-
KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)Bayu Teja MuliawanDirektur Bina Pelayanan KefarmasianDitjen Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan RI
-
LATAR BELAKANG
-
*
-
KETERSEDIAANKETERJANGKAUANJAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAATPOR
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan KesehatanKENDALI MUTU & KENDALI BIAYAUUD No. 36/2009 KesehatanPs 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat EsensialUU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh PemerintahPerpres No. 111/2013Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh MenteriDaftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium AlkesSK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional
-
Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam Mendukung Keselamatan PasienKebijakan dan Program Peningkatan Ketersediaan Obat dan PORJaminan Ketersediaan Obat yang bermutu, aman dan berkhasiatKeselamatan Pasien (Patient Safety)RUMAH SAKIT
-
Mengapa Memerlukan Fornas?
-
Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN.DEFINISI(SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)
-
Menjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Meningkatkan penggunaan obat yang rasional
Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan
Mengoptimalkan pelayanan kepada pasien
Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat
Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatanMANFAAT
-
Konsep Obat Esensial Dalam JKNOBAT BEREDAR (Safety, Efficacy, Quality)FORNAS(Benefit Risk, Cost-Effective)DOENKONSEP OBAT ESENSIAL
-
STRATEGI PENYUSUNANFORNASDaftar Obat disusun oleh Komite IndependenMengakomodir usulan stakeholderDisusun berdasarkan kelas terapiDaftar obat menyeluruh dan tersegmenTingkat Pelayanan kesehatanStandar Kompetensi Nakes
-
MEKANISME PENYUSUNANKajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang isi DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013Pemilihan anggota Komnas Penyusunan Fornas 2013 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukanPembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes, organisasi profesi, dan PT. Askes Prosedur perekrutan anggota Komnas serta tahap penilaian dan pembahasan didokumentasikanTransparansi proses pelaksanaan penyusunan
-
KRITERIA PEMILIHAN OBATMemiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid.
Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan.
Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM.
Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi.
Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.
-
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONALTerdiri dari: - Tim Ahli - Tim Evaluasi - Tim PelaksanaDitetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 228/MENKES/SK/VI/2013Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan
-
USULAN/MASUKANInstansi yang dimintakan usulan (347 instansi) terdiri dari:201 RS Pemerintah (vertikal, RSUD, TNI/Polri, Khusus)49 RS Swasta33 Dinkes Provinsi 33 Dinkes Kab/Kota8 Unit Kemenkes pengelola program + BKKBN23 Organisasi ProfesiUsulan yang diterima135 instansi memberikan usulan
PT. Askes memberikan kompilasi usulan berdasarkan penyusunan DPHO 2014.
Jumlah obat yang diusulkan: 1208 item (dalam 2003 sediaan/kekuatan)
-
*FORMAT FORMULARIUM NASIONALSEBARAN KEBUTUHAN OBAT BERDASARKAN TINGKAT PELAYANAN DALAM FORNASSISTEMATIKA PENULISAN
-
*FORMULARIUM NASIONALTerdiri dari :Kelas Terapi : 29Sub kelas terapi : 90519 item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari:468 item obat /zat aktif (dalam 838 kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 201351 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013, 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru (dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada didalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013)
-
LATAR BELAKANG
-
*KEBIJAKAN FORNASFornas menjadi acuan dalam pelaksanaan JKN.
Obat yang ada dalam Fornas harus tersedia di faskes.
Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit.
Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
-
PENGOBATAN PENYAKIT KRONISPada masa transisi, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (berdasarkan Formularium Nasional) diluar paket INA CBGs sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakit belum stabil. Resep tersebut dapat diambil di Instalasi farmasi/depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.Obat Penyakit kronis dapat diberikan oleh Faskes Tk. Pertama sebagai Program Rujuk Balik (PRB) melalui apotek/ Instalasi Farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini diberlakukan untuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizofren, stroke dan SLE
-
PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIADisamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3.Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan.Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBGs ditambah dengan obat kemoterapipengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBGs
-
PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIADisamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3.Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan.Pada pelayanan rawat inap hemophilia A dan Hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBGs yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan.Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBGs ditambah dengan obat kemoterapipengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBGs
-
PELAYANAN OBAT RUJUK BALIKBiaya obat program Rujuk Balik terdiri atas harga dasar obat sesuai E-katalog dan ditambah faktor pelayanan dan Embalage.Peresepan Obat PRB sesuai dengan Daftar Obat Fornas untuk PRB Faktor pelayanan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Embalage yang dapat ditambahkan dengan ketentuan sebagai berikut:Embalage untuk setiap resep (per R/) obat jadi adalah Rp. 300,-Embalage untuk setiap resep obat racikan adalah Rp. 500,-
Harga Satuan ObatFaktor Pelayanan MaksimalSampai dengan RP. 50.000,000,20>Rp. 50.0000, 00 sampai dengan Rp. 250.000,000,15>Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,000,10>Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,000,05>Rp.1.000.000,000,02
-
ADENDUM FORNAS
-
LATAR BELAKANG
-
LATAR BELAKANGPermenkes No. 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, pasal 33Ayat 1 Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, menteri berwenang melakukan : Penilaian teknologi kesehatan (HTA)Pertimbangan klinis (clinical advisory) Perhitungan standar tarifMonitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatanAyat 2Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri
-
TUJUAN KEGIATAN
-
OUTPUT dan INDIKATOR KELUARAN
-
MONEV IMPLEMENTASI FORNAS
-
EVALUASI AWAL PEMANFAATAN FORNASDari data RS yang dikumpulkan, beberapa hal yang disampaikan:1. Kesesuaian obat yang digunakan di RS dengan FORNAS berkisar antara 60 86%. Penggunaaan obat dalam FORNAS dipengaruhi oleh Manajemen; utamanya dalam hal kendali biaya.
Diharapkan: kendali mutu, disamping kendali biaya
-
Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di RS Kolaborasi dgn Nakes lainEdukasi Pasien
-
KEBIJAKAN KEFARMASIAN DI RS MELALUI SISTEM SATU PINTU*Kebijakan kefarmasian satu pintu: acuan formularium, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan MANFAAT SISTEM 1 PINTU
-
Kesiapan Kefarmasian di Fasilitas KesehatanKetersediaanObatSeleksi ObatE-catalogueE-purchusing
-
*
-
**Para hadirin yang berbahagia,Jaminan kesehatan akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan melakukan kendali mutu sekaligus kendali biaya. Sehingga diharapkan penyelenggaraan jaminan kesehatan dilakukan secara efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, sesuai dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.Setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
Dengan adanya daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Menteri, diharapkan dapat meningkatkan:Aksesibilitas, karena penyediaan obat menjadi lebih mudah dan terstandarKeterjangkauan, karena harga obat ditetapkan oleh Menkes dan Penggunaan obat secara rasional, karena obat dipilih berdasarkan mutu, manfaat dan keamanan
Dengan demikian dapat mencapai kendali mutu dan kendali biaya.
*
Penggunaan obat bisa tidak terkendali (tambahkan lisan: harus ada jaminan obat mana yang harus disediakan)Hadirin yang berbahagia,
Pemerintah menyiapkan konsep penyediaan daftar dan harga obat dalam JKN yang berbeda dengan konsep sebelumnya, diantaranya melalui pertimbangan efficacy, safety dan economic dalam seleksi obat dalam FORNAS, mempertimbangkan usulan dari berbagai stake holder sehingga Formualrium Nasional yang dihasilkan akan memnuhi kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh peserta dan terpenuhi dengan sumber daya yang tersedia.
*Berikut ini adalah strategi dalam penyusunan FORNAS:
Daftar Obat disusun oleh Komite IndependenMengakomodir usulan dari fasyankesDisusun berdasarkan kelas terapiDaftar obat FORNAS menyeluruh dan tersegmen sesuai dengan tingkat pelayanan kesehatan dan standar kompetensi dokter.
*Bapak Ibu sekalian,Berdasarkan hasil pembahasan bersama tim Komnas Fornas yang telah dilaksanakan sejak bulan April hingga Bulan September 2013, maka didapatkan draft Formularium Nasional yang terdiri dari :29 kelas terapi yang kemudian dibagi lagi menjadi 90 sub kelas terapiSedangkan obat obat yang tercantum dalam Formularium Nasional sebanyak 514 item dalam 913 kekuatan/bentuk sediaan.*Penetapan E-Catalogue merupakan hasil kerjasama LKPP dengan Kementerian Kesehatan, yang diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi.
E-Catalogue dapat diakses di website LKPP dan digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat di sektor pemerintah.
**
