESEMPURNAAN V. Pagu Indikatif Tahun 2016 19 INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kebijakan
Pengalokasian Pagu Indikatif Tahun 2016 1.
DirencanakanawalsebesarRp807,7TdandicadangkananggaransebesarRp19,4Tyang
akandimanfaatkanutamanyapadapembangunaninfrastrukturdankegiatanprioritas
lainnya,setelahmendapatkonfirmasikesiapanpelaksanaanhasiltrilateralmeetingdan
Musrenbang. 2.
Ditujukanuntukmendukungpelaksanaanprogrampembangunansepertiinfrastruktur,
ketahananpangan,energi,kemaritimandanpariwisatasesuaidenganprioritas
pembangunandalamRKP2016,RPJMNtahun2015-2019sertauntukmendukung
pencapaiansasarandanprioritaspembangunanyangtelahditetapkandalamagenda
Nawacita dan Trisakti. 3.
Pemenuhanalokasianggaranpendididikan(sekurang-kurangnya20%dariAPBN)dan
anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945
amandemen ke-4 dan UU Kesehatan, tidak boleh berkurang. 4.
Alokasiperprogram,diluaryangbersifatwajibdipenuhidanwajibdialokasikan,
merupakanancar-ancardanbersifatindikatif,sehinggadimungkinkanuntukdilakukan
pergeseran antarprogram. 5.
DalampengalokasianmemperhatikansinergitasantaraPemerintahPusatdan
Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam Renja K/L
dan kegiatan daerah),
denganberpedomanpadapembagianurusandankewenangansebagaimanadiaturdalam
peraturan perundang-undangan. 20 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN 21 Kebijakan Pengalokasian Pagu Indikatif
Tahun 2016...(lanjutan) 6. Pengusulan Inisiatif Baru oleh K/L
ditiadakan. 7.
Dalamhalterdapatusul-usulbaruyanglebihprioritas,makapendanaannya
dilakukanmelaluipenajamanprioritas,refocusing,danrealokasidaridanayang
ada, serta didiskusikan/disepakati di dalam forum trilateral
meeting. 8.
Dihitungdenganmemperhatikankinerjapenyerapan2014,proyeksi2015,dan
rencana tahun 2016; 9.
Mengikutirencanapeningkatankualitasbelanjanegara,dandilaksanakan
dengan: a. Pengalihan program kurang produktif ke program yang
lebih produktif b. Perbaikan kualitas perencanaan untuk mempertajam
kualitas belanja; dan c. Perbaikan manajemen dan administrasi
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran,termasukmelaluipenyempurnaanKPJMdanpenataanarsitekturdan
informasi kinerja. 10. Pagu Indikatif Tahun 2016 telah menampung:
a. kebutuhan untuk kebutuhan dasar/wajib K/L; b. kebutuhan
Prioritas (Rupiah Murni) untuk mendukung pencapaian
prioritas-prioritas pembangunan; c. anggaran yang bersumber dari
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, dan SBSN INTEGRITAS PROFESIONALISME
SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Pagu Indikatif Kementerian PUPR per
Program Tahun 2016 22 No.ProgramAlokasi (miliar rupiah) 1Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
190,56 2Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian
PUPR245,026 3Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian PUPR 105,81 4Program Penyelenggaraan
Jalan46.443,85 5Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman19.131,33 6Program Pengelolaan Sumber Daya Air25.030,08
7Program Pengembangan Perumahan7.780,26 8Program Pengembangan
Pembiayaan Perumahan581,85 9Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian PUPR402,03 10Porgram Pembinaan Konstruksi681,93
11Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah568,31 12Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia493,00 JUMLAH 102.554,85 INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN PAGU INDIKATIF
(miliar rupiah) Rencana Output Prioritas Hasil Exercise Kem.
Keuangan dengan Mempertimbangkan RPJMN Kementerian PUPR102.554,85
Ditjen Bina Marga46.443,85 - Panjang jalan yang dipelihara dan
ditingkatkan (46.489,27 km) - Panjang jembatan yang dipelihara
(474.189,37 m) - Panjang jalan yang dilebarkan (297,01 km) -
Panjang jembatan yang ditingkatkan/diduplikasi (8.075,42 m) -
Panjang jalan baru yang dibangun (1.000,37 km) - Panjang jembatan
baru dan fly over yang dibangun (6.572,77 m) - Panjang jalan tol
yang dibangun (10,02 km) - Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan
Strategis, Perbatasan, Wilayah Terluar dan Terdepan (449,00 km) -
Pembangunan/DuplikasiJembatandiKawasanStrategis,Perbatasan,Wilayah
Terluar dan Terdepan (1.161,00 m) - Pengadaan tanah untuk jalan tol
(3.977,00 ha) Ditjen Cipta Karya 19.131,33 -
Penanganankawasankumuhperkotaan(8.975Ha),PengembanganKotaBarudanfasilitasi
perkotaan(179Kota/Kws),kawasanpermukimanperdesaan(145kawasan),dan
Penanganan Kawasan permukiman Khusus (7 Kawasan) -
SPAMRegional(700l/dt),SPAMPerkotaan(IKK2.100l/dtdanIbukota
Pemekaran/Perluasan Perkotaan 810 l/dt), PAMSIMAS (1.274 l/dt),
SPAM Khusus (Kawasan Kumuh Perkotaan 180 l/dt, Kawasan Nelayan 55
l/dt, Desa Rawan Air 96 l/dt), SPAM PDAM
Terfasilitasi(BantuanProgram70PDAMdanPengembanganJaringanSPAMMBR118
kawasan),SPAMNonPDAMTerfasilitasi(BantuanProgram5NonPDAM/UPTDdan
Pengembangan Jaringan SPAM MBR 29 kawasan) - Infrastruktur limbah
dengan sistem terpusat skala kota (12 kab/kota), skala komunal
(1.460 kawasan), dan skala kawasan (26 kawasan); Instalasi
pengolahan lumpur tinja (30 kab/kota);
Infrastrukturtempatpemrosesanakhirsampah(55kab/kota);Infrastrukturtempat
pengolahansampahterpadu/3R(140kab/kota);Infrastrukturfasilitaspengolahan
sementara sampah (16 kab/kota); Infrastruktur drainase (4.500 Ha di
34 kab/kota) -
PenyelenggaraanBangunanGedungPusaka2BangunanGedung,danBangunanGedung
Hijau 8 Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Kawasan Strategis
Nasional 40 Kawasan, Kawasan Pusaka 8 Kawasan, Kawasan Hijau 20
Kawasan, dan Kebun Raya 12 Kawasan - Peningkatan aksesibilitas
Kawasan (8 kawasan), Peningkatan kondisi bangunan (6 kawasan),
Peningkatan layanan sanitasi (4 kawasan), peningkatan layanan air
minum (8 kawasan) Rencana Target Sasaran Output Prioritas
Kementerian PUPR Tahun 2016 (1) INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI
PELAYANAN KESEMPURNAAN PAGU INDIKATIF (miliar rupiah) Rencana
Output Prioritas Hasil Exercise Kem. Keuangan dengan
Mempertimbangkan RPJMN Ditjen Sumber Daya Air25.030,08 -
Pembangunandanpeningkatanjaringanirigasiairpermukaan(174.129 Ha),
irigasi air tanah (6.604 Ha), reklamasi rawa (39.066 Ha), dan tata
air tambak (2.500 Ha) -
Rehabilitasijaringanirigasiairpermukaan(468.135Ha),irigasiair tanah
(10.580Ha),reklamasirawa(118.527Ha),dantataairtambak(21.321 Ha) -
Pembangunansarana/prasaranapengendalibanjir(332,81Km),
lahar/sedimen (28 Buah), dan pengaman pantai (67,50 Km) -
Rehabililtasisarana/prasaranapengendalibanjir(198,30Km),
lahar/sedimen (55 buah), dan pengaman pantai (1,80 Km) -
Pembangunanwaduk(WadukdalamProsesPembangunan27Buah, Waduk Baru 8
Buah)/embung/situ/bangunan penampung air lainnya- Rehabilitasi
waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya - Konservasi
kawasan sumber air - Pembangunan sarana/prasarana penyediaan air
baku (12 m3/detik) -
Operasidanpemeliharaanjaringanirigasi,rawa,danjaringanpengairan
lainnya Ditjen Penyediaan Perumahan 7.780,26 -
RumahkhususterbangunbesertaPSUdanMeubelairsebanyak7.515unit,
Rehabilitasi rumah khusus sebanyak 1.000 unit - Rumah yang
Terfasilitasi bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
sebanyak20.000unit,RumahyangTerfasilitasibantuanStimulanPeningkatan
Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 50.000 unit -
RumahSusunterbangunbesertaPSUdanMeubeulairsebanyak20.500unit, Rumah
susun yang direvitalisasi sebanyak 11.200 unit Rencana Target
Sasaran Output Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2016 (2) INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN VI PENUTUP 1.
Infrastruktur memegang peranan penting dalam: a)
Mendorongpertumbuhanekonomimelaluipeningkatan produktivitas dan
daya saing; b) Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan
dasar; 2. Peningkatananggaraninfrastrukturyangsangat
signifikandiharapkandapatmenjadistimulusutama
bagipertumbuhanekonomidanpeningkatan kesejahteraan rakyat; 3.
Evaluasi dan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan
pelaksanaandanpengelolaanprogram/kegiatanbidang infrastruktur perlu
dilakukan dalam rangka peningkatkan efisiensi dan produktivitas
pemanfaatan anggaran; INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN
KESEMPURNAAN26 Terima Kasih