Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha, termasuk menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru, dan berbagai peraturan perundangan lainnya, yang menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan jabatan profesional dan karena itu seorang guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi. Kewajiban menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru FAKULTAS KEGURUAAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU FKIP UNS
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
BAB I
PENDAHULUAN
A. Rasional Penyelenggaraan Program PPG
Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan
bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan
berbagai usaha, termasuk menerbitkan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah
No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi
Guru, dan berbagai peraturan perundangan lainnya, yang menegaskan
peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan.
Guru merupakan jabatan profesional dan karena itu seorang guru
harus disiapkan melalui pendidikan profesi.
Kewajiban menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru
(PPG) mengharuskan adanya pedoman atau aturan pelaksanaannya
DAFTAR ISI F A K U L T A S K E G U R U A A N D A N I L M U P E N D I D I K A N
U N I V E R S I T A S S E B E L A S M A R E T S U R A K A R T A 2 0 1 0
PANDUAN
PELAKSANAAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU FKIP UNS
ii
iii
PENGANTAR
Hal
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Rasional
B. Pengertian Program PPG
C. Landasan Penyelenggaraan Program PPG
D. Tujuan Program PPG
BAB II PENYELENGGARA, REKRUTMEN MAHASISWA,
DAN MATRIKULASI
A. Penyelenggara Program PPG
B. Rekrutmen mahasiswa
C. Matrikulasi
BAB III KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
A. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG
B. Struktur Kurikulum Program PPG
C. Sistem Pembelajaran Program PPG
BAB IV PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
A. Tujuan
B. Sistem, prosedur, dan kegiatan PPL
C. Pembimbingan
D. Persyaratan
E. Pelaksanaan program PPL
F. Sekolah mitra
BAB V. EVALUASI
A. Evaluasi workshop
B. Evaluasi PPL
iv
C. Uji kompetensi
D. Penentuan kelulusan
BAB.VI PENJAMINAN MUTU
A. Kebijakan akademik
B. Standar mutu akademik
C. Monitoring dan evaluasi
BAB.VII PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
v
DAFTAR LAMPIRAN Hal
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 1 Keterampilan Bertanya
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 2 Memberi Penguatan
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 3 Keterampilan Mengadakan Variasi
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 4 Keterampilan Menjelaskan
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 5 Keterampilan Membuka Dan Menutup Pelajaran
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 6 Keterampilan Diskusi Kelompok Kecil
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 7 Keterampilan Mengelola Kelas Dan Disiplin
Lembar Penilaian Peer Teaching Dan Micro Teaching
Keterampilan 8 Keterampilan Mengajar Perorangan
Format Penilaian Pratik Lapangan Instrumen Penilaian Kinerja
Guru (IPKG 1)
Format Penilaian Pratik Lapangan Instrumen Penilaian Kinerja
Guru (IPKG 2)
Instrumen Penilaian Aspek Personal Dan Sosial (IPAPS)
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Rasional
Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek
kehidupan akibat dari gelombang globalisasi serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi memunculkan serangkaian tantangan baru
yang perlu disikapi dengan cermat dan sistematis. Perubahan tersebut
secara khusus berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan
secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk
menghasilkan guru yang profesional.
Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya
mampu menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan
penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi
substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya. Calon guru
harus disiapkan menjadi guru profesional melalui pendidikan profesi
guru. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi
setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan
demikian, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program
pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan
S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi
guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan
standar nasional pendidikan.
B. Pengertian Program PPG
Sesuai pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru disebutkan bahwa
program pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut
2
program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan
yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan
dan S1/D IV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi
guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan
standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat
pendidik profesional pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
C. Landasan Penyelenggaraan Program PPG
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009
tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan.
7. Naskah Akademik Program PPG Pra-Jabatan
8. Panduan Penyelenggaraan Program PPG Pra-Jabatan
D. Tujuan Program PPG
Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan
umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki
kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
3
Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam pasal 2
Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 adalah untuk menghasilkan calon
guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan,
dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan
pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian,
dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
4
BAB II
PENYELENGGARA, REKRUTMEN MAHASISWA, DAN
MATRIKULASI
Menurut Pasal 3 ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 program
PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga
pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan
ditetapkan oleh Menteri.
A. Penyelenggara Program PPG
Lembaga penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi yang
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi
persyaratan dan ditetapkan oleh menteri.
Kriteria penunjukan FKIP UNS sebagai penyelenggara program PPG
ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan
peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi
sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen FKIP UNS
dalam memberikan laporan EPSBED, verifikasi lapangan untuk
memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan
Program PPG dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualifikasi
sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi
kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
Dalam pelaksanaannya program PPG dilakukan oleh jurusan/program
studi yang sesuai dengan tugas sebagai berikut:
5
1. Menyusun rencana induk pengembangan program PPG.
2. Mengembangkan standar kompetensi lulusan, kurikulum, sistem
pembelajaran, dan PPL program PPG bersama dengan jurusan dan
atau program studi yang sejenis.
3. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa program
PPG.
4. Menyeleksi dan menetapkan dosen untuk program PPG.
5. Melaksanakan program PPG yang bermutu.
6. Melaksanakan standardisasi sistem seleksi.
7. Melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan pemangku
kepentingan terkait.
8. Melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu program PPG.
9. Menjalin kerjasama dengan sekolah mitra dalam penyelenggaraan
program PPG yang diwujudkan dalam nota kesepahaman.
10. Menyeleksi calon guru pamong.
11. Melaporkan hasil uji kompetensi kepada direktur jenderal.
B. Rekrutmen Mahasiswa
Rekrutmen mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program
PPG. Rekrutmen mahasiswa program PPG harus memenuhi beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Penerimaan mahasiswa harus disesuaikan dengan permintaan nyata
di lapangan dengan menggunakan prinsip pemenuhan kebutuhan
(supply and demand) sehingga tidak ada lulusan yang tidak
mendapat pekerjaan sebagai pendidik di sekolah. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaring perserta yang berkualitas.
2. Kualitas mahasiswa ditentukan berdasarkan batas kelulusan minimal
dengan menggunakan penilaian acuan patokan (PAP).
6
3. Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas
pendidikan propinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut
jumlah peserta, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Proses rekrutmen mahasiswa dilakukan secara objektif, terbuka, dan
bertanggung jawab.
5. Rekrutmen mahasiswa dilakukan mengikuti prosedur sebagai
berikut.
a. Seleksi administrasi, yang meliputi hal berikut.
1) ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang
sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran di PPG;
2) transkrip nilai;
3) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
4) surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat
aditif lainnya).
b. Seleksi akademik dalam bentuk tes, yang meliputi hal berikut:
1) tes penguasaan bidang studi
2) tes kemampuan berbahasa Inggris
3) tes potensi akademik sesuai dengan kondisi setempat
4) tes bakat dan minat
6. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima dalam
program PPG diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM) oleh FKIP
UNS.
7. Dalam seleksi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan di
samping mengacu pada nomor 1 s.d. 6 perlu mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut.
a. PPG diorientasikan bagi guru yunior yang berprestasi dan
mengajar pada satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK).
b. Calon mahasiswa diusulkan oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota.
7
c. Seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, seleksi
akademik dilakukan oleh FKIP UNS.
8. Persyaratan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan adalah
sebagai berikut.
a. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang
diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
b. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang
mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
(NUPTK).
d. Diutamakan guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai
dengan latar belakang pendidikannya.
e. Bersedia mengikuti pendidikan secara penuh.
f. Disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan
pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.
C. Matrikulasi
Matrikulasi diberlakukan hanya untuk program PPG prajabatan.
Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh
mahasiswa program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk
memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi
akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.
1. Ketentuan matrikulasi untuk program PPG prajabatan adalah sebagai
berikut.
a. S-1 kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi
dan sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan S1, tidak
perlu mengikuti matrikulasi;
8
b. S-1 kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan
profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
c. S-1/D IV nonkependidikan yang sesuai dengan program
pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti
matrikulasi;
d. S-1/D IV nonkependidikan serumpun dengan program
pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti
matrikulasi;
e. Calon mahasiswa PPG yang tidak lulus program matrikulasi
dinyatakan tidak dapat melanjutkan program PPG prajabatan.
f. Alur program matrikulasi adalah sebagai berikut.
Alur Program Matrikulasi
9
2. Penetapan Kurikulum Matrikulasi
Kurikulum program matrikulasi disusun oleh lembaga
penyelenggara program PPG dengan mengacu pada kurikulum S1
program studi penyelenggara program PPG.
Kurikulum matrikulasi didasarkan pada hasil tes seleksi bagi
program PPG prajabatan.
Catatan:
Mahasiswa PPG dalam jabatan tidak mengikuti matrikulasi. Mereka
mengikuti program pengakuan pengalaman kerja dan hasil
belajar/PPKHB (recognation prior learning/RPL). Jika berdasarkan
hasil seleksi dan PPKHB ditemukan defisit pada kompetensi-
kompetensi tertentu diberikan pemantapan yang pelaksanaannya
dilakukan terintegrasi dalam kegiatan workshop SSP sesuai dengan
waktu yang diperlukan.
10
BAB III
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
A. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG
Sosok utuh kompetensi guru profesional mencakup: pertama
kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani,
kedua penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan,
yaitu kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan,
ketiga kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
yang meliputi: a) perancangan pembelajaran, b) pelaksanaan
pembelajaran, c) penilaian proses dan hasil pembelajaran, d)
pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran
sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan keempat
pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Keempat wilayah
kompetensi ini dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi
tak terpisahkan yaitu dimensi akademik (kompetensi akademik) dan
dimensi profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik
lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual,
teknis/prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru,
sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan
pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional.
Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh melalui
pendidikan akademik tingkat universitas, sedangkan kompetensi
profesional diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi
professional ini sesuai dengan visi FKIP UNS, yaitu mendidik guru
berkarakter kuat dan cerdas.
11
B. Struktur Kurikulum Program PPG
Penyusunan struktur kurikulum program PPG mengacu pada Pasal 9
Permendiknas No. 08 Tahun 2009 tentang Program PPG yang dapat
dijelaskan berikut ini.
Peserta didik berasal dari S-1 Kependidikan yang PPLnya merupakan
bagian dan tidak merupakan bagian dari program S-1 Kependidikan,
maka struktur kurikulum program PPG berisi program pengemasan
materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (subject
specific pedagogy) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL)
Kependidikan seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1: Struktur Kurikulum Program PPG
No Lulusan S-1 Kependidikan Lulusan S-1/D-IV Non
Kependidikan
1 Pengemasan materi bidang studi
untuk pembelajaran bidang studi
yang mendidik (subject specific
pedagogy)
Pengemasan materi bidang studi
untuk pembelajaran bidang studi
yang mendidik (subject specific
pedagogy)
2 PPL Kependidikan PPL Kependidikan
Implementasi struktur kurikulum program PPG selanjutnya
disesuaikan dengan calon peserta program PPG seperti yang tertuang
dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 (pasal 10 ayat, 1,2,3,4,5,6,7)
dapat dipaparkan sebagai berikut.
12
1. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi
guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat bagi lulusan S1 PGSD adalah 18 (delapan belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (ayat 3).
No Lulusan S-1 PGSD (18-20 sks)
1 Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi
yang mendidik (subject specific pedagogy)
2 PPL Kependidikan
Program PPG SD/MI/SDLB yang masukannya berasal dari S1
Kependidikan yang sesuai. Sebagai contoh peserta program PPG
SD yang berasal dari S1 PGSD dan S1 PLB.
2. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi
guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat bagi lulusan S1/D IV Kependidikan selain S1 PGSD
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh)
satuan kredit semester (ayat 5).
No Lulusan Selain S-1 Kependidikan PGSD (36-40 sks)
1 Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik
(subject specific pedagogy)
2 PPL Kependidikan
Program PPG SD/MI/SDLB yang masukannya berasal dari lulusan
selain S1 Kependidikan selain PGSD/PLB. Sebagai contoh peserta
13
program PPG SD yang berasal dari S-1 PLS, S-1 BK, S-1 TP, S-1
PLB dan S-1Kependidikan bidang studi, setelah peserta dinyatakan
lulus matrikulasi.
3. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi
guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain
yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/
SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik lulusan S1/D IV
Kependidikan maupun lulusan S-1/D IV Non Kependidikan
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh)
satuan kredit semester (ayat 7).
No Lulusan S-1 Kependidikan
(36-40 sks)
Lulusan S-1/D-IV non
kependidikan (36-40 sks)
1 Pengemasan bidang studi untuk
pembelajaran yang mendidik
(subject specific pedagogy)
Pengemasan bidang studi untuk
pembelajaran yang mendidik
(subject specific pedagogy)
2 PPL Kependidikan PPL Kependidikan
Dalam hal peserta didik berasal dari S1 Kependidikan yang
mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya maka kurikulum
program PPG berisi pemantapan bidang studi dan pendidikan
bidang studi (subject enrichment and subject specific pedagogy)
serta pemantapan PPL.
No
S-1 Kependidikan Yang
PPLnya sudah di
integrasikan ke PPG
S-1 kependidikan yang sudah
mengintegrasikan PPL
1 Pengemasan materi bidang Pemantapan bidang studi dan
14
No
S-1 Kependidikan Yang
PPLnya sudah di
integrasikan ke PPG
S-1 kependidikan yang sudah
mengintegrasikan PPL
studi untuk pembelajaran
yang mendidik (subject
specific pedagogy)
pendidikan bidang studi (subject
enrichment and subject specific
pedagogy)
2 PPL Kependidikan PPL Kependidikan
Pengintegrasian PPL ke dalam kurikulum S-1 kependidikan
dimungkinkan sampai lulusan tahun 2013. Sejak dilaksanakannya
Program PPG Prajabatan LPTK sudah dapat memindahkan PPL
dari kurikulum S-1 ke dalam kurikulum PPG.
(2) Matrikulasi
Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang tidak
sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti
program matrikulasi.
Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh
peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk
memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi
akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.
Kewajiban mengikuti matrikulasi adalah peserta yang telah
dinyatakan lulus sebelum pelaksanaan PPG.
Ketentuan program matrikulasi adalah sebagai berikut.
1. S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi
tidak perlu mengikuti matrikulasi;
15
2. S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan
profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
3. S-1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program
pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti
matrikulasi;
4. S-1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program
pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti
matrikulasi;
5. S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, harus
mengikuti matrikulasi.
6. Calon peserta PPG yang tidak lulus program matrikulasi
dinyatakan tidak dapat melanjutkan program PPG
prajabatan/dalam jabatan.
7. Kurikulum program matrikulasi disusun oleh lembaga
penyelenggara program PPG.
8. Beban matrikulasi antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas)
satuan kredit semester.
(3) Beban Belajar
Beban belajar mahasiswa program PPG untuk menjadi guru pada
satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:
1. SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat lulusan S-1/D-IV)
kependidikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan
kredit semester.
2. SD/MI/SDLB atau bentuk lain lulusan S-1/D-IV Kependidikan
selain untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah
36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan
kredit semester.
16
3. SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan
pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang
sederajat, lulusanS-1/ D-IV Kependidikan dan S-1/D-IV Non
Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40
(empat puluh) satuan kredit semester.
Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program PPG paling
tidak harus mengacu pada:
1. Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan
dan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada perangkat
kompetensi yang akan dicapai.
2. Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada
aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan
profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek, praktikum, dan
workshop tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis