1 PANDUAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA YANG AKAN BERMITRA DENGAN PLATFOM DIGITAL SISNAKER KEMNAKER UNTUK PROGRAM KARTU PRAKERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan V2
1
PANDUAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
YANG AKAN BERMITRA DENGAN PLATFOM
DIGITAL SISNAKER KEMNAKER UNTUK
PROGRAM KARTU PRAKERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan
V2
2
PANDUAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA YANG AKAN BERMITRA DENGAN PLATFOM DIGITAL SISNAKER KEMNAKER
UNTUK PROGRAM KARTU PRAKERJA
1. PENGANTAR
Panduan ini merupakan acuan bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berisi:
dasar hukum, proses bisnis, tahapan, persyaratan administratif dan teknis, proses
pendaftaran, mekanisme verifikasi, yang harus dipenuhi oleh setiap LPK yang akan
berpartisipasi dalam program kartu prakerja melalui platform digital Sisnaker.
Panduan ini merupakan penyempurnaan dari panduan sebelumnya yang telah
digunakan sejak pertama kali program kartu prakerja di luncurkan pada bulan April
2020.
2. PENDAHULUAN
Program Kartu Prakerja (KpK) merupakan salah satu program pemerintah yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36/2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, pada prinsipnya
program kartu prakerja bertujuan untuk meningkatkan skill dan kompetensi,
produktivitas dan daya saing melalui skilling, re-skilling dan up-skilling. Tentu untuk
mencapai tujuan tersebut harus dilakukan melalui suatu proses yang sistematis
dengan melibatkan berbagai variable, khususnya lembaga pelatihan kerja.
Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik yang dimiliki oleh Pemerintah
maupun Swasta, sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dari
program KpK. Oleh karena itu suatu lembaga pelatihan kerja harus memiliki
kemampuan untuk melaksanakan pelatihan kerja baik yang dilakukan dengan
metode daring/on-line maupun luring/off-line (tatap muka), atau kombinasi diantara
ke-2 metode tersebut..
Metode pelatihan daring/on-line, mengharuskan peserta pelatihan mengikuti dan
melakukan pelatihan secara digital dari proses awal hingga akhir. Metode ini lebih
menekankan pada kemampuan peserta pelatihan untuk belajar secara mandiri
(kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat kita pada umumnya) dan
kemampuan lembaga pelatihan mendesain program pelatihan yang bersifat digital
dengan tetap berkomitmen kepada peningkatan skill/kompetensi. Penerapan
3
metode pelatihan daring/on-line harus didukung dengan kemampuan infrastruktur
teknologi informasi yang representatif dan konten digital (program pelatihan,
asesmen, dan lain-lain) khususnya dalam menjamim proses pelatihan dan luaran
pelatihan memenuhi syarat kompetensi yang diperlukan.
Sedangkan metode pelatihan luring/off-line (tatap muka), mengharuskan peserta
pelatihan untuk hadir dan mengikuti pelatihan di tempat/lokasi pelatihan. Metode ini
interaksi antara peserta pelatihan dan fasilitator/instruktur dilakukan secara
langsung di tempat/lokasi, termasuk supervisinya. Metode pelatihan luring/off-line
(tatap muka) lebih menekankan pada aspek skill/kompetensi dan sikap kerja,
sehingga para peserta pelatihan akan lebih banyak mendapatkan penugasan
praktek dibandingkan dengan pengetahuan. Penerapan metode pelatihan luring/off-
line (tatap muka),harus didukung dengan ketersediaan program pelatihan,
fasilitator/instruktur, alat/mesin dan sarana/fasilitas pelatihan yang representatif.
Apapun metode pelatihan yang akan di implementasikan oleh LPK dalam program
KpK, maka kemampuan melaksanakan pelatihan sebagaimana disebutkan diatas
hanya dapat dilakukan jika suatu LPK antara lain memliki program/materi pelatihan,
instruktur/fasilitator, sarana/prasarana pelatihan, media pelatihan, kurikulum/silabus
pelatihan yang diperlukan untuk mencapai suatu skill/kompetensi yang ditetapkan.
Pengembangan program-program pelatihan yang dilakukan oleh setiap lembaga
pelatihan kerja mengacu kepada standar-standar kompetensi kerja yang dibutuhkan
oleh masyarakat atau pengguna tenaga kerja. Hal ini harus menjadi perhatian bagi
lembaga pelatihan kerja, karena diharapkan setelah mengikuti program pelatihan
KpK, para peserta selain telah di bekali dengan skill/kompetensi agar siap untuk
bekerja atau berwirausaha.
3. DASAR HUKUM
A. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
B. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
4
C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu
Prakerja
4. KETENTUAN UMUM LPK
A. Kriteria umum
1) Memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
2) Memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;
3) Menyelenggarakan Pelatihan yang mengacu kepada keterampilan, keahlian
dan/atau Kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4) Memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang
terstruktur untuk masing-masing program Pelatihan;
5) Mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan
program Pelatihan yang diselenggarakan;
6) Mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi kompetensi yang
relevan; dan
7) Memiliki sistem evaluasi pembelajaran
8) Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta harus memiliki perizinan
berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem
online single submission (OSS).
B. Kewajiban Lembaga Pelatihan:
1) Memberikan pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja;
2) Memberikan sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan;
3) Tidak membedakan materi pembelajaran antara peserta pelatihan umum
dengan peserta Kartu Prakerja;
4) Melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada platform digital Sisnaker secara
berkala;
5) Melakukan penelusuran kebekerjaan penerima manfaat; dan
6) Menyelesaikan seluruh pelatihan kepada penerima KpK pada waktu yang
telah ditentukan (akan ditentukan kemudian) pada tahun anggaran berjalan.
C. Evaluasi
1) Platform digital Sisnaker melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan
yang diselenggarakan LPK Mitra program KpK paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5
2) Evaluasi mencakup:
a. Pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan;
b. Pelaksanaan pelatihan;dan
c. Penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan
program Pelatihan.
3) Jika berdasarkan hasil evaluasi, LPK memiliki kinerja buruk, platform digital
Sisnaker dapat memutus kemitraan dengan LPK dalam program KpK.
5. BISNIS PROSES & TAHAPAN KARTU PRAKERJA SISNAKER
6. Platform Digital Sisnaker
Platform digital Sistim Informasi Ketenanagakerjaan (Sisnaker), merupakan salah
satu platform yang ditunjuk oleh manajemen pelaksana (PMO) kartu prakerja dalam
program kartu prakerja. Platform digital Sisnaker sudah terintegrasi dengan layanan
ketenagakerjaan yang lain, seperti informasi lowongan pekerjaan, karir hub, dan
lain-lain.
6
Bagi LPK yang akan bergabung menjadi mitra platform digital Sisnaker, tidak
dipungut biaya dan tidak ada service fee atau biaya jasa sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 3 Tahun 2020.
Oleh karena itu diharapkan program pelatihan yang akan ditawarkan oleh LPK
melalui platform digital sisnaker dapat lebih bersaing dengan tetap konsisten
mengedepankan aspek layanan dan kualitas (kompetensi) program pelatihan.
7. PERSYARATAN LPK
Setiap LPK memilih metode pelatihan yang akan digunakan dalam program kartu
prakerja dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di bawah ini:
NO PELATIHAN DARING/ON-LINE PELATIHAN LURING/OFF-LINE
A
Persyaratan Administratif
1) LPK Swasta
a) Memiliki Ijin Usaha atau Nomor
Induk Berusaha (NIB) yang
diterbitkan oleh sistem online
single submission (OSS)
Nama di NIB: nama badan
hukum perseorangan atau
perseroan sesuai akta
pendirian/ perubahan.
b) NPWP: nomor sesuai badan
hukumnya, atas nama lembaga
pelatihan
c) Memiliki Vocational
Identification Number (VIN) di
website
kelembagaan.kemnaker.go.id
d) Memiliki Nomor Rekening BNI
atas nama Lembaga pelatihan
e) Surat izin operasional/
penyelenggaran pelatihan dari
dinas yang membidangi
Persyaratan Administratif
1) LPK Swasta
a) Memiliki Ijin Usaha atau Nomor
Induk Berusaha (NIB) yang
diterbitkan oleh sistem online
single submission (OSS)
Nama di NIB: nama badan
hukum perseorangan atau
perseroan sesuai akta
pendirian/ perubahan.
b) NPWP: nomor sesuai badan
hukumnya, atas nama lembaga
pelatihan
c) Memiliki Vocational
Identification Number (VIN) di
website
kelembagaan.kemnaker.go.id
d) Memiliki Nomor Rekening BNI
atas nama Lembaga pelatihan
e) Surat izin operasional/
penyelenggaran pelatihan dari
dinas yang membidangi
7
Ketenagkerjaan
Kabupaten/Kota atau sertifikat
akreditasi dari lembaga
akreditasi lembaga pelatihan
kerja (jika ada dan lebih
disarankan).
2) LPK/ Balai Diklat Pemerintah
a) Jika satker PNBP/BLU memiliki
nomor rekening penerimaan
PNBP/BLU.
b) Jika satker non PNBP/BLU
memiliki Nomor Rekening BNI(*)
(jika nomor rekening baru
khusus Kartu Prakerja a.n.
Lembaga dan terdaftar/
persetujuan di KPPN
setempat).
c) Memiliki Vocational
Identification Number (VIN) di
website
kelembagaan.kemnaker.go.id
d) Nama dan Nomor/Kode
Satker (terdaftar di KPPN)
Ketenagkerjaan
Kabupaten/Kota atau sertifikat
akreditasi dari lembaga
akreditasi lembaga pelatihan
kerja.
2) LPK/ Balai Diklat Pemerintah
a) Jika satker PNBP/BLU memiliki
nomor rekening penerimaan
PNBP/BLU.
b) Jika satker non PNBP/BLU
memiliki Nomor Rekening BNI(*)
(jika nomor rekening baru
khusus Kartu Prakerja a.n.
Lembaga dan terdaftar/
persetujuan di KPPN
setempat).
c) Memiliki Vocational
Identification Number (VIN) di
website
kelembagaan.kemnaker.go.id
d) Nama dan Nomor/Kode
Satker (terdaftar di KPPN)
B Persyaratan Teknis
1) Memiliki program pelatihan yang
bersifat digital.
Program pelatihan di desain
mencakup pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja
yang dapat meningkatkan
kompetensi peserta dalam suatu
bidang pekerjaan/profesi tertentu,
Persyaratan Teknis
1) Memiliki program pelatihan
Program pelatihan di desain
mencakup pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja
yang dapat meningkatkan
kompetensi peserta dalam suatu
bidang pekerjaan/profesi tertentu,
atau dapat mendorong/
8
atau dapat mendorong/
memotivasi peserta untuk memiliki
kemampuan dan kemauan
berwirausaha.
- Program pelatihan paling
sedikit berisi materi/substansi
pelatihan, tugas/praktek,
asesmen
- Memiliki kurikulum pelatihan,
paling sedikit berisi
materi/substansi pelatihan,
waktu yang diperlukan,
- (**)Durasi waktu pelatihan
(materi program) paling sedikit
4 (empat) jam pelajaran s.d 5
hari (khusus selama masa
tanggap covid-19). ( di
Sisnaker sangat disarankan
minimal 16 s.d 160 jam
pelajaran)
- Setiap program pelatihan
harus dilengkapi dengan
penjelasan/deskripsi singkat
(maksimal 1 paragraf)
- Setiap program pelatihan
memiliki harga yang wajar
(maksimal 1 juta rupiah)
Catatan:
Jika program pelatihan
disampaikan secara interaktif
dengan peserta pelatihan
(seperti untuk pelatihan yang
terjadwal), maka harus
disiapkan instruktur, sarana
dan fasilitas yang relevan
memotivasi peserta untuk
memiliki kemampuan dan
kemauan berwirausaha.
Program pelatihan di susun
berdasarkan kebutuhan pasar
kerja (dunia usaha/industri) atau
berdasarkan standar kompetensi
kerja.
- Program pelatihan paling
sedikit berisi materi/substansi
pelatihan atau unit
kompetensi yang akan
ajarkan, kurikulum pelatihan,
persyaratan peserta
pelatihan, persyaratan
instruktur/ fasilitator, durasi/
waktu pelatihan, tugas/
praktek, asesmen.
- Memiliki kurikulum pelatihan,
paling sedikit berisi
materi/substansi pelatihan,
waktu yang diperlukan,
- Durasi waktu pelatihan paling
sedikit 40 (empat puluh) jam
pelajaran.
- Program pelatihan terdiri atas
teori dan praktek serta
memiliki komposisi maksimal
30 % teori dan minimal 70 %
praktek
- Setiap program pelatihan
harus dilengkapi dengan
penjelasan/deskripsi singkat
(maksimal 1 paragraf)
- Setiap program pelatihan
memiliki harga yang wajar
9
dengan program pelatihan.
TIDAK DIPERKENANKAN
membuat program pelatihan
yang tidak dapat diaplikasikan
dalam suatu bidang
pekerjaan/profesi tertentu atau
program pelatihan yang
bersifat hobbi dan tidak
relevan dengan peningkatan
kompetensi kerja.
2) Memiliki link website yang
representatif
Website berisi kumpulan halaman
(setiap halaman berisi konten )
pada suatu domain di
internet yang dibuat dengan
tujuan tertentu dan saling
berhubungan serta dapat diakses
secara luas melalui halaman
depan (home page)
menggunakan sebuah browser
menggunakan URL (Uniform
Resource Locator, www) sebagai
alamat website.
3) Memiliki Learning Manajemen
system (LMS) pada website
Merupakan aplikasi perangkat
lunak on-line untuk program
pelatihan elektronik (e-training),
sejak pendaftaran, proses
pelatihan (penyampaian materi),
ruang kelas virtual, tugas/praktek,
asesmen sampai dengan
(nilainya akan di tentukan
kemudian)
2) Memiliki instruktur/fasilitator
pelatihan yang sesuai dengan
program pelatihan.
Instruktur/fasilitator memiliki
kompetensi baik dari aspek
metodologi maupun teknis, atau
memiliki pengalaman yang
relevan paling sedikit 2 tahun.
3) Memiliki alat/mesin, sarana dan
fasilitas pelatihan yang sesuai
dengan program pelatihan
Alat/mesin dapat digunakan oleh
peserta pelatihan, baik secara
sendiri –sendiri maupun
berkelompok (maksimal 1
kelompok 4 orang)
4) Memiliki ruang teori yang
representatif
Dapat menampung peserta
pelatihan. Antara lain berisi meja,
kursi yang sesuai dengan jumlah
peserta, serta fasilitas untuk
pembelajaran dalam kelas
5) Memiliki ruang/tempat/workshop
untuk praktek yang
representative
Dapat menampung peserta
pelatihan serta alat/mesin.
6) Memiliki link website yang
10
penerbitan e-sertifikat, dengan
menggunakan layanan self-
service dan self-guided.
4) Memiliki sistem kupon/voucher/
token untuk pembayaran
Kupon/voucher/token merupakan
alat transaksi pembayaran virtual,
yang berisi kode (angka/huruf)
untuk nilai harga tertentu dari
suatu program pelatihan.
representative
Website berisi kumpulan
halaman (setiap halaman berisi
konten ) pada suatu domain di
internet yang dibuat dengan
tujuan tertentu dan saling
berhubungan serta dapat diakses
secara luas melalui halaman
depan (home page)
menggunakan sebuah browser
menggunakan URL (Uniform
Resource Locator, www) sebagai
alamat website.
7) Memiliki sistem kupon/voucher/
token untuk pembayaran
Kupon/voucher/token merupakan
bentuk transaksi pembayaran
virtual, yang berisi kode
(angka/huruf) untuk nilai harga
tertentu dari suatu program
pelatihan.
Catatan (*)
- Lembaga pelatihan pemerintah (milik Kementerian/Lembaga), jika program pelatihannya
berbayar akan terkategori sebagai PNBP, oleh karena itu dapat menggunakan nomor
rekening PNBP/BLU.
- Bagi lembaga pelatihan pemerintah (milik Kementerian/Lembaga) non PNBP/BLU, akan
melakukan perubahan/revisi anggaran (DIPA) terkait dengan rencana target penerimaan.
Proses perubahannya dilakukan sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
- Bagi lembaga pelatihan pemerintah (milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota),
mekanisme penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran kartu prakerja dilakukan
sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku pada daerah tersebut.
(**)
Seiring dengan situasi yang berkembang saat ini, khususnya dalam masa COVID-19, dengan
adanya protokol kesehatan, kebijakan/peraturan pemerintah yang terkait dengan penanganan
11
COVID 19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dan dampak yang
ditimbulkan oleh penyebaran COVID-19, program pelatihan KpK yang akan dilaksanakan oleh
setiap LPK diprioritaskan dengan menggunakan metode daring/on-line.
Sedangkan untuk yang bersifat luring/offline akan dilaksanakan setelah masa tanggap
pandemik COVID-19 memenuhi syarat untuk dilaksanakan.
8. MEKANISME PENDAFTARAN
1. LPK menyampaikan surat untuk melakukan pendaftaran pada platform digital
Sisnaker.
Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan
Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, dan ditembuskan kepada Dirjen
Binalattas Kemnaker. Didalam surat permohonan tersebut agar disebutkan,
apakah LPK akan menyelenggarakan pelatihan secara daring/on-line, luring/off-
line atau daring/on-line dan luring/off-line (kedua-duanya).
LPK Swasta
Surat usulan pendaftaran ditandatangani oleh pimpinan/kepala/direktur LPK,
dengan melampirkan:
a. Fotocopi/scan Ijin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama badan
hukum perseorangan atau perseroan sesuai akta pendirian/ perubahan yang
diterbitkan oleh sistem online single submission (OSS). Sangat disarankan
ijin usaha atau NIB sesuai dengan KBLI yg relevan dengan Pelatihan Kerja
(85491-85499)
b. Fotocopi/scan Nomor rekening BNI atas nama lembaga pelatihan, dan nama
kantor cabang BNI
c. Daftar dan jenis program pelatihan online yang diusulkan (pada tahap awal)
d. Ketersedian Learning management System (LMS) pelatihan (dibuktikan
dengan foto LMS pada website)
e. Alamat Link Website
f. Scan VIN Barcode berikut profile LPK
g. Fotocopi/scan NPWP : nomor sesuai badan hukumnya, atas nama lembaga
pelatihan
h. No HP Kontak Person (PIC) LPK dan alamat email LPK
i. Data instruktur dan tenaga pelatihan
j. Daftar rekapitulasi LPK (sebagaimana table)
12
k. Fotocopi/scan Surat izin operasional/penyelenggaran pelatihan dari dinas
yang membidangi Ketenagkerjaan Kabupaten/Kota (sangat disarankan untuk
pelatihan on-line dan bersifat wajib untuk pelatihan off-line) dan/atau
fotocopi/scan sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan
kerja (sangat disarankan).
LPK Pemerintah
Surat usulan pendaftaran ditandatangani oleh pimpinan/kepala/direktur LPK,
atau pejabat yang memiliki kewenangan terhadap LPK, dengan melampirkan:
a. Bukti satker PNBP (jika merupakan satker PNBP)
b. Fotocopi/scan Nomor rekening BNI atas nama lembaga pelatihan, dan nama
kantor cabang BNI
c. Kode Satker
d. Daftar dan jenis program pelatihan online yang diusulkan (pada tahap awal)
e. Ketersedian Learning management System (LMS) pelatihan (dibuktikan
dengan foto pada website)
f. Alamat Link Website
g. Scan VIN Barcode berikut profile LPK
h. No HP Kontak Person (PIC) LPK dan alamat email LPK
i. Data instruktur dan tenaga pelatihan
j. Daftar rekapitulasi LPK (sebagaimana tabel)
k. Fotocopi/scan sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan
kerja (sangat disarankan)
2. Surat usulan pendaftaran untuk sementara (sampai dengan selesainya
pengembangan sistem aplikasi pendaftaran) disampaikan secara elektronik
melalui email; [email protected] dan di tembuskan ke:
[email protected]; [email protected]
atau disampaikan secara fisik ke Barenbang dan Ditjen Binalattas kemnaker .
3. LPK akan mendapatkan notifikasi melalui email, bahwa surat permohonan telah
diterima.
4. LPK melakukan registrasi pada sisnaker dengan membuat akun Kemnaker.
13
5. Proses pendaftaran selesai
Catatan-Catatan:
cara membuat akun, VIN dan kupon/voucher
Akun Kemnaker Vocational Identification Number (VIN)
Akun Kemnaker adalah layanan single sign on (SSO) untuk semua layanan ketenagakerjaan yang di sediakan pada portal kemnaker.go.id. Akun Kemnaker terintegrasi dengan data kependudukan yang dapat digunakan untuk menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
1. Masuk ke halaman https://account.
kemnaker.go.id/auth/login
2. Masukkan data NIK, nama ibu kandung,
nomor HP, alamat email dan password
3. Tekan tombol daftar sekarang
4. Selesai
1. Pengguna masuk ke
kelembagaan.kemnaker.go.id
2. Klik Pendaftaran lembaga (pojok kanan
atas)
3. Masukkan data NIK, nama ibu/bapak
kandung, nomor HP, alamat email dan
password,
4. Tekan tombol daftar sekarang
5. Isi seluruh data LPK hingga 100 %
6. Submit
7. Selesai
VIN akan keluar secara otomatis (by sistem)
terdiri atas nomor VIN (10 digit) dan barcode
Voucher/Kupon/Token
Voucher/kupon/token merupakan alat tukar transaksi/pembayaran virtual yang dibuat oleh
LPK, yang berisi kode (angka dan huruf) yang memiliki makna nilai/harga besaran tertentu
dari suatu program pelatihan. Contoh kode kupon/voucher untuk program pelatihan desain
grafis: dari kode DG.T00001-DG.T05000 (artinya kode ini disiapkan/terdapat kouta untuk
5000 calon peserta pelatihan).
Daftar kode kupon/voucher yang dibuat oleh LPK tersebut harus disampaikan ke Sisnaker
sebagai penyedia platform digital. LPK juga harus memberikan informasi yang jelas dan
detail tentang tatacara penukaran kupon/voucher.
Peserta yang mendaftar dan memilih program pelatihan di sisnaker akan membayar
dengan saldo kartu prakerja akan mendapatkan nomor/kode kupon/token/voucher yang
akan digunakan di web masing-masing LPK. Selanjutnya LPK dapat menkonfirmasi
kesesuaian nomor/kode kupon/token/voucher tersebut.
LPK Pemerintah
Bagi lembaga pelatihan pemerintah (milik Kementerian/Lembaga Pusat) kupon/token/
voucher dapat bernilai 0 (nol) rupiah atau memiliki harga rupiah tertentu (misalnya Rp.
100.000,-). Jika memiliki harga rupiah tertentu, maka sesuai dengan peraturan/ketentuan
yang ada wajib disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP), dan selanjutnya dapat digunakan untuk pelaksanaan pelatihan program kartu
prakerja mengikuti mekanisme ketentuan yang sudah baku dari Kementerian Keuangan.
Bagi lembaga pelatihan pemerintah (milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota),
mekanisme penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran kartu prakerja dilakukan
sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku pada daerah tersebut
14
Daftar Rekapitulasi LPK
Standar minimal LMS
Agar pelaksanaan pelatihan on-line yang dilakukan oleh LPK dapat lebih efektif,
maka standar minimum dalam suatu Learning Management System (LMS) Mitra
kartu Prakerja Sisnaker sebagai berikut:
A. Alamat Situs/link sesuai dengan nama lembaga penyelenggara pelatihan
B. Tampilan
1. Halaman Beranda Situs :
a. Halaman beranda situs dapat diakses oleh semua pengunjung;
b. Menampilkan Program Pelatihan yang ditawarkan (Judul, Foto, Deskripsi Singkat,
Harga, Ulasan).
2. Halaman Informasi
a. Deskripsi Pelatihan;
b. Tujuan;
a. Kurikulum;
b. Durasi;
c. Jadwal Pelatihan;
d. Info Instruktur (Nama Instruktur, Pengalaman Mengajar, Kompetensi yang dimiliki);
e. Evaluasi (Tugas, Kuis, Ujian);
f. Sertifikat Penyelesaian.
3. Halaman Pendaftaran
a. Penukaran Kupon Kartu Prakerja (Sisnaker);
b. Daftar/login.
C. Fitur/Fungsi
1. Pendaftaran
2. Materi Pembelajaran Pelatihan
a. Video Pembelajaran sesuai kurikulum;
b. Referensi (e-book, PPT, dll).
3. Penilaian
a. Tugas;
b. Kuis;
c. Ujian.
15
4. Forum Diskusi dan Tanya Jawab dengan Instruktur
5. Histori login peserta
6. Sertifikat Penyelesaian
Materi Pembelajaran Pelatihan 1. Mengacu pada unit kompetensi/ subjek/substansi pelatihan pada program pelatihan yang
akan di verifikasi/kurasi 2. Dapat disampaikan melalui video atau simulasi pembelajaran yang berisi:
Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan suatu pekerjaan Praktik kerja atau demonstrasi
3. Kualitas Video minimal 360p, dibuat menarik dan durasi setiap video paling lama 15 menit 4. Penggunaan gambar, foto, video, dll dalam materi pelatihan memperhatikan hak cipta 5. Dilengkapi dengan referensi lainnya (e-book, ppt, dll)
9. MEKANISME VERIFIKASI/KURASI LPK
Verifikasi/kurasi yang akan dilakukan meliputi:
a. Aspek kelembagaan
b. Aspek program pelatihan
c. Aspek penyelenggaraan pelatihan
Proses kurasi dilakukan secara bertahap namun dalam hal-hal tertentu dapat
dilakukan secara simultan. Proses kurasi dapat dilakukan secara interaktif antara
LPK dan tim teknis kurasi Sisnaker.
Untuk itu, setiap LPK harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Seluruh dokumen/data/informasi yang menjadi lampiran surat permohonan
(dalam bentuk softcopy)
b. Personil yang memahami secara teknis menginput data dalam suatu aplikasi
c. Hubungan jaringan internet
Proses verifikasi/kurasi
No Aspek Verifikasi/
Kurasi
Aktivitas LPK Subjek Kurasi
Notifikasi (*)
1 Kelembagaan 1. Masuk ke akun
kelembagaan.kemnaker.go.id
dengan login ID NIK, nomor HP
atau alamat email & password
atau dapat melihat panduan di
channel youtube
Konfirmasi notifikasi melalui email [email protected]
16
https://youtu.be/flQS4rgceLA
2. Seluruh Instruktur LPK harus
memiliki akun kemnaker masing
masing.
3. Jika sudah memiiliki VIN kirimkan
data/dokumen:
a. NIB/Kode Satker
b. Norek BNI dan Cabang BNI
c. Akreditasi LPK (sangat
disarankan)
Ke email PIC
d
4. Jika belum memiiliki VIN, harus
membuat VIN terlebih dahulu.
sesuai/tidak
sesuai/tidak
sesuai/tidak
Proses kurasi
paling lama 1
(satu) hari.
LPK yang memenuhi
kesesuaian akan
mendapatkan Tag/tanda
sebagai mitra kartu
prakerja
2 Program
Pelatihan
1. Mendapatkan konfirmasi dari
admin/PIC program melalui email
LPK
2. Masuk ke proglat.kemnaker.go.id
dengan login ID (NIK, nomor HP
atau alamat email & password)
yang sama saat membuat
kelembagaan.kemnaker.go.id.
3. Input/masukan data yang memuat
informasi:
a. Nama/judul program
b. Deskripsi/tujuan program
pelatihan
c. unit kompetensi/
subjek/substansi pelatihan
yang akan di pelajari
d. Durasi/waktu pelatihan
e. Persyaratan instruktur
f. Persyaratan siswa
g. Alat dan bahan yang
dibutuhkan
4. Upload data/dokumen:
a. Cover/gambar program
pelatihan
b. Program/ kurikulum pelatihan
c. Materi pelatihan
sesuai/tidak
sesuai/tidak
sesuai/tidak
sesuai/tidak
ada/tidak ada
ada/tidak ada
ada/tidak ada
ada/tidak ada
ada/tidak ada
sesuai/tidak
Menunggu koreksi
Tolak
Terbit
Konfirmasi notifikasi
melalui email:
pelatihanprakerja@kemn
aker.go.id
17
d. Materi tugas praktek
e. Materi asesmen/ujian
5. Kirim data/informasi dan
dokumen ke admin/PIC,
sebagaimana sistem yang
tersedia (penting)
sesuai/tidak
sesuai/tidak
Proses kurasi
paling lama 2
(dua) hari.
Namun dalam
hal tertentu
dapat lebih
dari itu
(tergantung
jumlah
program
pelatihan
yang
diusulkan)
3 Penyelenggaraan
Pelatihan
1. Input/masukan data
a. Link website
b. LMS
c. Harga program
d. Nomor/kode kupon/ voucher
e. Mekanisme penukaran
kupon/ voucher
f. Call Center
berfungsi/tidak
ada/tidak
sesuai/tidak
ada/tidak
ada/tidak
ada/tidak
Termasuk
Validasi kurasi
Kelembagaan
dan program
pelatihan
Proses kurasi
paling lama 2
(dua) hari.
Memenuhi syarat
Perlu perbaikan
Konfirmasi notifikasi
melalui email:
pelatihanprakerja@kemn
aker.go.id
(*) Dalam tahap pengembangan aplikasi.
Untuk sementara seluruh informasi notifikasi akan dilakukan melalui email.
10. PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN
Penambahan atau perubahan program pelatihan, dapat dilakukan setelah LPK telah
menyelenggarakan pelatihan (secara daring) minimal 3(tiga) minggu dan telah diikuti
18
oleh peserta pelatihan, atau LPK telah menyelenggarakan pelatihan (secara luring)
minimal 1 (satu) bulan dan telah diikuti oleh peserta pelatihan.
Dalam hal LPK akan melakukan penambahan atau perubahan program pelatihan,
maka LPK harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan
Perencanaan dan Pengembangan (Barembang) Kemnaker, dan ditembuskan
kepada Dirjen Binalattas Kemnaker.
a. Untuk penambahan program pelatihan
Dengan melampirkan:
1) Daftar program pelatihan yang akan ditambahkan (+ dokumen persyaratan
teknis yang diperlukan untuk proses verifikasi/kurasi program pelatihan)
b. Untuk Perubahan program pelatihan
Dengan melampirkan:
1) Daftar program yang akan dirubah (dari semula… menjadi) ((+ dokumen
persyaratan teknis yang diperlukan untuk proses verifikasi/kurasi program
pelatihan).
No Semula Menjadi Alasan perubahan
1.
2.
3.
dst
Baik untuk penambahan program maupun untuk perubahan program pelatihan,
akan dilakukan proses verifikasi/kurasi sebagaimana disebutkan pada angka 9
(kecuali aspek kelembagaan) diatas.
11. PENYAMPAIAN DAN KURASI LPK KE PMO
Seluruh dokumen LPK yang memenuhi syarat dan telah di verifikasi/kurasi oleh tim
teknis sisnaker sebagaimana proses yang dilakukan pada angka 9 diatas, akan
disampaikan secara resmi ke manajemen pelaksana (PMO) kartu prakerja untuk
dilakukan kurasi. Hasil kurasi dari PMO, dapat berupa; persetujuan, perlu perbaikan
atau tidak disetujui. Hasil kurasi tersebut akan disampaikan kembali ke Sisnaker.
19
Selanjutnya Sisnaker akan menyampaikan hasil kurasi PMO ke LPK yang
bersangkutan, paling lama 1 (satu) hari setelah mendapatkan informasi dari PMO
untuk ditindaklanjuti.
Jika hasil kurasi dari PMO, pihak LPK berkeberatan, dapat dilakukan sanggahan
melalui platform Sisnaker.
12. PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
LPK yang memenuhi syarat dan telah dikurasi oleh PMO sebagai mitra kartu
prakerja di platform digital Sisnaker, sebelum LPK dan program pelatihannya di
tayangkan/dipublikasi harus melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
(PKS) antara Sisnaker dengan LPK. Pada dasarnya PKS ini berisi hak dan
kewajiban dan menjadi dasar/acuan dari masing-masing pihak untuk melakukan
aktivitas.
13. LPK & PROGRAM PELATIHAN SIAP TAYANG DI SISNAKER
Setelah penandatangan PKS, LPK dan seluruh program pelatihan yang telah
dikurasi oleh PMO ditayangkan di Sisnaker, untuk dapat di akses oleh peserta
program kartu prakerja.
LPK dilarang untuk melakukan perubahan sekecil apapun yang terkait dengan
program pelatihan kartu prakerja, khususnya pada website LPK sendiri sehingga
menimbulkan perbedaan antara data/informasi di LPK-Sisnaker dan PMO. Jika hal
tersebut terjadi, maka data/informasi yang digunakan adalah data/informasi di
sisnaker dan PMO, dan hal tersebut akan menyebabkan kerugian di sisi LPK
sendiri.
14. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Seluruh proses pelayanan program kartu prakerja melalui platform sisnaker
dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara
professional dan bertanggungjawab.
Untuk itu LPK atau pihak lainnya khususnya yang terkait dengan pelayanan
program kartu prakerja DILARANG untuk menjanjikan atau memberikan sesuatu
dalam bentuk apapun kepada tim teknis di Sisnaker.
20
15. KOMUNIKASI & TANYA JAWAB
Seluruh komunikasi antara pihak tim teknis sisnaker dengan LPK (untuk saat ini)
dilakukan melalui email resmi [email protected];
[email protected]; [email protected]
atau dapat juga melalui https://bantuan.kemnaker.go.id, untuk pengaduan/komplain.
Perhatian: Sangat diharapkan agar LPK senantiasa memonitor perkembangan
proses pendaftaran dan kurasi melalui email masing-masing.
Sedangkan jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum yang terkait
dengan kartu prakerja dapat dilihat pada FAQ melalui :
https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/
16. PENUTUP
Demikian panduan ini disusun untuk dipergunakan oleh LPK sebagai acuan dalam
dalam mempersiapkan LPK dan melakukan proses pendaftaran serta verifikasi/
kurasi yang dilakukan oleh platform digital Sisnaker.
Jakarta, Mei 2020
Tim Teknis Sisnaker