Page 1
PANDUAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
BADAN AKREDITASI PROVINSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN 2017
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl.RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telepon : (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpnf.or.id, Email: [email protected]
Page 2
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | i
KATA PENGANTAR
Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari upaya
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Akreditasi
Pendidikan Non Formal yang telah berjalan sejak tahun 2006 seiring dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal memasuki era baru, dimana
pelaksanaan akreditasi dilakukan dengan pembantuan di setiap provinsi.
Pelaksana akreditasi yang dulu bernama Badan Akreditasi Nasional Pendidikan
Non Formal (BAN-PNF) berubah menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF). Di dalam tugasnya BAN
PAUD dan PNF dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). Di tingkat provinsi BAP PAUD dan PNF
dapat dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.
Keberadaan BAP PAUD dan PNF ditetapkan oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah
menyediakan dana, khususnya yang terkait dengan persiapan akreditasi serta
melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap program dan satuan yang telah
diakreditasi. Keberadaan Pokja Akreditasi PAUD dan PNF tersebut ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota tersebut.
Tahun 2016 diawali dengan pembentukan BAP PAUD dan PNF di 34 provinsi.
Panduan pembentukan dan tata kelola BAP PAUD dan PNF beserta tata administrasi
keuangan di tingkat provinsi diterbitkan oleh BAN PAUD dan PNF sesuai ketetapan di
dalam peraturan menteri di atas. Pembentukan tersebut didukung dengan Surat
Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pembentukan BAP PAUD dan PNF di seluruh Indonesia untuk percepatan
jalannya proses akreditasi di setiap provinsi.
Melalui struktur, tugas pokok dan fungsi yang terdapat di dalam panduan-panduan
tersebut diharapkan akan terwujud peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam layanan
akreditasi disamping meningkatkan jangkauan akreditasi PAUD dan PNF yang semakin
luas, meliputi seluruh populasi PAUD dan PNF secara nasional.
Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF tahun 2017 ini merupakan wadah
untuk merencanakan pelaksanaan akreditasi tahun 2017. Berbekal pengalaman
pelaksanaan akreditasi tahun 2016 diharapkan sinergi kerjasama antara BAN PAUD
dan PNF, BAP PAUD dan PNF serta Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota
dapat semakin meningkat secara efektif dan efisien.
Akhirnya, semoga Rapat Koordinasi Nasional ini dapat mensinergikan pelaksanaan
akreditasi tahun 2017 di seluruh provinsi dan menghasilkan berbagai rancangan dan
komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi PAUD dan PNF di
seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan
meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.
Jakarta, 1 Februari 2017
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Page 3
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
A. Pendahuluan
B. Struktur BAN PAUD dan PNF
C. Kuota Layanan Akreditasi
D. Pembinaan Wilayah
E. Tujuan Rakornas
F. Materi dan Narasumber
G. Pelaksanaan Kegiatan
H. Peserta Kegiatan
I. Penutup
1
1
2
4
5
5
7
8
8
Lampiran 9
1. Jadwal Kegiatan Rakornas BAP PAUD dan PNF
2. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF Periode 2012-2017
9
11
Page 4
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 1
A. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi
dilakukan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban publik atas mutu
pendidikan di Indonesia. Akreditasi PAUD dan PNF dilakukan oleh BAN PAUD dan
PNF sebagai lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan tugasnya
BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF di seluruh Provinsi di Indonesia.
BAP PAUD dan PNF dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Akreditasi PAUD dan PNF
di tingkat Kabupaten/Kota. Keanggotaan BAN PAUD dan PNF ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
011/P/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 193/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan
Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal periode 2012-2017. Lebih
jauh Peraturan Menteri di atas menegaskan bahwa BAN PAUD dan PNF
menetapkan seluruh panduan yang diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi di
seluruh Indonesia.
B. Struktur BAN PAUD dan PNF
Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:
Page 5
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 2
Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF
serta BAP PAUD dan PNF mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 pada Bab
II dan Bab III.
Pembentukan BAP PAUD dan PNF berlangsung setelah diterbitkannya Panduan
Pembentukan dan Tata Kelola BAP PAUD dan PNF oleh BAN PAUD dan PNF pada
bulan Desember 2015. Hingga bulan September 2016 telah terbentuk BAP PAUD
dan PNF di 33 Provinsi di Indonesia. Dengan berpedoman pada Panduan
Pembentukan dan Tata Kelola BAP PAUD dan PNF serta Panduan Pelaksanaan
Akreditasi, maka secara intensif sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2016,
ke-33 BAP PAUD dan PNF berkinerja membantu BAN PAUD dan PNF dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan Akreditasi PAUD dan PNF sepanjang tahun
2016.
Kegiatan yang dilaksanakan di BAP PAUD dan PNF antara lain:
1. Penyediaan Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF
2. Penyediaan Layanan Sekretariat BAP PAUD dan PNF dengan keberadaan staf
sekretariat, staf pengelola IT
3. Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan high speed
internet access (untuk kebutuhan telpon dan mengirim pesan)
4. Pelatihan bagi Anggota dan Sekretariat BAP PAUD dan PNF
5. Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF
6. Pelatihan Calon Asesor
7. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor/Pelatihan Calon Asesor Validasi
8. Rapat Koordinasi Daerah antara BAP PAUD dan PNF dengan Dinas Pendidikan
Kabupetan/Kota
9. Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota
10. Supervisi Akreditasi ke Kabupaten/Kota
11. Koordinasi BAP PAUD dan PNF ke BAN PAUD dan PNF (Laporan
Pertanggungjawaban)
12. Pemeriksaan Berkas Awal Permohonan Akreditasi
13. Desk Assessment
14. Visitasi Akreditasi
15. Validasi dan Verifikasi
16. Penyusunan Profil Hasil Akreditasi
17. Pencetakan Buku Profil Hasil Akreditasi
18. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
C. Kuota Layanan Akreditasi
Pelaksanaan program dan kegiatan di atas dalam rangka melaksanakan kuota
akreditasi yang dalam tahun 2016 telah mengalami dua kali revisi hingga kuota
akreditasi terakhir adalah sebagai berikut:
Page 6
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 3
ALOKASI KUOTA AKREDITASI BAP PAUD DAN PNF TAHUN 2017
No. Provinsi Kuota Akreditasi
Tahun 2017
1. Aceh 150
2. Sumatera Utara 450
3. Sumatera Barat 450
4. Riau 300
5. Kepulauan Riau 150
6. Jambi 300
7. Sumatera Selatan 300
8. Kepulauan Bangka Belitung 150
9. Bengkulu 300
10. Lampung 300
11. Banten 300
12. DKI Jakarta 150
13. Jawa Barat 1000
14. Jawa Tengah 600
15. D.I. Yogyakarta 150
16. Jawa Timur 900
17. Bali 150
18. Nusa Tenggara Barat 300
19. Nusa Tenggara Timur 150
20. Kalimantan Barat 300
21. Kalimantan Tengah 150
22. Kalimantan Timur 300
23. Kalimantan Selatan 300
24. Kalimantan Utara 150
25. Sulawesi Utara 150
26. Gorontalo 150
27. Sulawesi Tengah 150
28. Sulawesi Barat 150
29. Sulawesi Selatan 750
30. Sulawesi Tenggara 300
31. Maluku 150
32. Maluku Utara 150
33. Papua 150
34. Papua Barat 150
JUMLAH 10.000
Pelaksanaan kegiatan yang tidak bersamaan waktunya di setiap provinsi serta
tingkat kesiapan dan koordinasi BAP PAUD dan PNF yang berbeda berdampak
pada kondisi capaian pelaksanaan akreditasi yang beragam. Setiap BAP PAUD
dan PNF mengalami berbagai kendala dan kemudahan yang berbeda. Hal ini
merupakan pengalaman berharga yang sangat penting dalam upaya
peningkatan kualitas layanan serta dukungan segenap pemangku kepentingan
untuk mencapai kualitas pelaksanaan akreditasi yang lebih baik.
Page 7
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 4
D. Pembinaan Wilayah
Untuk memberi bimbingan, arahan dan supervisi, BAN PAUD dan PNF membentuk
Tim Pembina Wilayah BAP PAUD dan PNF yang juga didampingi Staf Sekretariat BAN
PAUD dan PNF yang bertugas membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan
keuangan.
Tim Pembina Wilayah I:
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA; Dr. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd; Ir. Mochamad Ilyas
HS
Wilayah Binaan I, meliputi BAP PAUD dan PNF:
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, D.I.Yogyakarta, Bali, Kalimantan
Selatan, Gorontalo, Papua Barat
Tim Pembina Wilayah II:
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd; Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si; Dr. M. Djauzi Moezakir,
MA.
Wilayah Binaan II, meliputi BAP PAUD dan PNF:
Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua
Tim Pembina Wilayah III:
Ir. Perdana Afif Luthfy, MT; Dr. Ari Fadiati, M.Si; Betty Kastiawati Sabana, M.Pd.
Wilayah Binaan III, meliputi BAP PAUD dan PNF:
Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku.
Tim Pembina Wilayah IV:
Prof. Dewa Komang Tantra, Ph.D; Dr. Yasmine Yessy Gusman, MBA; Dr. Suwandi,
M.Psi.
Wilayah Binaan IV, meliputi BAP PAUD dan PNF:
Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Permasalahan yang mendapat perhatian dari tim pembina wilayah diantaranya
adalah:
1. Jalannya organisasi BAP PAUD dan PNF: sistem kepemimpinan kolektif kolegial;
pelaksanaan tupoksi setiap Anggota BAP PAUD dan PNF; hubungan kerjasama
BAP PAUD dan PNF dengan PPK-BPP; hubungan kerjasama BAP PAUD dan PNF
dengan kepala dinas pendidikan provinsi beserta jajarannya,
2. Dukungan pemerintah provinsi (melalui dinas pendidikan provinsi),
3. Tata kelola administrasi keuangan,
4. Sekretariat BAP PAUD dan PNF,
5. Penuntasan kuota akreditasi,
6. Sinergi dengan organisasi mitra PAUD dan PNF,
7. Pembentukan Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.
Page 8
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 5
Dari evaluasi dan penilaian atas kualitas proses pelaksanaan akreditasi di BAP PAUD
dan PNF, menjadi dasar bagi BAN PAUD dan PNF dalam menilai kinerja Lembaga
dan Anggota BAP PAUD dan PNF.
E. Tujuan Rakornas
Melakukan koordinasi BAP PAUD dan PNF dalam:
1. Merencanakan program dan kegiatan BAP PAUD dan PNF tahun 2017 beserta
strategi pelaksanaannya.
2. Pemenuhan capaian kuota layanan akreditasi BAP PAUD dan PNF yang
akuntabel dan berkualitas pada tahun 2017.
F. Materi dan Narasumber
Sidang Pleno:
Materi I: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang
Akreditasi PAUD dan PNF
Materi II: Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud
Kebijakan Ditjen PAUD & Dikmas terkait Akreditasi PAUD dan PNF.
Materi III: Kabalitbang Kemendikbud
Pemanfaatan Akreditasi PAUD dan PNF untuk pengembangan kebijakan
pembinaan PAUD dan PNF.
Materi IV: Sesbalitbang Kemendikbud
Kebijakan Tata kelola Keuangan Akreditasi PAUD & PNF
Materi V: Ketua BAN PAUD dan PNF
Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2017
Materi VI: Sekretaris BAN PAUD dan PNF
Orientasi Sidang Kelompok Peserta Rakornas BAP PAUD dan PNF
Sidang Kelompok:
Peserta dibagi atas 4 Kelompok, yang masing-masing terdiri atas Ketua, Sekretaris
dan calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan dari setiap BAP PAUD dan PNF sesuai
wilayah pembinaan BAN PAUD dan PNF.
Dalam sidang kelompok, setiap provinsi menyampaikan perencanaan program
dan kegiatan beserta strategi implementasinya berdasarkan kuota program dan
satuan PAUD, LKP dan PKBM ber-NPSN yang akan diakreditasi pada tahun 2017.
Melalui paparan dari setiap BAP PAUD dan PNF dipetik lesson learn dan best
practices yang menjadi rekomendasi setiap kelompok untuk dipresentasikan di
sidang pleno.
Page 9
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 6
Anggota BAN PAUD dan PNF Pembina Wilayah menugaskan Notulen dan Tim
Perumus untuk mendokumentasi dan merumuskan jalannya sidang kelompok. Hasil
rumusan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok pada saat sidang pleno.
Setiap panel akan diminta untuk menyampaikan materi sebagai berikut:
1. Perencanaan program dan kegiatan BAP PAUD dan PNF tahun 2017 beserta
strategi pelaksanaannya.
2. Pemenuhan capaian kuota layanan akreditasi BAP PAUD dan PNF dan
pelaksanaan akreditasi yang akuntabel dan berkualitas pada tahun 2017.
Sidang Kelompok 1:
Narasumber Kelompok 1:
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Dr. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd.
Ir. Mochamad Ilyas HS
Peserta Kelompok 1:
Ketua, Sekretaris dan Calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF
Provinsi:
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Banten
5. D.I.Yogyakarta
6. Bali
7. Kalimantan Selatan
8. Gorontalo
9. Papua Barat
Sidang Kelompok 2:
Narasumber Kelompok 2:
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. M. Djauzi Moezakir, MA.
Peserta Kelompok 2:
Ketua, Sekretaris dan Calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF
Provinsi:
1. Kepulauan Bangka Belitung
2. Lampung
3. Jawa Barat
4. Sulawesi Utara
5. Sulawesi Barat
6. Sulawesi Tenggara
7. Maluku Utara
8. Papua
Page 10
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 7
Sidang Kelompok 3:
Narasumber Kelompok 3:
Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
Dr. Ari Fadiati, M.Si.
Betty Kastiawati Sabana, M.Pd.
Peserta Kelompok 3:
Ketua, Sekretaris dan Calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF
Provinsi:
1. Jambi
2. Bengkulu
3. DKI Jakarta
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Tengah
7. Kalimantan Timur
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku
Sidang Kelompok 4:
Narasumber Kelompok 4:
Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D
Dr. Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA.
Dr. Suwandi, M.Psi.
Peserta Kelompok 4:
Ketua, Sekretaris dan Calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF
Provinsi:
1. Riau
2. Kepulauan Riau
3. Sumatera Selatan
4. Jawa Tengah
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Selatan
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nusa Tenggara Timur
G. Pelaksanaan Kegiatan
1. Strategi Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF ini dilaksanakan dalam bentuk
Sidang Pleno dan Sidang Kelompok berdasarkan materi dari narasumber untuk
dirumuskan menjadi perencanaan program dan kegiatan BAP PAUD dan PNF
tahun 2017 beserta strategi pemenuhan capaian layanan akreditasi BAP PAUD
dan PNF yang akuntabel dan berkualitas pada tahun 2017.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan di Hotel The Alana, Jl. Palagan Tentara Pelajar
Km.7, Yogyakarta.
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada Jumat s.d. Minggu, 10 – 12 Februari 2017.
Page 11
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 8
H. Peserta Kegiatan
Narasumber, Peserta dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF
terdiri atas:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
5. Anggota BAN PAUD dan PNF (12 Orang)
6. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF (2 Orang)
7. Ketua BAP PAUD dan PNF (34 Orang)
8. Sekretaris BAP PAUD dan PNF (34 Orang)
9. Calon PPK/BPP/Unit Pengelola Keuangan BAP PAUD dan PNF (34 Orang)
10. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
I. Penutup
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 ini disusun
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan dapat berjalan
dengan baik dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Page 12
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 9
LAMPIRAN-LAMPIRAN
JADWAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
BAP PAUD DAN PNF PROVINSI 2017
Hari Pertama, Jumat 10 Februari 2017
NO WAKTU KEGIATAN MODERATOR/
PANITIA PELAKSANA
1 14.00 – 18.00 Check-in dan Registrasi Panitia
2 18.00 – 19.00 Makan Malam Panitia
3 19.00 – 20.00
Ucapan Selamat Datang Kepala
Disdikpora Provinsi D.I Yogyakarta
Ir. Perdana Afif Luthfy,
MT.
Pembukaan Rakor Nasional:
Pengarahan Mendikbud
Dr. Ing. Boedi Darma
Sidi
Totok Suprayitno, Ph.D.
4 20.00 – 20.45 Paparan Dirjen PAUD & Dikmas Prof. Dr. Yatim Riyanto
5 20.45 – 21.30 Paparan Kabalitbang Kemendikbud Prof. Dr. Netti Herawati
6 21.30 Istirahat Panitia
Hari Kedua, Sabtu 11 Februari 2017
NO WAKTU KEGIATAN MODERATOR/
PANITIA PELAKSANA
1 08.00 – 09.00 Paparan Ketua BAN PAUD dan PNF Prof. Dewa Komang,
Ph.D.
2 09.00 – 10.30 Paparan Sesbalitbang Kemendikbud Dra. Neneng
Tresnaningsih, MM.
3 10.30 – 12.00 Paparan Sekretaris BAN PAUD & PNF Dr. Yessy Gusman, MBA.
4 12.00 – 13.30 Istirahat dan Makan Siang Panitia
5 13.30 – 16.00
Sidang Kelompok diikuti Ketua,
Sekretaris dan Calon PPK/BPP/Unit
Pengelola Keuangan BAP PAUD &
PNF (Paralel 4 Kelompok)
Tim Pembina Wilayah
dan Penanggung
jawab
6 16.00 – 17.00 Perumusan Rekomendasi Kelompok
Tim Perumus dan
Notulen yang
ditugaskan
7 17.00 – 19.30 Istirahat, Makan Malam Panitia
8 19.30 – 21.30 Sidang Pleno diikuti Ketua, Sekretaris
dan Calon PPK/BPP/Unit Pengelola
Keuangan BAP PAUD & PNF.
Presentasi Hasil Sidang Kelompok:
Perencanaan program dan kegiatan
BAP PAUD dan PNF tahun 2017
beserta strategi pemenuhan capaian
layanan akreditasi BAP PAUD dan
PNF yang akuntabel dan berkualitas
pada tahun 2017.
Dr. Ari Fadiati, M.Si.
Dr. Nurlaila Mei Tientje
Dr. Suwandi, M.Psi.
Betty Sabana, M.Pd.
Ir. Mochamad Ilyas HS
9 21.30 Istirahat Panitia
Page 13
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 10
Hari Ketiga, Minggu 12 Februari 2017
NO WAKTU KEGIATAN MODERATOR/
PANITIA PELAKSANA
1. 08.00 – 10.00 Penutupan
Ketua BAN PAUD &
PNF
Didampingi Anggota
BAN PAUD & PNF
2. 10.00 – 12.00 Administrasi & Check Out Panitia
Page 14
Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAP PAUD dan PNF Tahun 2017 | 11
STRUKTUR ORGANISASI BAN-PNF PERIODE 2012-2017
1. Ketua : Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
2. Sekretaris : Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
3. Komisi Perencanaan dan Pengembangan
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
Ir. Mochammad Ilyas Hs
4. Komisi Pelaksanaan Akreditasi
Dr. Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH, MBA.
Betty Kastiawati Sabana, M.Pd.
5. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Ari Fadiati, M.Si.
6. Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi
Prof. Drs. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D.
Dr. Nurlaila Nuzulul Qur’any Mei Tientje, M.Pd.
7. Komisi Sistem Manajemen Mutu
Dr. M. Djauzi Moedzakir, MA.
Dr. Suwandi, M.Psi.