Panduan ReKrutMen Drd

P A N D U A N SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2013 - 2016

ii

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 20 ayat 4 mengamanatkan untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Sebagai tindak-lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas merumuskan strategi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong kecintaan masyarakat pada penelitian, serta menjadi rujukan penelitian.

Selain itu DRD berperan pula dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan iptek daerah, sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan iptek daerah, serta memberikan masukan - baik diminta maupun tidak kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah aktual yang dihadapi daerah.

DRD Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi non struktural yang bersifat normatif yang membantu Pemerintah Daerah dengan penekanan pada aspek academic judgement guna merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan pembangunan daerah, dan merupakan think-tank dalam memberikan second opinion terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, organisasi dan kriteria anggota DRD diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan program-program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang bertugas, ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 289 Tahun 2010. Mengingat akan berakhirnya masa bakti anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, dipandang perlu untuk melakukan seleksi calon anggota DRD untuk masa bakti 2013-2016.

Dokumen ini merupakan panduan dalam melaksanakan seleksi calon anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka optimalisasi peran iptek dalam pemecahan permasalahan aktual pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

DRD Provinsi DKI Jakarta ke depan diharapkan dapat memberikan berbagai masukan kebijakan berkaitan dengan pemecahan permasalahan pembangunan di DKI Jakarta berdasarkan kebutuhan pengguna, melalui penerbitan konsep kebijakan ringkas secara berkala sesuai dengan bidang pembangunan yang menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

Penyusunan buku ini dapat terwujud setelah melalui beberapa diskusi secara intensif, serta didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak. Atas jerih payah yang telah dilakukan, kami ucapkan terima kasih.

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii Daftar Isi iv BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 3 C. Tujuan 3 D. Pendekatan 3 E. Karakteristik 3 F. Bidang Keahlian Pembangunan 4

BAB II MEKANISME SELEKSI CALON ANGGOTA DRD PROVINSI DKI

JAKARTA A. Undangan Pengajuan Usulan Calon Anggota DRD Provinsi DKI

Jakarta 6 B. Unsur Keanggotaan DRD Provinsi DKI Jakarta 6 C. Kriteria Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta 6 D. Persyaratan Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta 6 E. Kelengkapan Dokumen 7 F. Seleksi 8

BAB III PENUTUP 10 Lampiran 11

- Teks Pengumuman Undangan Seleksi - Formulir - Pakta Integritas - SK Panitia Seleksi

1

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai bagian integral pembangunan Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk menjadi landasan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan iptek didorong untuk tanggap dalam menghadapi perubahan global dan tatanan baru kehidupan bermasyarakat serta perubahan tuntutan lingkungan strategisnya. Oleh karena itu, peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan iptek juga tidak terlepas dari tuntutan perubahan tersebut.

Dimulainya era otonomi daerah (otda) antara lain dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 32 tahun 2004) dan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 33 tahun 2004), telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih leluasa mengelola daerahnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan DKI Jakarta berlandaskan pada Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kekhususan antara lain bahwa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki daerah otonom bawahan (Kabupaten/Kota) dan merupakan wilayah perkotaan sebagai Kota Metropolitan.

Secara spesifik dalam bidang riset dan iptek, Pasal 20 UU No.18 tahun 2002 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah didorong untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan pembangunan daerah iptek. Berkaitan dengan hal ini, dalam merumuskan kebijakan strategisnya Pemerintah Daerah selayaknya mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek.

Proses penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan iptek di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui proses yang melibatkan unsur kelembagaan iptek yang ada. Dalam rangka mendukung Pemerintah merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang iptek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Dewan Riset Daerah (DRD), yang anggotanya terdiri atas masyarakat dan unsur kelembagaan iptek.

Kebijakan pembangunan iptek Provinsi DKI Jakarta mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang ada, di samping undang-undang mengenai sistem otonomi (UU No 32 dan 33 tahun 2004) dan tentu saja

2

berdasarkan kepada UU no 18/2002. Pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3). Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g). Daya saing suatu daerah, sebagaimana halnya sebuah negara, antara lain ditentukan oleh kemampuan daerah/negara tersebut memanfaatkan iptek dalam proses pembangunannya.

Sementara itu, UU no 18 tahun 2002 menempatkan daerah dalam peran yang sangat strategis bagi pelaksanaan sistem inovasi nasional. Beberapa peran pemerintah daerah dalam undang-undang ini antara lain :

1) Membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat (pasal 14);

2) Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya (pasal 20);

3) Membentuk Dewan Riset Daerah (pasal 20);

Pembentukan dewan ini berdasarkan UU no 18/2002 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah. Pemda yang dimaksud dalam UU tersebut meliputi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Adapun menurut UU No 32 tahun 2004, pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembentukan dan keberadaan DRD ini perlu dikukuhkan dan diatur oleh suatu peraturan daerah. Dalam menjalankan kegiatannya, menurut ketentuan undang-undang, organisasi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

DRD yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 101 Tahun 2005 mempunyai tugas memberikan masukan kebijakan serta berperan aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan iptek Provinsi DKI Jakarta serta berperan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan iptek di Provinsi DKI Jakarta. Peran lainnya adalah memberikan masukan - baik diminta maupun tidak - kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah aktual yang dihadapi. Secara operasional, Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina bagi DRD, dimana Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Provinsi DKI Jakarta menjadi anggota ex-officio.

3

B. Dasar Hukum Pelaksanaan seleksi Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat Tahun 2004) Pasal 31.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 20.

3. Perpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional Pasal 11. 4. Pergub Nomor 101 Tahun 2005 tentang Pembentukan DRD Provinsi DKI

Jakarta. 5. SK Gubernur Nomor 289 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota

Dewan Riset Daerah Periode 2010-2012. 6. SK Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Penetapan Panitia Seleksi Calon Anggota DRD Periode 2013-2016.

C. Tujuan Seleksi Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bertujuan untuk: 1. Memperoleh Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2013-

2016 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 2. Meningkatkan peran iptek dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta. 3. Memperkuat kelembagaan iptek dalam memberikan pemecahan

permasalahan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. 4. Mendayagunakan dan menghasilgunakan kelembagaan DRD sesuai

dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan strategis yang terus berubah. 5. Meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan

daerah.

D. Pendekatan DRD Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi non struktural yang

diharapkan dapat menjadi think-tank dengan pendekatan academic judgement dalam memberikan pemecahan permasalahan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang nantinya dituangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

E. Karakteristik

Karakteristik DRD Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang dapat memberikan berbagai masukan kebijakan berkaitan dengan pemecahan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan kebutuhan pengguna (demand pulled). DRD Provinsi

4

DKI Jakarta diharapkan mempunyai luaran berupa konsep kebijakan ringkas secara berkala sesuai dengan bidang pembangunan yang menjadi prioritas dalam RPJMD DKI Jakarta 2013-2017.

F. Bidang Keahlian Pembangunan

Calon anggota DRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan mempunyai kepakaran untuk mendukung visi, misi, program pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017.

Sebagaimana diketahui bahwa visi pembangunan Jakarta ditujukan untuk menjadikan Jakarta sebagai Jakarta Baru, yaitu Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, Jakarta yang menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, Jakarta yang memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan Jakarta dengan pemerintahannya yang berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk merealisasikan visi tersebut fokus pembangunan diupayakan pada keseimbangan pembangunan antara penyediaan infrastruktur kota dengan penataan wilayah kumuh serta penanggulangan kemiskinan.

Konsep dasarnya adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi warga kota.Upaya ini diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah menahun Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain.

Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

Adapun prioritas program pembangunan dalam kurun lima tahun ke depan difokuskan pada aspek-aspek antara lain :

1. Untuk penataan kota dan lingkungan hidup akan dilakukan intervensi

sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran. Secara konkrit akan dibangun superblok untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), dilengkapi dengan ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan. Sementara itu, kampung-kampung yang masih berpotensi untuk di revitalisasi sesuai dengan keunikan kampung masing-masing akan tetap dipertahankan, seperti kampung ikan di Muara Angke dan kampung tekstil di Tanah Abang, guna memperkaya karakter kota

5

Jakarta, selain juga dengan memunculkan arsitektur Betawi terutama pada bangunan-bangunan umum.

2. Untuk mengatasi banjir akan dibangun embung/polder untuk

menangkap dan menampung air hujan, serta akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah di sekitar Jakarta dalam rangka pengendalian debit air yang mengalir melalui Jakarta. Selain itu akan dilakukan pendekatan kepada para developer untuk mengisi air tanah dalam skala besar melalui pembangunan sumur resapan dalam. Konsep dasarnya adalah menahan air permukaan di daratan sehingga tidak langsung terbuang ke laut.

3. Dalam bidang transportasi dikembangkan penyediaan transportasi

massal sebagai tulang punggung transportasi di Jakarta yang ditunjang dengan pengembangan sistem manajemen lalu lintas yang lebih baik. Selain itu akan ditingkatkan penyediaan ruang yang nyaman dan aman untuk pejalan kaki sebagai mata rantai yang penting dari sistem transportasi publik.

4. Dalam bidang pendidikan dikembangkan pelayanan pendidikan untuk

siswa dari keluarga tidak mampu melalui pemberian kartu Jakarta Pintar, serta peningkatan program pelatihan bagi tenaga kerja yang akan dikerjasamakan dengan dunia usaha dan institusi pendidikan.

5. Dalam bidang kesehatan dilakukan penyederhanaan jalur birokrasi

pelayanan kesehatan melalui pemberian kartu Jakarta Sehat dan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Jakarta, serta menyediakan pusat kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke bawah.

6. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat akan dibangun mall khusus

untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan serta merevitalisasi pasar tradisional agar tetap dapat bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.

7. Dalam bidang kebudayaan dikembangkan upaya membangun

kebudayaan warga kota berbasis komunitas khususnya budaya Betawi, serta merevitalisasi kawasan Old Batavia, yang merupakan kawasan heritage terbesar di Asia Tenggara, agar menjadi tujuan wisata sejarah dan budaya terkemuka di Jakarta.

8. Dalam bidang pelayanan publik dilakukan reformasi birokrasi agar

pemerintahan berjalan bersih, transparan dan professional serta dalam hal perijinan akan dilakukan upaya mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin (paling lama 6 hari kerja).

6

BAB II MEKANISME SELEKSI CALON ANGGOTA DRD

PROVINSI DKI JAKARTA

Proses pengajuan usulan calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta akan diawali dengan pengumuman undangan pengajuan usulan kepada masyarakat melalui pamflet dan website, yang diikuti dengan tahapan penerimaan usulan calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakrta, seleksi berdasarkan desk audit, wawancara, penentuan calon anggota DRD, pengumuman anggota DRD, dan penyusunan serta penetapan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

A. Undangan Pengajuan Usulan Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

Undangan untuk mengajukan aplikasi disampaikan kepada masyarakat melalui pamflet dan situs (website).

B. Unsur Keanggotaan DRD Provinsi DKI Jakarta

Keanggotaan DRD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari unsur pakar, lembaga riset / penelitian dan pengembangan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (academic-based), dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah daerah dan masyarakat.

C. Kriteria Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas tinggi,

diutamakan kemampuan kebijakan makro. 2. Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk

pembangunan dengan mengutamakan academic reasoning. 3. Memiliki jejaring kerja (networking) yang baik dan dicantumkan pada

Curriculum Vitae (CV). 4. Memiliki komitmen terhadap pemecahan permasalahan pembangunan

Provinsi DKI Jakarta. 5. Mewakili unsur Keanggotaan DRD. 6. Mempunyai rasa memiliki (sense of belonging), rasa berpartisipasi

(sense of participation), rasa kepekaan (sense of responsiveness), dan rasa tanggungjawab (sense of responsibility) yang tinggi.

D. Persyaratan Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Berdomisili dan atau bekerja secara tetap di wilayah Jabodetabek.

7

3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berumur minimal 35 tahun. 5. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat sarjana

(S1) atau sederajat. 6. Menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif. 7. Memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi dalam memberikan

solusi dan perumusan kebijakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

8. Berperilaku jujur, berkelakuan baik dan bertanggung jawab. 9. Memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai

anggota DRD Provinsi DKI Jakarta. 10. Bersedia menjadi anggota DRD Provinsi DKI Jakarta secara sukarela

dan sepenuh hati. 11. Mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas-tugas DRD.

E. Kelengkapan Dokumen

Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Mengisi formulir aplikasi seleksi. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Pas photo ukuran 4 x 6 ( berwarna ), sebanyak 2 lembar 4. Fotokopi ijazah terakhir 5. Fotokopi KTP Jabodetabek yang masih berlaku 6. Surat Persetujuan dari Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil 7. Tulisan singkat berupa konsep kebijakan ringkas sesuai dengan

program pembangunan yang diminati, maksimal 1 (satu) halaman A4, diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 1 spasi.

8. Surat pernyataan integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

8

F. Seleksi 1. Proses Seleksi

Gambar 1 Proses Seleksi Calon Anggota DRD PROVINSI DKI Jakarta

Formulir aplikasi seleksi, daftar riwayat hidup, foto 4x6 cm sebanyak 2

lembar, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP Jabodetabek yang masih berlaku, surat persetujuan dari pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil, tulisan singkat berupa konsep kebijakan ringkas sesuai dengan program pembangunan yang diminati, maksimal 1 (satu) halaman A4, diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 1 spasi dan surat pernyataan integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, dimasukan dalam amplop tertutup, dapat dikirim melalui e-mail [email protected] atau dikirimkan langsung ke Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta selambat - lambatnya Jumat 14 Desember 2012, dengan alamat :

Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

Kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta cq Bidang Penelitian dan Statistik

Gedung Balikota DKI Jakarta Blok G Lantai 13 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 9 Jakarta Pusat

Pengumuman hasil seleksi administratif akan dilakukan pada Selasa

18 Desember 2012 melalui surat elektronik dan atau dapat dilihat di papan pengumuman Sekretariat Panitia Seleksi. Bagi calon peserta yang

9

lulus seleksi administratif akan dilakukan wawancara pada Rabu Jumat, 19 21 Desember 2012 di Kantor Bappeda provinsi DKI Jakarta cq Bidang Penelitian dan Statistik, dengan alamat Gedung Balikota DKI Jakarta Blok G Lantai 13 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 9 Jakarta Pusat dan hasilnya akan diumumkan pada Jumat 28 Desember 2012. Informasi lengkap dapat di akses melalui http://www.bappedajakarta.go.id

2. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman pada rencana kegiatan sebagaimana pada Tabel 1 dengan ketentuan pengajuan usulan diterima paling lambat 14 Desember 2012 pada pukul 18.00 WIB.

Tabel 1- Kegiatan Seleksi Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

IV I II III IV I II III IV

3. Laporan tertulis Kepala Bappeda kepada Bp. Gubernur, cc. Wagub dan Sekda (melampirkan buku panduan)

30 Nov 2012

Pengumuman Penerimaan Peserta Seleksi, melalui :

a.Websiteb. Pamflet

Melaksanakan Proses Seleksia.Desk Audit Berkasb.Wawancara Calon

9. Penyusunan dan Penerbitan SK Gubernur 26 Des 2012-11 Jan 2013

14-18 Jan 2013

Ket.NO KEGIATANNOV 2012

Desember 2012 Januari 2013

28-30 Nov 2012

2. Penyusunan dan Penerbitan Buku Panduan Seleksi

27 Nov 20121. Rapat Koordinasi Panitia Seleksi dan Arahan

Tim Pengarah

4.

10-21 Des 2012

26-31 Des 2012

3-7 Des 2012

10-14 Des 2012

6.

5. Pengumpulan Berkas Penerimaan

7. Penentuan Nama-Nama Calon Anggota DRD 2013-2016

10. Pelantikan Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2013-2016

21-25 Jan 201311.

Serah Terima dan Penyusunan Rencana Aksi DRD 2013-2016

8.Pengumuman Nama-Nama Anggota DRD 2013-2016

26-31 Des 2012

10

BAB III

P E N U T U P

Dokumen ini merupakan panduan dalam melaksanakan seleksi calon anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka mengoptimalkan peran DRD Provinsi DKI Jakarta pada meningkatkan peran iptek dalam pemecahan permasalahan aktual pembangunan daerah.

11

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERIODE 2013 - 2016

PENGUMUMAN

NOMOR 1386/-075.33 NOMOR 53/DRD-DKI/XI/12

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI

Jakarta periode 2013-2016 membuka kesempatan kepada anggota masyarakat yang berasal dari unsur pakar, lembaga riset / penelitian dan pengembangan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (academic experience), dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadi Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2016, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas tinggi, diutamakan kemampuan kebijakan makro.

2. Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan dengan mengutamakan academic reasoning

3. Memiliki jejaring kerja (networking) yang baik dan dicantumkan pada Curriculum Vitae (CV)

4. Memiliki komitmen terhadap pemecahan permasalahan pembangunan Provinsi DKI Jakarta

5. Mewakili unsur Keanggotaan DRD 6. Mempunyai rasa memiliki (sense of belonging), rasa berpartisipasi

(sense of participation), rasa kepekaan (sense of responsiveness), dan rasa tanggungjawab (sense of responsibility) yang tinggi.

Adapun persayaratannya adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia 2. Berdomisili dan atau bekerja secara tetap di wilayah Jabodetabek 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Berumur minimal 35 tahun 5. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat sarjana

(S1) atau sederajat 6. Menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif 7. Memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi dalam memberikan

solusi dan perumusan kebijakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

8. Berperilaku jujur, berkelakuan baik dan bertanggung jawab

2

9. Memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

10. Bersedia menjadi anggota DRD Provinsi DKI Jakarta secara sukarela dan sepenuh hati

11. Mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas-tugas DRD

Bagi yang berminat silahkan mengirimkan aplikasi dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir aplikasi seleksi 2. Daftar riwayat hidup 3. Pas photo ukuran 4 x 6 ( berwarna ), sebanyak 2 lembar 4. Fotokopi ijazah terakhir 5. Fotokopi KTP Jabodetabek yang masih berlaku 6. Surat Persetujuan dari Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil 7. Tulisan singkat berupa konsep kebijakan ringkas sesuai dengan

program pembangunan yang diminati, maksimal 1 (satu) halaman A4, diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 1 spasi.

8. Surat pernyataan integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

Pengambilan formulir dilakukan pada hari Senin s/d Jumat dari tanggal 3 7 Desember 2012 Pukul 09.00 15.30 WIB di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Bappeda provinsi DKI Jakarta cq Bidang Penelitian dan Statistik, dengan alamat Gedung Balikota DKI Jakarta Blok G Lantai 13 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 9 Jakarta Pusat atau dapat diunduh melalui http://www.bappedajakarta.go.id

Formulir aplikasi seleksi, daftar riwayat hidup, foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP Jabodetabek yang masih berlaku, surat persetujuan dari pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil, tulisan singkat berupa konsep kebijakan ringkas sesuai dengan program pembangunan yang diminati, maksimal 1 (satu) halaman A4, diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 1 spasi dan surat pernyataan integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta, dimasukan dalam amplop tertutup, dapat dikirim melalui e-mail [email protected] atau dikirimkan langsung ke Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta mulai Senin 10 Desember 2012 dan selambat-lambatnya Jumat 14 Desember 2012 pukul 16.00 WIB, ke alamat :

FORMULIR PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE 2013 - 2016

Nama : ____________________________________________________

Tempat Tanggal Lahir : ____________________________________________________

Agama : ____________________________________________________

Pendidikan Terakhir : ____________________________________________________

Alamat Rumah : ____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________ Kode Pos ___________

Telepon / Fax Rumah : Telp ________________________________________________

Fax ________________________________________________

Email : ____________________________________________________

Pekerjaan : ____________________________________________________

Alamat Kantor : ____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________ Kode Pos ___________

Telepon / Fax Kantor : Telp ________________________________________________

Fax ________________________________________________

Email : ____________________________________________________

Dengan ini mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi calon anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2013 2016 Jakarta,

*) Formulir ini dapat diisi dengan tulisan tangan ataupun diketik

Materai

Rp. 6000

`

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : __________________________________________________________

menyatakan :

1. Bersedia berperan secara aktif dalam mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi

DRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2013 2016 ;

2. Bersedia untuk tidak menjabat rangkap sebagai anggota pada lembaga atau institusi

non struktural yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

3. Bersedia menjadi anggota DRD Provinsi DKI Jakarta secara sukarela dan sepenuh

hati ;

4. Bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD Provinsi DKI Jakarta

dengan meluangkan waktu dan tenaga secara bertanggung jawab ;

5. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas ;

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan

tugas ;

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

disiplin kerja ;

8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, .................................. 2012 Pembuat pernyataan,

(.........................................................) *) Formulir ini dapat diisi dengan tulisan tangan ataupun diketik