PANDUAN PELATIHAN PELATIHAN DASAR - PUSTAKA PMI

PELATIHANPANDUAN PELATIHAN

DASAR

Judul Buku:Panduan Pelatihan – PELATIHAN DASAR

Penyusun:Palang Merah Indonesia (PMI)

Editor:Palang Merah Indonesia (PMI)

Penerbit:

Markas Pusat Palang Merah Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 96, JakartaEmail : pmi.or.id Laman : www.pmi.or.idTwitter : @palangmerahFacebook : Palang Merah IndonesiaYoutube : Palang Merah Indonesia

Design Sampul, Illustrasi & Tata LetakeLBe Creative | [email protected]

Copyright@2015

Cetakan Pertama, Februari 2015

ISBN 978-979-3575-79-7

Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR

i

KATA PENGANTAR Peran serta dan kontribusi masyarakat khususnya kelompok lembaga usaha (perusahaan) di bidang kemanusiaan semakin bertambah di berbagai bidang melalui sarana lembaga sosial dan kemanusiaan yang ada. Mitra perusahaan dengan sumber daya manusia dan sumber dayanya sangat berpotensi melakukan kegiatan kemanusiaan membantu sesama. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai satu-satunya perhimpunan nasional organisasi palang merah, tumbuh dan berkembang bersama komponen masyarakat telah secara bersama memberikan pelayanan kepada sesama di saat darurat maupun dalam situasi normal.

Tegas tercantum dalam amanat UU no. 24 tahun 2007 bahwa lembaga usaha bersama lembaga internasional berkesempatan berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PMI sebagai wadah bagi sukarelawan bidang kemanusiaan, membuatkan secara khusus sistim bagi mitra perusahaan untuk bersama-sama melakukan kegiatan kemanusiaan.

Tersedianya buku ini diharap mampu menambah keterampilan bagi pembelajar dari mitra perusahaan dan tentunya meningkatkan rasa kesukarelawanan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bersama PMI. Kebutuhan-kebutuhan terkini serta situasi kondisi di bidang kemanusiaan yang terus berkembang tentunya dapat menambah khasanah dan konten buku selanjutnya.

Kelengkapan pelatihan mitra ini terdiri atas 7 (tujuh) buku yakni Basic Training, Emergency Assessment, Relief Distribution, Disaster Risk Reduction, Hygiene Promotion in Emergency, Stress Management dan Kurikulum Pelatihan Mitra berisikan materi pengenalan terhadap perhimpunan nasional Palang Merah Indonesia serta keterampilan di bidang penanggulangan bencana dan kesehatan. Buku panduan pelatihan diperuntukkan bagi pembelajar sebagai pegangan dalam proses pelatihan sedangkan buku kurikulum menjadi panduan tim pelatih dan penyelenggara pelatihan dalam pelaksanaannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga menjadi acuan bagi peningkatan keterampilan sumber daya manusia pihak mitra perusahaan dalam semangat kesukarelawanan bersama PMI.

Jakarta, 11 Februari 2015

Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASARPanduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR

ii

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR IDUNIA KEPALANGMERAHAN 1• Komponen Gerakan 1• Palang Merah Indonesia (PMI) 4• Penggunaan Lambang 5

PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH INDONESIA 13• Dasar Hukum PMI 13• Keanggotaan 16• Struktur Organisasi PMI 18• Perbendaharaan 19• Visi dan Misi PMI 19• Kegiatan PMI 20

CORPORATE VOLUNTEER 26• Program Corporate Volunteer 26• Gambaran Kegiatan Corporate Volunteer 28• Alur Program Corporate Volunteer 28• Bentuk Program Corporate Volunteer 29• Penghargaan dan Pengembangan Kapasitas 31

DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA, JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA 32

• Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana 32• Jenis dan Karakteristik Bencana 39

PELAKU PENANGGULANGAN BENCANA 50

• Kutipan Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007 53

• Tanggap Darurat Bencana 56• Pemulihan Dampak Bencana 60• Upaya Pengurangan Risiko 64


1

I. DUNIA KEPALANGMERAHAN

A. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

KOMPONEN GERAKAN

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

berawal dari gagasan Hendry Dunant seorang bangsawan

berkewarganegaraan Swiss yang dituangkan dalam sebuah buku

berjudul “Memory of Solferino”. Buku ini ditulisnya sekembali

menyaksikan perang Solferino pada 1859. Dua gagasan dalam buku

tersebut adalah:

1. Membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk menolong korban perang.

2. Membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang (serta melindungi para sukarelawan yg membantu dinas

kesehatan militer).

2


Seiring berjalannya waktu, kedua gagasan tersebut telah terwujud. Gagasan pertama “Membentuk organisasi sukarelawan” terwujud dengan adanya komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Komponen Gerakan tersebut adalah ICRC (International Committee of The Red Cross), IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) dan Perhimpunan Nasional (Palang Merah/Bulan Sabit Merah di setiap negara, dan hanya ada satu perhimpunan dalam satu negara – di negara kita adalah PMI). Sedangkan gagasan kedua terwujud dengan adanya Hukum Perikemanusaiaan Internasional (HPI).

Dalam melaksanakan kegiatannya, komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional berpegang teguh pada Tujuh Prinsip-prinsip Dasar Gerakan yang meliputi; Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan.

Mandat dan tugas Komponen Gerakan serta mekanisme kerja organisasinya diatur secara umum oleh Anggaran Dasar Gerakan dan secara khusus oleh Anggaran Dasar masing-masing komponen.

1. ICRC (International Committee of the Red Cross - Komite Internasional Palang Merah)• ICRC berkedudukan di Jenewa, Swiss dan merupakan lembaga

kemanusiaan yang mandiri, netral dan tidak berpihak. ICRC merupakan penggagas Gerakan Palang Merah berdiri pada tahun 1863. Delegasi ICRC berada di lebih dari 60 negara di dunia, dan melaksanakan aktifitasnya di lebih dari 80 negara.

• Mandat ICRC adalah melindungi dan membantu korban konflik bersenjata serta mempromosikan Hukum Perikemanusiaan Internasional.

• Kegiatan ICRC mempunyai dua tujuan, yaitu melindungi dan membantu korban-korban pertikaian (konflik bersenjata). Bentuk-bentuk kegiatannya dalam kapasitasnya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata serta menyediakan perlindungan-bantuan antara lain; memulihkan kembali keluarga yang terpisah (antara

3


tawanan konflik bersejata dengan keluarganya atau antar keluarga yang terpisah), mengelola dan menjalankan Badan Pusat Pencarian, melakukan operarsi bantuandan kesehatan pada masa darurat, perlidungan dan melakukan kunjungan tahanan, serta melakukan diseminasi tentang Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI).

2. IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah)• IFRC beranggotakan seluruh Perhimpnan Nasional, dan

berfungsi sebagai badan kordinasi antar Perhimpunan Nasional.

• Mandat IFRC adalah sebagai kordinator Perhimpunan Nasional dalam bantuan bencana alam/teknologi dan kesehatan.

• Kegiatan IFRC antara lain adalah; mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar dan Nilai-nilai Kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, tanggap bencana, layanan kesehatan kepada masyarakat, mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional dan pengembangan kapasitas organisasi.

3. Perhimpunan Nasional• Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit

Merah atau biasa disebut perhimpunan nasional adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap Negara anggota penandatangan Konvensi Jenewa.

• Setelah diakui oleh ICRC, Perhimpunan Nasional didaftarkan untuk menjadi anggota IFRC.

• Di setiap Negara hanya ada satu Perhimpunan Nasional dan merupakan organisasi nasional yang otonom.

4


PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

• PMI adalah Perhimpunan Nasional di Indonesia, keberadaan

dan aktifitasnya mendapat pengakuan melalui Keputusan

Presiden (Keppers) RIS No. 25 tanggal 16 Januari 1950,

Keputusan Presiden (Keppress) No. 246 Tanggal 29 November

1963, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980.

• Asas PMI adalah berdasarkan Pancasila, dengan tujuan membantu

meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana,

baik alam maupun akibat manusia tanpa membedakan agama,

bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan

pandangan politik, semata-mata atas dasar prioritas yang paling

membutuhkan pertolongan.

• Secara garis besar PMI melaksanakan kegiatan-kegiatan;

Diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan

Internasional (HPI), Pengembangan dan Pembinaan PMR dan

Sukarelawan, Tanggap Darurat Bencana, Pelayanan Kesehatan

masyarakat dan Ambulans, Pemulihan Hubungan Keluarga,

Dukungan Psikososial, dan tugas khusus yaitu Pengelolaan

Transfusi Darah.

PENTING!Komponen GERAKAN PALANG MERAH meliputi ICRC, IFRC dan Perhimpunan Nasional (Dalam satu Negara hanya ada 1 Perhimpunan Nasional)

5


PENGGUNAAN LAMBANG

Sejarah Penggunaan Lambang

Satu lambang dapat dimanifestasikan sebagai ciri yang dianggap

mewakili satu pesan atau presentasi dari suatu kelompok, daerah,

Negara atau apapun juga. Sebagai sesuatu yang mewakili pesan,

lambang juga memiliki fungsi.

Sebelum lambang palang merah diadopsi, setiap satuan medis

kemiliteran – setidaknya di Eropa – memiliki tanda pengenal

tersendiri. Austria misalnya, menggunakan bendera warna

putih, Prancis menggunakan bendera warna merah, dan Spanyol

menggunakan bendera kuning. Kenyataannya tanda-tanda yang

berbeda tersebut menimbulkan akibat yang tragis, seringkali

kesatuan medis menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali

sebagai kesatuan medis yang bertugas menolong korban perang.

6


Akhirnya pada 1863, berlangsung Konferensi Internasional I di

Jenewa-Swiss yang dihadiri oleh 16 negara; Negara-negara yang

menyadari perlunya tanda yang sama untuk anggota kesatuan

dinas militer. Tanda tersebut harus berstatus netral dan dapat

menjamin perlindungan terhadap mereka di medan perang.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap Negara Swiss, Konferensi

Internasional sepakat menggunakan lambang Palang Merah di atas

dasar putih sebagai tanda pengenal untuk kesatuan medis militer

di setiap Negara. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan

bendera nasional Swiss, palang putih di atas dasar merah. Bentuk

palang menawarkan keuntungan teknis untuk memberikan pesan

khusus yaitu mudah diingat, mudah dikenali dari jarak jauh dan

memiliki desain yang sederhana serta mudah dibuat.

7


Setelah diadopsi, lambang Palang Merah diartikan sebagai:

• Lambang Pembeda: Ada pembeda yang nyata antara kesatuan

tempur dengan kesatuan medis.

• Lambang yang netral: Pemberian satu tanda yang sama bagi

seluruh anggota kesatuan media militer di setiap Negara, mem-

berikan mereka status netral.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa pengajuan dari

Negara-negara berkaitan dengan penggunaan lambang untuk

kesatuan medis militernya. Tahun 1876 saat perang Balkan,

Kerajaan Ottoman (Turki pada saat ini) mengajukan lambang lain

untuk kesatuan tentara militernya berupa bulan sabit merah di

atas dasar putih.

Pada 1929 Persia mengajukan lambang lain, yaitu Singa dan

Matahari Merah di atas dasar putih. Kemudian Konferensi Inter-

nasional mengakui dua lambang pembeda tambahan yaitu Bulan

Sabit Merah di atas dasar putih dan Singa dan Matahari Merah di

atas dasar putih. Namun sejak tahun 1980 Persia berganti menjadi

Republik Iran dan tidak lagi menggunakan lambang Singa dan

Matahari Merah tetapi memutuskan menggunakan lambang Bulan

Sabit Merah.

Satu lambang pembeda lain yang di sahkan melalui protokol

tambahan III adalah lambang Kristal Merah di atas dasar putih,

dan menjadi penutup bagi negara-negara untuk mengusulkan

penggunaan lambang-lambang lain bagi kesatuan medis militernya.

Dengan demikian terdapat 4 (empat) lambang yang diakui sebagai

lambang pembeda, yaitu: Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa

dan Matahari Merah, Kristal Merah. Namun hingga saat ini lambang

yang digunakan oleh dinas kesehatan militer dan Komponen

Gerakan adalah Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah.

8


PENTING!Setiap Negara hanyaboleh menggunakan salah satu lambang

9


Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah memiliki dua fungsi yaitu sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal.

• Sebagai Tanda Pelindung: Konvensi Jenewa 1949 sebagai bagian dari Hukum

Perikemanusiaan Internasional (HPI), mengenal adanya prinsip

pembedaan (distinction principle), yaitu untuk membedakan

kombatan (peserta tempur) dengan non kombatan (bukan

peserta tempur), seperti penduduk sipil dan kesatuan medis

militer.

• Sebagai Tanda Pengenal: Berfungsi untuk menandakan bahwa penggunanya adalah pihak

yang terkait dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit

Merah Internasional:

- Komite Internasional Palang Merah (ICRC)

- Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan

Sabit Merah (IFRC)

- Perhimpunan Nasional

Gambar 1. ICRC melakukan pertolongan kepada korban


10


Pihak yang berhak menggunakan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam fungsinya sebagai Tanda Pelindung:

• Pada Masa Konflik Bersenjata- Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu Negara.

- Perhimpunan Nasional dari suatu Negara yang diperbantukan

pada kesatuan medis militer dan tunduk pada hukum

peraturan militer.

- Semua unit medis sipil; dengan izin tertulis dan pengawasan

dari pemerintah.

• Pada Masa Damai- Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu Negara

- Perhimpunan Nasional dari suatu Negara; dengan persetujuan

dari pihak yang berwenang.

Catatan khusus, ICRC dan IFRC boleh menggunakan lambang ini

di setiap saat tanpa pembatasan.

Sementara pihak yang berhak menggunakan lambang Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah dalam fungsinya sebagai Tanda Pengenal:

• Pada Masa Konflik Bersenjata- ICRC

- IFRC

- Perhimpunan Nasional

• Pada Masa Damai- Perhimpunan Nasional

- Unit medis non Gerakan dalam fungsinya untuk pertolongan

pertama secara temporer, sesuai dengan perundang-

undangan nasional dan atas izin tertulis dari

Perhimpunan Nasional.


11

PENTING!Dinas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan lambang Palang Merah

Gambar 2.Penggunaan Lambang Palang Merah oleh Dinas Kesehatan TNI

12


Penyalahgunaan Lambang

Setiap Negara penandatangan Konvensi Jenewa memiliki kewajiban

untuk membuat aturan penggunaan lambang guna mencegah

penyalahgunaannya.

Kategori Penyalahgunaan Lambang

• Peniruan Penggunaan lambang dengan warna dan bentuk yang mirip.

Peniruan biasanya menambahkan tulisan atau gambar pada

lambang.

• Penggunaan yang tidak tepatPenggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik

oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.

13


• Pelanggaran beratPenggunaan lambang oleh pihak yang berhak namun digunakan

untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Hukum Perikemanusiaan

Internasional (HPI), misalnya mengelabui lawan dengan

bersembunyi di balik tanda pelindung atau tanda pengenal.

B. PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH INDONESIA

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi netral dan

independen yang melakukan kegiatannya untuk kemanusiaan. Saat

ini PMI berada di 33 Provinsi 466 Markas di Tingkat Kabupaten/

Kota dengan 1.438.387 Sukarelawan tersebar di Indonesia. PMI

lahir pada 17 September 1945, PMI memiliki mandat utama untuk

membantu meringankan penderitaan masyarakat dalam merespon

bencana dan memberikan pertolongan pertama.

DASAR HUKUM PMI

Keberadaan PMI dengan segala aktifitasnya di Indonesia,

mendapat pengakuan melalui:

14


1. Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 tanggal 16 Januari 1950.

Menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-

satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah

di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneve

(1864,1906,1929,1949).

2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 tanggal 29 November 1963.

Melalui Keppres ini Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan

“Tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia

yang berasaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela

dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham

politik”.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/ Birhub/1972.

Berdasarkan peraturan ini, PMI dapat menyelenggarakan

pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan

pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan

pertama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 dan Permenkes

Nomor 83 tahun 2014.Peraturan Pemerintah menetapkan PMI

sebagai penyelenggara donor darah dan pengelolaannya. Saat

ini PMI mempunyai 210 Unit Donor Darah (UDD) di seluruh

Indonesia.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 Tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD/ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, di antaranya mengatur tentang: nama, waktu, status dan kedudukan, asas dan tujuan, prinsip dasar, lambang dan lagu, pelindung, keanggotaan, susunan organisasi,

kepengurusan, perbendaharaan maupun pembinaan.

15


Dengan demikian Tugas pemerintah yang diserahkan kepada PMI

adalah:

1) Tugas–tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa

dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sebagai lembaga

yang menghimpun keanggotaan perhimpunan nasional.

2) Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah

berupa pengadaan, pengolahan dan penyediaan darah yang

tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

KEANGGOTAAN

Menurut ketentuan AD/ART PMI Tahun 2014 - 2019 yang disebut

anggota adalah pribadi-pribadi/individu yang memenuhi syarat

sebagai berikut:

1. Anggota Biasa

a. Anggota biasa PMI adalah warga negara Republik Indonesia yang

telah berusia 18 tahun atau telah menikah.

b. Menerima prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang

Merah dan Bulan Sabit Merah.

c. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI,

Rencana Strategis PMI dan seluruh hasil keputusan MUNAS,

peraturan organisasi lainnya serta mempunyai waktu dan

bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PMI.

d. Telah mengikuti pelatihan dan orientasi kepalangmerahan.

e. Mempunyai prestasi, dedikasi dan loyal terhadap organisasi

maupun negara dan tidak tercela.


16

2. Anggota Luar Biasa

a. Warga negara asing dapat berpartisipasi dalam kegiatan

perhimpunan nasional sebagai sukarelawan.

b. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI,

Rencana Strategis PMI dan seluruh hasil keputusan MUNAS,

peraturan organisasi lainnya serta mempunyai waktu dan

bersedia untuk berpartisipasi aktif.

c. Telah berusia 18 tahun atau telah menikah.


17

3. Anggota Kehormatan

a. Pejabat yang selama masa jabatannya dan atau tokoh

masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan sosial

kemanusiaan.

b. Pejabat dan atau tokoh masyarakat yang mendapatkan

penghargaan atas prestasinya dalam membantu dan atau

mengembangkan kegiatan PMI.

c. Generasi muda yang mempunyai prestasi luar biasa di

bidangnya yang ditandai dengan piagam penghargaan

yang pernah diterimanya dan atau prestasi lainnya.

18


STRUKTUR ORGANISASI PMI

PMI PUSATPRESIDEN RI

Pemerintah Pusat

PMI PROVINSIGUBERNUR

Pemerintah Provinsi

PMI KECAMATANCAMAT

Pemerintah Kecamatan

PMI KOTA/KABUPATENWALIKOTA/BUPATI

Pemerintah Kota/Kabupaten

KETERANGAN:

Garis Kebijakan

Garis Koordinasi

Garis Dukungan

19


PERBENDAHARAAN

Perbendaharaan PMI adalah seluruh harta kekayaan yang berupa

uang, barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak,

termasuk surat-surat berharga milik atau yang dikuasai PMI

termasuk yang berada di unit-unit kerja PMI.

Perbendaharaan PMI terdiri:

Keuangan PMI diperoleh dari:

1) Bantuan dan hibah dari pemerintah.

2) Bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan

Organisasi lainnya.

3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat.

4) Iuran anggota.

5) Bulan dana.

VISI DAN MISI PMI TAHUN 2014 - 2019

Visi:

PMI berkarakter, profesional, mandiri dan dicintai masyarakat.

Misi:

1. Menjadi organisasi terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

2. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan

strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta,

mitra gerakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

di semua tingkatan.

3. Meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat Nasional dan

Internasional.

20


KEGIATAN PMI

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan tidak hanya pada masa darurat namun

juga pada masa normal, termasuk peningkatan kapasitas

masyarakat dalam bidang kesehatan, antara lain dengan

memberikan pelatihan Pertolongan Pertama kepada pengemudi

angkutan publik guna mengurangi risiko cacat dan kematian

akibat kecelakaan lalu lintas.

Donor Darah

Dalam melaksanakan PP No. 7/2011, PMI memiliki target

pengumpulan dan persediaan darah yang aman dan berkualitas

sebanyak 4 juta kantong per tahun. Untuk itu, saat ini PMI

berupaya meningkatkan jumlah Donor Darah Sukarela (DDS)

dengan memperbanyak Unit Donor Darah (UDD) PMI di tempat

yang mudah dijangkau antara lain di mall dan kampus.

Pembinaan PMR dan Sukarelawan

Sukarelawan adalan tulang punggung PMI. Untuk itu PMI berupaya

meningkatkan kapasitas sukarelawan dalam berbagai pelatihan

dasar dan spesialisasi, agar sukarelawan PMI menjadi sukarelawan

yang tangguh dan professional. Selain PMR dan KSR, TSR dan

DDS merupakan wadah sukarelawan yang berbasis keanggotaan

secara personal, serta masyarakat dan kelompok usaha sebagai

sukarelawan berbasis komunitas.

Diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Nilai-Nilai Perikemanusiaan

Diseminasi (penyebarluasan) pengetahuan tentang Gerakan

21


Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Hukum

Perikemanusiaan Internasional dan Prinsip-Prinsip Dasar

Gerakan merupakan mandat utama PMI sebagai anggota

Gerakan dan satu-satunya Perhimpunan Nasional di Indonesia.

Penyebarluasan (diseminasi) pengetahuan HPI seperti diatur

dalam Konvensi Jenewa 1949 pada dasarnya adalah kewajiban

pihak peserta. Artinya, tanggung jawab utama dalam peran

tersebut ada pada pemerintah negara yang telah meratifikasi

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, termasuk Indonesia yang telah

meratifikasi nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun

1958.

Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas:

a) Konvensi Jenewa I: Perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat

b) Konvensi Jenewa II: Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam

c) Konvensi Jenewa III: Perlakuan tawanan perang

d) Konvensi Jenewa IV:

Perlindungan penduduk sipil di waktu perang

PENANGANAN BENCANA

a) Pra-BencanaKegiatan yang dilakukan pada masa pra-bencana, antara lain:

• Kesiapsiagaan

Adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu,

kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam,

melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat

22


yang sistematis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban

jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kesiap-

siagaan Bencana meliputi: upaya mengurangi tingkat risiko,

formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan), pengelolaan

sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi

rawan bencana.

• Sistem peringatan dini dan informasi manajemen bencana

Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang

kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan

penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah

tertentu.

• Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak awal

untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi

atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap

kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya

(struktural). Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi

dan kerawanan (hazard) lingkungan dimana mereka berada,

sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap

bencana antara lain dengan cara:

- Pembangunan dam penahan banjir atau ombak

- Penanaman pohon bakau

- Penghijauan hutan

• Penyadaran risiko dan dampak bencana penyadaran risiko dan

dampak bencana kaitan-nya dengan pengembangan KBBM

(Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) terutama di

wilayah rawan bencana.

KBBM adalah program yang mengupayakan pemberdayaan

kapasitas masyarakat agar dapat mengambil inisiatif dan

melakukan tindakan dalam meminimalkan dampak bencana

yang terjadi di lingkungannya.

23


Hingga kini PMI telah mengembangkan program berbasis

masyarakat dalam bentuk Program Pengurangan Risiko Terpadu

Berbasis Masyarakat, disingkat PERTAMA (Integrated Community

Based Risk Reduction-ICBRR).

• PERTAMA adalah program berbasis masyarakat yang mendorong

pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri

dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana

yang terjadi di tempat tinggalnya.

• PERTAMA diterapkan di daerah rawan banjir, longsor, gempa,

letusan gunung api, gelombang pasang dan tsunami.

• Sasaran utama program PERTAMA adalah meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam merespon dan menanggulangi

dampak bencana serta memperkuat kapasitas PMI dalam mem-

berikan bantuan kepada korban bencana tepat pada waktunya.

• Tujuan umum program PERTAMA adalah untuk mengurangi

kerentanan masyarakat yang rawan terhadap bahaya.

• Tujuan khusus pengembangan program PERTAMA, yaitu:

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tanggap bencana

dan mitigasi dampak dan bahaya.

- Penguatan kapasitas PMI untuk memberikan bantuan yang

tepat waktu kepada masyarakat yang terkena bencana.

24


CATATAN!Beberapa program peningkatan upaya risiko berbasis masyarakat yang telah dilakukan dari tahun 2009-2014 telah menjangkau 18 Provinsi di 49 Kabupaten/Kota di 162 desa dengan total populasi memperoleh manfaat sebesar 274.212 orang.

b) Saat BencanaKegiatan yang dilakukan pada saat bencana adalah merupakan

kegiatan respon tanggap darurat berupa:

• Evakuasi korban

• Pertolongan pertama

• Penampungan darurat

• Pendirian dapur umum

• Penyediaan air bersih dan sanitasi

• Relief/bantuan

c) Pasca BencanaPelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

meliputi:

• Rehabilitasi:

Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana

untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diinte-

grasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di masyarakat,

termasuk di dalamnya adalah mencakup:

- Penanganan korban trauma psikologis.

- Renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum,

25


- Penyediaan perumahan dan tempat penampungan.

- Penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru.

- Program dukungan mata pencaharian (livelihood).

- Pemulihan Hubungan Keluarga atau disebut juga RFL

(Restoring Family Links).

• Rekonstruksi:

Adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi

seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan

infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi,

perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang

berorientasi pada pembangunan. Tujuannya adalah mengurangi

dampak bencana yang berdampak pada pemberian manfaat

secara ekonomis pada masyarakat.

26


II. CORPORATE VOLUNTEER

SAYA PROFESIONAL – SAYA SUKARELAWAN

Donasi tidak hanya berupa materi. Bantulah dengan keahlian dan

ketrampilan Anda, Mari bergabung bersama Corporate Volunteer

Palang Merah Indonesia.

PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER

Program Corporate Volunteers adalah salah satu Program Palang

Merah Indonesia yang bertujuan mengajak para profesional dan

perusahaan untuk menjadi SUKARELAWAN KEMANUSIAAN.

Karyawan dan perusahaan akan dibekali pelatihan di bidang

kesehatan dan penanggulangan bencana meliputi pelatihan

Pertolongan Pertama, Manajemen Bencana, Asesmen Tanggap

Darurat Bencana, Distribusi Bantuan, Promosi Kesehatan, upaya

pengurangan risiko, Vulnerability Capacity Assesment (VCA),

ambulans dan pergudangan dalam tanggap darurat bencana.

Peduli Lingkungan Sekitar

Bencana bisa datang kapan saja. Pengurangan risiko bencana

adalah kuncinya. Perlu upaya penyiapan masyarakat sebagai

pelaku utama dalam melakukan tanggap darurat bencana. Untuk

itu mari peduli Lingkungan sekitar dalam kegiatan kemanusiaan,

bersama Corporate Volunteer Palang Merah Indonesia.

Corporate Volunteer bisa berperan dalam upaya pengurangan

risiko bencana tetapi dapat juga berkontribusi dalam meningkat-

kan kapasitas sukarelawan sesuai bidang keahliannya.

27


Sukarelawan PMI

1. PMR (Palang Merah Remaja)

2. KSR (Korps Sukarela)

3. TSR (Tenaga Sukarela): Corporate Volunteers/Sukarelawan

Mitra Perusahaan

4. Donor Darah Sukarela (DDS)

Corporate Volunteers adalah sukarelawan yang terlahir dari

kalangan tenaga professional perusahaan. Program ini memberi-

kan wadah baru kepada perusahaan dan tenaga professional untuk

berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PMI. Corporate Volunteers

tergabung dalam Tenaga Suka Rela (TSR) PMI yang difokuskan

pada kontribusi keahlian dan keterampilan masing–masing individu

yang langsung dapat di aplikasikan dalam kondisi bencana maupun

normal.

Manfaat Bagi Perusahaan, Profesional dan Masyarakat

1. Bagi Perusahaana. Meningkatkan nilai brand/merk karena bekerja sama

dengan PMI yang berprofil tinggi di masyarakatb. Good Corporate Governance (GCG)c. Mendukung kegiatan marketing dan hubungan masyarakat

(humas) perusahaan d. Memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan/

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan melalui program yang memiliki dampak besar kepada masyarakat luas

e. Memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam pelayanan keselamatan kepada staff dan pelanggan melalui pelatihan First Aid, Emergency Assessment, Disaster Risk Reduction, Stress Management dan pelatihan lainnya

f. Berpotensi untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan melalui pelatihan–pelatihan yang di tawarkan

oleh PMI

28


2. Bagi Profesionala. Sukarelawan Profesional dapat berkontribusi sosial dan

positif pada masyarakat

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

c. Menyalurkan keahlian dan ketrampilan untuk masyarakat

d. Pengalaman Baru

3. Masyarakata. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program ini

b. Masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal

c. Masyarakat akan menerima dampak program dalam jangka

panjang

d. Masyarakat menjadi bagian dari perusahaan dan perusahaan

menjadi bagian dari masyarakat

4. PMIJangkauan layanan dan jejaring kemitraan yang lebih luas

untuk tugas sosial kemanusiaan PMI.

GAMBARAN KEGIATAN CORPORATE VOLUNTEER

• Sosialisasi (HIV dan AIDS, Donor Darah, Kepalangmerahan, Kesiapsiagaan

Bencana).

• Pelatihan(Pelatihan Pertolongan Pertama, Stress Managemen, Perawatan

Kedaruratan di rumah, Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen

Bencana, Assessment, Distribusi Bantuan, Promosi Kesehatan)

• Kegiatan(Donor Darah, Bakti Sosial, Aksi Sosial)

29


ALUR PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER

• Perekrutan Sukarelawan Perusahaan• Orientasi• Spesialisasi–Kesehatan dan Kebencanaan• Cluster group (berdasarkan pelatihan yang diikuti dan atau

profesionalisme masing-masing)• Mobilisasi Sumber Daya–penguatan kapasitas PMI• Mobilisasi Sumber Daya–TDB/Pembangunan

BENTUK PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER

RECRUITMENT ORIENTATION SPECIALIZED CLUSTERGROUP

MOBILIZATION

Dukungan Program Kerja PMI(Seperti Green and Clean,

Air dan Sanitasi, Pengadaan Ambulans,Early Warning Systems, dan lain-lain)

MoU Kerjasama PMIdan Perusahaan

Pelatihan• Orientasi• Spesialisasi

- Managemen bersama

- Kesehatan

Mobilisasi Sukarelawan• Bencana

- Sesuai pelatihan spesialisasi

• Non Bencana• Kelompok Kerja

(Cluster)


30

Basic (Orientation)Disaster Management

Specialization Health Specialization

• Dunia Kepalangmerahan (2)• Corporate volunteers (2)• Manajemen Bencana Dasar (4)

• Asesmen Tanggap Darurat Bencana (6)

• Distribusi Bantuan (6)• Upaya Pengurangan Risiko/

DRR (6)

• Pertolongan Pertama (8, 16, 24)

• Promosi Kebersihan dalam Situasi Darurat (6)

• Manajemen Stres (6)

IT/Telekomunikasi Manajemen/HRD Keuangan Human dan Makerting

• Memperkuat sistem program database sukarelawan

• Membuat digital application

• Capacity building staff dan sukarelawan

• Membuat audit keuangan PMI

• Memperkuat kemampuan PMI untuk bekerja sam dengan mitra

• Memperkuat reputasi baik PMI di masyarakat umum dan kalangan mitra

Pelatihan – pelatihan:

Kelompok kerja (cluster) Corporate Volunteer


31

PENGHARGAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

• Pengakuan dan penghargaan - mempertahankan sukarelawan • Bentuk pengakuan dan penghargaan beragam (Ucapan, satya

lencana/pin/piagam/plakat, penugasan, dana pembinaan, informasi jurnal perkembangan kinerja organisasi, momentum peringatan, publikasi sosok sukarelawan).


32

III. DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA, JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA

1. DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Sesuai dengan siklus kejadian bencana, penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh PMI terdiri atas 3

(tiga) tahapan, meliputi (1). Pra bencana (Sebelum terjadi

bencana), (2). Saat tanggap darurat, dan (3). Pascabencana.

33


A. TAHAP PRA BENCANA (SEBELUM TERJADI BENCANA)

Kesiapsiagaan Bencana

Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok,

organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui

pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang

sistematis.

34


Tujuan: untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-

sarana pelayanan umum.

Kesiapsiagaan Bencana meliputi: upaya mengurangi tingkat

resiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan),

pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di

lokasi rawan bencana.

Prevensi

Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana

yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak

peristiwa alam yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik:

- Upaya memberlakukan ketentuan-ketentuan -Regulasi- yang

memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup,

pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk.

- Pembangunan saluran pembuangan lahar.

- Pembangunan kanal pengendali banjir.

- Relokasi penduduk.

Mitigasi

Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk

menghadapi suatu peristiwa alam – dengan mengurangi atau

meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap

kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural).

Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan

(hazard) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka

dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana:

• Pembangunan dam penahan banjir atau ombak

• Penanaman pohon bakau

• Penghijauan hutan

35


Sistem Peringatan Dini

Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang

kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan

penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah

tertentu.

B. TAHAP SAAT BENCANA (SAAT TERJADI BENCANA)

Pengertian Darurat

Ancaman terhadap manusia, yang menempatkan dirinya pada

sebuah situasi yang berisiko kematian, ataupun gangguan pada

kesehatan dan kehidupan sehari – hari yang tidak dapat ditangani

oleh individu, keluarga, masyarakat, ataupun sistem suatu daerah.

Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya

suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan

(damage and needs assessment), penyaluran bantuan darurat,

upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana.

Tujuan dari fase tanggap darurat adalah:

a. Membatasi korban dan kerusakan

b. Mengurangi penderitaan

c. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat

d. Mitigasi kerusakan dan kerugian

e. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi

Namun, keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua

faktor lain, yaitu:

a. Informasi -> Seberapa banyak informasi yang kita dapatkan

mengenai bencana dan akibat yang ditimbulkan.

36


b. Sumber Daya -> Seberapa kuat sumber daya yang dimiliki oleh

organisasi dan sumber daya lokal.

C. TAHAP PASKA BENCANA (SETELAH BENCANA)

Rehabilitasi/Pemulihan

• Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana

untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian

diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam

masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penanganan korban

bencana yang mengalami Trauma Psychologis

• Misalnya: renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum,

perumahan dan tempat penampungan sampai dengan

penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru.

Rekonstruksi

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti

sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur,

menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan,

pemberdayaan masyarakat. Berorientasi pada pembangunan -

tujuan: mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan

manfaat secara ekonomis pada masyarakat.

37


BAGAN KOORDINASI PB PMI


38

39


2. JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, dinyatakan pada Bab III pasal 5, Tanggung Jawab dan

Wewenang bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Unsur pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Badan yang

bertanggungjawab langsung ke Presiden dan mempunyai kedudukan

kewenangan setingkat Kementerian.

BNPB mengkoordinasikan berbagai Kementerian yang ber-

tanggungjawab dalam penanganan bencana seperti Kementerian

Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Pada beberapa penanganan bencana Nasional, Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan

lembaga dan instansi Pemerintah. Sebagaimana tugasnya mem-

bantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kesejahteraan rakyat. http://www.menkokesra.go.id/node/221.

Pemerintah daerah dalam hal ini dalam Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Umumnya SKPD

terdiri atas instansi atau dinas seperti dinas sosial, dinas kesehatan

dan dinas perhubungan seperti halnya di tingkatan nasional.

Keputusan atas sebuah penanganan bencana berada di Kepala

Daerah yakni Gubernur/Walikota/Bupati.

Pihak di luar pemerintah dalam hal penanggulangan bencana

sangatlah banyak seperti dari pihak masyarakat umum, profesional,

industri, pihak swasta dan lembaga internasional. Pada bab VI,

Peran Lembaga Usaha (Lembaga usaha adalah setiap badan hukum

yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha

40


milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan

ketentua peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis

usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah diatur

dalam UU No. 24 tahun 2007 berbunyi Lembaga usaha mendapat-

kan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Peran lembaga internasional yang tergabung dalam Perhimpunaan

Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penanganan bencana dikoordinasikan

oleh United Nations and Coordination for Humanitarian Assisstance

(UNOCHA ). Anggota dari UNOCHA adalah badan-badan PBB yang

berada di Negara tersebut. Perannya Lembaga internasional dan

lembaga asing non pemerintah dapat melaksanakan kegiatan

penanggulangan bencana secara sendiri-sendiri, bersama-sama,

dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan

memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama

masyarakat setempat.

JENIS-JENIS BAHAYA

Jenis Bahaya Asal Contoh:

Natural Hazard (Bahaya Alam)

Geological Hazard (Bahaya Geologi)

Gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan lainnya.

Hydro meteorological Hazard (Bahaya Hidrometeorologi)

Banjir, Badai Tropis, Angin Topan, Angin Badai

Biological Hazard (Bahaya Biologi)

Wabah Penyakit

Technological hazard (Bahaya Teknologi)Kecelakaan industry, aktifitas nuklir, polusi industri, limbah beracun dan lainnya

Environmental Degradation Hazard (Bahaya Penurunan Kualitas Lingkungan)

Penurunan kualitas tanah, penurunan kergamana hayati, polusi air, ozon, perubahan iklim

41


JENIS BAHAYA DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan terbesar di

dunia, dengan luas wilayah 5.176.800 km2 yang membentang

dari 6o08’LU hingga 11o15’LS dan 94o45”BT hingga 141o05’BT. Luas

wilayah laut adalah 3.272.230 km2 dan sisanya (81%) merupakan

wilayah daratan.

Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar dan 30 (tigapuluh)

kelompok pulau-pulau kecil, total terdapat +17.000 pulau besar

dan pulau-pulau kecil. Indonesia juga terletak diantara dua

benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra India dan

Samudra Pasifik.

Menurut sumber data BNPB bahwa kejadian bencana di Indonesia

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 dan telah

terjadi 1.663 kejadian bencana. “Bencana Hidrometeorologi

merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3% dari

total kejadian bencana di Indonesia.” TOTAL KERUGIAN MATERIL

AKIBAT BENCANA DI INDONESIA MENCAPAI Rp. 133,7 TRILIUN (Tahun

2004 - 2013).

Adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global akan

semakin meningkatkan terjadinya bencana di Indonesia. Bencana

memiliki sifat uncertainty/ketidakpastian yang tinggi, yang pasti

adalah ancaman bencana selalu ada di Indonesia.

Indonesia juga menjadi titik pertemuan lempengan bumi,

yaitu Circum Mediterania yang membentuk palungan dan garis

pegunungan mulai dari P. Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara. Juga Circum Pasifik yang membentuk palungan dan garis

pegunungan di Sulawesi Utara, bagian utara Papua dan wilayah

sepanjang laut Banda. Tidaklah mengherankan apabila Indonesia

merupakan wilayah rawan gempa bumi, tsunami dan gunung api.Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar,

42


+220 juta orang, dimana 60% diantaranya berdiam di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang termasuk kategori wilayah rawan bencana. Kota-kota besar di ketiga pulau tersebut juga dipadati oleh migrasi penduduk yang berasal dari wilayah pedesaan (urbanisasi) sehingga turut memberi kontribusi terhadap besarnya jumlah korban bencana.

Uraian tersebut diatas merupakan fenomena umum, baik karena sebab alam maupun manusia yang dihadapi oleh penduduk di Indonesia, oleh karenanya membina Kesiapsiagaan Bencana menjadi sangat penting artinya.

1. Zona Tektonik, Seismik dan Gempa bumi

Indonesia berada di zona tektonik mengingat lokasinya yang terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, terdapat 3 (tiga) lempengan bumi di wilayah bawah laut Indonesia, yaitu lempengan Eurasian di bagian utara, lempengan India-Australia

43


yang membentang dari bagian barat daya hingga bagian tenggara, dan lempengan Pasifik di bagian Timur Laut.

Setiap pergeseran di perut bumi atau disebut sebagai Gerakan Seismik, akan menimbulkan gempa yang mungkin juga dapat menimbulkan gelombang tsunami. Gempa yang berdampak bencana tergantung dari tingkat kedalamannya titik episentrum dan jaraknya dengan populasi.

2. Zona Gunung Api Aktif

Sepanjang 7.000 km yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Maluku Utara hingga bagian utara Sulawesi Utara merupakan daerah gunung api. Terdapat +500 gunung api, 128 dalam keadaan aktif, 79 gunung api masih mengeluarkan magma, 29 gunung api berasap dan 21 gunung api yang mengindikasikan menghasilkan asap.

3. Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki kemiringan yang diperburuk pula oleh kekeliruan dalam penataan dan penggunaan lahan. Longsor biasanya terjadi pada musim penghujan. Daerah yang sangat rawan terjadi longsor adalah sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Jayawijaya di Papua, daerah pegunun-gan di Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

4. Banjir dan Kekeringan

Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat yang menerima curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Timur. Disamping itu, terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melewati kawasan padat penduduk. Adanya faktor perubahan iklim, kekeli-ruan tata guna lahan, kenaikan permukaan air laut juga berakibat menimbulkan banjir di musim penghujan.

44


Kekeringan, biasanya terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Di Kalimantan, kekeringan ini seringkali juga mengakibatkan kebakaran hutan.

5. Kerusuhan Sosial

Perkembangan politik di dalam negeri Indonesia yang begitu pesat dewasa ini telah memicu timbulnya beberapa konflik di masyarakat yang sering dibungkus dengan issue-issue perbedaan suku, agama, kesenjangan sosial serta persaingan politik. Lebih dari 200.000 KK korban kerusuhan hingga kini masih berdiam di tempat penampungan sementara di beberapa Propinsi di Indonesia.

PETA RAWAN BENCANA DI INDONESIA

45


1. Gempa bumi

Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan

Gejala:

Bergesernya kristal batuan disepanjang daerah yang rapuh dan saling bertabrakan.

Karakteristik umum:

Bergetarnya bumi akibat gelombang dan dibawah permukaan bumi karena:

• Permukaan yang bergeser• Hentakan • Tsunami• Getaran• Mencairnya es• Tanah longsor

Hal-hal yang dapat diprediksikan:

Kemungkinan terjadinya gempa bumi dapat diramalkan tetapi tidak dapat ditentukan waktunya secara tepat. Ramalan tersebut berdasarkan pemantauan kegiatan seismik (hal-hal yang berhubungan dengan gempa bumi), sejarah bencana, dan observasi.

Faktor penyebab kerentanan:

• Lokasi wilayah seismik (kedekatan wilayah pemukiman dengan wilayah/pusat gempa)

• Struktur yang tidak tahan terhadap pergerakan tanah

• Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi

• Kurangnya akses informasi mengenai risiko gempa bumi

Dampak yang khas:

• Kerusakan fisik – Rusak atau hancurnya struktur dan infrastruktur. Kebakaran, rusaknya bendungan, tanah longsor, dan banjir mungkin saja terjadi

• Korban – cenderung banyak, khususnya dekat episenter atau wilayah dengan tingkat populasi tinggi, atau bangunan yang rapuh

• Persediaan air – Masalah yang sering muncul biasanya karena rusaknya sistem air, polusi sumur yang terbuka

• Kesehatan – kasus luka patah tulang merupakan permasalahan utama. Ancaman lainnya adalah persediaan air atau rusaknya sistem sanitasi

Upaya mengurangi tingkat risiko:

• Pemetaan hazard (wilayah rawan gempa/bencana)

• Pelatihan dan program penyadaran masyarakat

• Penilaian dan mengurangi struktur tingkat kerentanan

• Manajemen dan pemetaan penggunaan tanah dan pengkodean bangunan

• Asuransi

Upaya kesiapsiagaan:

Mencermati informasi peringatan dini dan kesiapsiagaan gempa bumi

Kebutuhan paska bencana:

• Pencarian dan penyelamatan• Bantuan medis darurat• Survey penilaian kerusakan dan

kebutuhan • Bantuan pangan• Rekonstruksi/perbaikan• Pemulihan ekonomi

46


2. Letusan gunung berapi


Gejala:

Bahan dasar letusan gunung berapi adalah magma dan akumulasi tekanan gas yang meningkat mengakibatkan terjadinya semburan magma, yang disebut sebagai letusan.

Karakteristik umum:

• Hujan abu• Arus pyroclastic/awan panas • Aliran lumpur atau puing• Lahar• Gas • Tsunami


Ramalan jangka pendek dalam hitungan jam atau bulan, yang dapat dilakukan melalui teknik pemantauan dan observasi seismik, perubahan tanah, pencatatan perubahan hidrotermal, geokimia, dan geoelektrik.


• Gunung yang kaya tanah (subur) menarik perhatian orang-orang untuk menetap

• Struktur dengan desain atap yang tidak tahan terhadap aku-mulasi abu, akan sangat rentan bahkan dalam jarak bermil-mil dari gunung berapi

Dampak yang khas:

• Korban – luka, terbakar, aspaksia, keracunan gas, air terkontaminasi bahan kimia.

• Kerusakan struktur – Arus pyroclastic akan menghancurkan segala s esuatu yang dilewatinya. Abu dapat merusak struktur bangunan/benda tinggi. Abu panas menyebabkan kebakaran. Banjir merupakan hasil dari terputusnya atau berbeloknya arus air. Arus lumpur dapat menyebabkan kerusakan bangunan atau benda lain.

• Persediaan makanan dan hasil panen – kerusakan disebabkan karena arus abu, lumpur, pyroclastic atau lahar. Peternakan mungkin juga akan terkena dampaknya


• Relokasi/penampungan• Manajemen pemanfaatan tanah• Evakuasi


• Pemantauan aktifitas gunung berapi

• Pengembangan rencana kedaruratan gunung berapi

• Pelatihan dan partisipasi masyarakat


• Evakuasi• Bantuan medis darurat• Survey penilaian kerusakan dan

kebutuhan• Bantuan pangan, sandang• Relokasi/penampungan• Pemulihan ekonomi

47


3. Tanah longsor


Gejala:

Miring/longsornya tanah dan batuan akibat getaran, perubahan arah air, beban yang berlebihan, cuaca, bergesernya penopang, komposisi aliran air, rapuhan, berkurangnya unsur pengikat tanah, dan lereng buatan manusia.

Karakteristik umum:

• Jenis gerakan tanah longsor bervariasi: jatuh, longsor, robohnya penopang bumi, dan mungkin juga karena badai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi

• Lebih luas daripada gejala alam lainnya


• Frekuensi kejadian, luas, dan dampak tanah longsor mungkin dapat diramalkan, dan wilayah resiko tinggi juga dapat ditentukan dengan cara memanfaatkan informasi geologi, geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan vegetasi


• Perumahan/bangunan di lereng, tanah yang rapuh, karang diatas bukit

• Perumahan/bangunan di dasar lereng, atau lembah

• Jalur komunikasi dan jalan di wilayah pengunungan

• Bangunan berpondasi lemah• Pipa yang mudah rusak, jalur

pipa yang terkubur • Kurangnya pemahanan mengenai

bahaya dan dampak tanah longsor

Dampak yang khas:

• Kerusakan fisik – Semua yang berada diatas atau sekitar jalur longsor akan mengalami kerusakan. Pecahan batu akan menghalangi jalan, jalur komunikasi atau aliran air. Dampak tidak langsung yang muncul mungkin rusaknya hasil pertanian, hutan, banjir, dan berkurangnya nilai properti

• Korban – Kefatalan terjadi karena longsornya lereng. Runtuhan puing atau banjir lumpur dapat menyebabkan ribuan korban meninggal


• Pemetaan hazard• UU penggunaan tanah • Asuransi


• Pendidikan• Sistem monitoring (pemantauan),

peringatan dan evakuasi


• Pencarian dan penyelamatan (menggunakan alat pengerukan tanah)

• Bantuan medis• Penampungan darurat

48


4. Banjir


Gejala:

• Secara alamiah terjadi secara cepat, di daerah pinggiran sungai atau pantai, karena curah hujan terus menerus atau bersifat musiman

• Ulah manusia dalam hal pemanfaatan lahan dan penampungan air

Karakteristik umum:

• Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya, kedalaman air, durasi, kecepatan air, rata – rata kenaikan air, frekuensi kejadian, cuaca

• Banjir bandang – bendungan rusak, hujan yang tidak berhenti, curah hujan tinggi secara tiba - tiba

• Banjir sungai – lambat dan biasanya musiman

• Banjir pantai – berhubungan dengan angin tropis, gelombang tsunami, badai


• Banjir biasanya tergantung pada musim, kapasitas penampungan air serta survey pemetaan wilayah banjir. Beberapa sistem peringatan mungkin sudah dipersiapkan, tetapi kadang hanya sedikit yang dilaksanakan, terutama sebelum banjir bandang atau tsunami terjadi

Faktor penyebab kerentanan: • Perumahan yang berada di

daerah rawan banjir.• Kurangnya kesadaran akan

adanya bahaya dan dampak banjir

• Berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air (erosi, bangunan beton)

• Pondasi bangunan yang tidak tahan air

• Elemen infrastruktur yang beresiko tinggi

• Persediaan bahan pangan, pertanian dan peternakan yang tidak disimpan dengan baik

• Industri maritim dan perkapalan

Dampak yang khas:

• Kerusakan fisik – struktur yang menjadi rusak, hanyut, hancur

• Korban – meninggal karena tenggelam, atau luka serius

• Persediaan air – air tanah atau air sumur yang terkontaminasi. Kesulitan mendapatkan air bersih

• Kesehatan – gangguan kesehatan atau wabah penyakit yang mungkin muncul, misalnya: diare, muntaber, malaria, dan lain-lain

• Pangan – hasil pertanian, stok makanan yang rusak/hilang

Upaya mengurangi risiko:

• Pengendalian banjir – pembuatan bendungan, perbaikan saluran air, pengawasan lahan erosi, dan lain-lain

• Penilaian resiko dan pemetaan hazard

• Manajemen penggunaan tanah• Mengurangi struktur tingkat

kerentanan• Penghijauan


• Deteksi banjir dan sistem penyadaran

• Pendidikan dan partisipasi masyarakat

• Pengembangan rencana manajemen wilayah rawan banjir

Kebutuhan pasca banjir:

• Pencarian dan penyelamatan• Bantuan kesehatan• Penyediaan air bersih• Penyediaan makanan dan

minuman jangka pendek• Pemantauan epidemiologi• Penampungan sementara

49


5. Kekeringan


Gejala:

• Sebab utama – kurangnya curah hujan

• Sebab lain – El Nino (serangan air permukaan panas ke air yang lebih dingin di Pasifik timur); makhluk hidup dapat menyebabkan perubahan pada permukaan tanah

Karakteristik umum:

• Air dan kelembaban akan berkurang

• Kekeringan secara meteorologi – curah hujan dibawah harapan (kurang), dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas.

• Kekeringan hidrologi – terjadi karena defisit air pada permukaan (kondisi dibawah normal) atau frekuensi air tanah yang kurang.

• Kekeringan agrikultur – terjadi karena kurangnya frekuensi dan sebaran hujan, penyerapan serta penguapan air yang menyebabkan rusak/ berkurangnya lahan pertanian atau peternakan


• Periode kekeringan yang tidak normal biasanya terjadi pada musim panas yang normal. Belum ada metode yang secara tepat dapat meramalkan waktu dan lama kejadian, kapan berakhir dan kapan akan terjadi lagi.

• Analisa data klimatologi dapat membantu persiapan penilaian (assessment).

• Besar – skala kekeringan di Fiji terjadi selama episode, yang dikenal sebagai Gangguan Selatan El Nino (El Nino Southern Oscillation). Masa ini merupa-kan siklus 4 – 5 tahunan.

Faktor penyebab kerentanan: • Wilayah dengan kondisi panas,

dan meningkat menjadi periode kekeringan

• Wilayah pertanian berada ditanah yang berlapis tipis

• Kurangnya penghijauan/pepohonan • Kurangnya penanaman • Suatu wilayah tergantung pada

hujan sebagai sumber air • Rendahnya daya serap dan

kelembaban tanah • Kurangnya kemampuan

mengenali sumber hazard kekeringan

Dampak yang khas:

• Berkurangnya pendapatan petani

• Peternakan dan pertanian rusak

• Berkurangnya kualitas dan kuantitas bidang agrikultur (pertanian dan perkebunan)

• Meningkatnya harga-harga• Rata-rata inflasi meningkat • Menurunnya status gizi, timbul-

nya penyakit, kematian, dan kelaparan

• Berkurangnya sumber air minum • Migrasi

Upaya mengurangi risiko:

• Pengembangan rencana respon antar institusi


• Sistem peringatan dini tentang kelaparan dan kekeringan


• Upaya mempertahankan ketersediaan makanan Harga yang stabil

• Subsidi makanan• Program penciptaan lapangan

dan tenaga kerja• Distribusi makanan• Program makanan tambahan• Program-program khusus

dibidang peternakan dan perkebunan

• Program kesehatan dan air• Rehabilitasi


50

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, dinyatakan pada Bab III pasal 5, Tanggung Jawab dan

Wewenang bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Unsur pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Badan

yang bertanggungjawab langsung ke Presiden dan mempunyai

kedudukan kewenangan setingkat Kementerian.

IV. PELAKU PENANGGULANGAN BENCANA


51

BNPB mengkoordinasikan berbagai Kementerian yang bertanggung-

jawab dalam penanganan bencana seperti Kementerian Sosial,

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Pada

beberapa penanganan bencana Nasional, Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan lembaga dan

instansi Pemerintah. Sebagaimana tugasnya membantu Presiden

dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan

rakyat. http://www.menkokesra.go.id/node/221.

Pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Umumnya SKPD

terdiri atas instansi atau dinas seperti dinas sosial, dinas kesehatan

52


dan dinas perhubungan seperti halnya di tingkatan nasional.

Keputusan atas sebuah penanganan bencana berada di Kepala

Daerah yakni Gubernur/Walikota/Bupati.

Pihak di luar pemerintah dalam hal penanggulangan bencana

sangatlah banyak seperti dari pihak masyarakat umum, profesional,

industri, pihak swasta dan lembaga internasional.

Pada bab VI, Peran Lembaga Usaha (Lembaga usaha adalah setiap

badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan

sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang men-

jalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)

telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 berbunyi Lembaga usaha

mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan

pihak lain.

Peran lembaga internasional yang tergabung dalam Perhimpunaan

Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penanganan bencana dikoordinasikan

oleh United Nations and Coordination for Humanitarian Assisstance

(UNOCHA ). Anggota dari UNOCHA adalah badan-badan PBB yang

berada di Negara tersebut.

Perannya Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah

dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara

sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra

kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial,

budaya, dan agama masyarakat setempat.

53


KUTIPAN DALAM UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA NO. 24 TAHUN 2007

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak:

a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya

bagi kelompok masyarakat rentan bencana,

b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan

tentang kebijakan penanggulangan bencana,

d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan

pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan

kesehatan termasuk dukungan psikososial,

e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap

kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang

berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan,

f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang

diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena

terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

54


Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 27Setiap orang berkewajiban:a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,

memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,

b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan,c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang

penanggulangan bencana.

BAB VIPERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 28Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara

bersama dengan pihak lain.

CATATAN!Peran lembaga usaha telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 yakni mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

55


Pasal 29

(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada

pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan

penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada

publik secara transparan.

(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip

kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya

dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 30

(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah

dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan

mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap

para pekerjanya.

(2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah

dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara

sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan

mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar

belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan

lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

56


V. TANGGAP DARURAT BENCANA

DEFINISI DARURAT

Ancaman terhadap manusia, yang menempatkan dirinya pada

sebuah situasi yang berisiko kematian, ataupun gangguan pada

kesehatan dan kehidupan sehari–hari, yang tidak dapat ditangani

oleh individu, keluarga, masyarakat, ataupun sistem suatu daerah.

Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul suatu

peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan

57


(damage assessment and need analysis), penyaluran bantuan

darurat, upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana;

FASE TANGGAP DARURAT

Tujuan dari fase tanggap darurat adalah:

a. Membatasi korban dan kerusakan

b. Mengurangi penderitaan

c. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat

d. Mitigasi kerusakan dan kerugian

e. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi

Namun, keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua

faktor lain, yaitu:

a. Informasi: Seberapa banyak informasi yang kita dapatkan

mengenai bencana dan akibat yang ditimbulkan

b. Sumber Daya: Seberapa kuat sumber daya yang dimiliki oleh

organisasi dan sumber daya lokal.

LANGKAH–LANGKAH TANGGAP DARURAT

BENCANA KESIAPSIAGAANINDIVIDU

KOORDINASI PB

ASESMEN

RenOps

RELIEFDISTRIBUSI

MONITORINGEVALUASI

58


1. Kesiapsiagaan individu • Kesiapsiagaan individu merupakan hal–hal yang harus

diperhatikan SEBELUM terlibat dalam tindakan tanggap

darurat, karena menyangkut keselamatan diri, dan seluruh

anggota lainnya. Termasuk didalam Kesiapsiagaan individu

adalah koordinasi PB. Namun karena hal ini dilakukan dalam

setiap tahap tindakan tanggap darurat, maka koordinasi PB

akan dibahas tersendiri.

2. Koordinasi PB• Koordinasi PB adalah segala bentuk komunikasi, baik

komunikasi internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk

mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Koordinasi

dilakukan dalam setiap tahapan pada tanggap darurat.

3. Asesmen• Asesmen adalah penilaian keadaan. Seperti koordinasi,

asesmen juga dilakukan dalam setiap tahapan dalam tanggap

darurat. Namun, untuk tindakan awal, yang harus dilakukan

adalah asesmen cepat, yang dilanjutkan dengan asesmen

detil.

4. RenOps • Rencana Operasi atau Service Delivery Plan, adalah sebuah

perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil dari assessment.

RenOps juga merupakan perwujudan dari Action Plan.

5. Distribusi Bantuan• Distribusi Bantuan atau relief distribusi adalah langkah

berikutnya setelah RenOps disetujui. Dalam distribusi

bantuan juga terkait mengenai masalah pergudangan.

6. Monitoring dan Evaluasi• Monitor dan evaluasi adalah metode untuk memantau

59


kegiatan. Secara garis besar, yang dipantau adalah kegiatan

distribusi bantuan, namun dapat juga melihat keseluruhan

proses tanggap darurat.

KEBIJAKAN TANGGAP DARURAT PMI

• Memberikan bantuan kepada golongan yang paling rentan

• Berperan sebagai perpanjangan tangan dari pelayanan sosial

pemerintah

• Melaksanakan tanggap darurat sesuai dengan prinsip–prinsip

Kepalangmerahan

• Bekerja sesuai dengan kompetensi Palang Merah, namun tetap

harus mengikutsertakan masyarakat penerima bantuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program

• Kegiatan berdasarkan pada perencanaan kesiapsiagaan yang

telah ditetapkan

• Bekerjasama dengan masyarakat untuk ketahanan program

• Program darurat terus dilanjutkan hingga ancaman sudah

berkurang, dan bila akan dilanjutkan, maka lebih berfokus pada

kerangka mekanisme rehabiltasi

60


VI. PEMULIHAN DAMPAK BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca

bencana hanya lebih fokus pada tahap pemulihan awal. PMI akan

terlibat dalam kegiatan recovery dan rekonstruksi fisik, bila ada

dukungan dana dan dukungan teknis yang memadai.

Kegiatan pemulihan yang dilaksanakan oleh PMI lebih banyak

diarahkan untuk mendorong agar masyarakat memiliki kapasitas

untuk melakukan upaya pemulihan secara mandiri, dengan

cakupan kegiatan sebagai berikut:

61


1. Dukungan pemulihan dan penyediaan air;

2. Kebersihan lingkungan wilayah yang dilanda bencana;

3. Promosi kesehatan paska bencana;

4. Dukungan sosial psikologis;

5. Pelayanan kesehatan dasar;

6. Pelayanan pemulihan hubungan keluarga; dan

7. Pemulihan awal dan rekonstruksi.

PENDEKATAN PROGRAM PEMULIHAN

1. Asesmen kebutuhan- Pemetaan Dampak dan kerusakan.

- Penilaian skala dampak, kerentanan masyarakat dan strategi

pemecahan penanganannya.

- Melaksanakan survey ekonomi dan baseline data.

2. Pengembangan kapasitas dan pelatihan- Mendesain strategi pelatihan bekerjasama dengan pemerintah

daerah, perguruan tinggi dan sektor swasta.

- Pelatihan bagi sukarelawan PMI guna memperkuat kapasitas

saat melakukan program di masyarakat.

Monev

PengembanganKapasitas dan

Pelatihan

AdvokasiSosialisasiPromosi

PerencanaanPartisipatif

Implementasi

AsesmenKebutuhan

62


- Sukarelawan PMI akan mensharing keterampilannya kepada

anggota inti masyarakat di desa.

- Mendorong, memotivasi dan menggerakkan masyarakat

terlibat dalam program.

3. Advokasi, sosialisasi dan promosi- Menumbuhkan kesadaran dan komitmen anggota masyarakat

dan stakeholder lainnya.

- Mendesain strategi promosi dan komunikasi serta pelatihan

audiovisual dan promosi tool KIE (Poster, Manual, Brosur dan

DVD).

- Melibatkan media lokal seperti Radio, TV, Surat Kabar untuk

promosi dan sosialisasi.

- Memobilisasi sukarelawan secara “door to door” untuk upaya

promosi dan sosialisasi.

- Pertemuan konsultasi dengan tokoh dan warga masyarakat.

4. Perencanaan partisipatif- Melibatkan warga masyarakat:

- Melaksanakan asesmen mandiri.

- Mendesain dan membuat rencana program.

- Mengupayakan pemenuhan standar minimal.

5. Implementasi- Tim Pemulihan Awal ditugaskan untuk tinggal di masyarakat

untuk memberikan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam

melaksanakan program.

- Implementasi program dengan kearifan lokal dan kebersamaan

dengan masyarakat.

6. Monitoring dan evaluasi- Sejauh mana tingkat kemajuan dan hasil yang dicapai- Apakah ada gap terhadap pencapaian output?- Apakah ada permasalahan-permasalahan lain yang

mengganggu implementasi.

63


PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA PMI YANG TELAH DICAPAI

AktifitasUnit Jumlah Penerima Bantuan

Yogyakarta dan Jawa Tengah Sumatera Barat Yogyakarta dan

Jawa Tengah Sumatera Barat

Peralatan shelter/shelters

kits dan Temporary

Shelter (T-Shelter)

12.800 rumah bamboo

500.00020.000

peralatan2.000 Rumah

Tumbuh (Growth House)

64.000 25.000 Kepala Keluarga (KK)

Water and Sanitation (Watsan)

1.211 penam-pungan air - 35.000 35.500 KK

Unit Pelayanan Kesehatan 62 unit 10 unit

1.891rehabilitasi medic dan psikoterapi

31.567 pasien

12.300 orang

Livelihood 120 - 120 -

Program dukungan psikososial

31.567 - - 4.300

Program Pengurangan

Risiko Berbasis Masyarakat

11 Kota/Kabupaten

29 Kota/Kabupaten > 1.500.000 > 500.000

Disaster Risk Reduction (DRR)

di sekolah

11 Kota/Kabupaten

6 Kota/Kabupaten > 10.000 > 5.000

Pusat Kesehatan masyarakat 5 - > 500.000 -

Pusat rehabilitasi untuk kelompok

diffable1 - 120 -

Pembangunan sekolah 20 unit - > 19.000 -

64


VII. UPAYA PENGURANGAN RISIKO

A. TAHAP PRA BENCANA (SEBELUM TERJADI BENCANA)

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

2. Kegiatan PMI dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi: a. Penilaian tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas;b. Analisis risiko, ancaman dan kerentanan bencana;

65


c. Perencanaan penanggulangan bencana (rencana kontinjensi); d. Pemetaaan daerah rawan bencana;e. Advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana; f. Pendidikan dan pelatihan pengurus, staf dan sukarelawan; g. Upaya-upaya nyata pengurangan risiko bencana dan adaptasi

perubahan iklim; h. Promosi perilaku siaga bencana;i. Pengembangan sekolah siaga bencana dan kampus siaga

bencana; j. Pengembangan masyarakat siaga bencana;dan k. Gladi dan simulasi penanggulangan bencana. l. Melakukan mitigasi dampak bencana:

Mitigasi dilakukan untuk mendorong masyarakat lokal agar memiliki kapasitas dan kemandirian untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi yang dilakukan lebih fokus pada mitigasi berskala kecil dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Namun bila diperlukan dan adanya dukungan dari pihak donor maupun pemerintah, PMI dapat melakukan mitigasi berskala besar.

3. Kegiatan PMI dalam situasi terdapat potensi bencana: a. Menyiapkan rencana operasi bencana; b. Melaksanakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat;dan c. Melakukan mitigasi, khususnya mitigasi non struktural. d. Melaksanakan upaya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana;

Upaya kesiapsiagaan PMI ini dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat, tepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kejadian bencana, antara lain melalui:

1) Penyusunan dan simulasi tanggap darurat bencana melibatkan semua stakeholder;

2) Pengembangan SIB (Sistem Informasi Bencana) serta menfungsikan DMIS (Disaster Management Information System) dengan baik.

66


3) Pengembangan sistem peringatan dini di Markas PMI maupun Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat.

4) Penyediaan dan penyiapan barang bantuan untuk pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

5) Pengorganisasian promosi perilaku siaga bencana, mencakup penyuluhan, pelatihan, simulasi dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

6) Membantu masyarakat dalam penentuan jalur-jalur evakuasi maupun lokasi evakuasi yang paling aman, termasuk dalam pembuatan rambu-rambu peringatan dini dan evakuasi;

7) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

8) Penyediaan dan penyiapan perlengkapan standart maupun sarana tanggap darurat bencana yang digunakan oleh Tim SATGANA dan SIBAT.

Kegiatan PMI pada pra bencana (sebelum terjadi bencana) dijabarkan lebih lanjut dalam sesi Upaya Pengurangan Risiko.

B. KESIAPSIAGAAN BENCANA

Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis;

Tujuan: untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana- sarana pelayanan umum;

Kesiapsiagaan Bencana meliputi: Upaya mengurangi tingkat risiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan), pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi rawan bencana;


67

DAFTAR ISTILAHAD : Anggaran Dasar

ART : Anggaran Rumah Tangga

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

CSR : Corporate Social Responsibility

CV : Corporate Volunteer

DDS : Donor Darah Sukarela

GCG : Good Corporate Governance

HPI : Hukum Perikemanusian Internasional

ICRC : International Committee of The Red Cross

IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent

KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi

KSR : Korps Sukarela

KBBM/PERTAMA : Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat/ Program Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat

LINMAS : Perlindungan Masyarakat

PB : Penanggulangan Bencana

PRA : Participatory Rural Appraisal

PMI : Palang Merah Indonesia

PMR : Palang Merah Remaja

RFL : Restoring Family Links

RENSTRA : Rencana Strategis

RENOPS : Rencana Operasional

SATGANA : Satuan Penanganan Bencana

SIBAT : Siaga Bencana Berbasis Masyarakat

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

TSR : Tenaga Sukarela

UDD : Unit Donor Darah

UNOCHA : United Nations and Coordination for Humanitarian Assistance

VCA : Vulnerability Capacity Assessment

WATSAN : Water and Sanitation


68

DAFTAR PUSTAKA- AnggaranDasar/Anggaran RumahTangga Palang Merah Indonesia tahun 2014 - 2019

- Rencana Strategis Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

- Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat-Strategi dan Pendekatan,

Palang Merah Indonesia, 2007

- Pelatihan KBBM-PERTAMA untuk KSR, Palang Merah Indonesia, 2008.

- Pedoman Pelatih Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia, 2008

- Panduan VCA dan PRA, Palang Merah Indonesia, 2008.

- Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR), Palang Merah Indonesia, 2008

- Kenali PMI, Palang Merah Indonesia, 2009

- Manual Diseminasi Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia, 2009

- Pelatihan Manajemen Bencana, Palang Merah Indonesia, 2009

- Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana, Palang Merah Indonesia, 2009

- Petunjuk PelaksanaanTentang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia,


- Petunjuk Teknis Tentang Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana Dan Adaptasi

Perubahan Iklim Palang Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia, 2012

- Petunjuk Teknis Tentang Tanggap Darurat Bencana Palang Merah Indonesia,


- Petunjuk Teknis Tentang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palang Merah

Indonesia, Palang Merah Indonesia, 2012


1. KEMANUSIAAN

Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam

pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan

kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

2. KESAMAAN

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama,atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia

sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

3. KENETRALAN

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan

politik, ras, agama, atau ideologi.

4. KEMANDIRIAN

Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga

otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.

5. KESUKARELAAN

Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

6. KESATUAN

Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan

tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

7. KESEMESTAAN

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak

dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.

7 PRINSIP DASAR GERAKANDalam rangka usaha menjalin kasih sayang terhadap sesama manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan turut memelihara budi pekerti yang luhur menuju ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan misinya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berpegang teguh pada Prinsip-Prinsip Dasar yaitu:


NOTE:


DASAR


NOTE:


DASAR

PANDUAN PELATIHAN PELATIHAN DASAR - PUSTAKA PMI

Documents