POS RPLP | 1 PANDUAN KHUSUS PERENCANAAN TINGKAT KELURAHAN/DESA A. PENGERTIAN Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus. Gambar a.1. Tahapan Siklus Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kelurahan/Desa Pengertian perencanaan tingkat kelurahan/desa adalah proses perencanaan di wilayah kelurahan/desa secara partisipatif dalam rangka penataan perumahan dan permukiman yang menghasilkan produk perencanaan yaitu dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). RPLP dalam program KOTAKU difokuskan untuk penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
177
Embed
PANDUAN KHUSUS PERENCANAAN TINGKAT ...103.12.84.195/files/Media/Pustaka/POS/Draft POS RPLP...b. Draft RPLP. c. Uji Publik RPLP. d. Finalisasi dan pengesahan RPLP. Gambar b.1. Tahapan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
POS RPLP | 1
PANDUAN KHUSUS PERENCANAAN TINGKAT KELURAHAN/DESA
A. PENGERTIAN
Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan
berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat
kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus
kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus.
Gambar a.1. Tahapan Siklus Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kelurahan/Desa
Pengertian perencanaan tingkat kelurahan/desa adalah proses perencanaan di wilayah
kelurahan/desa secara partisipatif dalam rangka penataan perumahan dan permukiman yang
menghasilkan produk perencanaan yaitu dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman
(RPLP). RPLP dalam program KOTAKU difokuskan untuk penanganan permukiman kumuh di
perkotaan.
POS RPLP | 2
B. TAHAP PERENCANAAN
Tahapan perencanaan tingkat kelurahan/desa, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
1) Membangun Visi Perumahan dan Permukiman (PKP)
2) Refleksi Perkara Kritis (RPK)
3) Pemetaan Swadaya (PS)
4) Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang, meliputi:
a. Skenario Penanganan Permukiman Kumuh.
b. Draft RPLP.
c. Uji Publik RPLP.
d. Finalisasi dan pengesahan RPLP.
Gambar b.1. Tahapan II Perencanaan
Adapun tahapan perencanaan dapat dirinci, sebagai berikut:
B.1. Membangun Visi Perumahan dan Permukiman
Gambar b.2. Tahapan II Perencanaan “Membangun Visi Kampung”
Visi adalah cita-cita atau mimpi masyarakat kelurahan/desa terhadap perumahan dan permukiman
kelurahan/desa di masa depan. Dalam konteks program KOTAKU, visi masyarakat ini perlu diselaraskan
POS RPLP | 3
dengan visi pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang terkait dengan visi pengelolaan dan
pembangunan PKP.
Visi PKP ini merupakan rumusan, gagasan atau cita-cita masyarakat terhadap kondisi perumahan dan
permukiman kelurahan/desa layak huni, ideal dan berkelanjutan di masa mendatang.
Tahapan pelaksanaan membangun visi adalah sebagai berikut :
B.1.1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:
1) Memberikan bimbingan untuk kegiatan membangun visi melalui coaching/on the
job training (OJT) kepada BKM/LKM, TIPP, perangkat kelurahan/desa, dan tenaga
ahli1 yang bekerja sama/direkrut oleh masyarakat.
2) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan membangun visi perumahan dan
permukiman.
3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan membangun
visi melalui berbagai media.
B.1.2. Tahap Pelaksanaan Membangun Visi Perumahan dan Permukiman
Tahapan pelaksanaan membangun visi adalah sebagai berikut :
Tujuan Memastikan masyarakat kelurahan/kota memiliki harapan dan cita-cita masa depan
untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mewujudkan kondisi ideal tempat
bermukim, termasuk kondisi penghidupan dan perikehidupan yang maju.
Metode Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), rembug dan metode
kegiatan inovatif lain.
Tahapan Proses 1. Cermati visi dan misi kota/kabupaten dalam dokumen RPJMD dan visi
desa/kelurahan yang ada dalam dokumen RPJMDesa/Renstra Kecamatan,
terutama yang berkaitan dengan PKP.
2. Diskusikan visi kota dan visi desa/kelurahan yang ada, apakah telah mampu
menjawab harapan warga terkait PKP.
1 Masyarakat melalui BKM/LKM dan lurah/kepala desa dapat merekrut dan/atau bekerja sama dengan tenaga ahli perorangan, kelompok atau lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan perumahan dan permukiman. Mekanisme rekruitmen dan/atau kerja sama tenaga ahli diatur kemudian.
POS RPLP | 4
3. Jika visi kota dan visi desa/kelurahan sudah mampu menjawab harapan warga
terkait PKP, pastikan visi perumahan & permukiman kelurahan/desa selaras
dengan visi kota terkait PKP.
4. Jika visi kota/kabupaten dan visi desa/kelurahan belum mampu menjawab
harapan warga terkait PKP, maka lakukan penggalian visi kelurahan/desa
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Gali mimpi, gagasan, harapan, dan cita-cita masyarakat terkait tempat
bermukim yang diinginkan pada masa depan. Mimpi, gagasan, harapan
dan cita-cita kelurahan/desa lebih ditekankan pada peningkatan kualitas
hidup manusianya dikaitkan dengan kondisi ideal kualitas lingkungan
tempat bermukim, termasuk sumber kehidupan dan perikehidupan
warganya yang lebih maju.
Berdasarkan penggalian harapan atau mimpi diatas, rumuskan visi
perumahan dan permukiman kelurahan/desa yang selaras dengan visi
kota dan visi kelurahan/desa.
5. Lakukan penyepakatan dan penetapan visi perumahan & permukiman
kelurahan/desa antara lurah/kades, BKM/LKM, dan warga.
Keluaran Visi perumahan & permukiman kelurahan/desa disepakati
Pelaksana 1. Lurah/Kepala Desa
2. BKM/LKM
3. TIPP
Peserta Masyarakat
Narasumber Pokja PKP, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM permukiman dan kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Fasilitator
Waktu Disediakan waktu maksimum 7 hari (selama rembug/FGD perlu mengundang Pokja
PKP/narasumber)
B.1.3. Tahap Sosialisasi Hasil Penyepakatan Visi Perumahan & Permukiman
Sosialisasi hasil pelaksanaan membangun visi atau gagasan cita-cita masyarakat dalam
mewujudkan kondisi ideal perumahan dan permukiman yang dituju pada masa mendatang
melalui berbagai media dan kegiatan tingkat kelurahan/desa sampai tingkat administrasi
kelurahan/desa terendah.
POS RPLP | 5
B.2. Refleksi Perkara Kritis (RPK)
Gambar b.3. Tahapan II Perencanaan Refleksi Perkara Kritis (RPK)
Refleksi Perkara Kritis (RPK) merupakan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan
kepedulian masyarakat dalam menemukenali karakteristik dan akar penyebab terjadinya
perumahan & permukiman kumuh, potensi timbulnya kumuh baru, serta penanganannya.
Tahapan pelaksanaan refleksi perkara kritis adalah sebagai berikut :
B.2.1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:
1) Memberikan bimbingan praktek fasilitasi kegiatan refleksi perkara kritis melalui
coaching/on the job training (OJT) kepada BKM/LKM, TIPP, perangkat
kelurahan/desa dan tenaga ahli.
2) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan refleksi perkara kritis.
3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan refleksi
perkara kritis melalui berbagai media dan kegiatan.
B.2.2. Tahap Pelaksanaan Refleksi Perkara Kritis
Adapun tahapan pelaksanaan refleksi perkara kritis sebagai berikut :
Tujuan Terbangunnya kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat dalam:
1. menemukenali karakteristik dan akar penyebab terjadinya perumahan &
permukiman kumuh serta potensi pengembangannya.
2. pengelolaan dan pengembangan PKP merupakan tanggung jawab bersama
yang membutuhkan kerja bersama beragam pihak.
Metode Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan kegiatan inovatif lain.
Tahapan
Proses
1. Paparkan hasil baseline permukiman dalam bentuk grafik dan tabel yang
mudah dimengerti oleh masyarakat. Paparan menyajikan kondisi
permukiman, persoalan yang diduga terjadi di perumahan dan permukiman
kumuh dan potensi terjadinya kumuh baru.
POS RPLP | 6
2. Diskusikan karakteristik, penyebab masalah perumahan & permukiman dan
dampaknya bagi warga secara umum, maupun dampaknya bagi kelompok-
kelompok rentan seperti anak-anak, disabel, maupun kelompok
berkebutuhan khusus lainnya.
3. Diskusikan keterkaitan antar permasalahan serta hubungan sebab akibat
jika ada. Kaitkan permasalahan dengan sumber daya manusia, ekonomi,
lingkungan, sosial, kebencanaan, safeguards, disabilitas, gender, dan
keberpihakan pada masyarakat miskin.
4. Diskusikan potensi-potensi untuk menyelesaikan permasalahan di atas
maupun yang akan dikembangkan ke depan.
5. Sampaikan visi perumahan & permukiman yang telah disepakati,
selanjutnya diskusikan kaitan potensi dan permasalahan dengan visi PKP
yang telah disepakati. Diskusikan pula harapan dan gagasan warga yang
merupakan penjabaran dari visi perumahan & Permukiman.
6. Diskusikan dan sepakati komitmen warga berupa harapan dan gagasan
untuk mewujudkan visi PKP.
Tahapan kegiatan dapat dilakukan di tingkat kelurahan/desa dan jika kelurahan
mempunyai luas dan jumlah penduduk cukup besar, maka kegiatan dapat dilakukan
berjenjang mulai dari tingkat administrasi terendah.
Keluaran Terindentifikasi isu–isu terkait karakteristik dan penyebab adanya
perumahan & permukiman kumuh atau potensi kumuh baru serta potensi
pengembangan permukiman kelurahan/desa.
Tergalinya harapan dan gagasan warga yang merupakan penjabaran dari visi
perumahan & Permukiman.
Adanya komitmen warga untuk mewujudkan visi PKP.
Pelaksana BKM/LKM, TIPP termasuk perangkat Kelurahan/Desa
Peserta Masyarakat
Narasumber Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Fasilitator
Waktu Maksimum 7 hari
POS RPLP | 7
B.2.3. Tahap Sosialisasi Hasil Refleksi Perkara Kritis
Sosialisasi hasil pelaksanaan refleksi perkara kritis kepada masyarakat melalui berbagai
media dan kegiatan tingkat kelurahan/desa sampai tingkat administrasi kelurahan/desa
terendah.
B.3. Forum Konsultasi I : Visi Perumahan & Permukiman dan Hasil RPK
Tujuan Membangun persamaan persepsi dan kesepakatan terhadap proses dan
hasil membangun visi perumahan & permukiman dan refleksi perkara kritis
tingkat Kelurahan/desa dan tingkat kota.
Membangun persamaan, persepsi dan kesepakatan-kesepakatan terkait
penyelarasan/konsolidasi penggunaan data base/baseline dan peta-peta
dari sumber yang sama untuk perencanaan tingkat kelurahan/desa (RPLP)
dan perencanaan tingkat Kota (RP2KPKP/SIAP)
Metode Mini Workshop atau kegiatan inovatif lain.
Tahapan
Proses
Pemaparan visi perumahan & permukiman dan hasil refleksi perkara kritis
dan data baseline.
Penyampaian tanggapan dan masukan dari Pokja, lembaga lain terkait
kesesuaian visi perumahan & permukiman dengan visi kota/kabupaten,
kesesuaian isu-isu permukiman hasil RPK dengan isu dan permasalahan di
tingkat kota/kabupaten.
Melakukan diskusi terkait persamaan persepsi dan kesepakatan terkait
data baseline, luasan kumuh dan kesepakatan terkait data pendukung dan
Pelaksanaan tahapan kegiatan membangun visi dan kegiatan refleksi perkara kritis dapat dilakukan
sesuai ketentuan di atas. Namun untuk efektifitas waktu penyelenggaraan dengan melibatkan
masyarakat, maka penyelenggaraan tahap membangun visi PKP dan RPK dapat dilakukan dalam satu
tahapan pada waktu bersamaan/paralel. Pastikan proses kegiatan paralel tetap mempunyai kualitas
yang baik.
POS RPLP | 8
dokumen perencanaan tingkat kota/kabupaten yang akan menjadi acuan
perencanaan selanjutnya.
Keluaran Kesepakatan visi perumahan & permukiman kelurahan/desa yang selaras
dengan visi kota/kabupaten.
Kesepakatan kesesuaian dan/ atau keterkaitan isu permasalahan
kota/kabupaten dengan permasalahan kelurahan/desa
Kesepakatan data, peta dan dokumen perencanaan kota/kabupaten yang
akan menjadi acuan (satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan)
Pelaksana BKM/LKM, lurah/kades, dan Pokja PKP
Peserta Pokja PKP/pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan kelompok peduli lainnya, TIPP dan
perangkat Kelurahan/Desa,
Narasumber Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Fasilitator
B.4. Pemetaan Swadaya (PS)
Gambar C.4. Tahapan II Perencanaan Pemetaan Swadaya (PS)
Pemetaan Swadaya (PS) adalah kegiatan masyarakat untuk mendapatkan, melengkapi dan
menganalisis data informasi mengenai PKP, antara lain database permukiman.
Terkait forum konsultasi dapat dilihat lebih detail penjelasannya pada hal 46
Pemetaaan swadaya adalah proses menerus, dimana dapat dilakukan kapan saja atas kesepakatan
bersama jika diperlukan untuk melengkapi data atau pemutakhiran data.
POS RPLP | 9
Kegiatan pemetaan swadaya, meliputi: langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pemetaan
swadaya yang dilakukan oleh TIPP bersama warga/ masyarakat dengan tenaga ahli (jika ada dan
diperlukan).
B.4.1. Persiapan Pemetaan Swadaya
Langkah persiapan pemetaan swadaya yang dilakukan adalah:
1. Melakukan penguatan tentang tata cara pelaksanaan pemetaan swadaya kepada
BKM/LKM, perangkat kelurahan/desa, TIPP, dan tenaga ahli.
2. Menyiapkan bahan dan peralatan
a) Mencermati kelengkapan data
memeriksa kelengkapan data baseline (termasuk pemutakhiran data) dan
peta-peta yang diperlukan. Mencatat data dan informasi terkini yang perlu
dilengkapi dalam data baseline tersebut, seperti kelengkapan data spasial,
data status kepemilikan tanah, data kebencanaan, sumber penghidupan
dan kehidupan (sosial ekonomi), disabilitas, penduduk miskin, gender, dan
lain-lain;
Mencermati kajian kebijakan perencanaan kabupaten/kota dalam
dokumen RP2KPKP/SIAP atau dokumen sektoral yang lainnya2 terkait PKP.
Catat hal-hal penting yang teridentifikasi terkait kelengkapan data dan peta
serta kedalaman kajian dalam dokumen kota/kabupaten yang akan
berpengaruh pada data apa saja yang perlu dilengkapi dan didalami dalam
pelaksanaan pemetaan swadaya dan perencanaan perumahan & permukiman
kelurahan/desa.
b) Menyusun metode pelaksanaan pemetaan swadaya
Menyiapkan metode pelaksanaan pemetaan swadaya, perangkat kerja, dan
format-format pendukung penggalian dan analisis data yang akan dilakukan
pada pemetaan swadaya.
2 Kelurahan/desa di kota/kabupaten yang memiliki RP2KPKP/SIAP dapat langsung mencermati dokumen RP2KPKP/SIAP, sedangkan kelurahan/desa di kota/kabupaten yang tidak memiliki RP2KPKP/SIAP, sebaiknya memulai dengan mencermati dokumen perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral kota/kabupaten yang berkaitan dengan permukiman.
POS RPLP | 10
c) Menyiapkan peta dasar
Peta dasar dengan skala ketelitian 1:5000, minimal memuat :
i. Jaringan
Jaringan jalan
Jaringan drainase dan saluran alam
Jaringan air minum
Sistem pengelolaan air limbah
ii. Batas-batas, antara lain:
Batas-batas administratif kelurahan/desa, RW dan RT
Batas-batas lahan/persil dan legalitasnya
Batas-batas delineasi permukiman dan permukiman kumuh termasuk
permukiman yang berpotensi menjadi kumuh.
Batas-batas kawasan sesuai fungsinya seperti kawasan industri, kebun,
sawah, bukit, danau, sungai, jurang dll.
Batas-batas area genangan.
Batas-batas kawasan khusus (kuburan, lindung, dsb)
iii. Bangunan
Bangunan rumah/gedung, antara bangunan perdagangan, jasa,
ekonomi, bangunan fasilitas sosial, seperti fasilitas kesehatan
(puskesmas, klinik), fasilitas Pendidikan, tempat ibadah, pasar,
tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna,
makam, dan lain sebagainya )
Bangunan Cagar Budaya (BCB)
d) Menyiapkan peralatan pelaksanaan pemetaan swadaya yang dibutuhkan.
Menyiapkan perangkat kerja, alat ukur, dan alat survey yang dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan pemetaan swadaya
3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pemetaan swadaya
4. Melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan pemetaan swadaya.
POS RPLP | 11
B.4.2. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya
Langkah-
langkah
1. Gali potensi dan masalah pengelolaan dan Pengembangan PKP
dengan menggunakan beragam metode kajian partisipatif3. Catat
hasil kegiatan diskusi. Kaitkan isu perumahan dan permukiman
dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kebencanaan,
kemiskinan, gender, disabilitas, dan nilai-nilai kearifan lokal, dll.
Setelah melakukan diskusi, lakukan transek pengamatan wilayah
kelurahan/desa dan sekitarnya.
Tahapan yang dilakukan antara lain:
Memetakan gambaran umum wilayah kelurahan/desa
Memetakan profil permukiman dan permukiman kumuh
kelurahan/desa
Memetakan gambaran kondisi sosial ekonomi kelurahan/desa
Memetakan gambaran kondisi rawan bencana kelurahan/desa
Memetakan beragam aspek sesuai identifikasi isu PKP.
2. Catat temuan potensi dan masalah pengelolaan dan pengembangan
PKP. Data dan informasi dapat tampilkan dalam bentuk narasi
3 Diskusi dapat menggunakan perangkat kerja partisipatif seperti pohon masalah, siapa melakukan apa, bobot-ranking, peta sosial, kalender musim, diagram venn, diagram sebab-akibat, analisis kecenderungan, tangga penyelesaian, dll. Sesuaikan perangkat kerja tersebut dengan kebutuhan kajian PS.
Catatan: Data atau peta yang diperlukan terkait perumahan dan permukiman tingkat kota/kabupaten
dan tingkat kelurahan/desa antara lain mencakup data kependudukan, tata guna lahan/pola ruang,
kondisi dan keteraturan bangunan, status kepemilikan tanah, kondisi sosial-ekonomi/sumber
penghidupan, ketersediaan dan pelayanan sarana prasarana (khususnya data 7 indikator kumuh), nilai-
nilai/budaya masyarakat, kelembagaan, risiko bencana, disabilitas, gender, maupun data-data lain yang
tematis sesuai kebutuhan pencapaian visi serta karakteristik lokal.
Dalam kegiatan PS kelurahan/desa ini tidak hanya melengkapi kekurangan data saja, tapi perlu juga
mencermati hasil kajian data dan kebijakan perencanaan RP2KPKP/SIAP yang diselaraskan penjabarannya
kedalam kajian PS kelurahan (RPLP)
POS RPLP | 12
tulisan, matriks, gambar, grafik, tabel, narasi, peta4 dan entuk lain
yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti.
3. Kelola data dan informasi yang diperoleh ke dalam sistem
manajemen informasi.
4. Susun profil permukiman kelurahan/desa yang didalamnya
termasuk permukiman kumuh dan permukiman yang berpotensi
menjadi kumuh. Dalam proses penyusunan profil permukiman, TIPP
perlu melakukan konsultasi/asistensi kepada Pokja PKP. Untuk
menyelaraskan hasil temuan persoalan, potensi dan kendala di
tingkat kelurahan/desa dengan persoalan permukiman tingkat
kabupaten/kota.
5. Sosialisasi hasil pemetaan swadaya kepada masyarakat melalui
berbagai media. Sosialisasi dilaksanakan oleh TIPP.
Keluaran Gambaran profil wilayah kelurahan/desa yang disajikan secara deskripsi,
matriks dan peta-peta tematik, isinya meliputi:
1. Data letak geografis, batas administrasi dan topografi
2. Data dan informasi (satuan terkecil RT), tentang kependudukan
termasuk informasi mengenai keberadaan disabilitas, dan
kelompok rentan lainnya).
3. Kondisi penggunaan lahan (land use) dan pola ruang wilayah
kelurahan/desa, yang mempengaruhi perkembangan kawasan
dan kualitas perumahan & permukiman.
4. Data dan informasi kepadatan dan kerapatan bangunan dan
persoalannya (termasuk koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan, ketinggian bangunan, sempadan bangunan
dll)
5. Data dan informasi sebaran fasilitas pelayanan sosial, termasuk
ruang terbuka publik (jenis, sebaran, cakupan pelayanan, dsb)
6. Tipologi dan karakteristik permukiman
4 Kelurahan/desa yang mempunyai kapasitas untuk mengelola data dan informasi dengan sistem informasi geografis dapat memanfaatkan
POS RPLP | 13
7. Profil permukiman kelurahan/desa (permukiman kumuh dan
permukiman yang berpotensi menjadi kumuh)
8. Data dan informasi status kepemilikan tanah dan persoalan
legalitas hunian khususnya pada lokasi perumahan &
permukiman kumuh (sempadan sungai, danau atau pantai)
9. Data dan informasi terkait kondisi pelayanan infrastruktur
dasar lingkungan/kawasan dan keterkaitannya terhadap sistem
pelayanan kotanya, antara lain:
sistem sirkulasi dan jaringan jalan
sistem jaringan drainase.
sistem pengelolaan air limbah
sistem pengelolaan sampah.
sistem pelayanan air minum
10. Data kondisi rumah dan bangunan lain (by name by address) dan
persoalannya.
11. Data dan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat terkait
budaya dan tradisi warga (termasuk masyarakat Hukum
Adat/MHA), benda cagar budaya dan kawasan lindung).
12. Data dan informasi (jenis, sebaran, cakupan pelayanan, dsb)
mengenai potensi, masalah dan kerentanan, sumber kehidupan
dan penghidupan warganya (livelihood).
13. Data dan informasi mengenai wilayah rawan bencana (penyebab
dan persoalannya).
Pelaksana Kepala Desa/Lurah, BKM /LKM, dan TIPP
Peserta Warga masyarakat termasuk utamanya perempuan, dan masyarakat
berpenghasilan rendah
Narasumber Pemerintah Kabupaten/Kota (Pokja PKP Kota/Kab), Camat dan
kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Korkot dan Tim Fasilitator
Waktu Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara paralel selama 21 hari
POS RPLP | 14
B.4.3. Kajian/Analisis Hasil Pemetaan Swadaya
Kegiatan berikutnya TIPP melakukan analisis/kajian-kajian terhadap hasil pemetaan swadaya
yang telah disajikan kedalam peta dan matriks. Kajian/analisis perencanaan penanganan kumuh
kelurahan/desa, meliputi:
Tujuan 1. Sinkronisasi delineasi dan profil perumahan & permukiman kumuh tingkat
kelurahan/desa dan kota (proses konsolidasi).
2. Menemukenali potensi dan masalah perumahan & permukiman (termasuk
permukiman kumuh).
3. Memperkirakan kebutuhan penanganan permukiman kumuh dan
kebutuhan pengembangannya.
4. Merumuskan konsep penanganan permukiman kumuh dan pengembangan
perumahan dan permukiman.
Metode FGD, review kebijakan, super impose peta tematik dan peta perencanaan,
analisis konektifitas sistem pelayanan infrastruktur, analisis kebutuhan
sesuai standar pelayanan minimal, SNI dan analisis keterpaduan
pengembangan perumahan dan permukiman kelurahan/desa, antar
kelurahan/desa dan kelurahan/desa dengan wilayah lebih luas (skala
kota/kabupaten)
Langkah-
langkah
1. Menjabarkan kebijakan perencanaan RP2KPKP/SIAP yang diperkirakan
dapat mempengaruhi wilayah kelurahan/desa yang direncanakan. Bila
dokumen RP2KPKP/SIAP belum tersedia atau isi dokumen RP2KPKP
belum lengkap, maka dapat dimulai melakukan kajian, yang meliputi :
- Pola ruang dan struktur ruang yang terkait dengan kelurahan/desa
- Sistem dan pelayanan ruang terkait kelurahan/desa.
- Kajian konsep dan pengembangan wilayah yang terkait langsung
dengan kelurahan/desa.
- Skenario dan pentahapan penanganan permukiman kumuh kota yang
terkait langsung dengan kelurahan/desa
2. Melakukan kajian/analisis akar permasalahan permukiman dan permukiman
kumuh
POS RPLP | 15
3. Melakukan kajian/analisis daya dukung dan daya tampung, meliputi :
- Proyeksi penduduk 5 tahun ke depan
- Proyeksi daya tampung kelurahan
- Proyeksi kebutuhan pelayanan, sarana dan prasarana dasar untuk 5
tahun ke depan.
4. Melakukan kajian/analisis pengelolaan lingkungan dan dampak sosial 5
termasuk analisis risiko bencana, meliputi :
- Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,
risiko bencana, kawasan lindung dan benda cagar budaya.
- Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial
meliputi MHA, pengadaan tanah atau pemukiman kembali.
- Kegiatan penataan permukiman yang responsif gender, disabilitas
dan kaum rentan lainnya (infrastructure for all) .
5. Melakukan kajian/analisis sosial ekonomi (livelihood)6
6. Kajian/analisis perumusan konsep penanganan dan pengembangan
Perumahan & permukiman, meliputi :
- konsep pengembangan permukiman
- Rancangan konsep penanganan perumahan & permukiman kumuh
kelurahan/desa yang selaras (terkonsolidasi) dengan konsep
penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang ada dalam
RP2KPKP/SIAP.
7. Melakukan kajian/analisis kebutuhan penanganan dan pengembangan
perumahan & permukiman, meliputi :
5 Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial lebih rinci dijelaskan pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ESMF dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial program KOTAKU 6 Kajian livelihood lebih detail dijelaskan dalam pedoman khusus livelihood
POS RPLP | 16
- Keterpaduan penanganan permukiman kumuh tingkat
kelurahan/desa dan tingkat kota (kebijakan dan kebutuhan
penanganan yang ada dalam RP2KPKP/SIAP)
- Keterpaduan kebutuhan penanganan perumahan dan permukiman
antar kelurahan/desa yang berbatasan (termasuk permukiman
kumuh dan berpotensi menjadi kumuh)
- Kebutuhan penanganan perumahan & permukiman kumuh dan
termasuk pengembangan perumahan dan permukimannya. Kajian
kebutuhan ini sesuai dengan standar pelayanan minimal dan
standar pengembangan permukiman, mencakup aspek lingkungan,
sosial dan ekonomi.
- Sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program & kegiatan
skala kota dan kelurahan/desa.
8. Melakukan penapisan safeguard terhadap rencana kebutuhan penanganan
permukiman dan pengembangan permukiman.
9. Merumuskan laporan hasil kajian yang disajikan kedalam bentuk matriks
dan peta-peta tematik analisis. Bila dipandang perlu, dapat dilengkapi
sistem informasi geografis (GIS)
10. Melakukan sosialisasi hasil kajian/analisis melalui berbagai media
11. Finalisasi dan penyepakatan hasil kajian/analisis bersama pokja PKP,
selanjutnya disajikan dalam uraian analisis peningkatan kualitas dan
pencegahan permukiman kumuh wilayah kelurahan/desa
Keluaran 1. Delineasi kawasan penanganan permukiman kumuh tingkat kelurahan/desa
sinkron dengan penanganan permukiman kumuh tingkat kota
2. Profil permukiman kelurahan/desa termasuk permukiman kumuh dan
berpotensi menjadi kumuh.
3. Perkiraan kebutuhan penanganan permukiman kumuh dan perkiraan
pengembangan permumahan dan permukimannya, meliputi:
Kebutuhan penataan keteraturan bangunan
Kebutuhan jaringan jalan dan drainase
Kebutuhan air minum
POS RPLP | 17
Kebutuhan pengelolaan air limbah
Kebutuhan pengelolaan sampah
Kebutuhan penanganan proteksi kebakaran
Kebutuhan penyediaan ruang terbuka publik
Kebutuhan pengembangan sumber penghidupan (livelihood)
Kebutuhan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan
4. Rancangan konsep penanganan permukiman kumuh kelurahan/desa dan
termasuk konsep pengembangan perumahan dan permukimannya. Selaras
dengan konsep penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang ada
dalam RP2KPKP/SIAP (RPLP terkonsolidasi)
Pelaksana TIPP & Tim PS, Lurah, Kepala Desa, BKM /LKM dan Pokja PKP
Peserta Warga masyarakat termasuk utamanya perempuan dan masyarakat
berpenghasilan rendah
Narasumber Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat dan kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Korkot dan Tim Fasilitator
Waktu Pelaksanaan kegiatan secara paralel selama 21 hari dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhan
Data delineasi dan luasan kumuh dalam RPLP sama dengan data dan luasan rumuh dalam
RP2KPKP/SIAP.
Rencana kegiatan penanganan perumahan & permukiman kumuh skala kota/kawasan,
terkoneksi dengan rencana skala lingkungan (tercantum dalam dokumen perencanaan RPLP),
dan ditetapkan dan disepakati pemerintah kelurahan/desa, camat, BKM dan masyarakat.
Dokumen RPLP mengakomodir rencana penanganan permukiman kumuh prioritas dan
pencegahan kumuh tingkat kelurahan/desa.
Bilamana dalam penyusunan Rencana Teknis dihadapkan adanya kendala status kepemilikan
lahan, permukiman kumuh berlokasi pada area konservasi dan hambatan lain yang cukup berat
untuk disepakati penyelesaiannya, maka proses penyusunan perencanaan rencana teknis dapat
dilanjutkan sampai tahun berikutnya (sampai adanya solusi dan kesepakatan penyelesaian
hambatan yang dimaksud).
POS RPLP | 18
B.4.4. Forum Konsultasi II : Data dan Kajian Hasil PS Tujuan Membangun persamaan persepsi dan kesepakatan-kesepakatan terhadap proses
dan hasil pemetaan swadaya (data dan hasil kajian).
Membangun persamaan persepsi dan kesepakatan-kesepakatan terkait
keselarasan konsep penataan permukiman kumuh dan pengembangan
perumahan dan permukiman kelurahan dengan konsep penanganan kota
Membangun kesepakatan-kesepakatan terkait keterpaduan kegiatan
penanganan tingkat kota dengan tingkat kelurahan/lingkungan.
Metode Mini Workshop atau kegiatan inovatif lainnya.
Tahapan
Proses
Pemaparan data dan hasil kajian pemetaan swadaya, konsep dan kebutuhan
penanganan permukiman kumuh dan pengembangan permukiman.
Penyampaian tanggapan dan masukan dari Pokja, lembaga lain terkait
kesesuaian konsep penanganan permukiman kumuh kelurahan dengan kota,
keterpaduan dan konektifitas kegiatan skala kota dengan skala lingkungan.
Keluaran Kesepakatan data dan kajian hasil PS yang selaras dengan data dan kajian
RP2KPKP/SIAP (data terkonsolidasi)
Kesepakatan konsep dan kebutuhan penanganan perumahan & permukiman
kumuh dan pengembangan perumahan dan permukiman
Pelaksana BKM/LKM, TIPP termasuk perangkat Kelurahan/Desa
Peserta Masyarakat
Narasumber Pokja PKP/Pemda, Perguruan Tinggi, Swasta dan kelompok peduli lainnya
Fasilitator Tim Fasilitator
POS RPLP | 19
B.5. Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)
1. Syarat-syarat penyusunan RPLP
a. Telah menyelenggarakan siklus di tahap persiapan, yaitu: sosialisasi awal;
b. Telah menyelenggarakan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) untuk memastikan adanya
komitmen pemerintah kelurahan/desa/kecamatan dan kemauan masyarakat untuk
menata lingkungan permukiman secara lebih terencana;
c. Telah membentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan TIPP telah
tingkat komunitas dll. Lembaga pengelola dan pemeliharaan pembangunan telah
dijelaskan secara rinci dalam POS Operasi dan Pemeliharaan tingkat Kelurahan/Desa;
Tujuan
Membangun sistem ditingkat masyarakat/komunitas untuk melaksanakan fungsi
kontrol, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil
pembangunan di Permukiman kumuh prioritas dan Kelurahan/desa secara
menyeluruh.
Memastikan proses pembelajaran perencanaan partisipatif, kolaborasi dan
pelaksanaan pembangunan dapat dilanjutkan oleh masyarakat secara mandiri,
melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pengelola pembangunan
kawasan/kelurahan yang dibentuk dan disepakati bersama.
Membangun sistem yang mampu mengendalikan pengelolaan hasil-hasil
pembangunan hanya dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang tidak berpihak
pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan warga miskin.
Membangun kepercayaan (trust) kepada para pihak termasuk dunia usaha yang akan
berkolaborasi dengan masyarakat dalam merealisasikan rencana investasi yang telah
disusun dan disepakati masyarakat.
POS RPLP | 46
Ruang Lingkup Rencana Pengelolaan
Dalam menyusun rencana pengelolaan setidaknya berisi :
Organisasi Pengelola antara lain :
Strutur organisasi
Peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab (Job desc)
Status hukum organisasi (legalitas)
Aturan main:
Mekanisme pengelolaan
Kemanfaatan bagi orang miskin
Strategi pemasaran
Sumber pendanaan dan penganggaran
Mekanisme kerjasama dengan pemanfaat dan pihak ketiga
Pembagian keuntungan
Hubungan antar lembaga:
Organisasi Pengelola
Kepala Kelurahan/Desa
UP-UP BKM/LKM, KPP
Pihak Ketiga
Waktu Pelaksanaan
Waktu pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga pengelola selambat-lambanya
dilakukan setelah tersusunnya RPLP permukiman kumuh prioritas.
Peran Pelaku
Pelaksana: Lurah/Kepala Desa, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Peserta: UP-UP BKM, TIPP,KPP, KSM, Lembaga adat, dan kelompok masyarakat
peduli
Fasilitator: Fasilitator kelurahan
POS RPLP | 47
C.3. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
Daerah
Integrasi perencanaan dan penganggaran daerah yang mulai dilaksanakan pada tahap
perencanaan tujuannya adalah untuk memastikan target penanganan permukiman kumuh
menjadi 0 persen pada tahun 2019 serta memiliki hunian yang layak dan berkelanjutan. Proses
integrasi fokusnya pada skenario penanganan permukiman kumuh yang sudah menghasilkan
investasi kegiatan, bisa terintegrasi dengan RPJM Desa/RKP Desa atau Renstra/Renja Kecamatan
serta perencanaan pembangunan kota/kabupaten.
C.4. Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi
C.4.1. Proses Konsultasi
Yang dimaksud dengan proses Pada tahapan kegiatan Program KOTAKU tingkat kabupaten/kota
dan tingkat kelurahan/desa adalah; merupakan ajang komunikasi dalam rangka sinergi kegiatan
tingkat kabupaten/kota dengan kegiatan tingkat kelurahan/desa, sinergi kegiatan antara
kawasan dalam kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
Dalam prakteknya proses konsultasi ini bisa berupa forum-forum diskusi dalam rangka
membangun persamaan persepsi dan kesepakatan-kesepakatan terhadap proses menuju kota
tanpa kumuh. Proses konsultasinya minimal terjadi pada setiap tahapan; baik tahapan
persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan hingga tahapan keberlanjutan.
Proses konsultasi inisiasinya bisa dari mana saja bisa dari kabupaten/kota ataupun dari
kelurahan/desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, sebaiknya
proses konsultasi ini dikemas dalam sebuah sistem yang digerakan oleh Pokja PKP sehingga
terjadwal dan proses konsultasinya rutin.
Proses integrasi perencanaan RPLP kedalam RPJM Desa dan Renstra Kecamatan secara jelas
disajikan pada POS Kelembagaan Tingkat Kelurahan/Desa.
POS RPLP | 48
C.4.2. Proses Sinkronisasi Perencanaan Melalui Forum Konsultasi
Dokumen perencanaan tingkat kelurahan/desa disusun selaras/sinkron dengan dokumen
perencanaan RKPKP, SIAP, RP2KPKP tingkat Kabupaten/Kota. Proses sinkronisasi tersebut
terselenggara melalui media forum konsultasi, secara berkala dan sesuai kebutuhan dan tingkat
kepentingan perencanaan kelurahan /desa dan kabupaten/kota. Forum konsultasi ini tidak
dibatasi hanya konsultasi persoalan permukiman saja tetapi dapat diperluas melalui kegiatan
sosialisasi dan konsultasi pembangunan kota. Forum konsultasi dapat dilakukan pada setiap
tahapan perencanaan untuk konsolidasi penyepakatan bersama dan pada saat tertentu dapat
dilakukan konsultasi langsung ke angota pokja/SKPD dan salah satu kelompok peduli untuk
konsultasi penyelesaian persoalan-persoalan khusus di permukiman kumuh yang direncanakan.
Langkah-langkah penyelenggaraan forum konsultasi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan,
adalah:
a) Melakukan pemetaan forum-forum, kelompok-kelompok atau organisasi pemerhati
pembangunan kota yang sudah terbentuk, seperti misalnya forum air minum, forum
sampah dan forum lainnya. Forum-forum tersebut dapat didayagunakan oleh tim
perencana kelurahan/desa dan kabupaten kota untuk melakukan konsultasi dan
sosialisasi persoalan dan kendala penanganan permukiman kumuh yang perlu
didiskusikan bersama sesuai content, tugas pokok dan keahlian kelompok-kelompok
diskusi. Forum konsultasi wajib melibatkan anggota Pokja PKP sesuai tugas
pokoknya.
b) Memastikan anggota Pokja PKP melakukan bimbingan teknis ke tim perencana
tingkat kelurahan/desa dan sekaligus melakukan sosialisasi hasil kesepakatan
perencanaan RP2KPKP secara berkala ke tim Perencana penyusunan RPLP dengan
kedalaman rencana teknis dan rencana teknis RTPLP pada lokasi prioritas yang
disepakati.
c) Memastikan tim perencana tingkat kelurahan/desa melakukan konsultasi terhadap
persoalan dan kendala, hasil analisis dan rancangan perencanaan penanganan
permukiman kumuh kepada anggota Pokja PKP dan forum atau organisasi yang
sesuai contennya. seperti, bila teridentifikasi ada persoalan sampah maka kegiatan
konsultasi dapat dilakukan oleh tim perencana kelurahan/desa langsung ke anggota
Pokja terkait.
POS RPLP | 49
d) Memastikan proses forum konsultasi berlangsung secara berkala sesuai kebutuhan
conten yang perlu disepakati bersama antar anggota pokja PKP.
e) Proses forum konsultasi secara garis besar disajikan pada setiap tahapan
pelaksanaan program. Khusus penetapan permukiman kumuh prioritas
kelurahan/desa harus sinkron dengan permukiman kumuh prioritas tingkat kota
yang tersaji dalam dokumen RP2KPKP.
Penanggung jawab perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan/desa
adalah lurah/kepala desa, sedangkan permukiman kumuh antar kelurahan/desa dalam
pelaksanaannya dibawah koordinasi pemerintah kecamatan. Pelaksanaan penanganan
permukiman kumuh kelurahan/desa dibantu oleh BKM/LKM, TIPP, serta lembaga yang ada
di kelurahan/desa atau di wilayah kecamatan. Masyarakat bekerja bersama dengan
pemerintah kelurahan/desa, kecamatan, dan kota/kelurahan dengan didampingi fasilitator
dan tenaga ahli terlibat aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan perencanaan
partisipatif ini.
Tujuan perencanaan ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan kumuh yang muncul
sebagai indikator/gejala dan akar penyebab permukiman kumuh dari berbagai aspek
(pelayanan prasarana, sarana dan utilitas, sosial-budaya, ekonomi, lahan dan legal) serta
merumuskan program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi permukiman
kelurahan/desa.
Selama tahap Perencanaan Partisipatif, Lurah/kades dan BKM/LKM, dibantu TIPP, melakukan
penggalangan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas data, analisis, dan rencana. Dalam
melaksanakan kegiatan perencanaan, TIPP didampingi Tenaga Ahli Pendamping
Kelurahan/desa dan mendapatkan bimbingan teknis secara berkala dari Pokja PKP.
POS RPLP | 50
LAMPIRAN-LAMPIRAN
POS RPLP | 51
Lampiran 1 :
Panduan Fasilitasi Penyusunan RPLP
Dalam rangka lebih mengoperasionalkan panduan operasional standar perencanaan tingkat
kelurahan/desa telah disusun panduan fasilitasi penyusunan RPLP. Secara garis besar bagan alur
penyusunan RPLP sebagai berikut :
Membangun Visi Permukiman
Refleksi Perkara Kritis (RPK)
Forum Konsultasi I Menyepakati visi permukiman yang selaras dengan visi Kota Menyepakati data, peta dan dokumen perencanaan kota yang akan
menjadi acuan (satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan)Vis
i da
n R
PK
Gambaran Umum Kelurahan
Administrasi Kelurahan berbasis RT Kondisi Tofografi Kondisi Demografi (sebaran penduduk dan kepadatan) Pola penggunaan lahan Sebaran Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh
Tipologi dan karakteristik permukiman Kecenderungan perkembangan permukiman Profil Permukiman (7 indikator) dilengkapi dengan peta, matriks, grafik dan foto Sebaran permukiman kumuh Profil Permukiman kumuh (7 indikator) dilengkapi dengan peta, matriks, grafik dan foto Penyebab permasalahan permukiman dan permukiman kumuh
Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi
Kondisi sosial masyarakat terkait budaya dan tradisi warga (termasuk masyarakat Hukum Adat/
MHA), benda cagar budaya dan kawasan lindung budaya).
Data dan informasi mengenai potensi sosial, masalah dan kerentanan sosial.
Data dan informasi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat
Gambaran Kondisi Rawan Bencana
Data dan informasi mengenai wilayah rawan bencana (penyebab dan persoalannya)
Pem
eta
an S
wad
aya
(PS)
POS RPLP | 52
Kajian Kebijakan Kota
Kajian pola ruang dan struktur ruang terkait kelurahan Kajian sistem dan pelayanan ruang terkait kelurahan Konsep dan pengembangan wilayah terkait kelurahan Skenario dan pentahapan penanganan permukiman terkait kelurahan
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung
Proyeksi penduduk 5 tahun ke depan Proyeksi daya tampung kelurahan Proyeksi kebutuhan pelayanan, sarana dan prasarana 5 tahun ke depan
Kajian Pengelolaan Dampak Lingkungan
dan Sosial
Kajian pengelolaan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, risiko bencana, kawasan lindung dan benda cagar budaya (infrastruktur ramah lingkungan)
Kajian pengelolaan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial m eliputi MHA, pengadaan tanah atau pemukiman kembali.
Kajian infrastruktur yang responsif yang gender dan difabel (infrastructure for all)
Kajian Livelihood Kajian penghidupan berkelanjutan tingkat kelurahan dan permukiman kumuh .
Konsep Pengembangan Permukiman/
Permukiman Kumuh
Konsep pengembangan permukiman Konsep penanganan permukiman kumuh
Kebutuhan Penanganan dan pengembangan
Permukiman
Kaj
ian
Has
il P
S
Penapisan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial
Kebutuhan penanganan SEL Keterpaduan kegiatan tingkat kota Keterpaduan antar kelurahan berbatasan
Penapisan pengelolaan lingkungan kegiatan penanganan dan pengembangan permukiman Pengelolaan dampak sosial kegiatan penanganan dan pengembangan permukiman
Forum Konsultasi II Menyepakati Konsep Pengembangan dan Penanganan Kumuh Kelurahan Menyepakati kegiatan Pengembangan dan Penanganan Kumuh Kelurahan
Skenario Penanganan Permukiman/
Permukiman Kumuh
Kriteria skenario pentahapan penanganan permukiman dan tuntas kumuh Skenario pentahapan penanganan permukiman kelurahan Roadmap pentahapan penanganan tuntas kumuh
Rencana Penanganan Permukiman Kelurahan
Rencana pencegahan kumuh (wasdal dan pemberdayaan masyarakat) tingkat kelurahan Rencana pengembangan permukiman (termasuk sosial dan kependudukannya) Rencana pengembangan sosial ekonomi (livelihood) Rencana sistem pelayanan infastruktur dasar Rencana ruang terbuka publik
Rencana pencegahan kumuh (wasdal dan pemberdayaan masyarakat) Arahan pengaturan bangunan (KDB,KLB, GSB, ketinggian bangunan, dll) Rencana tapak pembangunan infrastruktur 7 indikator kumuh Rencana pengembangan sosial ekonomi (livelihood) Rencana ruang terbuka publik Peta keterpaduan penanganan kumuh
Rencana Aksi dan Matrik Investasi
Program/Kegiatan
Rencana aksi dan matrik investasi kegiatan penanganan permukiman kelurahan 5 tahun Rencana aksi dan matriks investasi kegiatan penanganan permukiman kumuh s .d.2019 Rencana aksi dan matriks investasi tahunan
Rencana Keberlanjutan Aturan Bersama Rencana Pengelolaan Kawasan
Pohon masalah tematik (hubungan sosial-ekonomi-lingkungan)
POS RPLP | 53
Langkah-Langkah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Tingkat Kelurahan
B.1. Membangun Visi Perumahan dan Permukiman
Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat dan percaya diri untuk meraih cita-cita menuju
penghidupan dan perikehidupan yang maju.
Output : Visi atau misi perumahan dan permukiman
Metodologi : Diskusi Kelompok Terarah (DKT).
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
langkah Data/Dokumen
pendukung Aksi Out-put
1 Sampaikan tujuan kegiatan diskusi/ FGD membangun visi perumahan dan permukiman
POS Perencanaan Tingkat Kelurahan/ Desa
Fasiltator diskusi memfasilitasi proses FGD
2 Buka dokumen RPJMD kota/ kabupaten dan RPJM Desa
3 Tuliskan visi kota/ kabupaten yang tercantum dalam dokumen RPJMD
RPJMD Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Visi kota/ kabupaten
4 Tuliskan visi dan misi kelurahan/desa yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa
RPJM Desa Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Visi dan misi perumahan dan permukiman kelurahan/ desa
5
Lakukan penilaian apakah visi dan misi perumahan dan permukiman kelurahan/Desa sudah mencakup terkait pembangunan permukiman
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
6
Apabila belum tercantum dalam visi dan misi perumahan dan permukiman kelurahan/desa, apa yang harus dilakukan ? apakah diperlukan membuat visi atau cukup melengkapi dengan misinya.
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
7 Lakukan diskusi menggali visi atau misi, sebagai berikut :
a.
Tuliskan gambaran atau mimpi atau hal yang ingin dicapai dalam pembangunan permukiman.
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Usulan-usulan visi atau misi perumahan dan permukiman
b.
Dorong isu visi tidak terlalu ke arah infrastruktur, tetapi kearah yang berdampak pada manusianya.
c.
Sepakati visi atau misi yang telah didiskusikan bersama.
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Visi / misi perumahan dan permukiman kelurahan/desa
8 Tuliskan hasil visi atau misi ke dalam berita acara
Penandatanganan berita acara dan hasil diskusi
Berita Acara
POS RPLP | 54
B.2. Refleksi Perkara Kritis (RPK)
Tujuan : Terbangunnya kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat dalam menemukenali karakteristik dan
akar penyebab terjadinya permukiman kumuh serta potensi pengembangan permukimannya.
Output : Penyebab dan akar masalah permukiman, harapan dan komitmen masyarakat
Metodologi : Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan kegiatan inovatif lain.
No Pertanyaan / Topik Bahasan/
Langkah Data/ Dokumen
Pendukung Aksi Output
1 Sampaikan tujuan dan output kegiatan diskusi / FGD Refleksi Perkara Kritis
POS Perencanaan Tingkat Kelurahan/ Desa
Fasiltator diskusi memfasilitasi proses FGD
2 Sampaikan permasalahan yang dihasilkan dalam baseline, (sajikan dalam bentuk grafik)
Baseline
3
Diskusikan setiap permasalahan permukiman/ permukiman kumuh, mengenai :
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan atau dituangkan diatas peta
Penyebab, dampak dan akar masalah
a. Penyebab masalah
b. Dampak permasalahan terhadap orang / warga secara umum.
c. Dampak permasalahan terhadap perempuan, anak-anak, warga berkebutuhan khusus.
d. Keterkaitan penyebab masalah dengan permasalahan (aspek) lainnya
4
Diskusikan apa harapan masyarakat terhadap permasalahan agar dapat mencapai visi atau misi yang disepakati sebelumnya.
Hasil diskusi visi atau misi permukiman yang
sudah dibahas sebelumnya
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Harapan masyarakat
5
Diskusikan apa komitmen masyarakat, agar harapannya dalam peningkatan kualitas permukiman dapat tercapai
Tulis jawaban peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
Komitmen masyarakat
6 Tuliskan hasil diskusi RPK ke dalam berita acara
Penandatanganan berita acara dan hasil diskusi
Berita acara dan hasil RPK
POS RPLP | 55
B.3. Forum Konsultasi 1 (Visi dan Refleksi Perkara Kritis)
Tujuan : membangun persamaan persepsi dan kesepakatan terhadap proses membangun visi dan refleksi perkara kritis, menuju kota tanpa kumuh dalam memastikan perencanaan masyarakat (RPLP) terkonsolidasi dengan perencanaan tingkat kabupaten/ kota (RP2KPKP/SIAP).
Output : Keselarasan visi atau misi perumahan dan permukiman, mengenali permasalahan permukiman
dan permukiman kumuh dengan visi dan permasalahan permukiman/kumuh tingkat Kelurahan
dan kota/kabupaten.
Metodologi : Mini Workshop, dan kegiatan inovatif lain.
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
langkah Data/Dokumen
pendukung Aksi Out-put
1 Sampaikan tujuan dan output Forum Konsultasi -1 (visi dan refleksi perkara kritis)
BKM/LM memfasilitasi proses Forum Konsultasi
2 Paparan hasil visi dan refleksi perkara kritis
Hasil Pembahasan membangun visi, Hasil Refleksi Perkara Kritis
TIPP memaparkan hasil membangun visi dan Refleksi Perkara Kritis
3
Tanggapan dan masukan Pokja PKP dan Pemerintah Desa/kelurahan :
Pokja dan Pemdes / Pemkel memberikan tanggapan dan masukan.
Tanggapan dan masukkan pokja, pemerintah desa/kelurahan
a. Tanggapan hasil yang dipaparkan oleh TIPP
Tulis tanggapan dan masukan dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
b. Masukan terhadap hasil dikaitkan terhadap Keselarasan dengan visi kota, visi kelurahan
c.
Masukan terhadap hasil dikaitkan terhadap Keselerasan dengan permasalahan kota, kelurahan/desa.
4 Tanggapan dan masukkan dari masyarakat atau Lembaga desa lainnya
Masyarakat memberikan tanggapan dan masukkan
Tanggapan dan masukan masyarakat
Tulis tanggapan dan masukan peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
5 Kesepakatan hasil mini workshop
Masukan dan tanggapan peserta, hasil membangun visi dan RPK
Penyepakatan bersama dituangkan dalam berita acara.
Berita Acara dan hasil forum konsultasi publik -1
POS RPLP | 56
B.4. Tahap Pemetaan Swadaya :
Tujuan :
- Memetakan dan mengkaji permasalahan permukiman dan permukiman kumuh,
memetakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, livelihood, resiko bencana,
infrastruktur untuk semua (gender, anak-anak, orang tua, berkebutuhan khusus) kajian
kebijakan kota yang berdampak pada kelurahan.
- Memetakan potensi sumber daya dalam penanganan permukiman dan permukiman
kumuh.
- Mendapatkan gambaran konsep penanganan permukiman kumuh berdasarkan hasil visi,
refleksi perkara kritis dan kajian pemetaan swadaya
Out put :
- Peta dan kajian gambaran umum kelurahan/desa, Peta dan kajian profil permukiman,
Peta dan kajian profil permukiman kumuh, Peta dan kajian kebijakan kota, Peta dan
kajian pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, Peta dan kajian livelihood, Peta dan
kajian resiko bencana, Peta dan kajian infrastruktur untuk semua.
- Konsep penanganan permukiman kumuh
Metodologi : Transek, pemetaan, diskusi kajian,
a. Persiapan Pemetaan
Sebelum pelaksanaan pemetaan swadaya, perlu dipersiapkan bahan, kelengkapan, dan
l) Data kependudukan atau monografi Desa/Kelurahan
m) Dan dokumen lainnya yang relevan
n) Alat Tulis (spidol, metaplane, kertas plano, post-it, dll)
o) Meteran
p) Kamera
q) Dan Peralatan lainnya yang mendukung pemetaan swadaya
r) Memetakan narasumber atau pihak-pihak yang dapat berkontribusi dalam
kegiatan pemetaan swadaya
POS RPLP | 57
B.4.2.1. Pemetaan dan Kajian Gambaran Umum Kelurahan/Desa
Tujuan : Peserta mengetahui gambaran umum kelurahan/desa secara spasial dari
peta dasar kelurahan yang telah disiapkan (skala 1 : 5000)
Outputnya : Data dan informasi spasial gambaran umum kelurahan/desa
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/ Langkah Data/Dokumen
Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
2 Sampaikan tujuan dan output kegiatan pemetaan dan kajian gambaran umum kelurahan/desa
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
3 Petakan dan tandai batas-batas wilayah kelurahan, batas RW
Data Monografi Desa/Kel
Tuliskan jawaban peserta/ narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Peta Spasial dan Gambaran Umum Kelurahan / Desa.
4 a.
Petakan luas wilayah secara umum dan berdasarkan RW.
Data Monografi Desa/Kel b.
Simpulkan : RW yang paling luas dan paling kecil
5 a.
Petakan dan tandai fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi fasilitas pemerintahan Data Monografi Desa/Kel
b. Simpulkan : RW yang paling banyak fasilitasnya.
6
a. Petakan jumlah penduduk, jenis kelamin dan kepadatan penduduk berdasarkan RW. Data Monografi Desa/Kel
b. Simpulkan : RW yang paling banyak jumlah penduduk dan paling padat.
7
a. Petakan dan tandai kecenderungan arah perkembangan permukiman warga.
Data Monografi Desa/Kel
b. Simpulkan : RW yang cenderung berkembang permukimannya dan alasannya.
8
Berikan kesempatan ke salah satu peserta untuk menjelaskan kembali hasil diskusi dengan media peta yang dihasilkan
9
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan
POS RPLP | 58
Lokasi Kecenderungan
perkembangan permukiman
baru
POS RPLP | 59
POS RPLP | 60
B.4.2.2. Pemetaan dan Kajian Profil Permukiman/Profil Permukiman Kumuh
Tujuan : Peserta mengetahui peta profil permukiman/permukiman Kumuh, dan permasalahannya,
dan dampaknya terhadap warga masyarakat yang dikomprasikan dengan hasil Refleksi
Perkara Kritis.
Out Put : Peta Profil Permukiman
Catatan : Profil permukiman dapat diambil dari hasil data baseline yang sudah diupdate ke 7 Aspek
19 Kriteria.
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2 Bagikan dan pelajari sesaat profil permukiman / permukiman kumuh kepada peserta.
Catatan :
- Profil Permukiman = Data Numerik dan persentasenya positif.
-
Profil Permukiman Kumuh = Data numerik dan persentasenya negative khusus lokasi kumuh.
3 Memilih kriteria dalam profil permukiman /permukiman kumuh yang akan dibahas secara mendalam
Catatan :
- Profil permukiman = Kriteria yang dipilih adalah yang persentasenya dibawah 75%.
-
Profil Permukiman kumuh = kriteria yang dipilih yang persentase permasalahannya diatas atau sama dengan 25%.
POS RPLP | 61
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
4 Diskusikan secara mendalam satu persatu kriteria permukiman/ permasalahan permukiman kumuh :
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Peta Profil Permukiman dan Kajiannya
a. Petakan dan tandai kedalam peta (kondisi saat ini dan kondisi yang bermasalah).
b. Penyebab permasalahan (lihat juga hasil RPK adakah yang relevan)
c. Dampak permasalahan terhadap orang/ warga (lihat juga hasil RPK adakah yang relevan)
d.
Diskusikan Permasalahan tersebut disebabkan karena kondisi setempat atau juga disebabkan karena dampak permasalahan yang sama di tempat lain (sistem)
e.
Diskusikan permasalahan disebabkan juga karena permasalahan aspek/ kriteria permukiman lainnya. (keterkaitan permasalahan antar aspek permukiman)
f. Petakan dan tandai akar dari permasalahan tersebut.
5
Petakan dan tandai permasalahan yang bisa ditangani oleh masyarakat dan permasalahan yang tidak bisa di tangani oleh masyarakat.
6
Diskusikan dan petakan apa dampak yang akan terjadi pada manusia atau warga, apabila permasalahan tersebut tidak dilakukan penanganan.
7
Diskusikan dan Petakan solusi awal dalam memecahkan permasalahan khususnya yang akan berdampak pada manusia/warga.
POS RPLP | 62
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
8
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan
POS RPLP | 63
POS RPLP | 64
Contoh Menggali akar masalah dari keteraturan bangunan
POS RPLP | 65
POS RPLP | 66
POS RPLP | 67
POS RPLP | 68
B.4.2.3. Gambaran Kondisi Sosial dan Ekonomi
Tujuan : Memahami kondisi dan potensi sosial, budaya, kerentanan sosial, dan sumber kehidupan.
No Pertanyaan / Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
Peta kondisi Sosial dan Ekonomi
2
Petakan warga yang terindikasi mengalami kerentanan sosial seperti : gizi buruk, stunting, miskin, dll
3
Diskusikan penyebab permasalahan tersebut, apakah disebabkan oleh kondisi lingkungan atau perilaku masyarakat itu sendiri
4 diskusikan kebutuhan infrastruktur dan penguatan sosial untuk perbaikan kondisi tersebut
5 Petakan potensi sosial seperti kelembagaan sosial yang ada di kelurahan.
6 Diskusikan dukungan infrastruktur yang mendukung dari potensi sosial yang ada.
7
Petakan potensi-potensi ekonomi yang ada di kelurahan seperti Lembaga, pusat-pusat kegiatan ekonomi, dll
8 Diskusikan dukungan infrastruktur yang mendukung dari potensi ekonomi yang ada.
POS RPLP | 69
B.4.2.4. Gambaran Kondisi Rawan Bencana
Tujuan : memahami dan memetakan resiko bencana di kelurahan dan permukiman kumuh pada
khususnya
Out Put : Peta dan kajian Resiko Bencana
Catatan : Data terkait dengan resiko bencana mengacu kepada IRBI (indeks Resiko Bencana) atau
BPBD kota/ kabupaten.
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2 -
Cek di data Profil permukiman / Permukiman kumuh apakah terdapat data tentang resiko bencana?
Data Baseline, Profil permukiman, Profil permukiman kumuh
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Peta dan Kajian Resiko Bencana
POS RPLP | 70
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
-
Petakan dan tandai resiko bencana pada peta
3 - Jika belum ada, gunakan data dari IRBI atau BPBD Kota/ Kabupaten.
IRBI atau data BPBD Kota/Kabupaten
- Petakan dan tanda resiko bencana pada peta
4 Diskusikan resiko bencana
- Jenis Bencana yang terkait dengan kelurahan
- Tingkat resiko bencana
- Penyebab Bencana
- Apa dampak bencana terhadap warga masyarakat
-
Apa sarana dan prasana yang dimiliki dalam rangka mengurangi resiko bencana, bagaimana kondisinya ?
-
Bagaimana kondisi infrastruktur saat ini yang dapat memperbesar resiko bencana
- Solusi agar infrastruktur yang ada saat ini, dapat mengurangi resiko bencana.
- Kondisi social masyarakat saat ini yang dapat memperbesar resiko bencana
- Solusi agar kondisi social masyarakat dapat mengurangi resiko bencana.
5
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
POS RPLP | 71
Contoh Peta Rawan Bencana
POS RPLP | 72
B.4.3. Tahap Kajian Hasil Pemetaan Swadaya
B.4.3.1. Kajian Kebijakan Kota
Tujuan : Memahami dan memetakan kebijakan/rencana dan struktur/sistem pelayanan eksisting yang berpengaruh terhadap kelurahan.
Out put : Pemetaan hasil kajian kebijakan kota Catatan :
- Bagi Kelurahan/Desa yang kota/kabupatennya telah memiliki MP/RP2KPKP
pemetaan kajian kebijakan kotanya dapat mengacu kepada dokumen tersebut, jika
dipandang masih kurang informasinya dapat mengacu kepada Dokumen
perencanaan (RTRW, RPJMD) dan dokumen sectoral yang ada di Kota/Kabupaten.
- Bagi kelurahan/Desa yang kota/kabupatennya belum memiliki MP/RP2KPKP,
pemetaan kajian kebijakan kotanya dapat mengacu kepada dokumen perencanaan
(RTRW, RPJMD) dan dokumen sectoral yang ada di Kota/Kabupaten.
- Dalam mengkaji kebijakan data dan kajian yang diambil adalah yang terkait langsung
atau berpengaruh langsung terhadap kelurahan.
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2 Siapkan dokumen perencanaan kota, dokumen RP2KPKP atau dokumen sektoral lainnya .
3
-
Bagi peran peserta untuk mendalami satu dokumen kebijakan kota/ kabupaten yang berbeda.
Dokumen RPLP, RTRW, RPJMD dan Dokumen Sektoral
- Berikan kesempatan untuk membaca dan memahami kebijakan kota/kabupaten
4
Diskusikan pembahasan dimulai dari dokumen perencanaan Kota/kab (RTRW dan RPJMD)
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Pemetaan hasil kajian kebijakan kota/ kabupaten
POS RPLP | 73
Aspek /Isu Dokumen RTRW Dokumen RPJMD
A Struktur Ruang (kedudukan kelurahan/ desa)
- Fungsi
- Sistem Prasarana
B Pola Ruang
- Kawasan Lindung
- Kawasan budidaya
C Karakteristik kelurahan/Desa
- Luas Kelurahan
- Kepadatan
D Dan lain-lain
POS RPLP | 74
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
5
Lanjutkan diskusi pembahasan masalah tematik menggunakan dokumen RP2KPKP atau dokumen sektoral
dokumen RP2KPKP atau dokumen sectoral lainnya (Jika dok. RP2KPKP tidak tersedia)
Aspek /Isu RP2KPKP Perda Kumuh/
SK Kumuh SPPIP
Dokumen Sektoral Lainnya
1 Delineasi Kumuh
- Luas Kumuh
- Lokasi Kumuh
- Tipologi kumuh
- Tingkat Kekumuhan
2 Permasalahan Kumuh
- Kondisi Bangunan Gedung
- Jalan
- Drainase
- Persampahan
- Sanitasi
- Air Minum
- Proteksi Kebakaran
3 Karakteristik Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat
- Sosial
- Budaya
- Ekonomi
4 Lahan
5 Lingkungan
POS RPLP | 75
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
6 Diskusikan analisa kesenjangan antara rencana dan realitas.
a.
Berdasarkan kebijakan dalam perencanaan kota/kab, perencanaan sektoral mana kondisi yang sudah sejalan dan kondisi yang belum sejalan
b. Berdasakan kebijakan kelurahan akan dibawa ke mana ?
POS RPLP | 76
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
7 Petakan seluruh kebijakan kota kedalam peta yang sudah disediakan
8
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
POS RPLP | 77
B.4.3.2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Tuangkan data jumlah penduduk minimal 3 tahun sebelumnya secara berurutan.
2 Hitung Proyeksi pertambahan penduduk
-
Hitung prosentase pertambahan penduduk per tahun dari data jumlah penduduk 3 tahun sebelumnya
Kajian daya dukung daya tampung
-
Dari prosentase pertambahan penduduk, proyeksikan penduduk untuk 5 tahun ke depan
3
Diskusikan dampak pertambahan penduduk terhadap kebutuhan infrastruktur dasar dan kebutuhan ruang di kelurahan?
4 Diskusi daya tampung terkait kebutuhan ruang
-
Lakukan perhitungan proyeksi kebutuhan ruang untuk 5 tahun ke depan, dengan cara mengalikan proyeksi jumlah penduduk dengan kebutuhan ruang minimum yaitu 7,2 m2.
-
Bandingkan kebutuhan ruang pada tahun terakhir dengan luas permukiman yang ada. Apakah masih mampu menampung penduduk yang akan datang?
-
Diskusikan arahan kebutuhan ruang permukiman akan berkembang secara horizontal atau vertical berdasarkan daya tampung yang ada
5
Lakukan perhitungan daya dukung lainnya seperti kebutuhan air munum, persampahan, perumahan, jalan dan drainase,dll terhadap proyeksi penduduk yang akan datang.
6
Refleksikan dampaknya terhadap masyarakat apabila kebutuhan tersebut tidak diperhitungkan atau di antisipasi.
1,660,428 Kebutuhan Minimum Air Minum (Liter/ Hari) :
NO Nama RT
Proyeksi
Penduduk
2021
Proyeksi KK
Th 2021
Kebutuhan Minimum Air Minum
Total
POS RPLP | 80
POS RPLP | 81
POS RPLP | 82
POS RPLP | 83
POS RPLP | 84
POS RPLP | 85
B.4.3.3.b. Pemetaan Dan Kajian Infrastruktur Untuk Semua
Tujuan : memahami dan memetakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk seluruh orang tanpa
diskriminasi (gender, anak-anak, orang tua dan orang berkebutuhan khusus), yang nyaman,
aman dan ramah lingkungan.
Out Put : Peta dan kajian Infrastruktur untuk semua
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
POS RPLP | 86
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
2
Cek di data Profil permukiman / Permukiman kumuh apakah terdapat data warga berkebutuhan khusus, orang tua, anak -anak ?
Data Baseline,
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Peta dan kajian infrastruktur untuk semua
3
Petakan dan tandai rumah yang memiliki warga berkebutuhan khusus, gender, anak-anak, dan orangtua.
4
Jika belum, petakan dan tandai sesuai dengan informasi yang dimiliki (data desa, atau data lainnya)
Data monografi dan data lainnya
5 Diskusikan :
-
Apakah infrastruktur yang saat ini sudah berpihak pada kelompok tersebut?
-
Apakah infrastruktur yang dibangun aman, nyaman dan ramah lingkungan
-
Apa dampak bagi warga berkebutuhan khusus, gender, anak-anak dan orangtua jika pembangunan belum berpihak ?
-
Apa penyebab pembangunan yang dibangun belum berpihak?
-
Apa solusi yang harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur berpihak pada semua orang (termasuk berkebutuhan khusus, gender, anak-anak, orang tua, gender
-
Tandai lokasi-lokasi kegiatan infrastruktur yang harus berpihak untuk semua.
6
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
POS RPLP | 87
B.4.3.4. Kajian Livelihood
Langkah-langkah Pelaksanaan Kajian dan Analisa Pengembangan Penghidupan (Livelihoods)
Pendekatan pengembangan penghidupan sebagai salah satu bentuk pembinaan, dimana masyarakat
difasilitasi untuk menggali potensi mereka, potensi desa mereka, serta memahami berbagai permasalahan
yang mereka hadapi, serta tantangan dan visi kedepan.
Berikut adalah langkah kegiatan kajian dan analisa pengembangan penghidupan (Livelihoods)
No. Tahapan Kegiatan Tujuan dan hasil
1 Pembentukan tim pemandu kajian dan Analisa
Terbentuknya Tim Pemandu FGD yang terdiri dari para relawan (TIPP, Kelompok peduli lainnya).
2 Bimbingan Praktek FGD kajian dan analisa
Tim Pemandu FGD memahami data hasil pemetaan awal (pentagonal aset).
Tim Pemandu FGD menguasai teknik-teknik fasilitasi dan langkah-langkah dalam diskusi kelompok terarah.
3. Penyelenggaraan FGD kajian dan analisa livelihoods dengan tujuan terpetakannya pentagonal aset: Hasil pemetaan aset skala kelurahan.
Hasil pemetaan aset skala MBR.
Hasil pemetaan aset KSM. Langkah-langkah pelaksanaan FGD kajian dan Analisa (terlampir)
Seluruh relawan KOTAKU, lembaga2 tingkat Desa/Kel, Aparat dan perwakilan perempuan serta warga kawasan kumuh. mau berperan aktif melibatkan diri baik sebagai Tim fasilitasi maupun sebagai narasumber.
Warga kelurahan memiliki visi permukiman yang dicita-citakan.
Tersedianya data dan informasi mengenai potensi yang dimiliki, masalah yang dihadapi, kebutuhan yang direncanakan dan kegiatan (matrik/tabel, peta tematik) yang akan dilakukan.
Terbangun Komitmen dan ada rencana tindak lanjut FGD dilevel basis dan survey dilokasi yang menjadi target (Kawasan/RT/RW/Blok/Gang)
4 Penyelenggaraan FGD tindaklanjut hasil kajian dan analisa livelihoods dengan tujuan tersusunnya skenario kegiatan skala KSM dan MBR. Langkah-langkah pelaksanaan FGD penyusunan scenario (terlampir)
Seluruh relawan KOTAKU, lembaga2 tingkat Desa/Kel, aparat dan perwakilan perempuan serta MBR/Anggota KSM berperan aktif melibatkan diri baik sebagai Tim fasilitasi maupun sebagai narasumber.
KSM/MBR memiliki rencana kegiatan, total biaya, tahun pelaksanaan dan sumber pendanaan untuk menyelesaikan kebutuhan
Terbangun komitmen dan ada rencana tindak lanjut hasil penyusunan skenario kegiatan.
POS RPLP | 88
PANDUAN PELAKSANAAN FGD KAJIAN DAN ANALISA PENTAGONAL ASETS.
1. o o o
o o
2. o
o o o
3. o
4. o
1. o o o o o
2. o o o o
3. o
4. o
POS RPLP | 89
1. o o o
2. o o
3.
4.
1. o o o
2. o
3. o o o
4. o
POS RPLP | 90
1. o o o
2. o o o o
3. o o o o
4. o
1.
2.
3.
4.
POS RPLP | 91
Tahap I. Kajian dan Analisa Livelihood (pentagonal asset) terhadap 7 Aspek Penanganan Kumuh
Kajian dan analisa pentagonal aset dilakukan berdasarkan pada hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan
masyarakat yang telah dituangkan kedalam dokumen perencanaan atau RPLP. Dimana dalam dokumen
tersebut telah banyak disampaikan berbagai potensi dan masalah serta solusi berbagai kegiatan “fisik” yang
akan dilaksanakan masyarakat.
Kajian dan analisa dilakukan terhadap aspek penanganan kumuh yaitu; keteraturan bangunan, jalan
lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan rawan kebakaran melalui pentagonal aset
Dalam pelakanaannya tidak menutup kemungkinan akan dibutuhkan data, informasi dan narasumber
tambahan dalam melengkapi kajian dan analisa untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang telah
dimiliki.
Kajian dan Analisa pentagonal aset dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1. Potensi. Berbagai potensi yang ada, baik dalam diri maupun lingkungan, yang dapat berkotribusi dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Masalah. Berbagai masalah maupun kendala yang akan menyebabkan potensi (poin 1) tidak bisa
dikembangkan.
3. Kebutuhan. Berbagai kebutuhan yang diperlukan yang dapat menunjang atau mengoptimalkan potensi
yang ada dalam menyelesaikan permasalahan atau yang dapat meminimalisir masalah dan kendala.
4. Kegiatan. Dalam menjawab berbagai kebutuhan (poin 3), tentunya perlu dilakukan tindaklanjut dalam
bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap kebutuhan.
- Kesadaran apa saja yang harus dibangun dalam permasalahan penataan bangunan?
- Apakah PHBS (prilaku hidup bersih dan sehat) menjadi salah satu tujuan dari keteraturan bangunan?
- Dampak penyakit yang ditimbulan karena ketidakteraturan bangunan?
- Dampak lain apa saja yang diakibatkan karena ketidakteraturan bangunan yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat?
- Upaya apa yang telah dilakukan masy maupun pemda dalam penanganan ketidakteraturan bangunan?
- Adakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang diakibatkan karena ketidak teraturan bangunan? Berapa rupiah? Bulanan atau mingguan atau harian?
- Apa yg akan dilakukan jika masyarakat/MBR bisa mengurangi biaya pengeluaran karena hal tsb di atas?
- Upaya apa saja yang bisa
- Adakah pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar teknik?
- Berapa MBR/masy yang merasakan manfaat keteraturan bangunan yang ada dilingkungan mereka?
- Adakah rumah mereka selain hunian digunakan juga untuk usaha (home industri)?
- Masalah lainnya yang akan berdampak kepada lingkungan, karena keteraturan bangunan?
POS RPLP | 96
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
Modal Alam
(misalnya penyuluhan atau apa yang menunjang dalam penanganan keteraturan bangunan)
dilakukan dari penataan keteraturan bangunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
Korelasikan kelima data pentagonal asset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaat asset/potensi yang dimiliki.
Sesuatu yang jika diperbaiki atau dipenuhi akan memberi dampak positif terhadap kualitas hidup warga dalam mendapatkan penghidupan yang layak
Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan pendanaan dari berbagai pihak dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan
POS RPLP | 97
2. Aspek Jalan Lingkungan.
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Bisa dikembangkan dgn pertanyaan penggerak lainnya seperti beberapa contoh di bawah ini
- Bisa dikembangkan dgn pertanyaan penggerak lainnya seperti beberapa contoh di bawah ini
- Bisa dikembangkan dgn pertanyaan penggerak lainnya seperti beberapa contoh di bawah ini
- Bisa dikembangkan dgn pertanyaan penggerak lainnya seperti beberapa contoh di bawah ini
- Bisa dikembangkan dgn pertanyaan penggerak lainnya seperti beberapa contoh di bawah ini
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan sanitasi dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan sanitasi.
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
POS RPLP | 98
3. Aspek Drainase.
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Dampak apa yang terjadi terhadap MBR dengan drainase yang tidak bagus (jelek)?
- Keahlian/minat khusus apa saja yang bisa dikembangkan untuk penanganan masalah drainase?
- Kesadaran apa saja yang mereka miliki terhadap permasalahan air bersih?
- Apakah PHBS (prilaku hidup bersih dan sehat) menjadi salah satu tujuan dari penanganan penanganan
- Dapak yang akan ditimbulkan akibat dari darinase yang jelek terhadap kehidupan sosial?
- Berapa MBR yang menerima dampak (sakit akibat masalah drainase)?
- Upaya apa yang telah dilakukan masy maupun pemda dalam penanganan drainase di lokasi mereka? (misalnya penyuluhan atau apa yang menunjang dalam penanganan air minum)
- Apa yang akan dilakukan jika dari pengelolaan air minum yang ada dilakukan oleh masyarakat?
- Upaya apa saja yang bisa dilakukan dari permasalahan air minum ini sehingga bisa meningkatkan pendapatan?
- Adakah sarana dan prasarana di lingkungan tersebut yang mendukung dalam penanganan drainase?
- Adakah fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar lainnya (baik yang dapat diakses warga maupun tidak) dilingkungan sekitar?
- Masalah lainnya yang akan berdampak kepada lingkungan, karena drainase?
POS RPLP | 99
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
Modal Alam
drainase di lokasi tersebut?
- Adakah penyakit yang pernah terjadi karena drainase?
- Adakah titik-titik yang digunakan untuk interaksi sosial?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan sanitasi dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan sanitasi.
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
4. Aspek Air Minum.
POS RPLP | 100
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Dampak apa yang terjadi dengan penggunaan air minum seperti itu (poin di atas)?
- Keahlian/minat khusus apa saja yang bisa dikembangkan untuk penanganan penanganan / penggunaan air bersih?
- Kesadaran apa saja yang mereka miliki terhadap permasalahan air bersih?
- Apakah PHBS (prilaku hidup bersih dan sehat) menjadi salah satu tujuan dari penanganan air bersih di lokasi tersebut?
- Adakah lembaga yang mengelola air minum?
- Dampak penyakit yang dtimbulan karena karena air minum yang tidak sehat?
- Berapa MBR yang menerima dampak (sakit akibat masalah air minum)?
- Dampak dari efesiensi waktu?
- Upaya apa yang telah dilakukan masy maupun pemda dalam penanganan air minum di lokasi mereka? (misalnya penyuluhan atau apa yang menunjang dalam penanganan air minum)
- Adakah penyakit yang pernah terjadi karena penggunaan air minum?
- Adakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan air minum? Berapa rupiah? Bulanan atau mingguan atau harian?
- Apa yg akan dilakukan jika masyarakat/MBR bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk air minum?
- Apa yang akan dilakukan jika dari pengelolaan air minum yang ada dilakukan oleh masyarakat?
- Upaya apa saja yang bisa dilakukan dari permasalahan air minum ini sehingga bisa meningkatkan pendapatan?
- Adakah pembangunan infrastruktur yang mendukung pada penanganan air minum?
- Adakah sarana dan prasarana di lingkungan tersebut yang mendukung dalam penanganan air minum?
- Berapa MBR/masy yang merasakan manfaat dari sarana dan prasarana air minum yang ada dilingkungan mereka?
- Adakah rumah mereka selain hunian digunakan juga untuk usaha (home industri)?
- Masih adakah penggunaan air minum yang diambil dari sungai, danau atau laut?
- Bagaimana sumber air tersebut jika terjadi musim kemarau?
- Alternatif apa yang dilakukan jika terjadi musim kemarau?
- Masih adakah pembuangan sampah ke sungai?
- Adakah pencemaran yang diakibatkan dari alam terhadap sumber air?
- Apakah di daerah tersebut pernah terjadi bencana akibat karena exploitasi sumber air?
- Masalah lainnya yang akan berdampak kepada lingkungan, karena masalah air?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan sanitasi dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang
POS RPLP | 101
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan sanitasi.
akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
5. Aspek Sanitasi.
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Selama ini pembuangan limbah rumah tangga dilakukan kemana?
- Dampak apa yang terjadi dengan pembuangan seperti itu (poin di atas)?
- Keahlian/minat khusus apa saja yang bisa dikembangkan untuk penanganan sanitasi?
- Kesadaran apa saja yang mereka miliki
- Adakah lembaga yang mengelola masalah sanitasi?
- Dampak penyakit yang dtimbulan karena sanitasi di lingkungan tersebut?
- Berapa MBR yang menerima dampak (sakit akibat pembuangan sampah)?
- Upaya apa yang telah dilakukan masy maupun pemda dalam penanganan
- Adakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pembuangan sanitasi? Berapa rupiah? Bulanan atau mingguan atau harian?
- Apa yg akan dilakukan jika masyarakat/MBR bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk permasalahan sanitasi?
- Adakah pembangunan infra yang mendukung pada pengelolaan sanitasi ?
- Adakah sarana dan prasarana di lingkungan tersebut yang mendukung dalam penanganan sanitasi?
- Berapa MBR/masy yang merasakan
- Masih adakah pembuangan limbah sanitasi ke sungai, halaman sekitar?
- Adakah pencemaran yang diakibatkan dari sanitasi mereka?
- Apakah di daerah tersebut pernah terjadi bencana akibat dari sanitasi?
- Masalah lainnya yang akan berdampak
POS RPLP | 102
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
Modal Alam
terhadap permasalahan persampahan?
- Apakah PHBS (prilaku hidup bersih dan sehat) menjadi salah satu tujuan dari penanganan sanitasi di lokasi tersebut?
sanitasi di lokasi mereka? (misalnya penyuluhan atau apa yang menunjang dalam penanganan persampahan).
- Upaya apa saja yang bisa dilakukan dari persampahan ini sehingga bisa meningkatkan pendapatan?
manfaat dari sarana dan prasarana sanitasi yang ada dilingkungan mereka?
- Adakah rumah mereka selain hunian digunakan juga untuk usaha (home industri)?
kepada lingkungan?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan sanitasi dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan sanitasi.
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
POS RPLP | 103
6. Aspek Persampahan.
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Dampak apa yang terjadi dengan pembuangan sampah seperti itu (poin di atas)?
- Keahlian/minat khusus apa saja yang bisa dikembangkan untuk penanganan persampahan?
- Kesadaran apa saja yang mereka miliki terhadap permasalahan persampahan?
- Apakah PHBS (prilaku hidup
- Adakah lembaga yang mengelola persampahan?
- Dampak penyakit yang dtimbulan karena pembuangan sampah di lingkungan tersebut?
- Berapa MBR yang menerima dampak (sakit akibat pembuangan sampah)?
- Upaya apa yang telah dilakukan masy maupun pemda dalam penanganan persampahan di lokasi mereka?
- Adakah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pembuangan sampah? Berapa rupiah? Bulanan atau mingguan atau harian?
- Apa yg akan dilakukan jika masyarakat/MBR bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk persampahan?
- Apa yang akan dilakukan jika dari sampah yang ada dilakukan pemilahan sampah organik
- Adakah pembangunan infra yang mendukung pada pengelolaan sampah ?
- Adakah sarana dan prasarana di lingkungan tersebut yang mendukung dalam penanganan persampahan?
- Berapa MBR/masy yang merasakan manfaat dari sarana dan prasarana persampahan
- Masih adakah pembuangan sampah “dikubur” atau “dibakar” di halaman?
- Masih adakah pembuangan sampah ke sungai?
- Apakah di daerah tersebut pernah terjadi bencana akibat dari persampahan?
- Adakah pencemaran (air, tanah dan udara) yang diakibatkan dari persampahan?
- Berapa rumah tangga yang
POS RPLP | 104
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
Modal Alam
bersih dan sehat) menjadi salah satu tujuan dari penanganan persampahan di lokasi tersebut?
(misalnya penyuluhan atau apa yang menunjang dalam penanganan persampahan)
dan unorganik dan itu dilakukan sejak dari rumah mereka?
- Upaya apa saja yang bisa dilakukan dari persampahan ini sehingga bisa meningkatkan pendapatan?
yang ada dilingkungan mereka?
- Adakah rumah mereka selain hunian digunakan juga untuk usaha (home industri)?
tercemar sampah?
- Adakah lahan produktif yang terganggu karena permasalahan persampahan?
- Masalah lainnya yang akan berdampak kepada lingkungan?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan persampahan dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan sampah.
-
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
POS RPLP | 105
7. Aspek Rawan Kebakaran.
Modal Manusia Modal Sosial Modal Keuangan Modal Infrastruktur
- Adakah resiko kebakaran karena faktor kelalaian manusia?
- Apa saja yang perlu ditingkatkan pengelolaan dalam rawan kebakaran?
- Pengembangan kapasitas apa yang perlu diberikan terhadap individu, kelompok maupun institusi dalam pengelolaan kebakaran?
- Adakah lembaga yang mengendalikan mitigasi kebakaran?
- Bagaimana dengan kesiapan mereka jika terjadi kebakaran?
- Bagaimana pengaruhnya terhadap aset yang dimiliki jika terjadi kebakaran?
- Bagaimana pengaruhnya terhadap aset yang dimiliki jika terjadi kebakaran?
- Adakah rumah mereka selain hunian digunakan juga untuk usaha (home industri)?
- Adakah resiko terjadi kebakaran?
- Bagaimana kemungkinan atau intensitas terjadinya kebakaran?
Analisa dan Skenario Kegiatan
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan Korelasikan kelima data pentagonal aset yang didapat, dan jika ada kesenjangan yang berakibat pada kurangnya kualitas hidup warga, maka rumuskan langkah /solusi penanganannya, dengan memanfaatkan asset/potensi yang dimiliki.
- Identifikasi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan sanitasi dan bagaimana dampaknya jika kebutuhan tersebut ditangani.
- Usulan kegiatan kongkrit yang dapat dijalankan warga dengan mendahulukan kegiatan yang
- Dari setiap kebutuhan yang dperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana sumber pembiayaannya, akan diselesikan kapan, siapa yang akan menerima manfaatnya dan siapa penanggung jawabnya.
POS RPLP | 106
Analisa Pentagonal Aset Kesenjangan/Kebutuhan Skenario Kegiatan
paling urgent dikerjakan terkait dengan permasalahan rawan kebakaran.
Tahap II. Kajian dan Analisa Livelihood (pentagonal aset) terhadap Keberlanjutan dan Pengembangan
Potensi Ekonomi Kawasan
Kajian dan analisa pentagonal aset dilakukan berdasarkan pada hasil pemetaan yang telah dilakukan
oleh Tim Pemetaan Pentagonal Aset dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan
sebelumnya.
Dari hasil pemetaan tersebut untuk setiap item pertanyaan dilakukan analisa terhadap potensi,
masalah, kebutuhan dan kegiatannya, dan selanjutnya akan dibuatkan skenario kegiatan dalam
menyelesaikan masalah tersebut.
Dari hasil penyusunan analisa dan penyusunan skenario tersebut, akan dimasukan kedalam dokumen
RPLP yang telah disusun masyarakat sebelumnya untuk melengkapi atas dokumen perencanaan yang
telah ada.
Untuk memperlancar pelaksanaan FGD kajian dan analisa, maka disiapkan terlebih dahulu jawaban dari instrumen pertanyaan yang telah disampaikan narasumber, contoh sebagai berikut:
Pentagonal Aset : 1. Modal Manusia
Identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan kegiatan yang behubungan dengan sumber daya manusia.
5. POTENSI o Apa saja potensi (SDM) yang dimiliki (gender,
kelompok umur, difabilitas, pekerjaan, lokasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan) ?
o Keahlian/minat khusus apa saja yang bisa dikembangkan ?
o Adakah tokoh-tokoh masyarakat atau pelaku usaha yang cukup peduli dan mau bergabung dalam kegiatan kemasyarakatan ?
o Hal-hal positif apa saja (individu maupun kelompok) yang dimiliki, misal: adanya keinginan mengembangkan usaha atau pun berencana usaha atau kerja ?
o Kesadaran apa saja yang mereka miliki terhadap permasalahan lingkungan ?
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam menggali potensi yang dimiliki yang ada (yg berkaitan dgn manusianya) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
6. MASALAH o Masalah apa saja yang dihadapi sehingga
menghambat potensi dimiliki tidak bisa dikembangkan? (mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas).
o Tokoh masy atau mereka tidak pernah diundang dan dilibatkan.
o Apakah mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan ?
o Adakah kendala atau masalah lainnya yang akan berdampak kepada lingkungan.
(intinya pada saat menggali masalah, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang dihadapi yang dapat menghambat potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan)
7. KEBUTUHAN 8. KEGIATAN
POS RPLP | 107
o Kebutuhan apa saja yang perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan potensi untuk menyelesaikan masalah ?
(intinya pada saat menggali kebutuhan, dapat dikembangkan pertanyaan kebutuhan riil apa yang diperlukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
o Kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang telah ditetapkan.
(intinya pada saat menggali kegiatan, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kegiatan riil apa yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan, misal pelatihan tukang, pelatihan packaging dll)
Pentagonal Aset : 2. Modal Sosial
Identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan kegiatan yang behubungan dengan modal sosial.
5. POTENSI o Apa saja potensi modal sosial yang dimiliki (titik
o Apa saja Lembaga / Organisasi di tingkat kelurahan yang aktif?
o Masih adakah kegiatan-kegiatan yang mendorong potensi terjadinya kebersamaan (gotong royong) ?
o Adakah budaya-budaya atau adat-adat yang biasa dilakukan secara rutin (berkala) ?
o Adakah kepastian bermukim bagi masyarakat ?
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam menggali potensi yang dimiliki yang ada (yg berkaitan dgn modal sosial) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
6. MASALAH o Apakah titik interaksi sosial basecamp
komunitas, Ruang Terbuka Hijau, warung, gang, lorong pernah dioptimalkan dalam penyelesaian menyelesaikan masalah ?
o Apakah lembaga-lembaga yang ada pernah dilibatkan, bagaimana dan apa kontribusinya ?
o Adakah jaminan terhadap kepastian bermukim bagi masyarakat ?
o ......
(intinya pada saat menggali masalah, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang dihadapi yang dapat menghambat potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan)
7. KEBUTUHAN o Kebutuhan apa saja yang perlu dikembangkan
sehingga dapat meningkatkan potensi untuk menyelesaikan masalah ?
(intinya pada saat menggali kebutuhan, dapat dikembangkan pertanyaan kebutuhan riil apa yang diperlukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
8. KEGIATAN o Kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang telah ditetapkan
(intinya pada saat menggali kegiatan, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kegiatan riil apa yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan).
POS RPLP | 108
Pentagonal Aset : 3. Modal Keuangan (Financial)
Identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan kegiatan yang behubungan dengan modal keuangan (Financial).
5. POTENSI o Potensi apa saja yang dimiliki terkait dengan
modal financial ? o Adakah lembaga keuangan di tingkat masyarakat
? o Apakah masyarakat (MBR) memiliki tabungan ?
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam menggali potensi yang dimiliki yang ada (yg berkaitan dgn modal financial) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
6. MASALAH o Adakah lembaga keuangan di tingkat
masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat?
o Adakah lembaga keuangan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat ?
(intinya pada saat menggali masalah, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang dihadapi yang dapat menghambat potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan)
7. KEBUTUHAN Adakah pendampingan yang diharapakan
untuk peningkatan pendapatan ?
Dibangunnya kemitraan dengan lembaga keuangan yang ada ?
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki (yg berkaitan dgn modal fisik) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
8. KEGIATAN Kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang telah ditetapkan
(intinya pada saat menggali kegiatan, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kegiatan riil apa yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan)
Pentagonal Aset : 4. Modal Infrastruktur (Fisik)
Identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan kegiatan yang behubungan dengan modal infrastruktur.
5. POTENSI o Potensi apa saja yang dimiliki terkait dengan fisik
(fasilitas kesehatan, perbankan, pendidikan, kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, dan pelayanan dasar lainnya baik yang dapat diakses maupun tidak)
o Adakah pusat kegiatan ekonomi (baik tempat bekerja warga setempat maupun warga luar) seperti pasar, mall, perkantoran dll?
o Adakah pembangunan infra yang mendukung pada pengelolaan sampah ? (jika disana ada masalah persampahan).
6. MASALAH o Masalah apa saja yang dihadapi sehingga
menghambat potensi dimiliki tidak bisa dikembangkan?
(intinya pada saat menggali masalah, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang dihadapi, yang dapat
POS RPLP | 109
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki (yg berkaitan dgn modal fisik) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
menghambat potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan)
7. KEBUTUHAN o diperlukannya cara pengelolaan yang lebih
efektif dan efesien o Dibutuhkannya pembangunan sistem
persampahan yang baik. o Tersedianya Sarana dan prasarana kebakaran
dilingkungan ?
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki (yg berkaitan dgn modal fisik) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
8. KEGIATAN o Kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang telah ditetapkan
(intinya pada saat menggali kegiatan, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kegiatan riil apa yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan).
Pentagonal Aset : 5. Modal Alam
Identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan kegiatan yang behubungan dengan sumberdaya alam.
5. POTENSI o Potensi apa saja yang dimiliki terkait dengan alam
(siklus air dan makanan, sinar matahari, hujan, sawah, sungai, danau (baik yang dimanfaatkan maupun tidak).
o Identifikasi semua potensi lahan produktif (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan) ?
o Apa saja yang menjadi sumber daya air di kelurahan/lingkungan tersebut
(intinya pada saat menggali potensi, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam menggali potensi yang dimiliki (yg berkaitan dgn alam) yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
6. MASALAH o Adakah resiko terjadi bencana ? o Bagaimana kemungkinan atau intensitas
terjadinya bencana ? o Bagaimana pengaruhnya terhadap aset yang
dimiliki ? o Bagaimana dengan kesiapan mereka jika
terjadi bencana ?
(intinya dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang dihadapi yang dapat menghambat potensi dalam menyelesaikan permasalahan)
7. KEBUTUHAN o Mengidentifikasi mana saja yang baik untuk
dikembangkan? o Mengidentifikasi mana yang perlu untuk
dimitigasi/dicegah? o Mengidentifikasi mana saja yang perlu untuk
ditingkatkan pengelolaannya? o Apakah diperlukan untuk pengembangan
kapasitas terhadap individu, kelompok maupun institusi?
(intinya pada saat menggali kebutuhan, dapat dikembangkan pertanyaan kebutuhan riil apa yang diperlukan dengan mengoptimalkan potensi yang
8. KEGIATAN o Kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan potensi yang ada.
(intinya pada saat menggali kegiatan, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan kegiatan riil apa yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan)
POS RPLP | 110
dimiliki dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan)
PANDUAN PELAKSANAAN FGD PENYUSUNAN SKENARIO
Penyusunan skenario dilakukan dengan tujuan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut: 5. Kebutuhan.
Menetapkan berbagai kebutuhan yang telah diidentifikasi dan ditentukan berdasarkan pada hasil kajian
dan analisa.
6. Kegiatan
Dalam menjawab berbagai kebutuhan akan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkrit,
berapa volumenya, berapa biaya yang dibutuhkan, dan kapan kegiatan tersebut akan direalisasikan.
7. Pendanaan
Untuk menunjang kegiatan tersebut harus disampaikan dari mana sumber pendanaan itu akan
diperoleh (swadaya, bantuan pemerintah atau bantuan dari pihak lain).
8. Penanggung jawab.
Dalam mengimplementasikan kegiatan yang telah ditentukan, harus ditentukan siapa yang akan
bertanggung jawab.
Untuk memperlancar pelaksanaan FGD penyusunan skenario, maka disiapkan terlebih dahulu instrumen pertanyaan - pertanyaan kunci minimal sebagai berikut:
1. Kebutuhan 2. Kegiatan
Identifikasi kebutuhan-kebutuhan, berdasarkan pada hasil kajian dan anlisa yang telah dilakukan
Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, berdasarkan pada hasil kajian dan anlisa yang telah dilakukan.
3. Pendanaan 4. Penanggung Jawab
Identifikasi sumber pendanaan, perlu diperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan dan dari mana sumber pembiayan itu akan diperoleh.
Identifikasi siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, berdasarkan pada hasil kajian dan anlisa yang telah dilakukan
POS RPLP | 111
B.4.3.5. Konsep Pengembangan Permukiman/Permukiman Kumuh
Tujuan : Merumuskan konsep pengembangan permukiman dan permukiman kumuh dengan
mempertimbangkan konsep pengembangan Kawasan di RP2KPKP, visi permukiman, hasil-
hasil kajian pemetaan swadaya yang sudah dilakukan sebelumnya.
Out Put : Konsep pengembangan Permukiman/Permukiman Kumuh
Catatan : Bagi Kota/kabupaten yang telah memiliki RP2KPKP, apabila kelurahan masuk dalam
delineasi Kawasan kumuh, maka konsep pengembangan permukiman/ permukiman
kumuh mengacu kepada konsep di RP2KPKP.
No Pertanyaan / Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2
Lihat dan tulis di Dokumen RP2KPKP konsep pengembangan Kawasan yang berdampak pada kelurahan/desa.
RP2KPKP
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Konsep pengembangan permukiman/ permukiman kumuh
3
Apabila belum ada di atau tidak ada dokumen RP2KPKP, maka , Ingatkan peserta, bahwa konsep pengembangan kawasan permukiman kumuh harus mempertimbangkan konsep pengembangan Kawasan di kota, visi permukiman, hasil-hasil kajian pemetaan swadaya yang sudah dilakukan sebelumnya.
Hasil diskusi Visi,
Hasil diskusi RPK
Hasil pemetaan dan kajian kebijakan kota
Hasil pemetaan dan kajian safeguard
Hasil Pemetaan dan kajian livelihood
Hasil Pemetaan dan Kajian Resiko bencana
Hasil Pemetaan dan kajian infrastruktur untuk semua
4 Diskusikan dan sepakati gagasan-gagasan konsep pengembangan permukiman/permukiman kumuh.
5
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
POS RPLP | 112
Contoh konsep pengembangan permukiman
POS RPLP | 113
Contoh konsep penanganan permukiman lokasi prioritas
lingkungan berdasarkan atas visi maupun gap persoalan.
- Merumuskan pola-pola penanganan permukiman/permukiman kumuh sesuai dengan Permen
PUPR no 2 tahun 2106.
Out put :
- Peta dan matrik kebutuhan penanganan skala kota/kawasan
- Peta dan matrik kebutuhan penanganan skala lingkungan
- Keterpaduan kebutuhan skala kota/Kawasan dengan skala lingkungan
POS RPLP | 114
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siapkan peta dasar kelurahan / Peta permukiman kumuh di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
Peta Permukiman kumuh (1:1000)
2 Diskusi permasalahan kota yang berpengaruh terhadap kelurahan. (lihat di RP2KPKP)
RP2KPKP
Dokumen Sektoral
-
Tuliskan data permasalahan kumuh tingkat kota yang berpengaruh terhadap permukiman/permukiman kumuh (data dapat diambil dari hasil kajian kebijakan sectoral kota) pada diskusi sebelumnya.
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Peta dan matrik kebutuhan penanganan skala kota/Kawasan Peta dan matrik kebutuhan penanganan skala lingkungan Keterpaduan kebutuhan skala kota/Kawasan dengan skala lingkungan
-
Tuangkan permasalahan tersebut kedalam peta Kawasan. Tandai simpul-simpul yang bermasalah.
3 Lakukan analisa permasalahan : Gali akar permasalahannya.
- sistem jaringan
- hirarki infrastruktur sekunder/ primer
- keterkaitan dengan permasalahan aspek lainnya,
-
keterkaitan dengan permasalahan lingkungan (berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kelurahan/ permukiman kumuh)
-
Lakukan diskusi solusi kebutuhan penanganannya, berdasarkan hasil Analisa akar permasalahannya.
- Tuangkan hasil diskusi kedalam peta dan matrik kebutuhan penanganan
4 Diskusi Kebutuhan penanganan berdasarkan visi
- Hasil diskusi Visi
POS RPLP | 115
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
Tuliskan kembali hasil diskusi visi dan hasil diskusi konsep pengembangan kawasan/ permukiman/permukiman kumuh.
hasil diskusi konsep pengembangan kawasan/ permukiman/permukiman kumuh.
-
Diskusikan ide alternatif kebutuhan penanganan pengembangan permukiman/ permukiman kumuh dalam mendukung visi/ tema kawasan pada tahapan sebelumnya. (Program dan kegiatan)
- Apa dampaknya ide alternatif terhadap pengurangan kumuh
- Tuangkan hasi diskusi ke dalam tabel
5 Diskusi kebutuhan lingkungan berdasarkan GAP Permasalahan
-
Tuangkan hasil pemetaan dan kajian profil permukiman/ permukiman kumuh (pada tahap sebelumnya)
- Melihat kembali hasil kajian penyebab dan akar masalahnya, lengkapi jika dianggap kurang
-
Kaji kebutuhan setiap persoalan kumuh untuk kebutuhan minimal 5 tahun ke depan. (Lihat di koefisien di dalam SPM, dan analisa daya dukung daya tampung lain)
Tuangkan hasil diskusi dalam peta kebutuhan penanganan serta dalam matrik kebutuhan penanganan.
6 Diskusi keterpaduan kebutuhan kota/kawasan dengan visi dan GAP permasalahan kelurahan
- Tandai permasalahan yang sama antara kelurahan dengan kota/Kawasan.
-
Tandai kebutuhan penanganan yang sesuai dengan permasalahan yang sama antara kota dan kelurahan
POS RPLP | 116
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
-
Tandai dan tuliskan kebutuhan penanganan permasalahan yang masyarakat tidak mampu untuk menangani/ kompleks/ terkendala lahan/ biaya sangat besar/ teknologi
-
Tandai dan tuliskan kebutuhan penanganan permasalahan yang mampu ditangani oleh masyarakat, tetapi permasalahan tidak bisa selesai jika tidak ada penyelesaian permasalahan di tingkat kota
-
Tandai dan tuliskan kebutuhan penanganan permasalahan yang mampu diselesaikan di tingkat masyarakat
-
Tuangkan hasil diskusi dalam peta kebutuhan penanganan serta dalam matrik kebutuhan penanganan.
7 Diskusi pola penanganan
-
Berdasarkan hasil kebutuhan penanganan, bagaimana pola penanganannya ? Pemugaran, peremajan atau pemukiman kembali.
- Petakan dan tandai lokasinya sesuai dengan pola penanganan yang dipilih.
8
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
dalam rangka pencapaian 0 hektar permukiman kumuh dan mencegah tumbuhnya
permukiman kumuh baru sampai dengan 2019, atau sesuai tahun perencanaan yang
disepakati Pemerintah Kabupaten/kota.
Out put : Skenario/road map penanganan permukiman kumuh kelurahan/ desa, sinkron dengan
skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota (terkonsolidasi) dan
yang telah mengarusutamakan safeguard, kebencanaan, responsif gender dan kelompok
rentan.
POS RPLP | 132
Metodologi : Focus Group Discusion (FGD)
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/ Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
A Penentuan dan Pemilihan Kriteria Skenario Pentahapan
1 Siapkan peta dasar kelurahan/delineasi kumuh di atas meja atau tempat yang telah disiapkan
Peta dasar kelurahan (skala 1 : 5000)
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2
Tulis, salin dan gambarkan scenario penanganan kumuh di RP2KPKP yang terkait dengan kelurahan/ desa. (apabila kelurahan masuk kedalam Kawasan di tingkat kota)
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Skenario Pentahapan
3
Apabila belum memiliki RP2KPKP dan tidak menjadi bagian kawasan di RP2KPKP, lakukan diskusi sebagai berikut :
a. Penyepakatan kriteria scenario penanganan tuntas kumuh :
- Skenario berdasarkan tuntas wilayah. Tuntas dalam satu RT/kawasan tertentu, kemudian kawasan (RT lainya) sampai dengan selesai dalam setiap tahunnya.
- Skenario berdasarkan tuntas permasalahan, menuntaskan satu per satu permasalahan dalam satu periode tertentu, kemudian permasalahan lainnya dalam periode berikutnya.
- Skenario berdasarkan kondisi lahan. Lokasi yang tidak memiliki permasalahan dengan lahan dituntaskan pada periode awal. Lokasi yang bermasalah bersamaan dilakukan penyelesaian masalah, kemudian tahun berikutnya ditangani.
- Skenario berdasarkan tingkat kekumuhan. Tingkat kekumuhan ringan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian tingkat kekumuhan sedang sampai dengan berat.
POS RPLP | 133
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/ Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
b. Pemilihan skenario yang disepakati, dan diskusikan alasannya.
c.
Detailkan skenario pentahapan sesuai dengan yang dipilih sampai dengan 0 Ha kumuh atau periode tahun (2018-2019-2020). (dibuat dalam bentuk matrik)
B. Skenario Penanganan dan Pentahapan
1 Tuliskan kembali matriks hasil akhir diskusi penentuan dan pemilihan kriteria scenario pentahapan.
Fasilitator diskusi memfasilitasi kegiatan pemetaan dan kajian
2
Tuliskan kembali dengan hasil akhir diskusi Merumuskan kebutuhan penanganan permukiman/ permukiman kumuh.
Tuliskan jawaban peserta/narasumber ke dalam post-it, tempelkan pada peta yang telah disediakan. Atau tandai langsung di atas peta dengan menggunakan spidol.
Skenario pentahapan penanganan
3
Sinkronkan antara kebutuhan penanganan dengan scenario penatahapan sampai dengan tuntas 0 Ha Kumuh.
4 Hasil diskusi dituangkan kedalam bentuk matriks.
5
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
POS RPLP | 134
Contoh peta scenario pentahapan penanganan permukiman kumuh kelurahan
Roadmap Pengurangan Kawasan Kumuh
2017 2018 2019
115 Unit Bangunan Tidak Teratur 50 50 15
97 unit Bangunan Tidak Layak 35 40 22
20% Jalan Lingkungan Tidak Layak 80% 20%
34% Drainase Tidak Layak 80% 20%
175 KK Air Minum Tidak Layak 70 75 30
10 KK Air Limbah Tidak Layak 10
65 KK Pengelolaan Persampahan Tidak Layak 15 50
244 KK Tidak Tersedia Kebakaran 90 100 54
1 Ketersediaan Ruang Publik 1
2017 2018 201950% 80% 100%
4.97 1.988 0
Target Penyelesaian
Kawasan Kumuh PesisirRT 23, 24, 25,
27,319.94
Luas Kumuh Eksisting
9.94Prosentase Pengurangan KumuhSisa Luasan Kumuh
Nama Kawasan LokasiLuas
(Ha)Permasalahan
POS RPLP | 135
B.5.2. Penyusunan Draft RPLP
Tujuan :
alat untuk mendorong para pihak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas
permukiman kumuh di wilayah Kelurahan/Desa dalam satu sistem perencanaan program
investasi penanganan kumuh kota secara kolaborasi.
Out Put :
Rencana pencegahan kumuh
Rencana Peningkatan Kualitas
Rencana Sosial Ekonomi/livelihood
Rencana pengembangan permukiman
Rencana Ruang Terbuka Publik
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Berdasarkan hasil scenario penanganan dan pentahapan, tuangkan ke dalam peta tematik :
Hasil Skenario penanganan dan pentahapan
- Peta rencana Bangunan Gedung
- Peta Rencana Jalan Arah pengembangan permukiman
- Peta Rencana Drainase
- Peta Rencana Pelayanan Air Livelihood
- Peta Rencana Sistem Air limbah
- Peta Rencana Sistem Persampahan
- Peta Pelayanan Kebakaran
- Peta RTP
2 - Petakan arahan perkembangan permukiman baru.
-
Infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan permukiman lokasi tersebut.
3
Detail rencana pengembang livelihood berdasarkan hasil kajian livelihood, yang diselaraskan dengan skenario dan pentahapan penanganan permukiman/ permukiman kumuh
4 Susun peta keterpaduan infrastruktur dengan livelihood khusus permukiman kumuh.
POS RPLP | 136
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
5
Apabila hasil pemetaan dinilai masih perlu akurasi dan visualisasi melalui foto, maka dapat dilakukan transek ke lapangan.
Contoh rencana jaringan drainase
POS RPLP | 137
B.5.1.b. Penyusunan Perencanaan Teknis
Tujuan :
Merumuskan rencana peningkatan kualitas permukiman di kawasan prioritas, dengan pola
pemugaran atau peremajaan atau relokasi
Merumuskan aturan bersama tingkat komunitas
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Siap peta lokasi permukiman kumuh/delineasi skala 1 : 1000
2
Tuangkan rencana penanganan dan kegiatan hasil kajian kebutuhan ke dalam peta. Seluruh aspek atau kebutuhan dituangkan dalam satu peta
3 Diskusi gagasan tematik Kawasan :
POS RPLP | 138
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
- lihat kembali hasil pembahasan diskusi konsep permukiman. Tuliskan hasilnya :
-
Diskusi ide-ide gagasan konsep tematik Kawasan permukiman kumuh yang selaras dengan konsep permukiman.
- Sepakati gagasan tematik Kawasan.
-
Apabila dalam satu Kawasan, terdapat lebih dari 1 segmen dimungkinkan memiliki tematik yang berbeda.
4 Rumuskan dan gambarkan desain Kawasan atau wajah permukiman kumuh yang sesuai dengan tematik.
5
Diskusikan kebutuhan penanganan (point 2) apakah sudah mampu menjawab desain Kawasan diatas ? Lengkapi kebutuhan – kebutuhan program/kegiatan untuk melengkapi desain Kawasan yang disepakati. (kebutuhan tersebut harus komprehensif antara kebutuhan SEL)
6
Tuangkan kembali semua kebutuhan penanganan yang sesuai dengan desain Kawasan yang disepakati. pada titik – titik tertentu dilengkapi dengan sketsa atau gambaran visual terhadap gambaran wajah permukiman yang disepakati.
7
Rumuskan lebih detail kebutuhan infrastruktur terkait volume, dimensi, pemilihan bentuk dan bahan yang sesuai standar dan sesuai desain Kawasan yang telah disepakati
8
Diskusikan arahan penataan bangunan lebih detail terkait arahan kepadatan, ketinggian bangunan, jarak sempadan bangunan dengan jalan/sungai/pantai, dll. Tuangkan dalam peta siteplan arahan penataan bangunan
9 Susun semua kebutuhan dalam peta keterpaduan program/kegiatan
POS RPLP | 139
Contoh siteplan penanganan kawasan prioritas
POS RPLP | 140
B.5.3. Uji Publik Draft RPLP dan Aturan Bersama
Tujuannya : Masyarakat memahami hasil draft RPLP yang telah disusun oleh TIPP
Outputnya : Masukan dan Perbaikan draft
Metodologi : Workhsop mini
No Pertanyaan/ Topik Bahasan/
Langkah Data/Dokumen Pendukung Aksi Out-put
1 Sampaikan tujuan dan output Forum Konsultasi -3 atau forum uji publik (Draft RPLP dan Aturan Bersama )
BKM/LM memfasilitasi proses Forum Konsultasi
2 Paparan proses dan hasil Draft RPLP dan Aturan Bersama
Hasil Pemetaan Swadaya TIPP memaparkan hasil pemetaan swadaya
3 Tanggapan dan masukan Pokja PKP dan Pemerintah Desa/kelurahan :
Pokja dan Pemdes / Pemkel memberikan tanggapan dan masukan.
Tanggapan dan masukkan pokja, pemerintah desa/ kelurahan
a. Tanggapan hasil yang dipaparkan oleh TIPP
Tulis tanggapan dan masukan dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
b. Masukan terhadap draft dan Terkonsolidasi dengan RP2KPKP atau perencanaan Kota
c. Masukan terhadap Aturan Bersama
4 Tanggapan dan masukkan dari masyarakat atau Lembaga desa lainnya
Masyarakat memberikan tanggapan dan masukkan Tanggapan dan
masukan masyarakat
Tulis tanggapan dan masukan peserta dalam kertas plano yang telah dipersiapkan
5 Kesepakatan hasil mini workshop Masukan dan tanggapan peserta, hasil draft RPLP dan Aturan Bersama
Penyepakatan Bersama ditunagkan dalam berita acara.
Berita Acara dan hasil forum konsultasi publik -3
POS RPLP | 141
Lampiran 2.
Tahapan Penyaringan Kategori Kegiatan Aspek Lingkungan dan Sosial
BKM/TIPP atau KSM melakukan proses penyaringan kategori kegiatan yang diusulkan layak
untuk pendanaan dari Program KOTAKU adalah :
a. Aspek Lingkungan
- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan
secara signifikan dan tidak dapat diubah;
a. Aspek Sosial
- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi Pengadaan Tanah
- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi Masyarakat
Hukum Adat
Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan instrument
pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat digunakan untuk setiap kegiatan yang
direncanakan di dalam Perencanaan Penataan Lingkungan ditingkat Desa/Kelurahan
(RPLP/RTPLP) dan dilaksanakan oleh KSM ditingkat Desa/Kelurahan.
I. ASPEK LINGKUNGAN
1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara
signifikan dan tidak dapat diubah
Penyaringan tahap ini dilakukan untuk menseleksi rencana kegiatan ditingkat kelurahan/desa untuk
mendapatkan pembiayaan dari Program KOTAKU , untuk kegiatan sebagai berikut :
a. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang masuk dalam daftar negatif
Program KOTAKU
b. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang memiliki dampak lingkungan
yang signifikan, sensitif dan tidak dapat dipulihkan, sehingga wajib memerlukan
penyiapan AMDAL.
2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik
Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan
batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas hektar yang terkena dampak mengacu kepada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008, seperti contoh yang ditunjukkan
pada Tabel 2 diatas :
POS RPLP | 142
a. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang tidak signifikan tetapi
memerlukan penyiapan UKL-UPL tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan di
tingkat kelurahan/desa dengan pembiayaan dari Program KOTAKU .
b. Program KOTAKU akan membiayai kegiatan yang cukup memerlukan SOP/SPPL
dengan kriteria skala besaran dibawah kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL.
3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan
Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan di tingkat kelurahan/desa yang berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan (daftar periksa seperti pada Sub Lampiran-1), sebagai
berikut :
a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan dan/atau
melintasi melalui kawasan lindung dan sensitif sehingga wajib memiliki AMDAL
(berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Permen LH No.5 Tahun 201),dan
b. Memiliki dampak lingkungan yang tidak signifikan dan pengelolaannya cukup dengan
memerlukan SOP/SPPL. (mengacu kepada Pasal 2 Permen LH No. 5 Tahun 2012).
4. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar Budaya (BCB)
Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak
pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya :
a. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan salah satu daftar
negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan Program KOTAKU . Di dalam kawasan
cagar budaya tidak diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan
permukiman.
b. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar budaya, tetapi
tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap kawasan/benda cagar budaya dan
dapat diatasi dengan memerlukan SOP/SPPL, untuk menghindari dampak dari pada
kawasan dan benda caar budaya.
5. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana
Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari BNPB/BPBD setempat,
yaitu :
a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan memiliki risiko
bencana tingkat sedang atau tinggi, maka harus melakukan kajian penilaian mendalam
merumuskan skenario penanggulangan bencana, seperti pada perencanaan
RPLP/RTPLP.
b. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi maka langkah-langkah yang perlu
diambil adalah SOP/SPPL untuk memitigasi risiko/bahaya.
POS RPLP | 143
Hasil proses penyaringan dari Aspek Lingkungan ini akan menentukan pendekatan pengelolaan
lingkungan yang akan digunakan di tingkat kelurahan/desa, pada masing-masing kegiatan,
adalah :
- Kegiatan yang memenuhi syarat, adalah kegiatan yang membutuhkan SPPL/SOP untuk
mengurangi potensi dampak lingkungan kecil.
Contoh format SOP/SPPL dapat ditemukan di Sub Lampiran-2.
II. ASPEK SOSIAL
1. Penyaringan Kategori Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan
Pengadaan Tanah
Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah
dilakukan dengan menggunakan Format inventarisasi lahan dan aset yang terkena dampak yang
disajikan pada Sub Lampiran-1
Pengadaan tanah yang memenuhi syarat untuk kegiatan Program KOTAKU ditingkat
kelurahan/desa dapat diperoleh dengan skema pengadaan tanah melalui :
a. hibah tanah
b. izin pinjam/pakai
c. izin dilewati, (biasanya untuk penempatan pipa)
Seperti ditunjukkan dalam Tabel 6 dibawah ini.
Tabel 6. Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah tingkat Kelurahan/Desa
Kegiatan
Pengadaan
tanah
Kebutuhan
Lahan
Jumlah Warga
Terkena Proyek
(WTP)/Pemilik Tanah
Instrumen
Penanganan
Acuan
1. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah
- Hibah atas
sebagian
hak tanah --- ---
1. Surat pernyataan
Sumbangan Tanah
2. Berita Acara konsultasi
denganWTP
Sub
Lampiran-3
Sub
Lampiran-6
- Izin Pakai
Tanah
--- ---
1. Surat Pernyataan Izin
Pakai Tanah
2. Berita Acara Konsultasi
denganWTP
Sub
Lampiran-4
Sub
Lampiran-6
POS RPLP | 144
Kegiatan
Pengadaan
tanah
Kebutuhan
Lahan
Jumlah Warga
Terkena Proyek
(WTP)/Pemilik Tanah
Instrumen
Penanganan
Acuan
- Izin
Dilewati
--- ---
1. Surat Pernyataan Izin
Tanah Dilewati
2. Berita AcaraKonsultasi
denganWTP
Sub
Lampiran-5
Sub
Lampiran-6
2. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi Dampak Sosial
Terhadap Masyarakat Hukum Adat
Penyaringan berdasarkan dampak sosial terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan
ditingkat komunitas (Desa/Kelurahan) mengikuti dan menerapkan pengelolaan lingkungan dan
dampak sosial yang telah disusun pemrakarsa ditingkat kota yaitu Rencana Kegiatan Masyarakat
Hukum Adat (RK-MHA).
3.6.2 PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN
1. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan
1.1. Penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan (SPPL)
Kegiatan usulan yang akan didanai oleh Program KOTAKU ditingkat kelurahan/desa, maka
pengelola kegiatan (BKM dan Lurah/Kepala Desa) harus melakukan hal sebagai berikut :
a. Berkoordinasi dengan POKJA PKP/Dinas terkait penyiapan SPPL untuk
penyelenggaraan kegiatan pada sub-sektor tertentu.
b. Menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan pada Sub Lampiran-7.
c. Melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP pada
setiap sub-sektor. Daftar mengenai panduan atau SOP tercantum didalam Sub
Lampiran-2.
POS RPLP | 145
1.2. Pengelolaan Kayu
Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan kayu ditingkat Kota, dengan
memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :
a. Pemakaian kayu 3 m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan melampirkan bukti
sahnya kayu FAKO atau SKSHH (atau dokumen sejenis: SAKO);
b. Copy SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap KSM yang
membeli kayu
c. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisi ke lapangan.
d. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang dilampirkan berasal dari
supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian.
e. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah (ilegal) maka akan dikenakan
sanksi pemberhentian sementara proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian
penggunaan kayu yang ilegal.
f. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi
masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah :
1. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi
dari POKJA atau Tim Korkot.
2. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan
durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat
Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.
2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial
2.1 Pengadaan Tanah
Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak sosial, baik negatif
maupun positif akibat dari pengadaan tanah, maka BKM/TIPP dan KSM menyusun
perencanaan pengadaan tanah yang terkait, seperti pada tabel 3.
Prosedur Pengadaan Tanah:
a. BKM wajib melaporkan kepada POKJA PKP dan Kordinator Kota tentang hasil proses
penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari kegiatan proyek dan
pengadaan tanah yang digunakan.
b. BKM dan KSM melengkapi instrumen pengadaan tanah. Alternatif untuk pengadaan
tanah yang akan digunakan didasarkan pada potensi dampak ditetapkan
berdasarkan kriteria dalam tabel 3 diatas, yaitu :
1. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, (Sub Lampiran-3),
2. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah (Sub Lampiran-4), atau
POS RPLP | 146
3. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati lampiran (Sub Lampiran-5)
2.2 Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC)
Proses konsolidasi tanah ditingkat masyarakat adalah sama dengan proses konsolidasi tanah
ditingkat kabupaten/Kota. Konsolidasi tanah di tingkat masyarakat dilaksanakan secara
swadaya yaitu konsolidasi tanah dibiayai sendiri masyarakat peserta konsolidasi tanah.
Proses pelaksanaan konsolidasi tanah ditingkat masyarakat juga didasarkan pada Peraturan
Ka.BPN No.4 tahun 1991, tentang pelaksanaan konsolidasi tanah, peserta konsolidasi tanah
harus mengajukan surat permohonan kepada Kantor BPN Kabupaten/Kota.
Langkah-langkah pelaksanaan konsolidasi tanah lebih rinci dapat diihat pada Sub Lampiran-8.
2.3 Rencana Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA)
Instrumen untuk Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA) ditingkat masyarakat
adalah menggunakan instrumen yang sudah di buat dan ditetapkan oleh POKJA PKP di tingkat
Kota.
BKM dan tim fasilitator, memfasilitasi dan bersama-sama dengan tim POKJA PKP/fasilitator
yang ditunjuk POKJA PKP untuk melakukan proses penyusunan RK-MHA, seperti dalam tahapan
dibawah ini :
a. Melakukan konsultasi/rembug dengan MHA dan mendiseminasikan informasi
kepada MHA dengan difasilitasi oleh fasilitator dalam cara-cara sesuai dengan
kebiasaan budaya MHA dan menggunakan bahasa MHA.
b. Membantu POKJA PKP dalam melakukan kajian sosial (social assessment) dalam
rangka memperoleh informasi dasar tentang MHA, termasuk: jumlah populasi,
karakteristik kehidupan, mata pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat
alami serta dengan kelompok MHA lainnya;
c. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi/rembug dengan MHA untuk mengidentifikasi
berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, untuk menyiapkan Rencana MA, dan
untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MA dari
Masyarakat MHA.
d. Mensosialisaikan konsep rancangan kegiatan, yang sudah mengakomodasi
kebutuhan MHA untuk mendapatkan tanggapan, untuk selanjutnya dapat
memperbaiki lagi konsep rancangan Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan
dukungan penuh dari MHA.
POS RPLP | 147
Sub Lampiran-1. LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
5. Kelas Jalan .……….....................................................
6. Panjang Ruas .……….........................Km
7. Lebar
a. Lebar Vadan Jalan
b. Jenis Perkerasan 2)
c. ROW / RUMIJA 2)
d. RUMIJA rencana
Eksisting Rencana
a. ……..……………. m
b. ……..……………. m
c. ……..……………. m
d. ……..……………. m
a. ……..……………. m
b. ……..……………. m
c. ……..……………. m
d. ……..……………. m 8. LHRT
a. Eksisting 2)
b. Rencana
a. ……..……………. smp/hari
b. ……..……………. smp/hari 9. Kecepatan Rencana Jalan a.
Eksisting 2)
b. Rencana
a. ……..……………. Km/jam
b. ……..……………. Km/jam 10. Keberadaan Perencanaan Teknis
Rinci (DED)
Ada, dengan status tahun ………………..
Belum Ada
B. RONA LINGKUNGAN (Sepanjang jalan dan sekitarnya)
1. Fisiografi
a. Tanah Stabil
b. Tanah tidak stabil
a. ……..…………… Km
b. ……..……………. Km
POS RPLP | 154
2. Penggunaan Lahan
a. Permukiman Padat b.
Daerah Komersial c.
Areal Pertanian
d. Lain-lain(………………………….)
a. ……..……………. Km
b. ……..……………. Km
c. ……..……………. Km
d. ……..……………. Km
3. Kawasan Lindung
a. Jenis/nama kawasan lindung
b. Letak jlan terhadap kawasan
lindung 1)
a. ……..……………………………………………………..
b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh
4. Komponen lingkungan lain yang
sensitif terhadap perubahan 1)
a. …….……………………………………………………..
b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh
5. Luas areal Pengadaan Tanah
………………………………………… ha
C. KESIMPULAN (pilih salah satu)
1. Wajib AMDAL
Alasan: …………………………………………………………
2. Wajib UKL-UPL
Alasan: …………………………………………………………
3. Bebas AMDAL maupun UKL-UPL
cukup SPPL
Alasan: …………………………………………………………
D. ISU POKOK LINGKUNGAN YANG PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT
1. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi
a. ………………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………………….
2. Dampak lingkungan pada tahap konstruksi
a. ……………………………………………………………………………….………………………….
b. ……………………………………………………………………………..………………………..….
POS RPLP | 155
3. Dampak lingkungan pada tahap pasca konstruksi
a. ……………………………………………………………………….…………………………………
b. …………………………………………………………………………….……………………………
E. KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA
Izin:……….………………………………….
Perjanjian Kerjasama/ Kolaborasi:
……….………………………………….
Alasan: …………………………………………………………
Alasan: …………………………………………………………
POS RPLP | 156
Sub Lampiran-2. PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1. Jalan dan Jembatan:
Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014 mencakup antara lain:
a. Prosedur Penyaringan Lingkungan (Screening)
b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
c. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
d. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan.
e. Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan.
2. Air Minum:
a. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, mengenai Sistem Pengelolaan Air
Minum, yang mencakup:
- Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Penyiapan Studi Kelayakan, Fase Konstruksi.
b. Pedoman untuk Sistem Pengelolaan Air Minum Sederhana;
- Pedoman untuk pembangunan mata air, broncaptering, sumur air dalam, pengolahan air sederhana, hidran publik, instalasi perpipaan, dan operasional dan pemeliharaan.
3. Irigasi:
a. Pedoman rehabilitasi/peningkatan sistem irigasi, untuk mencegah dampak efek hilir yang merugikan. Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2.
4. Sanitasi:
a. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat –Ditjen
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2014.
POS RPLP | 157
Sub Lampiran-3. SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH
Yang Bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama : …………………………………………………………………………………………………………..
No KTP : …………………………………………………………………………………………………………..
-Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi)
-Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah
-Wajib melampirkan sketsa peta lokasi
POS RPLP | 159
Lampiran Sketsa Peta Lokasi
Sketsa Peta Lokasi* Keterangan
Batas-batas Tanah :
Sebelah Timur : .........................................
Sebelah Barat : .........................................
Sebelah Utara : .........................................
Sebelah Selatan : .........................................
*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah
mata angin)
POS RPLP | 160
Sub Lampiran-4. SURAT PERNYATAAN IJIN PAKAI TANAH
Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : ………………………………………………………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………………………………………………………….. Pekerjaan : ………………………………………………………………………………………………………….. Alamat : ............………………………………….. RT/RW/Dusun:…………………………......... Desa/kelurahan :……………………….. Kabupaten/Kota ………………………………………………......... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………... Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia meminjamkan tanah dan aset lain kepada Pemerintah Kabupaten/Kota …….............. (sebutkan) untuk kegiatan pembangunan............................ selama................................ tahun bagi kepentingan masyarakat umum. Lokasi tanah : ......................................................... Luas tanah yang dipinjamkan : ......................................................... Penggunaan tanah saat ini : .........................................................
Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................,......................2016 Yang Memberi Izin Pakai Tanah, Yang Menerima Izin Pakai Tanah Atas Nama
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik Tanah Lurah/Kepala Desa Materai 6000 (--------------------------------) (---------------------------------)
Mengetahui:
Nama : Tanda tangan Nama : Tanda tangan Saksi-saksi: 1................................ 2. ................................ 3. ................................
Catatan: -Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) -Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah -Wajib melampirkan sketsa peta lokasi
POS RPLP | 161
Lampiran Sketsa Peta Lokasi
Sketsa Peta Lokasi* Keterangan
Batas-batas Tanah :
Sebelah Timur : .........................................
Sebelah Barat : .........................................
Sebelah Utara : .........................................
Sebelah Selatan : .........................................
*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah
mata angin)
POS RPLP | 162
Sub Lampiran-5. SURAT PERNYATAAN IJIN TANAH DILEWATI
Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : ………………………………………………………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………………………………………………………….. Pekerjaan : ………………………………………………………………………………………………………….. Alamat : .............…………………………………..RT/RW/Dusun:………………………………………. Desa/kelurahan ……………………….. Kabupaten/Kota ………………………………………………......... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………… Tanggal ………............ dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia tanahnya dilewati fasilitas/pembangunan ........................................yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ...................... untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum. Lokasi tanah : ......................................................... Luas tanah yang dipinjamkan : ......................................................... Penggunaan tanah saat ini : ......................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.
............., ...................2016 Yang Memberi Izin Tanah Dilewati , Yang Menerima Izin Tanah Dilewati Atas Nama
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemilik tanah Lurah/Kepala Desa Materai 6000 (--------------------------------) (---------------------------------)
Catatan: -Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) -Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah -Wajib melampirkan sketsa peta lokasi
POS RPLP | 163
Lampiran Sketsa Peta Lokasi
Sketsa Peta Lokasi* Keterangan
Batas-batas Tanah :
Sebelah Timur : .........................................
Sebelah Barat : .........................................
Sebelah Utara : .........................................
Sebelah Selatan : .........................................
*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas
POS RPLP | 164
Sub Lampiran-6. BERITA ACARA KONSULTASI RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN
KEMBALI
Judul Kegiatan : Tanggal/ Bulan/ tahun : Waktu Konsultasi : Tempat Konsultasi :
Pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah memberikan sosialisasi Kegiatan dan Rencana Pengadaan Tanah:
a. Diseminasi tentang tujuan dan manfaat dari Kegiatan secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, batas wilayah cakupan dampak terutama yang akan berdampak kepada mereka.
b. Informasi mengenai kerangka kerja Pengadaan tanah dan relokasi, jika ada. c. Informasi mengenai kemungkinan skema Pengadaan tanah, misal dikompensasi, dibeli, kemungkinan
hibah dari pemilik tanah atau dipinjamkan oleh pemilik tanah atau tanahnya hanya dilewati. d. Peta/sketsa Kegiatan Proyek, alat peraga/bantu agar menjadi lebih jelas.
Konsultasi: a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong peserta pertemuan untuk berbicara secara pro aktif,
terutama berkaitan dengan dampak terhadap mereka dan aspirasi warga untuk minimalisasi dampak dan kemungkinan bentuk skema Pengadaan tanah dan kompensasi;
b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini; c. Berita Acara sosialisasi ini akan menjadi lampiran dalam Rencana Kegiatan
Catatan Proses Diskusi/Tanya Jawab: 1. ................................... 2. ........................... Dst
Hasil Kesepakatan (jika ada yang disepakati): 1. ...................................
2. ..............................Dst
Kami semua yang hadir setuju dengan Berita Acara yang dibuat bersama dengan pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah, dengan daftar hadir terlampir.
Menyetujui, Jabatan di Desa Tanda Tangan
1. Nama 1 Kepala Desa
2. Nama 2 Perwakilan warga/tokoh masyarakat 3. Nama 3 .............
Mengetahui, (Nama) POKJA PKP
Lampiran • Daftar hadir lengkap (Nama, jenis kelamin, alamat, status dalam keluarga, tanda tangan)
• Foto-fot
POS RPLP | 165
Sub Lampiran-7. SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)
(Untuk Rencana Kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL- berdasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012, PerMen PU No. 10 Tahun 2008 atau Peraturan Gubernur/walikota/Bupati)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………… Jabatan : …………………………… Alamat : …………………………… Nomor telp. : …………………………… Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: Nama perusahaan/BKM : …………………………… Alamat perusahaan/BKM : …………………………… Nomor telp.perusahaan : …………………………… Jenis usaha/ sifat usaha : …………………………… Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk: 1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar; 2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha;
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
5. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 4 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan: Dampak lingkungan yang terjadi 1.
2. dst (lihat contoh Sub Lampiran 7a) Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui 1. 2. dst. (lihat contoh Sub Lampiran 7a) SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Tanggal, Bulan, Tahun Pengelola Kegiatan,
Materai Rp, 6.000,- Tanda tangan, Cap perusahaan/BKM
NAMA
POS RPLP | 166
Nomor registrasi dari Kantor Lingkungan Hidup setempat
Tanggal
Penerima
POS RPLP | 167
Sub Lampiran 7a Potensi Dampak Negatif dan Tindakan Mitigasi (Contoh kegiatan yang banyak dijumpai pada pelaksanaan Program KOTAKU )
Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi
Jalan, jembatan dan Drainase
Erosi dari jalan yang sedang melakukan cut and fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran
Batasi kegiatan pemindahkan tanah hanya pada waktu
musim kering/panas
Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami
Lindungi saluran drainasi dengan pembatas atau berm
Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yang rawan
erosi secepat mungkin
Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan
Lakukan pemeliharaan tepat waktu
Terjadinya genangan air yang menjadi tempat pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit lainnya
Lakukan tindakan untuk mencegah dengan perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi
Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor
Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam
Bangun turap penyangga dinding tanah
Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada
kemiringan
Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan
(drain)
Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan
Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara
berkala
Gunakan saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah
membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yang
lebih intensif.
Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi
Toilet Umum, Sanitasi, dan Penyediaan Air Bersih :
Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tangki septik
Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan hulu
aliran
Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur
Sumur dalam kakus yang pasti rawan kontaminasi
Bangun bak air yg diissi dari melalui pipa atau ember
Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur
Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia
Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik
Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik
POS RPLP | 168
Tangki septik yang tidak bagus strukturnya
Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari: Ada lubang kontrol dengan penutup
Pipa masuk kotoran
Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas
Pipa luapan disambung dgn rembesan
Pipa udara (ventilasi)
(Untuk memenuhi SNI - 2398 -2002 tentang jaringan septic tank)
MCK yang tidak memenuhi syarat Semua unsur utama MCK harus ada; Kakus
Ventilasi kakus
Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang
pembuangan
Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi
Ada kran air utk isi ember
Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran
pembuangan
Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke saluran air yang ada
Saluran libah manusia harus disalurkan ke tempat
pengolahan/ tangki septik
Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah limbah
manusia
lindi dan bau dari pengelolaan limbah padat rumah tangga sementara harus dirawat sehingga tidak mencemari air permukaan tanah
Melakukan pemisahan sampah organik dan sampah
anorganik
Limbah yang mengandung lindi disalurkan ke tangki yang
lantainya dicor
Lindi disalukan ke tangki pengendapan yang lantainya dicor
sebelum dibuang
Menutup sampah organik untuk mencegah bau dan
menjadi kompos
POS RPLP | 169
Sub Lampiran-8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
A. Persyaratan
Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Bidang Pengaturan Penguasaan
Tanah, menyatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam permohonan konsolidasi tanah adalah :
1. Surat Permohonan konsolidasi tanah.
2. Gambar lokasi tanah.
3. Sketsa Rencana Desain Konsolidasi Tanah.
4. Foto copy Sertipikat/Petuk/Leter C.
5. Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama.
6. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).
7. Syarat Pernyataan Persetujuan ikut kegiatan konsolidasi tanah perkotaaan.
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan apabila obyek konsolidasi tanah belum bersertipikat.
9. Daftar Peserta.
10. Surat Keterangan Waris, dilengkapi apabila subyek hak telah meninggal dunia.
11. Tanda bukti diri/KTP.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya Konsolidasi Tanah Swadaya
B. Tahap-tahap dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
Pelaksanaan Konsolidasi secara fungsional oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Setiap langkah ataupun
prosedur Konsolidasi Tanah perkotaan dilaksanakan secara teratur yaitu mulai dari pemilihan calon lokasi
sampai dengan penerbitan sertipikat Konsolidasi Tanah Perkotaan. Adapun tahap-tahap Konsolidasi Tanah
Perkotaan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
410–245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah sebagai berikut:
1) Penjajagan penetapan lokasi/pemilihan lokasi
Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan diawali dengan pemilihan calon lokasi.Dalam pemilihan calon
lokasi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan memperhatikan faktor fisik
wilayah dan faktor non fisik untuk menghindari sebaiknya lebih dari satu lokasi. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota beserta tim koordinasi Konsolidasi Tanah Perkotaan menentukan lokasi
Konsolidasi Tanah Perkotaan. Pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
a. Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus wilayah pemukiman yang pesat perkembangannya.
b. Daerah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman yang baru.
c. Wilayahnya diperkirakan akan berkembang sesuai dengan tata kota tersebut.
d. Daerah pinggiran kota yang mempunyai potensi untuk berkembang sebagai tempat pemukiman.
POS RPLP | 170
2) Penyuluhan
Dengan mengadakan kegiatan lapang dengan diawali adanya penyuluhan kepada pserta KTP,
penyuluhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang agar peserta Konsolidasi Tanah dapat mengetahui
maksud dan tujuan dari adanya Konsolidasi Tanah. Kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Penyuluhan diberikan kepada seluruh masyarakat dan aparat pelaksana pada lokasi yang dipilih agar
masyarakat mengerti tentang manfaat konsolidasi tanah dan bagi aparat mengerti tugas dan
tanggung jawab dalam konsolidasi tersebut. Penyuluhan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan petugas
yang ditunjuk serta diupayakan secara langsung. Penyuluhan secara tidak langsung dapat melalui
Ketua RT/RW dan pemuka masyarakat setempat.
b. Materi Penyuluhan yang terdiri dari:
1. Tentang Konsolidasi Tanah secara umum.
2. Arti pentingnya Konsolidasi Tanah bagi peserta Konsolidasi Tanah itu sendiri.
3. Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT) terhadap calon lokasi yang telah dipilih.
4. Adanya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) untuk sarana dan prasarana jalan atau
fasilitas umum atau sosial lainnya. Besarnya STUP sudah diinformasikan pada saat penyuluhan
dan sudah diberi pengarahan bagaimana cara perhitungannya. Sedangkan perkiraan besarnya
STUP yang di informasikan kepada masyarakat harus berdasarkan hasil laporan dari lokasi yang
telah di pilih (penjajagan lokasi).
5. Hal lain-lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
3) Penjajagan Kesepakatan
Membuat Surat pernyataan secara tertulis oleh peserta Konsolidasi Tanah tentang persetujuan
diadakannya kegiatan konsolidasi tanah dan kesanggupan peserta untuk memberikan sumbangan
berupa sebagian tanahnya untuk pengadaan prasarana jalan dan prasarana umum lainnya yang penting.
Dalam Konsolidasi Tanah sudah ditentukan sekurang-kurangnya 85% untuk proyek dan 100% untuk
swadaya dan peserta menyatakan persetujuannya.
4) Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah adalah dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat.
5) Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DURK)
a. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat menyampaikan DURK kepada Kantor Wilayah BPN
Propinsi paling lambat bulan juli pada tahun yang bersangkutan.
b. Kemudian Kanwil BPN Propinsi melakukan, menyampaikan, koreksi dan rekapitulasi DURK Kantor
Wilayah Propinsi dalam lembar organisasi atau lokasi dengan dilengkapi daftar yang berisikan Unit
Kerja, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), lokasi kegiatan, penerimaan, penggunaan
dan saldo/jumlah yang disetorkan kepada ke Kas Negara, Kepala
c. BPN, dan Departemen Keuangan.
POS RPLP | 171
d. Setelah DURK yang telah dibahas dan disetujui, Kepala BPN menyiapkan DRK dan penyampaikannya
kepada Menteri Keuangan.
e. Kepala BPN menyampaikan DRK dan petunjuk operasional yang telah dibubuhi Surat pengesahan
dari Menteri Keuangan kepada Kakanwil BPN Propinsi dan unit satuan pelaksana dipusat.
6) Identifikasi subyek dan obyek
Diadakaannya pendataan berupa identifikasi subyek dan obyek tanah agar diketahui jumlah peserta,
tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah, luas dan letaknya masing-masing bidang tanah, jumlah bidang,
batas-batas bidang pemilikan tanah. Persyaratan bagi peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah
sebagai berikut:
a. Peserta tersebut mempunyai surat atau bukti kepemilikan tanah.
b. Peserta tersebut bersedia melepaskan hak atas tanahnya sebagai dasar pemberian hak baru setelah
dikonsolidasi.
c. Peserta tersebut bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya untuk prasarana umum misalnya
untuk jalan dan untuk fasilitas umum lainnya.
d. Jika tanah yang dalam keadaan sengketa maka kedua belah pihak harus menyatakan
persetujuannya dan ikut bersedia dalam Konsolidasi Tanah.
e. Peserta harus memenuhi syarat khusus:
1. Daftar nama peserta
2. Surat permohonan
3. Identitas peserta
4. Pernyataan kesanggupan peserta
5. Bukti kepemilikan tanah
6. Sketsa lokasi atau bidang tanah
7) Pengukuran/pemetaan keliling
Dilakukan pengukuran keliling lokasi Konsolidasi Tanah karena hal ini bertujuan untuk mengetahui luas
tanah yang akan di Konsolidasikan dan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi. Para pemilik tanah tidak diperkenankan melakukan
perubahan penguasaan dan penggunaan tanahnya selama kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut
dilaksanakan baik dengan cara mengalihkan hak atas tanahnya maupun mendirikan bangunan diatas
lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan. Agar perubahan tersebut tidak terjadi maka pada awal kegiatan
perlu dipasang suatu papan pengumuman tentang larangan perubahan penguasaan tanah.
8) Pemetaan rincikan
Adanya pengukuran rincikan bidang yang bertujuan untuk mengetahui secara luas bidang tanah masing-
masing peserta. Semua yang ada diatas bidang tanah harus terlihat jelas agar memudahkan dalam
pembuatan rencana desain tata ruang Konsolidasi Tanah Perkotaan.
POS RPLP | 172
9) Pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah
Diadakannya pengukuran topografi atau kemiringan tanah untuk mengetahui kemiringan dan lereng
areal yang akan di Konsolidasikan serta memudahkan rencana jaringan jalan dan saluran air. Membuat
pemetaan penggunaan tanah agar diketahui jenis apa penggunaan tanahnya yamg ada dilokasi
sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan desain tata ruang.
10) Membuat peta rencana jaringan jalan dan fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas umum dan sosial
(pra desain tata ruang).
11) Pembuatan Desain Tata Ruang (DTR)
Rencana desain penataan bidang-bidang tanah harus di musyawarahkan terlebih dahulu dengan
peserta. Setelah dapat diterima barulah desain tata ruang disahkan oleh Bupati/Walikota dan digunakan
sebagai dasar/pedoman penataan selanjutnya.
12) Musyawarah mengenai besarnya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP)
Besarnya STUP yang dikenakan kepada peserta ditetapkan secara musyawarah tetapi STUP juga
ditentukan oleh:
a. Status Tanah
Jika tanah hak/yasan maka besarnya STUP ditetapkan dengan kesepakatan bersama peserta
konsolidasi tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Daerah..
b. Rata-rata luas pemilikan kapling tanah
Jika rata-rata kepemilikan tanah kecil-kecil maka STUP menjadi besar, banyak jalan yang dibangun
karena jarak antara dua jalan relatif dekat.
c. Prasarana dan fasilitas umum
Semakin banyak dibutuhkan prasarana dan fasilitas umum maka STUP semakin besar.
13) Pelepasan hak atas tanah oleh peserta
Pada saat pelepasan HAT maka sertipikat tanah/bukti pemilikan tanah harus diserahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan akhirnya nanti dikembalikan lagi dengan luas dan letak tanah
yang baru.
14) Penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi
Tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah negara obyek konsolidasi tanah perkotaan.
15) Setelah tanah dilepaskan menjadi tanah negara maka BPN melaksanakan penataan kembali
(realokasi/penerapan kapling baru) setelah itu akan dikembalikan/diredistribusikan kembali kepada
peserta KTP dengan luas, bentuk dan letak yang baru sesuai dengan Desain Tata Ruang.
POS RPLP | 173
16) Pekerjaan Kontruksi
Yaitu pembentukan badan jalan, parit dan fasilitas umum lainnya agar tujuan Konsolidasi Tanah
Perkotaan benar-benar bisa terwujud.
17) Redistribusi/penerbitan SK pemberian hak
Setelah terbit Surat Keputusan KBPN tentang penegasan Tanah Negara obyek Konsolidasi, maka
Kakanwil Propinsi atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan
pemberian HAT kepada peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan tanpa melalui permohonan dari masing-
masing peserta KTP yang semula sudah memiliki suatu hak dibebaskan dari kewajiban membayar uang
pemasukan kepada negara dan hanya dikenai biaya administrasi yang sudah ditentukan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 dan biaya pendaftaran tanah.
18) Sertifikasi
Sesuai dengan Surat keputusan pemberian HAT, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
menerbitkan sertipikat tanah dan diberikan kepada peserta konsolidasi yang berhak.
C. Kewajiban Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan
Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap
peserta konsolidasi tanah diantaranya yaitu :
1. Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya sebagai partisipasinya untuk penyediaan fasilitas
jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan (STUP).
2. Bersedia membuat pernyataan tertulis untuk menjadi peserta konsolidasi tanah.
3. Bersedia melepaskan Hak Atas Tanahnya terlebih dahulu, sebagai dasar pemberian hak baru
melalui konsolidasi tanah.
4. Apabila tanah dalam sengketa harus diselesaikan dahulu dari kedua belah pihak menyatakan
persetujuan tertulis untuk bersedia ditata dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan.