Panduan Fakultas Hukum 2013(1).pdf

1

Panduan Fakultas Hukum 2013

Sejarah,Filosofi,Misi Dan Tujuan Unila

a. Sejarah Unila Usaha untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah Keresidenan Lampung timbul

dari dua panitia yang lahir tahun 1959, yaitu panitia pendirian dan perluasan

sekolah lanjutan (P3SL) di Tanjung Karang, yang diketuai oleh Zainal Abidin

Pagar Alam dan sekretarisnya Tjan Djiit Soe: dan Panitia Persiapan Pembentukan

Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang dibentuk di jakarta pada

tanggal 20 Agustus 1959 dengan Ketua Nadirsjah Zaini, M.A. dan Sekretaris

Hilman Hadikusuma.

Pada tanggal 19 Januari 1960 P3SL mengadakan musyawarah dengan tokoh-

tokoh masyarakat Lampung untuk mempersiapkan berdirinya suatu perguruan

tinggi. Pada waktu itu P3SL dirubah namanya menjadi Panitia Pendirian

Perluasan Sekolah Lanjutan Dan Fakultas (P3SLF) dengan Ketua Zainal Abidin

Pagar Alam dan Sekretaris Tjan Djiit Soe.

Pada Tanggal 19 Juli 1960 Sekretariat Fakultas Ekonomi Hukum Sosial (FEHS)

Lampung Dibuka di aula gedung sekolah bekas Hak Haw di jalan Hasanudin

No.34 Teluk Betung oleh tiga Mahasiswa yang mewakili P3SLF, yaitu Hilman

Hadikusuma, Alhusniduki Hamim, dan Abdoel Moeis Radja Hukum.

Pada tanggal 7 September 1960 setelah diadakan pertemuan antara P3SLF dan

P3YPTL, maka kedua panitia tersebut dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama

Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPLT) dengan akte Wakil

Notaris M.M Efendi Nomor 24 tanggal 23 November 1960, yang bertugas

membina Fakultas yang baru didirikan tersebut dan mengusahakan perubahan

statusnya menjadi negeri.

2


Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Universitas Sriwijaya (dr.M.Isa) Nomor

D-40-7-61 tanggal 14 Februari 1961, terhitung tanggal 1 Februari 1961 ditetapkan

jurusan FEHS Lampung menjadi cabang Fakultas Hukum Unsri.

Pada tanggal 15 Februari 1961 Hi.Zainal Abidin pagar alam ditunjuk sebagai

anggota kurator Universitas Sriwijaya di wilayah Lampung atas dasar surat

Keputusan Presiden Unsri Nomor UP/031/C-1/1961. Mr.Hosein Effendi

mendapat kepercayaan untuk memimpin Fakultas Hukum dan Drs.Moersalim

diberi kepercayaan memimpin Fakultas Ekonomi.

Pada tahun 1962, Mr.Rusli Dermawan diberi kepercayaan untuk memimpin

penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Hukum, dan Drs.P.Sitohang

memimpin Fakultas Ekonomi dengan Drs.Subki E. Harun sebagai sekretaris

Fakultas. Dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa cabang Fakultas Hukum

dan cabang Fakultas Ekonomi Unsri tersebut, atas persetujuan Presiden Unsri,

pada tahun 1964 diadakan hubungan afiliasi dengan Universitas Indonesia di

jakarta.Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki sebuah Universitas negeri

yang berdiri sendiri dapat terkabul. Hal ini terbukti dengan diterbitkanya surat

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 195

tahun 1965 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 23 September 1965 berdiri

Universitas Lampung (Unila), yang saat itu memiliki dua Fakultas yaitu Fakultas

Hukum dan Ekonomi. Kusno Danupoyo yang pada saat itu sebagai

Gubernur/KDH Propinsi Lampung diangkat sebagai pejabat Ketua Presedium

Universitas Lampung hingga pada tahun 1966 diganti kedudukanya oleh

Gubernur yang menggantikanya, yaitu Hi. Zainal Abidin Pagar Alam. Kemudian

dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun

1966 tentang pendirian Universitas Lampung.

Pada tahun 1968, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta Cabang

Tanjung Karang dengan keputusan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Nomor 1

tahun 1968, di integrasikan ke dalam Unila menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan. Universitas Lampung semakin maju dan berkembang seiring dengan

perkembangan zaman.

3


Pada tahun 1967 berdiri sebuah Fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian

berdasarkan Surat Keputusan Presidium Unila Nomor 756/KPTS/1967, yang

kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 0206/01973, sehingga sejak tanggal 16 Maret 1973,

secara resmi Fakultas Pertanian menjadi Bagian Integral dalam wadah Universitas

Lampung.

Setelah pendirian Fakultas Pertanian, Fakultas Tehnik dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Presidium Unila Nomor 227/KPTS/Pres/1968 pada tanggal 5 Juli

1968. Namun karena adanya berbagai kendala, fakultas ini tidak dapat

melanjutkan keberadaanya dan dengan Surat Keputusan Nomor 101/B-/11/72,

Fakultas Tehnik tidak menerima mahasiswa baru lagi dan sejumlah mahasiswa

Fakultas ini disalurkan ke fakultas lainya. Dalam Perkembangan selanjutnya,

dengan dukungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dibentuk lagi Panitia

Persiapan Pembukaan Fakultas Tehnik Sipil. Pada tanggal 13 Januari 1978

berdasarkan Surat keputusan Rektor Unila Nomor 08/KPTS/R/1991 tanggal 6 Juli

1991 Fakultas Non Gelar Tehnologi statusnya di ubah menjadi Fakultas Tehnik.

Pada Tahun Akademik 1986/1987 dibuka Program Studi (PS) Sosiologi dan PS

Ilmu Pemerintahan di bawah naungan Fakultas Hukum. Untuk menkoordinasikan

pelaksanaan Akademiknya, di bentuk Persiapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik (Persiapan FISIP). Dalam perkembanganya, berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0334/0/1995, Persiapan FISIP

resmi menjadi FISIP.

Pada Tahun Akademik 1989/1990 dibuka PS Biologi dan PS Kimia di bawah

naungan Fakultas Pertanian. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

Akademiknya, dibentuk Persiapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (Persiapan FMIPA). Dalam perkembanganya, berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 0334/0/1995, Persiapan FMIPA

resmi menjadi FMIPA.

4


Pada tahun 2002/2003 dibuka program pendidikan Dokter. Berdasarkan SK Dikti

Nomor 3195/D/I/2003 Unila mendapat izin menyelenggarakan Program

Pendidikan Dokter yang Tahun ajaran 2002/2003 mulai menerima Mahasiswa

baru.Dengan Demikian saat ini Unila terdiri dari 7 (Tujuh) fakultas, yaitu

Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Fakultas Pertanian, Fakultas Tehnik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam dan 1 (satu) Program

Pendidikan Dokter.

Pada tahun 1999 Unila menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dimulai

oleh program studi Magister Tehnologi Agroindustri dan Magister Hukum, di

ikuti oleh Magister Manajamen dan Agronomi pada tahun 2000 dan Magister

Tehnologi Pendidikan pada tahun 2001.

Pada tahun 2002 Unila memiliki program pascasarjana yang mengkoordinir dan

menetapkan baku mutu program studi pascasarjana di Unila. Selain program

Sarjana dan pascasarjana, Unila juga menyelengarakan program Diploma.

Pada awalnya, Unila berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Jalan Hasanudin Nomor 34;

kompleks jalan Jendral Suprapto Nomor 61 Tanjung Karang; dan kompleks Jalan

Sorong Cimeng Teluk Betung. Sejak Tahun 1973/1974 telah dibuka kampus

Unila di Gedong Meneng dan saat ini semua Fakultas sudah berada di dalam

kampus tersebut.

Antara tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang Koordinator. Sejak

tanggal 25 Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh satu

presidium yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi

Lampung. Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila dipimpin oleh seorang Rektor

secara berurut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad ( 1973-1981 )

2. Prof. Dr. R. Margono Slamet ( 1981-1990 )

3. Hi.Alhusniduki Hamim S.E. M.S.c ( 1990-1998 )

4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.S.c ( 1998-2006)

5. Prof. Sugeng P Harianto (2006-sekarang)

5


b. Filosofi Selain berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 jo UU Nomor

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, Universitas Lampung dalam

menyelenggrakan program-programnya kepada statuta Universitas Lampung,

yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0432/0/1992

tanggal 18 November 1992 dan diperbaharui pada tahun 2003 yang ditetapkan

oleh menteri Pendidikan Nasional RI No. 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

Kebijaksanaan pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

Keterkaitan dan Kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan

perkembangan pembangunan nasional juga di jadikan arah.

Acuan lain adalah isu-isu utama yang menjadi tema pendidikan tinggi indonesia

saat ini, yaitu (1) perluasan dan pemerataan kesempatan belajar; (2) peningkatan

relevansi; (3) peningkatan kualitas pendidikan; (4) peningkatan efisiensi

penyelenggaraan program pendidikan yang tertuang dalam Kerangka Pendidikan

Tinggi Jangka Panjang (KPTJP) III dan HELTS 2003-2010, sebagai

pengejawantahan paradikma baru pendidikan tinggi di indonesia.

1) Berorientasi kepada Kepuasan Pelanggan

Universitas Lampung sebagai penyelenggara jasa pendidikan meletakkan

mahasiswa sebagai Custumor utama. Keputusan mahasiswa dan orang tua/wali

mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di unila,

menjadi orientasi utama pelayanan Unila dalam mendayagunakan sumber daya

yang dimiliki, untuk penyelengaraan pendidikan diatas segala pertimbangan

lainya.

Masyarakat umum dan masyarakat ilmiah pada khususnya merupakan pelanggan

lain unila. Sebagai lembaga ilmiah, unila menempatkan program pengembangan

ilmu pengetahuan, tehnologi, dan kesenian secara konsisten dan berkelanjutan

sebagai program utama dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki,

6


sehingga melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hasilnya

diharapkan dapat bermanfaat dan memuaskan masyarakat.

2) Bertumpu pada Organisasi dan Manajemen yang Profesional

Dalam era globalisasi dan dalam rangka penerapan paradikma baru pendidikan

tinggi, organisasi unila akan dikembangkan dan disempurnakan terus-menerus

menuju terwujutnya suatu organisasi dengan model manajemen mutakhir yang

Profesional, yang dilengkapi dengan piranti lunak berupa sumberdaya manusia

berkualitas dan piranti keras yang memanfaatkan teknologi canggih, sehingga

manajemen organisasi Unila berciri efisien, auditable, dan accountable dalam

rangka menuju upaya peningkatan kualitas lulusan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.

Untuk itu telah diimplementasikan sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT)

Universitas Lampung menerapkan MMT melalui lima prinsip utama :

a) Keteladanan pimpinan adalah kunci keberhasilan

b) Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin

c) Keterlambatan, kesalahan, dan cacat pekerjaan cermin rendahnya mutu

d) Menghilangkan penyebab kesalahan berarti melakukan usaha perbaikan

3) Berupa Peningkatan Kualitas Secara Berkelanjutan (Continuous Quality

Improvement )

Dalam kerangka memenangkan persaingan yang makin ketat di era globalisasi,

Unila berupaya secara konsisten dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas

pelayanan di bidang jasa pendidikan agar dapat dihasilkan lulusan Unila yang :

a) Intelektual, berjiwa Pancasila, dan berintegrasi tinggi;

b) Memiliki kompetensi memadai dibidangnya masing-masing;

c) Berkemampuan untuk belajar mandiri secara berkelanjutan agar siap menjadi

profesional dalam memasuki dunia kerja, serta mampu berkompetisi dalam

memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan yang pesat.

7


Peningkatan kualitas penelitian juga dilakukan secara berkelanjutan seiring

dengan semakin tingginya kualitas dosen yang dimiliki Unila, dengan cara

semakin meperdalam bobot penelitian, meningkatkan produk peneliatian dan

menyebarluaskanya, baik ditingkat nasional maupun di tingkat Internasional.

Penelitian mendesak guna menunjang pembangunan daerah dan dalam kerangka

pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga terus digalakkan

dan ditingkatkan kualitasnya.

4) Bekerja Berdasarkan Perencanaan Top Down Bottom Up Dalam kerangka implementasi peningkatan kualitas berkelanjutan, perencanaan

merupakan alat manajemen yang strategis. Karena itu Unila akan menggunakan

sistem perencanaan tertulis yang dikembangkan dengan memadukan aspirasi dari

jurusan/fakultas (bottom up) dengan arahan kebijakan (top down) dari pusat

(Dirjen Dikti). Dengan demikian terwujud rencana kerja yang holistik dan

realistik, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai efisiensi setinggi-

tingginya dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas lulusan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat.

5) Lingkungan Kerja yang Kondusif

Unila telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang besar dan maju, dan

mungkin akan terus tumbuh dan berkembang lagi. Pertumbuhan dan

perkembangan Unila yang diinginkan adalah yang menguntungkan, teratur, dan

terkendali. Untuk ini semua aktivitas civitas akademika Unila akan senantiasa

berupaya membuat iklim kerja yang kondusif agar unit-unit di dalam Unila dapat

beraktivitas secar optimal dalam menjalankan misinya, serta dapat

mengembangkan kreatifitasnya. Tetapi juga terus menerus diciptakan sistem agar

seluruh kegiatan unit-unit di unila dapat dikendalikan secara efektif.

Dalam kaitan ini semua unsur dalam organisasi Universitas Lampung harus

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam organisasi, yaitu:

a) Kesadaran yang tinggi akan pentingnya kualitas;

b) Setiap orang bertanggungjawab terhadap kualitas

8


c) Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus

d) Etos kerja keras penuh pengertian;

e) Bekerja dalam sistem kerja yang cerdas

f) Bekerja secara efisien dan efektif

g) Displin yang tinggi

h) Tidak mencari kambing hitam atas kesalahan;

i) Iklim kerja harmonis;

c. Visi

MENJADI PERGURUAN TINGGI SEPULUH TERBAIK DI INDONESIA

TAHUN 2025

d. Misi

Misi 1. Meningkatkan kualitas dan relevansi penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

Misi 2. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif, dinamis, dan

bermoral.

Misi 3. Meningkatkan tata pamong Unila (Good University Governance).

Misi 4. Meningkatkan keterjaminan, aksesibillitas dan equitas layanan

pendidikan tinggi.

Misi 5. Meningkatkan peran agen perubahan yang menjaga kebenaran dan

keadilan.

Misi 6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar

negeri.

9


e. Tujuan

1. Terwujudnya Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. 2. Terbinanya wujudnya budaya akademik yang kondusif, dinamis, dan bermoral. 3. Berkembangnya organisasi Universitas Lampung dari tingkatan jurusan,

bagian dan program studi, Fakultas, UPT.

4. dan Rektorat dengan cara memperkuat organisasi yang berprinsip pada tata kelola organisasi universitas yang baik (good university governance).

5. Terwujudnya, aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi.

6. Menjadi agen perubahan dan menjaga kebenaran dan keadilan bagi kepentingan masyarakat.

7. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah, masyarakat, dan industri yang saling memberikan manfaat.

10


SEJARAH, FILOSOFI, VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM

a. Sejarah

Perkembangan daerah dan pertambahan penduduk di Provinsi Lampung

menjadikan kebutuhan pendidikan semakin meningkat. Untuk kebutuhan

pendidikan tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Lampung yang dipimpin oleh

Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung

Zainal Abidin Pagar Alam pada tanggal 16 Januari 1960 mendirikan Panitia

Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas. Dalam waktu singkat, panitia

ini telah membuka Sekretariat Fakultas yang berkantor di gedung bekas Hoa

Kiauw Jalan Hasanuddin No. 34 Teluk Betung.

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah panitia, tanggal 1 Februari 1960 dibuka

Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik dengan Jurusan Hukum dan Ekonomi.

Dengan Akta Wakil Notaris M.H. Effendi No.24 tanggal 23 November 1960

didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Lampung dengan tugas membina dan

mengembangkan fakultas tersebut menjadi fakultas negeri. Dengan Surat

Keputusan Presiden Universitas Sriwidjaja (Unsri) No.D407/81 tanggal 14

Februari 1960, Jurusan Hukum ditetapkan menjadi Fakultas Hukum Universitas

Sriwidjaja Cabang Lampung di Telukbetung.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Unsri No. UP/031/C.1/1961, M. Husin

Effendi, S.H. diangkat sebagai pejabat pimpinan Fakultas Hukum Unsri Cabang

Lampung. Untuk kelancaran perkuliahan dan dengan restu Presdien Unsri,

diadakanlah hubungan afiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta.

11


Dalam perkembangan selanjutnya, atas usul masyarakat dan Pemerintah Daerah

Lampung, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu

Pengetahuan No.195 Tahun 1965 tanggal 23 September 1965 didirikanlah

Universitas Lampung di Teluk Betung yang kemudian dikukuhkan dengan

Keputusan Presiden RI No.73 tahun 1966. Fakultas Hukum adalah salah satu

fakultas yang dikembangkan di lingkungan Universitas Lampung.

Dekan Fakultas Hukum Unila yang pertama kali diangkat adalah A. Yahya

Murad, S.H. pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang

juga merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Unila. Afiliasi

dengan Fakultas Hukum UI Jakarta tetap diteruskan sampai Fakultas Hukum

Unila mampu menghasilkan Sarjana Hukum pada tahun 1968, bahkan afiliasi ini

berlangsung terus hingga tahun 1984 walaupun tidak sepenuh seperti waktu

sebelumnya dan dengan pola yang berlainan pula.

Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum Unila telah beberapa kali berganti

Dekan, yaitu sebagai berikut:

1. M. Husein Effendi, S.H. 1961 1962 2. Rusli Darmawan, S.H. 1962 1965 3. A. Yahya Murad, S.H. 1965 1970 4. R. Yunada, S.H. 1970 1972 5. Abdulkadir Muhammad, S.H. 1972 1974 6. Rizani Puspawidjaya, S.H. 1974 1976 7. Rasjid Machus akrabi, S.H. 1976 1978 8. Hilman Hadikusuma, S.H. 1978 1980 9. Kadri Husin, S.H. 1980 1982 10. Abdulkadir Muhammad, S.H. 1982 1985 11. Kadri Husin, S.H. 1986 1988 12. Muhammad Pulung, S.H. 1988 1991 13. Makmun Bharawi, S.H. 1991 1995 14. Sanusi Husin, S.H., M.H. 1995 1998 15. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. 1998 2002 16. Thomas Adyan, S.H., M.H. 2002 2004

12


17. Adius Semenguk, S.H., M.S. 2004 2009 18. Adius Semenguk, S.H., M.S. 2009-2010 19. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Pj. Dekan) 2010 2011 20. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 2011 sekarang

Sejak tahun 1982, Fakultas Hukum Unila telah menempati gedung baru di

kampus Unila Gedung Meneng, Bandar Lampung.

Adapun gedung Fakultas Hukum Unila terdiri atas 6 (enam) unit yaitu:

1. Gedung A terdiri atas dua lantai, lantai bawah Ruang A1, A2, dan A3 sebagai tempat perkuliahan dan ruang Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan

Mahasiswa dan Himpunan Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Unila. Lantai atas adalah ruang kerja dan ruang rapat dosen serta

ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Pidana;

2. Gedung B digunakan untuk kegiatan perkuliahan, yaitu Ruang B1, B2, dan B3, ruang pengelola Jurnal Fiat Justisia dan Jurnal Konstitusi, ruang kerja

dosen/ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Tata Negara dan

Hukum Internasional;

3. Gedung C terdiri atas dua lantai, yaitu lantai bawah sebagai tempat kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan satpam, laboratorium hukum,

sekretariat program non-reguler, dan sekretariat Praktik Kerja Lapangan

Hukum (PKLH). Lantai atas adalah ruang kerja pimpinan fakultas dan

pimpinan administrasi, ruang kerja pegawai administrasi dan ruang rapat;

4. Gedung D terdiri atas dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai ruang kerja dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan ruang perkuliahan D1. Lantai

atas adalah ruang kerja dosen, ruang rapat/ruang ujian skripsi dan ruang kuliah

D2, D3, D4;

5. Gedung eks perpustakaan terdiri atas dua lantai. Sebagian lantai bawah digunakan untuk pengelola Program Doktor, Notariat, ruang kerja, ruang ujian

dan rapat dosen Bagian Hukum Keperdataan, dan lantai atas dipergunakan

untuk ruang kuliah dan ruang dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unila.

13


b. Visi

Unggul dan terdepan dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum

c. Misi

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum sesuai kebutuhan stake holders yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan

2. Mengembangkan dan meningkatkan hasil budaya pikir yang cerdas dalam upaya penelitian hukum secara holistik yang bermanfaat bagi kepentingan

akademik dan masyarakat.

3. Meningkatkan peranserta dalam pemberdayaan masyarakat terutama dibidang sadar hukum.

4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif, dinamis dan bermoral.

5. Meningkatkan sinergitas kerja FH dengan lembaga pemerintahan, akademik, dan dunia usaha untuk membangun masyarakat pembelajar yang berdaya

saing

6. Memampukan komunitas Fakultas Hukum menjadi komunitas pembelajar yang sejahtera

d. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik yang integratif-interkonektif, memiliki sikap mental, daya juang, etika profesi,

pengetahuan, ketrampilan, kreativitas, dan kepemimpinan yang unggul dan

berdaya saing.

2. Menjadi Pusat Studi yang unggul dalam pengembangkan dan pembaharuan Hukum.

3. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengimplementasikan hukum guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan memperkaya budaya

bangsa.

14


4. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat nasional dan global dengan dukungan

komunitas kampus, alumni, pemerintah, akademik, dunia usaha, dan

masyarakat lainnya.

e. Tujuan Pendidikan dan Cakrawala Ilmu Cakrawala ilmu yang diasuh oleh Fakultas Hukum Unila ditentukan oleh

tujuan pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum. Tujuan tersebut

adalah menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia; 2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk

mengembangkan ilmu hukum dan hukum;

3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan;

4. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat, dan; 5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-

masalah kemasyarakatan dengan bijkasana dan tetap berdasarkan pada

prinsip-prinsip hukum.

Untuk menghasikan sarjana hukum yang sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan itu, maka cakrawala pengkajian ilmu hukum itu pada dasarnya

meliputi hal-hal mengenai hukum sebagai berikut:

1. Sumber hukum, yaitu masyarakat dan lingkungan hidup; 2. Peraturan hukum, yaitu perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi; 3. Pemungsian hukum oleh pembentuk hukum, pelaksanaan hukum, dan

penegak hukum;

4. Keberlakuan hukum; yaitu keteraturan, ketidakteraturan, dan pemulihan. Ketidakteraturan adalah keseimbangan kewajiban dan hak. Ketidakteraturan

adalah pelanggaran atau penyimpangan kewajiban dan hak. Pemulihan adalah

pengembalian keseimbangan kewajiban dan hak, dan;

5. Pengembangan ilmu hukum dan hukum menurut kebutuhan masyarakat yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

15


Berdasarkan cakrawala ilmu yang telah dikuasai, maka para lulusan Fakultas

Hukum Unila dapat mengemban proffesi hukum berikut ini:

1. Pembentukan dan pengadministrasian hukum pada instansi/lembaga pemerintah;

2. Pembentukan dan pengadministrasian hukum pada lembaga badan usaha swasta;

3. Penegakan hukum pada instansi/lembaga/dinas/kepolisian/kejaksaan, dan peradilan;

4. Pelayanan hukum pada biro konsultasi hukum, kantor advokat/pengacara dan kantor notaris;

5. Pengajaran hukum pada lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan hukum, serta;

6. Penelitian dan perancangan hukum pada instansi/lembaga/dinas pemerintah dan lembaga/badan usaha swasta.

f. Kompetensi

1. Kompetensi utama, yaitu kompetensi yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program

studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif

terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang dan kesepakatan

bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna

lulusan.

2. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ialah kompetensi yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Kompetensi di atas terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut :

a. landasan kepribadian;

b. penguasaan ilmu dan keterampilan;

c. kemampuan berkarya;

d. sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

16


e. pemahaman kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

g. METODE PEMBELAJARAN

1. penekanan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (student centered), dengan belajar aktif (active learning) dan belajar

koloboratif.

2. Setiap mata kuliah diupayakan menyentuh aspek kongnitif, afektif, normatif dan psikomotorik.

3. dosen harus mampu sebagai fasilitator dan motivator terutama dalam mengakses sumber-sumber belajar yang diperlukan baik berupa nara

sumber, perpustakaan, internet, jurnal, masyarakat dsb.

4. mengupayakan mengkaitkan ilmu yang dipelajari dengan ilmu pengetahuan lain yang relevan, nilai-nilai keagamaan, dan etika dan moral

yang berkembang di masyarakat.

Orientasi perkuliahan pada pengkajian materi secara komprehensif dan

interkonektif bukan pada materi yang banyak.

Tugas Dosen

1. MEMFASILITASI :

Buku, modul ajar, hand-out, journal, hasil penelitian,dan waktu.

2. MEMOTIVASI :

Dengan memberi perhatian pada mahasiswa.

Memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan situasi yang kontektual.

Memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

17


Memberi kepuasan pada mahasiswa terhadap pembelajaran yang kita jalankan.

3. MEMBERI TUTORIAL :

Menunjukkan jalan/cara/metode yang dapat membantu mahasiswa

menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan

materi pembelajaran.

4. MEMBERI UMPAN BALIK :

Memonitor dan mengkoreksi jalan pikiran/hasil kinerjanya agar mencapai

sasaran yang optimum sesuai kemampuannya.

PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan tanggung jawab dosen, yang dilakukan secara komprehensif baik dalam hal subtansi materi maupun

alat penilaian yang digunakan.

2. Dapat dilakukan penilaian melalui test (ujian, kuis) maupun non test (seminar, diskusi, lokakarya, tugas; paper, partisipasi kelas, laporan, dsb).

3. Menggunakan prinsip obyektifitas, kontinyu dan komprehensif.

4. Menggunakan acuan patokan yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk hurup.

5. Dapat dilakukan pengembangan penilaian.

h. PROFIL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

1. Nama Program Studi Ilmu Hukum

2. Fakultas Hukum

3. Profesi Utama Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, PNS,

18


Legal Drafter, dst

4. Profesi alternatif Politisi, administrator lembaga peradilan

dan lembaga negara lainnya, peneliti

hukum, LSM, dsb

5. Kompetensi Profesi Utama 1. Ahli dalam menggali, membuat dan menerapkan hukum positif bidang

perdata, pidana, tata negara,

Internasional, dan Hukum Administrasi

negara baik materil maupun formil

2. Mahir dalam memberikan bantuan hukum.

3. Mahir membuat legal draft, legal kontrak dan legal opinion.

6. Kompetensi Profesi Alternatif

1. Mampu menjadi politisi dan bekerja dilembaga politik.

2. Mahir dalam memberikan nasehat hukum.

3. Mahir dalam mengelola administrasi peradilan dan lembaga negara lainnya.

4. Memahami mekanisme pelayanan masyarakat berkaitan dengan hukum

terutama persoalan HAM dan Politik.

7. Indikator lulusan utama 1. Mampu menjelaskan nalar timbulnya hukum.

2. Mampu membuat aturan-aturan hukum.

3. mampu memeriksa dan memutus perkara dalam peradilan.

4. Mampu membuat draf putusan hukum.

5. Mampu beracara dalam membantu klien berperkara diperadilan.

19


8. Indikator lulusan alternatif 1. mampu menerapkan aturan-aturan hukum dalam kancah politik nasional

maupun internasional.

2. mampu memberikan jalan keluar persoalan-persoalan hukum masyarakat.

3. mampu menerapkan administrasi dan menjelaskan kelengkapan adminis

lembaga peradilan dan lembaga negara

lainnya

4. mampu mengelola administrasi lembaga peradilan dan lembaga negara

lainnya.

5. mampu meneliti dalam bidang hukum.

9. Gelar akademis S.H. (Sajana Hukum)

i. KOMPETENSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Hukum

Aspek Standar Kompetensi

Jenis Profesi Pengetahuan Sikap Keterampilan

Profesi Utama 1. Menguasai dasar-dasar teori hukum dan

keterampilan dalam

bidang hukum

tertentu.

2. Memiliki kemampuan menerapkan hukum

positif materil dan

formil.

3. Memiliki kemampuan

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam

menjalankan profesi,

responsif terhadap

permasalahan

masyarakat.

1. Mampu dalam memeriksa dan

memutuskan perkara

dan mampu beracara

di peradilan.

2. menguasai dalam pembuatan

peraturan.

3. Terampil membuat legal draf, legal

20


dalam legal drafting.

4. Memiliki kemampuan menyelesaikan

masalah hukum.

5. Memiliki kemampuan memberikan bantuan

hukum

kontrak dan legal

opinion

4. Terampil dalam menyelesaikan

persoalan hukum

masyarakat

5. mampu melakukan advokasi baik di

dalam maupun diluar

peradilan.

Profesi Alternatif 1. Memiliki pengetahuan tentang hukum dan

perkembangan politik.

2. Memahami pelayanan dan konsultasi hukum

3. Memiliki pengetahuan menerapkan hukum

dan administrasi

4. Memahami penelitian hukum sesuai

prosedur penelitian

dan melakukan

pelayanan publik

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam

menjalankan pofesi,

responsif terhadap

permasalahan

masyarakat, bersikap

independen dalam

penelitian.

1. terampil melihat persolan politik dari

aspek hukum.

2. Terampil memecahkan

persoalan-persoalan

hukum masyarakat

3. terampil menerapkan hukum administrasi

negara.

4. terampil dalam mengolah urusan

administrasi negara

5. terampil melakukan penelitian

21


2. Kompetensi Dasar Program Studi Ilmu Hukum

Aspek Kompetensi Dasar


Profesi Utama 1. Memiliki pengetahuan dan metode berpikir

akademik yang

integratif-

interkonektif.

2. Memiliki kemampuan menangani perkara di

pengadilan.

3. Memiliki kemampuan membuat peraturan

perundang-undangan.

4. Memiliki untuk memecahkan

persoalan hukum.

5. memiliki kemampuan untuk memberikan

bantuan hukum.

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam


responsif terhadap

permasalahan

masyarakat.

1. Terampil dalam memeriksa perkara

dan menggunakan

alat bukti.

2. Terampil dalam membuat naskah

akademik peraturan

perundang-undangan

dan membuat legal

drafting.

3. Terampil untuk menyelesaikan

persoalan-persoalan

hukum yang

diajukan kepadanya.

Jenis Profesi

ALternatif

1. Memiliki pengetauan tenang hukum dan

politik

2. Memiliki kemampuan memberikan nasihat

hukum.

3. Memiliki kemampuan mengelola

administrasi secara

hukum

4. Memiliki keterampilan

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam

menjalankan pofesi,

responsif terhadap

permasalahan


independen dalam

penelitian.

1. Terampil dalam penerapan hukum

dan politik dan

terampil dalam

memberikan opini

hukum dan politik

terhadap persoalan

politik.

2. mampu mengenali dan memahami serta

memecahkan

persoalan hukum

masyarakat.

22


mengelola

administrasi

peradilan.

5. memiliki keterampilan dalam

penelitian hukum

3. Terampil dalam mengolah imformasi

dan mengelola

administrasi

peradilan dan

kelembagaan

lainnya.

4. terampil melakukan penelitian hukum.

3. Indikator Kompetensi Program Studi

Aspek Indikator Kompetensi


Profesi Utama 1. Mampu menjelaskan hukum

yang terkait dengan

hukum Pidana,

perdata, Tata

Negara,

Administrasi Negara

dan Hukum

Internasional.

2. Mampu menyelesaikan dan

memutus perkara

3. Mampu membuat peraturan

perundang-

undangan.

4. Mampu memberikan

bantuan hukum

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam


responsif terhadap

permasalahan

masyarakat.

1. Memutus dan menetapkan berbagai

perkara dan kasus hukum

sesuai dengan rasa

keadilan.

2. Membuat naskah akademik dan legal

drafting.

3. Menyelesaikan perkara baik melalui litigasi

maupun non ligitasi.

4.

23


Profesi Alternatif 1. Mampu menjelaskan keterkaitan hukum dan

politik serta

keterkaitan diantara

keduanya.

2. Mampu memberikan nasihat hukum.

3. Mampu mengelola administrasi dan

rekam perkara hukum

4. Mampu mengelola informasi dan

melakukan penelitian

hukum

Kejujuran,

bertanggungjawab,

obyektif dan

profesional dalam

menjalankan pofesi,

responsif terhadap

permasalahan


independen dalam

penelitian.

1. Memberi pendapat hukum (legal opinion) terhadap

persoalan hukum dan politik

2. Memberikan nasehat hukum.

3. Mengadministrasikan berkas perkara melakukan

rekam proses persidanagan

dan arsip kelembagaan

4. pengolahan informasi dan penelitian hukum.

j. INTEGRASI-INTERKONEKSI

1. Integrasi-interkoneksi Kompetensi

NO Aspek Deskripsi

1 Kompetensi Utama Untuk menjadi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, PNS, dst

diperlukan kemampuan memahami norma-norma hukum

positif serta hukum formal maupun hukum materil, pendapat

dan teori sistem hukum yang berlaku. selain itu dibutuhkan

kemampuna untuk menggali, membuat, dan menerapkan aturan

hukum serta kemampuan melakukan advokasi hukum baik di

dalam peradilan maupun diluar peradilan.

2 Kompetensi

Alternatif

Untuk menjadi Politisi, Konsultan Hukum, administrator

lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya, peneliti hukum,

LSM dsb diperlukan kemampuan untuk memahami norma-

norma hukum positif, memahami manajemen dan kearsipan,

mekanisme pelayanan masyarakat, dan memahami metode

penelitian dibidang hukum

24


2. Intergrasi-Interkoneksi Kurikulum

No Aspek Deskripsi

1 Mata Kuliah Dari kurikulum, mata kuliah yang berkait dengan hukum

pidana, perdata, Tatanegara, H.I, dan Hukum Administrasi

negara di integrasikan-interkoneksikan dengan ilmu

pengetahuan lainnya terutama ilmu sosial, sehingga

diharapkan mahasiswa menguasai hukum positif tidak

semata-mata dari aspek dogmatis normatif, tetapi juga

perkembangan hukum, sosilogis, filsafat dan etika.

2 Proses

pembelajaran

Mahasiswa melakukan praktek hukum melalui peradilan

semua dan praktek membuat legal darfting serta

menganalisis perubahan-perubahan hukum dan politiik, baik

secara nasional maupun internasional

25


SENAT FAKULTAS

Ketua : Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Sekretaris : Nurmayani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

Yulia Netta, S.H., M.Si., M.H.

Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Dr. Budiyono, S.H., M.H.

Diah Gustiniati, S.H., M.H.

Abdul Muthalib, S.H., M.H.

Linda Dwiatin, S.H., M.H.

Syamsir Syamsu, S.H.,M.H.

26


ORGANISASI FAKULTAS

a. Pimpinan Fakultas Dekan : Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Pembantu Dekan I : Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

Pembantu Dekan II : Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.

Pembantu Dekan III : Dr. Hamzah, S.H, M.H.

Kepala Bagian Tata Usaha : Hero Satrian Arief, S.E., M.H.

Kasubbag Kepegawaian/Keuangan : Dra. Wulan Setyowati

Kasubbag Umum & Perlengkapan : M. Nasir S.H

Kasubbag Akademik & Pendidikan : Hermansyah, S.E

Kasubbag Kemahasiswaan & : Rusmiyadi, S.H.

Hubungan Alumni

b. Pimpinan Bagian 1. Bagian Hukum Keperdataan

Ketua : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.

Sekretaris : Aprilianti, S.H., M.H.

2. Bagian Hukum Pidana Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

Sekretaris : Firganefi, S.H., M.H.

3. Bagian Hukum Administrasi Negara Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Satria Prayoga, S.H., M.H.

4. Bagian Hukum Internasional Ketua : Abdul Muthalib Tahar, S.H. M.H.

Sekretaris : Naek Siregar, S.H. M.H.

5. Bagian Hukum Tata Negara Ketua : Rudy, S.H. L.LM., L.LD.

Sekretaris : Muhtadi, S.H., M.H.

27


KURIKULUM PROGRAM SARJANA

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0325/U/1994 tentang kurikulum yang

berlaku secara nasional Program Sarjana Ilmu Hukum yang mengganti Surat Keputusan

Mendikbud No. 017/D/O/1993 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional

Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, maka

pada Fakultas Hukum Unila hanya terdapat 1 (satu) program studi yaitu Program Studi

Ilmu Hukum dengan 5 (lima) bagian adalah: Hukum Keperdataan, Hukum Pidana,

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional.

Dengan demikian, program studi ilmu hukum dilaksanakan oleh lima bagian yang

kemudian mengkhususkan pengkajiannya melalui program minat/kekhususan masing-

masing. Program kekhususan yang ada di Fakultas Hukum Unila terdiri dari 5 (lima)

program minat/kekhususan yaitu: (1) Hukum Perdata, (2) Hukum Pidana, (3) Hukum

Tata Negara, (4) Hukum Administrasi Negara, (5) Hukum Internasional.

Kurikulum Fakultas Hukum terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional dan

materi kurikulum yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum sendiri. Materi kurikulum inti

sebanyak 144-160 sks yang berlaku secara nasional sebagai mataskuliah wajib. Materi

kurikulum inti ini dikembangkan dengan penambahan materi yang ditetapkan oleh

Fakultas Hukum Unila sebanyak minimal 144 sks dan terbagi atas beberapa program

minat/kekhususan dengan perincian sbb:

1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)/wajib Universitas

2. Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)/Wajib Fakultas

3. Matakuliah Keahlian Berkarya/Wajib Fakultas

4. Matakuliah Perilaku Berkarya/Wajib Universitas

5. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat/Wajib Universitas

6. Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Perdata

7. Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Tata Negara

8. Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Administrasi Negara

28


9. Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Internasional

Sistem Penyelenggaraan Program Pendidikan

Dalam penyelenggaraan program pendidikan, Fakultas Hukum Unila menerapkan

Sistem Satuan Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS). SKS memberi peluang

kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang telah di tetapkan;

2. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;

3. Menyelenggarakan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya, berdasarkan prestasi mahasiswa;

4. Memudahkan proses konversi nilai antar perguruan tinggu negeri dengan program studi yang sama apabila terjadi perpindahan studi mahasiswa.

Pengertian Dasar

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem SKS adalah sebagai

berikut:

1. Semester Merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya

suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan Program

Pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke

dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semeter mahasiswa harus

merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan

ditempuhnya pada semester tersebut.

Pada umumnya, untuk program sarjana, 1 semester setara dengan kegiatan

belajar sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada tengah

semester dan akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester

yaitu semester ganjil dan genap.

29


2. Satuan Kredit Semester Adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan :

a. Besarnya beban studi mahasiswa; b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; c. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu

program, baik program semesteran maupun program lengkap;

d. Besarnya usaha usaha penyelenggaraan pendidikan bagi dosen.

3. Beban Studi dan Waktu Studi Kumulatif Beban studi 1 semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada

suatu semester tertentu. Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal

yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan

suatu program studi tertentu. Program Sarjana Hukum sekurang-kurangnya

menempuh 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Masa studi untuk

program Sarjana Hukum selama 7 semester dan dapat diperpanjang paling

lama 14 semester.

4. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IP adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar

mahasiswa dalam satu semester, yang dihitung pada tiap akhir semester

dengan cara sebagai berikut :

IP = (Angka Mutu x SKS)

Jumlah SKS

IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar

mahasiswa secara kumulatif mulai semester pertama sampai dengan semester

paling akhir yang telah ditempuh, yang dihitung tiap akhir semester dengan

cara sebagai berikut :

IP = (Angka Mutu x SKS) seluruh semester yang telah ditempuh

Jumlah SKS seluruh semester yang telah ditempuh

30


5. Angka Mutu dan Huruf Mutu Angka Mutu adalah nilai angka yang ditetapkan untuk masing-masing huruf

mutu sebagai prestasi hasil belajar mahasiswa. Angka mutu dan huruf mutu

ditetapkan sbb:

No Angka Mutu Huruf Mutu Keterangan

1 4 A Lulus

2 3.5 B+ Lulus

3 3 B Lulus

4 2.5 C+ Lulus

5 2 C Lulus

6 1 D Lulus

7 0 E Tidak Lulus

Kartu dan Daftar dalam Penyelengaraan Administrasi Akademik

5. KRS dan KPRS a. KRS dan/ atau KPRS berisi daftar matakuliah yang akan ditempuh oleh

mahasiswa dalam semester bersangkutan;

b. KRS dan/ atau KPRS merupakan kontrak belajar bagi mahasiswa untuk memperoleh keabsahan keikutsertaan mahasiswa dalam mengambil suatu

matakuliah;

c. KRS hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah membayar SPP; d. Mahasiswa yang belum membayar SPP pada waktu yang telah ditentukan

dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengisi KRS setelah mendapat

ijin dari pimpinan Fakultas;

e. KRS diisi oleh mahasiswa setelah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA). Dalam hal dosen PA berhalangan, pengisian,

persetujuan, dan penandatanganan KRS dapat diwakili oleh ketua atau

sekretaris bagian masing-masing dosen PA;

f. Atas persetujuan dosen PA, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS pada jadwal yang ditentukan untuk melakukan perubahan studi (KPRS);

31


g. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS atau KPRS pada waktu yang telah ditentukan, dianggap tidak mengikuti perkuliahan kecuali ada hal-hal

tertentu misalnya : cuti atau sakit;

h. KPRS dilakukan oleh mahasiswa paling lama 3 minggu terhitung sejak dimulainya kegiatan perkuliahan menurut kalender akademik dan

ketidakhadiran mahasiswa pada mata kuliah baru hasil KPRS tetap

diperhitungkan.

6. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen a. Daftar hadir mahasiswa dan dosen berisi nama dan nomor pokok

mahasiswa (NPM) yang mengikuti matakuliah bersangkutan;

b. Daftar tersebut ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung serta oleh dosen yang bersangkutan pada setiap

pertemuan perkuliahan;

c. Pengisian harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; d. Dalam hal mahasiswa tidak hadir pada suatu kegiatan tatap muka di kelas,

keterangan dan alasan ketidakhadirannya harus sudah diklarifikasi dalam

waktu selambat-lambatnya dua minggu kecuali sakit;

e. Klarifikasi ketidakhadiran yang telah lewat waktu tidak akan diterima.

7. Daftar Peserta dan Nilai Akhir a. Daftar peserta dan Nilai Akhir berisi daftar seluruh mahasiswa yang

mengikuti suatu matakuliah sesuai dengan Daftar Peserta matakuliah

beserta nilai akhir matakuliah yang dinyatakan dengan huruf mutu;

b. Daftar peserta dan Nilai Akhir memuat seluruh komponen penilian yang diperhitungkan dalam pemberian nilai akhir dan huruf mutu, berupa tugas,

ujian tengah semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS);

c. Daftar Peserta diberikan pada saat UAS; d. Daftar nilai asli disimpan oleh dosen matakuliah, salinan 1 ditempel di

papan pengumuman, salinan 2 disimpan oleh staf PD I, salinan 3 disimpan

oleh akademik;

e. Daftar nama dan nilai dijadikan sebagai salah satu dokumen verifikasi nilai dan IP/IPK mahasiswa;

32


8. Kartu Hasil Studi (KHS)

a. KHS berisi nilai akhir semua matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan;

b. KHS ditandatangani oleh dosen PA, dan Pembantu Dekan I pada akhir semester;

c. KHS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya;

d. KHS di cetak rangkap 3 yaitu : mahasiswa, dosen PA, dan akademik.

Kegiatan Belajar Mengajar

1. Persyaratan Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar a. Kegiatan belajar mengajar dapat diikuti apabila mahasiswa telah :

1) Memiliki KTM yang berlaku pada semester bersangkutan; 2) Mengisi KRS semester bersangkutan 3) Membayar SPP

b. Pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mahasiswa harus menandatangani sendiri daftar kehadiran

c. Alasan ketidakhadiran mahasiswa yang dapat dibenarkan adalah sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhannya

lama (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), musibah keluarga (surat

pernyataan orang tua), atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh

fakultas dan universitas dengan dibuktikan surat dispensasi dari yang

berwenang Pembantu Dekan III atau Pembantu Rektor III. Bukti

ketidakhadiran harus disampaikan kepada pihak akademik maksimal pada

perkuliahan minggu berikutnya.

2. Dosen Pembimbing Akademik Untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mahasiswa, Fakultas Hukum

Unila menetapkan dosen yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan

akademik selama menempuh studi program sarjana.

Tugas dosen selaku pembimbing akademik :

33


a. Melakukan bimbingan pada mahasiswa secara periodik (pada awal. Pertengahan, dan akhir semester) untuk memantau perkembangan

studinya;

b. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program tiap semester;

c. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan jumlah sks dan jenis matakuliah yang akan ditempuh sesuai

dengan IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya;

d. Mengarahkan mahasiswa baru pada awal semester I, antara lain mengenai: 1) Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh dalam menyelesaikan

studinya;

2) Arah studi mahasiswa; 3) Matakuliah yang akan ditempuh, seperti :

a) Matakuliah prasyarat bagi matakuliah lainnya; b) Matakuliah yang disajikan pada semester ganjil atau genap; c) Matakuliah yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama

(kuliah/tatap muka, praktikum, seminar);

d) Matakuliah pilihan/minat yang tersedia untuk keseluruhan program;

e) Bobot sks setiap matakuliah; f) Beban studi tiap semester.

e. Memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswanya. 3. Persyaratan Ujian Matakuliah

Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan

Ujian Akhir Semester (UAS) dengan syarat di bawah ini :

a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan yang dibuktikan dengan KRS/KPRS yang sah;

b. Untuk menempuh Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa wajib mengikuti minimal 80% dari perkuliahan yang diselenggarakan.

4. Evaluasi Hasil Belajar a. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam matakuliah minimal memenuhi

komponen sbb:

1) Ujian Tengah Semester (UTS);

34


2) Ujian Akhir Semester (UAS); 3) Tugas.

b. Dosen bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu). 6. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu matakuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan

dua cara, yaitu dengan huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam

peringkat berikut :

No Angka Mutu Huruf Mutu Keterangan

1 4 A Lulus

2 3.5 B+ Lulus

3 3 B Lulus

4 2.5 C+ Lulus

5 2 C Lulus

6 1 D Lulus

7 0 E Tidak Lulus

7. Indeks Prestasi dan Jumlah Maksimum SKS yang dapat ditempuh

Rentang IPK Jumlah SKS Maksimum

3,50 4,00 21 24

3,00 3,49 18 21

2,50 2,99 15 18

2,00 2,49 12 15

35


b. Telah lulus matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; c. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Slip SPP dari semester awal

sampai semester pada saat pengambilan matakuliah skripsi;

d. Mencantumkan matakuliah skripsi; e. Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan judul penulisan tugas

akhir yang disediakan oleh pihak Akademik;

f. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada ketua bagian melalui sekretaris bagian untuk diperiksa orisinilitasnya dan memperoleh

persetujuan dan usulan maksimal 2 (dua) orang pembimbing dari ketua

bagian;

g. Pembantu Dekan I mengesahkan judul dan menugaskan pembimbing skripsi berdasarkan rekomendasi dari Ketua Bagian;

h. Judul yang telah disahkan sebagaimana diatur pada point h diatas dinyatakan batal, apabila mahasiswa tidak melakukan proses bimbingan

dalam jangka waktu 1 (satu) semester;

10. Setelah Pembantu Dekan I mengesahkan judul dengan menandatangani Surat Tugas Pembimbing, mahasiswa memiliki waktu minimal 2 (dua) bulan

terhitung sejak tanggal pengesahan surat tugas pembimbing untuk

melaksanakan Seminar I.

11. Seminar I dan II a. Seminar I dan II bersifat terbuka; b. Seminar I dan II dihadiri oleh 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji,

sidang dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal

oleh 1 orang pembimbing dan 1 orang penguji;

c. Mahasiswa peserta seminar I dan II harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

d. Sidang dibuka dan ditutup oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping (atas persetujuan pembimbing utama);

e. Waktu seminar usulan penelitian skripsi maksimal 60 menit, terdiri atas: i. Presentasi Mahasiswa Seminar maksimal 10 menit;

ii. Komentar, masukan, dan tanggapan maksimal 50 menit.

36


f. Setelah melakukan Seminar , Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk :

- Mengevaluasi usulan penelitian mahasiswa; - Memberikan penilaian terhadap usulan penelitian; - Saran-saran perbaikan terhadap usulan penelitian; - Menyepakati jangka waktu penyelesaian tugas akhir.

g. Pembimbing utama wajib menyampaikan hasil seminar I dan II kepada mahasiswa bimbingan;

h. Setelah mahasiswa menempuh seminar dan dinyatakan layak, mahasiswa memasuki bimbingan tugas akhir.

12. Pembimbing Penulisan Skripsi a. Pembimbing penulisan tugas akhir dapat dilakukan oleh 1 (satu) dan/atau

2 (dua) orang berdasarkan surat tugas dari Pembantu Dekan I dengan

memperhatikan usulan ketua bagian, jika substansi materi/judul lintas

program kekhususan, penentuan dilakukan oleh Pembantu Dekan I;

b. Pembimbing minimal memiliki jabatan lektor kepala, atau lektor yang berpendidikan S2. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada,

maka dosen yang berpendidikan S1 dengan jabatan lektor dapat diangkat

sebagai pembimbing;

c. Dalam hal pembimbing terdiri dari 2 (dua) orang, maka pembimbing I minimal memiliki jabatan Lektor Kepala, atau Lektor yang berpendidikan

S2. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada, maka dosen

yang berpendidikan S1 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai

Pembimbing I;

d. Pembimbing pendamping minimal memiliki jabatan asisten ahli.

13. Prosedur Bimbingan Penulisan Skripsi a. Bimbingan penulisan skripsi dilakukan dengan cara yang disepakati antara

para pembimbing dengan mahasiswa;

b. Bimbingan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 6 (enam) kali pertemuan yang dicatatkan dalam kartu kendali;

c. Dalam setiap kali bimbingan, pembimbing menuliskan saran perbaikan dan menandatangani kartu kendali;

37


d. Apabila penulisan tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada

semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS.

e. Dalam hal penulisan tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut maka :

1) Pembimbing wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Pembantu Dekan I mengenai perpanjangan atau perubahan tugas akhir;

2) Apabila pembimbing menyarankan perubahan tugas akhir, mahasiswa diharuskan menempuh kembali prosedur pengajuan penulisan tugas

akhir dengan topik yang berbeda (pembimbing bisa berbeda atau tetap

sama);

f. Pembimbing dapat mengajukan perpanjangan masa penulisan tugas akhir atas permohonan mahasiswa kepada Pembantu Dekan I disertai alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan

13. Kelengkapan Administrasi untuk Pengajuan Ujian Akhir/Komprehensif

Untuk dapat mengikuti ujian akhir/komprehensif, mahasiswa harus memenuhi

persyaratan administrasi sbb:

a. Melampirkan KRS dari semester 1 s.d. semester terakhir; b. Menyerahkan transkrip akademik sementara yang disahkan oleh

Pembantu Dekan I;

c. Menyerahkan KTM asli yang masih berlaku; d. Menyerahkan naskah penulisan tugas akhir yang telah disetujui oleh

pembimbing dan disahkan oleh Pembantu Dekan I sebanyak 3 (tiga)

eksemplar;

e. Menyerahkan formulir persetujuan judul yang asli yang ditandatangani oleh PD I;

f. Menyerahkan fotokopi surat tugas pembimbing; g. Menyerahkan kartu kendali bimbingan tugas akhir; h. Menyerahkan sertifikat TOEFL; i. Pengajuan ujian akhir dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum

tanggal pelaksanaan ujian;

j. Batas waktu penyerahan naskah skripsi kepada para pembimbing dan penguji paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ujian dilaksanakan.

38


14. Syarat-syarat Pelaksanaan Ujian Akhir/Komprehensif

a. Telah lulus minimal 140 sks sebagaimana tercantum dalam transkrip akademik;

b. Tidak sedang menempuh matakuliah; c. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak

akademik.

15. Pelaksanaan Ujian Akhir/Komprehensif

a. Ujian akhir bersifat terbuka; b. Mahasiswa peserta ujian akhir harus dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani;

c. Ujian akhir dihadiri oleh: 1. Pembimbing tugas akhir maksimal 2 orang dan; 2. Penguji tugas akhir maksimal 3 orang, yaitu:

1) 1 orang penguji komprehensif yang menguji secara komprehensif hukum yang terkait dengan tugas akhir mahasiswa yang

bersangkutan; dan

2) 2 orang penguji materi tugas akhir d. Ujian akhir/komprehensif dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila

dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1 orang pembimbing, 1 penguji materi

tugas akhir, dan 1 penguji komprehensif;

e. Jika pada saat ujian akhir/komprehensif tidak memenuhi quorum sebgaimana yang ditentukan dalam point d di atas, maka pelaksanaan

ujian ditunda;

f. Penentuan penguji komprehensif ditentukan oleh Ketua Bagian; g. Dalam hal penguji komprehensif berhalangan hadir, Pembantu Dekan I

dapat menunjuk kembali penguji komprehensif penggantinya;

h. Penguji komprehensif tidak menguji materi tugas akhir, melainkan menguji secara komprehensif hukum yang berkaitan dengan tugas akhir;

i. Setelah sidang tugas akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk :

1. Menentukan kelulusan; 2. Menentukan nilai; 3. Menyerahkan hasil rapat kepada Pembantu Dekan I;

39


4. Menetapkan waktu sidang tugas akhir ulangan apabila dianggap perlu.

16. Syarat-Syarat Wisuda

a. Telah menyerahkan perbaikan skripsi (apabila ada perbaikan skripsi dari penguji pada waktu sidang akhir);

b. Telah melengkapi persyaratan administrasi (membayar uang wisuda, surat tanda bebas dari perpustakaan, mengisi form A (manual dan online) dan

form B, layak sebar)

c. Telah membuat artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal.

Pindahan dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Lain

Prosedur dan persyaratan pindahan dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri

Lain ke Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sbb:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ke Rektor up Pembantu Rektor I dengan melampirkan :

- Transkrip Akademik (IPK 3.00 dengan kredit min. 40 sks. Minimal diajukan pada semester 3)

- Surat Permohonan Alih Program dari PTN sebelumnya - Foto ukuran 3 x 4 (2 lembar)

2. PR I meminta pertimbangan dari Dekan Fakultas Hukum 3. Dekan Fakultas Hukum akan memproses melalui PD I 4. Setelah mendapat pertimbangan Rektor up PR I mengeluarkan keputusan

untuk menerima atau menolak permohonan tersebut

5. Mahasiswa yang diterima wajib menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

6. Permohonan diajukan sebelum dimulainya Tahun akademik atau sekurang-kurangnya masih memenuhi syarat minimal kehadiran mahasiswa 80% dalam

mengikuti perkuliahan.

Sanksi Akademik

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik, skorsing, dan atau

pemutusan studi

40


1. Peringatan Akademik Ditetapkan oleh PD I yang ditujukan kepada mahasiswa dengan tembusan

kepada : Dekan, orang tua dan/atau wali dan dosen pembimbing untuk

memberitahukan tentang adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa

atau pemberian sanksi berupa skorsing terhadap pelanggaran ketentuan

akademik tertentu. Hal ini untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak

mengalami pemutusan studi.

a. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

1) IP 2,00 dan/atau 2) IPK 2,00

b. Peringatan akademik berupa anjuran untuk tidak melanjutkan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik

sbb:

1) Pada akhir semester 4 IPK 2,00 2) Pada akhir semester 8 IPK 2,00

c. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti mencontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, dsb)

melakukan perjokian, pemalsuan tanda tangan KRS/KPRS,

membocorkan soal ujian, atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa

skoring sampai dengan pemutusan studi.

d. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa matakuliah setelah lewat waktu perbaikan KRS (KPRS) tanpa alasan yang dapat

dibenarkan, dikenakan sanksi akademik sbb:

1. Matakuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E);

2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan IPK 3. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang memenuhi salah satu

kondisi di bawah ini:

a. IP dan IPK di bawah minimum 1) Pada akhir semester 4 memiliki IPK < 2,00 dan; 2) Jumlah kredit < 40 sks;

41


3) Pada akhir semester 8 memiliki IPK < 2,00 dan; 4) Jumlah kredit < 80 sks; 5) Melebihi batas waktu masa studi.

Sebaran Matakuliah SEMESTER I

No KOPEL Mata Kuliah SKS Penanggungjawab

1 UNI612112 Bahasa Indonesia 2 Universitas

2 UNI612108 Bahasa Inggris 3 Universitas

3 UNI612110 Logika 3 Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.

4 HKK612101 Pengantar Ilmu Hukum 4 Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.

5 HKK612102 Pengantar Hukum Indonesia 2 Dr. Hamzah, S.H., M.H.

6 HKT612101 Ilmu Negara 2 Yulia Neta, S.H., M.H.

7 UNI612113 PPKN 2 Universitas

8 HKK612103 Sosiologi dan Antropologi

Budaya 2 Siti Nur Hasanah, S.H., M.H.

9 Jumlah 20

SEMESTER II

No KOPEL Mata Kuliah SKS Penanggungjawab

1 UNI612101 Agama 3 Universitas

2 HKT612202 Hukum Tata Negara 4 Rudy, S.H., L.LM, L.LD

3 HKK612204 Hukum Perdata 4 Nila Nargis, S.H., M.H.

4 HKP612201 Hukum Pidana 4 Diah Gustiniati, S.H., M.H

5 HKA612201 Hukum Administrasi Negara 4 Sri Sulastuti, S.H., M.H.

6 HKI612201 Hukum Internasional 4 Dr. Heryandi, S.H., M.S.

7 Jumlah 23

SEMESTER III

No KOPEL Mata Kuliah SKS Prasyarat Penanggungjawab

1 HKK612301 Hukum Adat 2 Sosiologi dan

Antropologi Budaya Aprilianti, S.H., M.H.

2 HKK612302 Hukum Islam 2 PIH, PHI Dr. dra. Nunung Rodliyah,

M.A.

HKA612403 Hukum Lingkungan 2 HAN Dr. M. Akib, S.H., M..H.

3 HKK612303 Hukum Ekonomi dan Bisnis

4 Hukum Perdata Rilda Murniati, S.H., M.H.

4 HKA612301 Hukum Agraria 3 HAN Sudirman Mechsan, S.H.,

42


M.H.

5 HKT612301 Konstitusi dan HAM 2 HTN Dr. Budiono, S.H., M.H.

6 HKK612304 Hukum Perikatan 3 Hukum Perdata Dr. M. Fakih, S.H., M.H.

8 HKP612301 Delik Tertentu dalam KUHP

2 Hukum Pidana Tri Andrisman, S.H., M.H

9 HKI612301 Hukum Penyelesaian

Sengketa Internasional 2 HI Dr. Heryandi, S.H., M.S.

10 HKK612305 Metode Penelitian &

Penulisan Hukum 2 PIH, PHI

Prof. Dr. I Gede AB

Wiranata, S.H., M.H.

Jumlah 24

SEMESTER IV


1 HKK612406 Hukum Asuransi dan

Pengangkutan 2

Hukum Ekonomi

dan Bisnis Linda Dwiatin, S.H., M.H.

2 HKK612407 Ilmu Hukum Islam 2 Hukum Islam Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

3 HKP612501 Hukum dan

Kriminologi 2

Delik Tertentu

dalam KUHP Firganefi, S.H., M.H

4 HKI612402 Hukum Perdata

Internasional 2

HI, Hukum Ekonomi dan

Bisnis

Abdul Muthalib, S.H., M.H.

5 HKI612403 Hukum Laut

Internasional 2 HI

Dr. Khaidir Anwar, S.H.,

M.H.

6 HKA612404 Hukum Tenaga Kerja 2 HAN Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.

7 HKT612402 Hukum Pemerintahan

Daerah 2

Konstitusi dan

HAM Yusdiyanto, S.H., M.H.

8 HKA612405 Hukum Keuangan Negara

2 HAN Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

9 HKA612406 Hukum Pajak 2 HAN Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

10 HKK612408 Hukum Waris 3 Hukum Ekonomi

dan Bisnis Rosida, S.H.

11 UNI612206 Kewirausahaan 3 Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Jumlah 24

SEMESTER V


1 HKP612501 Hukum Acara dan Praktik

Peradilan Pidana 4

Delik Tertentu

dalam KUHP Dr. Maroni, S.H., M.H

2 HKK612501 Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata dan

Agama

4 Hukum Perdata,

Hukum Islam Dr. M. Fakih, S.H., M.H.

3 HKA612501 Hukum Acara dan Praktik 4 HAN Syamsyir Syamsu, S.H.,

43


Peradilan Tata Usaha

Negara

M.H.

4 HKT612501 Hukum Perundang-undangan

2 HTN Armen Yasir, S.H., M.Hum.

5 HKK612502 Hukum Telematika 2

Hukum Perdata 1,

Hukum Dagang 1,

Hukum Pidana 1, Hukum

Internasional 1

Prof. Dr. I Gede AB

Wiranata, S.H., M.H.

6 HKA612502 Hukum Penataan Ruang 2 HAN, Agraria, Hk. Lingkungan

Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.

7 HKP612507

Delik Khusus Luar KUHP

2

PM Pidana,

Hukum dan Kriminologi

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H

8 Jumlah 22

MATA KULIAH WAJIB MINAT DAN PILIHAN MINAT BAGIAN

SEMESTER V

No KOPEL Mata Kuliah SKS Pilihan

Bagian

Prasyarat Penanggungjawab

1 HKT612502

Hukum

Kelembagaan

Negara

2 WM

HTN

Konstitusi

dan HAM Yulia Neta, S.H, M.H.

2 HKT612503 Lembaga

Perwakilan 2

WM

HTN

Konstitusi

dan HAM Dr. Budiono, S.H., M.H.

3 HKT612504 Hukum Pemerintahan

Desa

2 PM HTN

Konstitusi

dan HAM Yusdiyanto, S.H., M.H.

4 HKT612505

Kapita Selekta

Hukum Tata

Negara

2

PM HTN Konstitusi

dan HAM Rudy, S.H., LLM, L.LD

5 HKK612503 Hukum

Perbankan 2

WM

Perdata

Hukum Perdata 1,

Hukum

Dagang 1

Ratna Syamsiar, S.H., M.H.

6 HKK612504 Hukum Lembaga

Pembiayaan

2 WM

Perdata

Hukum

Perdata 1,

Hukum

Dagang 1

Rilda Murniati, S.H., M.H.

8 HKK612506

Hukum

Perlindungan

Konsumen

2

PM

Perdata

Hukum

Perdata 1, Hukum

Dagang 1

Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,

M.H.

9 HKK612507 Hukum

Ekonomi 2

PM

Perdata

Hukum

Perdata 1,

Dr. dra. Nunung Rodliyah,

M.A.

44


Islam Hukum

Dagang 1,

Hukum Islam 1

10 HKK612508

Hukum

Koperasi dan

Usaha Kecil

2

PM

Perdata

Hukum

Perdata 1, Hukum

Dagang 1

Yenni Agustin MR, S.H., M.H.

11 HKK612509

Hukum

Persaingan

Usaha

2

PM

Perdata

Hukum

Perdata 1, Hukum

Dagang 1

Rilda Murniati, S.H., M.H.

12 HKA612503 Hukum Administrasi

Daerah

2 WM HAN HAN

Nurmayani, S.H. M.H

13 HKA612504 Politik Hukum

Pertanahan

2 WM HAN

Hukum

Agraria

Sudirman Mechsan, SH., M.H

14 HKA612505 Hukum

LLAJR 2

PM HAN HAN

Charles Jackson, S.H., M.H

15 HKA612506

Hukum

Sumber Daya

Alam

2 PM HAN Hukum Lingkungan

Dr. Muhamad Akib, S.H., M.H

16 HKA612507

Hukum

Keuangan

Daerah

2 PM HAN

Hukum Keuangan

Negara,

Hukum Pajak

Dr. Yuswanto, S.H., M.H

17 HKA612508 Hukum Tata

Guna Tanah 2 PM HAN

Hukum

Agraria

Sudirman Mechsan, S.H., M.H

18 HKA612509 Hukum Perumahan

2 PM HAN Hukum Agraria

Upik Hamidah, S.H.,MH

19 HKP612502 Sistem Peradilan

Pidana

2 WM

Pidana

Hukum

Acara dan Praktek

Peradilan

Pidana

Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H

20 HKP612503

Perbandingan

Hukum Pidana

2 WM

Pidana

Delik Tertentu

dalam KUHP,

Delik

Khusus Luar

KUHP

Maya Shafira, S.H., M.H

21 HKP612504

Hukum

Pidana

Internasional

2

PM

Pidana dan PM

HI

Hukum

Pidana dan

HI 1

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

45


22 HKP612505

Hukum Pemasyarakat

an dan

Penitensier

2 PM

Pidana

Hukum

Acara dan

Praktek Peradilan

Pidana

Diah Gustiniati, S.H,M.H

23 HKI612501 Hukum Organisasi

Internasional

2 WM HI HI 2 Melly Aida, S.M., M.H.

24 HKI612502

Hukum

Perjanjian Internasional

2 WM HI HI 2

Abd. Muthalib,S.H., M.H.

25 HKI612503 Hukum Udara

dan Angkasa 2 WM HI HI 2

Naek Siregar, S.H., M.H.

26 HKI612504 Hukum

Diplomatik 2 PM HI HI 2

Abd.Muthalib, S.H., M.H.

27 HKI612505 Hukum

Humaniter 2 PM HI HI 2

Abd.Muthalib, S.H., M.H.

28 Jumlah 50

SEMESTER VI


1 UNI612601 KKN Tematik 3 Sesuai ketentuan Unila

1 HKT612606

Perancangan

Peraturan

Perundang-undangan

2 HPU Armen Yasir, S.H., M.Hum.

2 HKK612610 Perancangan

Kontrak 2

Hukum Perdata 1,

Hukum Dagang 1 Rilda Murniati, S.H., M.H.

3 HKK612611 Etika Profesi

Hukum 2

Hukum Acara Perdata, Pidana,

TUN.

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata,

S.H., M.H.

4 HKT612607 Hukum Acara dan Praktik Peradilan

Tata Negara

4 HPU Muhtadi, S.H., M.H.

5 HKK612612 Sosiologi Hukum 2

Sosiologi dan

Antropologi Budaya

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata,

S.H., M.H.

6 HKK612613 Antropologi

Hukum 2

Sosiologi dan

Antropologi

Budaya

Aprilianti, S.H., M.H.

7 Jumlah 17

46


MATA KULIAH WAJIB MINAT DAN PILIHAN MINAT BAGIAN

SEMESTER VI

No KOPEL Mata Kuliah SKS Pilihan

Bagian

Prasyarat Penanggung jawab

1 HKT612608 Hukum dan

Politik 2 WM HTN HTN 2

Armen Yasir, S.H,

M.Hum.

2 HKT612609

Perbandingan

Hukum Tata

Negara

2 WM HTN HTN 2 Rudy, S.H., LLM,

L.LD

3 HKT612610 Negara Hukum

dan Demokrasi 2 PM HTN HTN 2

Armen Yasir, S.H,

M.Hum.

4 HKT612611 Hukum Kebijakan

Publik 2 PM HTN HTN 2

Zulkarnain Ridlwan,

S.H., M.H.

5 HKK612614 Hukum Kekayaan

Intelektual 2 WM Perdata

Hukum Perdata 1,

Hukum

Dagang 1

Dr. Wahyu Sasongko,

S.H., M.H.

6 HKK612615

Hukum

Penyelesaian

Sengketa Alternatif

2 WM Perdata

Hukum Acara dan

Praktik

Peradilan Perdata dan

Agama

Dr. Wahyu Sasongko,

S.H., M.H.

7 HKK612616 Hukum Jasa

Konstruksi 2 PM Perdata

Hukum

Perdata 1

Dr. Hamzah, S.H.,

M.H.

8 HKK612617 Hukum Kepailitan 2 PM Perdata

Hukum

Perdata 1,

Hukum Dagang 1

Lindati Dwiatin, S.H.,

M.H.

9 HKK612618 Hukum Penanaman Modal

2 PM Perdata

Hukum

Perdata 1, Hukum

Dagang 1

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

10 HKK612619 Hukum Pasar Modal

2 PM Perdata

Hukum

Perdata 1, Hukum

Dagang 1

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.

11 HKK612620 Hukum Keluarga

Islam 2 PM Perdata

Hukum Islam 1 dan

Hukum

Islam 2

Dr. dra. Nunung

Rodliyah, M.A.

12 HKA612610 Hukum Perizinan 2 WM HAN HAN Dr. HS Tisnanta, S.H.,

M.H

13 HKA612611

Hukum

Administrasi Pertanahan

2 PM HAN Hukum

Agraria

Sudirman Mechsan,

S.H., M.H

14 HKA612612 Hukum 2 PM HAN Hukum Dr. Muhamad Akib,

47


Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan

Lingkungan S.H., M.H

15 HKA612613

Hukum

Penyelesaian

Sengketa Tenaga Kerja

2 PM HAN Hukum Tenaga

Kerja

Dr. HS. Tisnanta,

S.H., M.H

16 HKA612614 Hukum

Kepegawaian 2 PM HAN HAN

Charles Jackson, S.H.,

M.H

17 HKA612615 Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

2 PM HAN

Hukum Keuangan

Negara dan

Hukum Pajak

Dr. Yuswanto, S.H., M.H

18 HKP612607 Politik Hukum

Pidana 2 WM Pidana

Delik

Tertentu dalam

KUHP,

Delik Tertentu

Khsusus

Luar KUHP

Eko Raharjo, S.H.,MH

19 HKP612608 Hukum Peradilan Anak

2 WM Pidana

Hukum Acara dan

Praktik

Peradilan

Pidana

Tri Andrisman, S.H.,MH


Peradilan Militer 2 PM Pidana

Hukum

Acara dan Praktik

Peradilan

Pidana

Eko Raharjo, S.H.,MH

21 HKP612610 Kapita Selekta Hukum Pidana

2 PM Pidana

Hukum Acara dan

Praktik

Peradilan Pidana

Dr. Maroni, S.H, M.H.

22 HKP612611 Hukum Pidana Administrasi

2 PM Pidana

HAN dan

Hk Perundang-

Undangan

Maya Shafira, S.H, M.H.


Kriminalistik 2 PM Pidana

Hukum dan Kriminolog

i, Hukum

Acara dan Praktik

Peradilan

Pidana

Firganefi, S.H., M.H

24 HKI612601 Hukum 2 WM HI HI 2, Hk. Widya Krulinasari,

48


Lingkungan

Internasional

Lingkungan S.H., M.H.

25 HKI612602 Hukum Ekonomi

Internasional 2 PM HI

HI 2, Hk. Organisasi

Internasion

al

Naek Siregar, S.H.,

M.H.

26 HKI612603 Hukum Teknologi Informasi

Internasional

2 PM HI Hukum

Telematika

Rehulina Tarigan,

S.H., M.H.

Jumlah 50

SEMESTER VII No KOPEL Mata Kuliah SKS Prasyarat Penanggungjawab

1 HKK612701 Pengantar Filsafat

Hukum 2 PIH, PHI, Logika

Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,

M.H.

3 UNI612499 Skripsi 4 Minimal 110 sks PD 1

4 Jumlah 6

Kurikulum Nasional dan Universitas = 19 sks

Kurikulum Inti BKS Nasional = 67 sks

Kurikulum Institusional = 48 sks

Wajib Minat/Pilihan Minat

Wajib minat wajib diambil oleh mahasiswa bagian minimal 12 sks dengan rincian

b. 3 4 MK wajib minat dengan bobot 2 sks = 6 8 sks c. Sisanya disesuaikan dengan skripsi dapat mengambil pilihan minat minimal 4 6

sks

d. Total minimal 12 sks Total : S1 Fakultas Hukum Unila = 146 sks

49


DEKSRIPSI MATA KULIAH

SEMESTER I/GANJIL

1 Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Kopel/SKS : HKK612101 / 4 sks

Penanggungjawab : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H

Tim dosen : Hamzah, Dwi Pudjo Prayitno, Depri Liber Sonata,

Kasmawati, Diane Eka Rusmawati.

Deskripsi : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib

fakultas yang dapat ditempuh mahasiswa pada

semester ganjil (1). Mata kuliah ini membekali

mahasiswa tentang konsep-konsep dasar, kaidah

hukum serta pelaksanaan hukum dengan segala

unsur dan faktor yang terkait dalam penegakan

hukum.

Pokok Bahasan: hukum dan masyarakat, keragaman

arti dan cara pembedaan hukum, sumber hukum,

disiplin ilmu hukum, disiplin hukum normatif,

disiplin hukum empiris, disiplin konsep hukum,

politik hukum, filsafat hukum.

2 Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia (PHI)


Penanggungjawab : Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Tim dosen : Dwi Pudjo Prayitno, S.H., M.H., Depri Liber

Sonata, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.H., Diane

Eka Rusmawati, S.H., M.H.,

Deskripsi : Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia merupakan

mata kuliah wajib fakultas yang dapat ditempuh

mahasiswa pada semester ganjil (1). Mata kuliah ini

membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang

komprehensif tentang substansi dari bidang-bidang

50


hukum yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.

Pokok Bahasan: pengertian tata hukum, sejarah tata

hukum Indonesia dan politik hukum, sistem hukum

Indonesia, Hukum Tata Negara, Hukum

Administrasi Negara, Hukum perburuhan, Hukum

pajak, Hukum agraria, hukum pidana, hukum

perdata, Hukum internasional, hukum dagang,

hukum acara perdata dan pidana, lembaga peradilan,

penyelesaian sengketa alternatif.

:

3 Mata Kuliah : Sosiologi dan Antropologi


Penanggungjawab : Siti Nurhasanah, S.H.,M.H.

Tim dosen : Aprilianti, Ahmad Zazili, Kasmawati.

Deskripsi : Mata Kuliah Sosiologi dan Antropologi Budaya

merupakan mata kuliah Wajib Fakultas, yang

ditempuh pada semester ganjil (1). Mata kuliah ini

membekali mahasiswa dengan pengetahuan

kehidupan manusia dalam bermasyarakat, meliputi

konsep pokok Sosiologi dan Antropologi,

kedudukan manusia dalam masyarakat,

keaneragaman prilaku dan budaya manusia.

Pokok Bahasan : Arti penting dan ruang lingkup

sosiologi dan antropologi, hubungan antara ilmu

sosiologi dan ilmu antropologi, manusia sebagai

mahluk sosial, kebudayaan dan masyarakat, lembaga

kemasyarakatan, stratifikasi sosial dan sistem sosial,

konsep kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan,

perubahan kebudayaan dan masyarakat, masalah-

masalah sosial kemasyarakatan.

:

4 Mata Kuliah : Ilmu Negara

Kopel/SKS : HKT612101 / 2 SKS

51


Penanggungjawab : Yulia Neta, S.H., M.H.

Tim dosen : Armen Yasir, Yusnani Hasyim Zum, Ernasari,

Chandra Perbawati, Yhannu Setyawan, Yusdiyanto,

Martha Riananda, Ahmad Saleh, Muhtadi, Rudi

Antoni, Zulkarnain Ridlwan, M. Iwan Satriawan.

Deskripsi : Materi kuliah ini secara teoritis menguraikan dasar-

dasar kenegaraan, yaitu urgensi mempelajari ilmu

negara, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum

dan ilmu sosial, syarat-syarat pembentukan Negara,

Teori kedaulatan, tujuan dan fungsi negara, Hakekat

negara, Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan

sistem pemerintahan, Hubungan negara dengan

hukum, Hubungan Negara dan agama.

SEMESTER II/GENAP

1. Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Kopel/SKS : HKT612202/4SKS

Penanggungjawab : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Tim dosen : Budiyono, Armen Yasir, Yulia Neta, Yusnani

Hasyim Zum, Ernasari, Chandra Perbawati, Yhannu

Setyawan, Yusdiyanto, Martha Riananda, Ahmad

Saleh, Muhtadi, Rudi Antoni, Zulkarnain Ridlwan,

M. Iwan Satriawan.

Deskripsi : Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang

Hukum Tata Negara Indonesia sejak jaman pra

kemerdekaan.

Pokok bahasan : arti hukum tata negara dan

hubungan hukum tata negara dengan hukum

administrasi negara dan hukum internasional,

sumber hukum tata negara dan asas-asas hukum

tata negara, teori-teori mengenai konstitusi, sejarah

ketatanegaraan Indonesia pra kemerdekaan sampai

52


setelah reformasi, bentuk dan sistem pemerintahan

Indonesia, lembaga-lembaga Negara menurut UUD

Tahun 1945, pemerintahan daerah, konsep dasar

dan pekembangan HAM di Indonesia,

kewarganegaraan, keimigrasian dan pemilu.

:

2. Mata Kuliah : Hukum Perdata


Penanggungjawab : Dr. M. Fakih, S.,H., M.H.

Tim dosen : Nila Nargis, Marindowati, Rosida, Torkis Lumban

Tobing, Dwi Pudjo Prayitno, Yulia Kesuma

Wardani, Dita Febrianto, Sepriyadi Adhan, Dewi

Septiana, Selvia Oktaviana.

Deskripsi : Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata

kuliah wajib fakultas yang dapat ditempuh

mahasiswa pada semester genap (2). Mata kuliah

ini membekali mahasiswa untuk mampu

menganalisis serta dapat memecahkan

permasalahan hukum yang berkaitan dengan

lingkup hukum perdata sehingga dapat digunakan

sebagai bahan acuan dalam melakukan aktifitas

pribadi maupun sebagai penasehat hukum.

Pokok Bahasan : ruang lingkup hukum perdata,

sejarah hukum perdata, hukum perdata nasional,

sumber hukum dan sistematika hukum perdata,

berlakunya hukum perdata, hukum pribadi,

domisili, kewenangan, kedewasaan dan

pendewasaan, pencatatan peristiwa hukum,

keadaan tidak hadir, hukum keluarga, hukum

perkawinan, hukum benda, Hukum Jaminan.

:

3. Mata Kuliah : Hukum Pidana

Kopel/SKS : HKP 612201 /4 SKS

53


Penanggungjawab : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Tim dosen : Diah Gustiniati Maulani, Tri Andrisman, Eko

Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah,

Rinaldy Amrullah, Dona Raisa Monica, Budi Rizki

H.

Deskripsi : Materi perkuliahan ini secara teoritis menguraikan

tentang Konsep/pengertian hukum pidana, Teori-

teori tujuan pidana dan pemidanaan, Asas

berlakunya hukum pidana, Pengertian tindak

pidana, Teori kaualitas (hubungan sebab akibat),

Syarat pemidanaan, Perbuatan/tindak pidana,

Pertanggungjawaban pidana, Alasan penghapus

pidana, Percobaan tindak pidana, Penyertaan dalam

tindak pidana, Perbarengan tindak pidana,

Hapusnya hak/ kewenangan menuntut dan

menjalankan pidana, Istilah dan pengaturan

recidive.

:

4. Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara (HAN)

Kopel/SKS : HKA 612201/4 SKS

Penanggungjawab : Dr. Yuswanto, S.H., M.H

Tim dosen : Sri Sulastuti, S.H., M.H., Nurmayani, S.H., M.H.,

Charles Jackson, S.H., M.H., Upik Hamidah, S.H.,

M.H., Marlia Eka Putri, AT, S.H., M.H., Agus

Triono, S.H., M.H. Satria Prayoga,S.H.,M.H.

Deskripsi : Materi perkuliahan ini menguraikan tentang

pengertian, lingkup dan letak HAN dalam

sistematika ilmu hukum, Hubungan HAN dengan

cabang-cabang ilmu hukum lainnya, Sejarah

perkembangan HAN, Sumber-sumber HAN,

Struktur Organisasi HAN, Perbuatan Pemerintah,

Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, Sistem

dan Bentuk-bentuk pengawasan terhadap perbuatan

54


administrasi negara, dan Peradilan Administrasi.

:

5. Mata Kuliah : Hukum Internasional (HI)

Kopel/SKS : HKI 612201/4 sks

Penanggungjawab : Dr. Heryandi,S.H., M.S.

Tim dosen : Khaidir Anwar, Abdul Muthalib T, Melly Aida,

Naek Siregar, Widya Krulinasari, Siti Azizah, Ria

Wirma Putri, Rudi Natamiharja, Bayu Sujatmiko,

Dharma Setiawan, Desy Churul Aini, Rehulina,

Ahmad Syofyan.

Deskripsi : Mata kuliah hukum internasional diajarkan dengan

tujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami

persoalan-persoalan masyarakat internasional yang

diatur oleh hukum inter-nasional sekaligus

bagaimana hubungan internasional itu diatur oleh

hukum internasional.

Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi :

Pendahuluan (istilah, definisi, perbedaan HI dan

HPI, bentuk perwujudan HI); Sejarah

perkembangan hukum internasional; Hakikat dan

daya mengikatnya HI; Hubungan HI dan Hukum

Nasional; Sumber-sumber HI; Subyek HI; Wilayah

Negara; Lembaga Pengakuan Internasional;

Yurisdiksi Negara; Pergantian Negara, dan

Pertanggungan Jawab Negara. Untuk memberi

penguatan terhadap teori-teori HI, maka kepada

mahasiswa diberikan kasus-kasus HI dan

pemecahannya.

55


SEMESTER III/GANJIL

1 Mata Kuliah : Hukum Adat

Kopel/SKS : HKK612301/2 SKS

Penanggungjawab : Aprilianti, S.H., M.H.

Prasyarat : Sosiologi dan Antropologi Budaya

Tim dosen : Siti N

Panduan Fakultas Hukum 2013(1).pdf

Documents