LAPORAN KETUA PANITIA PENYELANGGARA DISEMINASI DAN PELATIHAN
PELATIH/TRAINING OF TRAINERS (TOT)
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berbagai upaya untuk mengatasi masalah
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan pengangguran telah
dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program
nasional. Mulai tahun 1994, Pemerintah menjalankan program Inpres
Desa Tertinggal (IDT), kemudian dilanjutkan dengan program-program
sejenis seperti; program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa
Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), program
Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), serta Proyek Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Kemudian sejak tahun 1998
terjadi perubahan paradigma yang mendasar di Indonesia. Seperti,
desentralisasi, reformasi sistem keuangan negara, dan sistem
perencanaan pembangunan nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan
pemerintahan, termasuk pelaksanaan seluruh program Pemerintah.Dalam
hal desentralisasi telah diterbitkan beberapa peraturan
perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Sedangkan dalam hal reformasi sistem keuangan negara telah
diterbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional dengan dihapuskannya Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) maka diberlakukan UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun terkait
dengan pengembangan wilayah, diterbitkan UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, sebagai perbaikan dan penyesuaian dari UU
No. 24 Tahun 1992. Di lain pihak, proses desentralisasi dan
pelaksanaan otonomi daerah menghadapi rendahnya dua hal penting,
yaitu; kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas fiskal
pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.Rendahnya
kapasitas SDM, baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat
pelaku utama pembangunan, menyebabkan kemampuan daerah tidak
optimal dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan pembangunan.
Di dalamnya termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan
penyerapan aspirasi dan pelibatan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan yang partisipatif. Undang-undang No. 25
Tahun 2004, secara tegas telah menggariskan kebijakan nasional yang
mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan.Sementara itu, rendahnya kapasitas fiskal daerah
menghadapi tantangan perencanaan anggaran yang kurang efektif
berhubungan dengan kebijakan penyediaan dana pendamping bagi
alokasi dana Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga di daerah
terkait dengan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam hal ini,
PNPM-PISEW menerapkan kebijakan Activity Sharing sebagai uji coba
penghapusan dana pendamping (Cost Sharing).Dilihat dari aspek
pengembangan wilayah, salah satu keterbatasan kemampuan daerah
terwujud dalam ketidakmampuan merealisasikan rencana tata ruang
wilayah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal
ini, PNPM-PISEW mendorong pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
(KSK) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun
2007.Selanjutnya, sesuai Agenda I tentang Pembangunan Ekonomi dan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam RPJMN tahun 20102014
konsisten melanjutkan program-program perbaikan kesejahteraan
rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai payung
arah kebijakan bagi PNPM Mandiri. Di lain pihak, dari 11 (sebelas)
prioritas utama pembangunan nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi
dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan
kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim
investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana;
(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta
(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, 7 (tujuh)
diantaranya (1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 10) menjadi lingkup pelaksanaan
PNPM-PISEW.Dalam hal penanggulangan kemiskinan diharapkan terjadi
penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% di tahun 2009
menjadi 8-10% di tahun 2014 melalui perbaikan distribusi pendapatan
dengan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan
masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang
berpendapatan rendah. Sebagai kebijakan yang bersifat lintas
bidang, maka arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat
penurunan kemiskinan tersebut adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan
pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif
menurunkan kemiskinan. Beberapa kegiatan ekonomi yang perlu
didukung pengembangannya dalam rangka mempercepat penurunan
kemiskinan adalah, sebagai berikut:0. Meningkatkan dan
mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang memiliki
dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya
penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan
produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, serta pengembangan
usaha memengah kecil dan mikro.0. Pertumbuhan ekonomi diarahkan
pada industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam lokal untuk
meningkatkan perekonomian daerah. Arah pengembangan kegiatan
ekonomi tersebut di atas merupakan bagian dari Prioritas 7, Iklim
Investasi dan Iklim Usaha.1. Melengkapi dan menyempurnakan
kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan
pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan
pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan
pada era 2010-2014 ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan
efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan
kemiskinan, dengan:0. Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas
kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka
membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk
memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM;0.
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);0. Menyempurnakan
dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri;(i)
Memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri di
kecamatan miskin; (ii) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
yang dibangun melalui PNPM Mandiri sebagai perwujudan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa/daerah; dan (iii)
Mengintegrasikan secara selektif PNPM Pendukung untuk mendukung
percepatan penanggulangan kemiskinan.0. Meningkatkan sinkronisasi
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi
antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat
kemiskinan.1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan
kemiskinan di daerah. Berdasarkan pola karakterisktik daerah serta
tingkat kemiskinan yang ada, arah kebijakan ini akan ditempuh
melalui:0. Pemberdayaan sektor informal dan Usaha Menengah, Kecil,
dan Mikro (UMKM) serta koperasi merupakan kebijakan dasar bagi
semua daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka
penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama
Kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi kesempatan
usaha yang jelas kepada sektor informal terutama UMKM serta
Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin di
daerah. 0. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui
agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh
pembangunan infrastruktur perdesaan. Arah kebijakan ini merupakan
bagian dari Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan
Pasca Konflik.Kebijakan program pembangunan dalam RPJMN 2010-2014
tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan
kesejahteraan rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan
melalui PNPM Mandiri yang sudah berjalan dengan memberikan
penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif
dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan.
Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga
ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan
tingkat pengangguran, telah diintegrasikan dalam satu kerangka
kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PISEW dengan
intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar
perdesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep Community
Driven Development (CDD) dan Labor Intensive Activities (LIA),
sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program PNPM
Mandiri. Dengan demikian kemudian PISEW dikenal dengan nama
PNPM-PISEW. PNPM-PISEW diharapkan dapat menjawab kebutuhan dalam
melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat
pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah.Program
ini telah dimulai sejak tahun 2008 dan akan mengakhiri pelaksanaan
tahap I pada pertengahan tahun 2014 ini. Berdasarkan pencapaian
yang diperoleh selama pelaksanaan PISEW tahap I yang dinilai cukup
behasil bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, pemerintah
bermaksud untuk melanjutkan program PISEW dengan mempersiapkan
program PISEW tahap II yang akan segera dimulai pada tahun 2014
ini.
1.2. Tujuan dan SasaranI.2.1. Tujuan Mempercepat pembangunan
ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal
untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan,
memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten,
kecamatan, dan desa (local governance), serta penguatan institusi
lokal di tingkat desa.I.2.2. Sasaran 1. Terbangunnya infrastruktur
dasar perdesaan yang meliputi pembangunan infrastruktur (prasarana)
pada 6 (enam) kategori, yaitu: (i) transportasi, (ii) produksi
pertanian, (iii) pemasaran pertanian, (iv) air bersih dan sanitasi,
(v) pendidikan, serta (vi) kesehatan;1. Mengembangkan Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK), dan Komoditas Unggulan;1. Meningkatnya
kapasitas pemerintah daerah dalam berperan sebagai fasilitator
dalam melaksanakan pembangunan melalui penyelenggaraan Pelatihan
Perencanaan Pembangunan, dan Pelatihan Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan;1. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan, yang tercermin dari menguatnya
peran dan fungsi KDS, LKD, dan KPP, melalui rangkaian pelaksanaan
musyawarah pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat
Kabupaten.1.3. Penerima ManfaatPenerima manfaat (beneficiaries)
dari program diharapkan dapat mencakup:1. Masyarakat Desa secara
umum;1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti Karang Taruna,
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);1. Pemerintah
daerah Kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa terkait.
1.4. Komponen1.4.1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan
Skala KecilPembangunan infrastruktur dasar perdesaan skala kecil
yang dimaksud, terbagi atas 6 (enam) kategori sebagai berikut:1.
Infrastruktur TransportasiTermasuk di dalamnya adalah jalan,
jembatan, tambatan perahu, dan komponen terkait; 2. Peningkatan
Produksi PertanianTermasuk di dalamnya adalah irigasi tersier dan
bangunan sederhana pendukung irigasi teknis;3. Peningkatan
Pemasaran PertanianTermasuk di dalamnya adalah pasar desa, gudang
produksi, dan lantai jemur; 4. Air Bersih dan Sanitasi
LingkunganUntuk Air Bersih, termasuk di dalamnya adalah perpipaan,
bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, dan hidran umum;
sedangkan untuk Sanitasi, termasuk di dalamnya adalah kamar mandi
umum (Persiapan sarana mandi, cuci, dan kakus MCK) dan drainase; 5.
PendidikanTermasuk di dalamnya adalah: a. Rehabilitasi gedung dan
penambahan ruang belajar sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, termasuk fasilitas pendukung seperti kamar mandi/water
closet (WC), pagar halaman sekolah;b. Pengadaan sarana pendukung
kelas seperti meja belajar, kursi, dan papan tulis, tetapi tidak
termasuk buku-buku pelajaran sekolah;6. KesehatanTermasuk di
dalamnya adalah:a. Rehabilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) (perawatan dan non perawatan);b. Pembangunan dan
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu);c. Pembangunan dan
Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);d. Pembangunan dan
Rehabilitasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Obat-obatan dan
peralatan medis (medical equipment) tidak termasuk dalam komponen
kesehatan untuk dibiayai melalui PNPM-PISEW. 1.4.2. Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Lokal, Fasilitator dan Masyarakat
Komponen pengembangan kapasitas pemerintah daerah, fasilitator dan
masyarakat adalah penguatan peran-peran dari berbagai pihak dalam
mendukung proses kemandirian dan pemberdayaan masyarakat miskin
dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah
sosial lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan
meliputi tingkatan sistem, lembaga dan individu. Ketiga tingkatan
tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan harus
dilakukan pada seluruh tataran tersebut. 1. Tingkat
SistemMemberikan suatu kerangka kerja kebijakan dan pengaturan bagi
kerangka pengambil keputusan Pemerintah Daerah (Eksekutif dan
Legislatif) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang terkait
dengan pembangunan wilayah.2. Tingkat Lembaga/institusiMemberikan
suatu kerangka kerja pengelolaan (manajemen) bagi perangkat
pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan
pembangunan wilayah dan sektor daerah.3. Tingkat Individu (aparat
dan anggota masyarakat)Memberikan suatu kerangka pengembangan etos
dan kemampuan kerja serta kompetensi personil (terutama aparatur)
di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Ketiga tingkatan tersebut
saling berkaitan untuk memberikan sinergi kepada pencapaian tujuan
dan sasaran yang sudah ditetapkan. Ketiga pola penanganan tersebut
memberikan fleksibilitas atas tuntutan kebutuhan di masing-masing
tingkatan, sesuai dengan kebutuhan kegiatan penguatan kapasitas
kelembagaan.Perangkat pemerintah (terutama di tingkat kecamatan dan
desa) didorong untuk mampu berperan menjadi fasilitator masyarakat,
dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan
mengedepankan peran masyarakat.Penguatan kapasitas akan di lakukan
di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, kecamatan serta tingkat desa
terhadap Konsultan, Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk dari
penguatan kapasitas ini dapat berupa sosialisasi, diseminasi,
pelatihan maupun workshop.
1.4.3. Program percepatan pengurangan kemiskinan/Quick Wins
(QW)Program percepatan pengurangan kemiskinan/ Quick Wins (QW)
adalah program pemerintah dalam rangka mempercepat pengurangan
kemiskinan di Indonesia melalui harmonisasi dan sinergi berbagai
program/kegiatan penanggulangan kemisikinan di beberapa lokasi
prioritas. Untuk tahun 2014 ini beberapa kecamatan penerima Quick
Wins dibiayai melalui PNPM-PISEW, yaitu: kecamatan Kualuh Hilir di
Kabupaten Labuan Batu Utara, kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar
di Kabupaten Bangka, Kecamatan Membalong dan Sijuk di Kabupaten
Belitung, dan Kecamatan Aikmel di Kabupate Lombok Timur.Seluruh
kegiatan QW yang dibiayai melalui PNPM-PISEW ini mengikuti aturan
yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan-Panduan Teknis
yang dikeluarkan oleh PNPM-PISEW.
1.5. Strategi dan Prinsip Dasar1.5.1. Strategi1. Sinkronisasi
antara kebijakan umum dan program pembangunan daerah dilaksanakan
mulai tahap perencanaan yang terwujud dalam Kesepakatan Prioritas
Kebijakan Bidang Sosial dan Ekonomi Kabupaten sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang partisipatif
dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat;2. Pengurangan
kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui penetapan dan
pengembangan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten). KSK adalah suatu
kawasan pusat pertumbuhan di Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemda
dengan komoditas unggulan tertentu. Dengan diberikan stimulan
pelayanan infrastruktur sosial ekonomi, diharapkan KSK dapat
menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan tersebut.
Dengan menghubungkan KSK dan kawasan hinterland lokasi-lokasi desa
/ kecamatan PISEW, diharapkan dapat terbangun suatu jaringan sosial
ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
setempat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.3. Penguatan kapasitas
pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi
dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan tahap evaluasi. Penguatan
dilakukan dengan pendekatan kemitraan yang melibatkan seluruh
pelaku pembangunan (stakeholders) melalui serangkaian pelatihan dan
pendampingan (technical assistances);4. Penguatan jaringan antar
pelaku pembangunan dilakukan dengan membangun kepedulian dan
pelibatan aktif dari masyarakat pelaku pembangunan melalui
serangkaian workshop/seminar dan forum diskusi;5. Perencanaan
pembangunan wilayah yang terpadu (integrated regional planning),
dimana berbagai pertimbangan sektor dapat dengan optimal
terakomodasi secara kewilayahan, melalui pendampingan,
workshop/seminar, dan forum diskusi.1.5.2. Prinsip Dasar1.
Transparan dan akuntabelPengelolaan/manajemen pada setiap unit
terkait dengan pelaksanaan program, baik unit pengelolaan pada
pemerintah daerah maupun masyarakat (KDS, LKD, dan KPP), dilakukan
dengan terbuka (transparan) dalam proses pengambilan keputusan pada
setiap forum diskusi.Pada akhirnya setiap pengelolaan dan keputusan
tersebut, termasuk oleh masyarakat (KDS, LKD, dan KPP), yang
kemudian dilaksanakan, harus dapat diperiksa dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 2. DemokratisProses pengambilan
keputusan diarahkan untuk dilakukan melalui prinsip-prinsip
demokrasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan
memperhatikan keterwakilan para pihak. Apabila musyawarah tidak
mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak (voting) oleh wakil-wakil para pihak secara
proporsional.3. PartisipatifPartisipasi masyarakat dilakukan pada
setiap tahapan proses pembangunan. Penguatan partisipasi masyarakat
dilakukan oleh fasilitator melalui pendampingan sehingga para
fasilitator perlu secara arif mendorong peran aktif masyarakat dan
menjaga agar proses pendampingan tidak sampai ke tahap intervensi
dimana peran masyarakat tergantikan oleh fasilitator. Aparatur
pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan proses pelibatan
aktif masyarakat dan melembagakan proses tersebut dalam proses
pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.4. Kesetaraan GenderPrinsip kesetaraan gender antara
laki-laki dengan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
terlibat dalam setiap tahap kegiatan harus dapat dijamin.
Masing-masing penanggung jawab kegiatan di setiap tingkat
pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.5.
Kolaboratif Pelaksanaaan program diarahkan berkolaborasi selain
dengan program pembangunan sektor daerah juga dengan
program-program sejenis lainnya dalam satu kerangka tujuan, yaitu
pembangunan wilayah terpadu (integrated regional development). 6.
BerkelanjutanPenyusunan kegiatan dalam program memastikan
keseimbangan kepentingan upaya-upaya perekatan sosial, pertumbuhan
ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu desain
kegiatan mencakup sampai dengan tahap pasca pelaksanaan yang
meliputi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and
maintenance: OM), termasuk organisasi pemelihara.
BAB IIKRITERIA KOMPONEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN DAFTAR
LOKASI SASARAN
2.1 Kriteria Komponen Pembangunan InfrastrukturKegiatan
pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1) Memenuhi kebutuhan
infrastruktur yang prioritas bagi masyarakat miskin dan diusulkan
oleh masyarakat melalui kelompok diskusi sektor (KDS);2) Tidak
memerlukan pembebasan lahan;3) Dapat dilaksanakan dalam waktu yang
singkat;4) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada
masyarakat desa setempat;5) Mengutamakan penggunaan material
setempat;6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan
oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
setempat;7) Merupakan infrastruktur yang dapat dilaksanakan dan
dikelola oleh masyarakat;8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan, sosial dan budaya;9) Tidak tumpang tindih dengan
kegiatan sektor lain yang sejenis;10) Terintegrasi dengan sistem
infrastruktur yang ada.Untuk masing-masing jenis infrastruktur yang
akan dilaksanakan harus memenuhi atau berlandaskan pada
kriteria-kriteria sebagai berikut:Komponen Infrastruktur
Transportasi1. Infrastruktur Jalan dan JembatanPembangunan baru,
peningkatan ataupun rehabilitasi Jalan Tanah, Jalan Sirtu, Jalan
Telford, Jalan Rabat Beton dan bangunan pelengkapanya yaitu
Jembatan Kayu, Jembatan Besi, Jembatan Beton, Jembatan Gantung,
Gorong-gorong dan lain-lain, mempertimbangkan kriteria-kriteria
sebagai berikut:
a. Lahan untuk jalan desa telah tersedia;b. Berorientasi kepada
pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung desa);c.
Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke
outlet (jalan poros desa lain/jalan dengan fungsi lebih
tinggi/sungai/laut/ferry);d. Diprioritaskan untuk infrastruktur
jalan dan jembatan perdesaan yang memiliki nilai pelayanan ekonomi
yang tinggi;e. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber
daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi)
sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD;f. Konstruksi Jalan dan
Jembatan harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam
Panduan Teknis PPNPM-PISEW.2. Tambatan Perahua. Pembangunan baru,
peningkatan ataupun rehabilitasi Tambatan Perahu termasuk di
dalamnya jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan
dan permukiman;b. Konstruksi Tambatan Perahu harus memenuhi standar
teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW. Komponen
Peningkatan Produksi PertanianPembangunan baru, peningkatan atau
rehabilitasi Jalan Usaha Tani, dan Irigasi Perdesaan, Embung/kolam
penampung air, Bendung Sederhana atau Air Tanah/Mata Air yang
dikelola oleh masyarakat secara mandiri; dilakukan dengan
kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Luas areal daerah irigasi
perdesaan maksimal 100 hektar;2. Konstruksi sederhana dengan
mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material,
peralatan dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD; 3.
Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk
dalam inventarisasi KPU Pengairan;4. Jenis infrastruktur yang boleh
dilaksanakan terdiri atas bangunan pengambilan, saluran, bangunan
bagi, dan bangunan pelengkap;5. Konstruksi memenuhi standar teknis
sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen
Peningkatan Pemasaran PertanianPembangunan baru, peningkatan dan
rehabilitasi infrastruktur untuk pemasaran pertanian dapat berupa
bangunan pasar desa, gudang, lantai jemur, dan jenis infrastruktur
lain yang mendukung pemasaran produk pertanian; dilakukan dengan
kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Diperuntukkan bagi desa dengan
dominasi mata pencaharian penduduk sebagai petani yang belum
memiliki infrastruktur untuk pemasaran pertanian atau dalam kondisi
tidak bisa berfungsi secara optimal;2. Konstruksi memenuhi standar
teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen
Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi1. Air BersihPembangunan baru,
peningkatan dan rehabilitasi pembangunan air minum berupa Sumur
Gali/SGL, Sumur Pompa Tangan/SPT, Penangkapan Mata Air/PMA,
Penampungan Air Hujan/PAH, Pengelolaan Air Permukaan/PAP, Instalasi
Pengolahan Air Sederhana/IPAS, Hidran Umum/HU dilakukan dengan
kriteria-kriteria sebagai berikut:a. Diperuntukkan bagi masyarakat
miskin yang rawan air minum, yaitu desa yang air tanah dangkal
tidak layak minum karena payau/asin atau langka dan selalu
mengalami kekeringan pada musim kemarau;b. Memiliki cakupan
pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna);c. Sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi/karakteristik setempat;d. Konstruksi memenuhi
standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis
PNPM-PISEW.2. Sanitasi PerdesaanPembangunan baru, peningkatan dan
rehabilitasi sanitasi perdesaan berupa sarana MCK dan drainase
dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:a. Diperuntukkan
pada masyarakat miskin dengan kondisi sanitasi lingkungan buruk;b.
Lokasi/kawasan yang rawan air bersih;c. Memiliki cakupan pelayanan
yang luas (jumlah jiwa calon pengguna);d. Dampak lingkungan yang
ditimbulkan adalah yang paling minimum;e. Higienis dan mudah dalam
pemeliharaannya, dalam arti masyarakat dapat melakukannya secara
mandiri;f. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur
dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.
Komponen Sarana PendidikanPeningkatan dan rehabilitasi sarana
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan prioritas untuk
Sekolah Dasar dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1.
Dapat berupa rehabilitasi dan atau pembangunan baru atau penambahan
ruang kelas, bangku dan kursi, kamar mandi dan WC, air bersih dan
bangunan penunjang lainnya;2. Tidak boleh untuk membangun sekolah
baru, insentif pengajar, alat tulis dan buku;3. Diprioritaskan pada
sekolah dengan kondisi buruk dan atau di kawasan penduduk miskin;
4. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam
Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen Sarana KesehatanPembangunan dan
rehabilitasi untuk Poskesdes dan Posyandu, rehabilitasi untuk
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, berupa sarana penunjang seperti
ruang perawatan, ruang periksa, pengadaan meja dan kursi, kamar
mandi dan WC, air bersih atau bangunan penunjang lainnya sesuai
dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Hanya untuk fasilitas
non medis, tidak boleh untuk insentif paramedis, pengadaan
obat-obatan dan alat-alat kedokteran;2. Diprioritaskan pada wilayah
rawan penyakit atau tingkat prevalensi penyakit tinggi;3. Memiliki
cakupan pelayanan yang luas (jumlah penduduk pengguna) dan atau
kawasan penduduk miskin;4. Konstruksi memenuhi standar teknis
sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.2.2 Kegiatan
Activity SharingActivity Sharing merupakan komitmen dalam
pelaksanaan PNPM-PISEW, dimana Pemerintah Kabupaten diwajibkan
mengalokasikan dana APBD Kabupaten yang komponen kegiatan serta
lokasinya diintegrasikan dengan kegiatan dalam lokasi PISEW.
Kegiatan dengan dana Activity Sharing ini ditentukan sebesar
minimal 16% dari dana BLM yang diterima Kabupaten, dan dialokasikan
di wilayah KSK (Kawasan Strategis Kabupaten).Kegiatan yang
merupakan Activity Sharing adalah berbagai kegiatan oleh SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sifatnya merupakan dukungan
terhadap peningkatan produktifitas komoditi unggulan dalam wilayah
KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) PISEW.Data Activity Sharing
supaya dilaporkan menurut jalur struktural dan fungsional.2.3
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Fasilitator, dan
MasyarakatPeningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah,
fasilitator dan masyarakat merupakan penguatan peran-peran dari
berbagai pihak dalam mendukung proses kemandirian dan pemberdayaan
masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah pembangunan,
pengangguran dan masalah sosial lainnya. Penguatan kapasitas
kelembagaan difokuskan pada penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
untuk memberikan suatu kerangka kerja pengelolaan (manajemen) bagi
perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait
dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah.Aparatur pemerintah
daerah didorong untuk mampu berperan sebagai fasiliator
pembangunan, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat
dengan mengedepankan peran masyarakat. Bentuk dari penguatan
kapasitas ini dapat berupa sosialisasi, diseminasi, pelatihan
maupun workshop. Adapun materi penguatan kapasitas tersebut
berhubungan dengan:1) Tahap persiapan dan perencanaan
partisipatif;2) Tahap pelaksanaan (implementasi) hingga proses
monitoring dan evaluasinya;3) Sinergi kegiatan antara masyarakat
dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan secara bersama,
antara lain: pelaksanaan kegiatan, pendanaan, monitoring dan
evaluasi;4) Menjadi fasilitator dalam setiap proses pelaksanaan
kegiatan, mulai dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi;5)
Upaya penanganan berbagai permasalahan, pengaduan, konflik yang
timbul dalam pelaksanaan PISEW dengan menyiapkan sarana yang
dibutuhkan.6) Upaya keberlanjutan pengelolaan KSK secara mandiri
melalui kelembagaan yang dibentuk oleh Pemda.
2.4 Program percepatan pengurangan kemiskinan/Quick Wins
(QW)Sama seperti komponen lainnya, seluruh kegiatan Quick Wins yang
dibiayai melalui PNPM-PISEW ini mengikuti aturan yang tertuang
dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan-Panduan Teknis yang
dikeluarkan oleh PNPM-PISEW.
2.5 Lokasi SasaranLokasi PNPM-PISEW ditetapkan oleh Tim
Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi 9 Provinsi, 35 Kabupaten, dan
237 Kecamatan seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1. LOKASI SASARAN PPNPM-PISEW
WILAYAH SUMATERA
Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode
KecamatanNama Kecamatan
12SUMATERA UTARA
1207Labuhan Batu070PANGKATAN
140PANAI HULU
150PANAI TENGAH
160PANAI HILIR
1209Simalungun021HARANGGAOL HORISON
030DOLOK PARDAMEAN
040SIDAMANIK
041PEMATANG SIDAMANIK
050GIRSANG SIPANGAN BOLON
061HATONDUHAN
070DOLOK PANRIBUAN
080JORLANG HATARAN
090PANEI
091PANOMBEIAN PANEI
110DOLOK SILOU
130RAYA KAHEAN
140TAPIAN DOLOK
161GUNUNG MALELA
162GUNUNG MALIGAS
170HUTA BAYU RAJA
171JAWA MARAJA BAH JAMBI
180PEMATANG BANDAR
181BANDAR HULUAN
191BANDAR MASILAM
1210Dairi032SITINJO
031BERAMPU
040PARBULUAN
051SILAHISABUNGAN
061LAE PARIRA
1211Karo021LAU BALENG
040JUHAR
060KUTA BULUH
071TIGANDERKET
081NAMAN TERAN
082MERDEKA
111DOLAT RAYAT
130BARUSJAHE
1213Langkat010BAHOROK
040KUALA
060BINJAI
080WAMPU
090BATANG SERANGAN
100SAWIT SEBERANG
110PADANG TUALANG
120HINAI
180BRANDAN BARAT
1222Labuhan Batu Selatan010SUNGAI KANAN
040SILANGKITANG
1223Labuhan Batu Utara020MARBAU
030AEK KUO
040AEK NATAS
060KUALUH HILIR
080KUALUH LEIDONG
15JAMBI
1502Merangin011SUNGAI TENANG
021LEMBAH MASURAI
031PAMENANG BARAT
040BANGKO
041BANGKO BARAT
042NALO TANTAN
043BATANG MASUMAI
051RENAH PEMBARAP
052PANGKALAN JAMBU
062TABIR SELATAN
063TABIR ILIR
064TABIR TIMUR
1505Muaro Jambi012SUNGAI BAHAR SELATAN
013SUNGAI BAHAR UTARA
021SUNGAI GELAM
040MARO SEBO
060SEKERNAN
17BENGKULU
1702Rejang Lebong021SINDANG BLITI ILIR
032BINDURIANG
033SINDANG BLITI ULU
034SINDANG DATARAN
045BERMANI ULU RAYA
1704Kaur031TETAP
040KAUR TENGAH
041LUAS
042MUARA SAHUNG
051SEMIDANG GUMAY
1706Mukomuko011AIR RAMI
012MALIN DEMAN
021SUNGAI RUMBAI
022TERAMANG JAYA
031PENARIK
032SELAGAN RAYA
041AIR DIKIT
042XIV KOTO
051AIR MANJUNTO
052V KOTO
1707Lebong011TOPOS
021BINGIN KUNING
031LEBONG SAKTI
042PELABAI
051AMEN
052URAM JAYA
053PINANG BELAPIS
19BANGKA BELITUNG
1901Bangka070MENDO BARAT
080MERAWANG
081PUDING BESAR
092BAKAM
130BELINYU
131RIAU SILIP
1902Belitung010MEMBALONG
061BADAU
062SIJUK
063SELAT NASIK
1905Bangka Selatan010PAYUNG
011 PULAU BESAR
020SIMPANG RIMBA
030TOBOALI
031TUKAK SADAI
040AIR GEGAS
050LEPAR PONGOK
WILAYAH KALIMANTAN
Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode
KecamatanNama Kecamatan
KALIMANTAN BARAT
6103Landak020SEBANGKI
031JELIMPO
060MENJALIN
071SOMPAK
081MENYUKE HULU
090MERANTI
6107Sintang110SEPAUK
140SINTANG
190KETUNGAU HILIR
200KETUNGAU TENGAH
6108Kapuas Hulu031HULU GURUNG
070KALIS
120PENGKADAN
160SEBERUANG
170SEMITAU
180EMPANANG
190PURING KENCANA
200BADAU
210BATANG LUPAR
63KALIMANTAN SELATAN
6301Tanah Laut020 TAKISUNG
031TAMBANG ULANG
050BATU AMPAR
070 BUMI MAKMUR
6303Banjar020GAMBUT
051MARTAPURA TIMUR
052MARTAPURA BARAT
070KARANG INTAN
101SAMBUNG MAKMUR
110MATARAMAN
6306Hulu Sungai Selatan020LOKSADO
030TELAGA LANGSAT
080KALUMPANG
091DAHA BARAT
6307Hulu Sungai Tengah030HANTAKAN
040BATANG ALAI SELATAN
041BATANG ALAI TIMUR
091LIMPASU
6309Tabalong010BANUA LAWAS
020PUGAAN
030KELUA
040MUARA HARUS
050TANTA
080HARUAI
081BINTANG ARA
090UPAU
100MUARA UYA
110JARO
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI
Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode
KecamatanNama Kecamatan
52NUSA TENGGARA BARAT
5203Lombok Timur022SAKRA TIMUR
051PRINGGASELA
090AIKMEL
091WANASABA
092SEMBALUN
5204Sumbawa052BUER
062RHEE
070BATULANTEH
082UNTER IWES
090MOYOHILIR
091MOYO UTARA
100MOYOHULU
110ROPANG
132MARONGE
141TARANO
5206Bima011PARADO
020BOLO
021MADA PANGGA
030WOHA
041PALIBELO
050WAWO
051LANGGUDU
052LAMBITU
081SOROMANDI
091TAMBORA
5207Sumbawa Barat021MALUK
030TALIWANG
031BRANGENE
051PODISEMINASI DAN ORIENTASIANO
73SULAWESI SELATAN
7304Jeneponto030BINAMU
031TURATEA
041ARUNGKEKE
042TAROWANG
051RUMBIA
7307Sinjai010SINJAI BARAT
020SINJAI BORONG
030SINJAI SELATAN
040TELLU LIMPOE
050SINJAI TIMUR
060SINJAI TENGAH
080BULUPODDO
090PULAU SEMBILAN
7311Bone040SALOMEKKO
070LIBURENG
080MARE
090SIBULUE
100CINA
120PONRE
140LAMURU
150BENGO
160ULAWENG
190TELLU SIATTINGE
200AMALI
210AJANGALE
7316Enrekang031BUNTU BATU
050ALLA
051CURIO
052MASALLE
76SULAWESI BARAT
7604Mamuju010TAPALANG
011TAPALANG BARAT
022SIMBORO
031PAPALANG
032SAMPAGA
041BONEHAU
7605Mamuju Utara011 DAPURANG
012 DURI POKU
021 BULUTABA
022 LARIANG
031 TIKKE RAYA
032 PEDONGGA
041 BAMBAIRA
042 SARJO
7606Mamuju Tengah010PANGALE
030TOBADAK
040TOPOYO
050KAROSSA
BAB IIIPENGORGANISASIAN
Dalam pelaksanaan PNPM-PISEW akan melibatkan berbagai institusi,
sesuai dengan komponen kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
serta kompetensi dari berbagai institusi pemerintah baik di pusat
maupun di daerah, dan konsultan/fasilitator yang akan memberikan
bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi berperan
melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pemantauan,
Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dan pengendalian,
sedangkan Pemerintah Desa melakukan kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Secara jelas, struktur
organisasi pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 3.1. pada halaman
selanjutnya.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pelaksana PNPM-PISEW
3.1 Pusat3.1.1 Tim Koordinasi Tim Koordinasi bertugas memberikan
arah dan kebijakan program, melakukan pembinaan, supervisi, dan
pemantauan program PNPM-PISEW.Tim Koordinasi Pengelolaan PNPM-PISEW
Tingkat Pusat (disingkat Tim Koordinasi PNPM-PISEW Pusat) terdiri
dari unsur: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang bertindak selaku
koordinator (Coordinator Agency)2. Kementerian Pekerjaan Umum3.
Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Keuangan5. Kementerian
Pertanian6. Kementerian Kesehatan7. Kementerian Pendidikan
Nasional, dan 8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 9.
Kementerian Kelautan dan Perikanan10. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)3.1.2 Sekretariat PNPM-PISEW NasionalTim Koordinasi
PNPM-PISEW Pusat membentuk Sekretariat PNPM-PISEW Nasional yang
berkedudukan di Bappenas. Anggota Sekretariat PNPM-PISEW Nasional
berasal dari beberapa pejabat instansi anggota Tim Koordinasi
PNPM-PISEW Pusat.Sekretariat PNPM-PISEW Nasional memberikan
dukungan kepada Tim Koordinasi Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten, melakukan fasilitasi koordinasi pelaksanaan
program antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, melakukan
monitoring pengelolaan pengaduan masyarakat, serta menyiapkan
rumusan kebijakan pelaksanaan program dan Exit Strategy
program.Dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Konsultan
Pendukung Tim Koordinasi Pusat (KPTKP).3.1.3 Executing Agency
(EA)Executing Agency adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan program secara nasional. Sebagai EA, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, membentuk Project Management Unit (PMU) dan
dibantu oleh tiga Project Implementation Unit (PIU).Tugas dan
tanggung jawab dari Project Management Unit (PMU) dan Project
Implementation Unit (PIU) dapat diuraikan sebagai berikut:1)
Project Management Unit (PMU) Tugas dan tanggung jawab PMU
adalah:a. Melakukan pengendalian dan pembinaan program yang
dilaksanakan oleh tiga Project Implementation Unit (PIU);b.
Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten
dalam melaksanakan kegiatan PNPM-PISEW;c. Menyiapkan panduan
pelaksanaan dan beberapa panduan teknis;d. Menyusun program dan
perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;e. Mendesain program
pengendalian kualitas dan monitoring berkelanjutan; f. Melakukan
monitoring dan evaluasi proyek (Indepth Study);g. Mendukung
pelaksanaan Fiduciary Control, Fraud and Anti-Corruption Action
Plan;h. Melakukan pengumpulan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
untuk bahan penyusunan laporan Statement of Expenditure (SOE) dan
Financial Statement of Special Account (FISSA) dari rekening khusus
PNPM-PISEW;i. Menyusun Withdrawal Application (WA), Physical
Progress Monitoring Report (PPMR) dan Financial Monitoring Report
(FMR) terkait dengan pengendalian, pencairan dan replenishment
berdasarkan laporan PIU; j. Menyampaikan WA, PPMR dan FMR kepada
kantor Ditjen Perbendaharaan terkait permohonan penarikan dana
kepada JICA;k. Audit teknis dan finansial pelaksanaan PNPM-PISEW;l.
Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Executing Agency
dan Coordinating Agency;PMU memperoleh dukungan teknis dari tim
konsultan yang disebut Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat /
Central Monitoring and Management Consultants (KMMP/CMMC).Untuk
hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan PNPM-PISEW sesuai
Tupoksi masing-masing Kementerian terkait dapat melakukan
komunikasi langsung dengan Tim Koordinasi di Daerah setelah
berkoordinasi dengan PMU.
2) Project Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Cipta
KaryaTugas dan tanggung jawab PIU Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum adalah:a. Menyusun program dan
perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b. Melaporkan progres
triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program kepada PMU;c.
Mendukung dan memberdayakan Satker-Kabupaten, PPK PISEW Kabupaten
merangkap PJOK KSK dan PJOK Kecamatan terkait dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur PNPM-PISEW;d. Bertanggungjawab dalam
koordinasi harian dengan Satker-Kabupaten; PPK PISEW Kabupaten
merangkap PJOK KSK dan PJOK Kecamatan;e. Melaksanakan pengendalian
dan pembinaan kegiatan aspek teknis dari pembangunan infrastruktur
PNPM-PISEW, mulai dari tahap perencanaan sampai pasca
pelaksanaan;f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan memberikan
bimbingan teknis kepada LKD yang melaksanakan kegiatan pembangunan
infrastruktur PNPM-PISEW;g. Menugaskan Konsultan Kabupaten serta
Tim Teknis Lapangan baik yang bertugas di KSK maupun di
kecamatan-kecamatan penerima PNPM-PISEW;h. Berkoordinasi dengan Tim
Pengelola KSK untuk mengembangkan KSK melalui dukungan
infrastruktur penunjang komoditas unggulan.3) Project
Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD)Tugas dan tanggung jawab PIU Direktorat
Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri adalah:a. Menyusun program
dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b. Melaksanakan
pengendalian dan pembinaan kegiatan untuk aspek pemberdayaan
masyarakat;c. Melakukan pengawasan pengelolaan pengaduan
masyarakat;d. Menugaskan Konsultan Training Unit dalam rangka
penguatan kapasitas Fasilitator Desa;e. Melaporkan progres
triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program kepada PMU.
4) Project Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah (Bangda) Tugas dan tanggung jawab PIU Direktorat
Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri adalah:a. Menyusun
program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b.
Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program
kepada PMU;c. Melaksanakan proses peningkatan kapasitas kepada
pemerintah daerah (capacity building) di tingkat Provinsi,
Kabupaten dan aparatur kecamatan;d. Memfasilitasi kegiatan
koordinasi, pengendalian, tertib administrasi dan penyelesaian
masalah pelaksanaan PNPM-PISEW; e. Menugaskan Konsultan Provinsi
dalam fasilitasi manajemen program kepada Tim
Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi serta pembinaan kepada
Konsultan Kabupaten;f. Menugaskan Konsultan Training Center untuk
melakukan penguatan kapasitas pelaku program ditingkat pusat dan
daerah;g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi
dan hasil kegiatan pemantauan dari lokasi program kepada PMU;h.
Memfasilitasi Tim Pengelola KSK di Kabupaten;i. Berkoordinasi
dengan Tim Pengelola KSK untuk mengembangkan KSK melalui komoditas
unggulan.
3.2 Provinsi3.2.1 Tim Koordinasi Provinsi Tim Koordinasi
Pengelolaan PNPM-PISEW Provinsi ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur, dengan keanggotaan meliputi:1. Bappeda Provinsi;2.
Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat; 3. Dinas Pekerjaan Umum
(termasuk Satker PKP, Ditjen Cipta Karya);4. Dinas Pertanian; 5.
Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pendidikan; 7. Dinas Perkebunan;8. Dinas
Perikanan dan Kelautan;9. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;10.
Badan/Dinas/Kantor terkait. Tugas Tim Koordinasi Provinsi adalah:1.
Menerbitkan SK Pembentukan Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi;2.
Mensosialisasikan program di tingkat Provinsi;3. Memberikan
dukungan atas kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan serta pengendalian program di wilayah kerjanya;4.
Melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi dan
menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi
Pusat;5. Menyelenggarakan dan mengikuti Rapat Koordinasi, Rapat
Teknis dan forum-forum yang dihadiri oleh Tim Pusat, Tim Koordinasi
Provinsi, Sekretariat Provinsi, Tim Koordinasi dan Sekretariat
Kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Ka.Satker Kabupaten, PPK PISEW
Kabupaten, unsur Konsultan Pusat, Konsultan Provinsi, dan Konsultan
Kabupaten;6. Melakukan kegiatan Sinkronisasi KSK di Provinsi;7.
Mengawal pelaksanaan pengelolaan KSK Kabupaten dan membantu
terbentuknya Tim Pengelola KSK di Kabupaten;8. Tim Koordinasi
Provinsi menyusun laporan program PISEW di tingkat Provinsi atas
nama Gubernur kepada Menteri Terkait melalui Tim Koordinasi
Pusat.3.2.2 Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi Sekretariat PNPM-PISEW
Provinsi berkedudukan di Bappeda Provinsi dengan keanggotaan
terdiri dari pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim
Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi memberikan bantuan
kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui bantuan koordinasi
dan teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat PNPM-PISEW
Provinsi dibantu oleh Konsultan Provinsi.Tugas Sekretariat
PNPM-PISEW Provinsi adalah sebagai berikut:1. Mempersiapkan Calon
Peserta Diseminasi dan Orientasi Pusat;2. Berperan serta dalam
seleksi dan orientasi penugasan Konsultan KSK dan Kecamatan;3.
Melaksanakan Diseminasi Pelaku PNPM-PISEW;4. Melaksanakan Pelatihan
Pelaku PNPM-PISEW;5. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan
Penganggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 Perencanaan dan
Penganggaran program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait di seluruh KSK; Pengesahan program dan kegiatan SKPD
terkait di seluruh KSK sebagai masukan untuk Musrenbang Tahunan
Provinsi dan sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016;
Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing
Provinsi TA 2016 kepada Tim Sekretariat Kabupaten.6. Melaksanakan
Rekapitulasi Rencana Angaran Activity Sharing untuk Tahun Anggaran
2015 Inventarisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
(PSE) Tahunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi TA 2015; Pengesahan dokumen program dan kegiatan
SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing
Provinsi TA 2015 oleh Tim Koordinasi; Penyerahan daftar program dan
kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 kepada Tim
Sekretariat Kabupaten;7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;8.
Melaksanakan Rapat Teknis Provinsi;9. Melaksanakan Rapat Koordinasi
Provinsi;10. Melaksanakan Sinkronisasi KSK di Provinsi;11. Bersama
Tim Koordinasi Provinsi menyusun laporan program PISEW di tingkat
Provinsi atas nama Gubernur kepada Menteri terkait melalui Tim
Koordinasi Pusat.
3.3 Kabupaten3.3.1 Tim Koordinasi Kabupaten Tim Koordinasi
Pengelolaan PNPM-PISEW Kabupaten ditetapkan dengan keputusan
Bupati, dengan keanggotaan meliputi:1. Bappeda Kabupaten;2.
Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat; 3. Dinas Pekerjaan Umum atau
nama lain;4. Dinas Pertanian; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas
Pendidikan; 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);8.
Badan/Dinas/Kantor terkait dengan komoditas unggulan daerah;9.
Camat.Tugas dari Tim Koordinasi Kabupaten adalah:1. Memantau dan
melakukan evaluasi di tingkat Kabupaten dan kemudian menyampaikan
laporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Provinsi;2.
Melakukan rapat koordinasi dan forum-forum yang dihadiri oleh Tim
Koordinasi dan Sekretariat Kabupaten, DPRD Kabupaten, KPPN,
Dinas/Instansi terkait, Satker/PPK Kabupaten, Camat, Pokja
Kecamatan, PJOK KSK, PJOK Kecamatan serta dari unsur Konsultan
Kabupaten dan Kecamatan;3. Melakukan kegiatan Sinkronisasi di
Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta Eksibisi KSK di Pusat ; 4.
Menyusun dan mengajukan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengelola
KSK kepada Bupati.5. Tim Koordinasi Kabupaten berkoordinasi dengan
Sekretariat Kabupaten, Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten dan PJOK KSK serta Pokja
Kecamatan.6. Tim Koordinasi Kabupaten menyusun laporan program
PISEW di tingkat Kabupaten atas nama Bupati kepada Gubernur terkait
melalui Tim Koordinasi Provinsi.3.3.2 Sekretariat KabupatenTim
Sekretariat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati,
berkedudukan di Bappeda dengan keanggotaan terdiri dari unsur yang
mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW
Kabupaten memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW
Kabupaten, Pokja Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui
bantuan koordinasi dan teknis. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten
dibantu oleh Konsultan Kabupaten.Tugas Sekretariat PNPM-PISEW
Kabupaten adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan Persiapan Calon
Peserta DISEMINASI DAN ORIENTASI Pusat;2. Melaksanakan Orientasi
Kabupaten;3. Melaksanakan Workshop Kabupaten;4. Melaksanakan
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016a)
Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan SKPD terkait di
seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2016b)
Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai
Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2016;5. Melaksanakan
Rekapitulasi Rencana Anggaran Activity Sharing Tahun Anggaran
2015a) Inventarisasi Program dan Kegiatan KSK dalam RKPD Kabupaten
TA 2015;b) Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di
KSK sebagai Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2015 oleh Tim
Koordinasi;6. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Program dan
Kegiatan BLM KSK TA 2015a) Evaluasi Penetapan dan Delineasi KSK;b)
Inventarisasi program dan kegiatan dalam Renja SKPD TA. 2015
Kabupaten di KSK c) Inventarisasi program dan kegiatan kecamatan
KSK TA. 2015;d) Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan
BLM KSK TA 2015;e) Pengesahan program dan kegiatan BLM KSK TA 2015
oleh Tim Koordinasi;7. Melaksanakan Forum Konsultasi I: Kesepakatan
Atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLM KSK dan Activity Sharing
TA 2015;8. Melaksanakan Penyusunan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan
BLM KSK TA 2015;9. Melaksanakan Forum Konsultasi II: Kesepakatan
Atas Memorandum Program Koordinatif (MPK) TA 2016 sebagai masukan
untuk Musrenbang Tahunan Kabupaten;10. Melaksanakan Finalisasi
Dokumen MPK TA 2015;11. Melaksanakan Monitoring Kabupaten;12.
Melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten;13. Melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi;14. Menyusun Dokumen Sinkronisasi KSK untuk Kegiatan
Sinkronisasi di Provinsi dan Pusat;15. Melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap Fasilitator Desa;16. Bersama Tim Koordinasi
Kabupaten menyusun laporan program PISEW di tingkat Kabupaten atas
nama Bupati kepada Gubernur terkait melalui Tim Koordinasi
Provinsi.
3.3.3 Tim Pengelola KSKTim Pengelola KSK di Kabupaten dibentuk
oleh Bupati yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten dengan
keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang mewakili
instansi/dinas pertanian dan atau instansi terkait dengan komoditas
unggulan di KSK, Bidang Ekonomi Bappeda, dan Dinas PU Kabupaten,
Tim Pengelola KSK dibantu oleh Asisten Pengembangan Ekonomi Lokal
pada Konsultan Kabupaten.Tugas Tim Pengelola KSK adalah:1.
Menyusun, Menjalankan dan Mengendalikan Program dan Jadwal Kerja
pengelolaan KSK melalui musyawarah.2. Mereview seluruh dokumen KSK
untuk bisa dijadikan dasar perencaaan program di KSK.3. Menjaga
sinergi perencanaan infrastruktur di KSK melalui koordinasi lintas
SKPD.4. Memfasilitasi kebutuhan TTG untuk pengembangan komoditas
unggulan di KSK.5. Menggali pembiayaan dari sumber APBD dan atau
yang lain selama tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku.6. Mengikuti rapat koordinasi dan forum-forum di Kabupaten,
Provinsi dan Pusat.7. Memfasilitasi pendampingan masyarakat pelaku
usaha komoditas unggulan di KSK.8. Melakukan Sinkronisasi kegiatan
KSK
3.3.4 Satuan Kerja (Satker) KabupatenSatker Kabupaten yang
dimaksud adalah satuan kerja yang berkaitan dengan PISEW. Satuan
Kerja Kabupaten dibentuk dan diberi nama sesuai Kebijakan
Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Satker di tingkat Kabupaten
berasal dari Staf Dinas Ke-Cipta Karya-an. Satker Kabupaten adalah
pejabat pengelola anggaran, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
yang ditetapkan oleh Menteri PU atas usulan Bupati, dan diberi
kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana
Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi Satker mengacu pada
Peraturan Menteri PU. Satker Kabupaten terdiri dari:1. Kepala
Satuan Kerja;2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW ;3.
Bendahara;4. Penguji SPM.Satker Kabupaten bertugas untuk:1.
Mendukung Tim Koordinasi Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten dalam
menyelenggarakan pelaksanaan konstruksi;2. Melakukan pencairan dan
pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;3. Menjamin pelaksanaan konstruksi di Kabupaten sesuai
pedoman dan panduan teknis PNPM-PISEW;4. Melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Tim Koordinasi Kabupaten;5. Membuat laporan
dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);6. Menyusun perencanaan
anggaran kegiatan tahunan.
3.3.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW Kabupaten Merangkap
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan Strategis
Kabupaten (KSK)PPK PISEW Kabupaten Merangkap PJOK KSK berasal dari
staf Pemerintah Kabupaten dari unit dinas PU yang diusulkan oleh
Bupati dan ditetapkan oleh Menteri PU. PPK PISEW Kabupaten
Merangkap PJOK KSK mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
untuk kegiatan-kegiatan di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan di
kecamatan. PPK PISEW Merangkap PJOK KSK bertanggung jawab kepada
Satker serta melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan
kegiatan operasional kepada PJOK Kecamatan.PPK PISEW Merangkap PJOK
KSK bertanggungjawab untuk:1. Menyusun Rencana Pemaketan Kegiatan,
Detail Engineering Design (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
di KSK;2. Melakukan Verifikasi Paket, DED, dan RAB;3. Memastikan
nomor kontrak (SP3) terutama dikaitkan dengan kode Provinsi,
Kabupaten, dan Kecamatan sesuai dengan kode Lokasi pada lembar
Lokasi Sasaran PNPM-PISEW pada Bab II. 4. Menandatangani Surat
Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) sesuai dengan Panduan
Teknis.5. Membantu dan memastikan DED untuk Quick Wins telah
tersusun.
3.3.6 Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK)Di tingkat Kabupaten akan ditunjuk PJOK
KSK yang berasal dari perangkat Kabupaten yang diangkat oleh Bupati
atau dirangkap oleh PPK yang berperan sebagai penanggung jawab
pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya.Tugas pokok PJOK KSK
adalah:1. Memantau pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai
dengan pentahapan yang sudah ditentukan.2. Membantu PPK dalam
pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan PISEW di KSK. 3.
Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan
pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.4. Melakukan koordinasi
dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan Sekretariat Kabupaten dan
Pokja Kecamatan yang difasilitasi oleh TTL KSK dan Tim Konsultan
Pendamping Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian
permasalahan dan pengaduan.5. Melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD. Jika
terjadi pergantian PJOK KSK antar waktu, maka PJOK KSK sebelumnya
harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK KSK
penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas,
hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta
dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK
KSK.
3.4 Kecamatan3.4.1 Kelompok Kerja (Pokja) KecamatanPokja
Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat yang
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, meliputi perwakilan
dari instansi terkait di kecamatan, perwakilan Pemerintahan Desa
(Kepala Desa/BPD). Pokja Kecamatan akan memperoleh bantuan teknis
dari PIU Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui
TTL.Pokja Kecamatan bertugas untuk:0. Menetapkan FD;0. Melaksanakan
Sosialisasi Kecamatan;0. Melaksanakan Pelatihan FD;0. Melaksanakan
Persiapan dan pelaksanaan konstruksi fisik;a) Finalisasi dokumen
Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (SP3);b) Pengadaan LKD;c)
Penandatanganan SP3;d) Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi
(RPPK);e) Pelatihan administrasi dan teknis proyek;f) Supervisi
pelaksanaan konstruksi;g) Serah terima pekerjaan;h) Pelatihan
KPP.0. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Khusus untuk Tahun
Anggaran 2015 di Kecamatan KSKa) Evaluasi pelaksanaan Renstra
kecamatan;b) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
kecamatan;c) Inventarisasi program dan kegiatan SKPD Teknis di
Kecamatan;d) Inventarisasi usulan kegiatan desa;e) Diskusi antar
KDS;f) Penetapan dokumen usulan kegiatan prioritas kecamatan;g)
Penyampaian usulan kegiatan prioritas kecamatan ke Tim Sekretariat
Kabupaten;h) Identifikasi LKD;i) Forum kesepakatan pembahasan paket
dan calon LKD TA 2015;j) Penyusunan bahan pengadaan LKD TA 2015.0.
Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun
Anggaran 2016a) Evaluasi pelaksanaan Renstra kecamatan;b)
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan;c) Inventarisasi Renja
SKPD Teknis di Kecamatan;d) Inventarisasi usulan kegiatan desa;e)
Diskusi antar KDS sebagai Pra Musrenbang Tahunan di Kecamatan;f)
Usulan kegiatan prioritas kecamatan sebagai masukan Musrenbang
Tahunan di Kecamatan;
3.4.2 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) KecamatanPJOK
Kecamatan adalah perangkat kecamatan yang diusulkan oleh Camat dan
ditetapkan oleh Bupati.Tugas pokok PJOK Kecamatan adalah:1.
Memantau pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan
pentahapan yang sudah ditentukan.2. Membantu PPK dalam
pengadministrasian kegiatan PISEW di Kecamatan. 3. Membuat laporan
perkembangan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.4. Melakukan
koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan Pokja Kecamatan
yang difasilitasi oleh TTL dan Konsultan Pendamping Kabupaten untuk
bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.5.
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang
telah disalurkan kepada LKD. 6. Membantu memfasilitasi pendampingan
masyarakat pelaku usaha komoditas unggulan di KSK.Jika terjadi
pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya.
Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil
kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan
uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK.
3.5 DesaPada tingkat desa, pengelola kegiatan adalah Pemerintah
Desa. Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pengendalian dan
kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh KDS selama tahapan
perencanaan, LKD selama tahap pelaksanaan, dan Kelompok Pemanfaatan
dan Pemeliharaan (KPP) pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.
Tugas Kepala Desa adalah:1. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan, dan kelanjutan PNPM-PISEW di Desa;2. Memfasilitasi
pengkoordinasian, sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaku dalam
pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa;3. Memfasilitasi kesiapan
masyarakat, KDS, LKD dan KPP dalam kegiatan PNPM-PISEW;4.
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KDS yang hasilnya menjadi
masukan dalam Musrenbang Desa yang dibantu oleh Fasilitator Desa
(FD).5. Mengkoordinasikan kesiapan nara sumber Musrenbang Desa,
yang meliputi Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD,
Ketua/Anggota PKK, Camat/Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala
Puskemas, pejabat instansi yang ada di Desa/kecamatan dan LSM yang
bekerja di desa yang bersangkutan.
3.6 Masyarakat3.6.1 Kelompok Diskusi Sektor (KDS)KDS dibentuk
berdasarkan kondisi geografis hamparan kecamatan. KDS dapat
meliputi hanya satu desa atau lebih. Pembentukan KDS difasilitasi
oleh Pokja Kecamatan dan TTL (FK dan TtL) setelah terlebih dahulu
melakukan analisa potensi unggulan dan kondisi geografis
kecamatan.Tugas KDS adalah sebagai berikut:1. Mendiskusikan kondisi
kelompoknya dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;2.
Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan kegiatan peningkatan
perekonomian masyarakat di kelompoknya sesuai hasil diskusi kondisi
kelompok;3. Menyelenggarakan musyawarah dan rembug warga dalam
kelompok untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur dan
kegiatan yang mendukung perekonomian;4. Ketua KDS atau yang
mewakili mengikuti kegiatan pramusrenbang tentang Renstra Kecamatan
dan forum kesepakatan paket dan calon LKD;5. Ketua KDS atau yang
mewakili mengikuti diskusi musyawarah perencanaan pembangunan desa
(Musrenbangdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
(Musrenbangkec) dan atau forum diskusi kecamatan;3.6.2 Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD)LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang
sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa dan
pemerintahan desa, yaitu; Karang Taruna, PKK, LPM (kelompok
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Remaja Mesjid, Remaja Gereja,
dan sebagainya). Setiap LKD harus mempunyai struktur organisasi
yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan
anggota. Pengurus Organisasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri
dari tujuh orang, dengan minimal dua anggotanya adalah perempuan
atau perwakilan dari unsur minoritas di desa.Tugas LKD adalah
sebagai berikut:1. Mengikuti Pelatihan administrasi proyek dan
teknis konstruksi yang diadakan di kecamatan dan mengikuti OJT (On
the Job Training) atau Pelatihan Kerja lapangan di desa.2.
Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur;3. Melakukan
pencatatan kegiatan harian sesuai dengan SP3.4. Menyusun penggunaan
dana pada buku kas harian yang dilengkapi dengan bukti-bukti
pengeluaran sebagai pertanggungjawaban untuk internal LKD.5.
Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai SP3 kepada PPK
melalui PJOK yang ditembuskan kepada Kepala Desa.6. Mengajukan
termijn pencairan dana kepada PPK dengan lampiran sesuai dengan
yang dipersyaratkan.7. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
dan administrasi teknis untuk setiap tahap pencairan dana.8. Turut
serta dalam pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
(KPP).3.6.3 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)KPP adalah
organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat desa yang
memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan prasarana di
wilayahnya. KPP dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa
yang difasilitasi oleh FK, POKJA Kecamatan dan LKD. KPP disahkan
oleh Kepala Desa atas sepengetahuan Camat.Tugas KPP adalah sebagai
berikut:1. Mengikuti pelatihan KPP yang diselenggarakan di
kecamatan oleh Pokja Kecamatan, PJOK dan TTL2. Menyusun rencana
kegiatan dan anggaran pemanfaatan dan pemeliharaan yang
difasilitasi oleh FK, dan dituangkan dalam laporan perencanaan,
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur;3. Mengendalikan
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai prinsip
pengelolaan PNPM-PISEW;4. Mengelola kontribusi dari pengguna serta
bantuan pihak lain yang tidak mengikat dalam rangka mendukung
pemeliharaan aset infrastruktur;5. Menyampaikan perkembangan
kegiatan KPP dalam musyawarah desa.
3.7 Konsultan dan Fasilitator.Pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan didukung oleh konsultan yang memberikan fasilitasi dan
bantuan teknis yang ditempatkan di tingkat pusat, Provinsi,
Kabupaten dan kecamatan. Masing-masing Konsultan tersebut di atas
dijabarkan sebagai berikut:3.7.1 Consultant Support for Central
Coordination Team (CSCCT) / Konsultan Pendukung Tim Koordinasi
Pusat (KPTKP)KPTKP berkedudukan di pusat dengan tugas utama
mendukung Tim Koordinasi Pusat dan Sekretariat PNPM-PISEW Nasional
dalam penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan/atau evaluasi
kebijakan untuk pelaksanaan program dan Exit Strategy
program.Secara umum tugas KPTKP adalah:1. Koordinasi, mendukung Tim
Koordinasi Pusat dan Sekretariat PNPM-PISEW Nasional yang meliputi:
(i) koordinasi antar lembaga pemerintah; dan (ii) antara pemerintah
dan pihak pemberi dana untuk program sejenis/lainnya, untuk
meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, penanggulangan
kemiskinan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur pedesaan. KPTKP akan memastikan
kelancaran koordinasi antar berbagai pelaku yang terlibat. 2.
Mengkaji Kebijakan. KPTKP akan melaksanakan kajian kebijakan
terkait dengan pelaksanaan PNPM-PISEW untuk mendapatkan kebijakan
yang relevan sebagai masukan kepada Tim Koordinasi Pusat.3.7.2
Central Monitoring And Management Consultant (CMMC) / Konsultan
Monitoring dan Manajemen Pusat (KMMP)KMMP berkedudukan di pusat
dengan tugas utama mendukung PMU dalam pengendalian kegiatan
PNPM-PISEW dan evaluasi pembelajaran dari pelaksanaan
program.Secara rinci tugas dan tanggung jawab KMMP adalah:1.
Bekerjasama dengan unit pelaksana program di tingkat pusat dan
daerah dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan program yaitu
perencanaan, sosialisasi, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan
pelaksanaan fisik, serta monitoring dan evaluasi yang didalamnya
termasuk Baseline Survey, Midterm Evaluation, dan Final
Evaluation;2. Membantu Tim Koordinasi Pusat, PMU dan PIU dalam
penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, serta
pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PISEW baik
di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten;3. Bersama dengan PIU
mendukung pelaksanaan capacity building bagi para stakeholder di
tingkat pusat hingga daerah, dan konsultan di tingkat Provinsi dan
Kabupaten melalui sosialisasi dan pelatihan;4. Membantu PMU dan PIU
menyiapkan seluruh panduan yang didasarkan pada Pedoman Umum
PNPM-PISEW dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;5. Membantu
PMU dan PIU melakukan diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan rapat
koordinasi baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten;6.
Melakukan review dan analisa yang terkait dengan: (i) sosialisasi;
(ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan konstruksi; dan (iv) monitoring
dan evaluasi;7. Membantu PMU dalam menyusun seluruh laporan (a.l.
WA, PMR, FMR) PNPM-PISEW secara nasional untuk dilaporkan kepada
Tim Koordinasi Pusat dan JICA.3.7.3 Local Management Assistance
(LMA) / Konsultan Manajemen Lokal (KML)Konsultan Manajemen Lokal
bertugas memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dalam
pelaksanaan PNPM-PISEW sesuai dengan Pedoman Umum, Panduan
Pelaksanaan, dan Panduan Teknis.Konsultan Manajemen Lokal terdiri
dari: Konsultan Training Center (KTC), Konsultan Training Unit
(KTU), Konsultan Provinsi, Konsultan Kabupaten, dan Konsultan
Kecamatan.3.7.3.1 Konsultan Training Center(KTC)Konsultan Training
Center (KTC) bertugas melakukan penguatan kapasitas pelaku program
di tingkat pusat dan daerah, melalui diseminasi, sosialisasi,
pelatihan, koordinasi, forum-forum dan media kampanye program.
3.7.3.2 Konsultan Training Unit (KTU)Konsultan Training Unit (KTU)
bertugas dalam penguatan kepada fasilitator desa dengan melakukan
kegiatan pelatihan penguatan Fasilitator Desa di Kabupaten.3.7.3.3
Konsultan ProvinsiKonsultan Provinsi terdiri dari: Fasilitator
Provinsi sebagai Team Leader, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi
Wilayah dan Tenaga Ahli Data dan Informasi. Konsultan Provinsi
bertugas memberikan fasilitasi manajemen program kepada Tim
Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, koordinasi dan
pembinaan kepada Konsultan Kabupaten dalam rangka sinkronisasi dan
integrasi program pengembangan KSK dalam perencanaan Provinsi dan
Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan,
Panduan Teknis PNPM-PISEW.
3.7.3.4 Konsultan KabupatenKonsultan Kabupaten terdiri dari:
Koordinator Kabupaten, Fasilitator Kabupaten, Asisten Teknik
Kabupaten, Asisten Pengembangan Ekonomi Lokal dan Asisten Data dan
Informasi (Asdatin).Konsultan ini bertugas memfasilitasi dan
memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan PNPM-PISEW kepada Tim
Koordinasi/Sekretariat Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum dan
Panduan Pelaksanaan, Panduan Teknis PNPM-PISEW.Koordinator
Kabupaten merupakan Team Leader dari beberapa fasilitator Kabupaten
yang ditempatkan di ibukota Provinsi atau di salah satu Kabupaten
dan bertugas mengkoordinasikan kegiatan fasilitator Kabupaten serta
melakukan koordinasi dengan konsultan Provinsi, aparatur Provinsi,
aparatur Kabupaten dan melakukan pelaporan sesuai dengan panduan
teknis Sistem Informasi dan Pelaporan.3.7.3.5 Konsultan
KecamatanTim Teknis Kecamatan (TTL) terdiri dari Fasilitator
Kecamatan dan Tenaga Teknis Lapangan (TtL), ditempatkan di KSK dan
di kecamatan-kecamatan penerima PNPM-PISEW, bertugas memberikan
fasilitasi dan dukungan teknis kepada Pokja Kecamatan. TTL bersama
dengan Pokja Kecamatan melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan
program baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Pada
tingkat desa dibantu oleh Fasilitator Desa (FD). FD bukan bagian
dari LMA tetapi merupakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
yang insentifnya diberikan oleh pemerintah Kabupaten (Pemda) yang
jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.3.7.4
Fasilitator Desa (FD)Fasilitator Desa ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati. Fasilitator Desa dipilih dan diusulkan oleh
Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan tujuan agar
FD dapat berperan:1. Membimbing dan menggerakkan KDS dalam kegiatan
perencanaan.2. Membimbing LKD dalam kegiatan pelaksanaan
Pembangunan fisik.3. Membimbing KPP dalam kegiatan pemanfaatan atau
operasional serta pemeliharaan infrastruktur yang telah
dibangun.
Tugas FD:1. Memfasilitasi pemerintah desa dalam melaksanakan
sinkronisasi hasil usulan KDS dengan RKP Desa;2. Bersama Kepala
Desa melaksanakan sosialisasi desa; 3. Mendorong peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PISEW;4. Memfasilitasi pemerintah
desa dalam pendataan aset;5. Memfasilitasi pengaduan kepada
Posdumas;6. Memantau dan melaporkan kegiatan PNPM-PISEW di tingkat
Desa;
BAB IVMEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme pelaksanaan PNPM-PISEW yang dilaksanakan ditingkat
pusat dan daerah diuraikan sebagai berikut.4.1 Tahap Pelaksanaan
ProgramMekanisme pelaksanaan PNPM-PISEW yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:4.1.1 Pusat1) Persiapan
Penyusunan Pedum, Panlak, dan Pantek;Kegiatan ini adalah kegiatan
untuk menyusun pedoman umum, panduan pelaksanaan dan panduan
teknis-panduan teknis sampai dengan penandatanganan oleh Deputi
Bidang Pembangunan Ekonomi Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas
dan Direktur Jenderal Cipta Karya.Pedum, Panlak dan Pantek
dimaksudkan untuk memberikan panduan dan acuan pelaksanaan program,
mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kegiatan
ini dikoordinasikan oleh PMU yang melibatkan Seknas, PIU Bina
Bangda, PIU Cipta Karya, dan PIU PMD. Penyusunan ModulPenyusunan
Modul adalah kegiatan penyusunan materi untuk diseminasi dan
kegiatan orientasi, baik untuk tingkat pusat maupun untuk Provinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh PMU melalui PIU Cipta Karya yang
melibatkan Seknas, PIU Bina Bangda, dan PIU PMD. Mobilisasi
Konsultan Training Center (KTC) dan Konsultan Training Unit
(KTU)Mobilisasi KTC dan KTU adalah kegiatan awal konsultan Training
center dan Konsultan Training Unit mulai melaksanakan pekerjaan
setelah mendapatkan surat perintah mulai kerja. Rekrutmen KTC oleh
PIU Bina Bangda sedangkan rekrutmen KTU oleh PIU PMD yang
dikoordinasikan dengan PMU yang melibatkan Seknas dan PIU lainnya.
KTC dan KTU bertugas melakukan penguatan kapasitas pelaku program
di tingkat pusat dan daerah, sesuai KAKnya. Mobilisasi Konsultan
Provinsi dan KabupatenMobilisasi Konsultan Provinsi dan Kabupaten
adalah kegiatan awal konsultan Provinsi dan Kabupaten mulai
melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan surat perintah mulai
kerja. Untuk melakukan kegiatan ini sebelumnya dilakukan rekrutmen
konsultan Provinsi oleh PIU Ditjen Bina Bangda dan konsultan
Kabupaten oleh PIU Ditjen Cipta Karya yang dikoordinasikan dengan
PMU yang melibatkan Seknas, dan PIU lainnya.Konsultan Provinsi
bertugas memberikan fasilitasi manajemen program di tingkat
Provinsi.Konsultan Kabupaten bertugas memberikan fasilitasi
manajemen program di tingkat Kabupaten. Reproduksi Pedum, Panlak,
dan PantekReproduksi Pedum, Panlak, dan Pantek adalah kegiatan
penggandaan pedum, Panlak dan Pantek yang sudah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.Reproduksi dilakukan oleh PIU Bina Bangda
melalui Konsultan Training Center (KTC). Workshop Pelatih
Fasilitator PNPM-PISEWKegiatan Workshop Pelatih Fasilitator
PNPM-PISEW adalah penyiapan personil yang akan menjadi pelatih
utama sebagai Narasumber dan fasilitator di kegiatan Diseminasi
maupun Orientasi Program bagi Pelaku. Kegiatan ini diselenggarakan
oleh PMU difasilitasi oleh Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat
(KMMP) diikuti oleh Seknas Bappenas, PMU PNPM-PISEW, PIU Ditjen
Cipta Karya, PIU Ditjen Bina Bangda, PIU Ditjen PMD dan Konsultan
Pusat. Reproduksi Modul Diseminasi dan OrientasiReproduksi Modul
Diseminasi dan Pelatihan adalah penggandaan Modul Diseminasi dan
Orientasi maupun pelatihan di tingkat kecamatan untuk keperluan
penguatan kapasitas pelaku.Reproduksi Modul dilaksanakan oleh PIU
Bina Bangda melalui Konsultan Training Center (KTC).2) Peluncuran
dan DiseminasiKegiatan Peluncuran PNPM-PISEW tahap kedua adalah
kegiatan untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada
masyarakat luas dan para pemangku kepentingan program PNPM-PISEW
tahap kedua. Diseminasi pusat adalah menyebarluasan program
PNPM-PISEW kepada pelaku-pelaku yang akan menjalankan program
PNPM-PISEWKegiatan Peluncuran dan Diseminasi Pusat dilaksanakan di
Jakarta, diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait,
Gubernur/Sekda, DPRD Provinsi, Tim Koordinasi, Bupati, Tim
Koordinasi, DPRD Kabupaten dan Konsultan Pusat. Narasumber kegiatan
ini adalah Tim Pelaksana Pusat. Dalam kegiatan ini akan disampaikan
konsepsi dan tata laksana Program PISEW serta komitmen daerah untuk
pelaksanaan program.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi Pusat, diselenggarakan oleh PIU Bina Bangda yang
difasilitasi oleh Konsultan Training Center.3) Orientasi Pelaku
PNPM-PISEW Kegiatan Orientasi Program adalah kegiatan penguatan
kapasitas pelaku pelaksana Program dalam hal pemahaman konsepsi dan
fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
PNPM-PISEW di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan
Desa.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pusat yang
dilselenggarakan oleh PIU Ditjen Bina Bangda dengan difasilitasi
oleh KTC.Peserta terdiri dari Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi,
Tim Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dengan narasumber dari pelatih
utama.Peserta terdiri dari Konsultan Provinsi yang direkrut oleh
Ditjen Bina Bangda dan Konsultan Kabupaten yang direkrut oleh
Ditjen Cipta Karya, dengan narasumber dari pelatih utama.4)
Orientasi Penugasan Konsultan Provinsi dan KabupatenKegiatan
Orientasi Penugasan Konsultan Provinsi dan Kabupaten adalah
pembekalan tentang tugas konsultan Provinsi dan Kabupaten dalam
rangka kegiatan penguatan kapasitas Konsultan Provinsi dan
Kabupaten dalam hal pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PNPM-PISEW di tingkat
Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, untuk Konsultan Provinsi
dan pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi PNPM-PISEW di tingkat Kabupaten, Kecamatan
dan Desa, utnuk Konsultan Kabupaten.Kegiatan ini dikoordinasikan
oleh Tim Koordinasi Pusat yang dilselenggarakan oleh PIU Ditjen
Bina Bangda dengan difasilitasi oleh KTC.Peserta terdiri dari
Konsultan Provinsi yang direkrut oleh Ditjen Bina Bangda dan
Konsultan Kabupaten yang direkrut oleh Ditjen Cipta Karya, dengan
narasumber dari pelatih utama.5) Rapat Koordinasi Nasional Rapat
Koordinasi Nasional adalah forum pelaku pusat dan daerah yang
mensinergikan pencapaian pelaksanaan PNPM-PISEW dan menetapkan
langkah-langkah strategis penyelesaian kegiatan-kegiatan tahun 2014
dan persiapan tahun 2015. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi Pusat yang diselenggarakan oleh PMU melalui PIU Ditjen
Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya
difasilitasi oleh KTC. Peserta terdiri dari Kementerian terkait,
Tim Koordinasi Pusat, Sekretariat Nasional PNPM-PISEW, PMU, PIU
Ditjen Cipta Karya, PIU Ditjen Bangda, PIU Ditjen PMD, Tim
Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi dan
Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Satker dan PPK PNPM-PISEW
Kabupaten. Sedangkan peserta dari Konsultan dihadiri oleh Konsultan
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.6) Pelatihan Tematik di Pusat
Pelatihan tematik di pusat adalah pelatihan yang dilaksanakan di
Pusat yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku PNPM-PISEW
di level Kabupaten atau Provinsi dalam substansi tertentu melalui
pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan yang didapat dari
Training Need Assesment (TNA). Pelatihan dikelompokkan menjadi
empat bagian yaitu: Institutional Building, Motivation Building,
Institutional Capacity, Facilitation Skills.Pelatihan
diselenggarakan PIU Bina Bangda melalui Konsultan Training Center
yang pesertanya ditentukan sesuai kebutuhan.7) Monitoring
TerpaduKegiatan Monitoring Terpadu adalah kegiatan pemantauan dan
evaluasi secara langsung proses pelaksanaan, hasil dan penyelesaian
permasalahan PNPM-PISEW dalam satu tahun berjalan. Kegiatan
Monitoring Terpadu dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
Monitoring Terpadu-1 bertujuan untuk pengendalian dan evaluasi
pra-pelaksanaan dan awal pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2014,
sedangkan Monitoring Terpadu-2 bertujuan untuk pengendalian dan
evaluasi penyelesaian pelaksanaan program 2014. Monitoring Terpadu
ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi
dan Kabupaten bersama KPTKP, KMMP, KTC, KTU serta Konsultan di
tingkat Provinsi dan Kabupaten.8) Eksibisi KSKKegiatan Eksibisi KSK
adalah kegiatan pameran, seminar, diskusi yang bertujuan untuk
memperluas informasi rencana pengembangan KSK berbasis komoditas
unggulan agar dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan
untuk mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitas serta upaya
menciptakan daya tarik bagi investasi. Dalam kegiatan ini juga
dilakukan pembahasan mengenai rencana pengembangan KSK antara pihak
Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mendapatkan
dukungan dan bantuan fasilitas serta alokasi anggaran dari tingkat
pusat.Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat yang
difasilitasi oleh PIU Ditjen Cipta Karya diikuti oleh Tim
Sekretariat Provinsi dan Kabupaten didampingi oleh konsultan pusat,
Provinsi dan Kabupaten.4.1.2 Provinsi 1. Pembentukan Organisasi
Pengelolaan PNPM-PISEW Provinsi dan Penyiapan Calon Peserta
Orientasi PusatKegiatan pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat
PNPM-PISEW Provinsi merupakan penetapan tim pengelola PNPM-PISEW di
Provinsi yang tetapkan oleh Gubernur, yang keanggotaannya
melibatkan SKPD terkait dan dituangkan dalam Surat Keputusan
Gubernur.Kegiatan penyiapan calon peserta orientasi pusat adalah
kegiatan untuk menginventarisir atau menyusun personil yang akan
menjadi peserta orientasi pusat dengan mempertimbangkan supaya
personil tersebut dapat aktif dalam mengawal kegiatan PNPM-PISEW.1.
Diseminasi ProvinsiDiseminasi Provinsi adalah kegiatan
penyebarluasan informasi program PNPM-PISEW kepada pelaku-pelaku
yang akan menjalankan program PNPM-PISEW di tingkat Provinsi.
Kegiatan Diseminasi Provinsi bertujuan untuk menyampaikan kebijakan
nasional pada pelaksanaan Program Tahun 2014 dan rencana kegiatan
di Provinsi, Kabupaten, kecamatan dan desa. Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dikoordinasikan
PMU melalui PIU Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan difasilitasi oleh
KTC.Peserta Diseminasi Provinsi adalah DPRD Provinsi, Tim
Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, SKPD Provinsi
terkait, Tim Sekkretariat Kabupaten, PPK Kabupaten dan Satker
Kabupaten.
1. Seleksi dan Orientasi Konsultan KSK dan Kecamatan Kegiatan
seleksi dan orientasi konsultan KSK dan Kecamatan adalah kegiatan
dalam penyeleksian FK dan TtL guna menghasilkan personil terbaik
dan pemberian pembekalan kepada FK dan TtL terpilih supaya memahami
dan trampil dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan. Materi
orientasi berupa kebijakan dan pelaksanaan program yang tertuang
dalam pedum, panlak dan pantek, dan akan disampaikan oleh Tim
Pelatih Utama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PIU Bina Bangda,
melalui KTC bekerjasama dengan PIU Cipta Karya yang difasilitasi
oleh Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Seleksi
diikuti oleh para calon konsultan KSK dan Kecamatan dan Orientasi
diikuti oleh FK dan TtL terpilih.1. Workshop Provinsi
PNPM-PISEWKegiatan Workshop Provinsi PNPM-PISEW adalah kegiatan
penguatan kapasitas Pelaku PNPM-PISEW di tingkat Provinsi terhadap
personil pelaksana program tahun 2014 yang belum mengikuti
orientasi pusat, yang dilaksanakan selama 1 hari efektif.Tujuan
workshop Provinsi adalah untuk membahas tugas, fungsi dan keluaran
(output) PNPM-PISEW di Provinsi, khusunya mengenai perencanaan dan
penganggaran.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi
Provinsi, difasilitasi oleh KTC bersama Konsutan Provinsi,Peserta
kegiatan ini adalah oleh Anggota Tim Koordinasi/Sekretariat
Provinsi yang belum mengikuti orientasi di Pusat.1. Pelatihan
Tematik di ProvinsiPelatihan tematik di Provinsi adalah pelatihan
yang dilaksanakan di Provinsi yang ditujukan untuk memperkuat
kapasitas pelaku PNPM-PISEW di level Provinsi dan Kabupaten dalam
substansi tertentu melalui pelatihan yang dirancang berdasarkan
kebutuhan yang didapat dari Training Need Assesment (TNA).
Pelatihan dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Motivation
Building, Institutional Capacity, Facilitation Skills dan
Comparative Study.Pelatihan diselenggarakan PIU Bina Bangda melalui
Konsultan Training Center, yang pesertanya ditentukan sesuai
kebutuhan.1. Konsolidasi Rencana Activity Sharing untuk Tahun
Anggaran 2015 Inventarisasi program dan kegiatan PSE Tahunan
Provinsi dalam RKPD Provinsi TA 2015;Kegiatan Inventarisasi program
dan kegiatan PSE Tahunan Provinsi Dalam RKPD Provinsi TA 2015
adalah kegiatan menghimpun dan menginventarisasi program dan
kegiatan PSE Provinsi untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten
penerima PNPM-PISEW yang disadur dari Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi tahun 2014 untuk dilakukan tahun
2015. Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah menginventarisasi
kemudian merekapitulasi program dan kegiatan berikut rencana
pembiayaan (Activity Sharing) Provinsi, dalam rangka mendukung
pengembangan KSK berbasis komoditas unggulan KSK di setiap
Kabupaten penerima PNPM-PISEW. Pelaksana kegiatan tersebut adalah
Tim Sekretariat Provinsi didukung dan difasilitasi Konsultan
Provinsi. Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di
seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA
2015;Kegiatan Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait
di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015
oleh Tim Koordinasi, adalah tindakan pengesahan dokumen hasil
inventarisasi program dan kegiatan berikut pembiayaan Provinsi
tersebut untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima
PNPM-PISEW yang disahkan oleh ketua Tim Koordinasi Provinsi.Maksud
dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan keabsahan program
dan kegiatan Provinsi untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten
penerima PNPM-PISEW Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim
Sekretaris Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi selaku penanda
tanganan pengesahan yang difasilitasi oleh konsultan Provinsi.
Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing
Provinsi TA 2015 kepada Tim Koordinasi Kabupaten;Kegiatan
Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing
Provinsi TA 2015 kepada Tim Koordinasi Kabupaten adalah penyampaian
dan penyerahan dokumen tersebut diatas dari pihak Tim Koordinasi
Provinsi kepada masing-masing Tim Koordinasi Kabupaten penerima
PNPM-PISEW.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya dokumen
yang berisikan kepastian dukungan Provinsi terhadap KSK di setiap
Kabupaten penerima PNPM-PISEW dan diketahui oleh Tim Sekretariat,
sebagai dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi untuk
pengembangan KSK.Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Tim
Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi masing-masing Kabupaten
penerima PNPM-PISEW yang difasilitasi oleh konsultan Provinsi
bersama-sama dengan Tim Konsultan Kabupaten.
1. Rapat Koordinasi ProvinsiRapat Koordinasi Provinsi adalah
forum pelaku pusat dan daerah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi
kelembagaan PNPM-PISEW dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi
pada pelaksanaan PNPM-PISEW baik di Provinsi maupun Kabupaten.Rapat
Koordinasi Provinsi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi
minimal dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:Rapat Koordinasi
Provinsi-1;Rapat Koordinasi Provinsi-1 dilaksanakan setelah
kegiatan monitoring terpadu-1, untuk membahas temuan-temuan dan
penyelesaian permasalahan pada monitoring terpadu-1.Rapat
Koordinasi Provinsi-1 dikoodinasikan Tim Koordinasi Provinsi,
diselenggarakan oleh Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, dan
didukung oleh Konsultan Provinsi.Peserta Rapat Koordinasi
Provinsi-1 adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi /
Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi / Sekretariat
PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK Kabupaten, Satker PIP, PPK,
KPTKP, KMMP, KTC, KTU, Konsultan Provinsi dan Kabupaten.Rapat
Koordinasi Provinsi-2;Rapat Koordinasi Provinsi-2 dilaksanakan
setelah kegiatan monitoring terpadu-2, untuk membahas temuan-temuan
dan penyelesaian permasalahan pada monitoring terpadu-2.Rapat
Koordinasi Provinsi-2 dikoodinasikan Tim Koordinasi Provinsi,
diselenggarakan oleh Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, dan
didukung oleh Konsultan Pendamping Provinsi.Peserta Rapat
Koordinasi Provinsi-2 adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim
Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi/
Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK Kabupaten,
Satker PIP, PPK, KPTKP, KMMP, KTC, Konsultan Provinsi dan
Kabupaten.1. Rapat Teknis ProvinsiRapat Teknis Provinsi adalah
forum koordinasi pelaku tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk
mengoptimalkan pelaksanaan konstruksi, proses perencanaan dan
penyelesaian permasalahan pelaksanaan seluruh kegiatan pada dengan
periode tersebut.Rapat Teknis Provinsi PISEW dikoordinasikan oleh
Tim Koordinasi Provinsi dan difasilitasi oleh Koordinator
Kabupaten.Peserta kegiatan ini adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim
Koordinasi/ Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim
Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK
Kabupaten, Ka Satker/PPK, Konsultan Pusat, Konsultan Provinsi dan
Konsultan Kabupaten. 1. Sinkronisasi Program-Program KSK ke SKPD
ProvinsiKegiatan Sinkronisasi ini adalah forum untuk penyampaian
kegiatan dan program di KSK Kabupaten guna mendapatkan dukungan
SKPD Provinsi berupa usulan program dan kegiatan serta alokasi
anggaran SKPD Provinsi untuk pengembangan KSK.Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi bersama Tim
Sekretariat Provinsi dan didukung oleh Konsultan Provinsi. Peserta
kegiatan ini adalah Tim Sekretariat Kabupaten, Tim Pengelola KSK,
PPK dan didampingi oleh konsultan Kabupaten.1. Monitoring
TerpaduKegiatan Monitoring Terpadu adalah kegiatan pemantauan
secara langsung proses pelaksanaan, hasil dan penyelesaian
permasalahan PNPM-PISEW dalam satu tahun berjalan. Kegiatan
Monitoring Terpadu dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
Monitoring Terpadu-1 bertujuan untuk pengendalian pra-pelaksanaan
dan awal pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2014, sedangkan
Monitoring Terpadu-2 bertujuan untuk pengendalian penyelesaian
pelaksanaan program 2014. Monitoring Terpadu ini dilaksanakan oleh
Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten bersama
KPTKP, KMMP, KTC, KTU serta Konsultan di tingkat Provinsi dan
Kabupaten.1. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun
Anggaran 2016 Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan
SKPD terkait di seluruh KSK;Kegiatan pada tahapan ini adalah
menginventarisasi dan mentabulasi daftar rencana program dan
kegiatan berikut pembiayaan (Rencana Activity Sharing) Provinsi
untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW
untuk tahun 2016 yang dipersiapkan pada tahun 2014 dan disadur dari
dokumen RPJMD Provinsi dan dokumen Renstra SKPD Provinsi
terkait.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menginventarisasi
Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan awal Provinsi
pada setiap SKPD Provinsi terkait di seluruh KSK Kabupaten penerima
PNPM-PISEW, untuk memastikan adanya rancangan awal dukungan
Provinsi.Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim Sekretariat
Provinsi yang didukung dan difasilitasi oleh Konsultan Provinsi
Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai
masukan untuk Musrenbang tingkat Provinsi dan sebagai Activity
Sharing Provinsi TA 2016;Kegiatan Pengesahan program dan kegiatan
SKPD terkait di seluruh KSK sebagai masukan untuk Musrenbang
tingkat Provinsi dan sebagai Activity Sharing Provinsi TA 2016,
adalah tindakan pengesahan dokumen Perencanaan dan Penganggaran
untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut untuk mendukung pengembangan KSK
di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW.Maksud dan tujuan kegiatan
ini adalah untuk mengetahui program dan kegiatan awal Provinsi yang
perlu di ketahui oleh setiap SKPD Provinsi terkait dalam kerangka
pengembangan KSK untuk tahun anggaran 2016 dan sebagai masukan
untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi tahun 2015 untuk
pelaksanaan tahun 2016.Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim
Koordinasi Provinsi yang dihadiri oleh SKPD Provinsi terkait dan
difasilitasi oleh konsultan Provinsi Penyerahan daftar program dan
kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016 kepada Tim
Koordinasi Kabupaten;Kegiatan Penyerahan daftar program dan
kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016 kepada Tim
Koordinasi Kabupaten adalah penyampaian dan penyerahan dokumen
tersebut diatas dari pihak Tim Koordinasi Provinsi kepada
masing-masing Tim Koordinasi Kabupaten penerima PNPM-PISEW.Maksud
dan tujuan kegiatan ini adalah adanya dokumen yang berisikan
kepastian dukungan Provinsi terhadap KSK di setiap Kabupaten
penerima PNPM-PISEW sebagai dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Provinsi untuk pengembangan KSK untuk TA 2016.Penanggung jawab
kegiatan ini adalah Tim Koordinasi Provinsi selaku yang menyerahkan
dokumen dan Tim Koordinasi masing-masing Kabupaten penerima
PNPM-PISEW sebagai pihak yang menerima dokumen tersebut yang
difasilitasi oleh konsultan Provinsi bersama-sama dengan Tim
Konsultan Kabupaten. 4.1.3 Kabupaten1) Pembentukan Tim Koordinasi
dan Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dan Penyiapan Calon Peserta
Orientasi PusatKegiatan pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat
PNPM-PISEW Kabupaten dan Tim Pengelola KSK merupakan penetapan Tim
Pengelola PNPM-PISEW di Kabupaten dan KSK yang keanggotaannya
melibatkan SKPD dan unsur lainnya terkait oleh Bupati yang
dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah terbentuk, Tim
Koordinasi menyiapkan personil sebagai calon peserta orientasi
pusat.
2) Diseminasi KabupatenDiseminasi Kabupaten adalah kegiatan
penyebarluaskan informasi program PISEW kepada pelaku-pelaku yang
akan menjalankan program PISEW di tingkat Kabupaten Kegiatan
Diseminasi Kabupaten adalah bertujuan menyampaikan kebijakan