1 PANDUAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA (UJINAS KDHI) Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB-PDHI) Sekretariat : Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta (RSHJ) Jalan Harsono RM No. 28 (Blk), Ragunan, JAKARTA-12550 Tel & Faksimili : 021—7813359 E-mail : [email protected] dan [email protected]
38
Embed
PANDUAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI …pdhi-online.org/file/Panduan revisi Final 19 Agustus 2010...Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PANDUAN
UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KOMPETENSI
DOKTER HEWAN INDONESIA
(UJINAS KDHI)
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
(PB-PDHI)
Sekretariat :
Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta (RSHJ)
Jalan Harsono RM No. 28 (Blk), Ragunan, JAKARTA-12550
PEDOMAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dokter hewan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran
hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan hewan nasional.
Berdasarkan undang undang tersebut, maka sertifikat kompetensi memiliki arti strategis
bagi seorang dokter hewan. Yaitu sebagai bukti legalitas bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) di Indonesia. Dengan berbekal
sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia (PB PDHI), dokter hewan melalui rekomendasi Pengurus Cabang PDHI dapat
meminta surat ijin praktik kepada Bupati/Walikota di tempat yang bersangkutan
berdomisili dan/atau melakukan kegiatan praktik kedokteran hewan.
B. Kerangka Pemikiran
Kegiatan praktik dokter hewan merupakan pekerjaan yang mulia dan memiliki nilai
kemanusiaan dan bela negara yang tinggi. Mengapa? Karena dalam pekerjaannya
mempunyai fungsi safety, security dan assurance yang pada intinya melindungi,
mengamankan dan menjamin kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, termasuk mutu
dan keamanan produk hewan dan by-product-nya. Pekerjaan dokter hewan mengandung
resiko tinggi terhadap dirinya, seperti ketika berhadapan dengan zoonosis yang
mengancam manusia, hewan dan lingkungan; ketika berhadapan dengan hewan termasuk
satwa liar yang kebuasannya tidak dapat diduga, dan ketika berhadapan dengan klien
yang menuntut pelayanan profesional. Pekerjaan dokter hewan sebagai profesi medik
mengemban tanggungjawab yang tinggi, terikat dengan kewajiban moral untuk menjaga
kedaulatan negara dan melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia, memerlukan sikap
kehati-hatian dalam menggunakan peralatan dan melakukan tindakan medik veteriner,
serta selalu memperlakukan hewan sesuai prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kemuliaan profesi dokter hewan
sebagaimana tersebut di atas¸ maka penerbitan sertifikat kompetensi dokter hewan sudah
semestinya harus dilihat sebagai suatu kebijaksanaan yang membanggakan. Karena di
dalamnya mengandung visi dan misi untuk menempatkan dokter hewan sebagai profesi
yang bermartabat dan diakui di dunia. Hal ini dapat dilihat dari momentum penyusunan
standar kompetensi dokter hewan sejak tahun 1999, momentum penyusunan ketetapan
3
kongres PDHI dalam rangka penyempurnaannya, serta momentum dibentuknya dan
keaktifan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH).
MP2KH merupakan badan otonom PB PDHI yang terdiri dari pengurus PB PDHI, para Dekan
Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia, serta para ketua organisasi non-teritorial
keseminatan di bawah PB PDHI. Melalui MP2KH ini dengan nuansa yang harmonis dan
demokratis kurikulum PPDH disempurnakan, sehingga dicapai suatu standar yang
disepakati bersama dan bahkan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kesejajaran
kompetensi ini sangat penting, manakala bangsa Indonesia harus menghadapi tantangan
zaman yang dihela oleh arus globalisasi abad-21.
Melalui penjelasan ini, sertifikat kompetensi harus dilihat sebagai muatan penguasaan
IPTEK dan keprofesionalan dokter hewan yang bersifat dinamis, cenderung bergerak maju
dan meningkat sesuai dengan tantangan zaman.
C. Jastifikasi
Penjelasan tersebut di atas menjadi jastifikasi akan pentingnya evaluasi terhadap capaian
standar kompetensi bagi dokter hewan baru di Indonesia. Untuk kepentingan evaluasi
tersebut, Pertemuan MP2KH menyepakati diadakan UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI
KOMPETENSI DOKTER HEWAN yang dimulai pada tanggal 7 Juni 2010. Secara tidak
langsung pelaksanaan ujian ini menjawab amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun menjawab keinginan dokter hewan warga
negara asing yang akan berpraktik di Indonesia.
Secara internal, MP2KH melakukan konsolidasi dengan membentuk Komite Bersama Ujian
Nasional Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang didukung dengan Sekretariat
Komite/Panitia Ujian untuk mengelola masalah pendaftaran dan latihan ujian secara on-
line, pelaksanaan ujian serta penerbitan sertifikat kompetensi.
Keberadaan latihan ujian memiliki arti yang strategis bagi dokter hewan baru untuk lebih
memahami ruang lingkup kompetensi, berikut perkembangannya.
II. KETENTUAN UMUM
A. Pemahaman Umum
1. Bentuk Ujian
Ujian ini berbentuk Ujian Nasional Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia,
selanjutnya disingkat Ujinas KDHI atau ujian. Keluaran ujian ini adalah Sertifikat
Kompetensi, disajikan pada Lampiran-1.
4
2. Penanggungjawab Penyelenggaraan Ujian
a. Pengurus Besar PDHI
b. Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH), yang diantaranya
bertanggungjawab atas kontribusi soal-soal ujian. Susunan organisasi MP2KH
disajikan pada Lampiran-2
3. Penyelenggara Ujian:
Penyelenggaran ujian selanjutnya disebut Panitia Ujian, yang terdiri dari:
a. Komite Bersama Ujian Nasional Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia,
selanjutnya disebut Komite yang terdiri dari 3 orang utusan Pengurus Besar PDHI
dan satu orang perwakilan dari masing-masing penyelenggara Pendidikan Profesi
Dokter Hewan (PPDH). Sekretariat Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Pengurus Besar PDHI
b. Panitia lokal ujian yang merupakan organisasi internal di masing-masing institusi
pengelola PPDH dalam rangka kelancaran penyelenggaraan ujian.
4. Peninjau ujian
Peninjau ujian yaitu perwakilan komite yang berasal dari luar luar panitia lokal atau
perwakilan PDHI Cabang terdekat. Susunan Organisasi Komite dan Sekretariat
Komite disajikan pada Lampiran-3
1. Peserta Ujian
a. Calon peserta ujian adalah mahasiswa program PPDH
b. Peserta Ujian adalah (1) Calon Dokter Hewan yang sudah lulus dalam Ujian Akhir
Studi Dokter Hewan dalam program PPDH di Indonesia, (2) Dokter Hewan di
Indonesia, atau (3) dokter hewan lulusan luar negeri.
2. Tempat, kesempatan dan waktu ujian
a. Tempat ujian adalah di masing-masing institusi Fakultas/Program Studi Kedokteran
Hewan penyelenggara PPDH di Indonesia, atau merupakan gabungan dari 2 (dua)
atau lebih institusi yang berada dalam satu kota atau kota yang berdekatan,
disajikan pada Lampiran-4
b. Kesempatan ujian untuk masing-masing institusi dilaksanakan 2 (dua) kali setahun
atau lebih mengingat calon peserta lebih dari 25 orang.
c. Waktu ujian berdekatan dengan jadwal pengambilan sumpah dokter hewan
5
3. Penyelenggaraan Ujian
Penyelenggaraan Ujian meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan persiapan dan kegiatan
pelaksanaan ujian.
a. Kegiatan persiapan
Pada prinsipnya bertujuan agar calon peserta mempersiapkan diri jauh-jauh hari
sebelumnya dan benar-benar memahami ruang lingkup kompetensi yang harus
dikuasai, termasuk lingkup permasalahan yang harus dipecahkan.
i. Ruang lingkup kompetensi disajikan dalam Standar Kompetensi Dokter Hewan
Indonesia.
ii. Lingkup permasalahan yang harus dipecahkan disajikan dalam Kisi-kisi Soal Ujian
Nasional Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia (Lampiran 5).
iii. Contoh-contoh lingkup permasalahan yang harus dipecahkan disajikan dalam
soal-soal ujian, dengan contoh disajikan pada Lampiran-6). Soal ujian ini
memiliki tiga tingkat/level kesulitan dari yang mudah, sedang dan sulit. Seleksi
dan leveling soal ini dilakukan oleh komite terhadap materi soal-soal yang
dikontribusikan oleh MP2KH atau oleh segenap dokter hewan Indonesia.
b. Kegiatan pelaksanaan
Ujian pada prinsipnya adalah bertujuan melaksanakan amanat UU No. 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun UU No. 23 Tahun 2004
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
i. Pelaksanaan Ujinas KDHI bagi lulusan dokter hewan setelah 7 Juni 2010
dilakukan dengan metode tertulis di masing-masing Fakultas/Program
Kedokteran Hewan tempat pelaksanaan ujian atau tempat yang dipandang
represtatif.
ii. Pelaksanaan Ujinas KDHI bagi lulusan dokter hewan sebelum 7 Juni 2010
dilakukan dengan metode analisis portofolio. Ketentuan analisis portofolio
akan diatur dalam pedoman tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisah
dari pedoman ini.
B. Prosedur Umum
1. Kegiatan Persiapan Ujian
6
a. Calon peserta dapat mendaftarkan diri bersama-sama pada saat pendaftaran
mengikuti PPDH dengan membayar uang pendaftaran.
b. Calon peserta yang telah membayar biaya pendaftaran memiliki hak untuk
mengikuti latihan ujian secara on-line di www.pdhi-online.org
c. Biaya pendaftaran dibayarkan kepada Komite Bersama Ujinas KDHI melalui transfer
bank
d. Salinan bukti pembayaran dikirimkan ke alamat komite, sehingga calon peserta
mendapat password untuk mengases latihan ujian secara on-line.
e. Calon peserta paling lambat mendaftar sebulan sebelum ujian dilaksanakan.
f. Calon peserta yang telah melengkapi semua persyaratan mengikuti ujian disebut
sebagai “peserta ujian”.
Sejalan dengan proses kegiatan persiapan ujian, calon peserta diwajibkan untuk
melengkapi data untuk mengikuti ujian yang terdiri dari:
i. Bukti pembayaran pendaftaran.
ii. Borang permohonan mengikuti ujian (rangkap 2)
iii. Salinan/fotokopi Ijazah dan transkrip Sarjana Kedokteran Hewan yang telah
dilegalisir (rangkap 2).
iv. Salinan/fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus Ujian Akhir Studi Dokter
Hewan yang telah dilegalisir (rangkap 2).
v. Pasfoto berwarna dengan latar belakang biru untuk wanita dan merah untuk
priya ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Kegiatan pelaksanaan ujian
a. Waktu pelaksanaan ujian dijawalkan sesuai dengan usulan fakultas/program studi
se tempat.
b. Usulan pelaksanaan ujian paling lambat diajukan 6 minggu sebelum pelaksanaan
Pengambilan Sumpah Dokter Hewan (PSDH).
c. Ujinas KDHI dilaksanakan 2-7 hari sesudah pelaksanaan PSDH.
d. Sehari sebelum pelaksanaan ujian, Komite memeriksa seluruh persyaratan fisik
mengikuti ujian
e. Sejalan dengan. pemeriksaan persyaratan fisik oleh Komite, data persyaratan fisik
tersebut jauh-jauh hari telah didata secara on-line. Tujuan pendaftaran secara on-
line ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan penulisan dalam sertifikat
kompetensi dan untuk mendata dokter hewan di Indonesia.
Persyaratan fisik yang diperiksa oleh Komite meliputi:
(1) Bukti pembayaran pendaftaran.
(2) Borang permohonan mengikuti ujian (rangkap 2)
(3) Salinan/fotokopi Ijazah dan transkrip Sarjana Kedokteran Hewan yang telah
dilegalisir (rangkap 2).
7
(4) Salinan/fotokopi Ijazah atau surat keterangan lulus Ujian Akhir Studi Dokter
Hewan yang telah dilegalisir (rangkap 2).
(5) Pasfoto berwarna dengan latar belakang biru untuk wanita dan merah untuk pria
ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
III. PENDAFTARAN DAN BIAYA UJIAN
A. Batas Waktu Pendaftaran
1. Pendaftaran ujian ditutup paling lambat 4 minggu sebelum pelaksanaan ujian 2. Pendaftaran secara tertulis dilakukan kepada perwakilan komite di masing-masing
institusi penyelenggara PPDH. 3. Perwakilan komite membantu calon peserta mendaftar secara on-line. 4. Pengumuman nama peserta dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum
pelaksanaan ujian. 5. Informasi pelaksanaan ujian diumumkan oleh perwakilan komite setelah berkoordinasi
dengan ketua komite dan konfirmasi kepada sekretariat komite. 6. Sekretariat komite menginformasikan pelaksanaan ujian melalui website
http://www.pdhi-online.org
B. Biaya Ujian
1. Biaya ujian dibayarkan oleh calon peserta kepada Komite melalui rekening bank PB-PDHI 2. Besarnya niaya ujian ditetapkan oleh Pengurus Besar PDHI dan diedarkan oleh komite
dan MP2KH. 3. Biaya ujian berlaku untuk pendaftaran, persiapan ujian dan pelaksanaan satu kali
pelaksanaan ujian. 4. Ujian ulangan bagi peserta yang tidak lulus apabila sudah mendaftar ulang dan
membayar lagi biaya ujian. 5. Sekretariat komite mengumumkan biaya ujian melalui website.
C. Pembatalan Ujian
1. Peserta yang terdaftar mengikuti ujian, tetapi membatalkan tanpa pemberitahuan
kepada Panitia Ujian, tidak dapat menarik kembali uang yang telah dibayarkan
2. Peserta yang terdaftar dapat mengundurkan diri mengikuti ujian dengan permohonan
tertulis kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari pelaksanaan
ujian.
8
3. Peserta pada butir (2) tersebut dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari biaya
ujian.
4. Peserta yang membatalkan kurang seminggu dari pelaksanaan dikenakan biaya
pembatalan sebesar 100% dari biaya ujian.
5. Pembatalan ujian karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari biaya ujian.
a. Peserta yang membatalkan dan akan mengikuti ujian kembali harus membayar biaya
ujian kembali secara penuh.
D. Biaya dan Alamat Pendaftaran
1. Biaya ujian dikirimkan ke rekening bank :
Atas nama : PB-Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Nomor Rekening : ..............
Bank : Bank Mandiri Cabang …………….
2. Konfirmasi telah mendaftarkan dikirimkan kepada Komite Bersama Ujinas KDHI:
a. Sekretariat Pengurus Besar PDHI, Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta Lantai 2
Jln Harsono RM Belakang No. 28 Ragunan, Jakarta 12550 Telp/Faks 021-7813359
Peserta yang dapat mengikuti Ujian Nasional Sertifikasi Kompetensi adalah:
1. Peserta Lulusan dari Perguruan Tinggi di Indonesia
a. Sudah lulus dalam Ujian Akhir Studi Dokter Hewan dalam Program Pendidikan
Dokter Hewan (PPDH) yang diselenggarakan oleh Fakultas/Program Studi
Kedokteran Hewan di Indonesia, atau
b. Sudah bergelar Dokter Hewan (drh) dari Fakultas/Program Studi Kedokteran
Hewan di Indonesia.
2. Peserta Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan dari
Perguruan Tinggi Luar Negeri
9
a. Sudah bergelar Dokter Hewan (drh) dari Fakultas/Program studi Kedokteran
Hewan di luar negeri yang terdaftar dalam World Veterinary Directory dalam
bagian World List of Universities.
b. Terdaftar resmi sebagai dokter hewan di negara asal tempat belajar dan atau
tempat bekerja terakhir.
c. Membawa surat keterangan dan rekomendasi dari asosiasi dokter hewan di
negara asal dan atau tempat bekerja terakhir.
B. Kemampuan Bahasa Indonesian
1. Khusus untuk peserta WNA atau WNI lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus
lulus test Bahasa Indonesia yang khusus diadakan oleh Panitia Ujian atau oleh institusi
lain yang ditunjuk secara resmi oleh Panitia Ujian. 2. Nilai kelulusan dalam test Bahasa Indonesia minimal B.
C. Latihan Ujian
Calon peserta yang sudah mendaftar dapat mengikuti latihan ujian melalui buku-buku
kumpulan soal-soal dan atau on-line melalui website PB-PDHI http://www.ivma.org yang
disediakan secara resmi oleh Panitia Ujian.
D. Sertifikat
1. Bagi peserta ujian yang lulus akan mendapat Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang
dikeluarkan oleh MP2KH/Cauncil of National Board Examination of Veterinarian
Profesion.
2. Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan tersebut digunakan untuk mendapat Nomor
Registrasi Veteriner dari PB-PDHI.
V. PELAKSANAAN UJIAN
A. Pelaksanaan dan Bentuk Soal Ujian
1. Ujian dilaksanakan di dalam ruangan kelas.
2. Lama waktu ujian adalah 120 (seratus dua puluh) menit.
3. Bentuk soal ujian adalah pilihan berganda dengan 5 pilihan.
4. Jumlah soal adalah 100 (seratus) soal.
10
B. Materi yang Diujikan
Materi yang diujikan mencakup 9 (sembilan) topik yang merupakan kompetensi seorang
Dokter Hewan Indonesia yaitu :
1. Etika Veteriner dan pemahaman terhadap hakekat Sumpah dan Kode Etik Profesi serta
Acuan Dasar Profesi Kedokteran Hewan.
2. Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANAS) dan Legislasi Veteriner.
3. Tindakan medis yang lege-artis.
4. Penanganan penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa
liar, satwa aquatik dan hewan laboratorium.
5. Pengetahuan dalam :
a. Diagnosis klinik, patologik, laboratorik, dan epidemiologik penyakit hewan;
b. Penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan medik;
c. Pemeriksaan antemortem dan postmortem;
d. Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi
teknologi reproduksi
e. Pengawasan keamanan dan mutu pangan asal hewan;
f. Pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis,
termasuk pemakaian dan peredarannya;
g. Pengukuran (assesment) dan penyeliaan kesejahteraan hewan.
6. Komunikasi profesional (professional dialogue)
7. Manajemen pengendalian dan penolakan penyakit strategis dan zoonosis, pengamanan
hayati hewan (biosecurity), serta pengendalian lingkungan.
8. Transaksi therapeutik, anamnese, rekam medik, persetujuan tindakan medik (informed
consent), penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien.
9. Ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (entrepreunership).
C. Penilaian Kelulusan
1. Peserta ujian dinyatakan lulus apabila dapat menjawab dengan benar minimal 75%. 2. Jawaban yang benar harus tersebar dalam 9 topik utama yang diujikan dan tidak boleh
ada jawaban yang salah semua dalam satu topik tertentu. 3. Peserta ujian dengan nilai dibawah 75% dinyatakan tidak lulus.
D. Ujian Ulangan
1. Peserta yang tidak lulus ujian dapat mengikuti ujian ulangan pada periode berikutnya di
tempat ujian yang sama atau di tempat ujian yang lain yang paling dekat dengan waktu
dan tempat ujian sebelumnya dilaksanakan. 2. Peserta ujian ulang diwajibkan mendaftar kembali dari awal sesuai prosedur
pendaftaran ujian.
11
E. Pengumuman Ujian 1. Hasil ujian diumumkan 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan ujian. 2. Kelulusan hasil ujian diumumkan melalui website http:// www.pdh-online.org
F. Keberatan
1. Peserta ujian dapat menyatakan keberatannya kepada Komite apabila merasa karena
suatu sebab hasil ujian yang dicapai tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 2. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Komite dengan menguraikan secara jelas
dasar keberatan dan informasi lain yang relevan selambat-lambatnya 30 hari setelah
pengumuman resmi hasil ujian. 3. Peserta yang pada hari pelaksanaan tidak dapat mengikuti ujian karena suatu sebab
yang dapat diterima, misalnya sakit, harus menghubungi panitia ujian pada hari ujian
berlangsung. Selanjutnya peserta harus segera mengirimkan surat izin yang dilengkapi
dengan bukti pendukung berupa surat keterangan sakit dari dokter yang berwenang.
G. Berkas-berkas Kelengkapan Ujian (Berita acara-berita acara ujian)
1. Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian (BA.N.) 2. Berita Acara Serah Terima Lembar Jawaban Ujian/LJU (BA.J.1.) 3. Berita Acarakeadaan Naskah Soal Ujian (BA.U.1.) 4. Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BA.U.2.) 5. Berita Acara Pengembalian Lembar Jawaban Ujian/LJU (BA.J.2.)
12
Lampiran 1.
CONTOH SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA
SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER HEWAN
No…………………………….
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU
No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta keputusan
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia no……..s
Selaku Badan Penentu Status Veteriner Indonesia (Indonesian Veterinary Statutory
Body) menyatakan Bahwa :
Drh. NAMA (Cek lagi penulisan gelar)
Lahir di ……………. Pada tanggal……………………………
Lulus Dokter Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan………………………… pada
tahun………… dengan No.Ijazah ………………………………
Setelah mengikuti UJian Nasional Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia
yang diselenggarakan di……………….pada tanggal…………………….
dinyatakan:
LULUS Dengan memiliki Kewenangan Medik Veteriner berikut Hak dan Kewajiban dalam
melaksanakan profesinya.
Jakarta,……………..……………
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Ketua Umum
13
Lampiran 2
ORGANISASI
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN PDHI (MP2KH)
14
Lampiran-3
ORGANISASI KOMITE BERSAMA SEKRETARIAT KOMITE
UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN
INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA NOMOR : 40/SKPT/KU/PB PDHI/IV/2010
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
KOMITE BERSAMA UJIAN NASIONAL KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA (UjiNas KDHI)
PERIODE 2010-2014
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka sistem kesehatan hewan nasional yang unggul dalam era globalisasi diperlukan profesionalisme dokter hewan Indonesia berdasarkan kompetensi yang merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa PDHI sebagai organisasi profesi dokter hewan bertanggungjawab terhadap peningkatan kompetensi dokter hewan Indonesia.
3. Bahwa telah 10 tahun dilaksanakan kurikulum nasional berbasis standar kompetensi bagi pendidikan kedokteran Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan 1, 2 dan 3 tersebut di atas dan hasil Keputusan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) , dipandang perlu dibentuk Komite Bersama sebagai unit kerja otonom yang melaksanakan ujian nasional kompetensi dokter hewan di Indonesia sehingga penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
15
2. Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
4. Anggaran Dasar PDHI Pasal 12 butir d. 5. Anggaran Rumah Tangga PDHI pasal 20 ayat 1 6. Ketetapan Kongres PDHI No TAP. Nomor 08/Kongres XV/PDHI/2006 7. Keputusan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan No.
02/MP2KH/PDHI/II/2010.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Pertama : Membentuk Komite Bersama Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan
Indonesia (Ujinas KDHI). Kedua : Mengesahkan Susunan Personalisa Komite Bersama Ujian Nasional
Kompetensi Dokter Hewan Indonesia beserta Personalia Sekretariat Komite Bersama Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan Indonesia Periode Masa Bhakti 2010-2014, sebagaimana Lampiran 1.
Ketiga : Menugaskan kepada Komite Bersama Ujian Nasional Kompetensi Dokter
Hewan Indonesia untuk melaksanakan Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan Indonesia dengan tugas pokok dan fungsi sebagaiman Lampiran 2.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 07 Juni 2014. Kelima : Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila dikemudian hari ditemukan
kekeliruan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 7 Juni 2010
PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
PERIODE 2006-2010
KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL
16
Drh. Wiwiek Bagja Drh. Hadi Wardoko, MM
17
Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : 40/SKPT/KU/PB PDHI/VI/2010 Tentang : Pembentukan dan Pengesahan Komite Bersama Ujian Nasional Kompetensi
Dokter Hewan Indonesia (Ujinas KDHI) Periode 2010-2014
PERSONALISA KOMITE BERSAMA DAN
PERSONALIA SEKRETARIAT KOMITE BERSAMA UJIAN NASIONAL KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA
PERIODE MASA BHAKTI 2010-2014
Ketua : Prof.Drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, PhD. ,
APVet
Wakil Ketua Bidang Materi Ujian : Prof.Drh. Dondin Sajuthi, MST. PhD.
Wakil Ketua Bidang Penyelenggaraan Ujian : Prof.Dr. Drh. Ismudiono, MS.
Perwakilan dari Masing-masing Fakultas :
1. Drh T. Reza Ferasyi, MSc., Ph.D. (Unsyah)
2. Drh. Fadjar Satrija, MSc., PhD. (IPB)
3. Dr. Drh. Herry Wijayanto, MP. (UGM)
4. Dr. Drh. Anwar Ma’ruf, MKes. (Unair)
5. Dr. Drh. Tjok Gde Oka Pemayun, (Udayana)
6. Prof. Dr. Drh Pratiwi Trisunuwati (Unibraw)
7. Drh. Maulana Hanif (UWKS)
8. Drh. Luh Gde Sri Astiti (UNTB)
Sekertariat Komite Bersama:
1. Drh. R.P. Agus Lelana, Sp.MP., MSi.
18
2. Drh. Ratni Ernita
3. Vanessa Redinta
19
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor : 40/SKPT/KU/PB PDHI/VI/2010 Tentang : Pembentukan dan Pengesahan Komite Bersama Ujian Nasional Kompetensi
Dokter Hewan Indonesia (Ujinas KDHI) Periode 2010-2014
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KOMITE BERSAMA
UJIAN NASIONAL KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA
Tugas Pokok : Menyelenggarakan Ujian Nasional Kompetensi DRH Indonesia
Fungsi :
1. Pengadaan Soal :
a. Kisi-kisi Soal
b. Pengumpulan Soal
c. Seleksi Soal
d. Bank Soal/Penyimpanan Soal
e. Komposisi Soal (yang bersifat mengukur kompetensi
dasar/umum)
f. Penggandaan dan pengepakan soal
2. Melaksanakan Ujian
3. Mengoreksi dan Menetapkan Kelulusan Ujian Nasional
Kompetensi Dokter Hewan serta Mengumumkan hasil ujian
4. Penyampaian Hasil Ujian untuk mendapatkan Sertifikat dari
PB PDHI dan ditembuskan kepada perguruan tinggi pelaksana.
5. Sosialisasi dan penanganan komplain
6. Monitoring dan Evaluasi.
20
Lampiran-4
TEMPAT PENYELENGGARAAN
UJIAN NASIONAL SERTIFIKAT KOMPETENSI DOKTER HEWAN
INDONESIA
Sekretariat Ujian
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta (RSHJ)
Jalan Harsono RM No. 28 (Blk), Ragunan, JAKARTA-12550