I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata. Tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lagi kesempatan kerja. Strategi Tiga Jalur (Triple Track Strategy) yakni stabilitas ekonomi makro, pengembangan sektor riil utamanya melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta revitalisasi pertanian dan pedesaan telah dijadikan panduan dalam menggerakkan ekonomi melalui berbagai kebijakan pemerintah. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan diwujudkan dalam tiga pilar, yakni penanggulangan kemiskinan, investasi sumberdaya manusia dan kemasyarakatan serta cepat tanggap berbagai masalah kesejahteraan rakyat yang masih dihadapi Indonesia. Dua pilar strategi yang pertama merupakan usaha yang harus berkesinambungan. Peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui upaya penanggulangan pembangunan wilayah tertinggal, namun dengan fokus utamanya adalah wilayah yang terisolir, tertinggal, terpencil dan masyarakat miskin. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah yang secara fisik, sosial dan ekonomi kondisinya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibanding dengan wilayah lain. Wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan nasional selama ini belum sepenuhnya mampu
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara
merata. Tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini
adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lagi
kesempatan kerja. Strategi Tiga Jalur (Triple Track Strategy) yakni stabilitas
ekonomi makro, pengembangan sektor riil utamanya melalui pembangunan
infrastruktur dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta revitalisasi pertanian
dan pedesaan telah dijadikan panduan dalam menggerakkan ekonomi melalui
berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam konteks pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan
diwujudkan dalam tiga pilar, yakni penanggulangan kemiskinan, investasi
sumberdaya manusia dan kemasyarakatan serta cepat tanggap berbagai masalah
kesejahteraan rakyat yang masih dihadapi Indonesia. Dua pilar strategi yang
pertama merupakan usaha yang harus berkesinambungan. Peningkatan
kesejahteraan juga dilakukan melalui upaya penanggulangan pembangunan
wilayah tertinggal, namun dengan fokus utamanya adalah wilayah yang terisolir,
tertinggal, terpencil dan masyarakat miskin.
Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah yang secara fisik, sosial dan
ekonomi kondisinya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibanding
dengan wilayah lain. Wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak
geografisnya yang relatif terpencil, miskin sumberdaya alam atau rawan bencana
alam. Wilayah tertinggal berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah
khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumberdaya alam, sarana
dan prasarana, sumberdaya manusia dan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman
lainnya. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal
dari pedesaan lainnya dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan
dan perkembangan peradaban.
Permasalahan ini dapat diatasi dengan program-program yang mampu
menumbuhkan kemandirian masyarakat agar dapat mengentaskan dirinya dari
kemiskinan dan bekerja berdasarkan potensi yang dimiliki. Salah satu program
1
pemerintah yang dapat dijadikan acuan dalam mengatasi masalah ini adalah
Program Unggulan Kabupaten (PRUKAB).
Program Unggulan Kabupaten merupakan program pengembangan
komoditas unggulan kabupaten yang dilakukan secara terpadu yang bertujuan
untuk mengamati potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, mengangkat
permasalahan dan solusi yang diperlukan berdasarkan potensi yang dimiliki,
meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, mengembangkan mekanisme pasar
serta menjalin kerjasama dengan industri. Kegiatan PRUKAB diharapkan mampu
menyentuh titik terpenting yang dibutuhkan daerah itu untuk pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, melalui pembangunan terpadu yang menyangkut antara
lain bidang infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan terjadi
percepatan dalam pengentasan desa dari ketertinggalannya.
Program Unggulan Kabupaten ditargetkan dapat mengurangi daerah
tertinggal di Indonesia. Setidaknya saat ini tercatat masih ada 183 kabupaten dan
32 ribu desa di Indonesia yang masih tertinggal. Perguruan tinggi sebagai salah
satu institusi yang ada di Indonesia mengemban amanah untuk menjawab
tantangan tersebut. Dalam hal ini perguruan tinggi harus mengupayakan dan
menjadikan dirinya sebagai pusat pengembangan dan penyebarluasan IPTEK
serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat.
Keberadaan Perguruan Tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting
dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses perubahan sosial (social change)
di masyarakat yang begitu cepat, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan
tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Pada umumnya peran
perguruan tinggi itu diharapkan tertuang dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu: Dharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.
KKN Tematik adalah kegiatan formal yang merupakan salah satu
pelaksanaan fungsi perguruan dalam bidang pengabdian masyarakat yang telah
dirasakan manfaatnya dalam percepatan pembangunan di pedesaan. Dengan
KKN Tematik ini mahasiswa dan staf pengajar akan berusaha membantu
membangun masyarakat dengan menggarap suatu potensi yang menjadi
unggulan masyarakat tersebut. Karena mahasiswa selama beberapa waktu akan
hidup bersama masyarakat (live in), KKN Tematik ini dapat memberikan ruang
2
interaksi yang lebih intensif antara mahasiswa sebagai agent perubah dan
masyarakat. Dengan interaksi ini permasalahan yang spesifik yang biasanya
ditemukan di daerah tertinggal dapat teridentifikasi dan dapat dipecahkan. Dengan
demikian usaha untuk pembangunan aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan
dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan potensi lokal
dalam usaha mendukung pengembangan PRUKAB.
I.2. Potensi dan Permasalahan Lokasi KKN Tematik PRUKAB
Potensi Kabupaten Musi Rawas adalah:
a. Keunggulan absolut perkebunan karet
b. Mayoritas SDM-nya sudah terampil berkebun karet
c. Area perkebunan masih berpeluang dikembangkan (Ekstensifikasi)
d. Tumbuhkembangnya pengusaha lokal berbasis karet (pembibitan,
produksi, perdagangan bahan olahan karet (Bokar)
e. Pendapatan masyarakat perkebunan karet relatif tinggi (Pemilik dan
Penyadap)
f. Lokasi strategis Kabupaten Musi Rawas di tengah-tengah Sumatera,
potensi pasar sangat bagus.
Permasalahan Kabupaten Musi Rawas adalah:
a. Lemahnya Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
b. Keterbatasan jumlah tenaga kerja di perkebunan
c. Lemahnya informasi tentang potensi, teknologi, pemasaran, dan
ketenagakerjaan
d. Belum adanya kemauan untuk diversifikasi usaha dalam mengoptimalkan
lahan perkebunan
e. Belum adanya percontohan perkebunan karet terpadu (Demoplot) yang
dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.
f. Lemahnya status kepemilikan lahan.
I.3. Tujuan KKN Tematik
Tujuan KKN Tematik terdiri dari:
1. Memfasilitasi Pemerintah (Daerah/Pusat) dan Masyarakat untuk
mengembangkan produk unggulan
2. Meningkatkan Perekonomian masyarakat di wilayah lokasi KKN Tematik.
3
3. Memfasilitasi Penanggulangan kemiskinan di wilayah lokasi KKN Tematik
I.4. Sasaran KKN Tematik
Sasaran KKN Tematik terdiri dari :
1. Kelompok masyarakat produktif dibidang perintisan produk Unggulan
sentra perkebunan karet.
2. Penanggulangan masyarakat miskin berbasis perkebunan karet.
I.5. Out Put KKN Tematik
Out Put KKN Tematik adalah menciptakan komoditas/produk unggulan di
kawasan daerah tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dalam rangka
penanggulangan kemiskinan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk
kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi pembentukan lembaga pemberdayaan daerah tertinggal di
tingkat Kecamatan dan pengurusnya (Ketua, sekertaris dan bendahara)
yang dapat melestarikan program pengembangan komoditas/produk
unggulan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sentra perkebunan
karet.
2. Fasilitasi pengembangan komoditas/produk unggulan perkebunan karet.
3. Fasilitasi pembentukan Net Working antar stakeholder yang berkaitan
dengan komoditas/produk unggulan dan kemiskinan.
I.6. Out Come KKN Tematik
Out Come KKN Tematik dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi,
Pemerintah dan Masyarakat.
a. Perguruan Tinggi:
Bermanfaat sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan
pengembangan penelitian akademis
b. Pemerintah:
Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dapat melakukan
pembangunan di wilayah daerah tertinggal.
c. Masyarakat:
Bisa merasakan pembangunan untuk memajukan wilayahnya
4
I.7. Lokasi KKN Tematik
Lokasi KKN Tematik PRUKAB di Kecamatan Tuah Negeri dan Suka Karya,
Kabupaten Musi Rawas - Provinsi Sumatera Selatan
.
5
II. PROGRAM KKN TEMATIK PRODUK UNGGULAN KABUPATEN
II.1. Dasar Hukum Pelaksanaan KKN Tematik PRUKAB
Dasar hukum Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten
melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dalam rangka Pemberdayaan
Masyarakat yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik
Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2011;
6. Nota Kesepahaman Kerjasama antara Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan Universitas Gajah Mada tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 16
Juli 2009;
7. Piagam Kesepahaman antara Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal dengan Universitas Airlangga tentang Pemberdayaan dan
Pembangunan Daerah Tertinggal di Jawa Timur
tanggal 25 Februari 2010;
6
8. Naskah Kesepahaman Bersama Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan Rektor Universitas Brawijaya
tanggal 23 September 2011 tentang
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Daerah
Tertinggal;
9. Naskah Kesepahaman Bersama Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan Rektor Universitas Atmajaya
tanggal 4 Januari 2012 tentang Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Daerah Tertinggal.
10. Surat Perjanjian Kerja No: 032/SPK/PPK2-PEDU/PDT/V/2012 tentang
Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten dan
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN
Tematik)
II.2. Pengertian KKN Tematik
Ada dua unsur pengertian yang mendasari kegiatan yaitu KKN dan
Tematik :
1. Kuliah kerja nyata atau disingkat KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler
yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara
memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan pengembangan
aspek kepekaan yang berorientasi kemasyarakatan dalam hal pengabdian
keilmuannya, pengajaran dan interaksi sosial yang dilaksanakan di luar
kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu.
2. Tematik mengandung pengertian kegiatan KKN yang mempunyai
kepastian tema dan program kegiatan yang akan dikerjakan
II.3. Tema KKN Tematik
Program KKN Tematik Berbasis Pengembangan Produk Unggulan
Perkebunan Karet Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di
Daerah Tertinggal
7
II.4. Prinsip-Prinsip Dasar KKN
Dalam rangka pencapaian cita-cita pendidikan perguruan tinggi, KKN yang
dilaksanakan berpijak pada sejumlah prinsip.
1. Pertama, Keterpaduan ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Perpaduan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dalam satu kesatuan untuk menjadi landasan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan tolok ukur evaluasi KKN.
2. Kedua, Interdisipliner, KKN dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa yang
berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan pelaksanaannya di
koordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga penunjang pendidikan. Dalam
mekanismenya para mahasiswa mengembangkan pola pikir dan pola kerja
interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN.
3. Ketiga, Komprehensif. Dalam hal ini KKN berfungsi sebagai pengikat dan
perangkum semua isi kurikulum yang telah ada. Dengan demikian
diharapkan masing-masing individu mahasiswa pelaksanan KKN akan
menampilkan dirinya sebagai seorang calon sarjana sesuai dengan bidang
keilmuannya secara professional dan proporsional.
4. Keempat, Pragmatis artinya, program-program kegiatan yang
direncanakan pada dasarnya bertumpu pada persoalan nyata di lapangan,
dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber-sumber daya yang
tersedia di lapangan, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kelima, Partisipatif. KKN adalah proses interaktif dan sinergis antara
mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan itu dimulai sejak
perencanangan program, kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan
pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN
harus komunikatif mampu mengadakan pendekatan sosial cultural terhadap
masyarakat, sehingga mereka menjadi kooperatif dan partisipatif dalam
setiap program yang dicanangkan. Dengan demikian diharapkan
masyarakat kelak akan mampu mengidentifikasikan sendiri permasalahan
yang dihadapimya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya
8
mereka akan mampu berswadaya, berswakelola dan berswadana dalam
pembangunan masa depan.
II.5. Status dan Beban Studi
Status KKN Tematik adalah merupakan program intrakulikuler wajib
karena :
1. Program terstruktur, artinya hanya dapat diikuti oleh mahasiswa dengan
persyaratan akademik tertentu dan untuk mencapai keberhasilan harus
melalui tahapan tertentu.
2. Mempunyai bobot akademik, dan beban kredit KKN harus dilakukan sama
dengan kegiatan kurikuler lainnya yaitu melalui proses evaluasi.
3. Mempunyai status/ kedudukan yang jelas dalam kurikulum artinya,
penyusunan kurikulum KKN harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan
penyusunan kurikulum mata kuliah yang lain.
4. Diprogramkan dalam kartu rencana studi
5. Dalam pelaksanaannya dilakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi.
Sebagai kegiatan instrakurikuler wajib, maka di universitas Brawijaya
sesuai dengan SK Rektor No. 020/SK/1984 ditetapkan bahwa 1 SKS dana
kegiatan lapangan sebesar 2 SKS. Penilaian keberhasilan mahasiswa peserta
KKN dilakukan secara integratif dengan menggabungkan antara kedua bentuk
kegiatan tersebut.
II.6. Persyaratan Menjadi Peserta
Persyaratan menjadi peserta KKN Tematik PRUKAB adalah:
1. Memprogram KKN dalam Kartu rencana Studi
2. Pada saat memprogramkan KKN, telah mengumpulkan sekurang-
kurangnya 90 - 100 SKS atau 75 % dari seluruh beban studi yang
ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
3. Mendaftarkan diri ke Koordinator KKN di Fakultas masing-masing, lalu
oleh fakultas di daftarkan ke Tim KKN Tematik di Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat.
9
4. Atau mendaftarkan diri ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, lalu oleh team KKN Tematik akan berkoordinasi dengan
Fakultas masing-masing.
5. Pembekalan kompetensi fakultas dilaksanakan Fakultas dan untuk materi
Tematik dilaksanakan oleh team Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat.
III. KONDISI UMUM LOKASI KKN-T PRUKAB
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Musi Rawas
3.1.1. Letak Geografis
Letak Geografis dan Luas Wilayah Secara geografis, Kabupaten Musi
Rawas terletak pada posisi 102° 07’ 00” - 103° Bujur Timur dan 2° 20’ 00” - 3° 38’
00” Lintang Selatan dengan wilayah seluas 1.236.582,66 Ha. Secara Geografis
batas kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Provinsi Jambi
Sebelah Selatan : Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat
Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu Kabupaten Musi Banyuasin
Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim
10
Gambar 1. Peta Kabupaten Musi Rawas
3.1.2. Keadaan Alam
Secara Keseluruhan wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi
yang bergelombang dengan ketinggian antara 25 meter hingga 1.000 meter dar
permukaan laut. Luas wilayah dominan merupakan daerah potensial untuk
pertanian, selebihnya merupakan tanah perbukitan yang memiliki kemiringan yang
sangat curam dimana sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang
dari utara sampai selatan. Khusus di bagian barat wilayah ini termasuk ke dalam
wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang luas ke dalam
4 propinsi.
3.1.3. Keadaan Iklim
Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah
hujan cukup tinggi yaitu 1.386 mm per tahun dan rata-rata hari hujan 125 hari
hujan per tahun. Tahun 2010 terjadi perubahan iklim yang cukup ekstrim dimana
11
KABUPATEN MUSI RAWAS
bulan kering biasa terjadi pada bulan Juni hingga September, di tahun 2010 ini
bulan kering terjadi pada Bulan Oktober dan Desember yang biasanya
merupakan musim hujan. Curah hujan hampir merata tinggi di sepanjang tahun.
Kondisi iklim yang ekstrim tersebut berpengaruh terhadap kondisi pertanian di
Kabupaten Musi Rawas baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.
3.1.4. Wilayah Administrasi
Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Rawas terbagi atas kecamatan-
kecamatan dan kecamatan kemudian terbagi habis atas desa-desa atau
kelurahan dan di dalam desa atau kelurahan tersebut terbagi lagi atas satuan
lingkungan setempat (SLS) terkecil berupa dusun-dusun, lingkungan atau RW/RT.
Tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah administrasi dari 17 kecamatan dan
261 desa menjadi 21 kecamatan dan 258 desa dan 19 kelurahan. Terbentuk 16
desa baru dari 15 desa sebelumnya.
3.1.5. Penduduk
Penduduk Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil Sensus Penduduk
2010 berjumlah 525.508 jiwa, sedangkan penduduk tahun 2009 berjumlah
505.940 jiwa, meningkat 3,86 persen dari tahun 2009.
Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 sebesar
104,27 persen. Ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk perempuan
terdapat 104 orang penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan dalam
Kabupaten Musi Rawas memiliki rasio jenis kelamin diatas seratus kecuali
Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Karang Dapo memiliki rasio lebih kecil
yaitu 99,93 persen di Kecamatan Karang Dapo dan 98,78 persen di Kecamatan
Rawas Ulu.
Lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Musi Rawas adalah
sektor pertanian baik itu pertanian tanaman pangan, maupun perkebunan.
Sebaran pekerja di sector lapangan usaha pertanian sebesar 76,63 persen,
sektor perdagangan 9,85 persen dan sektor jasa sebesar 7,12 persen,
selebihnya tersebar pada sektor industri dan lainnya.
Pada tahun ajaran 2009/2010, Kabupaten Musi Rawas memiliki gedung
sekolah sebanyak 553 sekolah yang terdiri atas 427 Sekolah Dasar (SD), 90
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 36 Sekolah Menengah Atas (SMA)
12
termasuk kejuruan. Sekolah-sekolah tersebut terdiri atas sekolah negeri dan
swasta.
Komoditi unggulan di sektor perkebunan di Kabupaten Musi Rawas adalah
kelapa sawit dan karet. Luas areal perkebunan kelapa sawit di tahun 2010 adalah
215.891,57 ha, naik sebesar 54,73 persen dari tahun 2009 terbagi atas 15,22
persen perkebunan kelapa sawit rakyat dan 84,78 persen perkebunan kelapa
sawit yang dikelola perusahaan swasta nasional. Jumlah produksi kelapa sawit
total mencapai 1.263.530,12 ton.
Komoditi lainnya yaitu karet dengan luas areal perkebunan sebesar
329.521,95 ha atau turun 28,18 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah
produksi sebesar 245.003,15 ton. Produksi perkebunan besar lainnya dianggap
tidak terlalu signifikan.
3.2. Kondisi Umum Kecamatan Tuah Negeri
Letak Geografis
Kecamatan Tuah Negeri merupakan salah satu bagian dari Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Daerahnya terletak di bagian tengah
wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah seluas 26.345,09 Ha. Dari 11
desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini, Desa Petunang memiliki wilayah
terluas, yakni 7,928,37 Ha atau sekitar 30 persen dari total luas wilayah
Kecamatan Tuah Negeri, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa
Jaya Bakti dengan luas 510,37 Ha (2 persen).
Dilihat dari topografi wilayah, Kecamatan Tuah Negeri merupakan daerah
bukan pantai dengan ketinggian <500 meter di atas permukaan laut, serta
merupakan daerah hamparan karena tidak terdapat satu pun bukit di wilayah ini.
Secara geografis, kecamatan ini berbatasan dengan wilayah lain di
sekelilingnya, yaitu;
Sebelah Utara : Kecamatan Megang Sakti
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukakarya
Sebelah Barat : Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Purwodadi
Sebelah Timur : Kecamatan Muara Kelingi
Ibu Kota Kecamatan Tuah Negeri terletak di Desa Lubuk Rumbai, adapun
jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas adalah 35 Km. Kecamatan Tuah
Negeri dilewati 3 (tiga) buah sungai yaitu Sungai Kepayang, Sungai Kambil dan
13
Sungai Kelingi. Jabatan camat Tuah Negeri periode 2011 hingga sekarang adalah
Wahyu Wibisono, S.STP. Wilayah Kecamatan Tuah Negeri terbagi menjadi 11
wilayah, kesemuanya termasuk klasifikasi desa. Kesebelas desa masing-masing
dipimpin oleh kepala desa yang telah berstatus definitif. Hingga akhir 2010,
terdapat 31 RW, 81 RT, dan 55 Dusun yang tersebar di desa-desa tersebut.
Setiap desa yang berada dibawah administrasi Kecamatan Tuah Negeri
dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah. Adapun nama-nama kepala desa di
wilayah Kecamatan Tuah Negeri adalah sebagai berikut sebagaimana disebutkan
pada tabel.
Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Tuah Negeri
No. Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah Status
1 Air Beliti Dwijo Suwarno Definitif
2 Sukamulya Heri Efendi Definitif
3 Jaya Tunggal H. Samid Sayuti Definitif
4 Remayu Johan Bakri Definitif
5 Petunang A. Syafei DH Definitif
6 Jaya Bakti Darman Definitif
7 Darma Sakti Johan Baihaki Definitif
8 Proyek Banpres Paimin Definitif
9 Bamasco Abu Hanifah Definitif
10 Lubuk Rumbai Chandra Definitif
14
11 Lebanjaya Firdaus Definitif
Sumber : Kecamatan Tuah Negeri dalam Angka 2011
Jumlah penduduk Kecamatan Tuah Negeri pada tahun 2010 adalah 25.042
jiwa (berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010), dengan kepadatan penduduk
berkisar 95,05 jiwa/km1. Wilayah terpadat adalah Desa Proyek Banpres yang
kepadatannya mencapai 460 jiwa/km2, sangat kontras apabila dibandingkan
dengan Desa Petunang yang kepadatan penduduknya hanya 32 jiwa/km2.
Sex ratio pada tahun 2010 sebesar 103,88 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk laki-laki di kecamatan ini lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan. Sepanjang tahun 2010 terjadi peristiwa demografi yang
mempengaruhi keadaan kependudukan di kecamatan ini, yaitu terjadi 210
peristiwa kelahiran, 60 kematian. Selain itu terdapat 62 penduduk yang pindah
dari Kecamatan Tuah Negeri, serta terdapat 20 penduduk pendatang.
Pada tahun ajaran 2009/2010, sarana pendidikan di Kecamatan Tuah
Negeri cukup lengkap di tiap jenjang pendidikan. Tercatat ada 22 SDNegeri dan 1
MI Swasta, 2 SMP Negeri, 2 SMP Swasta, dan 2 MTs Swasta, serta SMU Negeri,
SMU Swasta, dan MA Swasta masing-masing 1 unit. Sekolah Dasar (SD) tersebar
di setiap desa/kelurahan, kecuali Desa Jaya Bakti, sedangkan untuk SMP dan
SMA tersedia di desa/kelurahan tertentu. Bahkan terdapat 2 pondok pesantren di
Desa Darma Sakti dan Desa Bamasco.
Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, di Desa Jaya Bakti juga
terdapat pemeluk agama Katholik dan Protestan. Sarana ibadah umat Islam telah
tersedia dan tersebar di semua desa/kelurahan, sedangkan gereja hanya tedapat
di Desa Jaya Bakti.
Tenaga kesehatan yang tesedia di kecamatan ini masih sangat minim,
kebanyakan masih bersifat tradisional, yakni dukun bayi yang terdapat hampir di
setiap desa, sedangkan praktek dokter dan bidan hanya berjumlah masing-masing
2 tempat. Sarana puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu tersedia di setiap
desa/kelurahan, jumlah kunjungan pasien di pustu cukup tinggi.
Pertanian tanaman perkebunan karet merupakan primadona di Kecamatan
Tuah Negeri, dari total luas lahan kering yang diusahakan, lebih dari 95 persen
dimanfaatkan untuk lahan perkebunan karet. Mayoritas kepala keluarga
15
mengusahakan komoditas ini, sehingga penghasilan utama penduduk di setiap
desa pun ditunjang dari hasil usaha perkebunan karet.
Sebagian kecil lahan kering sisanya digunakan sebagai ladang, sedangkan
lahan perairan yang tersedia banyak digunakan untuk sawah non irigasi.
Pertanian tanaman sayuran dan palawija agaknya kurang digeluti oleh penduduk
di Kecamatan Tuah Negeri. Subsektor peternakan lebih diminati untuk
diusahakan. Pada tahun 2010, tercatat ada 753 ekor sapi dan 60 ekor kerbau
yang diusahakan di kecamatan ini, sedangkan untuk jenis ternak kecil berupa
kambing berjumlah 913 ekor. Dari jenis unggas, penduduk banyak mengusahakan
a. Perencanaan dan pemantapan konsep Demoplot (Disbun, UB,
UNMURA)
b. Sebagai rintisan Pusat Riset Uggulan (UB, UNMURA dan Disbun)
c. Pemilihan Lokasi
d. Penetapan program tambahan
e. Implementasi demoplot
f. Pelaksana : Pengurus Lembaga dan masyarakat
g. Fasilitator : KKNT dan Disbun
Demo Plot Agribisnis Perkebunan Karet Terpadu
Pengelola GARDAMAS Kabupaten
Tujuan:
a. Kebun percontohan
b. Inkubasi dan Unit Bisnis
Lokasi: Wilayah Perkebunan Musi Rawas
Luas Lahan 5 - 10 Hektar
Aktifitas kebun produksi dan peternakan
31
1. Tanaman produksi karet
2. Peternakan Kambing/sapi.
3. Ternak Lebah
Pembiayaan (KKN Tematik dan Pemerintah Daerah)
5.2.3. Pembentukan Unit Bisnis
a. Penguatan koperasi karet
b. Perintisan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Nasional (PJTKNas)
Perkebunan Karet, UB-Musi Rawas.
5.2.4. Inkubasi Bisnis
a. Inkubasi bisnis bagi mahasiswa UNMURA
b. Inkubasi bisnis bagi masyarakat
RENCANA JADWAL IMPLEMENTASI KKN TEMATIK
No. Jenis Kegiatan Waktu
1 Review data 13-30 Juni 2012
2 Koordinasi program 14-16 Juni 2012
3 Sosialisasi 29 Juni 2012
4 Penyamaan persepsi 30 Juni 2012
5 FGD 2-3 Juli2012
6 Pengurusan ijin 2 Juli 2012
7 Pembentukan Lembaga 1-15 Juli 2012
8 Pelatihan dan Magang 15-30 Juli 2012
9 Implementasi kelembagaan 1-30 Agustus 2012
10 Launching Program awal September 2012
11 Pendampingan Pasca Program September-Oktober 2012
3.4 Monitoring dan Evaluasi Program KKN Tematik PRUKAB
Pelaksana Kegiatan Evaluasi Program KKN Tematik PRUKAB terdiri dari:
32
1. Monitoring dan evaluasi tingkat pusat oleh KPDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)
2. Monitoring dan evaluasi tingkat Perguruan Tinggi oleh LPPM Universitas Brawijaya
3. Monitoring dan evaluasi tingkat daerah oleh Dinas Perkebunan Musi Rawas
Variabel-variable yang di evaluasi terdiri dari:1. Variabel Kelembagaan2. Variabel Teknik Produksi3. Variabel Peningkatan Kualitas SDM dan Nilai Ekonomi
Pengelompokan Tugas Mahasiswa KKN Tematik PRUKAB
Pada Implementasi KKN Tematik PRUKAB di Musi Rawas, peserta dikelompokan sesuai dengan tugas masing-masing yaitu:
1. Kelembagaan GARDAMAS MURA (FE dan FH)2. Kelembagaan KOPERASI (FE dan FH)3. Kelembagaan PJ TKNAS (FE dan FH)4. Demo Plot Perkebunan Karet Terpadu (Agrokomplek)5. Launching Program KKN Tematik PRUKAB 6. Fasilitasi Kemasyarakatan (FISIP)
V.1. Monitoring Evaluasi Peserta KKN Tematik
Evaluasi hasil akhir KKN Tematik PRUKAB adalah merupakan gabungan
dari :
1. Evaluasi latihan pembekalan
2. Evaluasi kegiatan lapangan
Komponen evaluasi kegiatan lapangan antara lain :
a. Kunjungan Lokasi
Yang dimaksud dengan kunjungan ke lokasi adalah kunjungan mahasiswa
ke lokasi KKN Tematik PRUKAB selama 1,5 bulan.
Adapun cara penilaian adalah sebagai berikut :
Tidak berada di lokasi selama 1 hari = nilai 4
Tidak berada di lokasi selama 2 hari = nilai 3
b. Pelaksanaan Program
c. Perilaku
33
Yang berhak menilai adalah dosen pembimbing lapang, pendamping
lapang, anggota lembaga pemberdayaan, teman satu tim. Unsur perilaku yang
dinilai adalah :
Kapatuhan
Kesopanan
Kejujuran
Keteladanan
Kepedulian/Keakraban
Cara Penilaian :
Sangat Baik : 4
Baik : 3
Cukup : 2
V.1.1. Tahap Ketiga Pelaporan
Tahap pelaporan merupakan tahap akhir kegiatan yang memuat seluruh
kegiatan dari tahap pertama dan kedua.laporan dikerjakan oleh masing-masing
peserta dengan format sistematika laporan :
Halaman Judul
Kata Pengantar
Ringkasan
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang (Gambaran lokasi sasaran (Potensi/Profil Desa))
1.2. Tujuan Penyelenggaraan KKN Tematik PRUKAB
BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN KKN TEMATIK PRUKAB
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN KKN TEMATIK PRUKAB
1.1. Hasil Penyelenggaraan sesuai dengan tugas kelompok:
1. Kelompok Kelembagaan GARDAMAS MURA2. Kelompok Kelembagaan KOPERASI 3. Kelompok Kelembagaan PJ TKNAS 4. Kelompok Demo Plot Perkebunan Karet Terpadu 5. Kelompok Launching Program KKN Tematik PRUKAB
34
6. Kelompok Fasilitasi Kemasyarakatan 1.2. Faktor pendorong dan penghambat
1.3. Permasalahan yang dialami
1.4. Upaya untuk mengatasi permasalahan
1.5. Pengalaman harian di masyarakat
1.6. Rencana Tindak Lanjut
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1.1. Kesimpulan
1.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
1. Foto-Foto Kegiatan dan Berkas Penting Lainnya
Laporan dikumpulkan dalam bentuk hard copy rangkap 3 dan soft copy
(CD), ukuran kertas 70 gram, A4, huruf arial font 11, spasi 1,5.
Cara Penilaian :
Sangat Baik = 4
Baik = 3
Cukup = 2
V.1.2. Format Nilai KKN Tematik PRUKAB
Sistem penilaian yang kami lakukan sifatnya transparan dan obyektif
dengan sistem prosentase per kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta
KKN Tematik PRUKAB. Penilaian KKN Tematik PRUKAB lebih jelasnya bisa
dilihat pada tabel 2.
35
Tabel 5. Format penilaian KKN Tematik PRUKAB
No Komponen Evaluasi Nilai Angka (NA)
Faktor Bobot (FB)
%
NA x FB
A Latihan Pembekalan 25
- Kehadiran 12,5
- Ujian Pembekalan 12,5
B Kegiatan Lapang 65
- Kunjungan di Lokasi 10
- Program PRUKAB 40
- Perilaku 15
C Pelaporan 5
D Ujian KKN Tematik PRUKAB 5
36
I. ORGANISASI PENGELOLA KKN TEMATIK PRUKAB
I.1. Susunan Organisasi Pengelola KKN Tematik PRUKAB
Susunan Organisasi Pelaksanaan Program KKN Tematik PRUKAB adalah
sebagai berikut :
Pelindung : Rektor Universitas Brawijaya
(Prof.Dr.lr. Yogi Sugito)
Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS
2. Warkum Sumitro, SH, MH
3. Ir. R.B. Ainurrasyid, MS
Penanggung Jawab : Ketua LPPM
(Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS)
Ketua Pelaksana : Ir. Agus Tumulyadi, MS
Anggota : 1. Dr. Multifiah, SE, MS
2. Dr. Susinggih Wijana, MS
3. Drs. M. Fatchi, MS
4. Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc
5. Dr. Agung Pramana Warih Marhendra, M.Si
6. drg. R. Setyohadi, MS
7. Abdul Majid, SH, MH
8. Dr. Ir. Yulia Nuraini, MS
9. Dr. Agung Nugroho, SU
10. Ir. Ramdani, MSi (Disbun Kab. Musi Rawas)
Monitoring dan Evaluasi : Prof. Dr. Agus Suryono, MS