Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat KATA PENGANTAR Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SPBM) disusun untuk meningkatkan kemampuan Fasilitator dan Pelaku Program lainnya dalam melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat. Sebagai ’Ujung Tombak’ dalam pelaksanaan program pembangunan yang bertumpu pada sumberdaya, prakarsa, inisiatif dan keswadayaan masyarakat, maka kemampuan dan ketrampilan fasilitator dalam ‘memfasilitasi’ pembelajaran (proses pemberdayaan) masyarakat menjadi ‘kunci keberhasilan’ dalam pelaksanaan program. Berdasarkan pemikiran tersebut serta berkaca dari pelaksanaan program lain yang menggunakan pendekatan yang sama, maka diperlukan sebuah upaya yang serius dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas fasilitator sebagai pelaku utama pendampingan masyarakat. Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini memuat penjelasan ringkas konsep Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) terkait dengan prinsip dan pendekatan; komponen program, organisasi pelaksana dan tahapan pelaksanaan; serta sebagian besar dari panduan ini memuat deskripsi tentang prinsip-prinsip pendampingan, teknik fasiltasi, teknik penggunaan media fasilitasi, dan tim building failitator. Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini sebaiknya nanti akan dilengkapi dengan panduan teknis lainnya yang lebih rinci seperti: (i) panduan teknis survei masyarakat, (ii) panduan teknis perencanaan pembangunan sarana sanitasi, (iii) panduan teknis fasilitasi penguatan organisasi pelaksana SPBM, dan lainnya. Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini karena itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk perbaikan dan pegembangan lebih lanjut.
150
Embed
Panduan Teknis Pendampingan Masyarakat - Ditjen Cipta Karya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis MasyarakatSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t | i
KATA PENGANTAR
Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SPBM) disusun untuk meningkatkan kemampuan Fasilitator dan Pelaku Program lainnya dalam melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat. Sebagai ’Ujung Tombak’ dalam pelaksanaan program pembangunan yang bertumpu pada sumberdaya, prakarsa, inisiatif dan keswadayaan masyarakat, maka kemampuan dan ketrampilan fasilitator dalam ‘memfasilitasi’ pembelajaran (proses pemberdayaan) masyarakat menjadi ‘kunci keberhasilan’ dalam pelaksanaan program. Berdasarkan pemikiran tersebut serta berkaca dari pelaksanaan program lain yang menggunakan pendekatan yang sama, maka diperlukan sebuah upaya yang serius dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas fasilitator sebagai pelaku utama pendampingan masyarakat.
Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini memuat penjelasan ringkas konsep Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) terkait dengan prinsip dan pendekatan; komponen program, organisasi pelaksana dan tahapan pelaksanaan; serta sebagian besar dari panduan ini memuat deskripsi tentang prinsip-prinsip pendampingan, teknik fasiltasi, teknik penggunaan media fasilitasi, dan tim building failitator.
Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini sebaiknya nanti akan dilengkapi dengan panduan teknis lainnya yang lebih rinci seperti: (i) panduan teknis survei masyarakat, (ii) panduan teknis perencanaan pembangunan sarana sanitasi, (iii) panduan teknis fasilitasi penguatan organisasi pelaksana SPBM, dan lainnya.
Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini karena itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk perbaikan dan pegembangan lebih lanjut.
.
���P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
.
���P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis MasyarakatSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t | iv
DAFTAR ISTILAH
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAPPEDA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BASPK Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
Bawasda Badan Pengawas Daerah
BKM Badan Keswadayaan Masyarakat
BLM Bantuan Langsung Masyarakat
BOP Biaya Operasional Proyek
BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
CSIAP Community Sanitation Improvement Action Plan
CTPS Cuci Tangan Pakai Sabun
DJCK Direktorat Jenderal Cipta Karya
DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPIU District Project Implementation Unit
EA Executing Agency
FISSA Financial Statement for Special Account
FGD Focussed Group Discussion
FM Fasilitator Masyarakat
GAP Gender Action Plan
GoI Government of Indonesia
Kemen PU Kementerian Pekerjaan Umum
Kemenkeu Kementerian Keuangan
Kemenkes Kementerian Kesehatan
Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional
KPA Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
.
�xP a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis MasyarakatSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t | v
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat
LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LMK Laporan Manajemen Keuangan
LMP Laporan Manajemen Proyek
LP2K Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
M&E Monitoring dan Evaluasi
MDG Millennium Development Goals
MIS Management Information System
MTPRP Medium-Term Poverty Reduction Plan
MPA Methodology for Participatory Assessment
NPMC National Project Management Consultant (Konsultan Manajemen Pusat)
NTDMT National Training Design and Management Team
O&M Operation and Maintenance
O&P Operasi dan Pemeliharaan
PA Pengguna Anggaran
PAC Public Awareness Campaign
PBM Pembangunan Berbasis Masyarakat
PCMU Project Coordination and Monitoring Unit
PCR Project Completion Report
Pemda Pemerintah Daerah
PJM Pronangkis Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan
PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PPHLN Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PHAST Participatory Hygiene and Sanitation Transformation
PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPIU Provincial Project Implementation Unit
PPK-PLP Pejabat Pembuat Komitmen – Penyehatan Lingkungan Permukiman
PPM Pengelolaan Pengaduan dan Masalah
PPMS Project Performance Monitoring System
P2KP Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM - MP)
.
x�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis MasyarakatSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t | vi
TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UPK Unit Pengelola Keuangan
UPL Unit Pengelola Lingkungan
UPS Unit Pengelola Sosial
USRI Urban Sanitation and Rural Infrastructure
WA Withdrawl Application
.
x���P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis MasyarakatSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t | vii
DAFTAR BACAAN
Buku/Makalah :
1. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Zulkarnaen Nasution. Rajawali Pers. Edisi Revisi. 2001.
2. Modul Panduan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan ICT dan Aplikasi Telematika. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi. 2006.
3. Monitoring and Evaluation Information and Communication for Development (ICD) Programmes; A Guidelines. Mary Myers. Departemen for International Development/DFID. 2005.
4. Participatory Rural Communication Appraisal; A Handbook. Second edition. Chike Anyaegbunam et.al. Food and Agriculture Organization (FAO) and United Nations. 2004. Research ICT Innovation for Poverty Reduction. Don Slater and Jo Tacchi. UNESCO. 2004.
5. Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Prof.Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos.M.Si. Kencana Jakarta. 2006.
Laporan/Dokumen:
1. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, TNPK – Menko Kesra, 2008
2. Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM – MP), Ditjen Cipta Karya, Dept PU, 2009
3. Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (Draft), Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya PU, 2010
4. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (Draft), Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya PU, 2010
.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 1 | 1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu
komponen Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang
diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM-Mandiri. Program ini
bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,
baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan
berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan,
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Mekanisme penyelenggaraan Program Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)
menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat
melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai
dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
program sampai dengan upaya keberlanjutan, khususnya dalam hal peningkatan
kualitas prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka
mendukung upaya pencapaian target MDG pada 2015, yaitu menurunkan sebesar
separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar serta
sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.
Program SPBM ini dilaksanakan secara bertahap di 1350 kelurahan yang berada
di 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi
pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut
telah menerima dana BLM sebanyak 3 kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 1 | 2
dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat
(BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik
dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Program SPBM ini masyarakat akan merencanakan
program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan
kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta
mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.
1.2. Maksud Dan Tujuan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat khususnya bagi
kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin.
Tujuan Program SPBM adalah:
1. Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat
masyarakat.
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam
perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan.
3. Tersedianya sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat.
1.3. Sasaran Dan Ruang Lingkup
Sasaran Program SPBM adalah:
1. Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat
melalui kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 1 | 3
2. Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman
(sanitasi komunal) yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan
prasarana/sarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal)
secara partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan
kesehatan dan perilaku higienis serta sanitasi di level masyarakat dan sekolah melalui
program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), (ii) mengoordinasi masukan-masukan
penting untuk peningkatan kebiasaan sanitasi dan perilaku higienis, (iii) mengoordinasi
sumber daya dan masukan untuk promosi/kampanye, pelatihan dan pemantauan sanitasi
dan higienis.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 2
Tugas Fasilitator Pemberdayaan Sanitasi adalah:
1. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya Pokjasan, BKM/LKM
dan KSM Sanitasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program
PHBS;
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, guru, kelompok perempuan mengenai
perubahan perilaku sanitasi dan higienis di lingkungan mereka.
3. Melaksanakan pelatihan lokakarya Participatory Hygiene and Sanitation
Transformation (PHAST) kepada kelompok perempuan (remaja dan laki-laki)
berkolaborasi dengan guru, pekerja kesehatan, pekerja sanitasi, ibu rumah tangga
dan kelompok terkait.
4. Memfasilitasi dan mendukung BKM/LKM dalam penyusunan CSIAP dan
mendukung KSM Sanitasi dalam menyusun rencana pembangunan (RKM) sesuai
dengan panduan dan ketentuan, termasuk mereview rencana tersebut untuk
menjamin bahwa sudah terdapat program PHBS;
5. Menjamin bahwa kelompok penerima manfaat termasuk perempuan, kelompok
rentan dan penduduk miskin sudah dilibatkan pada saat proses persiapan,
perencanaan dan pelaksanaan konstruksi;
6. Memfasilitasi proses penilaian, analisis dan rencana kerja yag dilakukan oleh
BKM/LKM dan KSM dengan menggunakan tahapan PHAST, berkaitan dengan
penyusunan CSIAP dan RKM.
7. Mendukung program Cuci Tangan Pake Sabun (CPTS), mendukung perilaku baik
(good practices) dalam hal pengolahan dan penyimpanan air.
8. Memberi dukungan dan pendampingan kepada guru berkaitan dengan pelaksanaan
program kesehatan sekolah termasuk pemantauan kualitas air, tes kontaminasi,
pembasmian cacing dan kegiatan lainnya;
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 3
9. Memberikan dukungan dan pendampingan kepada tim kesehatan lokal, termasuk
pekerja sanitasi, ibu rumah tangga dan sumberdaya penyehatan masyarakat dan
lingkungan lainnya;
10. Memantau efektifitas kegiatan penyehatan dan sanitasi masyarakat dan sekolah
melalui pemantauan rutin, survey cepat penyakit yang ditularkan melalui air (water
borne diseases) dan membangun kelompok peduli terarah (focussed group) yang
beranggotakan guru, pekerja sanitaisi, ibu rumah tangga dan relawan kesehatan;
11. Mendukung pusat kesehatan masyarakat dan sekolah dalam mempromosikan
program perbaikan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
12. Mendukung kelompok perempuan lokal untuk mempromosikan dan meningkatkan
kesadaran ibu yang mempunyai bayi dan balita berkaitan dengan diare dan penyakit
yang ditularkan melalui air lainnya.
13. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat
Kecamatan dan kelurahan pada setiap tahapan kegiatan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai
dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada RPMC/TAMK
(Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/kota).
Tugas Fasilitator Teknik adalah ¸:
1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat;
2. Melakukan pendampingan dalam rembug kelurahan, rembug warga dan pelatihan
kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi terkait dengan aspek teknis pelaksanaan
program;
3. Mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM, Kader Masyarakat, KSM
Sanitasi dan aparat kelurahan untuk melakukan identifikasi permasalahan sanitasi
dan kebutuhan prasarana/sarana;
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 4
4. Melakukan pelatihan penyusunan administrasi dan pelaporan BKM/LKM dan KSM
Sanitasi;
5. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan CSIAP dan RKM;
6. Melakukan verifikasi terhadap hasil penyusunan CSIAP dan RKM;
7. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis (Detailed
Engineering Design/DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;
9. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada BKM dan KSM Sanitasi
pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana/sarana sanitasi;
10. Melakukan pendampingan teknis terhadap KSM Sanitasi dalam penyusunan
mekanisme operasi dan pemeliharaan.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat
Kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap
tahapannya;
12. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola kegiatan di
tingkat kelurahan dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai
dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten/kota).
Tugas Fasilitator Manajemen adalah :
1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat;
2. Melakukan pendampingan musyawarah desa dan pelatihan kepada BKM/LKM dan
KSM Sanitasi terkait dengan aspek manajemen pelaksanaan program;
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 5
3. Mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM/LKM, Kader Masyarakat, KSM
Sanitasi dan perangkat pemerintahan kelurahan dalam melakukan identifikasi
permasalahan sanitasi;
4. Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rembug kelurahan
dan pelatihan
5. Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen kegiatan;
6. Pendampingan kepada BKM/LKM/Pokjasan dan KSM Sanitasi dalam menyusun
CSIAP dan RKM;
7. Melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat desa di wilayah
kerjanya mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan
pertanggungjawaban;
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat
kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap
tahapannya;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai
dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten/Kota).
Dengan tugas pokok dan tanggungjawab tersebut di atas, maka Fasilitator Program
SPBM harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar sekurang-kurangnya adalah ;
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman fasilitator tentang prinsip-prinsip
pendampingan masyarakat atau fasilitasi pembelajaran masyarakat
2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan fasilitator tentang teknik-teknik fasilitasi
masyarakat, seperti fasilitasi rembug kelurahan, fasilitasi training untuk masyarakat
dan fasilitasi Fokus Grup Diskusi di tingkat masyarakat
3. Memiliki ketrampilan fasilitator dalam penggunaan media-media pembelajaran
masyarakat, baik media cetak, media informasi maupun media yang bermuatan lokal
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 6
4. Memiliki kemampuan dan ketrampilan fasilitator dalam memfasilitasi pertemuan-
pertemuan untuk pengambilan keputusan di tingkat warga masyarakat.
Di bawah ini akan diuraikan secara singkat pengetahuan dan kemampuan dasar yang
harus dimiliki oleh Fasilitator SPBM, baik secara individual maupun secara tim.
3.2. Teknik Dasar Pendampingan Masyarakat (Fasilitasi Partisipatif)
3.2.1. Proses Memfasilitasi
Proses Memfasilitasi dalam rangka kegiatan pembelajaran masyarakat seringkali terjadi di
dalam sebuah forum formal. Kepala Desa atau seorang aparat pemerintah dari kabupaten
menjadi pembicara di depan, sementara seluruh warga hanya mendengarkan. Berbeda
situasinya saat bapak-bapak atau ibu-ibu berkumpul dalam kegiatan seperti arisan,
pertemuan RT maupun pertemuan kelompok masyarakat di mana hampir semua orang
ikut melakukan pembicaraan. Begitu juga dalam perkumpulan Posyandu, para ibu yang
membawa balita untuk ditimbang dan diperiksa petugas Puskesmas, terlibat dalam
bincang-bincang mengenai
berbagai penyakit akibat
dimulainya musim hujan atau
lainnya. Tetapi, ketika petugas
Puskesmas menyampaikan
‘penyuluhan kesehatan’ yang
terkait dengan keadaan penyakit
yang menimpa anak-anak dan
balita, semua ibu itu kembali hanya
menjadi pendengar saja. Meskipun
juga ada beberapa yang
berani menanyakan sesuatu
kepada petugas tersebut. Gambar 3.1 : Daur Belajar Orang Dewasa
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 7
Membangun ‘komunikasi dialogis’ dan diskusi dalam proses pembelajaran tentunya
berbeda dengan mengobrol dan berbincang tanpa arah. Di dalam prakteknya, seorang
Fasilitator Masyarakat (FM) perlu keterampilan untuk mengoperasionalkan apa yang telah
digambarkan dalam skema daur belajar orang dewasa di atas. Partisipasi tanpa
keterampilan akan menjadi jargon belaka karena tidak dapat dijalankan di dalam
kenyataan. Keahlian memfasilitasi seringkali disebut juga sebagai ‘seni memfasilitasi’
karena sebenarnya tidak persis sama seperti jenis keterampilan lainnya.
3.2.2. Proses Memfasilitasi untuk Membangun
Pada intinya, baik daur pembelajaran partisipatif maupun proses komunikasi multiarah
bertujuan untuk membangun sebuah dialog di antara fasilitator dengan anggota
masyarakat atau peserta belajar dalam sebuah hubungan kesetaraan. Tidak ada salah
satu pihak yang dianggap menjadi sumber kebenaran atau memiliki otoritas untuk
menentukan baik dan benarnya suatu pemikiran atau gagasan tentang realita kehidupan.
Karena itu, beberapa konsep penting yang perlu dikenal fasilitator dalam melakukan
komunikasi dengan masyarakat, seperti : Persepsi (Citra Diri dan Citra Pihak Lain); Sikap-
nilai; Sikap-perilaku; dan Pendapat (Opini).
Keahlian memfasilitasi merupakan perpaduan antara penguasaan teknik dengan unsur - unsur kreativitas, improvisasi, hubungan antar manusia (human relationship), dan juga keunikan atau karakteristik setiap fasilitator.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 8
Beberapa istilah komunikasi penting bagi seorang fasilitator dalam memahami cara
membangun komunikasi yang efektif dan positif.
BEBERAPA KONSEP PENTING DALAM KOMUNIKASI Persepsi, yaitu tafsiran dari apa yang kita lihat, dengar, cicipi, cium, baui, dan raba, dengan panca indera kita. Ibu: “Aduh, lingkungan di sini kotor sekali, membuat saya tidak betah....” Anak: “Wah, lingkungannya bersih dan rapi, membuat saya nyaman....”
Sikap-nilai, yaitu kecenderungan untuk bereaksi positif atau negatif terhadap sesuatu yang didasari oleh nilai-nilai dan pengalaman seseorang. Sikap merupakan gabungan antara pemikiran, perasaan, dan anggapan seseorang terhadap suatu hal. Seorang ibu mengomeli gaya pakaian anak remajanya: “Kenapa pakaian anak-
anak jaman sekarang kok tidak sopan...” Anak: “Ibu sih ketinggalan jaman...”
Sikap-perilaku, yaitu kecenderungan untuk menilai positif atau negatif terhadap sesuatu yang didasari oleh nilai-nilai dan pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ayah beranggapan menjadi petani seperti dirinya berarti menjadi orang miskin.
Ayah bekerja keras untuk mengirimkan anaknya sekolah sampai perguruan tinggi.
Ibu beranggapan anak perempuan tidak prioritas bersekolah tinggi. Ibu kurang mendukung anak perempuannya masuk perguruan tinggi.
Pendapat (opini), yaitu gagasan yang muncul sebagai hasil pemikiran subyektif seseorang. Pendapat merupakan sikap seseorang dalam bentuk kata-kata. Ayah: “Anak kita terlalu tergantung pada orang tua dan kurang mandiri...” Ibu: “Kita punya anak yang baik, manis dan penurut....”
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 9
3.2.3. Mengalihkan Peran Fasilitator
Dalam bekerja sebagai fasilitator SPBM, pembelajaran dilakukan dalam berbagai bentuk
kegiatan seperti pendampingan dalam rembug kelurahan, rembug warga dan pelatihan
kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi. Kegiatan memfasilitasi yang merupakan tugas
paling rutin seorang fasilitator adalah melakukan pendampingan atau pembelajaran
bersama kelompok. Apa pun kegiatannya, proses fasilitasi yang dikembangkan fasilitator
selalu berorientasi pada proses pembelajaran yang bertumpu pada peserta.
Dalam kerangka ‘Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat’ (Community Based
Development) peran fasilitator secara bertahap dikurangi dan diserahkan atau di alihkan
kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ‘dominasi’ peran fasilitator dalam
pelaksanaan program juga berkurang dan secara bersamaam peran masyarakat mulai
berkembang. Di sinilah transformasi sosial berjalan sejak proses pembelajaran bisa
diambil alih oleh masyarakat sehingga pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan
inisiatif sendiri dari masyarakat.
Tugas fasilitator adalah membantu anggota masyarakat dalam pembelajaran
bersama/kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan sehingga masyarakat
belajar melakukannya sendiri meskipun sudah tidak difasilitasi lagi. Bagi orang yang
Kata fasilitator berasal dari bahasa latin “fasilis” yang artinya: mempermudah. Seperti yang disampaikan pada “Pendahuluan, seorang fasilitator bukanlah penyuluh atau juru penerang (jupen) yang merupakan petugas penyampai informasi dari lembaga formal (pemerintah). Fasilitator adalah orang yang bertugas mengelola proses dialog. Fasilitator ada untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta bisa mencapai tujuan belajarnya. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pikirannya, mengajak peserta dominan untuk mendengarkan. Fasilitator memperkenalkan teknik-teknik komunikasi untuk mendorong partisipasi. Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta dan membantu proses belajar/komunikasi menjadi lebih efektif.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 10
melihat belajar sebagai bagian penting dari proses kehidupannya, belajar akan menjadi
kegiatan selama hidup berjalan (long-life learning). Sedangkan dalam kacamata
komunikasi, tugas utama fasilitator adalah memperkuat interaksi sosial yang lebih setara
dan dialogis. Menjadikan ikatan sosial dan kebersamaan sebagai kebutuhan individu: dan
sebaliknya penghargaan terhadap individu sebagai basis kehidupan komunitas.
3.2.3. Mengkaji Peran Fasilitator
Bagi seorang yang terbiasa menyuluh atau menjadi guru, membangun proses
pembelajaran yang partisipatif pada awalnya akan sulit. Apabila memfasilitasi kegiatan
pembelajaran masyarakat, seorang fasilitator tidak perlu selalu harus tahu segala-
galanya. Ada cara mudah untuk melihat peran fasilitator dalam kegiatan pembelajaran
masyarakat, yaitu menggunakan ’Jendela Johari’ berikut ini
Jendela pertama : ‘aku tahu, kamu tahu’. Program SPBM adalah kegiatan
pembelajaran mengenai permasalahan lingkungan dan sanitasi yang ada dalam
keseharian atau kehidupan masyarakat sendiri. Dalam membahas permasalahan
lingkungan dan sanitasi, tugas fasilitator adalah membangun proses dialogis
antara para peserta untuk menanggapi, menganalisis dan mengembangkan
gagasan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya masyarakat. Tugas
pokok seorang fasilitator adalah membangun proses pembelajaran di mana setiap
orang belajar menjadi sumber belajar sekaligus peserta belajar. Peserta yang
suka mendominasi, mulai belajar mendengarkan dari orang lain. Sedangkan
peserta yang pasif dan ‘malu’, mulai belajar untuk menyampaikan pikiran dan
pendapatnya. Demikian juga fasilitator sendiri, selain menjadi sumber belajar juga
sekaligus merupakan peserta belajar, yang selalu tertarik belajar berbagai hal dari
pengalaman para peserta.
Jendela kedua : ‘aku tidak tahu, kamu tahu’. Seorang fasilitator perlu meyakini
bahwa kita selalu bisa belajar dari siapa saja. Apabila meyakini hal itu, fasilitator
bisa mendorong masyarakat untuk mau belajar dari orang lain. Sikap mau belajar
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 11
dari orang lain ini membutuhkan kerendahan hati, apalagi bila belajar dari orang
yang dianggap berpendidikan rendah atau tidak punya pengalaman apa-apa.
Tetapi sesungguhnya setiap orang pasti punya pengalaman yang bisa dibagi.
Setiap orang juga punya pendapat atau pandangan yang bisa dipertukarkan.
Jendela ketiga: ‘aku tahu, kamu tidak tahu’. Sesuai dengan namanya, seorang
fasilitator sebaiknya menguasai pengembangan dan penggunaan media-media
komunikasi dan pembelajaran dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku
pengelola program Sanitasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SPBM). Dengan
begitu, seorang fasilitator bertugas juga untuk membelajarkan masyarakat tentang
cara menggunakan berbagai media informasi dan pembelajaran, termasuk
penggunaan berbagai sarana dan sumber belajar kelompok. Komunikasi
pembangunan yang berorientasi pada pendampingan, lebih condong
menggunakan media berbasis masyarakat (media lokal) agar masyarakat
dilibatkan dalam pembuatan media-media program sebagai bagian dari kegiatan
pembelajaran.
Jendela keempat: ‘aku tidak tahu, kamu tidak tahu’. Seorang fasilitator tidak
perlu harus tahu semuanya. Tidak seorang pun yang bisa tahu segalanya. Kita
hanya harus tahu apa yang kita tidak tahu (apa kebutuhan belajar kita). Tidak
semua orang mengetahui bahwa banyak sekali agenda belajar yang penting untuk
meningkatkan kualitas kehidupannya. Tugas seorang fasilitator bukanlah
memberikan sebanyak-banyaknya informasi tentang sanitasi kepada masyarakat,
melainkan membangun kegiatan yang menimbulkan kebutuhan untuk belajar
masyarakat tentang sanitasi. Masyarakat juga sebaiknya tahu sumber belajar
yang tersedia untuk suatu kebutuhan belajar. Seorang fasilitator sebaiknya juga
membelajarkan masyarakat tentang cara belajar dan mengakses sumber belajar
(sumber informasi) yang tersedia termasuk dengan menggunakan media
pendampingan dan juga mencari narasumber yang tersedia.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 12
Box 2 MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM KEEMPAT JENDELA
Fasilitator masyarakat sebaiknya mendorong peserta untuk menggunakan komunikasi yang positif. Ini berarti menggunakan persepsi (termasuk citra diri dan citra pihak lain); sikap; dan pendapat (opini) secara positif. Berikut ini contoh-contohnya:
Jendela pertama (aku tahu, masyarakat tahu): fasilitator mengajak peserta mendialogkan sesuatu yang sama-sama diketahui, tetapi ternyata terdapat perbedaan pandangan dan pendapat terhadap topik tersebut. Fasilitator mendorong sikap positif terhadap perbedaan pendapat. Fasilitator mengajak peserta saling memahami persepsi dan sikap orang lain.
Jendela kedua (aku tidak tahu, masyarakat tahu): fasilitator mendorong kepercayaan diri peserta bahwa pengetahuannya penting bagi orang lain (mengubah ‘citra diri’ sebagai petani yang bodoh karena tidak sekolah tinggi). Sebaliknya fasilitator perlu mengubah pandangan penyuluh yang beranggapan bahwa teknologi lokal ketinggalan jaman (mengubah ‘citra terhadap orang lain/petani’ sebagai tidak inovatif ).
Jendela ketiga (aku tahu, masyarakat tidak tahu): fasilitator mendorong peserta menerima pendapatnya sebagai alternatif dari pendapatnya sendiri. Fasilitator mendorong peserta untuk memeriksa apakah pengetahuan baru perlu diterapkan atau tidak (butuh atau tidak).
Jendela keempat (aku dan masyarakat sama-sama tidak tahu): fasilitator mendorong pengembangan gagasan inovasi baru dan mencari sumber pengetahuan/informasi ‘luar’ secara selektif (diperiksa dahulu).
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 13
3.2.4. Strategi Dan Teknik Membangun Komunikasi
1) Teknik Fasilitasi Dasar : 5W + 1 H
Berikut ini adalah panduan praktis untuk mengembangkan teknik memfasilitasi proses
pembelajaran agar peserta berpartisipasi aktif. Teknik membangun proses ini sebenarnya
sederhana, dan biasa disebut teknik 5W + 1H (what, who, when, where, why, and how
atau apa, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana). Teknik dasar ini apabila digunakan
secara tepat, akan menolong peserta untuk secara bertahap terlibat dalam kegiatan
pembelajaran secara partisipatif.
Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan teknik dasar 5W + 1 H dalam
memfasilitasi sesuai dengan daur pembelajaran di atas.
Menceritakan/Menguraikan
Fasilitator mengajukan pertanyaan APA (WHAT) terlebih dahulu, sehingga
masyarakat bisa menceritakan pengalamannya.
Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menceritakan
lainnya, misalnya : KAPAN (WHEN) hal itu terjadi? DIMANA (WHERE) hal itu
terjadi? SIAPA (WHO/WHOM) yang terlibat?.
Menjelaskan dan Menganalisis
Apabila diskusi mulai hidup dengan cerita-cerita peserta, fasilitator bisa
melontarkan pertanyaan tentang proses: BAGAIMANA KEJADIAN ITU TERJADI?
Ceritakan prosesnya secara runtut.
Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan analitis: MENGAPA hal itu terjadi
menurut Anda? Apakah Bapak/Ibu yang lain setuju tentang penyebabnya itu?
Apakah akibatnya? Ceritakan alur sebabakibatnya secara jelas.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 14
Fasilitator bisa mengembangkan berbagai cerita kejadian yang sama untuk
membandingkan suatu peristiwa dengan melontarkan pertanyaan: apakah ada
peserta lain yang mengalami kejadian sama? KAPAN? DIMANA? SIAPA?
BAGAIMANA? MENGAPA? Sama seperti di atas, merupakan pertanyaan untuk
menceritakan.
Menarik Kesimpulan
Meskipun kita sedang membahas suatu topik, biasanya akan selalu banyak aspek
menarik yang terkait dengan topik tersebut dan menjadi diskusi yang berkembang
(meluas). Fasilitator mengajak peserta mempersempit pembahasan pada
beberapa hal paling penting/menarik dari topik tersebut dengan melontarkan
pertanyaan: APA HAL-HAL PENTING/MENARIK yang muncul dari
peristiwa/kejadian di atas? (Uraikan setiap hal menarik dalam beberapa kalimat
lugas dan jelas).
Pertanyaan di atas akan membantu peserta membuat kesimpulan mengenai suatu
hal yang baginya penting/menarik dari suatu topik bahasan. Fasilitator
melanjutkan pertanyaan sebagai berikut:
KESIMPULAN APA yang bisa kita tarik dari kejadian/peristiwa tadi? (Rumuskan
dalam bentuk kalimat lugas dan jelas). Setiap peserta boleh merumuskan
kesimpulan dari sudut pandangnya masing-masing sehingga bisa saling
melengkapi.
Menarik Pelajaran
Kemudian peserta diajak mengubah kesimpulan itu menjadi pelajaran-pelajaran
(lesson learneds) atau tanggapan pribadi, dengan melontarkan pertanyaan sbb.:
APA ARTI PENTING dari kejadian/peristiwa itu menurut Anda? Sampaikan
pendapat pribadi masing-masing.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 15
Fasilitator juga bisa mengajak peserta menarik pelajaran-pelajaran (lesson
learneds), dengan melontarkan pertanyaan sbb.: APA PELAJARAN atau HIKMAH
kejadian/peristiwa itu yang dapat Bapak ibu terapkan dalam kehidupan Anda ke
depan? Sampaikan berdasarkan pendapat perorangan.
Mengembangkan Gagasan Penerapan
Kemudian peserta diajak merumuskan gagasan kongkrit: APA TINDAKAN yang
bisa dilakukan untuk menerapkan pelajaran atau hikmah di atas? Sampaikan
berdasarkan pendapat perorangan.
BAGAIMANA cara melakukannya? Uraikan menjadi langkahlangkah untuk
mengkongkritkan gagasan tindakan di atas. Sampaikan berdasarkan pendapat
perorangan.
Teknik fasilitasi sederhana ini dapat dipraktekkan dan dikembangkan oleh fasilitator
dalam mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM, Kader Masyarakat, KSM
Sanitasi dan aparat kelurahan untuk melakukan identifikasi permasalahan sanitasi dan
kebutuhan prasarana/sarana serta rencana kegiatan masyarakat terkait dengan program
SPBM.
2) Strategi Fasilitasi Partisipasi
Strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan agar tujuan dan materi belajar
bisa tercapai. Setiap fasilitator dapat merancang proses pembelajarannya masing-
masing, sesuai dengan profil dan karakteristik dari peserta belajarnya. Profil belajar
peserta mencakup antara lain: tingkat pendidikan, kemampuan baca-tulis, latarbelakang
sosial-ekonomi, mata pencaharian, tingkat usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Tetapi,
secara umum, strategi pembelajaran itu dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:
Dari materi yang ‘sederhana’ menuju ke yang ‘kompleks (rumit)’
Misalnya : menceritakan tentang pengelolaan sampah yang ada terlebih dahulu,
baru mendiskusikan tata cara pengelolaan sampah yang baik; mulai dari
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 15
Fasilitator juga bisa mengajak peserta menarik pelajaran-pelajaran (lesson
learneds), dengan melontarkan pertanyaan sbb.: APA PELAJARAN atau HIKMAH
kejadian/peristiwa itu yang dapat Bapak ibu terapkan dalam kehidupan Anda ke
depan? Sampaikan berdasarkan pendapat perorangan.
Mengembangkan Gagasan Penerapan
Kemudian peserta diajak merumuskan gagasan kongkrit: APA TINDAKAN yang
bisa dilakukan untuk menerapkan pelajaran atau hikmah di atas? Sampaikan
berdasarkan pendapat perorangan.
BAGAIMANA cara melakukannya? Uraikan menjadi langkahlangkah untuk
mengkongkritkan gagasan tindakan di atas. Sampaikan berdasarkan pendapat
perorangan.
Teknik fasilitasi sederhana ini dapat dipraktekkan dan dikembangkan oleh fasilitator
dalam mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM, Kader Masyarakat, KSM
Sanitasi dan aparat kelurahan untuk melakukan identifikasi permasalahan sanitasi dan
kebutuhan prasarana/sarana serta rencana kegiatan masyarakat terkait dengan program
SPBM.
2) Strategi Fasilitasi Partisipasi
Strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan agar tujuan dan materi belajar
bisa tercapai. Setiap fasilitator dapat merancang proses pembelajarannya masing-
masing, sesuai dengan profil dan karakteristik dari peserta belajarnya. Profil belajar
peserta mencakup antara lain: tingkat pendidikan, kemampuan baca-tulis, latarbelakang
sosial-ekonomi, mata pencaharian, tingkat usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Tetapi,
secara umum, strategi pembelajaran itu dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:
Dari materi yang ‘sederhana’ menuju ke yang ‘kompleks (rumit)’
Misalnya : menceritakan tentang pengelolaan sampah yang ada terlebih dahulu,
baru mendiskusikan tata cara pengelolaan sampah yang baik; mulai dari
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 16
bagaimana sikap dan perilaku masyarakat, penanganan sampah rumah tangga,
sampai pada kemungkinan membangun tempat penampungan sampah sementara
(TPS) dan kemungkinan daur ulang limbahnya.
Dari materi yang ‘cukup dikenal’ ke materi ‘yang baru’
Misalnya: mengajak masyarakat mendiskusikan kegiatan yang dilakukan
pemerintah kelurahan sehari-hari, baru menyampaikan dan mengajak diskusi
tentang pemerintah kelurahan menurut peraturan daerah (perda) tentang
pemerintahan kelurahan yang baru; mulai dari mendiskusikan tugas dan peran ibu
dan bapak sehari-hari sampai memperkenalkan wacana tentang jender dan
kesetaraan hak perempuan.
Dari materi yang ‘mudah’ menuju ke yang ‘sulit’
Misalnya: Mengajak masyarakat belajar keterampilan praktis untuk kebutuhan
keluarga, kemudian mendiskusikan pengembangannya sebagai usaha alternatif
dengan melakukan analisis biaya usaha dan peluang pemasaran. Mulai dari
diskusi kasus-kasus kesehatan ibu dan anak, sampai ke pembahasan kesehatan
reproduktif dan pembahasan kebijakan yang belum kesehatan reproduktif.
Dari materi yang ‘operasional, pengalaman praktis, realita sehari-hari’ menuju ke yang ‘abstrak, konsep, teori’
Misalnya: mengajak masyarakat mendiskusikan suatu sengketa yang terjadi di
kelurahannya, kemudian ditarik ke konsep dan mekanisme penyelesaian
sengketa, bahkan dikaitkan dengan adanya kebijakan mengenai penyelesaian
sengketa secara adat. Mengajak masyarakat mendiskusikan proses pemilihan
kepala desa yang akan/sudah dilaksanakan sampai kepada wacana demokrasi
desa.
Dalam pendampingan program SPBM, teknik-teknik fasilitasi ini perlu dikembangkan oleh
fasilitator khususnya dalam kegiatan seperti mempromosikan kesehatan dan perilaku
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 17
higienis serta sanitasi di masyarakat dan sekolah melalui program Perilaku Hidup Sehat
dan Bersih (PHBS), program Cuci Tangan Pake Sabun (CPTS), mendukung perilaku baik
(good practices) dalam hal pengolahan dan penyimpanan air, dan lainnya.
3) Tips Dalam Memfasilitasi
Di samping teknik dan strategi fasilitasi di atas, fasilitator program SPBM juga perlu
mengenal dan mendalami Tips dalam memfasilitasi sebagai berikut :
Meyakinkan. Fasilitator perlu benar-benar menguasai materi dan proses belajar
yang dikelolanya karena fasilitator harus menentukan arah dan proses belajar.
Dengan begitu, fasilitator harus selalu punya persiapan yang baik, juga memiliki
beberapa alternatif rencana apabila rencana pertama tidak dapat dijalankan.
Bersikap terbuka. Fasilitator membangun suasana yang mendorong proses
saling belajar dan bertukar gagasan dengan membuat semua peserta merasa
diterima dan dianggap penting. Fasilitator membangun kerjasama tim agar peserta
berkontribusi terhadap kegiatan belajar. Fasilitator sendiri harus siap menerima
perbedaan pendapat dan penuh perhatian.
Fokus. Seorang fasilitator akan mendorong setiap peserta untuk berbagi
pengalamannya. Resikonya, pembicaraan bisa melebar kemana-mana. Fasilitator
harus menjaga agar diskusi tetap berada di jalurnya.
Menyadari keterbatasan diri sendiri dan orang lain. Seorang fasilitator yang
baik paham hal-hal apa saja yang bisa dicapai dalam satu kurun waktu, dan apa
saja yang bisa dibahas lain kesempatan. Juga paham gagasan apa yang bisa
diterapkan dan gagasan apa yang tidak praktis.
Selalu belajar mengkalkulasi. Fasilitator selalu tahu, berapa orang peserta yang
berbicara dan berapa yang diam saja. Siapa orang yang mengantuk, suka
meninggalkan ruangan, atau tidak memperhatikan lagi. Fasilitator kemudian
mencari cara untuk mengatasinya.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 17
higienis serta sanitasi di masyarakat dan sekolah melalui program Perilaku Hidup Sehat
dan Bersih (PHBS), program Cuci Tangan Pake Sabun (CPTS), mendukung perilaku baik
(good practices) dalam hal pengolahan dan penyimpanan air, dan lainnya.
3) Tips Dalam Memfasilitasi
Di samping teknik dan strategi fasilitasi di atas, fasilitator program SPBM juga perlu
mengenal dan mendalami Tips dalam memfasilitasi sebagai berikut :
Meyakinkan. Fasilitator perlu benar-benar menguasai materi dan proses belajar
yang dikelolanya karena fasilitator harus menentukan arah dan proses belajar.
Dengan begitu, fasilitator harus selalu punya persiapan yang baik, juga memiliki
beberapa alternatif rencana apabila rencana pertama tidak dapat dijalankan.
Bersikap terbuka. Fasilitator membangun suasana yang mendorong proses
saling belajar dan bertukar gagasan dengan membuat semua peserta merasa
diterima dan dianggap penting. Fasilitator membangun kerjasama tim agar peserta
berkontribusi terhadap kegiatan belajar. Fasilitator sendiri harus siap menerima
perbedaan pendapat dan penuh perhatian.
Fokus. Seorang fasilitator akan mendorong setiap peserta untuk berbagi
pengalamannya. Resikonya, pembicaraan bisa melebar kemana-mana. Fasilitator
harus menjaga agar diskusi tetap berada di jalurnya.
Menyadari keterbatasan diri sendiri dan orang lain. Seorang fasilitator yang
baik paham hal-hal apa saja yang bisa dicapai dalam satu kurun waktu, dan apa
saja yang bisa dibahas lain kesempatan. Juga paham gagasan apa yang bisa
diterapkan dan gagasan apa yang tidak praktis.
Selalu belajar mengkalkulasi. Fasilitator selalu tahu, berapa orang peserta yang
berbicara dan berapa yang diam saja. Siapa orang yang mengantuk, suka
meninggalkan ruangan, atau tidak memperhatikan lagi. Fasilitator kemudian
mencari cara untuk mengatasinya.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 18
Menggunakan waktu secara efektif. Kadang-kadang karena pembicaraan
melebar, waktu yang disediakan menjadi tidak cukup. Seorang fasilitator harus
pandai menjaga agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal
ini membutuhkan subyektivitas fasilitator untuk memperhitungkan: agar
penggunaan waktu tidak terlalu kaku, atau sebaliknya terlalu bebas.
Kreatif. Seorang fasilitator adalah seperti seorang seniman, yang
menggabungkan berbagai unsur (dinamika kelompok, penggunaan metode,
penggunaan media) agar tercipta sebuah keharmonisan dalam proses belajar.
Fasilitator adalah "seniman" yang berkreasi dalam menciptakan semangat dan
motivasi belajar peserta.
Pandai membaca situasi. Fasilitator yang baik, tahu betul kapan harus berhenti,
kapan harus menambah kecepatan, dll. Layaknya seorang pengemudi, seorang
fasilitator harus paham rambu-rambu lalulintas agar bisa berkendara secara aman
dan nyaman.
Menghormati dan memberi penghargaan. Fasilitator perlu belajar mengenali
kontribusi seseorang dan kemudian menyatakan penghargaannya. Fasilitator juga
selalu berpandangan positif terhadap semua peserta, menghargai pengetahuan,
pengalaman, tradisi atau kepercayaan yang dianut peserta.
Mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Fasilitator selalu menganggap
evaluasi belajar sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Fasilitator juga
mengenali keberhasilan dan ketidakberhasilan apa yang dicapai dalam kegiatan
belajar yang sudah dilaksanakan.
Tips fasilitasi partisipatif ini penting bagi fasilitator program SPBM, terutama dalam
memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ; pelatihan lokakarya Participatory Hygiene and
Sanitation Transformation (PHAST) kepada kelompok perempuan (remaja dan laki-laki)
berkolaborasi dengan guru, pekerja kesehatan, pekerja sanitasi, ibu rumah tangga dan
kelompok terkait, pelatihan penyusunan administrasi dan pelaporan BKM/LKM serta KSM
Sanitasi; dan pelatihan lainnya yang menjadi tanggungjawab tim fasilitator.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 19
TIPS FASILITATOR DALAM KOMUNIKASI LISAN Berikut ini adalah tips bagi fasilitator dalam memfasilitasi sebuah proses dialogis yang juga merupakan proses komunikasi multi-arah secara tatap muka (verbal):
Sampaikan pesan dengan makna tunggal agar komunikasi efektif, jelas dan dipahami peserta sesuai dengan maksud kita.
Gunakan cara komunikasi yang baik karena cara berkomunikasi juga penting dalam mengatasi terjadinya perbedaan pendapat dan konflik. Tidak jarang apa yang disampaikan itu penting, tetapi tidak didengarkan orang lain karena caranya tidak sopan.
Sederhanakan bahasa, hindari bahasa teknis dan jargon agar pesan kita tidak diartikan secara berganda. Tidak mengerti bahasa ‘sekolahan’ bukan berarti bodoh.
Gunakan istilah dan bahasa yang cocok dengan tempat dan pesertanya. Berbicara dengan bahasa yang ‘membumi’ dan dipahami orang lain. Gunakan kalimat pendek dan sederhana (jangan berbelit-belit dan ‘sok ilmiah’) tetapi
mengena/memikat. Fokus tetap dijaga agar pembicaraan tidak kesana-kemari. Susunlah kalimat-kalimat kreatif yang bersifat POSITIF dan membangun. Citra Anda
selaku pembicara tercermin dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Pertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat/peserta dalam berbicara atau
menyampaikan gagasan. Selalu sampaikan argumentasi dan kerangka logis dari pandangan/pendapat Anda. Buat hal-hal rumit menjadi sederhana. Apabila belum siap membicarakan hal-hal
rumit, tunda saja terlebih dahulu, daripada terjadi miskomunikasi. Lakukan penekanan-penekanan terhadap gagasan atau pengalaman peserta
dengan cara mengutip kembali untuk membangun perasaan dihargai (didengarkan). Hindari menanggapi atau memotong perkataan orang lain dengan kata : TAPI.... Mendorong peserta untuk saling menanggapi. Jangan sibuk memikirkan apa yang akan diucapkan sementara orang lain sedang
bicara. Sebaiknya tidak berdebat, tetapi bertukar pikiran. Membuat proses dialog menjadi menyenangkan bagi para peserta. Jangan menyakiti hati orang lain dengan kata-kata ‘jelek’ (itu bodoh, salah,
ketinggalan jaman, ngawur, dsb). JANGAN PERNAH MENINGGIKAN SUARA! Berbicara jujur dan apa adanya (tidak sok tahu dan ingin tampil ‘pintar’). Hindari terlalu terfokus pada diri sendiri (berbicara tentang diri sendiri). Hindari perdebatan mengenai nilai-nilai. Tidak perlu terlalu banyak hal yang dibicarakan, cukup-cukup saja. Mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Mendorongpeserta untuk saling
mendengarkan.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 19
TIPS FASILITATOR DALAM KOMUNIKASI LISAN Berikut ini adalah tips bagi fasilitator dalam memfasilitasi sebuah proses dialogis yang juga merupakan proses komunikasi multi-arah secara tatap muka (verbal):
Sampaikan pesan dengan makna tunggal agar komunikasi efektif, jelas dan dipahami peserta sesuai dengan maksud kita.
Gunakan cara komunikasi yang baik karena cara berkomunikasi juga penting dalam mengatasi terjadinya perbedaan pendapat dan konflik. Tidak jarang apa yang disampaikan itu penting, tetapi tidak didengarkan orang lain karena caranya tidak sopan.
Sederhanakan bahasa, hindari bahasa teknis dan jargon agar pesan kita tidak diartikan secara berganda. Tidak mengerti bahasa ‘sekolahan’ bukan berarti bodoh.
Gunakan istilah dan bahasa yang cocok dengan tempat dan pesertanya. Berbicara dengan bahasa yang ‘membumi’ dan dipahami orang lain. Gunakan kalimat pendek dan sederhana (jangan berbelit-belit dan ‘sok ilmiah’) tetapi
mengena/memikat. Fokus tetap dijaga agar pembicaraan tidak kesana-kemari. Susunlah kalimat-kalimat kreatif yang bersifat POSITIF dan membangun. Citra Anda
selaku pembicara tercermin dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Pertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat/peserta dalam berbicara atau
menyampaikan gagasan. Selalu sampaikan argumentasi dan kerangka logis dari pandangan/pendapat Anda. Buat hal-hal rumit menjadi sederhana. Apabila belum siap membicarakan hal-hal
rumit, tunda saja terlebih dahulu, daripada terjadi miskomunikasi. Lakukan penekanan-penekanan terhadap gagasan atau pengalaman peserta
dengan cara mengutip kembali untuk membangun perasaan dihargai (didengarkan). Hindari menanggapi atau memotong perkataan orang lain dengan kata : TAPI.... Mendorong peserta untuk saling menanggapi. Jangan sibuk memikirkan apa yang akan diucapkan sementara orang lain sedang
bicara. Sebaiknya tidak berdebat, tetapi bertukar pikiran. Membuat proses dialog menjadi menyenangkan bagi para peserta. Jangan menyakiti hati orang lain dengan kata-kata ‘jelek’ (itu bodoh, salah,
ketinggalan jaman, ngawur, dsb). JANGAN PERNAH MENINGGIKAN SUARA! Berbicara jujur dan apa adanya (tidak sok tahu dan ingin tampil ‘pintar’). Hindari terlalu terfokus pada diri sendiri (berbicara tentang diri sendiri). Hindari perdebatan mengenai nilai-nilai. Tidak perlu terlalu banyak hal yang dibicarakan, cukup-cukup saja. Mendengarkan, mendengarkan, dan mendengarkan. Mendorongpeserta untuk saling
mendengarkan.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 20
3.3. Teknik Penggunaan Media Dalam Pendampingan Masyarakat
3.3.1. Penggunaan Media Berdasar Model Komunikasi
1) Media Komunikasi Konvensional
Media adalah saluran (“medium”) untuk menyampaikan informasi /pesan dari
komunikator (pemberi pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Tujuannya
adalah pesan sampai kepada komunikan (penerima) sesuai dengan yang
dimaksud oleh komunikator (sumber informasi) untuk bisa mempengaruhi
penerima informasi (perubahan perilaku tertentu).
Model komunikasi konvensional menetapkan isi pesan dan media yang
dipergunakan, lebih dalam rangka pencapaian tujuan komunikasi si pemberi
pesan. Proses yang dikembangkan adalah satu arah dengan umpan balik hanya
sebagai cara memeriksa apakah pesan telah diterima dengan baik.
Bisa saja model komunikasi konvensional menggunakan media yang
penggunaannya secara partisipatif, namun hakekatnya tetap sama yaitu
menyampaikan pesan/informasi yang ditetapkan secara sepihak. Misalnya:
menyampaikan materi pengenalan teknologi pertanian baru dengan menggunakan
media poster sebagai bahan diskusi, tetapi bertujuan untuk ’mengarahkan’ peserta
agar menerima teknologi itu. Ini berarti media yang dikembangkan hanya
merupakan alat untuk mengefektifkan ’penyuluhan’ teknologi baru tersebut.
2) Media Komunikasi Partisipatif
Komunikasi dalam paradigma partisipatoris adalah berbagi pengetahuan dan
pengalaman dalam menganalisis masalah, mengidentifikasi penyelesaian, dan
melaksanakannya. Komunikasi bukanlah menginformasikan atau mempromosikan
sesuatu agar publik tertarik, melainkan membangun suatu pemahaman tentang
kehidupan dan lingkungan melalui penggunaan pengetahuan dan informasi yang
relevan.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 21
Tujuan komunikasi bukanlah agar pesan dan informasi pembangunan diterima
masyarakat, melainkan memotret realitas yang perlu diperbaiki melalui proses
pembangunan. Dengan begitu, media digunakan bukan sekedar menyampaikan
informasi, melainkan lebih memprioritaskan pada membangun proses komunikasi
dialogis. Media yang demikian seharusnya memungkinkan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pengalaman, pikiran, dan pendapatnya.
3.3.2. Penggunaan Media Dalam Pembelajaran
1) Media Belajar Konvensional
Media belajar konvensional disebut juga sebagai media mengajar. Pengguna
media mengajar lebih banyak ‘guru’. Media lebih banyak digunakan untuk
memperjelas materi yang ingin disampaikan guru kepada para ‘murid’. Sifat media
yang demikian tidak membangun proses diskusi dan dialog. Walaupun media
digunakan oleh peserta belajar (murid), namun semangat dari penggunaan
medianya adalah untuk membantu transfer pengetahuan dari guru kepada para
murid. Bukan untuk membantu peserta belajar memahami realita kehidupannya,
mengkritisi, dan kemudian mengembangkan kesimpulan dan mengkaitkan antara
suatu teori/konsep dengan realita tersebut.
2) Media Pembelajaran Partisipatif
Merujuk kembali kepada konsep pembelajaran Paulo Freire, media partisipatif
adalah alat yang dirancang untuk membantu peserta belajar menguraikan realita
kehidupannya. Jadi, media lebih banyak digunakan oleh peserta, bukan alat bantu
fasilitator. Fasilitator membantu menyiapkan media yang dapat mempermudah
pembelajaran peserta. Pembelajaran partisipatif sebenarnya mengutamakan
penggunaan media lokal yang dikembangkan oleh peserta belajar sendiri untuk
meningkatkan efektivitas proses pembelajarannya. Apa yang dimaksud dengan
media lokal? Media lokal adalah media yang alat, bahan, dan teknologinya
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 21
Tujuan komunikasi bukanlah agar pesan dan informasi pembangunan diterima
masyarakat, melainkan memotret realitas yang perlu diperbaiki melalui proses
pembangunan. Dengan begitu, media digunakan bukan sekedar menyampaikan
informasi, melainkan lebih memprioritaskan pada membangun proses komunikasi
dialogis. Media yang demikian seharusnya memungkinkan masyarakat
berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pengalaman, pikiran, dan pendapatnya.
3.3.2. Penggunaan Media Dalam Pembelajaran
1) Media Belajar Konvensional
Media belajar konvensional disebut juga sebagai media mengajar. Pengguna
media mengajar lebih banyak ‘guru’. Media lebih banyak digunakan untuk
memperjelas materi yang ingin disampaikan guru kepada para ‘murid’. Sifat media
yang demikian tidak membangun proses diskusi dan dialog. Walaupun media
digunakan oleh peserta belajar (murid), namun semangat dari penggunaan
medianya adalah untuk membantu transfer pengetahuan dari guru kepada para
murid. Bukan untuk membantu peserta belajar memahami realita kehidupannya,
mengkritisi, dan kemudian mengembangkan kesimpulan dan mengkaitkan antara
suatu teori/konsep dengan realita tersebut.
2) Media Pembelajaran Partisipatif
Merujuk kembali kepada konsep pembelajaran Paulo Freire, media partisipatif
adalah alat yang dirancang untuk membantu peserta belajar menguraikan realita
kehidupannya. Jadi, media lebih banyak digunakan oleh peserta, bukan alat bantu
fasilitator. Fasilitator membantu menyiapkan media yang dapat mempermudah
pembelajaran peserta. Pembelajaran partisipatif sebenarnya mengutamakan
penggunaan media lokal yang dikembangkan oleh peserta belajar sendiri untuk
meningkatkan efektivitas proses pembelajarannya. Apa yang dimaksud dengan
media lokal? Media lokal adalah media yang alat, bahan, dan teknologinya
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 22
tersedia di masyarakat itu sendiri. Apabila FASILITATOR MASYARAKAT bekerja
di masyarakat yang masih belum tersentuh teknologi media (media cetak, audio,
audio visual, multimedia), FASILITATOR MASYARAKAT dapat mengembangkan
media-media dengan teknologi dijital bersama masyarakat sebagai kegiatan
pembelajaran dan penguatan kapasitas.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menggunakan media
dalam memfasilitasi pembelajaran adalah :
Media yang dikembangkan dan dipergunakan dalam fasilitasi tidak boleh
terlalu bersifat memberi informasi dan tidak bersifat instruksional, tetapi lebih
bersifat mengajukan permasalahan yang ada.
Penyajian media yang ada harus diikuti dengan fasilitasi dan pembahasan oleh
para peserta dengan jalan menjawab atau memfasilitasikan berbagai
pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator, sesuai dengan siklus belajar
berdasarkan pengalaman :
o Mengalami
o Mengungkapkan pengalaman
o Analisis
o Menarik kesimpulan
o Menerapkan, yang akhirnya menimbulkan pengalaman baru
Peran peserta lebih aktif dalam menggunakan media yang ada sebagai alat
untuk “mengalami dan mengungkapkan pengalaman”. Sedangkan peran
fasilitator lebih untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 23
Skema 3.3. Penggunaan Media dalam Daur POD
3.3.3. Persiapan Penggunaan Media Pembelajaran
1) Mengenali Media Pembelajaran
Pelajari dan kuasai materi dan tujuan pembelajarannya, kemudian pilihlah jenis, fungsi
dan cara penggunaan media yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut.
o Jenis media yang dipergunakan merupakan pilihan format media yang akan
digunakan, apakah akan menggunakan media praktek, poster, buklet, brosur, atau
Fasilitator Masyarakat. Ini akan berhubungan dengan kemampuan khalayak dalam
menggunakan media, misalnya: media brosur atau buklet kurang tepat digunakan
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 23
Skema 3.3. Penggunaan Media dalam Daur POD
3.3.3. Persiapan Penggunaan Media Pembelajaran
1) Mengenali Media Pembelajaran
Pelajari dan kuasai materi dan tujuan pembelajarannya, kemudian pilihlah jenis, fungsi
dan cara penggunaan media yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut.
o Jenis media yang dipergunakan merupakan pilihan format media yang akan
digunakan, apakah akan menggunakan media praktek, poster, buklet, brosur, atau
Fasilitator Masyarakat. Ini akan berhubungan dengan kemampuan khalayak dalam
menggunakan media, misalnya: media brosur atau buklet kurang tepat digunakan
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 24
untuk khalayak yang terbatas kemampuan membacanya; untuk khalayak ini,
Fasilitator Masyarakat, poster tunggal atau poster seri akan lebih tepat. Selain itu,
pilihan jenis media juga tergantung pada tujuan/fungsi penggunaan media tersebut,
misalnya: buklet biasanya bersifat informasional dan instruksional, komik biasanya
bersifat cerita untuk bahan diskusi kasus, Fasilitator Masyarakat bisa bersifat
dokumenter maupun kasus yang menggugah, dan sebagainya.
o Cara kerja media menyangkut karakteristik media tersebut baik berdasarkan
jenis/format maupun tujuan/fungsi medianya. Misal: poster digunakan untuk diskusi
kelompok; Film ditayangkan sebagai pengantar diskusi kelompok; buklet digunakan
sebagai bahan bacaan untuk dibawa pulang; drama dilanjutkan dengan diskusi
refleksi, dan sebagainya.
Pelajari cara mempergunakan media tersebut dalam keseluruhan proses
pembelajaran. Sebaiknya media itu dicoba terlebih dahulu sebelum dipergunakan
dalam kelompok belajar, terutama media yang memerlukan alat bantu seperti tayangan
slide dan film.
2) Tips Dalam Penentuan Media Belajar
Dalam memilih, menyiapkan dan merancang media belajar, fasilitator perlu menguasai
beberapa hal, yaitu: jenis media, fungsi media, cara membuat, dan cara kerjanya. Dalam
penggunaannya, media yang dipilih perlu memperhatikan karakteristik peserta belajarnya,
terutama tingkat literasi mereka (kemampuan membaca-menulis dan memahami media).
Bagi seorang fasilitator, penting untuk memiliki keterampilan mengembangkan jenis
media yang mudah dibuat sendiri (media by design) meskipun bukannya tidak boleh
menggunakan media jadi yang siap pakai (media to use). Fasilitator dapat mengumpulkan
media dari berbagai sumber dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembelajaran
kelompok apabila relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Media yang bisa dipersiapkan
atau dibuat secara cepat oleh fasilitator sendiri antara lain:
Lembar penugasan (kelompok/perorangan)
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 25
Lembar kasus/cerita
Lembar praktek (panduan praktek)
Skenario bermain peran (role play)/drama/fragmen
Permainan
Gambar sederhana
Foto-foto (dari arsip foto)
Transparansi (yang sudah diisi)
Kartu metaplan (yang sudah diisi)
Flipchart (yang sudah diisi)
Media yang perlu dikembangkan secara khusus dan dalam pengembangannya bisa
melibatkan peserta belajar, antara lain:
Komik/cerita bergambar
Fotonovela (komik foto)
Poster/poster seri
Fasilitator Masyarakatlm video
Boneka/wayang (puppet-show)
Kaset cerita
Lembar balik bergambar (flipchart)
“Dongeng dijital”
Perhatikan jumlah peserta yang dianjurkan dan tata ruang yang tepat dalam
menggunakan media tersebut. Misalnya, tayangan slide, Fasilitator Masyarakat dan
‘dongeng dijital’ dapat disajikan dengan menggunakan layar untuk semua peserta
dalam sebuah kelas belajar berjumlah 20 - 30 orang, tetapi poster serial atau komik
foto (fotonovela) berbentuk buklet hanya bisa dipergunakan dalam kelompok-kelompok
kecil. Untuk kebutuhan ini, tata ruang yang tepat perlu dipersiapkan sejak awal.
Pelajari pro Fasilitator Masyarakat peserta belajar sebagai pertimbangan agar media
yang akan disiapkan benar-benar bisa membantu peserta untuk belajar. Media akan
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 25
Lembar kasus/cerita
Lembar praktek (panduan praktek)
Skenario bermain peran (role play)/drama/fragmen
Permainan
Gambar sederhana
Foto-foto (dari arsip foto)
Transparansi (yang sudah diisi)
Kartu metaplan (yang sudah diisi)
Flipchart (yang sudah diisi)
Media yang perlu dikembangkan secara khusus dan dalam pengembangannya bisa
melibatkan peserta belajar, antara lain:
Komik/cerita bergambar
Fotonovela (komik foto)
Poster/poster seri
Fasilitator Masyarakatlm video
Boneka/wayang (puppet-show)
Kaset cerita
Lembar balik bergambar (flipchart)
“Dongeng dijital”
Perhatikan jumlah peserta yang dianjurkan dan tata ruang yang tepat dalam
menggunakan media tersebut. Misalnya, tayangan slide, Fasilitator Masyarakat dan
‘dongeng dijital’ dapat disajikan dengan menggunakan layar untuk semua peserta
dalam sebuah kelas belajar berjumlah 20 - 30 orang, tetapi poster serial atau komik
foto (fotonovela) berbentuk buklet hanya bisa dipergunakan dalam kelompok-kelompok
kecil. Untuk kebutuhan ini, tata ruang yang tepat perlu dipersiapkan sejak awal.
Pelajari pro Fasilitator Masyarakat peserta belajar sebagai pertimbangan agar media
yang akan disiapkan benar-benar bisa membantu peserta untuk belajar. Media akan
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 26
menghambat kegiatan belajar kalau tidak mudah digunakan. Media akan sulit
digunakan kalau tidak cocok dengan karakteristik peserta.
3) Media Belajar Untuk Masyarakat
Salah satu tantangan sebagai fasilitator adalah merancang metode dan media yang
cocok (tepatguna) dengan peserta belajar. Apabila peserta belajar adalah masyarakat
buta huruf (illiterate) atau tingkat bacanya rendah (low-literate), sebaiknya digunakan
media yang:
Tidak terlalu banyak tulisan (tulisannya dikurangi); tulisan sebaiknya hanya untuk
hal-hal pokok saja dan usahakan kalimat-kalimatnya lebih pendek dan memakai
huruf berukuran besar
Gambarnya lebih banyak; gambar menjadi komponen yang utama dalam media
tersebut. Buatlah gambar yang sederhana dan jelas.
Formatnya besar; poster tunggal atau lembar balik akan lebih tepat daripada
buklet, meskipun keduanya mengandung gambar yang banyak.
Visual sesuai dengan kenyataan; sebaiknya tidak menggunakan gambar karikatur
atau gambar yang abstrak. Buatlah gambar yang realistis atau naturalis.
3.3.4. Teknik Menggunakan Media Pembelajaran
Berikut ini adalah contoh-contoh teknik menggunakan media berdasarkan fungsi media
yang berbeda di dalam suatu pembelajaran kelompok, yaitu: sebagai alat berbagi
pengalaman, sebagai alat berbagi peran, sebagai alat penyadaran dan motivasional,
sebagai alat bantu penjelasan, sebagai alat analisis, dan sebagainya. Walau jenis dan
fungsi media berbeda, namun secara umum penggunaan media tetap mengacu pada
daur pembelajaran berbasis pengalaman peserta. Sebaiknya kita menghindari
penggunaan media sebagai bahan ceramah saja.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 27
Suatu media bisa mencakup beberapa fungsi sekaligus, namun biasanya terdapat fungsi
tertentu yang ditonjolkan. Berikut ini adalah contoh-contoh teknik penggunaan media
untuk berbagai fungsi berbeda.
Media sebagai Alat Berbagi Pengalaman (Media Diskusi)
Fasilitator membagikan media kepada kelompok dan menjelaskan cara
menggunakannya sebagai bahan diskusi (misal: media gambar, “fotonovela” atau
komik foto, lembar kasus, dan sebagainya).
Peserta melaksanakan diskusi kelompok dengan menggunakan media tersebut.
Pada saat pleno, kelompok juga menggunakan media untuk menampilkan hasil
kerjanya, misalnya:
o Hasil diskusi ditampilkan dalam bentuk visual (gambar, skema, tabel)
o Hasil analisa kasus dirumuskan di atas flipchart
o Pelajaran-pelajaran ditulis di atas kartu-kartu metaplan, dan sebagainya.
Pengertian kunci: Media sebagai alat berbagi pengalaman adalah media yang bisa
mendorong semua peserta untuk berdiskusi dan bertukar pikiran/informasi (dalam diskusi
kelompok atau pleno).
Media sebagai Alat Berbagi Peran
Fasilitator menjelaskan cara menggunakan media untuk melaksanakan suatu kegiatan
(tugas tim), misalnya:
o Lembar praktek/kerja kelompok
o Panduan simulasi/bermain peran
o Media untuk melakukan permainan (games)
Peserta menggunakan media untuk melaksanakan suatu kegiatan dan melakukan
pembagian tugas di antara mereka (siapa mengerjakan apa).
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 27
Suatu media bisa mencakup beberapa fungsi sekaligus, namun biasanya terdapat fungsi
tertentu yang ditonjolkan. Berikut ini adalah contoh-contoh teknik penggunaan media
untuk berbagai fungsi berbeda.
Media sebagai Alat Berbagi Pengalaman (Media Diskusi)
Fasilitator membagikan media kepada kelompok dan menjelaskan cara
menggunakannya sebagai bahan diskusi (misal: media gambar, “fotonovela” atau
komik foto, lembar kasus, dan sebagainya).
Peserta melaksanakan diskusi kelompok dengan menggunakan media tersebut.
Pada saat pleno, kelompok juga menggunakan media untuk menampilkan hasil
kerjanya, misalnya:
o Hasil diskusi ditampilkan dalam bentuk visual (gambar, skema, tabel)
o Hasil analisa kasus dirumuskan di atas flipchart
o Pelajaran-pelajaran ditulis di atas kartu-kartu metaplan, dan sebagainya.
Pengertian kunci: Media sebagai alat berbagi pengalaman adalah media yang bisa
mendorong semua peserta untuk berdiskusi dan bertukar pikiran/informasi (dalam diskusi
kelompok atau pleno).
Media sebagai Alat Berbagi Peran
Fasilitator menjelaskan cara menggunakan media untuk melaksanakan suatu kegiatan
(tugas tim), misalnya:
o Lembar praktek/kerja kelompok
o Panduan simulasi/bermain peran
o Media untuk melakukan permainan (games)
Peserta menggunakan media untuk melaksanakan suatu kegiatan dan melakukan
pembagian tugas di antara mereka (siapa mengerjakan apa).
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 28
Pengertian kunci: Media sebagai alat berbagi peran adalah media yang mendorong
kegiatan bersama (melibatkan sesama peserta atau peserta dengan fasilitator untuk
melaksanakan kegiatan bersama).
Media sebagai Alat Penyadaran/Motivasional
Apabila media akan digunakan peserta, fasilitator menjelaskancara menggunakan
media untuk melakukan suatu kegiatan (poster, role-play, lembar kasus, drama,
permainan). Fasilitator bisa juga menayangkan media yang menggugah (cuplikan
Fasilitator Masyarakat, “dongeng dijital”) untuk dilanjutkan dengan diskusi
pembahasan.
Untuk mengembangkan proses penyadaran, fasilitator mempersiapkan pertanyaan
kunci yang bersifat refleksi sikapnilai (renungan). Peserta menarik pelajaran (lesson
learned) dari kegiatan/media tersebut dan melakukan perenungan bersama.
Untuk mengembangkan proses motivasional, fasilitator menyiapkan pertanyaan kunci
untuk mengembangkan pendapat, gagasan tindakan terhadap situasi nyata yang
mereka alami yang serupa dengan situasi yang ditampilkan dalam media.
Pengertian kunci: Media penyadaran adalah media yang bersifat menggugah perasaan
dan mendorong peserta merefleksi sikap-nilai mereka. Media motivasional adalah media
yang menimbulkan semangat untuk bertindak dan memecahkan masalah yang terjadi
dalam situasi nyata peserta.
Media sebagai Alat Bantu Penjelasan
Fasilitator menggunakan media untuk menjelaskan, misalnya:
o Transparansi atau powerpoint slide untuk menjelaskan materi belajar atau tugas
kelompok (metode ceramah)
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 29
o Flipchart untuk menjelaskan penugasan kepada peserta kartu-kartu metaplan untuk
menjelaskan kesimpulan diskusi pleno, dan sebagainya.
Media juga bisa digunakan oleh peserta untuk menjelaskan sesuatu (misal: gambar,
flipchart, metaplan, transparansi, power point, dan sebagainya).
Fasilitator kemudian meminta semua peserta untuk memberikan tanggapan, masukan,
komentar, atau pertanyaan terhadap penjelasan.
Pengertian kunci: Media sebagai alat bantu adalah media yang bisa digunakan oleh
fasilitator maupun peserta untuk menjelaskan sesuatu pembahasan (presentasi, ceramah,
memberi penjelasan, dan sebagainya).
Media sebagai Alat Analisa Masalah
Fasilitator menjelaskan cara menggunakan media sebagai bahan diskusi analisis
(misal: media gambar, lembar kasus, panduan role play, format analisa SWOT atau
format analisa pohon masalah, dsb.).
Peserta menggunakan media untuk melakukan analisa masalah, sebab-akibat
masalah, dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan pilihan tindakan.
Pengertian kunci: Media analisa masalah digunakan sebagai alat bantu untuk melihat
semua sudut pandang dan faktor yang saling berkaitan terhadap suatu permasalahan.
Media ini harus bisa menggambarkan suatu kerangka atau sistem pemikiran agar mudah
dianalisa.
Media Praktek
Fasilitator menjelaskan tujuan praktek dan berbagai media praktek (alat dan bahan)
apa saja yang digunakan. Media praktek yang diperlukan tentunya tergantung pada
jenis keterampilan yang dilatihkan, misalnya: praktek pembuatan pupuk kandang,
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 29
o Flipchart untuk menjelaskan penugasan kepada peserta kartu-kartu metaplan untuk
menjelaskan kesimpulan diskusi pleno, dan sebagainya.
Media juga bisa digunakan oleh peserta untuk menjelaskan sesuatu (misal: gambar,
flipchart, metaplan, transparansi, power point, dan sebagainya).
Fasilitator kemudian meminta semua peserta untuk memberikan tanggapan, masukan,
komentar, atau pertanyaan terhadap penjelasan.
Pengertian kunci: Media sebagai alat bantu adalah media yang bisa digunakan oleh
fasilitator maupun peserta untuk menjelaskan sesuatu pembahasan (presentasi, ceramah,
memberi penjelasan, dan sebagainya).
Media sebagai Alat Analisa Masalah
Fasilitator menjelaskan cara menggunakan media sebagai bahan diskusi analisis
(misal: media gambar, lembar kasus, panduan role play, format analisa SWOT atau
format analisa pohon masalah, dsb.).
Peserta menggunakan media untuk melakukan analisa masalah, sebab-akibat
masalah, dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan pilihan tindakan.
Pengertian kunci: Media analisa masalah digunakan sebagai alat bantu untuk melihat
semua sudut pandang dan faktor yang saling berkaitan terhadap suatu permasalahan.
Media ini harus bisa menggambarkan suatu kerangka atau sistem pemikiran agar mudah
dianalisa.
Media Praktek
Fasilitator menjelaskan tujuan praktek dan berbagai media praktek (alat dan bahan)
apa saja yang digunakan. Media praktek yang diperlukan tentunya tergantung pada
jenis keterampilan yang dilatihkan, misalnya: praktek pembuatan pupuk kandang,
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 30
Memberi nama untuk suatu benda, misalnya: lopo (balai pertemuan); dsb.
Mendaftarkan (listing) atau mengumpulkan (collecting)
Mendaftarkan istilah-istilah penting yang muncul dalam pengenalan komputer.
Mendaftar topik-topik informasi yang dibutuhkan peserta kelompok.
Mendaftarkan jenis-jenis komoditi yang dikembangkan petani;
Mendaftarkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan kebun;
Memberi nilai (scoring)
o Memberi nilai 1 – 10 untuk membandingkan keunggulan sejumlah komiditi (matriks
ranking komoditi);
o Memberi nilai 1 – 10 untuk menilai bobot sejumlah masalah yang dirasakan
masyarakat (matriks prioritas masalah);
o Memberi nilai 1 – 10 untuk membandingkan jumlah kepemilikan
lahan/ternak/kekayaan (wealth ranking); dsb.
Mengurutkan (sequencing)
o Mengurutkan komoditi berdasarkan nilai keunggulannya;
o Mengurutkan kegiatan berdasarkan tahap-tahapnya;
o Mengurutkan kejadian berdasarkan kronologi waktu; dsb.
Membandingkan (comparing)
o Membandingkan keunggulan sejumlah komoditi berdasarkan sejumlah kriteria;
o Membandingkan beban kerja perempuan dengan laki-laki;
o Membandingkan pendapatan dengan pengeluaran; dsb.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 52
Menghitung (counting) dan mengukur
o Menghitung jumlah ternak, luas kebun;
o Menghitung jumlah/berat hasil produksi kebun (bisa menggunakan ukuran lokal);
o Menghitung jumlah pendapatan; dsb.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 53
Tabel 3.1. Teknik Analisis Bersama
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 53
Tabel 3.1. Teknik Analisis Bersama
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 54
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 55
Kita bisa meminjam beberapa teknik analisis yang dikembangkan oleh metodologi
participatory rural appraisal (PRA) atau participatory learning and action (PLA) di dalam
tabel tersebut. Apakah ada cara analisa yang tidak dapat dilakukan oleh seorang yang
tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi? Cobalah periksa pendapat Anda dengan
cermat.
Dua Metode Pengambilan Kesimpulan
Ada dua metode pendekatan analisis dan penarikan kesimpulan (generalisasi) yang kita
dapatkan ’namanya’ dari perguruan tinggi, yaitu metode deduktif dan induktif. Teknik
analisis membandingkan antara jenis-jenis komoditi unggulan menggunakan skor 1-10.
Teknik menggambarkan suatu keadaan sumberdaya alam desa, kemudian didiskusikan.
1) Metode Deduktif
Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang
diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan
atau jeneralisasi tersebut. Misalnya: petani selalu rugu dalam mengembangkan
usahanya. Kemudian dijabarkan fakta-fakta tentang angka-angka produksi dibandingkan
modal usaha, dan sebagainya.
2) Metode Induktif
Metode deduktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-
fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan
atau jeneralisasi. Dalam suatu proses pembelajaran, metode induktif paling sering
digunakan. Berbagai cara analisis di atas, digunakan untuk membangun proses diskusi
mulai dari menguraikan realita, membandingkan, mengelompokkan, mencari alur
kejadian, sampai ke analisis sistem pertanian, dilakukan untuk menyusun kesimpulan
umum dari realita masyarakat tersebut.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 56
3.6.4. “Teori Berlian” Fasilitasi Proses Kesepakatan
Pada dasarnya, proses-proses belajar yang partisipatif akan mengembangkan
keterampilan berdemokrasi. Inti dari kegiatan belajar ini adalah mendorong peserta
belajar untuk menyepakati suatu gagasan, keputusan, dan tindakan yang terbaik. Dalam
hal ini, terdapat berbagai tugas seorang fasilitator, yaitu:
Mengembangkan proses yang bisa melatih keterampilan peserta untuk bersepakat
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi;
Mengembangkan kebiasaan atau kesediaan untuk berbeda pendapat orang lain;
menghormati pandangan orang lain seperti juga dirinya ingin dihargai pendapat dan
pandangannya;
Mendorong peserta untuk menghasilkan kesepakatan secara tepat dan berguna untuk
diterapkan.
3.6.5. Teknik Memfasilitasi Kesepakatan
Gambar berikut ini memperlihatkan sebuah proses pengambilan keputusan, dan
penyusunan kesepakatan yang dilakukan di dalam sebuah forum. Bisa juga proses ini
diakhiri hanya dengan perumusan kesimpulan atau pelajaran-pelajaran pokok dari topik
yang dibahas. Secara umum, seluruh proses ini dibagi ke dalam 3 fase seperti yang
ditampilkan dalam gambar. Apabila topik pembahasan merupakan hal yang baru atau
merupakan topik yang masih membutuhkan pemahaman bersama, maka tahap pertama
perlu mendapatkan porsi yang banyak. Kecuali apabila topik ini sudah sering dibicarakan,
maka proses memasuki fase kedua akan lebih mudah/cepat. Begitu juga memasuki fase
ketiga bisa menjadi sulit apabila forum masih belum dapat memetakan persoalan secara
terorganisir. Bisa jadi, kesepakatan belum bisa dicapai dan pembahasan perlu dilakukan
pada pertemuan berikutnya.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 57
Skema 3.2 : Proses Perumusan Kesimpulan Bersama
Cara Merumuskan Kesepakatan Bersama
Merumuskan kesimpulan dan kesepakatan bisa dilakukan secara bertahap di dalam
proses di atas. Di tengah proses, bisa saja diperlukan kesimpulan mengenai hal-hal yang
telah dibahas (bukan kesimpulan pertemuan atau kesimpulan akhir). Ada beberapa cara
terjadinya perumusan kesimpulan dan kesepakatan di dalam tabel di bawah ini. Cara
pengambilan kesepakatan ini sebaiknya diintervensi oleh fasilitator apabila perlu.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 57
Skema 3.2 : Proses Perumusan Kesimpulan Bersama
Cara Merumuskan Kesepakatan Bersama
Merumuskan kesimpulan dan kesepakatan bisa dilakukan secara bertahap di dalam
proses di atas. Di tengah proses, bisa saja diperlukan kesimpulan mengenai hal-hal yang
telah dibahas (bukan kesimpulan pertemuan atau kesimpulan akhir). Ada beberapa cara
terjadinya perumusan kesimpulan dan kesepakatan di dalam tabel di bawah ini. Cara
pengambilan kesepakatan ini sebaiknya diintervensi oleh fasilitator apabila perlu.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 57
Skema 3.2 : Proses Perumusan Kesimpulan Bersama
Cara Merumuskan Kesepakatan Bersama
Merumuskan kesimpulan dan kesepakatan bisa dilakukan secara bertahap di dalam
proses di atas. Di tengah proses, bisa saja diperlukan kesimpulan mengenai hal-hal yang
telah dibahas (bukan kesimpulan pertemuan atau kesimpulan akhir). Ada beberapa cara
terjadinya perumusan kesimpulan dan kesepakatan di dalam tabel di bawah ini. Cara
pengambilan kesepakatan ini sebaiknya diintervensi oleh fasilitator apabila perlu.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 58
Tabel 3.2 : Teknik Rumusan Kesimpulan Bersama
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 59
3.7. Membangun ‘Team Work’ Fasilitator
Fasilitator Masyarakat dalam program SPBM memiliki tugas untuk melakukan kaderisasi
dengan merekrut para relawan. Bagaimana cara mengembangkan kapasitas para
relawan tersebut? FASILITATOR dapat mengembangkan mekanisme pendampingan
(coaching) atau kerjasama tim dalam membangun kapasitas para relawan FASILITATOR.
Dalam mekanisme pendampingan, para FASILITATOR terjun memfasilitasi suatu
kegiatan sedangkan FASILITATOR melakukan pengamatan dan memberikan masukan-
masukan apabila diperlukan. Sementara itu, dalam kerjasama tim, FASILITATOR dan
para relawan bekerja bersama-sama untuk saling mendukung. FASILITATOR memberi
kesempatan untuk para relawan mengambil bagian dari suatu kegiatan bersama-sama
seperti mekanisme magang.
1) Prinsip-Prinsip Kerjasama Tim Fasilitator
Para relawan terdiri dari kalangan muda maupun tua. Seorang FASILITATOR harus
bersikap rendah hati dan berjiwa besar apabila menjadi satu tim dengan kalangan muda
yang sedang belajar -bahkan terlalu bersemangat belajar sehingga sulit didampingi.
Sebaliknya, FASILITATOR juga perlu mengembangkan triks kerjasama yang nyaman
dengan kalangan tua yang pastinya 'tidak mau' diberitahu. Nah, bagaimana cara
kerjasama tim dengan para relawan ini? Untuk bisa bekerjasama diperlukan adanya
kesamaan persepsi atau pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab tim fasilitator.
Selain itu juga, FASILITATOR bisa mengajak para relawan menyusun prinsip-prinsip
memfasilitasi pembelajaran sebagai acuan bersama. Juga menyusun apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh fasilitator SPBM.
Selain itu, juga perlu dikembangkan prinsip-prinsip bekerjasama sebagai satu tim
fasilitator antara lain:
Mempunyai komitmen dan kepentingan yang sama tentang kegiatan pembelajaran.
Mengembangkan peraturan yang jelas, transparan, dan disepakati bersama.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 60
Mengembangkan proses refleksi dan evaluasi secara berlanjut dan terbuka.
Mampu mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan antara emosi, dan pikiran.
Tidak boleh saling mendahului ("adu kehebatan") tetapi harus saling mendukung.
Jangan menyalahkan di hadapan peserta, sebaiknya masukan diberikan pada saat
refleksi dan evaluasi.
Selalu berkonsultasi sebelum memutuskan sesuatu.
Selalu mengusahakan untuk memahami sudut pandang dari pihak lain.
Tetap bersikap terbuka, saling percaya dan membantu.
2) Model Kerjasama Tim Fasilitator
Kerjasama tim fasilitator harus baik dan serasi (kompak). Untuk tim yang sudah sangat
solid, kompak tidak berarti selalu sependapat atau mentabukan perbedaan pendapat di
antara sesama fasilitator. Ada beberapa model kerjasama tim fasilitator (team work),
yaitu:
1. Model bertinju: fasilitator utama dan pendamping sama-sama 'maju' menghadapi
peserta (duet) dengan cara beradu argumentasi dan mendorong peserta untuk ikut
serta dalam 'pertarungan' itu. Cara kerjasama ini sebaiknya dipakai saat peserta
benar-benar siap terlibat dalam "adu tinju". Kalau belum siap, bisa jadi babak-
belur. Kalau peserta siap, diskusi akan sangat dinamis.
2. Model balap sepeda: fasilitator utama dan pendamping sama-sama 'maju'
dengan cara keluar-masuk (kadang-kadang sama-sama maju, kadang-kadang
satu ke depan dan yang satu mundur secara bergantian) sesuai proses yang
berjalan. Pada saat yang tepat, cara kerjasama ini akan mendorong peserta untuk
mengambil bagian dalam adu balap. Artinya, mereka juga ikut terlibat keluar-
masuk dalam proses diskusi sehingga suasana belajar menjadi cair.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 61
3. Model lari estafet: fasilitator utama dan fasilitator pendamping berbagi tugas
secara giliran sesuai kesepakatan dalam persiapan sebelumnya. Cara kerjasama
ini tidak menimbulkan reaksi peserta sehingga bisa digunakan kapan saja.
Sedangkan 2 model kerjasama di atas, bisa mengagetkan peserta bila dilakukan
diawal.
4. Model volley ball: fasilitator utama memfasilitasi proses, sedangkan fasilitator
pendamping memberi 'umpan' (misal melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci)
kepada peserta agar lebih aktif. Cara kerjasama ini cocok dipakai untuk mengkon-
disikan suasana belajar yang partisipatif. Fasilitator tidak lengah dalam menjaga
agar peserta selalu terlibat dalam proses diskusi.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 3 | 62
TIPS MEMBANGUN KERJASAMA TIM FASILITATOR
Apabila FASILITATOR tidak dapat banyak menyampaikan teori atau teknik
fasilitasi kepada relawan kalangan tua, perlu dicari triks yang tidak 'mengajari' secara verbal. Lain dengan relawan muda, kita bisa saja mengembangkan diskusi evaluasi fasilitasi dan mengembangkan gagasan perbaikan.
Mengembangkan kerjasama tim dengan relawan kalangan tua barangkali bisa dimulai dengan memberi contoh langsung dan praktek. FASILITATOR dapat memandu proses pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mempersilakan mereka memandu proses berikutnya dengan cara yang sama. Apabila proses dirasakan menjadi kurang interaktif, barulah FASILITATOR masuk dengan melontarkan pertanyaan "umpan" agar diskusi berkembang.
Gunakan model tendem "lari estafet" dan "volley ball" untuk membangun tim fasilitator, sebab cara ini lebih aman. Keberadaan tim fasilitator lainnya "tidak kentara" karena membaur dengan para peserta, sementara fasilitator utama memimpin di depan. Apabila tim sudah mulai solid, bisa coba model tendem yang lebih sulit yaitu "balap sepeda" atau "bertinju".
Selain itu, FASILITATOR dapat menyelenggarakan pelatihan teknik fasilitasi untuk para relawan secara bertahap (misal sebulan 1x) agar proses evaluasi tidak terasa sebagai menilai orang per orang. Dalam pelatihan, peserta -baik tua maupun muda- diminta untuk menilai perkembangan kemampuannya sendiri (self evaluation). Hindari evaluasi yang bersifat saling 'membantai' sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, bahkan merusak kerjasama tim.
Kembangkan ciri atau kekuatan fasilitator yang berbeda untuk setiap orang. Setiap orang punya perbedaan karakteristik, sehingga tidak bisa disamakan atau diperbandingkan. Misalnya: ada orang yang humoris sehingga suasana belajar selalu mudah cair; ada orang yang cenderung serius dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Keberagaman ini sebaiknya menjadi kekuatan tim, bukan pertentangan.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 1
BAB 4 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SPBM
UMUM
Kegiatan pendampingan fasilitator dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan. Di
samping penguasaan teknik fasilitasi, fasilitator juga perlu memahami dan menguasai
tahapan pelaksanaan program SPBM di mana teknis fasilitasi yang sudah dikuasai akan
diterapkan. Pelaksanaan Program SPBM dilaksanakan melalui serangkaian tahapan
kegiatan yang saling terkait sebagai berikut.
Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan di tingkat kelurahan adalah:
1. Tahap Persiapan Masyarakat
a. Sosialisasi awal untuk menjelaskan tujuan, prinsip,pendekatan dan mekanisme
program;
b. Pelaksanaan Rembug Warga Kelurahan 1, untuk membentuk Pokjasan
Kelurahan; Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk
menerima dan melaksanakan program sesuai dengan ketentuan/pedoman; serta
penyusunan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan.
2. Tahap Perencanaan Kegiatan
a. Review PJM Pronangkis
b. Pemetaan Sanitasi Tingkat Kelurahan
c. Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Community Sanitation
Improvement Action Plan (CSIAP)
d. Rembug Kelurahan 2 (Seleksi lingkungan dan Penetapan CSIAP)
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 2
e. Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi di RT/RW terpilih
f. Pembentukan KSM Sanitasi di tingkat lokasi
g. Penyusunan RKM oleh KSM Sanitasi (pemilihan teknologi dan jenis sarana,
penyusunan DED, RAB dan Jadwal Pelaksanaan) didampingi oleh fasilitator dan
BKM
h. Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan (O&P)
i. Verifikasi RKM
j. Penyusunan dokumen pencairan dana
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
a. Penandatanganan kontrak kerja
b. Pelaksanaan Kegiatan Fisik
c. Pengawasan Kegiatan
d. Pelaporan Kegiatan
e. Rembug Pelaksanaan Mingguan
4. Tahap Paska Konstruksi
a. Rembug Warga Paska Konstruksi
b. Serah Terima Sarana Sanitasi
c. Operasi dan Pemeliharaan
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 3
Gambar 4.1. Tahapan Kegiatan Program SPBM di tingkat Masyarakat
Sosialisasi Tk. Kelurahan dan Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat
Pemetaan Sanitasi
Penyusunan RKM oleh KSM Sanitasi
Paska Konstruksi (Operasi dan Pemeliharaan)
Tahap Persiapan
Tahap Perencanaan
Tahap Operasi dan Pemeliharaan
Tahap Pelaksanaan
BKM/LKM mengirimkan dokumen pencairan dana yang dilengkapi dengan CSIAP dan RKM, serta bukti dana O&P, kepada Satker/PPK
Jika dokumen disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak (SP3) antara Satker dan BKM/LKM
Pencairan dana dilakukan dalam 3 tahap (40%, 40% dan 20%)
Selanjutnya BKM/LKM menyalurkan dana tersebut ke KSM Sanitasi
KSM Sanitasi melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan ke
Pemetaan sanitasi dilakukan di tingkat RT/RW dengan menggunakan metoda EHRA/MPA- PHAST, hasil dari Pemetaan Sanitasi menjadi input penyusunan CSIAP dan RKM
Seleksi lokasi pembangunan sanitasi dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan melihat prioritas penanganan wilayah rawan sanitaasi tingkat RT/RW
Lokasi yang terpilih selanjutnya melaksanakan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi untuk menentukan titik pembangunan Infrastruktur, membentuk KSM Sanitasi dan KSM tersebut bertugas menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilengkapi dengan pilihan teknologi, RAB, DED dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
Sosialisasi mengenai tujuan, prinsip, pendekatan dan mekanisme program dan dilanjutkan secara menerus selama pelaksanaan tahapan kegiatan
Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat dilakukan antara BKM, pemerintahan kelurahan diketahui oleh perwakilan masyarakat dan disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah/Satker
Pembentukan Pokja Sanitasi (Pokjasan) kelurahan dan selanjutnya bersama-sama dengan BKM menyusun Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP)
BKM menyerahkan infrastruktur terbangun kepada Satker dan selanjutnya Satker menyerahkan sarana tersebut ke pemerintahan kelurahan/masyarakat
KSM Sanitasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan O&P
Pelaksanaan Konstruksi
Rembug Kelurahan 1, Pembentukan Pokjasan
Rembug Kelurahan 2 (Seleksi Lingkungan)
Penyusunan CSIAP oleh BKM dan Pokjasan
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 4
4.1. TAHAPAN PENYIAPAN WARGA
4.1.1. SOSIALISASI AWAL TINGKAT KELURAHAN
Sosialisasi adalah upaya
memperkenalkan atau
menyebarluaskan informasi mengenai
Program SPBM kepada masyarakat
sebagai penerima program dan
pelaksana kegiatan, serta kepada para
pelaku dan institusi atau lembaga
masyarakat pendukung program di
tingkat kelurahan.
Sosialisasi harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan rembug/rapat
atau pertemuan-pertemuan, baik pertemuan kelompok, keagamaan, arisan,
maupun pertemuan-pertemuan lain yang ada di kelurahan, serta melalui
penempelan poster-poster di lokasi kelurahan terpilih. Kegiatan ini juga menjadi
sarana perkenalan FM dengan masyarakat serta melakukan kesempatan bagi FM
untuk melakukan orientasi lapangan.
Kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh
Lurah, BKM, dan FM.
Tujuan Sosialisasi
Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif diharapkan dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam pelaksanakan tahapan program, sehingga kegiatan yang akan
dilaksanakan di kelurahan tidak hanya ditetapkan oleh aparat pemerintah
kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi
masyarakat.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 5
Pada kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan ini sekaligus dilaksanakan juga
penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat sebagai bentuk
komitmen masyarakat untuk melaksanakan tahapan program sesuai dengan
ketentuan/pedoman dan prinsi -prinsip pelaksanaan yang ditetapkan.
Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tingkat kelurahan adalah FM, pihak
Kecamatan, dan DPIU.
Peserta Sosialisasi Kelurahan
1. Masyarakat umum
2. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta
anggota masyarakat secara luas.
3. Pemerintahan Kelurahan, para ketua RT/RW setempat, Pemerintah
Kecamatan.
Format-format untuk pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran Pedoman Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Format 1.1-1.4
Setelah sosialisasi dilaksanakan, BKM dengan dibantu Lurah dan FM
mempersiapkan Rembug Tingkat Kelurahan I dengan menyebarkan undangan
kepada para Aparat Kelurahan, pengurus RT/RW setempat, Tokoh Masyarakat,
Aparat Kecamatan, dan DPIU.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 6
REMBUG KELURAHAN I
Rembug Kelurahan I adalah gong
permulaan kegiatan di tingkat kelurahan.
Rembug Kelurahan I dipersiapkan dan
dilaksanakan oleh BKM dengan didampingi
oleh Lurah dan FM.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah FM,
pihak Kecamatan, dan DPIU.
Tujuan Rembug Kelurahan I:
Rembug Kelurahan bertujuan untuk menegaskan penjelasan prinsip-prinsip dan
mekanisme penyelenggaraan Program SPBM, serta untuk menyamakan
persepsi/pandangan dalam pelaksanaan Program.
Materi yang akan disampaikan pada Rembug Kelurahan I adalah:
1. Penjelasan mengenai prinsip, pendekatan dan mekanisme program;
2. Penjelasan mengenai Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat
3. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pokjasan kelurahan
Peserta Rembug Kelurahan I:
1. Masyarakat umum
2. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta
anggota masyarakat secara luas.
3. Pemerintahan Kelurahan, Para Pengurus RT/RW setempat, Pemerintah
Kecamatan.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 7
Persiapan pelaksanaan Rembug Kelurahan I:
1. BKM dibantu FM memfasilitasi kesepakatan antara Aparat Kelurahan dan
Pengurus RT/RW mengenai waktu dan tempat Rembug Kelurahan
2. BKM dibantu FM menyebarkan undangan kepada Para Pengurus RT/RW,
dengan menuliskan dalam undangan, bahwa pengurus disarankan mengajak
perwakilan masyarakat, dengan mengutamakan kaum perempuan dan
kelompok masyarakat miskin (Format 1.5 Lampiran)
3. BKM dibantu FM mengundang Aparat Desa terkait, Aparat Pemerintah
Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi
Masyarakat
4. BKM dibantu FM mengundang DPIU, Satker Kota dan Konsultan untuk
bertindak sebagai nara sumber dan sebagai wakil Pemerintah dalam
penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas
5. BKM dibantu FM membantu Aparat kelurahan dalam menyiapkan tempat
pertemuan, peralatan dan materi yang diperlukan;
6. FM menyiapkan Daftar Hadir, membuat Notulensi serta pendokumentasian
kegiatan Sosialisasi dan Penandatangan Pakta Integritas (Format 1.6-1.8 Lampiran).
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 8
Proses Pelaksanaan Rembug Kelurahan I:
1. Perkenalan antara Nara Sumber dengan peserta undangan
2. FM mengedarkan daftar hadir kepada para peserta
3. Nara sumber memaparkan tentang Gambaran Umum, prinsip-prinsip serta
mekanisme pelaksanaan Program SPBM, terutama sistem seleksi kampung
dan proses RPA yang dilaksanakan di tingkat RT/RW
4. Diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya
5. Penjelasan mengenai pentingnya Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat
6. Pembentukan Pokjasan kelurahan
7. Penyepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan berikutnya
8. FM membuat notulensi rapat dan pendokumentasian.
BOX 6.1
CEKLIS PERSIAPAN REMBUG KELURAHAN I
Menyiapkan undangan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pertemuan. Isi undangan menyebutkan waktu, tempat dan tujuan pertemuan secara jelas.
Undangan ditandatangani oleh pihak penyelenggara.
Konfirmasi Pemberitahuan Kehadiran Peserta (minimal 2 hari sebelum pelaksanaan).
Tempat dan peralatan telah tersedia dan cukup memadai.
Konsumsi sesuai perkiraan jumlah peserta
Materi dan Bahan yang akan dibagikan telah tersedia sesuai perkiraan jumlah peserta.
Adakan pertemuan dengan penyelenggara dan penyaji lainnya untuk membicarakan rincian pelaksanaan pertemuan dan peran masingmasing.
Daftar Hadir dan alat pendokumentasian (kamera atau video)
Jadwal Acara
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 9
Catatan
Untuk desa/kelurahan yang pernah mendapatkan bantuan pemberdayaan, dan
pernah melaksanakan rembug–rembug penyiapan masyarakat, maka proses
rembug penyiapan dilakukan dengan menekankan pada:
a. Memperluas jangkauan penyebarluasan informasi pada kelompok lainnya.
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan progra-program sebelumnya
terutama pada tingkat partisipasi masyarakatnya.
BOX 6.2 CEKLIS INFORMASI DAN MATERI DALAM REMBUG KELURAHAN Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran Program SPBM Prinsip-Prinsip Program.
Sumber dan Alokasi Dana.
Mekanisme Pencairan Dana.
Para Pelaku Program dan tugas-tugasnya
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Tahap Penyiapan masyarakat
2. Tahap Perencanaan, ditekankan pada sistem seleksi lingkungan dan penjelasan mengenai Survey Pemetaan Sanitasi
3. Tahap Pelaksanaan Fisik
4. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 10
4.2. TAHAP PERENCANAAN PARTISIPATIF
Tahap perencanaan merupakan lanjutan dari tahapan persiapan. Kegiatan-
kegiatan dalam tahapan ini akan dilakukan di seluruh kelurahan dan di RT atau
RW setempat.
REVIEW PJM PRONANGKIS
Pada awal pelaksanaan, di tingkat kelurahan diadakan review PJM Pronangkis
yang telah disusun oleh BKM pada saat pelaksanaan program PNPM Mandiri
Perkotaan (P2KP). Review ini bertujuan untuk memeriksa apakah hal-hal yang
berkaitan dengan penanganan permasalahan sanitasi telah dicantumkan di dalam
PJM Pronangkis. Selanjutnya melalui pendampingan fasilitator SPBM, dilakukan
revisi PJM Pronangkis untuk menajamkan rencana kegiatan penanganan
permasalahan sanitasi yang akan dilaksanakan masyarakat.
PELAKSANAAN PEMETAAN SANITASI KELURAHAN
Pemetaan Sanitasi Kelurahan
dilakukan untuk melakukan
pengumpulan data dan informasi
mengenai kondisi pelayanan sanitasi
kelurahan, kondisi kependudukan,
sampai dengan permasalahan
sanitasi yang dihadapi sebagai
bahan untuk menyusun CSIAP
Pronangkis dan Rencana Kerja
Masyarakat. Contoh Format dan
petunjuk yang digunakan dalam proses ini dapat dilihat dalam Format 2.1-2.4 Lampiran.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 11
Data dan Informasi yang akan digali melalui Pemetaan Sanitasi Kelurahan ini adalah:
1. Kondisi wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa,
yang berisi: tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, Peta
Jaringan Sanitasi serta Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ada,
serta Permasalahan Sanitasi yang ada
2. Kondisi demografi, dilakukan dengan: pengumpulan data dan pemutakhiran
data kependudukan; pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat
pendidikan, strata ekonomi, dan sebagainya; pengumpulan data permasalahan
kependudukan yang mencakup permasalahan sosial seperti konflik antar
penduduk;
Pemetaan Sanitasi Kelurahan dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi BKM bersama
dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing RT/RW.
BOX 6. 3
Langkah pelaksanaan Pemetaan Sanitas i Kelu rahan adalah:
1. FM menjelaskan tentang arti penting Pemetaan Sanitasi, dimana melalui hal tersebut dapat diperoleh kondisi sanitasi serta permasalahan yang dihadapi;
2. Menjelaskan format perangkat yang akan digunakan untuk memperoleh data-data yang mencakup pemetaan penduduk miskin, pemetaan batas tapak dan pemetaan infrastruktur sanitasi;
3. Melakukan Pemetaan Batas Tapak (lihat Format 3.19 lampiran 3). Pemetaan dibuat untuk melihat keadaan umum kampung dan lingkungannya yang menyangkut sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan, luas dan tata letak lahan-lahan termasuk peruntukkannya, penyebaran daerah permukiman, aliran air, lembaga-lembaga yang ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas.
4. Melakukan Pemetaan Infrastruktur Sanitasi (lihat Format 3.20 lampiran 3). Pemetaan infrastruktur dibuat untuk melihat kondisi infrastruktur sanitasi kelurahan serta akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi. Pada pemetaan infrastruktur sanitasi perlu dipetakan permasalahan masyarakat dalam mengakses pelayanan infrastruktur, seperti penduduk/daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Hasil pemetaan infrastruktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan sanitasi yang dihadapi oleh masyarakat secara menyeluruh.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 12
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 25
8. Rencana Kerja Masyarakat
- Rencana Konstruksi
- Rencana Kontribusi Masyarakat
- Rencana Pelatihan
- Rencana Operasi dan Pemeliharaan.
Usulan Dokumen Rencana Pembangunan ini diserahkan kepada DPIU disertai
dengan Surat Pengantar Usulan Desa (Format 4.1 Lampiran).
Verifikasi Dokumen Rencana Pembangunan
Verifikasi Dokumen Rencana Pembangunan dilakukan oleh DPIU. Usulan
dokumen harus selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah,
Kriteria Teknis yang ada dan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan demikian
tidak terjadi Pendanaan Pembangunan yang tumpang-tindih. Pada Verifikasi ini,
dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh DPIU untuk mengetahui Situasi dan
Kondisi Lapangan (Format 4.5 Lampiran ). Verifikasi dan asistensi Dokumen
disarankan agar tidak lebih dari 7 hari dihitung sejak masuknya dokumen ke DPIU.
Finalisasi Dokumen Rencana Pembangunan
Finalisasi dilakukan oleh KSM dan Kader
Masyarakat dengan Pendampingan dari
FM dan DPIU.
Finalisasi Usulan RKM/CSIAP dilakukan
untuk Perbaikan dan Pembenahan Usulan
RKM berdasarkan hasil verifikasi oleh
DPIU, terutama apabila ditemukan hal-hal
yang belum sempurna
Setelah dilakukan Finalisasi maka Dokumen Rencana Pembangunan dapat
digunakan untuk pada tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan Fisik.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 26
4.3. Tahap Pelaksanaan Fisik
Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Rembug Warga Tingkat
RT/RW III, Penandatanganan Kontrak Kerja, dan Pelaksanaan Fisik Infrastruktur.
Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan
kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai dilakukan
penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan serah terima hasil infrastruktur.
Dalam melaksanakan kegiatan KSM difasilitasi oleh FM.
Rembug Warga Tingkat RT/RW III
Rembug Warga tingkat RT/RW III
(Rencana Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur bertujuan untuk
menetapkan rencana pelaksanaan
pembangunan infrastruktur, serta
finalisasi rencana Operasi dan
Pemeliharaan.
Pemaparan Rencana Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi disepakati secara swakelola (tidak
menggunakan pihak ke-3/kontraktor), kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang
membutuhkan keahlian atau peralatan tertentu. Sehingga, pelaksanaan
pembangunan dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada
masyarakat setempat dengan melakukan efisiensi penggunaan alat berat.
Rencana pelaksanaan pembangunan sarana sannitasi yang disepakati mencakup
besaran upah, jumlah pekerja, calon pekerja, mekanisme pembayaran
upah/material dan rencana pengajuan pencairan secara mendetail.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 27
Finalisasi Rencana Operasi dan Pemeliharaan
Rencana Operasi dan Pemeliharaan yang disepakati meliputi rencana
penyediaan dana yang harus masuk rekening pada saat pencairan dana BLM,
rencana pengumpulan dana/iuran pemeliharaan termasuk besarannya dan
mekanisme penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur. Rencana Operasi dan
Pemeliharaan ini disepakati dan akan dilaksanakan oleh KSM. KSM mulai bekerja
sejak tahap pelaksanaan pembangunan, sebagai pengawas pelaksanaan
kegiatan.
Proses Pelaksanaan Rembug Warga RT/RW III
1. KSM dibantu oleh Kader Masyarakat dan FM menyiapkan materi yang akan
disampaikan di dalam Rembug RT/RW III antara lain mengenai:
a. Mekanisme dan rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi;
b. Finalisasi rencana Operasi dan Pemeliharaan serta rencana
pendanaannya;
c. Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
2. KSM dibantu oleh KM dan FM dan perwakilan BKM melaksanakan Rembug
Warga;
3. Perwakilan BKM sebagai pimpinan musyawarah menjelaskan kembali prinsip-
prinsip penting program terutama tentang perlunya keterbukaan dalam
pengelolaan kegiatan dan adanya hak masyarakat untuk melakukan
pemantauan;
4. Ketua KSM memaparkan rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik
5. Peserta musyawarah menyepakati rencana dan jadual pelaksanaan kegiatan,
yang sebelumnya telah di cek dan (jika diperlukan) dirubah sesuai kondisi
terkini, kemudian memberikan wewenang kepada KSM untuk
melaksanakannya;
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 28
6. Identifikasi tenaga terampil dan pendaftaran calon pekerja untuk pekerjaan
yang akan dilaksanakan sendiri. Calon pekerja harus digolongkan menurut
jenis kelamin. Orang yang tergolong kurang mampu harus mendapatkan
prioritas. Pendaftaran tenaga kerja dapat diteruskan selama pelaksanaan bila
terdapat calon tenaga kerja baru
7. Ketua KSM memaparkan rencana Operasi dan Pemeliharaan kepada warga
8. Peserta musyawarah menyepakati rencana Operasi dan Pemeliharaan serta
rencana pendanaannya dan juga menyepakati pelaksanaan pemeliharaan
infrastruktur terbangun;
9. Peserta menyepakati dana yang harus disiapkan sebesar 25% dari
kebutuhan operasi dan pemeliharaan, sebagai syarat pencairan BLM tahap
pertama;
10. Peserta menyepakati berita acara realisasi sumbangan/swadaya masyarakat
(non-finansial) dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan
infrastruktur di desa;
11. Ketua KSM menjelaskan kembali dan menyimpulkan pokok-pokok hasil
diskusi Rembug Warga Tingkat RT/RW III.
Penandatanganan Kontrak Kerja
Setelah Rembug RT/RW III,
pelaksanaan ditindaklanjuti dengan
penandatanganan kontrak kerja.
Kontrak Kerja berupa Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara
BKM dengan PPK PLP, Satker PLP.
Dalam kontrak kerja, dinyatakan
bahwa pembayaran dilakukan dimuka
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 29
dan selanjutnya mempertimbangkan kemajuan pekerjaan di lapangan yang
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan Mekanisme Pencairan Dana untuk
Pembangunan Swakelola dalam Perpres 54 tahun 2010. Tahap pertama sebesar
40% bisa dicairkan setelah RKM disetujui. Selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan
pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan
sisanya sebesar 60% dibayarkan pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan
sudah mencapai minimal 72%.
Satker PLP dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk Pencairan
Tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan dana di
lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan
fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP). Contoh Surat Kontrak Kerja/Perjanjian dapat dilihat pada Format 7.1 lampiran.
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan mulai dilakukan segera
setelah Penandatanganan Kontrak.
Proses pembangunan ini dilaksanakan
oleh KSM dengan bimbngan FM, serta
dengan pengawasan BKM.
Proses Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur meliputi beberapa kegiatan
yang terkait di dalamnya, seperti Perencanaan Pekerjaan, Penyiapan Lokasi,
Pengadaan Material dan Barang, Pelaksanaan Konstruksi, Sewa Alat, dan Jumlah
Tenaga Kerja, Jadwal Waktu Pelaksanaan serta Pengendalian Pengeluaran Dana
oleh Pelaksana. (Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.1 Lampiran).
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 29
dan selanjutnya mempertimbangkan kemajuan pekerjaan di lapangan yang
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan Mekanisme Pencairan Dana untuk
Pembangunan Swakelola dalam Perpres 54 tahun 2010. Tahap pertama sebesar
40% bisa dicairkan setelah RKM disetujui. Selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan
pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan
sisanya sebesar 60% dibayarkan pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan
sudah mencapai minimal 72%.
Satker PLP dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk Pencairan
Tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan dana di
lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan
fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP). Contoh Surat Kontrak Kerja/Perjanjian dapat dilihat pada Format 7.1 lampiran.
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan mulai dilakukan segera
setelah Penandatanganan Kontrak.
Proses pembangunan ini dilaksanakan
oleh KSM dengan bimbngan FM, serta
dengan pengawasan BKM.
Proses Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur meliputi beberapa kegiatan
yang terkait di dalamnya, seperti Perencanaan Pekerjaan, Penyiapan Lokasi,
Pengadaan Material dan Barang, Pelaksanaan Konstruksi, Sewa Alat, dan Jumlah
Tenaga Kerja, Jadwal Waktu Pelaksanaan serta Pengendalian Pengeluaran Dana
oleh Pelaksana. (Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.1 Lampiran).
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 30
Perencanaan Pekerjaan
Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi, diperlukan perencanaan
pekerjaan meliputi perencanaan untuk tenaga kerja yang diperlukan, pengadaan
material konstruksi, dan pengusahaan peralatan yang diperlukan. Urutan umum tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dan memerlukan perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran Lapangan;
2. Pembersihan lahan,
3. Penyiapan lokasi, sebagai tindak lanjut dari land clearing, dengan pelaksanaan
pemasangan patok benchmark;
4. Pengadaan dan pengelolaan material, yang terkait dengan mekanisme
penyimpanan barang dan pengelolaan bahan dan alat;
5. Kegiatan finishing seperti tindakan perlindungan dari erosi, pembersihan akhir,
dsb
Sebelum membuat rencana kerja, berbagai informasi yang spesifik perlu
dikumpulkan, untuk membuat suatu rencana kerja yang realistis. Tanpa rencana
yang baik dan realistis, sulit untuk membuat estimasi berapa besar material,
peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan dan tersedia. Dan tanpa adanya
rencana kerja akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak teratur dan tidak optimal,
sehingga tidak akan mencapai hasil yang diharapkan (baik dalam kualitas dan
kuantitas). Informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun rencana kerja
adalah sebagai berikut:
1. Tanggal awal dan tanggal penyelesaian;
2. Volume dan lokasi berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
3. Kebutuhan masukan untuk tenaga kerja, material konstruksi, perkakas;
4. Ketersediaan tenaga kerja, peralatan, perkakas, dan material konstruksi
5. Informasi tentang awal dan akhir musim hujan secara umum.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 31
Manajemen Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik penting artinya untuk keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Peran pengawas penting artinya dalam
memotivasi tenaga kerja.
Ia dapat membantu memotivasi para pekerja dalam berbagai cara:
1. Menciptakan rasa pencapaian dan menunjukkan penghargaan atas pekerjaan
yang dilakukan oleh pekerja;
2. Mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerja serta member petunjuk dan
pelatihan kepada pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya
dengan baik.
3. Mengatur dan mengelola pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien, dan
mengkomunikasikan serta berperilaku benar di depan pekerja;
4. Memastikan adanya kondisi kerja yang baik dan pantas di lapangan.
Pengaturan Tenaga Kerja
Pengaturan tenaga kerja di lapangan penting sekali bila kegiatan konstruksi
dilaksanakan dengan menerapkan metode kerja Pembangunan Berbasis
Masyarakat (Community Driven Development). Ada sejumlah hal yang perlu
diperhatikan dalam mengatur tenaga kerja di tapak pekerjaan:
1. Mobilisasi Pekerja. Rencana kerja harus disiapkan jauh sebelumnya agar
penduduk setempat dapat mempersiapkan diri apabila tenaga kerja mereka
diperlukan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia harus dipastikan agar
jumlahnya tercukupi untuk pekerjaan yang direncanakan dalam hari atau
minggu tertentu. Mobilisasi tenaga kerja diusahakan di sekitar tapak pekerjaan;
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 32
2. Menetapkan Kelompok Pekerja. Kelompok tenaga kerja dapat disusun untuk
melaksanakan pekerjaan. Tergantung pada jenis dan volume pekerjaan, satu
kelompok terdiri dari 10-25 pekerja. Tiap kelompok harus ada ketua kelompok;
3. Pengaturan Jarak Antar Kelompok Pekerja. Kelompok-kelompok pekerja
sebaiknya tidak bekerja berdekatan satu dengan lainnya. Bila mereka bekerja
terlalu terpisah, ini akan menyulitkan pengawasan. Jarak antara lokasi kerja
berbagai kelompok pekerja sebaiknya diatur sesuai dengan jenis pekerjaan
yang dilaksanakan;
4. Menugaskan kegiatan-kegiatan bagi kelompok pekerja. Agar dapat
menggunakan pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara optimal,
sebaiknya satu kelompok ditugaskan untuk bekerja terus dalam bidang dan
kegiatan yang sama selama masa konstruksi.
5. Penyeimbangan kelompok. Beban agar kerja dibagi rata antara berbagai
kelompok, dan memberikan kesembangan yang baik dalam pembagian tugas
antara pekerja dalam kelompok tertentu.
6. Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk memungkinkan agar rata-
rata pekerja menyelesaikan kerja sehari dalam sekitar 75% dari jam kerja
normal. Metode ini hanya digunakan pada tahap awal, untuk selanjutnya
ditentukan melalui percobaan di tempat kerja.
Penyiapan Lokasi
Dalam pelaksanaan Program SPBM dimungkinkan adanya proses pengadaan
lahan, yang dilakukan melalui mekanisme “hibah lahan” (voluntary donation),
dengan merujuk pada ADB Policy on Involuntary Resettlement (1998) and
Operation Manual (2006).
Prinsip dasar yang dianut:
1. Akusisi tanah/lahan atau aset sedapat mungkin diminimalisasi;
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 33
2. setiap penduduk yang terkena pembebasan/pengadaan lahan harus secara
layak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
3. setiap penduduk diajak berkonsultasi dalam mempersiapkan rencana
pemindahan lahan (resettlement plan/rps) dan dalam pelaksanaannya harus
melibatkan penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan;
4. untuk kasus dimana dampak pembebasan lahan mengakibatkan lebih dari
10% aset ataupun lahan yang dimiliki, maka proyek (RIS-PNPM Mandiri) akan
memberikan kompensasi yang memadai melalui rehabilitasi kepada penduduk
terkena dampak pembebasan lahan dengan demikian penduduk tersebut
dapat memperoleh kembali aset yang sama baik dari standar kehidupan yang
layak, maupun pendapatan;
5. apabila masyarakat telah memutuskan untuk memberikan kontribusi lahan
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa persyaratan safeguard
yang harus dipenuhi adalah:
- Konsultasi yang memadai dengan para pemilik lahan:
Kepastian bahwa hibah tanah/lahan tidak mempengaruhi standar
hidup dari penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan;
Hibah tanah/lahan dikonfirmasikan sebelumnya secara lisan dan
tertulis, serta tercatat dan diverifikasi oleh pihak independen (LSM
maupun organisasi lain yang berbadan hukum);
Sudah dipersiapkan sistem tindak lanjut keluhan masyarakat;
Mekanisme safeguard terkait dengan pengadaan lahan dibahas
melalui proses pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman
pelaksanaan diikuti oleh fasilitator dan konsultan serta
menyebarluaskannya kepada masyarakat;
Penilaian khusus berkaitan perlindungan masyarakat yang berpotensi
menjadi miskin akibat adanya proses pengadaan lahan akan dilakukan
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 34
sejalan dengan penyiapan Subproject Resettlement Plan (RPs),
terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Secara khusus
masyarakat yang beresiko menjadi miskin tersebut akan diberikan
pendampingan khusus dalam upaya mempertahankan kondisi sosial
ekonomi mereka;
Harus dipersiapkan mekanisme dengar pendapat (hearing) dan
penyelesaian pengaduan selama persiapan RPs;
Detail dari RPs harus disampaikan (disclosed) kepada penduduk yang
terkena dampak pembebasan lahan dan kelompok masyarakat melalui
musyawarah desa dan dicantumkan dalam format isian ringkasan RPs,
ataupun selebaran yang mudah dimengerti oleh seluruh kelompok
masyarakat, serta diletakkan pada papan pengumuman;
Pelaporan dan pemantauan yang memadai menganai sistem
pengelolaan pemukiman kembali.
- Persyaratan dan Kriteria
Secara umum penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan dari
pelaksanaan proyek dapat memperoleh manfaat/dampak antara lain:
Tidak terjadi penurunan standar hidup;
Hak, dan kepemilikan atas lahan tidak berubah;
Usaha masyarakat tidak mengalami kendala, baik dengan atau tanpa
resettlement.
Penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan secara khusus
dilindungi oleh ADB Social Safeguard Policy. Persyaratan kerangka
resettlement dalam RIS-PNPM-Mandiri adalah:
Penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan tidak
diperbolehkan dari penduduk miskin;
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 35
Penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan yang
dikategorikan miskin tidak terkena dampak negatif (langsung ataupun
tidak langsung) dari adanya proyek. Sedangkan kebutuhan lahan
proyek yang dilakukan dengan hibah ataupun melalui kesepakatan
masyarakat harus dilaporkan dan dicatat secara mendetail termasuk
kondisi sosial ekonomi dan dampak proyek bagi penduduk yang
terkena dampak pembebasan lahan;
Setiap kegiatan pengadaan lahan/pemindahan kembali harus sesuai
dengan kebijakan ADB, dan harus dicatat serta dilaporkan;
Seluruh informasi yang dibutuhkan harus dicantumkan dalam format
pemukiman kembali yang dintegrasikan dalam RKM;
Setiap usulan kegiatan yang memerlukan adanya resettlement plan
harus direview oleh komite khusus bagi ADB dan Pemerintah
Indonesia sebelum proyek/kegiatan dilaksanakan.
Prosedur pemukiman kembali, setelah masyarakat menentukan
kegiatan melalui musyawarah desa, dengan prosedur:
- Identifikasi pengadaan lahan dan dampak sosial ekonomi yang
diakibatkannya;
- Mengadakan konsultasi stakeholder dalam upaya
meminimalisasikan dampak dan mengidentiikasi penduduk yang
terkena dampak pembebasan lahan serta preferensi mereka;
- Pengadaan sensus dari penduduk yang terkena dampak
pembebasan lahan dan inventaris serta pengumpulan data dan
pengukuran terinci (Detailed Measurement Survey/DMS) dari
seluruh aset yang terkena;
- Pengumpulan data sosial ekonomi dari penduduk yang terkena
dampak pembebasan lahan, serta memastikan bahwa tidak terjadi
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 36
penurunan standar hidup dari penduduk yang terkena dampak
pembebasan lahan;
- Melaksanakan survey biaya pengantian (ganti rugi) dari aset yang
diinformasikan kepada penduduk yang terkena dampak
pembebasan lahan;
- Menyediakan informasi proyek/kegiatan dan rencana pemukiman
kembali dalam format sederhana dan mudah dimengerti oleh
seluruh stakeholder;
- Setiap hibah lahan, harus dilakukan konfirmasi secara tertulis
kepada penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan dan
diverifikasi oleh pihak independen seperti LSM ataupun institusi
yang legal;
- Menyiapkan resettlement plan dengan informasi yang dibutuhkan
dan jadual pelaksanaannya prosedur penanganan pengaduan,
serta monitoring dan evaluasi;
- Menyampaikan resettlement plan kepada komite safeguard untuk
disetujui sebelum pelaksanaan dan pekerjaan sipil.
- Tanggung Jawab Pelaksanaan
Seluruh organisasi pelaksana Program SPBM bertanggung jawab penuh,
dan implementasinya akan didukung oleh tenaga ahli safeguard di tingkat
kabupaten yang akan mendukung FM yang akan mempersiapkan
kegiatan dan pelaksanaan pelaporan.
Komite Independen akan melakukan review, dan pembiayaan untuk
penugasan kegiatan ini akan didanai dari pendanaan proyek.
Secara rinci, mekanisme LARF secara rinci akan di jabarkan dalam BOX 6.4 di
halaman berikut:
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 37
BOX 6.4 MEKANISME LAR F 1. Dalam perencanaan pembangunan desa akan disepakati ada atau tidak adanya
kebutuhan lahan. 2. Apabila ada kubutuhan lahan, ditawarkan kepada masyarakat apakah lahan tersebut
akan dihibahkan atau tidak (non hibah). a. Lahan Hibah
Apabila lahan yang diperlukan tersebut mendapatkan hibah dari pemilik, maka langkah selanjutnya: Memeriksa status tanah tersebut secara hukum Mengidentifikasi atau menetapkan luasnya lahan Melakukan diskusi dan wawancara dengan pemilik Pengisian formulir / lembar hibah
b. Lahan Non Hibah Apabila lahan yang diperlukan tersebut adalah pengguna lahan tetapi bukan sebagai pemilik lahan (pengelola atau penggarap) perlu dilakukan Ressetlement Framework (RF), maka langkah selanjutnya adalah: Identifikasi pengguna lahan Identifikasi atau penetepan luas lahan Diskusi dan wawancara Pada pelaksanaan Program SPBM apabila ditemukan bahwa pengadaan lahan harus menempuh sistem pengadaan non hibah, sedapat mungkin dilakukan penggantian usulan RKM. Hal ini mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Program SPBM merupakan kegiatan yang sifatnya merupakan prasarana dasar dengan skala komunitas.
3. Apabila penetapan lolasi atau lahan yang diperlukan lebih kecil atau sama dengan 10% dari luas lahan yang ada akan dilanjutkan dengan Land Acquisition (LA), dengan langkah sebagai berikut: Melakukan penetapan lokasi dan luas lahan Melakukan pengukuran Menyusun pelaporan
4. Apabila penetapan lokasi atau lahan hibah yang diperlukan lebih besar dari 10% luas lahan yang ada maka akan dilanjutkan dengan Ressetlement Framework (RF). Langkah selanjutnya adalah melakukan: Identifikasi adanya penurunan tingkat kehidupan masyarakat (hilangnya
penghasilan, pekerjaan dsb) Melakukan musyawarah khusus AP.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 38
Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan material yang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai
dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui dalam
RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi
lapangan maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB tersebut
dengan meminta persetujuan kepada DPIU/PPK Tingkat Kabupaten.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat
diupayakan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan biaya. Jika konstruksi
yang dibangun membutuhkan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat
efesiensi dalam penggunaannya sehingga program ini benar-benar dapat
memberikan pendapatan secara optimal kepada masyarakat.
Mekanisme Pengadaan barang dan Jasa mengacu pada Perpres 54 tahun 2010.
Dalam Perpress disebutkan bahwa pengadaan dengan penunjukan langsung bisa
dilakukan untuk pengadaan barang dengan nilai maksimum 200 juta rupiah. Untuk
Program SPBM, peraturan tersebut diaplikasikan dengen dirinci sebagai berikut,
1. Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup
berupa kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.
2. Untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan
dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui
penawaran tertulis dari penyedia barang yang bersangkutan, dan bukti
perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.
3. Untuk pengadaan barang yang bernilai di atas Rp 15.000.000 (lima juta
rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dilakukan oleh panitia
pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari BKM dengan cara
meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3
(tiga) penyedia barang yang berbeda serta memilih penawaran dengan harga
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 39
terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan
materai secukupnya.
4. Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah) dilakukan oleh panitia pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang
yang berasal dari BKM dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah,
dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya.
Dokumen yang harus disiapkan dalam pembentukan dan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dapat dilihat dalam lampiran.
Pada tahap ini, Fasilitator bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada
panitia dan KSM agar pelaksanaan pengadaan material/sewa alat dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan
fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan
pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas
material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progress
harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah
pekerja yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap
permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya
kejadian alam seperti cuaca, ataupun bencana alam.
Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh KPP dan dibantu oleh
FM, KD, PPIU dan DPIU (PPIU dan DPIU melakukan pengawasan dalam tinjauan
langsung yang dilakukan secara berkala). Dalam tahap ini merupakan tahapan
yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara luas mampu melaksanakan
fungsi kontrol untuk: (a)Pengendalian Mutu; (b)Pengendalian Kuantitas/Volume
Pekerjaan; (c)Pengendalian Waktu; dan (d)Pengendalian Biaya.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 40
a. Pengendalian Mutu
Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu adalah:
- Penyimpanan Bahan/Material
Bahan-bahan harus disimpan sedemikian rupa untuk menjamin
perlindungan kualitas. Dan bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan
sedemikian rupa sehingga mudah diperiksa oleh pengawas.
- Metode Pengangkutan Material/Campuran
Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan di antara
pelaksanaan berbagai pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan
pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan
infrastruktur yang ada di sekitar lokasi.
- Pengujian/Pemeriksaan Material
Material yang akan digunakan harus diinspeksi oleh pengawas. Bila perlu
pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan ulang material bahan-bahan
yang telah tersimpan sebelumnya.
b. Pengendalian Kuantitas/Volume
Pengawasan Kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahan-bahan/campuran
yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Pengawas akan
memeriksa bahan-bahan/campuran berdasarkan atas batas toleransi
pembiayaan.
Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas dan peryaratan
lainnya, maka pengukuran kuantitas dilakukan agar kuantitas pekerjaan
benar-benar terukur dengan baik sesuai dengan pembiayaan dan disetujui
oleh DPIU.
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 41
c. Pengendalian Waktu
Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara tenaga kerja, alat berat,
dan jumlah jam per hari dengan waktu pelaksanaan penyelesaian sangat erat.
- Jadual Pelaksanaan
Jadual pelaksanaan yang dibuat BKM dicek oleh DPIU dan TAMK
sebelum pekerjaan dimulai terhadap:
Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca;
Metode konstruksi yang sistematis dan benar;
Pengendalian waktu oleh pengawas berdasarkan jadwal
pelaksanaan tersebut
Dari jadual pelaksanaan tersebut dijabarkan kedalam target harian,
kemudian di cek terhadap pencapaian target hariannya. Bila target harian
tidak terpenuhi maka selisih volume harus di perogramkan/dikejar untuk
hari berikutnya
Bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat
diselesaikan sesuai jadual.
- Alat Berat
Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka:
Kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung lebih dahulu
Bila perlu ditambahkan jumlah alat atau menambah jam kerja alat
- Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja
Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target waktu.
Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga
kerja perlu ditambah atau lembur.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 41
c. Pengendalian Waktu
Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara tenaga kerja, alat berat,
dan jumlah jam per hari dengan waktu pelaksanaan penyelesaian sangat erat.
- Jadual Pelaksanaan
Jadual pelaksanaan yang dibuat BKM dicek oleh DPIU dan TAMK
sebelum pekerjaan dimulai terhadap:
Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca;
Metode konstruksi yang sistematis dan benar;
Pengendalian waktu oleh pengawas berdasarkan jadwal
pelaksanaan tersebut
Dari jadual pelaksanaan tersebut dijabarkan kedalam target harian,
kemudian di cek terhadap pencapaian target hariannya. Bila target harian
tidak terpenuhi maka selisih volume harus di perogramkan/dikejar untuk
hari berikutnya
Bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat
diselesaikan sesuai jadual.
- Alat Berat
Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka:
Kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung lebih dahulu
Bila perlu ditambahkan jumlah alat atau menambah jam kerja alat
- Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja
Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target waktu.
Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga
kerja perlu ditambah atau lembur.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 42
d. Pengendalian Biaya
Yang perlu di perhatikan dalam pengendalian biaya adalah pengukuran
hasil pekerjaan yang dilakukan dengan akurat dan benar sehingga
kuantitas biaya sesuai dengan gambar rencana
Pemakaian Jasa Kontraktor
Pelaksanaan pekerjaan yang dianggap oleh masyarakat tidak mampu dikerjakan
oleh masyarakat sendiri karena memerlukan keahlian dan peralatan khusus,
setelah dievaluasi secara bersama-sama dengan pihak FM, maka KSM
diperbolehkan untuk melaksanakan beberapa komponen pekerjaan dengan
disubkontrakkan melalui pihak ketiga.
Dalam pelaksanaannya KSM akan melakukan pengawasan terhadap kinerja
subkontraktor dengan dibantu oleh FM. Dalam melakukan pengawasan, KSM juga
akan melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka memantau
kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh subkontraktor/pemasok serta
permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan.
Disamping pelaksanaan pekerjaan sendiri oleh masyarakat, KSM juga dapat
secara langsung melakukan teguran-teguran di lapangan baik lisan maupun
tertulis kepada subkontraktor terhadap kualitas pekerjaan maupun kemampuan
tukang yang tidak memadai.
Setiap kontrak yang selesai dilaksanakan oleh subkontraktor akan diperiksa oleh
KSM terlebih dahulu dan dibantu oleh FM , kemudian akan dievaluasi oleh Tim
penerima barang/jasa yang dibentuk oleh BKM.
Panitia Penerima bertugas melakukan evaluasi atau pengecekan pekerjaan (Cek
List Pekerjaan) yang dikerjakan oleh pihak kedua atau pihak ketiga
(Subkontraktor/Pemasok) sesuai dengan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan
Kerja dalam kontrak.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 43
Pelaporan Kegiatan
Bagian lain dari Pengawasan Pelaksanaan
adalah Pencatatan dan Pendokumentasian
Hasil dan Proses di lapangan. Catatan dan
Dokumentasi ini disusun dalam Bentuk
Laporan, yang harus dibuat secara
sederhana dan seringkas mungkin dan
dilakukan secara berkala.
Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan:
1. Laporan Harian (Progress, Pemasukan dan Penggunaan Material dan
Cuaca).
2. Buku Kas, yang mencatat Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dana.
3. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi).
4. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan.
5. Jumlah dan Asal Pekerja dan Penggunaan Material.
6. Kesesuian Waktu Pelaksanaan.
7. Foto yang menggambarkan Kondisi Lapangan (0%; 30%; 60%; 100%).
Secara Terperinci, Format Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan (Supervisi)
Konstruksi dapat dilihat pada Format 8.1-8.8 Lampiran. Selain itu, BKM selaku
Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan wajib Melaporkan Kemajuan
Pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui Forum Rembug
Warga Mingguan dan Papan-papan Informasi di lokasi sasaran secara periodik
setiap dua minggu.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 44
Rembug Warga Pelaksanaan
a. Definisi
Pelaksanaan Rembug Warga Pelaksanaan dilakukan untuk melaporkan dan
membahas mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Kendala-kendala
Pelaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik kedepan serta agenda
lainnya yang sekiranya diperlukan.
Rembug warga dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali dan hasilnya
disebarluaskan melalui kegiatan penempelan informasi kegiatan.
Dalam pelaksanaanya, BKM serta KM
memaparkan laporan pelaksanaan
kegiatan fisik dan keuangan, laporan
penggunaan material, kendala-kendala
pelaksanaan kegiatan dan rencana
pelaksanaan kegiatan fisik kedepan.
Selain itu, KSM dapat melaporkan
perkembangan pengumpulan dana
operasi dan pemeliharaan.
Pelaksanaan musyawarah desa/rembug warga ini diharapkan dapat menjadi
wadah pemecahan permasalahan serta wadah interaksi masyarakat sebagai
pemilik kegiatan selain sebagai salah satu bentuk transparansi pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan.
b. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Rembug Warga Pelaksanaan
1) Mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh
BKM:
- Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik;
- Keuangan;
- Laporan Penggunaan Material
- Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan
- Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 45
2) Menyimpulkan pokok-pokok untuk Rembug Warga Tingkat RT/RW IV.
Keterbukaan Informasi
a. Maksud
Dalam Rangka mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan
Program SPBM, KSM dan BKM berkewajiban menyampaikan Informasi dalam
bentuk Penempelan Papan Informasi dan Pemasangan Papan Proyek.
Penempelan informasi ini dilakukan oleh
BKM yang meliputi informasi tentang RKM,
dan hasil-hasil rembug warga, laporan
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
keuangan, serta informasi-informasi
lainnya. Penempelan informasi melalui
papan pengumuman ditempatkan di lokasi
strategis, misalnya di kantor desa/dusun,
masjid, gereja, balai pertemuan dll, dengan
bentuk dan ukuran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Penempelan
informasi dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
Papan proyek memuat informasi tentang nama pelaksanaan kegiatan, jenis
dan volume infrastruktur yang dibangun, pagu dana untuk setiap jenis
kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Papan proyek ditempatkan di lokasi
kegiatan yang mudah terlihat oleh masyarakat.
b. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Keterbukaan Informasi
Menyiapkan Papan Informasi dan Pemasangan Papan Proyek oleh BKM yang
meliputi:
1. Informasi tentang Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).
2. Hasil Musyawarah Desa dan Rembug Warga.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 46
3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.
Setelah Pelaksanaan Fisik selesai BKM diwajibkan pula untuk
membuat/mencantumkan Logo PU, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat
dan dapat disesuaikan dengan Kondisi Lapangan.
4.4. TAHAP OPERASI DAN PEMELIHARAAN OLEH MASYARAKAT
Secara Garis Besar Tahap Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat di Tingkat
Desa adalah sebagai berikut:
1. Rembug Warga Tingkat RT/RW IV.
2. Serah Terima Infrastruktur.
3. Operasi dan Pemeliharaan.
Rembug Warga Tingkat RT/RW IV
Rembug Warga Tingkat RT/RW IV bertujuan untuk memberikan informasi hasil
pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh BKM kepada
warga lokasi sasaran. Rembug dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai
100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis.
Rembug Warga ini merupakan penilaian akhir
SPBM yang akan menjadi dasar dalam
pemeriksaan Inspektorat Jenderal/
BPKP/Bawasda.
Forum ini dipimpin oleh Lurah dengan
mengundang Satker PLP Kota, DPIU,
Pemerintah Kecamatan, KSM, KM, LSM,
Tokoh masyarakat desa, dan warga lokasi
kegiatan dengan perwakilan Pengurus RT/RW.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 47
Dalam Rembug ini, BKM menjelaskan secara rinci dan transparan laporan
pertanggung-jawaba. Materi adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
(LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai dengan foto-foto
pelaksanaan. Hasil Rembug Warga ini disampaikan kepada pemerintah desa dan
kabupaten.
Laporan pertanggung jawaban terdiri dari 2, jenis tergantung penyelesaiannya:
1. Apabila pekerjaan fisik sudah selesai (mencapai 100%), laporan
pertanggungjawaban BKM terdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan
Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB).
2. Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir
tahun anggaran belum mencapai 100%) maka laporan pertanggungjawaban
BKM harus terdiri dari Laporan Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya
(RKB), Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), dan
Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).
Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan kegiatan (LP2K)
Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang
ditandatangani oleh Ketua BKM dan diketahui KM dan FM untuk menyatakan
bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap
diperiksa oleh Satker PLP Kota. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan
Testing and Commisioning. Testing and Commisioning dilakukan bersama-sama
Satker PLP Kota, FM, Pemerintah Desa dan KPP.
Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggung-jawaban
dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan,
termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah
ditandatangani diserahkan pada FM dengan tembusan kepada Satker Kabupaten
untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 48
Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)
KSM bersama KM harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut
rekapitulasinya dan disetujui Satker Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk penjelasan
tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana
bantuan BLM.
Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi pada saat
LP2K dibuat pelaksanaan di lapangan. Hal-hal yang harus dicatat meliputi harga-
harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar dan distribusi dana dari setiap
kegiatan di luar infrastruktur seluruhnya. Catatan harus berdasar kepada kondisi
aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan pelaporan harian.
Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan
penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan.
Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian adalah denah
atau lay out, peta situasi, detail konstruksi dan lain-lain yang juga bagian dari RKB.
Jika terjadi perubahan pada infrastruktur terbangun, dilakukan perubahan pada
gambar dan harus dituangkan dalam berita acara revisi. Format RKB dapat dilihat
dalam Format 10.2 Lampiran
Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K)
Surat pernyataan penyelesaian kegiatan ini berisikan kesanggupan BKM untuk
menyelesaikan kegiatan sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan
sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker PLP Kota, Lurah dan
DPIU. Format SP2K dapat dilihat pada Format 10.3 Lampiran.
Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam
pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Satker PLP Kota/DPIU dapat
memberikan kesempatan waktu kepada BKM untuk menyelesaikan kegiatan
konstruksi dan atau melakukan perbaikan.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 49
Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK)
Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, ternyata kegiatan
pembangunan infrastruktur belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan
seluruhnya, maka Ketua BKM dan FM dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat
Komitmen dari Satker Kabupaten, dan Kepala Desa membuat Berita Acara Status
Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan
kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu.
Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, yaitu realisasi kegiatan dan biaya
hingga saat itu maupun gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga saat itu.
Jika pada saat BASPK masih terdapat sisa dana yang belum terserap dari KPPN
maka sisa dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke
kas negara. Format BASPK seperti pada Format 10.4 Lampiran.
Pembuatan Dokumen Penyelesaian
Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi
tentang laporan pertanggung-jawaban BKM selaku pelaksana program termasuk
rincian realisasi penggunaan biaya oleh KSM dan lampiran pendukung lainnya.
Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar infrastruktur
terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan
kemajuan fisik.
Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh BKM bersama FM dan
KM untuk disampaikan kepada Satker Kabupaten selambat-Iambatnya 1 (satu)
minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai batas waktu tersebut
dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan, maka Ketua BKM, FM dan Satker
Kabupaten harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan
penyelesaiannya untuk disampaikan kepada DPIU.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
�0
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 50
Serah Terima Infrastruktur
Serah Terima Hasil Pekerjaan
dilakukan setelah Pembangunan
Infrastruktur di Lapangan selesai
dilaksanakan dan Operasionalisasi
Infrastruktur yang dibangun sudah
sepenuhnya dapat berfungsi dan
bermanfaat.
Serah Terima Pekerjaan dari BKM
kepada KPA (Satker PLP Kota)
dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah (Dalam hal ini adalah Pemerintahan
Kota dan Pemerintahan Kelurahan). Selanjutnya Pengelolaan Infrastruktur
Terbangun diserahkan oleh KPA kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola dan
dilestarikan oleh masyarakat.
Urut-urutan adalah sebagai berikut :
1. BKM menyerahkan sarana kepada KPA
2. KPA mencatatkan infrastruktur kepada KPPN
3. KPA menyerahkannya kepada sarana sanitasi kepada KSM untuk dikelola
secara swadaya, otomatis merubah status aset jadi milik warga.
Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat
Tahap Paska Pelaksanaan Fisik merupakan
upaya oleh masyarakat untuk Menggunakan
dan Memelihara Infrastruktur Fisik yang sudah
diselesaikan secara Optimal dan
berkesinambungan, dengan bimbingan dari
Pemerintah setempat.
��P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 51
Kegiatan Pemeliharaan pada Program SPBM sangat tergantung pada Kemauan
dan Kemampuan Masyarakat dalam Melaksanakan, Menggunakan, dan
Memelihara Infrastruktur yang ada.
Tujuan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut:
1. Prasarana dan sarana terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan
umur pelayanan sesuai rencana;
2. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta
penghematan biaya pemeliharaan;
3. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga
masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada
sebagai sumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan
penciptaan eluang pelatihan teknis maupun non teknis.
Pelestarian
Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan
merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan
tahapan pelestarian dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Program SPBM.
Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah:
1. Penerapan prinsip-prinsip Program SPBM dalam pelaksanaan pembangunan
secara partisipatif di masyarakat;
2. Jaminan berfungsinya prasarana/sarana sanitasi terbangun secara
berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan produktifitas
masyarakat;
3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber
pendanaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan prasaran/sarana
terbangun;
4. Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di kelurahan dalam
pengelolaan hasil kegiatan;
5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a tBab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
��
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 4 | 52
Prosedur
KSM harus mengembangkan prosedur, yang akan diikuti dalam pelaksanaannya.
Selain prosedur pelaksanaan, KSM juga perlu untuk, untuk merumuskan
peraturan, yang akan menetapkan hak dan kewajiban anggota dan pengelola,
pemilihan pengurus dan mekanisme pemilihan, mengadakan pertemuan reguler,
dan sebagainya. KSM berkewajiban membuat prosedur-prosedur tersebut secara
rinci, transparan dan menyeluruh, dan didiskusikan kepada masyarakat.
BOX 6.5
Hal- hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan O&P
Organisasi : oleh KSM Pendanaan : 1. Sebagian dana sudah dikumpulkan sejak awal 2. Dana dari pemanfaatan infrastruktur Mekanisme pendanaan disepakati dalam musyawarah
Pengoperasian 1. Pelatihan operasi prasarana oleh FM kepada tenaga pelaksana; 2. Mekanisme kebutuhan bahan untuk operasi dan tenaga
pelaksana; 3. Penghitungan kebutuhan bahan untuk operasi (kasus untuk
prasarana air minum dan sanitasi; Pemeliharaan 1. Pelatihan pemeliharaan rutin dan berkala oleh FM; 2. Perawatan rutin; 3. Perawatan berkala;
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 1 | 1
BAB 5 PENUTUP
Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pegangan
fasilitator masyarakat Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam
melaksanakan kegiatan pendampingan di tingkat kelurahan. Panduan ini diharapkan juga
dapat menjadi media bagi fasilitator dalam mereplikasi peran dan tanggungjawabnya
sebagai pendamping masyarakat kepada para pelaksana kegiatan di Pokjasan, BKM,
Kader Masyarakat, KSM Sanitasi dan aparat kelurahan serta kelompok perempuan
(remaja dan laki-laki) berkolaborasi dengan guru, pekerja kesehatan, pekerja sanitasi, ibu
rumah tangga dan kelompok yang terkait dengan kegiatan SPBM di tingkat kelurahan.
Pada akhirnya melalui panduan ini diharapkan fasilitator dapat menjalankan tugas, peran
dan tanggungjawabnya dengan baik serta lebih dekat dengan masyarakat yang
didampinginya.
�P a n d u a n Te k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Bab �
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
P a n d u a n T e k n i k P e n d a m p i n g a n M a s y a r a k a t 1 | 1
BAB 5 PENUTUP
Panduan Teknik Pendampingan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pegangan
fasilitator masyarakat Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam
melaksanakan kegiatan pendampingan di tingkat kelurahan. Panduan ini diharapkan juga
dapat menjadi media bagi fasilitator dalam mereplikasi peran dan tanggungjawabnya
sebagai pendamping masyarakat kepada para pelaksana kegiatan di Pokjasan, BKM,
Kader Masyarakat, KSM Sanitasi dan aparat kelurahan serta kelompok perempuan
(remaja dan laki-laki) berkolaborasi dengan guru, pekerja kesehatan, pekerja sanitasi, ibu
rumah tangga dan kelompok yang terkait dengan kegiatan SPBM di tingkat kelurahan.
Pada akhirnya melalui panduan ini diharapkan fasilitator dapat menjalankan tugas, peran
dan tanggungjawabnya dengan baik serta lebih dekat dengan masyarakat yang