Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nugroho)

Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi Menuju

Pemerintahan yang Berkeadilan

Disampaikan dalam acara Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi di JS Luwansa Hotel, Jakarta, 9 September 2014

Eryanto NugrohoPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

www.pshk.or.id

Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi

Grand Design

Perpres No.81Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Road MapPermenpan & RB No.20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010 - 2014

Pedoman

Permenpan & RB No.7 s/d 15 Tahun 2011- Pedoman pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi K/L

- Pedoman penilaian dokumen usulan dan road map pelaksanaan reformasi birokrasi K/L- Pedoman penyusunan road map reformasi birokrasi K/L dan Pemda

- Pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan- Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi

- Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)- Pedoman pelaksanaan Quick Wins

- Pedoman pelaksanaan program manajemen pengetahuan (knowledge management)- Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi K/L- Permenpan & RB No.53 Tahun 2011 tentang Pedoman Quality Assurance dan Monev

Hasil Penelitian Ombudsman RI Kepatuhan Kementerian dalam Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Sumber Grafis: Slides Laporan Penelitian

Ombudsman RI 2013

Pelayanan Publik & Anti Korupsi

• Perpres tentang mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi dalam pelayanan publik belum juga dibentuk

• Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2012 dan 2013 stagnan pada angka 32 dari skala 0 sampai 100. Perbaikan peringkat Indonesia dari urutan 118 ke 114 !dari 176 negara lebih karena IPK empat negara lain memburuk.

• Dengan skor tersebut target pemerintah meraih skor IPK 50 pada 2014 sulit tercapai. Dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), pemerintah sudah mengadopsi IPK sebagai tolak ukur pencapaian pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sumber Grafis: Presentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR

13 Februari 2012

8 Area Perubahan

ORGANISASIOrganisasi yang tepat

fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

TATALAKSANA

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

terukur dan sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance

REGULASIRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

SDM APARATUR

SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan

sejahtera

PENGAWASAN

Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN

AKUNTABILITASMeningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

APARATURBirokrasi dengan

integritas dan kinerja yang tinggi

Target dan Capaian Legislasi 2005-2012

0

25

50

75

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14

39 40

61

39

1624

30

55

76 78 8176

70

93

69

Target Capaian

TantanganReformasi Regulasi Indonesia

• Ketiadaan Politik Legislasi yang jelas dan Ketiadaan perencanaan yang visioner

• Tumpang tindih, tidak harmonis dan tidak sinkron

• Kapasitas drafter dan kualitas draft perlu ditingkatkan

• Keterbukaan dan keterlibatan publik

• Masih ada potensi penyimpangan korupsi dan pelanggaran etik

1.Perencanaan 2.

Penyusunan3.

Pembahasan

Pembenahan Proses Legislasi

4.Pengesahan

5.Penetapan &

Pengundangan

Aktor Pembentukan Hukum

Pemerintah DPR

Pengadilan Masyarakat

Kriteria Evaluasi dalam Reformasi Regulasi

• Proses: Keterbukaan informasi, partisipasi pemangku kepentingan, kelompok rentan, maupun kelompok keahlian

• Legitimasi: Kemampuan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan koherensi kebijakan

• Signifikansi: Kemampuan peraturan untuk memberi arah dan tujuan strategis yang jelas dengan mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan nilai-nilai HAM, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dukungan pada pembangunan ekonomi nasional, dan mempertimbangkan kohesi sosial dan kerukunan warga.

• Efikasi: Kemampuan peraturan untuk mendorong tindakan-tindakan sosial yang baru secara efektif (subyek sasaran pengaturan jelas, ada lembaga/mekanisme implementasi, ada penghargaan dan sanksi, ada mekanisme penyelesaian sengketa, ada ketentuan pembiayaan, ada mekanisme monitoring dan evaluasi)

• Teknis: Kesesuaian dengan tata cara teknis penyusunan peraturan

Langkah Reformasi Regulasi

• Membangun politik legislasi yang terarah, transparan, dan akuntabel

• Melakukan evaluasi/audit menyeluruh atas regulasi yang ada secara bertahap

• Menyusun perencanaan legislasi yang lebih realistis dan didasarkan pada konteks kebutuhan dan visi perubahan situasi kondisi yang hendak dicapai

• Membangun mekanisme penyusunan draft yg komprehensif berdasar penelitian yang berkualitas baik

• Membangun mekanisme pembahasan yang substantif dengan kualitas diskusi dan arumentasi yang baik

• Menciptakan proses legislasi yang terbuka dan mendorong partisipasi publik

• Membangun pusat informasi legislasi yang terpusat dan terbuka

Penutup

• Salah satu tujuan Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kualitas pengambilan kebijakan dapat dicapai salah satunya dengan melaksanakan Reformasi Regulasi yang komprehensif

TERIMAKASIH