Pangan Murah Atau Kesejahteraan Petani

PANGAN MURAH ATAU KESEJAHTERAAN PETANI?

Ada suatu keunikan cara pandang kita pada kebijakan pangan dan isu kemakmuran petani. Secara sadar atau tidak sadar baik perorangan maupun kolektif sebagai bangsa, nampaknya kita masih memiliki  logika berpikir dan cara pandang yang ambivalen terkait dengan kebijakan pertanian dan lebih khusus lagi pangan.

Di satu sisi, sejak awal kemerdekaan kita memiliki jargon terhadap perbaikan nasib rakyat kecil yang sebagian besar adalah petani-petani gurem di berbagai penjuru tanah air. Hal yang cukup nyata adalah prioritas pembangunan yang pada awalnya difokuskan pada pertanian. Revolusi hijau (green revolution) yang dikenalkan sejak awal 1970-an dengan berbagai program pendukungnya merupakan salah satu contoh upaya untuk memberi perhatian perbaikan nasib petani.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perbaikan nasib rakyat kecil juga menjadi salah satu tema sentral yang kerap mencuat ketika menjelang masa pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah serta pemilihan kepala daerah dan pucuk pimpinan negara. Jargon keberpihakan pada wong cilik dan petani gurem menjadi primadona bagi setiap kampanye untuk mendulang perolehan suara pemilih.

Logika atas jargon pembelaan pada rakyat kecil dengan menjanjikan dan mempromosikan berbagai program pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan pada gilirannya kehidupan ekonominya membaik. Di sisi yang lain, pada saat yang sama juga dihembuskan janji-janji manis untuk menciptakan sandang dan pangan murah bagi rakyat. Isu pangan murah selalu menjadi salah satu kata kunci kampanye baik di pusat dan daerah. Tengok saja pada berbagai?kempanye calon anggota legislatif dan juga calon kepala daerah bahkan juga calon kepala negara.

Ada sesuatu yang menyesatkan (missleading), bagaimana mungkin petani akan memperoleh pendapatan yang lebih baik kalau tenyata harga bahan pangan yang diproduksinya  dengan kerja sangat keras juga dikampanyekan untuk dihargai dengan sangat murah (ideologi pangan murah). Meskipun dalam batas tertentu masih ada kemungkinan adanya kenaikan pendapatan dengan upaya penggunaan berbagai input dan tekonologi baru yang mampu meningktkan produktifitas. Sehingga meskipun dengan tingkat harga yang sama tetapi  jika kuantitasnya meningkat maka total pendapatannya akan meningkat.

Sejarah panjang pembangunan pertanian telah menunjukkan, lebih khusus dalam hal produktifitas padi sawah, Indonesia dengan produktivitas padi sebesar 5-6 ton/ha sebenarnya telah mencapai tingkat produktifitas yang tinggi secara internasional dan hanya kalah dari Jepang, Cina, Korea dan Taiwan. Melihat fenomena ini, meskipun masih ada kemungkinan ditingkatkan, tetapi nampaknya tidak akan ada dampak yang luar biasa. Sehingga harapan kenaikan pendapatan petani tanpa perubahan kebijakan harga sulit diwujudkan. Peningkatan produktivitas saja tidak akan banyak membantu perbaikan pendapatan petani.

Kepemilikan lahan petani kita juga sangat kecil, petani Indonesia termasuk dalam golongan petani gurem yang umumnya hanya mengelola lahan sekitar 0,25 hektar/keluarga tani. Bahkan cukup banyak petani kita yang sebenarnya buruh tani karena mereka tidak memiliki lahan sama sekali (landless) dan mereka menggantungkan hidupnya dari jasa buruh untuk berbagai aktivitas pertanian atau sebagian merupakan panyakap dan penyewa. Dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil, peningkatan produksi tidak akan berdampak nyata bagi peningkatan pendapatan yang diterima petani. Apalagi kalau harga yang diterima juga tidak berubah.

1

Idelogi pangan murah pada awalnya memang diterapkan di banyak negara terutama pada saat gencarnya tahap awal pembangunan ekonomi. Sebagimana dinyatakan oleh PC. Timmer (2002), kebijakan harga pangan murah awalnya ditempuh untuk membantu sektor indutri. Dengan harga pangan yang rendah maka upah tenaga kerja sektor indutri juga dapat ditekan dan sebagai akibatnya keuntungan sektor industri akan meningkat. Keuntungan ini yang diharapkan akan dinvestasikan kembali sehingga secara keseluruhan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari kebijakan harga pangan murah ini tentu sektor yang sangat diuntungkan adalah sektor industri karena dapat menekan upah buruhnya. Namun bagi sektor pertanian, kebijakan ini sangat memprihatinkan, petani menjadi tidak bergairah untuk menerapkan inovasi baru serta meningkatkan produktivitasnya karena tidak ada  rangsangan atau insentif  terhadap peningkatan pendapatannya. Apakah mungkin kemakmuran petani akan meningkat kalau harga pangan murah? Nampaknya tidak akan terjadi, apalagi kalau melihat situasi sumber daya pertanian Indonesia dimana rerata kepemilikan lahan untuk memproduksi pertanian sangat kecil.

Bagaimanapun nampaknya kebijakan perbaikan harga pertanian perlu dilakukan. Para politisi perlu menyadari bahwa kampanye pangan murah justru akan menyusahkan petani bukannya menguntungkan seperti jargon-jargon yang selalu dihembuskan di panggung politik. Kenaikan harga produk pertanian akan memberikan rangsangan bagi para produsen yaitu petani, mereka akan bergairah untuk bekerja lebih keras sehingga produktivitasnya meningkat karena tahu kalau mereka melakukan itu pendapatnnya akan meningkat dan kehidupan ekonomi keluarganya akan membaik. Selain itu, petani akan memiliki kemampuan daya beli (purcashing power) yang lebih baik terhadap barang industri dan jasa sehingga permintaan akan barang industri juga akan meningkat. Pada gilirannnya, sektor industri dan jasa juga akan terdorong untuk lebih produktif karena adanya peningkatan permintaan. Akhirnya siklus ini secara keseluruhan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentu kebijakan pangan yang tidak murah akan berdampak dan menyulitkan bagi beberapa pihak. Pihak yang akan sangat terimbas adalah kelompok miskin baik di kota maupun di desa. Untuk mengatasi persoalan ini, tentunya pemerintah bisa meluncurkan program jaring pengaman sosial (social safety nets) seperti distribusi beras murah dengan sistem pentargetan yang baik dan akurat dan bahkan bisa memberikan beras gratis untuk golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pangan.

Kisah sukses Jepang yang mengalami masa sulit bagi petaninya di awal pembangunan ekonomi selain karena kebijakan pangan murah dan pajak pertanian yang tinggi, akhirnya dapat terbayar dari kebijakan pembangunan pertanian yang sangat berpihak dan melindungi petani. Kebijakan harga pertanian yang berpihak pada produsen serta kebijakan-kebijakan yang lain dapat meningkatkan kemakmuran petani. Saat ini petani Jepang meskipun memiliki masalah kelangkaan tenaga kerja, namun secara ekonomi mereka adalah golongan masyakarat yang memiliki kehidupan sangat mapan.

Subejo

Dosen Universitas Gadjah Mada;The University of Tokyo, Department of Agricultural and Resource Economics (PhD Candidate) Ketua IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) Jepang

2

30 March 2009 | Dilihat 180 kali

Andalkan Petani Gurem

Jakarta, KOMPAS-Ketersediaan pangan Indonesia kian bergantung pada petani yang lahannya semakin sempit. Hingga saat ini pemerintah belum melakukan perubahan mendasar dalam pembangunan sektor pertanian.

Demikian disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam diskusi ‘Kritik atas Kebijakan Pertanian Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla’ di Jakarta, Rabu (4/2). Henry mengatakan, ketergantungan pada petani yang lahannya semakin sempit akan menimbulkan persoalan serius di masa datang.

“Apalagi konversi lahan pertanian terus terjadi. Konflik agraria juga terus meningkat sepanjang tahun. Di sisi lain, jumlah petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya sebagai dampak kebijakan pemerintah yang proliberalisasi juga semakin banyak,” ujar Henry.

Pengamat pertanian, Khudori, menjelaskan, porsi petani berlahan sempit, atau petani gurem, pada tahun 1993 hanya 51,9 persen dari 20,8 juta rumah tangga petani saat itu. Tahun 2003, atau 10 tahun kemudian, porsi petani gurem 53,9 persen dari total rumah tangga petani. Tahun 2008, persentase petani gurem diproyeksikan 55,1 persen.

“Dengan semakin banyaknya jumlah petani gurem, usaha tani tanaman pangan menjadi kurang menjanjikan,” kata Khudori.

Henry menjelaskan, pada tahun 2007 jumlah rumah tangga petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya 24.257 kepala keluarga. Tahun 2008 meningkat menjadi 31.267 kepala keluarga.

Namun, hingga kini, pemerintah belum juga merealisasikan redistribusi tanah kepada rakyat, seperti yang dicanangkan pemerintahan Yudhoyono-Kalla sejak tahun 2006, dengan Program Pembaruan Agraria Nasional. Padahal, petani semakin sulit mengakses lahan pertanian.

Menurut Henry, konflik agraria dan penurunan luas lahan petani akan terus meningkat selama pemerintah tidak melakukan apa-apa, yaitu menghentikan dan mencegah perluasan kepemilikan lahan oleh pemodal, dan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan yang melampaui batas.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan perlunya mengalihkan sebagian atau separuh dari total subsidi pupuk untuk pembangunan infrastruktur pertanian.

Saat ini, menurut Anton, masalah utama yang dihadapi petani adalah infrastruktur, baik jalan maupun irigasi. Mengalihkan sebagian subsidi pupuk tahun 2009, yang mencapai Rp 17,4 triliun, untuk pembangunan infrastruktur pertanian, akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Mengoptimalkan produktivitas dan indeks pertanaman, kata Anton, bisa meningkatkan produksi beras Indonesia sampai 50 persen. Di Vietnam, misalnya, subsidi pupuk ditiadakan. Akan tetapi, dukungan infrastruktur pertanian ditingkatkan. ***(mas-kompas)

Sumber: Kompas 5 February 2009

3

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI GUREM

Latar Belakang Masalah

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan atau tanah sudah menjadi salah satu unsur utama yang digunakan manusia untuk menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam (pertanian). Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat di dunia (termasuk Indonesia) yang bekerja sebagai petani. Karena subur dan luasnya lahan di Indonesia, menyebabkan negara ini menyandang gelar sebagai negara agraris.

Kebanyakan mata pencaharian dari masyarakat Indonesia adalah sebagai petani. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi sangat strategis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Setidaknya terdapat lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, pertanian merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, pertanian mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, pertanian mampu menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, sektor pertanian perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).1Ironisnya, meskipun sektor pertanian dianggap strategis, tapi pada kenyataannya kondisi petani semakin tertekan. Menurut Sensus Pertanian 2003, jumlah rumah tangga petani gurem (penggarap kurang dari 0,5 ha) adalah 13,7 juta rumah tangga, meningkat 26,85% dibanding tahun 1993 yang jumlahnya 10,8 juta rumah tangga. Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat, dari 52,7% (1993) menjadi 56,5% (2003). Petani gurem ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6% rakyat Indonesia yang termasuk kelompok miskin, 60%-nya adalah kalangan petani gurem. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia masih terabaikan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian), peran aparat dan organisasi pemerintah, dinas-dinas pertanian dan pihak terkait lainnya. Akhir-akhir ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan Impor beras seolah-olah menunjukkan bahwa Pemerintah sekali lagi telah gagal dalam membela nasib kalangan para petani. Selain itu, masih sangat banyak petani yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Khususnya para petani yang luas tanah dan sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, jagung, ataupun ketela.Masalah mengenai kesejahteraan petani adalah permasalahan yang harus benar-benar diselesaikan secepat mungkin oleh pemerintah agar jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak terus bertambah. Selain itu, dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka akan meningkat pula ketahanan pangan Indonesia. Disinilah diperlukan hukum pertanian, yang mengatur dan melindungi pertanian, khususnya kesejahteraan para petani. Hukum pertanian mengatur masalah agraria dan keanekaragaman hayati, aspek pertanian modern, serta kedaulatan pangan. Dengan adanya pengaturan hukum pertanian yang tepat akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi manusia dan alam terhadap dampak kehidupan modern.

4

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain :1.Seberapa jauh peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani?2.Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani?

3.Faktor-faktor apakah yang sebenarnya mempengaruhi naik-turunnya kesejahteraan petani di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

II. Pertanian Indonesia

II.1. Pengertian Pertanian

Dalam ensikopedia Indonesia, pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi daya (bahasa Inggris: cultivation, atau untuk ternak: raising). Namun demikian, pada sejumlah kasus — yang sering dianggap bagian dari pertanian — dapat berarti ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (bukan agroforestri).Berdasarkan pasal 1 nomor 3 Undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Khutanan menyatakan “Pertanian mencakup tanamn pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan yang kemudian disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa menunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.Usaha pertanian memiliki dua ciri penting: (1) selalu melibatkan barang dalam volume besar dan;(2) proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponika) telah dapat mengurangkan ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

II.2. Tujuan Hukum Pertanian

Pertanian di Indonesia belum memiliki hukum yang pasti terutama yang mengatur khusus mengenai kesejahteraan para petani. Tujuan pertanian di Indonesia berpijak pada kerangka hukum agrarian yaitu terletak pada Penjelasan Umum I UUPA, yang pada intinya terdapat tiga tujuan, yaitu untuk :

1.menjamin kesejahteraan petani

2.menjamin pangan penduduk dengan harga yang pantas3.menjamin lingkungan hidup yang sehat dan pemeliharaan pemandangan.

Tujuan pertama dan utama di dalam UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar hukum agrarian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini berarti pemerintah mempunyai tugas pertama dan utama dalam bidang pertanian untuk mensejahterakan petani. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani?Sejauh ini telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah melalui dinas pertanian. Namun kebijakan-

5

kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kebanyakan selalu terbentur dengan kondisi politik dan perekonomian Indonesia yang selalu diwarnai pro dan kontra dalam setiap pengambilan kebijakan. Contohnya saja adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai dinaikkannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras. Lewat Inpres No 1/2008 pengganti Inpres No 3/2007 tentang Kebijakan Perberasan, per 22 April 2008 harga per kg gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras masing-masing naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.000, Rp 2.600 menjadi Rp 2.840, dan Rp 4.000 jadi Rp 4.300 (naik 7,5-10 persen. Namun, ternyata kenaikan HPP ini tidak mampu untuk mendongkrak kesejahteraan petani terutama apabila dilihat dari besar kenaikan yang hanya sedikit di atas inflasi kumulatif (April 2007-Maret 2008).Lazimnya, HPP dibuat sebelum musim tanam dan diberlakukan saat panen raya agar ada insentif petani. Kenyataan yang terjadi adalah panen tinggal sebulan namun sebagian besar petani sudah tidak memiliki gabah/beras lagi. HPP juga kian kehilangan makna karena sudah jadi kenyataan hidup sehari-hari bahwa kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, terutama input usaha tani, terjadi jauh sebelumnya. Bukan hanya kali ini, sesungguhnya sejak pemerintah memilih kebijakan HPP (2002) sebagai pengganti beleid harga dasar, fungsi kebijakan harga sebagai instrument, kesejahteraan petani telah terdegradasi. HPP bukanlah bentuk perlindungan harga, baik harga langit-langit (ceiling price) maupun harga dasar (floor price). Batu pijak konsep HPP adalah kuantitas, yaitu membeli sejumlah tertentu beras/gabah (untuk kebutuhan stok nasional dan raskin) pada harga yang ditentukan. Karena sifatnya pada target kuantum, maka pengaruh pembelian terhadap tingkat harga di pasar menjadi residual.

II.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Petani

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani antara lain :a.tanah atau lahan pertanian, banyaknya lahan kosong yang disia-siakan serta keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha besar menjadikan lahan pertanian abadi semakin menurun. Rentang waktu antara tahun 1992-2002 laju tahunan konversi lahan baru 110 ribu hektare. Kini sudah naik menjadi 145 ribu hektar/tahun.

b.harga-harga pupuk, bibit, peralatan pertanian dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh petani biasanya tidak sebanding dengan pendapatan petani itu sendiri.

c.peraturan-perundangan sangat penting pengaruhnya dalam peningkatan kesejahteraan petani mulai dari Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, peraturan pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan peraturan perundangan lainnya sangatlah mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

d.peran aparat pemerintah dan organisasinya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menjalankan berbagai kegiatan agar mampu menunjang kesejahteraan petani.e.dan lain-lain.

II.4. Peran Pemerintah melalui Departemen Pertanian Indonesia

Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pertanian menyusun berbagai konsep dan strategi yang berhubungan dengan pertanian, petani samai dengan kondisi pangan di Indonesia. Visi dari Departemen Pertanian sendiri adalah “Terwujudnya pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”.

6

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Pertanian dalam ragka meningkatkan kesejahteraan petani antara lain :

1.Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), yang merupakan skim kredit atau pembiayaan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian dengan Bank Pelaksana SP3 khusus untuk pembiayaan petani yang mempunyai kendala dalam hal kekurangan anggunan.

2.Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani), yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan ( stake holder) pembangunan pertanian, dalam bentuk laboratorium agribisnis.

3.Poor Farmers Income Improvement Trough Innovation Project (PFIITIP), yaitu Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan/pendapatan petani miskin melalui inovasi pertanian mulai dari tahap produksi sampai pemasaran hasil. Untuk itu diperlukan peningkatan akses petani terhadap informasi pertanian, dukungan pengembangan inovasi pertanian, serta upaya pemberdayaan petani. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan, pengembangan kelembagaan serta perbaikan sarana/prasarana yang dibutuhkan di desa, merupakan alternatif dalam pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan inovasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sangatlah baik walaupun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Semoga pemerintah terus membela hak-hak para petani agar kesejahteraan meningkat. Karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka secara otomatis meningkat pula ketahanan pangan di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

III.1. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1.Sebenarnya peran pemerintah dan segala aparatnya sangatlah penting. Terutama dalam rangka pembuatan konsep dan strategi. Pemerintah melalui Departemen Pertanian, mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu dengan cara mengoptimalkan lahan tidur sebagai areal pertanian; SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian) yang bertujuan untuk membantu petani dalam hal pembiayaan; Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian); PFIITIP (Poor Farmers Income Improvement Trough Innovation Project); serta diadakannya berbagai penyuluhan dan workshop. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Pertanian memang sangat cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun hal ini akan sia-sia apabila terdapat kebijakan-kebijakan lain yang sangat kesejahteraan petani seperti kebijakan impor beras dan konversi lahan pertanian.

2.Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka mensejahterakan petani baik itu di pihak pemerintah maupun di pihak petani sendiri.

a.di pihak pemerintah, adanya kebingungan di pihak pemerintah dalam hal pemasukan sebanyak-banyaknya ke kas negara, misalnya saja pilihan antara memberikan atau membagikan lahan kosong akan lebih menguntungkan apabila diserahkan ke pengusaha besar daripada ke petani; pembagian lahan kosong kepada petani masih belum jelas pengaturannya, karena dikhawatirkan lahan tersebut bukan dikelola oleh petani; kurang tegasnya pembatasan impor pangan dari luar negeri.

7

b.di pihak petani, masih kurangya pengetahuan para petani mengenai mekanisme pertanian baik itu dari segi yuridis maupun mekanismenya; terdapat pemikiran dari para petani bahwa lebih menguntungkan bekerja sebagai buruh di perkotaan daripada menjadi petani di sawah.

3.Faktor-faktor yang mempengaruhi naik-turunnya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia, yaitu tanah atau lahan pertanian; harga pupuk, bibit, serta peralatan pertanian; harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras; peraturan-perundangan; peran aparat,organisasi, serta koperasi-koperasi pertanian.

III.2. Saran

Saran yang kami ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah agar pemerintah mampu memfokuskan diri untuk mengusahakan kesejahteraan petani dengan lebih menyusun lagi konsep dan strategi pertanian secara mantap karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka secara otomatis ketahanan pangan pun akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Alumni. Bandung, 1981.Hardiyanto, Andik. Agenda Reformasi di Indonesia Sekarang. Konsorsium Pembaruan Agraria. Bandung. 1998.

Harsono, Budi. Hukun Agraria Indonesia. Jambatan. Jakarta, 2003.Hatta, Mohammad. Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan. Media Abadi. Yogyakarta, 2005.

Sukanti Hutagalung, Arie. Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Rajawali. Jakarta,1985.S. Sumardjono, Maria. Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Andi Offset. Yogyakarta, 1982.

Supriyadi. Hukum Agraria. Sinar Grafika. Jakarta, 2007.

Sumber-sumber lain:

__________________________Sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) dan Sosialisasi Juklak dan Juknis Program Kerja BPN RI. Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta, 2007.__________________________Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Beserta Petunjuk Pelaksanaannya. Depdagri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Landreform. Jakarta, 1981.__________________________. Peraturan Perundang-undangan Pertanahan. Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional. Jakarta, 2002.Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pertanahan.

8

Petani Makin MiskinProduksi Naik, Pendapatan Riil Tidak MeningkatSenin, 26 April 2010 | 05:01 WIB

Jakarta, Kompas - Pendapatan riil petani tidak juga meningkat meski produksi pangan terus meningkat. Padahal, setiap tahun, 25 juta rumah tangga petani memproduksi pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, yang nilainya Rp 258,2 triliun.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, nilai tukar petani terus merosot. Pada tahun 1976, nilai tukar petani 113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 117. Namun, pada 1993 merosot menjadi 95 dan tahun 2009 nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101.Penguasaan lahan petani juga makin sempit. Jumlah petani yang berubah status menjadi buruh tani pun makin banyak karena tidak lagi memiliki lahan sendiri.Sumitra (62), petani Desa Baiawak, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, misalnya, kini menggarap lahan yang disewanya. Lahan pertanian seluas 0,5 hektar yang pernah dimilikinya telah terjual.”Sewa lahan terus naik, belum lagi biaya pupuk, obat, upah buruh, dan bayar pompa. Boro-boro beli barang, bisa makan cukup dan tak punya utang saja sudah sangat bersyukur,” katanya, akhir pekan lalu di Majalengka.Jumlah petani gurem atau dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar pada sensus pertanian tahun 1993 mencapai 10,69 juta rumah tangga petani. Namun, setahun kemudian, jumlahnya naik 2,6 juta rumah tangga petani menjadi 13,29 juta rumah tangga petani.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Endriatmo Soetarto, jumlah petani yang ”lapar” akan tanah makin banyak. Di Mahkamah Agung saat ini ada sekitar 7.000 kasus agraria.

Untuk itu, harus diberikan akses terhadap lahan kepada petani melalui implementasi reforma agraria. Untuk memberikan jaminan lahan sebagai sumber kesejahteraan petani, kata Endriatmo, perlu dukungan keuangan, teknologi, dan pendampingan agar petani tahu bagaimana memanfaatkan tanah untuk kesejahteraan mereka sehingga tidak berpindah ke pemilik modal.

Endriatmo meyakini, pemberian akses lahan bagi petani disertai dukungan pengelolaan akan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian sekaligus Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo, peningkatan produksi pangan tidak mampu memberikan peningkatan pendapatan riil yang memadai bagi aktor utama peningkatan produksi pangan, yaitu petani.Ini karena kebijakan pangan nasional terjebak dalam peningkatan produksi yang membabi buta. Peluang investasi usaha budidaya pangan diberikan kepada swasta nasional dan multinasional, yang selama ini menggarap sarana produksi yang menjadi kunci penguasaan pangan nasional.

Rudi menegaskan, kesejahteraan petani terabaikan akibat ketidakjelasan arah pengembangan teknologi dan tidak konsistennya kebijakan. Sementara itu, kelembagaan yang berkenaan dengan petani dan pertanian cenderung makin tergerus.Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor, Bungaran Saragih, dalam bukunya Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, menyebutkan, politik pertanian pada masa lalu yang berorientasi pada peningkatan produksi ”menjebak” petani pada kegiatan usaha tani yang nilai tambahnya kecil.

9

Sementara itu, kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah besar, seperti perdagangan, pengadaan sarana produksi pertanian, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk pertanian (off farm) diserahkan kepada yang bukan petani.Struktur usaha tani yang disparsial, asimetris, dan cenderung terdistorsi menimbulkan masalah transmisi, seperti transmisi harga tidak simetris. Penurunan harga di tingkat konsumen langsung ditransmisikan dengan cepat dan sempurna ke petani. Namun, kenaikan harga ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna ke petani.Persoalan lain yang juga mesti dihadapi petani adalah mudah rusaknya komoditas pertanian. Akibatnya, petani ”mudah menyerah” pada kehendak pedagang, terutama soal harga semata agar produknya segera terjual sebelum rusak. Ini yang membuat pendapatan petani tak juga meningkat secara riil.Riset Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang di 21 kecamatan menyebutkan, petani tak punya daya tawar. Penyediaan sarana dan harga hasil panen ditentukan oleh pemilik modal (pedagang). Dengan kata lain, semakin tinggi produktivitas petani, semakin tinggi nilai tambah yang diterima pelaku dan kegiatan usaha di luar usaha tani.Kebijakan elitis Ketimpangan keadaan itu, menurut Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, karena kebijakan pertanian pada umumnya ditentukan sangat elitis.Petani, kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, masih sulit mengakses permodalan dan belum mendapat dukungan teknologi pascapanen yang memadai.

Hal itu pula yang dihadapi petani di Jombang. Panen musim hujan tahun ini, menurut Wakil Kepala Bulog Subdivre Surabaya Selatan Awaludin Iqbal, sebanyak 417 ton dari 825 ton beras petani tak memenuhi syarat. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2009.

Hal ini antara lain karena penanganan pascapanen yang kurang baik akibat tidak adanya sarana dan prasaran pascapanen yang memadai. ”Saya jual saja gabah yang masih agak basah ke tengkulak Rp 1.900 per kilogram, yang penting ada yang beli,” kata Siman, petani Desa Miyagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Padahal, Bulog membeli gabah kering panen di tingkat petani Rp 2.640 per kilogram, dengan kadar air maksimum 25 persen dan hampa 20 persen.Menguntungkan industriRencana pemerintah mengembangkan kawasan pangan (food estate) juga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Guru Besar Teknologi Industri Pertanian IPB E Gumbira Said, pengembangan usaha budidaya oleh pengusaha, seperti food estate, hanya menguntungkan industri besar dan perolehan devisa negara. Tidak berimbas nyata ke petani.

Rudi menegaskan, terkait pengembangan kawasan pangan, pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan petani. ”Kemitraan mutualistik antara petani dan badan usaha milik negara atau daerah lebih ideal. Jika tidak, peminggiran peran petani akan terjadi secara perlahan,” katanya.

Menurut Rudi, perlu dukungan kebijakan makro, baik moneter maupun fiskal, untuk mendorong dan melindungi pertanian. Hal itu terutama berupa kebijakan yang mendorong keterkaitan antara urban dan rural area melalui kegiatan produktif sektor usaha mikro kecil dan menengah.

”Ini penting tidak saja untuk mendorong pengembangan agribisnis dan kemandirian pangan, tetapi sekaligus mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran,” ujar Rudi.

10

Suara Karya, January 11, 2006OPTIMALKAN BANTUAN BAGI PETANI

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,147 juta orang, dan 21,265 juta (58,8%) di antaranya bekerja di sektor pertanian. Meski dengan data yang secuil itu saja, dipastikan segera terlintas dalam benak siapa pun bahwa para petani perlu mendapat perhatian dan pemerintah perlu melakukan tindakan pemihakan kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk perhatian dan pemihakan yang perlu diberikan agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan?

Tidak jarang dan malah sering, tawaran pendapat untuk menolong orang miskin tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Malah yang lebih tragis lagi, orang miskin atau mereka yang tergolong kecil dijadikan sebagai barang dagangan atau umpan untuk mendapatkan sesuatu. Masalah impor beras dan masalah pemakaian formalin oleh para pelaku usaha adalah contoh yang paling aktual. Ada pendapat yang mengatakan bahwa diungkapnya pemakaian formalin, terutama oleh industri makanan, akan memengaruhi kegiatan usaha sekitar 8,5 juta pengusaha UKM (usaha kecil dan menengah) dan mikro. Pendapat lain mengatakan bahwa keputusan pemerintah mengimpor beras menunjukkan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap nasib petani atau tidak memerhatikan nasib petani.

Pendapat yang dikemukakan kelihatannya indah dan mereka yang mengucapkannya dapat dianggap sebagai pejuang rakyat kecil atau petani. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, gambarannya akan lain.

Seandainya kita beranggapan bahwa rata-rata konsumen dari setiap UKM dan usaha mikro itu adalah 50 orang, maka jumlah penduduk Indonesia akan tercatat menjadi 400 juta orang. Dan, kalau UKM dan usaha mikro secara rata-rata hanya melayani 25 orang maka usaha yang bersangkutan sangat sulit atau tidak mungkin hidup dan/atau untuk dikembangkan. Dengan kajian yang sangat dangkal ini secara jelas kita dapat berkesimpulan bahwa pendapat tersebut mengada-ada atau asal dikemukakan tanpa didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Dan, kalau pernyataan tersebut ditanggapi secara serius bukan tidak mungkin akan lahir kebijakan yang justru merusak bangsa Indonesia.

Keputusan pemerintah mengimpor beras belakangan ini mendapat sorotan dan menimbulkan perdebatan dan polemik yang berkepanjangan. Sekarang tampaknya sudah saatnya perdebatan atau polemik diakhiri melalui suatu solusi yang paling minimal risikonya serta paling maksimal manfaatnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bila produksi (penawaran) melebihi kebutuhan (permintaan) maka harga kebutuhan tersebut akan mengalami penurunan, dan sebaliknya bila kebutuhan lebih besar dari jumlah produksi maka harga kebutuhan tersebut akan meningkat. Atas dasar kaidah ini, beberapa alternatif intervensi dapat dilakukan agar dapat meraih sasaran yang dikehendaki.

Di masa lalu ketika sebagian besar budget rumah tangga diperuntukkan membeli sembilan bahan pokok yang di dalamnya termasuk beras sebagai komponen utama, pemerintah berusaha agar harga beras stabil. Fluktuasi harga beras dapat memicu terjadinya instabilitas politik sehingga kejadian tersebut harus dihindarkan. Yang penting mendapat perhatian dan perlu dipertahankan adalah "nilai tukar petani" secara terus menerus harus mengalami perbaikan. Dengan memberi perhatian yang besar ke sektor pertanian, Indonesia berhasil menjadikan dirinya sebagai negara yang sebelumnya pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang surplus beras.

Perubahan status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara swasembada ternyata dibarengi perubahan-perubahan lainnya. Kalau pada tahun 1993 jumlah rumah tangga

11

pertanian adalah 20,8 juta maka pada tahun 2003 jumlahnya telah mencapai 25,6 juta rumah tangga yang berarti secara rata-rata tumbuh 2,1% setiap tahun. Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian padi/palawija mencapai 74,4% dari seluruh rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dengan kata lain, rumah tangga pertanian didominasi oleh rumah tangga padi/palawija.

Yang menarik perhatian dan sekaligus memprihatinkan adalah bahwa jumlah petani "gurem", yaitu rumah tangga pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha, meningkat 2,4% per tahun, dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Dengan perkembangan tersebut maka secara nasional jumlah rumah tangga petani gurem sudah lebih banyak dari rumah tangga petani non-gurem.

Di pulau Jawa gambarannya lebih pincang. Terdapat 9,990 juta keluarga petani gurem (71,53%) dari sebanyak 13,965 juta rumah tangga pertanian. Dengan produksi gabah kering giling sekitar 4,538 ton per ha maka dengan mudah dapat diketahui bahwa kehidupan petani gurem sangat sulit. Dengan beranggapan rata-rata setiap rumah tangga pertanian terdiri dari 4 (empat) orang dan konsumsi beras per kapita sekitar 120 kg per tahun, dapat dihitung bahwa jumlah beras yang dapat dijual oleh petani gurem ke pasar setelah dikurangi kebutuhan konsumsi sendiri relatif kecil.

Menyimak data yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan perberasan atau pertolongan kepada petani secara tepat sasaran dengan data yang rinci, sangat dibutuhkan. Sekarang kita perlu mengetahui secara akurat, berapa banyak jumlah petani yang mampu memroduksi padi atau beras yang melebihi kebutuhan konsumsinya setelah memperhitungkan biaya produksi.

Dengan kata lain, sebelum mengambil suatu kebijakan perlu diketahui secara akurat dan rinci menurut wilayah, berapa banyak rumah tangga petani yang tergolong defisit, berimbang, dan surplus. Bila jumlah yang disebut pertama (petani defisit) jauh lebih banyak dari petani surplus maka kenaikan harga padi/beras akan berakibat jumlah penduduk yang bertambah buruk tingkat hidupnya akan lebih banyak daripada mereka yang bertambah baik tingkat hidupnya. Pesan dari data seperti ini, "hati-hati menaikkan harga". Kebijakan yang paling tepat adalah meningkatkan produktivitas para petani dengan menjaga harga sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan uraian ini kiranya menjadi jelas bahwa dari kaca-mata ekonomi, petani di Indonesia perlu dilihat dan dikategorikan menurut kategori tertentu, seperti kemampuan produksi dan luas lahan yang dikuasai. Dengan cara pandang yang lebih rinci, kita tidak dengan mudah terkecoh oleh pendapat yang seolah membela petani padahal akibatnya justru sangat fatal bagi petani. Selanjutnya, kita akan mengetahui kebijakan stabilisasi harga dengan menggunakan instrumen impor, misalnya, adalah kebijakan yang paling tepat dan efektif dilaksanakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang sebelumnya dapat dikategorikan baik menjadi buruk karena dinodai oleh para spekulan atau pelaku usaha yang hanya mau mengeruk keuntungan. Sekarang juga kita perlu kritis terhadap usul agar pemerintah membeli beras dari petani lokal. Usul tersebut adalah baik bila beras yang dibeli adalah produksi lokal. Tetapi kita hendaknya tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya keinginan pengusaha tertentu yang menimbun beras (hasil impor) agar berasnya dibeli pemerintah.

Sekarang sudah waktunya pemerintah dengan tegas dan tegar memberi ganjaran pahit bagi para spekulan yang mempermainkan nasib penduduk miskin yang berada di sektor pertanian.

Selanjutnya, sekarang harus dirumuskan kebijakan pertanian terutama yang menyangkut beras yang benar-benar memihak pada petani. Kata kunci untuk itu adalah tersedianya data rinci yang dibutuhkan serta terciptanya koordinasi atau sinergi antara departemen terkait.

12

Petani Gurem, Riwayatmu Kini... User Rating:  / 0

Poor Best Bottom of Form

Written by Redaksi Web    Monday, 02 November 2009 09:31 Negeri ini tak lagi "gemah ripah loh jinawi" (negeri berlimpah kekayaan sumber daya alam). Hutan tropis secara perlahan menjadi gundul, tanah subur telah di ambang jenuh akibat pemanfaatan pupuk kimiawi secara berlebihan, hasil laut nyaris tak terjaga dari pencurian akibat keterbatasan personel dan peralatan pendukung, serta budaya bangsa satu-per satu diklaim negeri jiran tanpa ada perlawanan berarti. Kini, pendar zamrud khatulistiwa seakan memudar, mengingat ketergantungan terhadap produk impor semakin tinggi. Tatapan Rukhyat tampak lurus ke arah hamparan sawah yang baru dipanen. Bersandar di dinding papan gubuknya, petani berusia 60 tahun ini larut dalam khayalnya.

Tidak sedikit pun rona kegembiraan di wajahnya, meski baru menerima uang hasil penjualan gabah padi yang tumbuh di areal seluas 10 rante atau setara 4.000 meter persegi. "Siapa yang bilang petani padi makin sejahtera," sungut Rukhyat, saat Global menyinggung uang hasil panen yang baru diterimanya, beberapa pekan lalu di areal persawahan miliknya, kawasan Pagar Merbau, Deliserdang.

Tanpa diduga, pensiunan PTPN 2 yang tergiur bertanam padi untuk mengisi waktu kosongnya itu, justru meneruskan ocehan seputar kekesalannya sebagai petani gurem. Mulai dari harga olah tanah, menyemai, memanen, hingga harga jual gabah kering panen (GKP), menurut Rukhyat, ditentukan oleh orang lain.

Belum lagi harga pupuk kimia yang melambung dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, serta biaya pestisida untuk meminimalisir hama. Artinya, sebagai petani padi, ia tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap lahannya untuk menentukan hasil dari usahatani itu. Dampaknya, hasil bertanam padi jauh dari berita-berita di berbagai media massa yang cenderung menggiurkan.   

"Kalau dihitung-hitung, satu rante hanya bisa menghasilkan duaratus ribu rupiah. Jadi, kalau saya yang punya 10 rante, bisa dapat dua juta Rupiah. Lumayan besar memang, tapi kalau dibagi dengan tiga bulan lebih, mulai masa olah tanah sampai panen, hasilnya tidak sampai tujuh ratus ribu Rupiah per bulan," papar Rukhyat.

Ia mengaku, setiap pihak yang berkepentingan dengan proses usahatani padi seakan memanfaatkan "aji mumpung" setiap musim tanam atau pun panen.

Sebagai contoh, saat hendak mengolah lahan untuk ditanami padi, Rukhyat terpaksa harus membayar upah senilai Rp 35 ribu per rante dari musim tanam sebelumnya berkisar Rp 25 ribu per rante.

Begitu juga tenaga untuk menyemai dan pemanen yang terkesan seenaknya mematok harga. Kondisi itu diperparah dengan harga jual pupuk kimiawi, seperti urea yang mencapai Rp 70 ribu per zak isi 50 kg dari HET senilai Rp 60 ribu per zak. Padahal, biaya produksi tidak

13

sekadar itu, tapi juga disiapkan anggaran untuk membeli benih dan pestisida.

Setelah sejumlah biaya itu dikeluarkan, Rukhyat kembali dihadapkan dengan kenyataan lumayan pahit, harga jual GKP petani setempat anjlok menjadi Rp 2.200 per kg dari musim tanam sebelumnya berkisar Rp 2.500 per kg. Alhasil, pemilik padi dengan luas areal persawahan tergolong minim, yakni di bawah satu hektar (gurem -red), dipaksa pasrah menerima kenyataan pahit tersebut. 

"Hasil panen kita memang lumayan bagus, bahkan pernah sampai tujuh ton per hektar. Tapi, kalau biaya produksinya juga mahal, sama saja dengan menguntungkan pemerintah karena mampu mencapai target. Sementara, petani seperti saya tetap tidak bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga," kecamnya.

Harus diakui, Rukhyat merupakan salah satu contoh dari 1.262.421 petani gurem di wilayah Sumatera Utara yang hingga kini tak pernah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui usahatani padi.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian,  nyaris tak pernah berhasil membantu peningkatan kesejahteraan petani gurem. Institusi agraris ini cenderung mengejar target agar citranya tetap terjaga secara baik melalui status bernama daerah swasembada beras. Sebaliknya, upaya untuk membela nasib petani melalui kebijakan subsidi, hingga terakhir pupuk, kerap kandas di tingkat pelaksanaan.

Ironisnya, para punggawa di institusi pertanian kerap sibuk (pura-pura) membahas masalah petani di sejumlah hotel mewah dan nyaris melupakan objek bahasannya itu yang mungkin sedang merenungi nasib, seperti Rukhyat, kenapa dilahirkan sebagai petani gurem, bukan petani berdasi dengan areal persawahan berhektar-hektar.   

14

Keadaan Ketenagakerjaan Jatim Februari 2009

528 views

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2009 sebesar 5,87 persen

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2009 mencapai 20.316,77 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 199,52 ribu orang dibanding dengan jumlah angkatan kerja Februari 2008 yang sebesar 20.117,25 ribu orang.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2009 mencapai 19.123,22 ribu orang, bertambah sebesar 261,86 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2008 sebesar 18.861,36 ribu orang.

Jumlah penganggur pada Februari 2009 mengalami penurunan sebesar 62,34 ribu orang atau 5,2 persen dibandingkan dengan data Februari 2008, yaitu dari 1.255,89 ribu orang pada Februari 2008 menjadi 1.193,55 ribu orang pada Februari 2009.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2009 mencapai 5,87 persen, mengalami penurunan 0,37 persen poin dibandingkan keadaan pada Februari 2008 (6,24 persen)

Pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Pada Februari 2009 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 44,80 persen disusul dengan sektor perdagangan sebesar 20,31 persen.

Peningkatan jumlah pekerja cukup signifikan terjadi pada sektor perdagangan (6,62%) dan sektor pertanian (2,52%) pada Februari 2009 dibandingkan Februari 2008. Sedangkan jumlah pekerja pada sektor lain mengalami penurunan. Persentase penurunan tenaga kerja yang terbesar terjadi pada sektor listrik, gas dan air minum (-16,42%), serta sektor pertambangan (-13,75%) .

Selama kurun waktu Februari 2008

15

Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim Mei 2009

215 views

Nilai Tukar Petani Jawa Timur bulan Mei 2009 naik sebesar ,28%.

Nilai Tukar Petani Jawa Timur bulan Mei 2009 naik dari 97,89 menjadi 98,17. Kenaikan ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan, sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan. Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang dilakukan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2009, Jawa Timur menduduki urutan kedua setelah D.I. Yogyakarta dan terendah Jawa Barat.

Indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,27% dari 116,65 menjadi 116,96. Kenaikan indeks ini disebabkan kenaikan indeks yang diterima petani sub sektor tanaman pangan sebesar 1,34% terutama komoditas ketela rambat dan jagung, sub sektor perikanan sebesar 1,39% terutama ikan tembang dan ikan manyung, sedangkan tiga sub sektor lainnya yaitu sub sektor hortikultura turun sebesar 1,90% karena turunnya harga cabai rawit dan cabai merah, sub sektor tanaman perkebunan rakyat turun 1,47% terutama cengkeh dan kopi serta sub sektor peternakan turun 0,33% terutama sapi potong dan kerbau.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan sebesar 0,01%. Penurunan indeks ini disebabkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani mengalami penurunan (deflasi) sebesar 0,09% sedangkan biaya produksi dan pembentukan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,27%.

Dari lima sub sektor pertanian yang dilakukan penghitungan NTP, dua sub sektor mengalami kenaikan sedangkan tiga sub sektor lainnya mengalami penurunan NTP pada bulan Mei 2009. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan naik 1,42% dari 91,85 menjadi 93,15 dan NTP Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) naik 1,21% dari 98,68 menjadi 99,87, sedangkan NTP Sub Sektor Hortikultura (NTP-H) turun sebesar 1,85% dari 106,53 menjadi 104,57, NTP Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) turun 1,49% dari 102,90 menjadi 101,37 dan NTP Sub Sektor Peternakan (NTP-Pt) turun 0,49% dari 107,00 menjadi 106,48.

16

Kemiskinan Jatim Maret 2009

1,446 views

BRS Edisi 1 Juli 2009 (Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota (2007))

RINGKASAN

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur pada bulan Maret 2009 sebesar 6,02 juta (16,68 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 6,651 juta (18,51 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 628,69 ribu jiwa.

Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 466,57 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 162,12 ribu orang.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan (64,32 persen), sedang di perkotaan sebesar 35,68 persen.

Garis kemiskinan Jawa Timur pada bulan Maret 2009 sebesar Rp. 188.317,- per kapita per bulan. Peran komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan masih lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu Rp. 138.442,- berbanding Rp. 49.874,-.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, di kota 37 persen dan di desa 39,8 persen. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, yaitu 18,2 persen di perkotaan dan 21,5 persen di pedesaan.

Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

17

Leprak, Desa Miskin yang Tergeletak,..

27 March 2007

Matahari sudah mulai condong ke barat. Kali kecil yang membelah Desa Leprak, Kecamatan Kelabang, Bondowoso mulai ramai didatangi penduduk desa. Di kali yang mengalir air sumber dari perbukitan kaki Gunung Ijen itu, penduduk Desa Laprak membasuh tubuh, mencuci baju atau sekedar mengambil air wudlu untuk melaksanakan Sholat Ashar. Hanya batu berukuran sekitar 1 meter yang tersebar menjadi dinding pemisah antara laki-laki dan merempuan. "Di desa ini, mayoritas penduduk mandi di kali," kata Fatkhur, Wakil Kepala Desa Leprak pada The Jakarta Post, Senin (26/03) ini.

Desa Laprak, Kecamatan Kelabang adalah salah satu desa miskin di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Di kabupaten yang terkendal dengan sebutan Kota Tape itu, ada 146 desa di 11 kecamatan yang dinyatakan tertinggal. Kebanyakan dari kawasan miskin itu terletak di kaki-kaki gunung yang tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso sendiri terletak di sebelah utara Kabupaten Situbondo. Berbatas di sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, dan diapit Kabupaten Jember di sebelah selatan dan Kabupaten Probolinggo di sebelah barat. Pegunungan Ijen,Argopuro dan Putri mengapit daerah yang memiliki ketinggian 78-2.300 m diatas permukaan laut ini.

Jumlah penduduk yang buta aksara terbanyak di Indonesia, ada di Kabupaten Bondowoso, meskipun terobosan yang dilakukan pemkab daerah itu berhasil mengurangi jumlah buta aksara secara drastis. Ada indikasi, di kabupaten ini juga terdapat seribu lebih balita yang mengalami gizi buruk. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya daerah rawan pangan di kabupaten yang mayoritas penduduknya hidup sebagai petani ini.

Kementerian Percepatan Pembangunan RI mencatat, pada tahun 2006 ada 3.668 desa di Jawa Timur yang bisa digolongkan sebagai desa tertinggal. Jumlah ini hampir separuh dari seluruh desa di Jawa Timur yang berjumlah 8.477 desa. Kabupaten Sampang dan Bangkalan Madura menempati urutan pertama dan kedua dengan 255 desa dan 180 desa tertinggal. Disusul, Kabupaten Malang dengan 154 desa dan Kabupaten Bondowoso dengan 146 desa.

Data agak berbeda dimiliki Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Dalam sebuah survei, BPS mencatat ada separuh lebih daerah di Jawa Timur yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Dari data itu diketahui ada 2.1 juga dengan 7.2 jiwa orang yang masuk

18

kategori miskin. Program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang merupakan 6 prioritas pembangunan seakan tidak membawa hasil berarti.

Program terobosan memberantas kemiskinan denga Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) yang di dalamnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pun belum juga menampakkan tanda-tanda berubahnya kondisi masyarakat secara signifikan. Desa Leprak, Kelabang Bondowoso adalah buktinya. Sejak awal, kehidupan masyarakat di desa berpenduduk sekitar 3000 jiwa ini tetap tidak berubah.

Desa Leprak terletak sekitar 24 KM dari kota Bondowoso. Tidak ada angkutan umum menuju desa yang secara geografis lebih dekat ke Kabupaten Situbondo ini. Hanya sepeda motor sewaan atau ojek yang akan menempuh jarak sekitar lima km, membelah bukit dan membelah areal persawahan beralas jalan bebatuan.

Mayoritas rumah di Desa Laprak terbuat dari anyaman bambu (gedek) dan beralas tanah basah. Kecuali listrik, tidak ada fasilitas umum yang dirasakan penduduk ini. Fasilitas telepon yang akan dipasang di desa ini pun terkendala oleh jarak. "Sempat akan dipasang fasilitas telepon, tapi karena jaraknya jauh, khawatir kabel teleponnya dicuri orang," ungkap Fatkhur, Wakil Kepala Desa. Belum lagi kendala biaya.

Hanya ada satu masjid di desa ini. Lokasinya terletak di depan rumah Fauzi, Kepala Desa Leprak. Sayangnya, satu-satunya jembatan menuju ke masjid (juga ke rumah Kepala Desa), hancur terkena banjir bandang yang melanda desa itu pada pertengahan tahun 2006. Untuk menuju masjid, warga desa harus menyeberangi sungai kecil berair deras.

Dalam bidang pendidikan, desa ini hanya memiliki satu Sekolah Dasar (SD), SD Negeri Leprak. "Untuk yang mau menempuh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa dilakukan di SMP Kelebang, tapi mayoritas memilih untuk menempuh pendidikan SMP di SMP Terbuka," jelas Fatkhur. SMP Terbuka yang dimaksud Fatkhur silaksanakan seminggu tiga kali di rumah Kyai Solehuddin. Di tempat yang sama, juga digelar pendidikan membaca Al Quran untuk anak-anak.

Bagi masyarakat Desa Leprak, bercocok tanam adalah satu-satunya sandaran hidup. Hampir setiap keluarga di desa ini memiliki ladang untuk digarap. Mayoritas memilih menanam jagung, di samping menanam padi. Dalam satu tahun, hanya sekali panen jagung dilakukan. Karenanya, mau tidak mau hasil panen itu harus cukup untuk jatah makan satu tahun, sampai musim panen tahun selanjutnya tiba.

Ironisnya, kondisi Desa Leprak yang mengenaskan itu sebenarnya kaya dengan hasil tambang Batu bintang. Data di Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyebutkan, di Desa Leprak diperkirakan ada 50 Ha lahan yang mengandung Batu Bintang. Batuan mulia itu hanya berada di kedalaman 12 m. Jumlah itu cukup banyak untuk ditambang selama 50 tahun, dengan kapasitas 50 ton/hari.

Edy Sudarsono dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengungkapkan, keadaan di Desa Leprak tidak bisa dilepaskan dari letak desa yang jauh dan terpencil. Belum lagi kondisi alam desa yang hanya bisa "menerima" jenis tanaman keras, seperti pohon jati dan pohon sengon.

Dua hal itu juga yang membuat beberapa kemajuan yang dicapai desa-desa di sekitar Desa

19

Leprak tidak tertular. Di samping desa Leprak terdapat desa Pandak yang terletak lebih dekat dengan pusat Kecamatan Kelabang. Juga ada Desa Wonoboyo yang terletak lebih dekat dengan Kecamatan Pajekwesi, Kabupaten Situbondo. "Padahal, karakter masyarakat di desa itu tidak menutup diri pada inovasi," katanya pada The Post.

Meski begitu, langkah perbaikan kondisi terus dilakukan. Desa Leprak adalah salah satu dari desa yang menjadi tujuan pemanfaatan dana pemberantasan kemiskinan yang diberikan pemerintah pusat. Sejak tahun 2003, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal telah mencanangkan program alokasi anggaran sebesar Rp.250 juta ke 14 ribu desa seluruh Indonesia.

Pada tahun 2005, program tersebut sudah dilaksanakan di 12.834 desa. Sementara tahun 2006, ada 1.800 desa yang menjadi target sasaran.Tahun ini, jumlah desa yang dibantu meningkat menjadi 2 ribu desa. Selama dua tahun berturut-turut, Jawa Timur mendapatkannya dana itu. Kita tunggu hasilnya,..

Data Desa Tertinggal Di Jawa Timur:

1. Kabupaten Sampang (255 desa)2. Kabupaten Bangkalan (180 desa)3. Kabupaten Malang (154 desa)4. Kabupaten Bondowoso (146 desa)5. Kabupaten Blitar (131 desa)6. Kabupaten Ponorogo (124 desa)7. Kabupaten Sidoarjo (103 desa)8. Kabupaten Situbondo (85 desa)9. Kabupaten Lumajang (97 desa)10. Kota Kediri (9 kelurahan)11. Kota Madiun (7 kelurahan)12. Kota Probolinggo (3 kelurahan)13. Kota Malang (2 kelurahan)

20

Petani Jawa Timur Sebagian Besar Petani Gurem

Selasa, 24 November 2009 | 13:45 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah keluarga petani di Jatim menduduki peringkat pertama di Indonesia. "Wilayah Jatim luas, wajar kalau tertinggi," kata Inspektur Utama BPS Pusat, Sunari Sarwono, ketika menggelar keterangan pers, di Surabaya Selasa (24/11).

Menurut data terbaru BPS, di Indonesia setidaknya terdapat rumah tangga petani sejumlah 17.830.832. Dari jumlah ini, Jatim menduduki peringkat pertama dengan jumlah 3.743.861 petani, diperingkat kedua Jateng sebanyak 3.274.687 petani dan Jabar sejumlah 2.553.496 petani.

"Yang kami data yang benar-benar petani agar sekalian mempermudah mendistribusikan pupuk," ujarnya.

Di tingkat nasional, jumlah petani dibagi menjadi: petani padi sebesar 14.992.137, jagung 6.714.695, kedelai 1.164.477 dan tebu 195.459.

Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo, mengatakan, khusus Jatim, terbesar masih diduduki petani padi berjumlah 2.857.433, pagung 2.332.827, kedelai 461.570, dan tebu 139.760.

"50 persen petani di Jatim adalah petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari setengah hektar," kata Irlan.

Para petani Gurem ini terbesar berada di wilayah bekas Karsidenan Madiun dan Kediri.

21

Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur dan NasionalBulan Mei Tahun 2009 (2007=100)

Subsektor Bulan Persentase Perubahan

Mei 08Des 08April 09

Mei 09Mei 09 thd Mei 08

Mei 09 thd Des 08

Mei09 thd April 09

1. Tanaman Pangana. Indeks yang Diterima (It) 107,29 110,4 109,82 110,3 3,74 0,82 1,34b. Indeks yang Dibayar (Ib) 109,73 118,39119,57 119,48 8,89 0,92 -0,08c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)

97,78 93,25 91,85 93,15 -4,74 -0,11 1,42

2. Hortikulturaa. Indeks yang Diterima (It) 109,67 114,31126,72 124,31 13,35 8,75 -1,9b. Indeks yang Dibayar (Ib) 109,06 117,84118,95 118,88 9 0,88 -0,06c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)

100,55 97 106,53 104,57 4 7,8 -1,85

3. Tanaman Perkebunan Rakyata. Indeks yang Diterima (It) 123,46 123,91123,02 121,21 -1,82 -2,18 -1,47b. Indeks yang Dibayar (Ib) 109,67 118,21119,55 119,57 9,03 1,15 0,02c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)

112,58 104,82102,9 101,37 -9,96 -3,29 -1,49

4. Peternakana. Indeks yang Diterima (It) 109,45 123,47127,59 127,17 16,19 3 -0,33b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108,31 118,3 119,24 119,43 10,27 0,96 0,16c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)

101,05 104,37107 106,48 5,37 2,02 -0,49

5. Perikanana. Indeks yang Diterima (It) 107,57 115,79114,28 115,87 7,72 0,07 1,39b. Indeks yang Dibayar (Ib) 106,95 116,33115,81 116,02 8,48 -0,27 0,18c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)

100,59 99,54 98,68 99,87 -0,72 0,33 1,21

Gabungan/Jawa Timura. Indeks yang Diterima (It) 109,39 114,6 116,65 116,96 6,92 2,06 0,27b. Indeks yang Dibayar (Ib) 109,2 118,13119,16 119,15 9,11 0,86 -0,01c. Nilai Tukar Petani (NTP-JT)

100,17 97,01 97,89 98,17 -2 1,2 0,28

Gabungan/Nasionala. Indeks yang Diterima (It) 109,61 116,06117,8 118,07 7,72 1,73 0,23b. Indeks yang Dibayar (Ib) 109,44 117,25118,68 118,78 8,53 1,3 0,08c. Nilai Tukar Petani (NTPp) 100,16 98,99 99,26 99,41 -0,75 0,42 0,15

22

pilihlah 50 Persen Petani Jatim adalah Petani Gurem BERITA - jawa.infogue.com - SURABAYA, - Sekitar 50 persen petani di Jawa Timur adalah petani gurem atau petani dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,34 hektar. Meski sebagian besar hanya memiliki lahan pertanian sempit, jumlah petani Jawa Timur adalah yang terbesar di seluruh Indonesia.

Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo, Selasa (24/11) di Surabaya mengatakan, rata-rata pengelolaan lahan petani di Jatim sangat kecil. "Luas pengelolaan lahan pertanian di Jatim hanya 0,1 hektar sampai 1 hektar. Ini meliputi tanaman padi, jagung, kedelai, dan tebu," ujarnya.

Penguasaan rumah tangga usaha tani di Jatim dalam mengelola lahan pertanian padi hanya berkisar 0,5 hektar sampai 1 hektar, tanaman jagung 0,1 hektar sampai 0,5 hektar, tanaman kedelai 0,1 hektar sampai 0,5 hektar, dan tanaman tebu 0,1 hektar hingga 0,5 hektar. Artinya, jika disamaratakan, sebagian besar petani di Jatim masih tergolong sebagai petani gurem.

"Jumlah petani gurem terbesar di Jatim berada di sekitar Karesidenan Madiun dan Kediri," kata Irlan. Walaupun hanya memiliki lahan sempit, namun jumlah rumah tangga petani di Jatim adalah yang terbesar di seluruh Indonesia. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Sunari Sarwono menyatakan, jumlah total petani padi, jagung, kedelai, dan tebu di Indonesia mencapai 17.830.832 keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 persen di nya adalah petani Jatim, yaitu 3.743.861 keluarga.

Dari total jumlah petani Jatim 3.743.861 keluarga, konsentrasi petani terbesar berada di wilayah Karesidenan Madura sekitar 17 persen disusul Karesidenan Kediri dan Malang sekitar 16 persen. "Madura memiliki kontribusi terbesar pada hasil pertanian jagung dan Malang pada sektor tanaman tebu," ucapnya.

Produsen padi terbesar

Secara nasional, sebagian besar petani di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Jatim. Jumlah total keluarga petani padi di Jatim mencapai 55 persen dari jumlah total rumah tangga petani di Indonesia sekitar 14,8 juta keluarga.

"Tak hanya pada sektor produksi padi, jumlah petani jagung, kedelai, dan tebu di Jatim juga paling banyak di seluruh Indonesia. Khusus untuk tanaman tebu, jumlah petani tebu di Jatim mencapai 72 persen dari seluruh petani tebu di Indonesia," kata Irlan.

Tahun ini, BPS melakukan pendataan secara rinci jumlah rumah tangga petani padi, jagung, kedelai, dan tebu di seluruh Indonesia. Pendataan ini bertujuan agar penyaluran pupuk dan benih ke petani benar-benar tepat sasaran.

"Kategori rumah tangga petani yang didata adalah rumah tangga petani yang benar-benar murni hidup dari penghasilan bercocok tanam. Batasan ini penting karena selama ini justru banyak petani bermodal yang diuntungkan dan petani gurem dirugikan," tambah Sunari.

23