Panduan Visa Dan Izin Keimigrasian Indonesia

PT. DIAMOND MARINE INDAHSHIPPING AGENCY IN BATAM

PANDUAN VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN INDONESIA

BAB I

PERMOHONAN VISA

A. Visa Republik Indonesia

1. Visa Republik Indonesia dapat berbentuk Cap Dinas atau

lembaran kertas yang dilampirkan pada paspor. Bisa juga berbentuk

Kartu biasa atau Kartu elektronik. Visa tersebut dapat diberikan

berdasarkan permohonan, namun pengurusannya dapat dikuasakan

pada orang lain;

2. Visa Diplomatik atau Visa Dinas, hanya dapat diberikan

kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas. Untuk

permohonannya, wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas;

3. Kecuali Visa Diplomatik dan Dinas, permohonan visa dapat

dikuasakan kepada pihak lain;

4. Permohonan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

5. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu

90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal visa tersebut

dikeluarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, orang

asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

atas

B. Pejabat yang berwenang

1. Kepala Bidang Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk pada

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, adalah Pejabat

Pemberi Visa yang berwenang untuk memberikan atau menolak

memberi Visa Diplomatik atau Visa Dinas, setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Luar Negeri;

2. Pejabat Pemberi Visa berwenang untuk memberikan atau

menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa

Tinggal Terbatas, setelah mendapat persetujuan dari Menteri

Kehakiman cq Direktur Jenderal Imigrasi;

3. Direktur Jenderal Imigrasi dapat memberikan kewenangan

kepada Pejabat Pemberi Visa, untuk atas kuasa sendiri memberikan

atau menolak Visa Singgah dan Visa Kunjungan;

4. Pejabat Pemberi Visa dapat memberi visa atas kuasa sendiri

kepada orang asing pemegang dokumen perjalanan/paspor

kebangsaan yang sah;

www.diamond-marine-indah.com

http://www.diamond-marine-indah.com/

http://www.bc.co.id/#PANDUAN%20VISA%20DAN%20IZIN%20KEIMIGRASIAN%20INDONESIA


5. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Pejabat

Pemberi Visa dapat memberikan Visa kepada perorangan yang tidak

memiliki paspor kebangsaan (Stateless/Tanpa Kewarganegaraan);

6. Ijin masuk ke Indonesia tetap menjadi kewenangan dari

Pejabat Imigrasi yang bertugas di pelabuhan laut/udara/perbatasan

Internasional yang ditunjuk;

7. Dalam keadaan mendesak, Visa Singgah dan Visa

Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

atas

C. Persyaratan Umum Memohon Visa

Permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Pemberi Visa yang ditunjuk pada

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setelah mengisi identitas

pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan

berupa :

1. Paspor atau Dokumen Peijalanan yang sah dan berlaku;

2. Tiket untuk berangkat dan kembah, atau bukti lain untuk

melanjutkan perjalanan ke negara tujuan;

3. Pasfoto ukuran 4 x 6 Cm, 2 (dua) lembar;

4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada

di Indonesia;

5. Tidak termasuk dalam Daftar Penangkalan;

6. Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut

ketentuan yang berlaku.

D. Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat dikabulkan bila orang asing yang

bersangkutan :

1. Telah memenuhi persvaratan yang ditentukan;

2. Membayar Biaya Imigrasi sesuai jenis Visa;

3. Tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

atas

E. Penolakan Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat ditolak apabila orang asing yang

bersangkutan :

1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

2. Tercantum dalam daftar Penangkalan, atau termasuk orang

asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 U.U. No. 9/1992

tentang Keimigrasian, yaitu:

a. Diketahui atau diduga telibat dengan kegiatan sindikat

kejahatan internasional;






b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain,

bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau

melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan

Negara Indonesia;

c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat

kebiasaan masyarakat Indonesia;

d. Atas permintaan suatu negara, orang asing berusaha

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di

negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam

pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

e. Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia;

f. Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang

dapat membahayakan masyarakat;

3. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan

diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali

ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.

atas

F. Penyelesaian Visa

1. Visa diterakan dalam bentuk cap dinas atau bentuk lainnya

pada paspor kebangsaan, atau dokumen perjalanan yang sah

lainnya;

2. Salinan formulir permohonan Visa yang telah terisi lengkap

dan ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Visa, dikirimkan secara

kolektif pada hari yang sama, kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

3. Nomor dan tanggal pemberian Visa dicatat pada formulir

permohonan Visa tersebut;

4. Visa yang diberikan ditandatangani oleh Pejabat Pemberi

Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

5. Paspor yang telah tercantum Visa dikembalikan kepada

Pemohon.

G. Tata Cara Khusus

Untuk beberapa alasan, permohonan visa dapat diatur dan ditangani oleh

sponsor dari orang asing yani bersangkutan di Indonesia. Dalam hal ini,

sponsor harus menghadap sendiri ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Imigrasi dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

1. Atas nama orang asing yang bersangkutan, mengajukan

permohonan visa kepada Seksi Visa Direktorat Lalu Lintas

Keimigrasian, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;





2. Memenuhi persyaratan visa sesuai dengan jenisnya,

termasuk permohonan sponsor yang menyatakan tujuan

mengundang sertajaminan selama berada di Indonesia.

Apabila tak ada hal-hal yang memberatkan, penguasaan pemberian visa

untuk orang asing yang bersangkatan dapat dikirimkan per-teleks atas biaya

sponsor kepada Pejabat Pemberi Visa di Perwakilan RI di luar negeri di

tempat kediaman orang asing yang bersangkutan. Sejak itu, pemberian

visanya akan dilaksanakan oieh Pejabat Pemberi Visa, pada saat orang

asing yang bersangkutan menghadap.

BAB II

VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN

A. VISA SINGGAH

1. Ketentuan Visa

a. Visa Singgah diberikan kepada orang asing, yang

bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk

meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;

b. Pada umumnya Visa Singgah diberikan kepada kapten atau

Nakhoda kapal dan para awaknya untuk tujuan Sign On pada

pesawat / kapal mereka yang beroperasi di Indonesia;

c. Memiliki paspor / doktimen perjalanan yang masih berlaku

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

2. Masa Berlaku Visa Singgah

a. 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberian

visa di luar negeri.

b. Bila jangka waktu tersebut terlampaui, maka orang asing

yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ulang.

3. Masa Berlaku Izin Singgah

a. 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin

masuk di Indonesia

b. Izin Masuk yang diberikan kepada pemegang Visa Singgah,

berlaku juga sebagai Izin Singgah selama berada di Indonesia;

c. Apabila orang asing pemegang Izin Singgah, dalam hal

jangka waktu tersebut belum dapat melanjutkan perjalanannya

karena suatu keadaan memaksa, dapat diberikan Izin untuk Tetap

Singgah oleh Kepala Kantor Iniigrasi. Setiap kali pemberian, 14




(empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhimya Izin Singgah.

Paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan

Izin Masuk.

4. Persyaratan

a. Permohonan Visa Singgah diajukan oleh orang asing yang

bersangkutan atau sponsornya kepada Pejabat Pemberi Visa di luar

negeri, setelah memenuhi persyaratan umum untuk memohon visa;

b. Izin untuk Tetap Singgah dapat diberikan oleh Kepala Kantor

Imigrasi dalam keadaan yang memaksa, misalnya:

1. Kerusakan berat pada alat angkut

2. Cuaca yang sangat buruk

3. Sakit keras; atau

4. Sebab-sebab lain di luar kemampuan orang

asing yang bersangkutan.

atas

B. VISA SINGGAH SAAT KEDATANGAN

1. Ketentuan Visa

a. Visa Singgah Saat Kedatangan diberikan oleh Kepala Kantor

Imigrasi pada saat kedatangan di Indonesia, karena keadaan

memaksa, diluar kemampuan orang asing yang bersangkutan;

b. Permohonan Visa Singgah Saat Kedatangan diajukan

kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat

Pemeriksaan Imigrasi di pelabuhan laut / udara di Indonesia;

c. Pemberian visa oleh Kepala Kantor Imigrasi dilakukan

setelah diadakan penelitian dan memperoleh persetujuan Direktur

Jenderal Imigrasi.

3. Masa Berlaku Izin Singgah

a. 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberikan izin masuk oleh

Pejabat Imigrasi di Indonesia.

b. Izin Masuk yang diberikan kepada pemegang Visa Singgah

Saat Kedatangan, berlaku juga sebagai Izin Singgah selama berada

di Indonesia;

c. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut

terlampaui namun orang asing yang bersangkutan belum dapat

melanjutkan perjalanannya karena suatu keadaan memaksa diluar

kemampuanya, Kepala Kantor Imigrasi dapat memberikan Izin untuk

Tetap Singgah. Setiap kali pemberian paling lama 14 (empat belas)

hari, terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Singgah, sampai paling

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin

masuk.





4. Persyaratan

a. Identitas dari pemohon;

b. Memiliki Paspor / dokumen perjalanan yang masih berlaku

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c. Surat keterangan dari instansi berwenang tentang keadaan

darurat yang menyangkut alat angkut, sakit atu sebab-sebab lain

diluar kemampuan yang bersangkutan.

atas

C. VISA KUNJUNGAN

1. Ketentuan Visa

a. Visa kunjungan adalah Visa yang diberikan kepada orang

asing yang berkunjung ke Indonesia untuk tujuan:

1. Kunjungan Pemerintah, yang meliputi

kegiatan hubungan antara: Pemerintah dengan

Pemerintah; Perorangan dengan Pemerintah;

Organisasi International dengan Pemerintah; Badan

swasta asing dengan Pemerintah Indonesia;

2. Kunjungan Wisata, yang meliputi kegiatan

wisata seperti: Mengunjungi objek wisata di

Indonesia; Menjajagi kerjasama dalam

mengembangkan industri pariwisata di Indonesia;

Mengurus pengiriman Wisatawan asing ke

Indonesia;

3. Kunjungan Sosial Budaya, yang meliputi

kegiatan sosial budaya seperti : Mengunjungi sanak

famili atau handai taulan yang ada di Indonesia;

Mengujungi organisasi sosial yang mempunyai

kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat

mental dsb; Kunjungan pertukaran antar lembaga

pendidikan, kesenian dan olah raga;

4. Kunjungan Usaha, yang meliputi kegiatan

usaha seperti :

a. Kegiatan Usaha Tidak

Untuk Bekerja :

• Melakukan pembicaraan

dalam rangka transaksi jual beli;

• Melakukan peninjauan ke

lapangan dan membicarakan

tentang barang dagangan yang





akan dibeli atau dijual dalam usaha

impor / ekspor;

• Mengadakan pembicaraan

dengan perusahaan di Indonesia

dalam kaitan permodalan maupun

produksi barang dengan

perusahaannya di luar negeri;

• Mengadakan penjajagan

dalam rangka penanaman modal di

Indonesia dengan calon partnernya

di Indonesia;

• Mengikuti pameran

internasional;

• Memberikan ceramah atau

mengikuti seminar yang tidak

bersifat komersial dalam bidang

sosial, budaya maupun

pmerintahan, setlah mendapat izin

dari instansi yang berwenang;

• Memberikan konsultasi,

bimbingan, penyuluhan dan latihan

dalam penerapan dan inovasi

teknologi untuk meningkatkan mutu

dan desain produk-produk, serta

kerjasama pemasaran luar negeri

bagi Indonesia.

b. Kegiatan usaha untuk

pekerjaan yang bersifat sementara :

• Melakukan inspeksi pada

cabang-cabang perusahaannya di

Indonesia;

• Melakukan pekerjaan yang

bersifat mendesak;

• Melayani purna jual;

• Memasang dan reparasi

mesin;

• Memberikan ceramah pada

seminar-seminar;




• Melakukan pekerjaan non

permanen dalam rangka konstruksi;

• Mengadakan pertunjukan;

• Mengadakan kegiatan olah

raga profesional;

• Melakukan kegiatan

pengobatan;

• Bergabung untuk bekerja

diatas kapal atau alat apung yang

beroperasi di wilayah perairan

Nusantara, laut teritorial atau pada

instalasi landas kontinen serta Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia;

• Calon tenaga kerja asing

yang akan melakukan uji coba

kemampuan sarana pekerjaan.

c. Dalam hal orang asing

tersebut berkunjung ke Indonesia

untuk tujuan tertentu, dapat

diberikan Multipel Visa dalam bentuk

Visa Kunjungan Usaha Beberapa

Kali Perjalanan.

atas

2. Masa berlaku Visa Kungungan

a. 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal Visa

tersebut diberikan di luar negeri.


yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ulang.

3. Masa berlaku Izin Kunjungan

a. 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin

masuk oleh pejabat imigrasi di Indonesia, dan dapat diperpanjang

b. Izin Masuk yang diberiak kepada pemegang Visa Kunjungan

berlaku juga sebagai Izin Kunjungan selama berada di Indonesia.

4. Persyaratan

Persyaratan untuk memohon Visa Kunjungan adalah

sebagaimana persyaratan umum, ditambah:

a. Permohonan Visa Kunjungan diajukan oleh

orang asing yang bersangkutan atau sponsornya

kepada Pejabat Pemberi Visa di luar negeri;





b. Paspor atau dokumen perjalanan yang

masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c. Untuk mengadakan kegiatan pertunjukan,

perdagangan, olah raga profesional, seminar atau

memberikan ceramah yang bersifat komersial,

pengobatan dan uji coba kemampuan sarana

pekerjaan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin

dari instansi yang berwenang di Indonesia.

atas

D. VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

1. Ketentuan Visa

a. Permohonan Visa Singgah Saat Kedatangan diajukan

kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat

Pemeriksaan Imigrasi di pelabuhan laut / udara di Indonesia;

b. Diberikan kepada warganegara dari negara-negara yang

dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, namun kedatangannya di

Indonesia tidak melalui pelabuhan yang ditentukan untuk itu;

c. Diberikan kepada warganegara lainnya setelah memperoleh

persetuan Direktur Jenderal Imigrasi;

d. Dipergunakan untuk keperluan : Kunjungan Pemerintahan;

Kunjungan Wisata; Bergabung dengan alat angkut yang beroperasi

di perairan Nusantara, laut teritorial, instalasi landas kontinen atau

pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Masa berlaku Izin Kunjungan Saat Kedatangan

a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak diberikannya

izin masuk oleh Pejabat Imigrasi di Indonesia;

b. Izin Masuk yang diberikan kepada pemegang Visa

Kunjungan Saat Kedatangan, berlaku juga sebagai Izin Kunjungan

selama berada di Indonesia.

3. Persyaratan

a. Identitas lengkap dari pemohon;

b. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan;

c. Memiliki paspor / dokumen perjalanan yang masih berlaku

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak kedatangannya di

Indonesia.

atas

E. VISA KUNJUNGAN KOLEKTIF

1. Ketentuan Visa

a. Diberikan oleh Pejabat Pemberi Visa di luar negeri, dengan

merakan cap dinas atau dalam bentuk kedinasan yang lain, pada






daftar kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan

perjalanan, yang mengatur dan melaksanakan perjalanan;

b. Daftar kolektif tersebut hanya dapat memuat daftar nama

pemohon, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 25 (dua

puluh lima) orang.

2. Masa berlaku Visa Kungungan

a. 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal Visa

tersebut diberikan di luar negeri.



3. Masa berlaku Izin Kunjungan Kolektif

a. 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin

masuk oleh pejabat imigrasi di Indonesia, dan dapat diperpanjang

b. Izin Masuk yang diberiak kepada pemegang Visa Kunjungan

Kolektif berlaku juga sebagai Izin Kunjungan selama berada di

Indonesia.

4. Persyaratan

Izin Kunjungan Kolektif hanya diberikan untuk keperluan:

a. Kunjungan wisata, yaitu mengunjungi obyek

wisata di Indonesia;

b. Kunjungan Sosial Budaya dari organisasi

sosial sejenis atau kunjungan antar siswa dari

lembaga pendidikan, kesenian dan olah raga.

atas

F. VISA KUNJUNGAN USAHA BEBERAPA KALI PERJALANAN

1. Ketentuan Visa

a. Diberikan kepada orang asing yang untuk tujuannya

memerlukan sering kali datang ke Indonesia;

b. Diberikan kepada pemegang paspor / dokumen perjalanan

yang masih berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2. Masa Berlaku Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali

Perjalanan

1(satu) tahun, terhitung sejak tanggal pemberian visa

tersebut di luar negeri.

3. Masa Berlaku Izin Kunjungan Usaha Beberapa Kali

Perjalanan

a. 60 (enam puluh) hari, setiap kali kunjungan ke wilayah

Indonesia, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak

pertama kali masuk di Indonesia;





b. Izin Masuk yang diberikan kepada Pemegang Visa

Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan berlaku juga sebagai

Izin Kunjungan selama berada di Indonesia.

4. Persyaratan Visa

Persyaratan memohon Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali

Perjalanan adalah sebagaimana persyaratan umum, dengan

ketentuan tidak untuk bekerja sementara, melainkan untuk

keperluan:

a. Melakukan pembicaraan dalam rangka

transaksi jual beli;

b. Peninjauan ke lapangan dalam usaha

ekspor / impor;

c. Penjajagan dalam rangka penanaman modal

dengan calon partnernya di Indonesia;

d. Mengadakan pembicaraan dengan

perusahaan di Indonesia yang mempunyai kaitan

dalam permodalan maupun produksi barang dengan

perusahaannya di luar negeri;

e. Mengikuti rapat yang diadakan dengan

kantor pusat atau perwakilnnya di Indonesia;

f. Melakukan tugas pengawasan terhadap

mutu barang-barang yang akan diimpor dari

Indonesia.

atas

G. VISA TINGGAL TERBATAS

1. Ketentuan Visa

a. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk

keperluan :

1. Penanaman Modal Asing;

2. Bekerja sebagai tenaga ahli asing pada

pemerintah atau swasta;

3. Mengikuti Pendidikan dan Latihan atau

Penelitian Ilmiah;

4. Melaksanakan tugas sebagai Rokhaniawan;

5. Menggabungkan diri dengan suami dan atau

orang tua bagi isteri dan anak-anak sah yang

berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin dari

orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas / Izin

Tingal Tetap / warganegara Indonesia;





6. Repatriasi bagi bekas warganegara

Indonesia;

7. Memperoleh kembal8i kewarganegaraan

Indonesia yang hilang berdasarkan Undang-undang

No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia.

atas

b. Pejabat Pemberi Visa di luar negeri hanya dapat

memberikan Visa Tinggal Terbatas kepada pemohon visa setelah

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat

Imigrasi yang ditunjuknya.

c. Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan atas kuasa sendiri

oleh Pejabat Pemberi Visa kepada Pemohon Visa yang belum

berumur 18 tahun dan belum kawin, dengan ketentuan:

1. Pemohon visa yang lahir di luar negeri

setelah ibunya memperoleh Visa Tinggal Terbatas

atau Izin Masuk Kembali ke wilayah Indonesia yang

masih berlaku;

2. Pemohon visa yang lahir di luar negeri dari

orang tua warganegara Indonesia.

d. Bagi pemohon yang tidak memiliki paspor kebangsaan harus

menyertakan bukti bahwa sewaktu-waktu dalam 18 (delapan belas)

bulan, pemohon yang bersangkutan dapat kembali ke negara yang

memberikan Surat Perjalanan, atau ke negara lain yang menjadi

tempat tinggal pemohon visa;

e. Izin Tinggal Terbatas diberikan dalam bentuk Kartu Izin

Tinggal Terbatas (KITAS) yang berbentuk segi empat ukuran 7 x 10

Cm. Pada bagian tengah terdapat lambang Imigrasi warna kuning

dengan keterangan identitas serta pasfoto yang bersangkutan.

2. Masa Berlaku Visa Tinggal Terbatas

a. 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak visa tersebut

diberikan di luar negeri;



3. Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada pemegang

Visa Tinggal Terbatas untuk tinggal di wilayah Indonesia

dalam waktu terbatas yaitu :

a. Paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak

diberikan izin masuk di Indonesia, dan dapat





diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-

turut;

b. Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing gugur

karena yang bersangkutan :

1. Melepaskan hak Izin Tinggal

Terbatasnya atas kemauan sendiri;

2. Berada di luar negeri

melebihi batas waktu Izin Masuk

Kembali ke Indonesia;

3. Dikenakan tindakan

keimigrasian.

atas

4. Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas

a. Persyaratan untuk memohon Visa Tinggal Terbatas adalah

sebagaimana persyaratan umum, ditambah:

1. Memiliki Paspor atau dokumen perjalanan

yang masih berlaku sedikitnya 18 (delapan belas)

bulan;

2. Rekomendasi dari sponsor di negara

setempat atau dari sponsor di Indonesia;

3. Bagi pemohon yang mengikuti suami atau

orang tua warganegara Indonesia / asing pemegang

Izin Tinggal Terbatas, melampirkan akta perkawinan

dan atau akta kelahiran;

4. Bagi pemohon yang melakukan kegiatan di

bidang misi keagamaan, penelitian, pendidikan dan

sosial, melampirkan fotocopy dan asli dari surat

rekomendasi dari instansi / Departemen Teknis yang

membidanginya;

5. Bagi pemohon yang akan bekerja dalam

rangka PMA / PMDN maupu7n sebagi tenaga ahli

dalam rangka bantuan teknik luar negeri,

melampirkan surat rekomendasi dari Departemen

Teknis dan Departemen Tenaga Kerja / BKPM serta

Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA);

6. Bagi pemohon repatriasi, melampirkan bukti-

bukti surat bekas Warga Negara Indonesia, dan

bukti jaminan hidup di Indonesia.

b. Persyaratan untuk memohon Izin Tinggal Terbatas :





1. Pada saat kedatangannya di Indonesia,

orang asing yang bersangkutan menggunakan Visa

Tinggal Terbatas;

2. Yang bersangkutan dan atau sponsornya,

melaporkan kedatangannya yang tepat waktu sesuai

dengan jangka waktu yang tercantum dalam izin

masuknya;

3. Mengajukan permohonan kepada Kepala

Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal orang asing yang bersankutan, paling

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal izin

masuk diberikan, dengan mengisi serta

menadatangani formulir yang telah ditentukan;

4. Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan

kepada anak asing yang lahir di Indonesia, dari

seorang ayah asing pemegang Izin Tinggal

Terbatas, yang melaporkan kelahiran anaknya

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung

sejak tanggal kelahiran anak tersebut dengan

mengisi formulir sesuai ketentuan;

5. Melampirkan Curiculum vitae orang asing

yang bersangkutan serta bukti-bukti lain sebagai

penguat keterangan sesuai dengan permohonan

visanya;

6. Jaminan dan keterangan identitas diri

sponsor;

7. Paspor kebangsaan atau dokumen

perjalanan yang asli serta focopynya.

atas

H. IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

1. Ketentuan Izin

a. Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) diberikan

untuk lebih mendayagunakan pembangunan nasional di sektor

kelautan;

b. Dahsuskim dikeluarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Imigrasi berdasarkan permintaan sponsor, yang akan

mempekerjakan orang asing sebagai Tenaga Ahli, Nakhoda dan

awak kapal / alat apung yang beroperasi di wilayah perairan

Nusantara, laut teritorial atau instalasi landas kontinen dan Zona

Ekonomi Eksklusif;





c. Nakhoda, awak kapal dan Tenaga Ahli waraga negara asing

yang bekerja di kapal / alat apung dibebaskan dari kewajiban

memiliki Visa, jika masuk ke wilayah Indonesia dengan

menggunakan kapal / alat apungnya sekaligus diberiakn Izin Tinggal

Dahsuskim;

d. Dalam hal Nakhoda, awak kapal dan Tenaga Ahli asing

tersebut masuki ke wilayah Indonesia tidak menggunakan kapal atau

alat apungnya, wajib memiliki Visa Kunjungan;

e. Orang-orang asing yang telah memikiki Izin Tinggal Terbatas

Dahsuskim, dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan

kapal atau alat apungnya diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali;

f. Jangka waktu Izin Masuk kembali sesuai dengan jangka

waktu Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim, dan dapat diberikan untuk

beberapa kali perjalanan;

g. Pelaksanaan Dahsuskim oleh Kepla Kantor Imigrasi yang

wilayah kerjanya meliputi wilalyah laut yang ditetapkan instansi

terkait;

h. Pemberian Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim sekaligus

dengan Pendaftaran Orang Asing dengan pembebasan dari

keharusan pengambilan sidik jari.

2. Masa Berlaku

a. .

1. 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak

tanggal Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi

tentang Dahsuskim ditetapkan, harus dilaksanakan;

2. Dalam hal jangka waktu itu terlampaui,

sponsor yang bersangkutan dapat mengajukan

permohonan ulang;

b. Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim bger4laku paling lama 1

(satu) tahun, terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di

Indonesia;

c. Keputusan Dahsuskim dapat diperpanjang, dengan

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku keputsan

tersebut berakhir.

atas

3. Persyaratan

a. Permohonan sponsor kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau

pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :





1. Security Clearance dari Instansi terkait bagi

kapal/alat apung yang berbendera asing untuk

memasuki wilayah perairan Indonesia;

2. Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing

(PPKA) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

b. Rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang sesuai

bidang usaha atau kegiatannya;

c. Sponsor yang telah menerima keputusan Dahsuskim segera

menghadap ke Kantor Imigrasi untuk melaksanakan keputusan

Dahsuskim dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung

sejak tanggal pengeluaran keputusan tersebut;

d. Sponsor mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Kepala Kantor Imigrasi yang ditunjuk untuk melaksanakan

Keputusan Dahsuskim dengan mengisi Formulir yang telah

ditentukan serta melampirkan : Fotocopy dan asli dari

paspor/dokumen perjalanan Tenaga Ahli, Nakhoda dan awak

kapal/alat apung berkebangsaan asing tersebut;

e. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan;

f. Membayar biaya Imigrasi;

g. Sponsor sekaligus mengisi formulir Pendaftaran Orang Asing

bagi para Tenaga Ahli, Nakhoda dan awak kapal/alat apung tersebut

tanpa pengambilan sidik jari.

I. IZIN TINGGAL TETAP

1. Ketentuan Perizinan

a. Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi

kepada :

1. Orang asing yang bertempat tinggal di

wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut;

2. Anak asing yang lahir di Indonesia dari

seorang ayah asing pemegang Izin Tinggal Tetap

yang melaporkan kelahiran anaknya tersebut

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak

tanggal kelahiran anaknya dan mengisi formulir

permohonan sesuai ketentuan;

3. Orang asing yang memperoleh keputsan alih

staus izin keimigrasian;

atas

b. Izin Tinggal Tetap hanya diberikan kepada orang asing

pemegang paspor kebangsaan, untuk jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun dan dapat diperpanjang;





c. Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

atas nama Menteri Kehakiman, melalui Kepala Kantor Imigrasi yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang

bersangkutan;

d. Izin Tinggal Tetap diberikan dalam bentuk Kartu Izin Tinggal

Tetap (KITAP) yang berbentuk segi empat ukuran 7 x 10 Cm. Pada

bagian tengahnya terdapat lambang Imigrasi berwarna biru dengan

muatan keterangan identitas serta pasfoto yang bersangkutan;

2. Masa berlaku

a. 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diberikannya Izin

Tinggal Tetap, dan dapat diperpanjang setiap jangka waktu 5 (lima)

tahun;

b. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing gugur bila yang

bersangkutan :

1. Melepaskan hak Izin Tinggal Tetapnya atas

kemauan sendiri;

2. Berada di luar negeri melebihi batas waktu

Izin Masuk Kembali ke Indonesia;

3. Dikenakan tindakan keimigrasian.

atas

3. Persyaratan

a. Izin Tinggal Tetap dapat diperoleh secara alih status dari Izin

Tinggal Terbatas;

b. Pengalihan status tersebut dapat diberikan atas dasar

permohonan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah

berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut

terhitung sejak tanggal diberikan Izin Tinggal Terbatas;

c. Persyaratan memohon Izin Tinggal Tetap untuk anak asing

yang lahir di Indonesia dari orang tua asing yang ayahnya pemegang

Izin Tinggal Tetap :

1. Surat permohonan dan jaminan serta

keterangan identitas diri ayah sebagai sponsor;

2. Fotocopy dan asli dari paspor kebangsaan

anak yang sah dan berlaku;

3. Fotocopy dan asli dari akta kelahiran dari

anak yang sah dan berlaku;

4. Fotocopy dan asli dari akta perkawinan,

paspor kebangsaan, Izin Tinggal Tetap orang tua

yang sah dan berlaku;





5. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 Cm,

2 (dua) lembar;

6. Orang tuanya tidak termasuk dalam daftar

Cegah-Tangkal;

7. Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan

ketentuan.

atas

J. IZIN MASUK KEMBALI

1. Ketentuan Perizinan

a. Izin Masuk Kembali diberikan kepada orang asing pemegang

Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, untuk Satu Kali

Perjalanan dan untuk Beberapa Kali Perjalanan;

b. Pemberian Izin Masuk Kembali paling lama sampai dengan 1

(satu) bulan, sebelum Izin Tinggal orang asing yang bersangkutan

berakhir;

c. Izin Masuk Kembali untuk Satu Kali Perjalanan, diberikan

kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas paling lama 6

(enam) bulan, atau pemegang Izin Tinggal Tetap, paling lama 12

(dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal Izin Masuk Kembali

diberikan, yang bersangkutan harus kembali ke wilayah Indonesia;

d. Izin Masuk Kembali untuk Beberapa Kali Perjalanan

diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan

pemegang Izin Tinggal Tetap yang berlaku paling lama 12 (dua

belas) bulansejak tanggal Izin Masuk Kembali diberikan.

2. Masa Berlaku

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Izin Tinggalnya berakhir.

3. Persyaratan

Perintaan Izin Masuk Kembali diajukan oleh orang asing

yang bersangkutan atau sponsornya kepada Kepala Kantor

Imigrasi, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

pemohon, dengan mengisi formulir yang telah tentukan

dengan melampirkan:

a. Surat Permohonan dari orang asing yang

bersangkutan atau sponsornya;

b. Paspor atau dokumen perjalanan yang sah

dan berlaku;

c. Izin Tinggal yang masih berlaku

BAB III

PERPANJANGAN IZIN KEIMIGRASIAN





A. IZIN KUNJUNGAN

1. Ketentuan Perpanjangan

a. Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor

Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat keberadaan orang

asing yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

bulan,terhitung sejak tanggal pemberian izin masuk kepada orang

asing pemegang Visa Kunjungan untuk keperluan tugas

pemerintahan, sosial budaya, usaha atau bekerja sementara;

b. Perpanjangan Izin Kunjungan tersebut diberikan paling

banyak 5 (lima) kali berturut-turut. Setiap kali perpanjangan diberikan

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin

Kunjungan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan yang pertama dan kedua

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi

2. Perpanjangan yang ketiga dan keempat

dilaksanakan olch Kepala Kantor Imigrasi setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman, atau pejabat yang

ditunjuknya;

3. Perpanjangan yang kelima dilaksanakan

oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi

melalifi pertimbangan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman atau pejabat yang

ditunjuknya.

c. Izin Kunjungan keperluan wisata tidak dapat diperpanjang

kecuali dalam kcadaan yang tidak memungkinkan. Dalam hal ini

Kepala Kantor Imigrasi dapat memberikan perpanjangan untuk waktu

30 (tiga puluh) hari, setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Direktur Jenderal Imigrasi.

d. Izin Kunjungan bagi orang asing yang menggunakan fasilitas

Bebas Visa Kunjungan Singkat, tidak bisa diperpanjang.

2. Masa Berlaku

30 (tiga puluh) hari setiap perpanjangan, terhitung sejak

tanggal berakhirnya Izin Kunjungan.

3. Persyaratan

a. Permohonan perpanjangan Izin Kunjungan diajukan oleh

orang asing yang bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari




sebelum tanggal berakhir Izin Kunjungan kepada Kepala Kantor

Imigrasi setempat, dengan mengisi formulir yang ditentukan

b. Surat Keterangan Jaminan dan identitas sponsor;

c. Foto copy dan asli dari paspor kebangsaan atau dokumen

perjalanan serta bukti Izin Kunjungan yang sah dan berlaku;

d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4

(empat) lembar

e. Untuk perpanjangan kedua sampai dengan ke lima,

melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kantor Imigrasi yang

berwenang ;

f. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal

g. Mempunyai tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan

perjalanan ke negara lain

h. Bagi yang bekerja sementara, melampirkanbukti Izin Kerja

Sementara dari Instansi yang berwenang.

atas

B. PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS


a. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala

Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang

asing yang bersangkutan, paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut,

dengan ketentuan :

1. Perpanjangan pertama dan kedua

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigmsi setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang

ditunjuknya;

2. Perpanjangan yang ketiga sampai dengan

ke lima dilaksanakan oieh Kepala Kantor Imigrasi

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur

Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau

pejabat yang ditunjuk;

b. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing

pemegang dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Iniigrasi melalui

pertinibangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau

pejabat yang ditunjuk;





c. Dalam hal Izin Tinggal Terbatas berakhir, sementara

Keputusan Direktur Jenderal imigrasi atau Mabat yang ditunjuk

mengenai permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas belum

diberikan, Kepala Kantor Iniigrasi yang bersangkutan dapat

memberikan perpanjangan sementara paling lama 60 (enam puluh)

hari terhitung sejak Izin Tinggal Terbatas berakhir;

d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan oleh

orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor, 30 (tiga puluh)

hari sebelum tanggal berakhirnya Izin Tinggal Terbatas kepada

Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi dan menandatangani

formulir yang ditentukan.

2. Masa Berlaku

1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan terhitung sejak

tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas sebelumnya, dan

dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.

3. Persyaratan

a. Surat Keterangan Jaminan dan identitas sponsor;

b. Foto copy dan asli dari paspor atau dokumen perjalanan,

Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas

orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku

c. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua)

lembar

d. Tidak termasuk dalam daftar Cegah-Tangkal;

e. Membayar biaya Imigrasi sesuai ketentuan ;

f. Melampirkan rekomendasi perpanjangan dari instansi terkait

yang berwenang;

g. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum

kawin, melampirkan akte perkawinan akte kelahiran serta surat

identitas suami atau orang tuanya;

h. Bagi Tenaga Keija atau pengusaha asing melampirkan

fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar

perusahaan dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)

atas

C. PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP


a. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala

Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur

Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wüayah

Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk;





b. Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan

kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya, dengan

mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan;

c. Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Tinggal Tetap

berakhir;

d. Dalam hal Izin Tinggal Tetap berakhir, sedangkan Keputusan

Direktur Jenderal Imigrasi mengenai permohonan perpanjangan Izin

Tinggal Tetap belum diberikan, Kepala Kantor Imigrasi yang

bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara paling

lama 90 (sembilanpuluh) hari, terhitung sejak Izin Tinggal Tetap

berakhir;

e. Pelaksanaan perpanjangan dengan menerbitkan Kartu Izin

Tinggal Tetap yang baru sebagai pengganti yang lama;

f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap tidak dapat diberikan

kepada orang asing pemegang dokumen perjalanan yang bukan

paspor kebangsaan.

2. Masa Berlaku

5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan. terhitung sejak

tanggal berakhirnya Izin Tinggal Tetap sebelumnya, selama

yang bersangkutan menetap di Indonesia.

3. Persyaratan

a. Surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah

ditentukan

b. Foto copy dan asli dari paspor atau dokumen perjalanan dan

Kartu Izin Tinggal Tetap orang asing yang bersangkutan yang sah

dan berlaku;

c. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua)

lembar

d. Rekomendasi dari Instansi terkait yang berwenang.

BAB IV

ALIH STATUS IZIN KEIMIGRASIAN




Alih Status Izin Keimigrasian adalah perubahan status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal

Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

A. IZIN KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

1. Ketentuan Alih Status

a. Izin Kunjungan yang dapat dialihstatuskan menjadi Izin

Tinggal terbatas adalah:

1. Izin Kunjungan untuk tujuan usaha;

2. Izin Kunjungan untuk tujuan Sosial Budaya;

3. Izin Kunjungan dalam rangka Tugas

Pemerintahan.

b. Izin Kunjungan yang tidak dapat dialihstatuskan adalah:

1. Izin Kunjungan untuk tujuan Wisata;

2. Izin Kunjungan Saat Kedatangan;

3. Izin Kunjungan dari Fasilitas Bebas Visa

Kunjungan Singkat.

c. Diberikan kepada orang asing dalam rangka:

1. Penanaman Modal;

2. Bekerja sebagai Tenaga Ahli

3. Bekerja untuk kegiatan sosial

4. Mengadakan Penelitian Ilmiah;

5. Melaksanakan tugas sebagai Rokhaniawan;

6. Mengikuti Pendidikan dan Latihan;

7. Menggabungkan diri dengan suami yang

pemegang Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap/

Warganegara Indonesia;

8. Menggabungkan diri dengan orang tua

pemegang Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap/

Warganegara Indonesia, bagi anak sah yang belum

dewasa (18 tahun) dan belum kawin;

9. Repatriasi bagi orang asing dalam rangka

memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia

10. Pembangunan Nasional dan hal-hal lain

yang berkaitan dengan faktor kemanusiaan.

d. Orang asing yang bersangkutan telah berada di Indonesia

sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung sejak

tanggal diberikan izin masuk;

e. Pemberian Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal

Terbatas ditetapkan dengan Keputusan 1 Direktur Jenderal Imigrasi.




f. Pemberian Alih Status dilaksanakan oleh Kepala Kantor

Imigrasi setelah mendapat keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi

melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat

yang ditunjuk.

atas

2. Persyaratan

Permohonan Alih Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas

diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk,

melalui Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

pemohon dengan mengisi Formulir yang telah ditentukan dalam rangkap 3

(tiga) dengan melampirkan:

a. Surat permohonan dari yang bersangkutan dan sponsornya

yang memuat keterangan mengenai tujuan permohonan alih status

danjaminan terhadap orang asing yang bersangkutan selama berada

di Indonesia hingga pemulangannya atau keluar dari Indonesia;

b. Fotocopy dan asli dari paspor atau dokumen perjalanan yang

memuat data identitas diri, visa, Izin Masuk dan Izin Kunjungan yang

sah dan berlaku;

c. Pasfoto berwarna terbaru, ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4

(empat) lembar

d. Daftar Riwayat Hidup/Curiculum Vitae yang meffluat

kelerangan tentang riwayat keluarga, pekerjaan dan pendidikan

orang asing yang bersangkutan;

e. Bukti-bukti lain yang memperkuat keterangan, serta

rekomendasi dari Instansi terkait yang berwenang;

f. Akta perkawinan dan identitas saami bagi pemohon yang

menggabungkan diri dengan suami yang memegang Izin Tinggal

Terbatas/Izin Tinggal Tetap atau warga negara Indonesia;

g. Akta Kelahiran dan identitas orang tua bagi pemohon yang

menggabungkan diri dengan orang tua yang memegang Izin Tinggal

Terbatas/Izin Tinggal Tetap atau Warga Negara Indonesia;

h. Tidak dikenakan Tindakan Keimigrasian serta tidak termasuk

dalam daftar Cegah-Tangkal.

atas

B. IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

1. Ketentuan Alih Status

a. Izin Tinggal terbatas dapat dialihkan statusnya menjadi Izin

Tinggal Tetap kecuali Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus

Keimigrasian;






b. Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal tetap

dapat diberikan kepada orang asing yang tergolong sebagai berikut :

1. Penanam modal yang telah menanamkan

modalnya di Indonesia;

2. Tenaga Ahli Asing langka dibidang limu

Pengetahuan dan Teknologi

3. Tenaga Ahli Asing dalam jabatan Top

manager pada perusahaan padat karya dan padat

modal;

4. Rokhaniwan Asing;

5. Isteri asing yang bergabung dengan suami

warga negara Indonesia / Asing pemegang Izin

Tinggal Tetap, dan telah lama menyertainya di

Indonesia ;

6. Anak asing sah (benimur dibawah 18

(delapan belas) tahun dan belum kawin) yang

bergabung dengan orang tuanya Warga Negara

Indonesia/asing pemegang Izin Tinggal Tetap, dan

telah lama menyertainya di Indonesia;

7. Orang asing dalam rangka repatriasi untuk

memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia

8. Orang asing yang bermanfaat bagi

pembangunan nasional dan hal-hal lain yang terkait

dengan faktor kemanusiaan.

c. Permohonan Alih Status diajukan kepada Kepala Kantor

Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing

yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan

dalam rangkap 3 (tiga) dan melampirkan persyaratan yang

diperlukan.

atas

2. Persyaratan

a. Surat permohonan yang bersangkutan dan sponsor atau

penjamin, yang memuat keterangan mengenai tujuan permintaan

alih status, dan jaminan terhadap orang asing yang bersangkutan

selama berada di Indonesia hingga pemulangannya atau keluar dari

Indonesia ;

b. Fotocopy dan asii dari paspor kebangsaan yang memuat

data identitas diri, visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sah dan

berlaku, yang menunjukkan bahwa orang asing yang bersangkutan

telah 5 (lima) tahun berturut-tunit berada di Indonesia dengan Izin





Tinggal Terbatas serta belum pernah meninggalkan Indonesia tanpa

Izin Masuk Kembali atau berada di luar wilayah Indonesia melebihi

jangka waktu yang diizinkan

c. Daftar Riwayat Hidup/Curiculum Vitae yang memuat

keterangan tentang riwayat keluarga, pendidikan dan pekerjaan

orang asing yang bersangkutan;

d. Bukti-bukti lain yang memperkuat keterangan serta

rekornendasi dari Instansi terkait yang berwenang;

e. Akta Perkawinan dan identitas suami bagi isteri yang

bergabung dengan suami Warga Negara Indonesia/asing pemegang

Izin Tinggal Tetap;

f. Akta kelahiran dan identitas orang tua bagi anak yang

bergabung dengan orang tua Warga Negara Indonesia/asing

pemegang Izin Tinggal Tetap;

g. Tidak terkena Tindakan Keimigrasian dan tidak termasuk

dalam daftar Cegah-Tangkal.

BAB V

ALIH SPONSOR DAN ALIH JABATAN

A. ALIH SPONSOR

1. Ketentuan

a. Alih Sponsor adalah perubahan atau pergantian penanggung

jawab atau penjamin yang bertanggang jawab terhadap keberadaan

dan kegiatan orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau

Izin Tinggal Tetap.

b. Alih Sponsor dapat dilakukan dalam hal :

1. Antar badan usaha, perusahaan atau

organisasi usaha swasta maupun pemerintah yang

masih merupakan satu grup dan atau pemiliknya

sama.



memiliki ikatan kerjasama yang erat berdasarkan

adanya keterkaitan jenis produk yang saling

melengkapi.






memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan

pelaksanaan proyek-proyek pemerintah berdasarkan

adanya rekomendasi dari instansi yang berwenang

c. Penyelesaian alih sponsor dilaksanakan oleh Kepala Kantor

lmigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan tertulis dari

Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk

d. Permohonan alih sponsor diajukan oleh orang asing yang

bersangkutan dan atau sponsor baru kepada Kepala Kantor Imigrasi

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang

bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

atas

2. Persyaratan

a. Surat permohonan dan jaminan dari sponsor baru.

b. Paspor atau dokumen perjalanan orang asing yang

bersangkutan yang sah dan berlaku

c. Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal yang

bersangkutan

d. Surat keterangang dari sponsor lainnya yang menyatakan

tidak keberatan orang asing yang bersangkutan melakukan alih

sponsor dan bekerja pada sponsor yang baru

e. Tidak termasuk dalam daftar Cegah - Tangkal

f. Melampirkan rekomendasi alih sponsor dari instansi terkait

yang berwenang

g. Melampirkan surat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA) dari sponsor baru

h. Melampirkan akte pendirian usaha sponsor lama dan

sponsor baru.

3. Proses

a. Permohonan alih sponsor diperiksa dan diteruskan oleh

Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang

ditunjuk dengan disertai pertimbangan, saran dan pendapat

b. Penyelesaian alih sponsor dilaksanakan oleh Kepala Kantor

Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan tertulis

Direktur Jenderal Imigrasi dengan melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasian yang

lama dan memberikan Izin Tinggal Keimigrasian

yang baru





2. Membubuhkan cap dan catatan perubahan

serta nomor dan tanggal surat persetujuan Direktur

Jenderal Imigrasi pada paspor / dokumen perjalanan

dan Buku Pendaftaran Orang Asing

c. Dalam hal permohonan alih sponsor ditolak, Kepala Kantor

Imigrasi melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada orang asing yang

bersangkutan dan atau sponsornya tentang

penolakan serta alasannya

2. Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasiannya

dengan mencabut Kartu Izin Tinggal Keimigrasian

dan Buku Pendaftaran Orang Asing yang

bersangkutan

3. Memerintahkan kepada orang yang

bersangkutan untuk meninggalkan Indonesia dengan

membubuhkan cap catatan alasan pembatalan serta

tanggal batas waktu yang terakhir untuk

meninggalkan Indonesia pada paspor atau dokumen

perjalanannya.

atas

B. ALIH JABATAN

1. Ketentuan

a. Alih Jabatan adalah perubahan atau pergantian jenis jabatan

atau profesi atau status pekerjaan yang dilakukan oleh orang asing

pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Izin Tinggal Tetap dalam

satu perusahaan yang sama

b. Penyelesaian alih jabatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor

Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal

Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk

c. Permohonan alih jabatan diajukan oleh orang asing yang

bersangkutan atau sponsornya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang

bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

2. Persyaratan

a. Surat permohonan dan jaminan sponsor

b. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan orang asing

yang bersangkutan yang sah dan berlaku

c. Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal

Keimigrasian yang sah dan berlaku





d. Tidak termasuk dalam daftar Cegah - Tangkal

e. Rekomendasi alih jabatan dari instansi terkait dan

berwenang

f. Surat Rencana Penggunaan Tenaga Asing (RPTKA) yang

sah dan berlaku.

atas

3. Proses

a. Permohonan alih jabatan diperiksa dan diteruskan oleh

Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang

ditunjuk disertai pertimbangan, saran dan pendapat

b. Penyelesaian alih jabatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor

Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan Direktur

Jenderal Imigrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasian yang

lama dan memberikan Izin Tinggal Keimigrasian

yang baru

2. Membubuhkan cap dan catatan perubahan

serta nomor dan tanggal surat persetujuan atau

keputusan Direktur Jenderal Imigrasi pada paspor /

dokumen perjalanan dan buku Pendaftaran Orang

Asing

c. Dalam hal permohonan alihjabatan ditolak, Kepala Kantor

Imigrasi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada yang bersangkutan

dan atau sponsor tentang penolakan dengan

alasannya

2. Membatalkan Izin Tinggal dengan mencabut

Kartu Izin Tinggal serta Buku Pendaftaran Orang

Asing

3. Memerintahkan kepada orang asing yang

bersangkutan untuk meninggalkan Indonesia dengan

membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan

serta tanggal batas waktu yang terakhir untuk

meninggalkan Indonesia pada paspor atau dokumen

perjalanannya.

BAB VI

PENGGANTIAN DOKUMEN IMIGRASI





A. IZIN SINGGAH ATAU KUNJUNGAN

1. Ketentuan

a. Setiap orang asing yang kehilangan dokumen Imigrasi

berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan, wajib segera melaporkan

perihal kehilangannya ke Kantor Polisi yang terdekat, untuk

memperoleh surat keterangan kehilangan dokumen.

b. Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan

dokumen Imigrasi berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan karena

rusak, wajib segera mengajukan permohonan penggantian kepada

Kantor Imigrasi yang terdekat untuk mendapatkan duplikat Izin

Singgah atau Izin Kunjungan sebagai pengganti yang rusak.

c. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuknya akan

melakukan pemeriksaan dan telaahan keimigrasian untuk

memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan adanya unsur-unsur

kesengajaan atau ketidak sengajaan dalam hal kehilangan atau

kerusakannya.

2. Persyaratan

a. Permohonan duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan

diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau sponsornya

kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan

dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan memenuhi

kelengkapan persyaratan sebagai berikur:

1. Paspor atau dokumen perjalanan yang baru

yang sah dan berlaku.

2. Bukti-bukti tentang Izin Singgah atau Izin

Kunjungan yang sah dan berlaku, berdasarkan

adanya bukti copy saat masuknya ke Indonesia,

Kartu Embarkasi / Deembarkasi (E/D Card),

potongan Boarding Pass dan atau bukti-bukti lainnya

yang berkaitan dengan masuk dan beradanya orang

asing yang bersangkutan di Indonesia.

3. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan

bahwa tidak terdapat adanya unsur kesengajaan.

4. Surat Keterangan kehilangan dari Kantor

Polisi bagi yang kehilangan.

b. Tidak termasuk dalam daftar Cegah - Tangkal.

c. Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan.

atas

B. IZIN TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP





1. Ketentuan

a. Setiap orang asing yang kehilangan dokumen Imigrasi

berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggat Tetap

wajib segera melaporkan ke Kantor Polisi terdekat untak

memperoleh surat keterangan kehilangan dokumen.

b. Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan

dokumen Imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin

Tinggal Tetap karena hilang atau rusak, wajib segera melaporkan

kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, untuk mendapatkan

duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap

sebagai penggantinya.

c. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuknya akan

melakukan pemeriksaan pada orang asing yang bersangkutan serta

arsip Kantor Imigrasi atas namanya dan membuat telaahan

keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan

adanya unsur-unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan dalam

kehilangan atau kerusakannya.

d. Pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu

Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya.

2. Persyaratan

a. Permohonan duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu

Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau

sponsornya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan

pemeriksaan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan

memenuhi persyaratan sebagal berikut:

1. Paspor atau dokumen perjalanan yang sah

dan berlaku.

2. Bukti tentang kepemilikan Izin Tinggal

Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang sah dan

berlaku berdasarkan adanya bukti catatan pada

paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran

Orang Asing dan bukti lainnya yang dimiliki

berkenaan dengan beradanya orang asing yang

bersangkutan di Indonesia.

3. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan

bahwa tidak terdapat adanya unsur kesengajaan.




4. Surat Keterangan kehilangan dari Kantor

Polisi bagi yang kehilangan.

5. Surat keterangan jaminan dari sponsor.

b. Tidak termasuk dalam daftar Cegah-Tangkal.

c. Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

KEWAJIBAN PENDAFTARAN ORANG ASING

1. Ketentuan Umum

a. Pendaftaran orang asing adalah kegiatan mengenai

pencatatan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah

Indonesia.

b. Pendaftaran ulang adalah kegiatan pencatatan dalam rangka

peremajaan data mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di

wilayah Indonesia.

2. Kewajiban Pendaftaran Orang Asing

a. Setiap orang asing pemegang dokumen Imigrasi berupa:

1. Izin Kunjungan yang berada di wilayah

Indonesia lebih dari 90 (sembilanpuluh) hari,

2. Izin Tinggal Terbatas; dan

3. Izin Tinggal Tetap.

Wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat;

b. Pendaftaran tersebut dilakukan 1 (satu) kali selama orang

asing berada di wilayah Indonesia.

atas

3. Kewajiban Pemegang Dokumen Imigrasi

a. Kewajiban Pendaftaran Orang Asing pemegang Izin

Kunjungan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari

ke- 91 (sembilan puluh satu) terhitung sejak tanggal Izin Masuk

diberikan.

b. Pendaftaran Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dapat

dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh

perpanjangan Izin Kunjungan di Kantor Imigrasi.

c. Pendaftaran Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas

dan Izin Tinggal Tetap, dilakukan di Kantor Imigrasi pada saat izin





tersebut diberikan, kecuali yang mendapat izin keimigrasian karena

alih status.

d. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir yang

telah ditentukan, yang memuat: Nama; Jenis Kelamin; Tempat dan

Tanggal Lahir; Pekerjaan; Status Sipil; Status Kewarganegaraan;

Agama; Alamat; Nomor dan tanggal berlakunya paspor; Tempat dan

tanggal masuk wilayah Indonesia dan masa berlakunya Izin

Keimigrasian, dan diwajibkan membubuhkan sidik jarinya, kecuali

orang asing yang mendapat Kemudahan Khusus Keimigrasian.

e. Pencatatan pendaftaran dilakukan dalam buku register

sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

4. Dibebaskan dari kewajiban

a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia kurang dari

90

(sembilanpuluh) hari.

b. Orang asing yang menjadi orang tua atau wali dari anak

yang belum berumur 14 (empatbelas) hari.

c. Orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah

Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas diplomatik atau

konsuler.

5. Bukti Pendaftaran

a. Orang Asing yang mendaftarkan diri diberi bukti berupa Buku

Pengawasan Orang Asing.

b. Buku Pengawasan Orang Asing digunakan untuk mencatat

segala perubahan keluarga, status sipil, status kewarganegaraan,

alamat atau pekerjaan.

c. Buku Pengawasan Orang Asing juga dapat dipergunakan

oleh unsur Kepolisian atau instansi lainnya yang berkaitan dengan

kegiatan orang asing untuk mencatat perizinan atau catatan lain

sesuai kewenangan masing-masing.

d. Buku Pengawasan Orang Asing tersebut wajib dikembalikan

apabila orang asing yang bersangkutan meninggalkan Indonesia.



Panduan Visa Dan Izin Keimigrasian Indonesia

Documents