BAB I
PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Pemahaman tentang makna dan konsep Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 sangat wajib bagi setiap warga negara sebelum menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam mengatur
penyelenggaraan negara disegala bidang, baik bidang ideologi,
politik, ekonomi, dan sosial budaya. Era global menuntut kesiapan
segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak
negatif yang kemungkinan muncul, dapat segera
diantisipasi.Pancasila dalam kedudukannya sebagai Ideologi negara,
diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh perubahan
jaman di era globalisasi ini. Keterbukaan ideologi Pancasila
terutama ditujukan dalam penerapannya dikehidupan berbangsa dan
bernegara. Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat, namun
juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.1.2 Tujuan
Adapun tujuan-tujuan dari penulisan karya tulis ini:
1) Mengetahui pengertian dari ideology dan sistem pemerintahan
indonesia.
2) Memahami tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup.
3) Mengetahui perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi
tertutup.4) Mengetahui perbedaan sistem parlementer dengan
presidensial.5) Memahami dimensi ideologi terbuka.
6) Dapat mendiskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
7) Dapat menganalisa Pancasila sebagai sumber nilai dan
paradigma pembangunan.8) Dapat menampilkan sikap positif terhadap
Pancasila sebagai ideologi terbuka.
BAB IIPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA2.1Ideologi
Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos/idein: bentuk,
melihat dan logia: kata atau ajaran. Ideologi: ilmu tentang
gagasan, cita-cita, buah pikiran.
Secara etimologi atau bahasa Perancis berasal dari kata idea:
gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita dan logos/logoi: ilmu
atau pengetahuan. Jadi ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang
ide-ide, gagasan, dan tentang keyakinan.
Ideologi juga diartikan sebagai gagasan, cita-cita, dan nilai
dasar yang membentuk sistem nilai yang interral dan mendasar
sebagai pencerminan pandangan hidup suatu bangsa.
Ciri-ciri ideologi adalah:
1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup
kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn
dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang
dipelihara diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya,
diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
Ideologi dibagi lagi menjadi 2, yaitu:
1) Ideologi tertutup
2) Ideologi terbuka2.1.1 Ideologi TertutupCiri-ciri ideologi
tertutup:a) Nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari
niat dan tujuan kelompok.b) Harus ada yang dikorbankan demi
ideologi sekelompok orang.
c) Loyalitas ideologi yang kaku.
d) Terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan
mutlak.
e) Ketaatan yang mutlak bahkan kadang menggunakan kekuatan dan
kekuasaan.
Jadi, ideologi tertutup adalh ideologi yang dipaksakan dari atas
untuk harus diterima, bila perlu dengan tangan besi / fisik agar
dapat diterima sebagai cara hidup dan kehidupan suatu kelompok
masyarakat / bangsa.
2.1.2Ideologi Terbuka
Ciri-ciri ideologi terbuka:
1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam
masyarakat sendiri.
3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.
4. Bersifat dinamis dan reformis.
5. Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin
diwujudkan masyarakat bukan berasal dar luar masyarakat atau
dipaksakan dari elit penguasa tertentu.
6. Terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar,
tetapi memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah
nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai
dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh
berubah.Jadi, ideologi terbuka adalah suatu pandangan, gagasan,
atau konsep dengan suatu system pemikiran terbuka yang tidak
dipaksakan.
3 Dimensi Ideologi Terbuka:
1) Dimensi realitas: nilai-nilai yang terkandung merupakan
pencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.2)
Dimensi idealis: nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan
sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat.
3) Dimensi flexibilitas: Bahwa ideologi tersebut memiliki
keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan.2.2Pengertian Pancasila
Sebagai Ideologi TerbukaPancasila mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat tanpa merubah
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Ideologi Pancasila
senantiasa merupakan wahana bagi tercapainya tujuan
bangsa.Pancasila sebgaia ideologi terbuka memiliki 3 nilai
yaitu:
1) Nilai dasar: yaitu nilai yang bersifat universal dan relative
tetap. Nilai-nilai dasar ini terkandung dalam sila-sila dalam
Pancasila.
2) Nilai instrumantel: nilai yang menjdai pedoman pelaksanaan
dari nilai dasar. Nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam
pasal-pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran dari
Pancasila.
3) Nila fraksis: penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental
dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai fraksis
merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai
diatas.2.3Pancasila Sebagai Sumber Nilai dan Paradigma
PembangunanBagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber
nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah
Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar
moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar
salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai instrinsik yang
kebenarannya dapat dibuktikan secara obyektif, serta mengandung
kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila, merupakan
kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam sejarah
dan dipersepsi sebagai nilai-nilai subyektif yang menjadi sumber
kekuatan dan pedoman hidup seirama dengan proses adanya bangsa
Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang.
Nilai-nilai tersebut tampil sebagai norma dan moral kehidupan
yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa
Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai bangsa yang merdeka,
berdaulat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila itu
menjadi sumber inspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pancasila dalam
paradigma pembangunan sekarang dan dimasa-masa yang akan datang,
bukanlah lamunan kosong (utopis), akan tetapi menjadi suatu
kebutuhan sebagai pendorong semangat (drive) pentingnya paradigma
arah pembangunan yang baik dan benar di segala bidang kehidupan.
Jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius, ramah
tamah, kekeluargaan dan musyawarah, serta solidertias yang tinggi
(kepedulian), akan mewarnai jiwa pembangunan nasional baik dalam
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam
evaluasinya.
Berdasarkan konseptualisasi paradidgma pembangunan tersebut di
atas, maka unsur manusia dalam pembangunan sangat penting dan
sentral. Karena manusia adalah pelaku dan sekaligus tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, jika pelaksanaan
pembangunan ditangan orang yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) dan tidak bertanggung jawab, maka segala modal, pikiran,
ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dapat membahayakan
sekaligus merugikan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.2.4Sikap
Positif Terhadap Pancasila
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia keberadaannya bersamaan
dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga
berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwa
bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini
diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa
Indonesia yang pada akhirnya mempunyai cirri khas.
Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bagaimana
sikap kita sebagai bangsa terhadap Pancasila diantaranya memiliki
sikap nasionalisme, patriotism, dan mengaplikasikan nilai-nilai
luhur Pancasila. Sebagai contoh nyatanya kita mengikuti upacara
bendera, ikut aktif dalam acara kemerdekaan Negara Indonesia, dan
belajar dengan sungguh-sungguh, kita sudah mencerminkan sikap
positif terhadap Pancasila.BAB III
SISTEM PEMERINTAHAN3.1 Pengertian SistemSecara etimologi, sistem
adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan,
susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas atau metode.
Dalam Ensiklopedi Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem
berasal dari bahasa yunani sustema terjemahannya mengumpulkan yang
artinya adalah suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi keseluruan
dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam.3.1.1Pengertian
PemerintahIstilah Pemerintah berasal dari kata Perintah, yang
secara etimologi berarti perintah atau komando. Kata perintah
diberi prefiks me- menjadi memerintah yang berarti:1. Sistem
menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kekuasaan sosial,
ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.2.
Sekelompok orang yang secara bersama- sama memikul tanggungjawab
terbatas untuk menggunakan kekuasaan.3. Penguasaan suatu negara
(bagian Negara)4. Badan tertinggi yang memerintah suatu
Negara/Kabinet
5. Negara atau Negeri3.1.2Pengertian PemerintahanAdalah
Perbuatan atau cara-cara atau rumusan pemerintah, misal
pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan
otoriter, dsb (Bayu Suryaningrat, 1990:11)Dalam istilah Governent
Pemerintahan paling sedikit mempunyai 4 arti :a. Menunjukkan
kegiatan atau proses, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain
(The Activity of process of Governing)b. Menunjukkan
masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses
diatas dijumpai (State Of Affair)c. Menunjukkan orang-orang
(pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah
(People Charged Which The Duty Of Governing)d. Menunjukkan cara,
metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah
(The Manner Method Of Sistem By Which A Particular Society Of
Governed) Pemerintahan dapat dikatakan sebagai jawatan atau
alat-alat kelengkapan Negara yang mempunyai wewenang yang sah
melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berproses atau
sedang berproses menurut suatu cara dan metode tertentu melalui
pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan 3.2 Pembentukan
Pemerintahan di Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia : Tgl 17 Agustus 1945 :
Proklamasi Kemerdekaan RI diumumkan di depan Gedung Jl. Pegangsaan
Timur No 56 Jakarta (Jl.Proklamasi)Arti Proklamasi dalam garis
besarnya adalah:a. Lahirnya NKRIb. Puncak perjuangan pergerakan
Kemerdekaan sejak tgl 20 Mei 1908c. Titik tolak Amanat Penderitaan
Rakyat, sejarah pemerintahan bangsa Indonesia bermula semenjak
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Proklamasi
Kemerdekaan telah mewujudkan Negara RI dari Sabang sampai Merauke.
Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agt 1945) adalah sumber hukum bagi
pembentukan NKRI. Dasar-dasar pemerintahan suatu negara terletak
pada UUD bangsa yang bersangkutan ( UUD 1945.3.2.1Bentuk-Bentuk
Sistem Pemerintahan di Indonesia
a. Sistem PresidensialCiri-ciri Sistem Presidensial: Sistem ini
menganut azas Trias Politika klasik yang memegang teguh
keseimbangan (Check and Balances) diantara Badan Legisletif,
Eksekutif dan Yudikatif. Menurut sistem ini, Presiden adalah Kepala
Eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Presiden membentuk Kabinet dan
Mentri-mentri yang bertanggungjawab kepada Presiden. Parlemen tidak
dapat memberhentikan Presiden, begitu pula sebaliknya. Presiden
sama sekali terpisah dari Badan Legislatif dan tidak boleh
mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan parlemen. Amerika
Serikat (AS) merupakan Negara yang dianggap menerapkan sistem
Presidensial murni. RUU dibuat oleh Kongres dan diajukan kepada
Presiden untuk disahkan. Jika Presiden menolak maka ia dapat
mengembalikan RUU itu kepada Kongres. Kongres akan melakukan
pemungutan suara untuk mendapatkan dukungan dua pertiga suara
Kongres agar bisa memaksa Presiden menerima RUU tersebut. Tahap
akhir Presiden harus tunduk kepada keputusan Kongres.b. Sistem
ParlementerCiri-ciri Sistem Parlementer: Dalam bentuk sistem
pemerintahan ini Eksekutif dan Legislatif saling tergantung satu
sama lain Eksekutif terdiri dari Raja atau Presiden yang disebut
Kepala Negara dan Kabinet dipimpin Perdana Mentri atau Konselir
Raja atau Presiden sebagai Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat
Kabinet sebagai pelaksana tugas-tugas eksekutif tunduk dan
bertanggungjawab pada Parlemen, karena Kabinet dipilih oleh
Parlemen atau dibentuk oleh partai mayoritas di Parlemen Jika tidak
ada partai mayoritas maka beberapa partai berkoalisi sehingga
mendapat dukungan lebih dari separoh anggota Parlemen untuk
membentuk Kabinet Masa jabatan Kabinet tergantung pada Parlemen,
artinya jika suatu Kabinet tidak mendapat kepercayaan dari
Parlemen, Kabinet akan jatuh. Jika hal ini terjadi maka Kepala
Negara menunjuk Ketua Partai Oposisi untuk membentuk Kabinet baru
dan segera menyelenggarakan Pemilu Masa kerja Kabinet selain
ditentukan oleh Konstitusi juga tergantung dari dukungan Parlemen
Sistem Pemerintahan yang dianut setelah perubahan terhadap UUD 1945
adalah Sistem Presidensil Presiden adalah Kepala Negara dan
sekaligus merangkap Kepala Pemerintahan yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari Presiden/Wakil Presiden
dipilih langsung oleh rakyat maka tidak bertanggungjawab kepada
parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR Presiden dan DPR
menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang
untuk membubarkan parlemen Presiden mengangkat dan memberhentikan
Mentri-mentri Presiden melaksanakan tugas dan wewenang selama 5
tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (Fixed Term) 3.3Perbedaan
Sistem Pemerintahan Parlementer dan
PresidensialNOHALPARLEMENTERPRESIDENSIL
1Kepala negaraRaja atau PresidenPresiden
2Kepala PemerintahanPerdana MenteriPresiden
3Pembuatan
Undang-undangParlemenParlemen
4Kepala NegaraRaja berdasarkan keturunan Presiden dipilih oleh
rakratPresiden di pilih oleh rakyat
5Kepala PemerintahanDipilih mayoritas ParlemenDipilih oleh
rakyat
3.4Teori Kekuasaan
A. Pengertian KekuasaanKekuasaan adalah kesempatan seseorang
atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan
kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap
tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau
golongan-golongan tertentu (Max Weber).
B. Sumber-Sumber Kekuasaan Legitimate power
Yaitu suatu kekuasaan yang diperoleh secara sah karena posisi
seseorang dalam kelompok atau hierarki keorganisasian.
Coersive power
Yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut, seorang
pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi permintaan seorang
pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya sesuatu bentuk hukuman.
Expert power
Yaitu kekuasasan yang didasarkan atas ketrampilan khusus,
keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin dimana para
pengikutnya menganggap bahwa orang itu mempunyai keahlian yang
relevan dan yakin keahliannya itu melebihi keahlian mereka
sendiri.
Reward power
Merupakan suatu kekuasan yang didasarkan atas pemberian harapan,
pujian, penghargan atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan
seseorang pemimpin terhadap bawahannya
Referent power (French dan Raven dalam Gary A Yukl, 1994)
Yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas daya tarik seseorang,
seorang pemimpin dikagumi oleh para pengikutnya karena memiliki
suatu ciri khas, bentuk kekuasaan ini secara populer dinamakan
kharisma. Pemimpin yang memiliki daya kharisma yang tinggi dapat
meningkatkan semangat dan menarik pengikutnya untuk melakukan
sesuatu, pemimpin yang demikian tidak hanya diterima secara mutlak
namun diikuti sepenuhnya.3.4.1Teori Pemisahan KekuasaanPada
hakekatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, (Zul
Afdi Ardian, 1994: 62) yaitu:
1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat
pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan dan
pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah
federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu suatu negara
federal.
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan
antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan
yudikatif.
3. Orang yg mengemukakan teori pemisahan kekuasaan Negara adalah
John Locke dan Montesquieu.
4. John Locke seorang ahli ketatanegaraan Inggris, ia adalah
orang pertama yang dianggap membicarakan teori ini.
5. John locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam
:
1. Kekuasaan Legislatif : kekuasaan utk membuat
undang-undang
2. Kekuasaan Eksekutif: kekuasaan utk melaksanakan
undang-undang
3. Kekuasaan Federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan serta
segala tindakan dgn semua orang & badan badan di luar
negeri.
6. Setengah abad kemudian dgn di ilhami oleh pembagian kekuasaan
dari john locke,Montesque seorang pengarang, ahli politik dan
filsafat prancis menulis tentang pemisahan kekuasaan menjadi 3
jenis : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. 7. Menurut Montesque
dalam suatu sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu
harus terpisah, baik mengenai fungsi(tugas) maupun mengenai alat
kelengkapan (organ) yg melaksanakan.Isi ajaran Montesque ini adalah
mengenai pemisahan kekuasaan negara yg lebih di terkenal dgn
istilah Trias Politica Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi
3 jenis itu adalah agar tindakan sewenang-wenang oleh raja dapat
dihindarkan.
8. Ajaran Trias Politica ini nyata-nyata bertentangan dengan
kekuasaan pd zaman Feodalisme dalam abad pertengahan.
9. Pada zaman itu yg memegang ketiga kekuasaan dlm negara ialah
seorang raja, yg membuat sendiri undang-undang, menjalankannya, dan
menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yg di buat dan
dijalankan oleh raja tersebut.
10. Monopoli atas ketiga kekuasaan tsb dpt dibuktikan dlm
semboyan Raja Louis XIV"L'Etat Cest moi" ( negara adalah saya
),
11. Setelah pecah Revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah
paham monopoli tsb menjadi lenyap & timbul gagasan baru
mengenai pemisahan kekuasaan yg dipelopori oleh MontesqueC.
Kekuasaan LegislatifKekuasaan untuk membuat undang-undang harus
terletak dlm suatu badan yg memiliki wewenang khusus utk itu. Jika
penyusunan undang-undang tdk diletakkan pada suatu badan tertentu,
maka memungkinkan tiap golongan / tiap orang mengadakan
undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara
demokrasi yg peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan
rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus dianggap sebagai badan
yg mempunyai kekuasaan tertinggi utk menyusun undang-undang. D.
Kekuasaan EksekutifKekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang
oleh kepala negara yg tentunya tdk dpt sendiri menjalankannya, oleh
karena itu dilimpahkan(didelegasikan) kpd pejabat-pejabat
pemerintah yg bersama-sama dlm suatu badan(kabinet).
E. Kekuasaan YudikatifKekuasaan yudikatif/kehakiman berkewajiban
mempertahankan undang-undang dan berhak utk memberikan peradilan
kpd rakyat. Berkuasa memutuskan perkara, menjatuhi hukuman terhadap
pelanggaran uu yg telah diadakan dan dijalankan. Para hakim
mempunyai kedudukan yg istimewa dan mempunyai hak tersendiri,
karena ia tdk diperintah oleh kepala negara, bahkan ia badan yg
berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum.
Berbeda dg John Locke yg memasukkan kekuasaan yudikatif dlm
kekuasaan eksekutif, dan sebaliknya oleh Montesque kekuasaan
Federatif di masukkan kedalam kekuasaan eksekutif.
Model Pembagian Kekuasaan menurut UUD 1945 yang ASLI
Pada UUD 1945 yang Asli dikemukakan bahwa Presiden memegang
kekuasaan membuat UU dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1).
Presiden mengangkat duta besar. Fungsi-fungsi peradilan berada di
bawah Presiden. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh
Presiden. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.Model
Pembagian Kekuasaan menurut UUD 1945 yang AMANDEMEN
Kekuasaan menyusun UU berada di tangan DPR, dengan persetujuan
Presiden (pasal 20 UUD 1945 Amandemen). Kekuasaan kehakiman berada
di bawah Mahkamah Agung dan bebas dari pengaruh pemerintah.( lihat
UU Nomor 4 Tahun 2004, khususnya pasal 2). Ketua BPK diangkat dari
Presiden berdasarkan rekomendasi DPR. Dibangun Mahkamah Konstitusi
untuk menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan UUD.3.5
Konsep dan Filosofi SPI Menurut UUD 1945 Amandemen IV Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik
Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum,
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1. Asas umum penyelenggaraan Negara, UU No 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.PASAL 3 a. Asas Kepastian
Hukum, adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negarab. Asas tertib Penyelenggaraan
Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian
dan keseimbangan dalam pengenadalian penyelenggara Negarac. Asas
Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif d. Asas Keterbukaan,
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak deskriminatif
tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negarae.
Asas Proposionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara Negaraf. Asas
Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undnagan
yang berlakug. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Hak dan Kewajiban
Penyelenggara NegaraSetiap Penyelenggara Negara berhak untuk :1.
Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Menggunakan
hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman
hukuman dan kritik masyarakat.3. Menyampaikan pendapat dimuka umum
secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya,4. Mendapatkan
hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku3. Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :1.
Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum
memangku jabatan.2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama
dan setelah menjabat.3. Melaporkan dan mengumumkan
kekayaan-kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.4. Tidak
melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).5.
Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan
golongan.6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan
tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik
untukkepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan
tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.7.
Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme
serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.4. Penyelenggara Negara meliputi
:1. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.2. Menteri.3.
Gubernur.4. Hakim.5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pejabat lain
memiliki fungsi strategis dalamkatannya dengan penyelenggaraan
negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku3 (Tiga) Fungsi utama pemerintah : Pembuat Kebijakan-
Regulasi, mediasi, problem solver Pelayanan Publik Sarana dan
prasarana pelayanan umum (administratif). Sarana dan prasarana
kepentingan umum (utilitas), seperti jalan, rumahsakit, sekolah,
tempat ibadah, air, listrik, telpon, dll. Fasilitator- Menyediakan
kebutuhan terhadap barang dan jasa publik, seperti sandang, pangan,
papan,transportasi, lapangan kerja. Kilas Balik UUD 1945: Hukum
Dasar Tertulis
Konstitusi RI
18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI
Konstitusi RIS 27 Desember 1949
17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1945
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945,
dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli
1959
A. Amandemen Konstitusi RI Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD
1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan,
Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16
pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21
pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan
Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.B.
Amandemen Pertama, 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945,
adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 :
Pasal 5 Pasal 7 Pasal 9 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 17 Pasal
20 Pasal 21 Perubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000
tanggal 7-18 Agustus 2000.
Perubahan Ketiga UUD 1945, adalah perubahan ketiga pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001
tanggal 1-9 November 2001.
Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002
tanggal 1-11 Agustus 2002.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki:
20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan
2 pasal Aturan Tambahan.
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan,
Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16
pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21
pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan
Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
3.6Kedudukan dan Susunan Lembaga-Lembaga Negara
Fungsi-fungsi Badan Negara :a. Fungsi Konstitutif : fungsi
penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penetapan UUD.
b. Fungsi Eksekutif : fungsi penyelenggaraan pem-an negara.
c. Fungsi Legislatif : fungsi pembentukan UU.
d. Fungsi Yudikatif : fungsi penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman.e. Fungsi Auditif : fungsi penyelenggaraan pemeriksaan
atas tanggung jawab keuangan negara yg dikelola oleh Pemerintah.A.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kedudukan : MPR berkedudukan sbg lembaga neg dgn susunan dan
keanggotaannya sebagai berikut :
MPR tertanda anggota DPR dan anggota DPD yg dipilih dari Pemilu.
Keanggotaan MPR diresmikan dengan Kepala Presiden. Masa jabatan
anggota MPR 5 tahun.
MPR bersidang sedikitnya sekali dlm 5 tahun. Tugas dan Wewenang
: Mengubah dan menetapkan UUD. Melantik Pres dan Wapres berdsrkan
hasil Pemilu.
Menetapkan Peraturan Tata Tertib & Kode etik MPR. Alat
Kelengkapan MPR :
Pimpinan
Panitia Ad Hoc; dan
Badan Kehormatan
Pimpinan MPRDalam UU No. 22 Thn. 2003, Pimpinan MPR terdiri atas
seorang Ketua dan Tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan unsur
DPR dan DPD.B. Presiden Kedudukan : Presiden selaku Kepala
Pemerintahan Selaku Kepala Pemerintahan Presiden menjalankan 2
fungsi yaitu fungsi eksekutif dan fungsi legislatif.
Dalam hal menjalankan fungsi eksekutif, presiden:
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana
mestinya.
Dalam hal menjalankan fungsi legislatif, Presiden:
Berhak mengajukan RUU kepada DPR
Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden.
Mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama utk menjadi UU.
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU. Kewenangan
dan tugas Presiden selaku Kepala Negara adalah :
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU.
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dgn negara
lain, dgn persetujuan DPR. Membuat Perjanjian Internasional.
Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul. Menerima
penempatan duta negara lain. Memberi grasi dan rehabilitasi.
Memberi amnesti dan abolisi. Memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain. Meresmikan keanggotaan MPR, DPR dan DPD. Menetapkan
Hakim Konstitusi pd MK. Menetapkan Hakim Agung. Mengangkat dan
meberhentikan Anggota Komisi Yudisial. Meresmikan Anggota BPK yang
telah dipilih. Pembantu Presiden Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Capres dan Wapres harus WNI.
Capres dan Wapres dicalonkan oleh Parpol. Syarat-syarat menjadi
Presiden dan Wakil presiden diatur dalam UUD 1945.C. Dewan
Perwakilan Rakyat Fungsi DPR : Fungsi Legislasi, membntk UU yg
dibahas dgn Pres
Fungsi Anggaran, menyusun & menetapkan APBN
Fungsi Pengawasan, terhadap pelaksanaan UUD 1945
Hak DPR, dan Hak dan Kewajiban Anggota : Hak Interpelasi, utk
meminta ket kpd Pem mengenai kebijakan Pemerintah yg penting dan
strategis.
Hak Angket, utk melakukan penyelidikan thdp kebijakan Pem yg
penting dan strategis.
Hak menyatakan Pendapat, terhadap kebijakan Pemerintah.
Alat Kelengkapan
Pimpinan
Komisi
Badan Musyawarah
Badan Legislasi
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Badan Kerjasama Antar Parlemen
Badan Kehormatan
Panitia Anggaran
Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
Pimpinan DPR, terdiri seorang Ketua dan 3 orang Wkl Ketua yg
dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
Sekretariat Jenderal DPR Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dengan
Kpts Pres dan personalnya terdiri atas PNS.D. Dewan Perwakilan
Daerah Tugas dan Wewenang : Mengajukan kepada DPR RUU yang
berkaitan dgn OTDA. Ikut membahas RUU yang berkaitan dgn OTDA.E.
Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Fungsi :
Tugas pokok BPK adalah memeriksa :
Memeriksa tanggung jawab Pemerintahan tentang Keuangan Negara
Memeriksa semua pelaksanaan APBN, APBD anggaran BUMN dan anggaran
BUMD berdsrkan UU
BPK berkewajiban untuk memberitahukan :
Hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD dan DPRD
Hasil pemeriksaan tsb ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan/badan sesuai UU
BPK berwewenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan
oleh setiap orang, Badan/Instansi Pemerintah dan Badan Swasta,
selama tidak bertentangan dengan UU. BPK berfungsi :
Fungsi Operatif : melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas
tanggung jawab keuangan negara sesuai wewenang.
Fungsi Rekomendasi : memberikan pertimbangan kepada Pemerintah
tentang penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan
negara. Fungsi Yudikatif : menyelenggarakan proses tuntutan
perbendaharaan terhadap bendaharawan.
Alat Kelengkapan BPK: Sekretariat Jenderal. Auditorat Utama, sbg
Pelaksana Pengawasan dan Pemeriksaan.
Inspektorat Utama Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan
Pelaporan.
Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus. F. Mahkamah
Agung Tugas dan Wewenang : Memutus permohonan kasasi thdp putusan
Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua
lingkungan peradilan
Memutus sengketa ttg kewenangan mengadili
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dll
Fungsi : fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan
dan fungsi pemberian nasehat yg masing2 disertai dengan wewenang
dan tugas tertentu.
G. Mahkamah Konstitusi Tugas dan Wewenang : Mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final. Wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD. Untuk kelancaran
tugas dan wewenang, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan.
3.7Kekuasaan Membentuk Undang-Undang
Pasal 69(1) DPR mempunyai fungsi :a. Legilasib. Anggaranc.
PengawasanPasal 70(1) Fungsi legilasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR
selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang.(2) Fungsi
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
dilaksanakan untuk membahas dn memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh
Presiden.(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60
ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan
Undang-undang dan APBN.3.7.1Tugas dan Wewenang DPR Pasal 711.
Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan thd peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan
oleh Presiden untuk mengganti UU.3. Menerima RUU yang diajukan oleh
DPD berkaitan dengan Otonomi Daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.4. Membahas RUU sebagaimana dimaksud
dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden.5. Membahas RUU yang diajukan oleh
Presiden atau DPD yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan menurut sertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.6.
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU yang
berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama.7. Membahas bersama,
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan
persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.8.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan APBN9.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh
DPD terhadap pelaksanaan Undang-unang mengenai Otonomi Daerah,
pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama. 10.
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, serta membuat
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
Undang-undang.11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian Amnesti dan Abolisi.12. Memberikan pertimbangan kepada
Presiden dalam hal mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan
Duta Besar Negara lain.13. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang disampaikan
oleh BPK.15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. 16. Memilih
3(tiga) orang Hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden.17. Memberikan
peretujuan terhadap pemindahtanganan Asset Negara yang mejadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara. 18.
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam Undang-undang. 20. Memberikan peretujuan terhadap
pemindahtanganan Asset Negara yang mejadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang
berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan Negara. 21. Menyerap, menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.22. Melaksanakan tugas dan
wewenang lain yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 771. DPR
mempunyai hak :a. Interpelasib. Angket, danc. Menyatakan pendapat2.
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.3. Hak
angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR
untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
Undang-undnag dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakt
berbangsa dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.4. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas
:a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air atau di dunia internasional.b. Tindak lanjut
hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atauc. Dugaan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa
penghianatan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan, tindak pidana
lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Pasal 221DPD terdiri atas Wakil-wakil Daerah Propinsi
yang dipilih melalui Pemilihan UmumPasal 222DPD merupakan
Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga NegaraPasal 223
DPD mempunyai fungsi:a. Pengajuan usul kepada DPR mengenai RUU yang
berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan pusat dan Daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerahb. Ikut dalam pembahasan RUU tentang APBN
dan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran danpenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan
daerahc. Pemberian perimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan
RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, dand.
Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 3.7.2Tugas
dan Wewenang DPD DPD mempunyai tugas dan wewenang :a. Dapat
mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah,
hubungan pusat dandaerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.b. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden, RUU yang
berkaitan sebagaimana hal yang dimaksud dalam huruf a.c. Ikut
membahas bersama DPR dan Presiden RUU yang diajukan oleh Presiden
atau DPR yang berkaitan dengan hal sebagaimana dalam huruf a.d.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentangAPBN dan RUU
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.e. Dapat
melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan
agama.f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan
Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan dan agama kepada DPR sebagai bahan untuk
ditindaklanjuti.g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara
dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU
yang berkaitan dengan APBN.h. Memberikan pertimbangan kepada DPR
dalam pemilihan Anggota BPK.i. Ikut serta dalam penyusunan program
legilasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan
PEMDA, DPRD dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
3.7.3Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (UU RI No. 27 Tahun
2009) MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih
melalui Pemilihan Umum (Pasal 2) MPR merupakan Lembaga
Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara
(Pasal 3)Pasal 61. Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan
Presiden2. Masa jabatan Anggota MPR adalah 5 (liam) tahun dn
berakhir pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan
sumpah/janjiPasal 9Anggota MPR mempunyai hak :a. Mengajukan usul
perubahan Pasal UUD RI Tahun 1945b. Menentukan sikap dan pilihan
dalam pengambilan keputusanc. Memilih dan dipilihd. Membela dirie.
Imunitasf. Protokolerg. Keuangan dan administratifTugas dan
Wewenang MPR (Pasal 4) :a) Mengubah dan menetapkan UUD RI Tahun
1945.b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil PEmilihan
Umum.c) Memnutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tebukti melakukan
pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidanan berat lainnya, atau perbuatan tercela
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.d)
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam
masa jabatannya.e) Pemilihan Wakil Presiden dari 2(dua) calon yang
diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil
Presiden dalam masa jabatannya.f) Memilih Presiden dan Wakil
Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan dan/atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, secara
bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh Partai Politik yang pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
PEMILU sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.Pasal 10Anggota
MPR mempunyai kewajiban :a. Memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila.b. Melaksanakan UUD RI Tahun 1945 dan mentaati peraturan
perundnag-undangan.c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan
Nasional dan menjaga keutuhan NKRI.d. Mendahulukan kepentingan
Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.e.
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.Pasal 14
Ayat (1)
Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari
Anggota DPR dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang terdiri atas 2
(dua) orang Wakil Ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang
wakil ketua yang bersal dari Anggota DPD yang ditetapkan dalam
Sidang Paripurna MPR.Pasal 10Anggota MPR mempunyai kewajiban :a.
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.b. Melaksanakan UUD RI
Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundnag-undangan.c.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan menjaga
keutuhan NKRI.d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan
pribadi, kelompok dan golongan.e. Melaksanakan peranan sebagai
wakil rakyat dan wakil daerah.Pasal 14 Ayat (1)
Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari
Anggota DPR dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang terdiri atas 2
(dua) orang Wakil Ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang
wakil ketua yang bersal dari Anggota DPD yang ditetapkan dalam
Sidang Paripurna MPR.Pasal 111) Fraksi adalah pengelompokan Anggota
MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik.2) Fraksi dapat
dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan
suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.3) Setiap Anggota MPR
yang berasal dari Anggota DPR harus menjadi anggota salah satu
fraksi.4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan
anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai Wakil rakyat.5)
Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi
masing-masing.6) MPR menyediakan sarana bagi melancarkan tugas
fraksi.Pasal 121) Kelompok anggota adalah pengelompokan Anggota MPR
yang berasal dari seluruh Anggota DPD.2) Kelompok anggota dibentuk
untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas kinerja MPR dan
anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai Wakil daerah.3)
Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan
kelompok anggota.4) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas
kelompok anggota.Pasal 15Pimpinan MPR mempunyai tugas:a. Memimpin
sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.b.
Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua
dan wakil ketua.c. Menjadi juru bicara MPR.d. Melaksanakan putusan
MPR.e. Mengkoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD RI
Tahun 1945.f. Mewakili MPR di pengadilan.g. Menetapkan arah dan
kebijakan umum anggaran MPR.h. Menyampaikan laporan kinerja
pimpinan dalam sidang paripurna pada akhir masa
jabatan.3.8Kekuasaan Keuangan Negara : BPK dan Bank Indonesia
Secara garis besar BPK diatur dalam UUD 1945 (ps. 23 E, 23 F dan 23
G) Secara khusus diatur dalam UU no. 5 tahun 1973 Dalam hal
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
ditetapkan UU no. 15 tahun 2004
3.8.1Wewenang BPK
Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, BPK berwewenang meminta
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi
pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan
undang-undang. Berdasarkan Surat Keputusan BPK no. 11/SK/K/1993
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana, terdapat ketentuan
mengenai kelembagaan (kedudukan, tugas dan fungsi) BPK, diantaranya
:1. BPK berbentuk dewan yang terdiri dari seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang
anggota.2. Bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang
keuangan pemerintah negara meliputi pelaksanaan APBN, APBD,
anggaran perusahaan-perusahaan Milik Negara (BUMN dan BUMD), yang
pada hakekatnya terhadap seluruh kekayaan Negara.3.8.2Fungsi BPK1.
Pengujian penerimaan dan pengeluaran keuangan negara berdasarkan
ketentuan penguasaan dan pengurusan keuangan negara 2. Penilaian
pengunaan keuangan negara berdasarkan prinsip-prisip ekonomi,
efisiensi dan efektifitas sesuai dengan tujuan penggunaan keuangan
negara.3. Rekomendasi kepada Pemerintah tentang penguasaan,
pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan negara 4. Tuntutan
pembendaharaan (kontable) kepada DPR dan Pemerintah 5.
Pemberitahuan hasil pemeriksaaan kepada DPR dan Pemerintah 6.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan BPK kepada Kepolisian dan/atau
Kejaksaan dalam hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau
perbuatan yang merugikan keuangan negara. 3.8.3Susunan Organisasi
Pelaksana BPK1. Sekretariat Jenderal BPK 2. Inspektorat Utama
Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan, yang membawakan : a.
Inspektorat Perencanaan Operasional. b. Inspektorat Analisa dan
Evaluasi. c. Inspektorat Pelatihan dan Pengembangan. 3. Inspektorat
Utama Pengawasan Intern dan khusus, yang membawahkan : a.
Inspektorat Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan. b.
Inspektorat Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Penunjang dan
Pendukung. c. Inspektorat Pengawasan Kerugian Negara.4. Auditorat
Utama Keuangan Negara I, II, III, IV, dan V5. Perwakilan BPK di
Daerah6. Tenaga Ahli, Staf Ahli dan Pejabat Fungsional
a. Tenaga Ahli, adalah seorang atau sekelompok orang yang ahli
(bukan pegawai negeri), yang bertugas mengolah dan menelaah
masalah-masalah sesuai dengan bidang keahliannya atas petunjuk
Pimpinan BPK. Tenaga ahli ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
BPK dan secara administratif berada di lingkungan Sekretariat
Jendral.b. Staf Ahli, adalah seorang atau sekelompok Pegawai Negeri
yang ahli di bidangnya untuk memberikan sumbangan pemikiran,
pertimbangan dan /atau pendapat kepada pimpinan BPK di bidang tugas
pemeriksaan keuangan negara. Staf ahli berjumlah sebanyak-banyaknya
lima orang dan bertanggung jawab kepada pimpinan BPK. Staf ahli
merupakan Pejabat Struktural Eselon Ib yang diangkat dan
diperhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BPK
c. Pejabat Fungsional, adalah seseorang atau sekelompok Pegawai
negeri yang memiliki keahlian khusus dan diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan tugas BPK. Pejabat Fungsional secara administratif
berada di lingkungan Sekretariat Jendral, Auditorat Utama Keuangan
Negara dan Inspektorat Utama, sesuai dengan keahlian menurut
ketentuan yang berlaku. Pejabat fungsional bertanggung jawab kepada
pimpinan satuan kerja sesuai dengan penugasannya.3.8.4Kedudukan
Bank Indonesia1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik
Indonesia, Artinya Bank dimaksud merupakan lembaga negara yang
mempunyai wewenang, untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah
dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan
mengawasi perbankan, mempunyai tujuan mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.2. Bank Indonesia adalah lembaga negara
yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan / atau
pihak-pihak lain.3.8.5Tugas dan Wewenang Bank IndonesiaUntuk
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia
mempunyai tugas :1. Metetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter.2. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan meperhatikan
inflasi. 3. Melakukan pengendalian moneter. 4. Mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. 5. Mengatur dan mengawasi bank-bank
seluruh indonesia.3.8.6Susunan Organisasi Bank Indonesia dipimpin
oleh Dewan Gubernur, yang anggotanya terdiri atas :1. Seorang
gubernur, selaku pimpinan.2. Seorang deputi gubernur senior, selaku
wakil.3. Sekurang-kurangnya empat orang, atau sebanyak-banyaknya
tujuh orang Deputi Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior
diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh
Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank
Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila
mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
kejahatan.3.8.6Gubernur BI
Sejak dibentuk, orang-orang yang terpilih sebagai Gubernur BI,
sebagai berikut:
2009-sekarang Agus Mulyono 2008-2009 Boediono
2003-2008 Burhanuddin Abdullah
1998-2003 Syahril
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Syahril_Sabirin"
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Syahril_Sabirin"
Sabirin
1993-1998 Sudrajad
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Sudrajad_Djiwandono"
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Sudrajad_Djiwandono"
Djiwandono
1988-1993 Adrianus
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Adrianus_Mooy"
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Adrianus_Mooy" Mooy
1983-1988 Arifin
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_Siregar"
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_Siregar"
Siregar
1973-1983 Rachmat
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Rachmat_Saleh"
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Rachmat_Saleh" Saleh
1966-1973 Radius
HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Radius_Prawiro"
Prawiro
1963-1966 T.
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Jusuf_Muda_Dalam&action=edit&redlink=1"
Jusuf
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Jusuf_Muda_Dalam&action=edit&redlink=1"
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Jusuf_Muda_Dalam&action=edit&redlink=1"
Muda
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Jusuf_Muda_Dalam&action=edit&redlink=1"
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=T._Jusuf_Muda_Dalam&action=edit&redlink=1"
Dalam
1960-1963 Mr. Soemarno
1959-1960 Mr. Soetikno
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soetikno_Slamet&action=edit&redlink=1"
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soetikno_Slamet&action=edit&redlink=1"
Slamet
1958-1959 Mr. Loekman
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Loekman_Hakim_(menteri)&action=edit&redlink=1"
Hakim
1953-1958 Mr. Sjafruddin
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/Sjafruddin_Prawiranegara"
HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/Sjafruddin_Prawiranegara"
Prawiranegara 3.9Hubungan Antar Lembaga Negara MPR dengan
Presidena. Presiden dan Wapres dilantik oleh MPR b. Sebelum
memangku jabatannya, Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Jika
MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wapres
bersumpah atau berjanji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan
oleh pimpinan MA. c. Apabila Wapres berhalangan, Presiden dan/atau
DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih
Wapres d. Presiden dan Wapres dapat diberhentikan oleh MPR sebelum
habis masa jabatannya, baik apabila telah terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun
apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/atau Wapres. e.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR memilih Wapres
dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.f. Presiden dan/atau
Wapres menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna MPR sebelum
MPR memutuskan tentang pemberhentian Presiden dan atau Wapres. g.
Presiden meresmikan keanggotaan MPR dengan Keppres.3.9.1MPR dengan
DPR Anggota DPR adalah Anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu.
DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wapres kepada
MPR dan MPR mengadakan sidang untuk memutus usul DPR.
3.9.2MPR dengan DPD Anggota DPD adalah anggota MPR yang dipilih
melalui Pemilu.
Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil
ketua yang mencerminkan unsur DPD.3.9.3Presiden dengan DPR Presiden
bekerjasama dengan DPR, tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR
dan tidak dapat dibekukan dan/atau membubarkan DPR, sebaliknya DPR
tidak dapat memberhentikan Presiden. DPR berkewajiban mengawasi
tindakan-tindakan Presiden dalam menjalankan Undang-Undang. Sebelum
memangku jabatannya Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama
atau berjanji dengan sungguh-sunggh dihadapan MPR atau DPR. Sebelum
memangku jabatannya Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama
atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR.
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat
duta dan menerima penempatan duta dari negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden memberi amnesti, abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden menetapkan Hakim
Agung dan meresmikan anggota BPK yang telah dipilih dan disetujui
DPR dan tiga orang Hakim Konstitusi yang diajukan DPR serta
mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR.
3.9.4Presiden dengan DPD DPD dapat melakukan pengawasan dan
pelaksanaan Undang-Undang mengenai daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pengelolaan
sumber daya dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama yang
dilaksanakan oleh Presiden. Presiden meresmikan keaggotaan DPD.
Pimpinan DPD berkonsultasi dengan Presiden sesuai putusan
DPD.3.9.5Presiden dengan BPK
BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Presiden meresmikan
anggota BPK dan calon-calon yang telah dipilih dan disetujui oleh
DPR.3.9.6Presiden dengan Mahkamah Agung MA dapat memberikan
pertimbangan-pertimbangan hukum kepada presiden, baik diminta
maupun tidak. MA memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku
Kepala Negara dalam hal pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi.
Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden atas calon yang diusulkan oleh
Komisi Yudisial dan telah disetujui DPR. MA mengajukan tiga calon
untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi oleh
Presiden.3.9.7Presiden dengan Mahkamah Konstitusi MK memberikan
putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau
Wapres.
Presiden menetapkan Hakim Konstitusi.
Putusan MK mengenai Undang-undang yang bertentangan dengan UUD
1945 disampaikan kepada presiden.
Putusan MK mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD disampaikan kepada Presiden.
Putusan MK mengenai perselisihan hasil Pemilu disampaikan kepada
Presiden.3.9.8DPR dengan DPD DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. DPD ikut
membahas RUU tentang hal-hal tersebut pada butir a, serta
memberikan pertimbangan kepada DPR atas rangcangan Undang-undang
tentang APBN dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan Agama.
DPD menyampaikan kepada DPR hasil pengawasan pelaksanaan
Undang-Undang yang dimaksud butir a dan b
DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota
BPK. 3.9.9DPR dengan BPK Hasil pemeriksaan BPK tentang keuangan
negara diserahkan kepada DPR3.9.10DPR dengan MA MA dapat memberikan
pertimbangan hukum kepada DPR, baik diminta maupun tidak.
DPR memberikan persetujuan calon untuk ditetapkan sebagai Hakim
Agung oleh Presiden yang diusulkan DPR. DPR mengajukan usulan Calon
Ketua dan Wakil Ketua MA.3.9.11DPR dengan MK DPR mengajukan tiga
orang Anggota Hakim Konstitusi untuk ditetapkan dengan Keppres. DPR
mengajukan permintaan kepada MK untk memeriksa, mengadili dan
memutuskan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah
melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wapres. Putusan MK
mengenai pendapat DPR tersebut wajib disampaikan kepada
MPR.3.9.12BPK dengan MA MA dapat memberikan pertimbangan hukum
kepada BPK, baik diminta maupun tidak. Pengambilan sumpah/janji
keanggotaan BPK dilakukan oleh Ketua MA.3.9.13BPK dengan DPD
Hasil pemeriksaan BPK tentang keunagan negara diserahkan kepada
DPD.
3.9.14MA dengan MK MA mengajukan tiga orang calon anggota Hakim
Konstitusi untuk ditetapkan oleh presiden. MK memberitahukan kepada
MA adanya permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu
paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku
Registrasi Perkara Konsitusi. Pengujian peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan MA
wajib dihentikan bila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
itu sedang dalam proses pengujian oleh MK sampai ada putusan
MK.3.10Tatanan Organisasi Pemerintahan Pemerintah pusat adalah
presiden yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara ri
sebagaimana dimaksud uud 1945. Pemerintahan dibentuk untuk
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh
wapres dan menteri Negara. Pelaksanaan kekuasaan. Pemerintahan
diwujudkan dalam: fungsi pelayanan fungsi pengaturan fungsi
pemberdayaan masyarakat tugas dan fungsi pemerintah pusat
dilaksanakan juga oleh segenap aparatur pemerintahan baik ditingkat
pusat maupun daerah organisasi pemerintah pusat adalah: Kementrian
Negara LPNK SekNeg Sekretariat LLN Kejaksaan RI PerwakilanRI di
IN
Lembaga Aalat Negara ( TNI-POLRI) disamping itu terdapat lembaga
ekstra stuktural. yang berada diluar tatanan organisasi
pemerintahan. namun tugasnya membantu kelancaran tugas pemerintahan
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (komisi kepolisian
nasional). 3.10.1Kementrian Negara
Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam
pem-an.
Kedudukan Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara RI.
Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Urusan Pemerintahan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan, terdiri atas: Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dlm UUD Negara RI Thn 1945;
Urusan pem-an yg ruang lingkupnya disebutkan dlm UUD Negara RI Thn
1945; dan Urusan pem-an dlm rangka penajaman, koordinasi, dan
sinkronisasi program pemerintah. 3.10.2Lembaga Pemerintah Non
Kementrian LPNK Ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun
2005 Kedudukan
Merupakan Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk
melaskanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Susunan
Organisasi1. Kepala, yang jika dipandang perlu dapat dibantu oleh
Wakil Kepala. 2. Sekretariat Utama, sebagai pelaksana fungsi
staf/penunjang dan menggkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya.
Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 3. Deputi ,
sebagai Pelaskana fungsi lini dan membawahi direktorat dan/atau
pusat. Istilah Direktorat digunakan sebagai nomenklatur unit yang
menjalankan fungsi pembinaan, sedangkan istilah pusat digunakan
untuk unit yang menjalankan fungsi pelaksanaan. 4. Unit pengawasan
dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat, bertugas untuk
melaksanakan pengawasan.
LNPK Terdiri dari : LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) Arsip
Nasional (ANRI) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Perpustakaan
Nasional (Perpusnas) Badan Perencanaan Pembangunan nasional
(Bappenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Standarisasi Nasional
(BSN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN) Badan Intelijen Negara (BIN) Lembaga Sandi Negara
(LEMSANEG) Badan Koordinasi Keluarga Berancana (BKKBN) Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Lembaga Ilmu dan Pengentahuan Indonesia (LIPI)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Badan Pertanahan Nasional Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Badan
Meteorologi dan Geofisika (BMG)3.10.3Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet
A. Sekretariat Negara Kedudukan
Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintahan yang dipimpin
oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan
Wapres dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Fungsi
Sekretariat Negara Menyelenggarakan fungsi :a. Pemberian
dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wapres dalam
pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara. b.
Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wapres. c. Koordinasi
pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada
Presiden dan Wapres. d. Koordinasi pemberian dukungan teknis dan
administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan
tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara. e. Penyelenggaraan
administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan/pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan
Pejabat Negara. f. Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta
analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian
Rancangan Undang-Undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah ; serta
pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan
rancangan Perpres. g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan
oleh Presiden dan Wapres serta yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Susunan Organisasia. Rumah tangga Kepresidenan.
b. Sekretariat Wapres.c. Sekretariat Militer. d. Sekretariat
Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas membantu Menteri
Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis
dan administrasi di bidang perencanaan program, administrasi
keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerjasama teknik luar negeri
dan administrasi umum lainnya di lingkungan sekretariat Negara.e.
Deputi Mentri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan. f.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang SDM.g. Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan. h. Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan. Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan
Staf Ahli, yang bertugas membantu menteri Sekretaris Negara
dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil analisis dan
sasaran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas
permintaan Menteri Sekretaris negara maupun atas prakarsa
sendiri.
Secara struktural, Rumah tangga kepresidenan dan sekreatariat
MIliter berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
sedangkan Sekretariat Wapres berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Wapres. Secara administrasi, baik rumah tangga kepresidenan,
sekretariat militer maupun sekretariat Wapres , dikoordinasikan
oleh menteri sekretaris Negara.
B. Sekretariat Kabinet Kedudukan
Sekretariat kabinet adalah Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh
sekretaris kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Tugas
Memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis
kepada Presiden dan Wapres dalam hal :
1. penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.
2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebjijakan dan program
pemerintah.
3. penyiapan rancangan Perpres, Keppres, dan instruksi Presiden
(Inpres).
4. penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet, serta.
5. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan
kepangkatan PNS yang wewenangnya berada di tangan Presiden dan PNS
di lingkungan Sekretariat kabinet.
Dalam hal Presiden dibantu oleh staf khusus, Sekretaris Kabinet
melakukan tugas koordinasi pelayanan administrasi yang diperlukan
untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari Staf Khusus
tersebut
Untuk melaksanakan keseluruhan tugas diatas, sekretaris kabinet
mendapat petunjuk dari presiden dan wakil presiden.
FungsiSekretariat kabinet menyelenggarakan fungsi :a. Pemantauan
dan evaluasi serta penyampaian analisis terhadap pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan,
perekonomian , serta kesejahteraan rakyat b. Pemantauan dan
evaluasi serta penyampaian analisis terhadap pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah di bidang hukum, serta pemberian dukungan
teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan
Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres Penyelenggaraan dan
pengadministrasian sidang-sidang kabinet, rapat atau pertemuan
dengan para menteri dan/atau pejabat negara setingkat menteri dan
/atau panglima TNI dan/atau Kepala POLRI dan/atau Kepala LPND
dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang dimpimpin oleh Presiden
dan/atau Wapres, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
Pemerintah dan kepangkatan PNS yang kewenangannya berada di tangan
presiden, serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan atau pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet
c. Pemantauan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para
menteri koordinator.d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang
diberikan oleh Presiden dan Wapres. Susunan OrganisasiSekretaris
Kabinet, susunan organisasinya terdiri atas :a. Deputi Sekretaris
Kabinet Bidang Pemerintahan b. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang
Hukum c. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan dan
Dokumentasi d. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi, yang
bertugas membantu sekretaris kabinet dalam menyelenggarakan
administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun
dalam jabatan serta kepangkatan PNS dan Pejabat Negara lainnya yang
kewenangannya berada di tangan Presiden atau Sekretaris Kabinet,
dan administrasi keuangan, umum serta administrasi lainnya di
lingkungan Sekretariat Kabinet e. Staf Ahli
Sekretariat ini merupakan Aparatur Pemerintah Pusat yang
ditugasi untuk membantu masing-masing lembaga negara yang
bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Sekretariat
dimaksud terdiri atas :A. Sekretariat Lembaga Negara Sekretariat
Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat
Berdasarkan UU no. 22 tahun 2003, untuk mendukung kelancaran
pelaskanaan tugas MPR, dibentuk Sekretariat Jendral MPR, yang
ditetapkan dengan Keppres dan personalnya terdiri atas PNS
Sekretariat Jendral MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral
dan seorang Wakil Sekretaris Jendral yang diangkat dan
diberhentikan dengan Keppres atas Usul pimpinan MPR. Sekretaris
Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral MPR adalah Jabatan Karier PNS
Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat
Berdasarkan UU no. 22 tahun 2003, untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas DPR, dibentuk sekretariat Jendral DPR, yang
ditetapkan dengan Keppres dan pesonalnya terdiri atas PNS
Sekretariat Jendral DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral
dan seorang Wakil Sekretaris Jendral yang diangkat dan
diberhentikan dengan Keppres atas Usul pimpinan DPR. Sekretaris
Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral DPR adalah Jabatan Karier PNS
Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah
Berdasarkan UU no. 22 tahun 2003, untuk mendukung kelancaran
pelaskanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jendral DPD, yang
ditetapkan dengan Keppres dan personalnya terdiri atas PNS
Sekretariat Jendral DPD dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral
dan seorang Wakil Sekretaris Jendral yang diangkat dan
diberhentikan dengan Keppres atas Usul pimpinan MPR. Sekretaris
Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral DPD adalah jabatan Karier PNS.
Selama sekretariat Jendral DPD ini belum terbentuk, untuk sementara
tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral MPR Sekretariat
Jendral Badan Pemeriksa Keuangan
Sekretariat ini adalah unsur pelaksana sebagian tugas dari
fungsi BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan
(badan). Sekretariat jendral BEPEKA dipimpin oleh Sekretaris
Jendral B. Lembaga Pemerintahan Lainnya1. KejaksaanTatanan
Oerganisasi bedasarkan UU no. 16 tahun 2004 Kedudukan
Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan. Tugas dan Wewenanga. Pidana melakukan
penuntutan. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memeproleh kekuatan hukum tetap. Menjalankan pengawasan
terhadap putusan hukum bersyarat. b. Susunan Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri. 2. Perwakilan RI di Luar
Negeri
Satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan negara secara
keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional
terdiri dari :a. Perwakilan Diplomatik KBRI PTRI (Perwakilan Tetap
RI pada PBB)Dipimpin duta besar luar biasa dan berkuasa penuh,
Bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara melalui
Menlu.
Tugas b. Melaksanakan Hubungan diplomatik. c. Melindungi setiap
kepentingan negara dan WNI di negara itu. Perwakilan Konsulat a.
Konjen
b. Konsulat
Bertangung jawab kepada Menlu melalui Dubes Mengeluarkan izin
prinsip PMA untuk Menlu.Bidang :
Ekonomi-perdagangan-perhubungan-kebudayaan dan ilmu pengetahuan 3.
TNI KedudukanTNI berkedudukan dibawah :a. Kekuasaan Presiden, dalam
hal pengerahan dan Penggunaan kekuatan militer Koordinasi
Departemen Pertahanan, dalam hal ini kebijakan dan strategi
pertahanan serta dukungan administrasi. Artinya ; segala sesuatu
uang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek
pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan,
perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan
teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen
pertahanan lainnya dikoordinasikan oleh Departemen Pertahanan.
Sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan,
latihan, penyiapan kekuatan dan doktrin militer, diselenggarakan
oleh Panglima TNI, dibantu para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut
dan Udara
b. Selain terdiri atas unsur dan badan sebagaimana dimaksud
butir a), untuk Markas Besar TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara
terdiri pula atas komando utama pembinaan, yaitu kekuatan TNI yang
memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah
Komando Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara. TNI dipimpin
oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan untuk tiap tiap
Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang
berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Kepala Staf dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Panglima TNI.4. Kepolisian Negara RI
Tatanan keorganisasian POLRI diatur berdasarkan UU no. 2 tahun
2002 . Menurut Undang-Undang tersebut, POLRI merupakan alat negara
yang berperan untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian seabagai
salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan
memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kedudukan
POLRI berkedudukan dibawah Presiden dan dipimpin leh Kapolri
yang pelaksanaan tugasnya, baik di bidang fungsi kepolisan
preventif maupun represif yustisial, bertanggung jawab kepada
Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini
bertujuan agar tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak
negatif terhadap pemulihan profesi kepolisian.
Tugas Pokok
POLRI mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang
dalam pelaksanaannya harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan
norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi
HAM.Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, POLRI bertugas
:a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b.
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. c. Membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat , kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan. d. Turut serta dalam pembinaan hukum
nasional. e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. f.
Memelihara koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa. g. Melakukan penyelelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya.h. Menyelenggarakan identitas
kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian. i. Melindungi
keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup
dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.j. Melayani
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh
instansi dan / atau pihak yang berwenang. k. Memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas
kepolisian ; serta tugas lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. WewenangPOLRI secara umum berwenang untuk :a.
Menerima laporan dan/atau pengaduan. b. Membantu menyelesaikan
perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
umum.c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. e. Mengeluarkan
peraraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi
kepolisian. f. Melsakanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. g. Melakukan tindakan
pertama di tempat kejadian. h. Mengambil sidik jari dan identitas
lainnya serta memotret seseorang i. Mencari keterangan barang
bukti. j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal nasional. k.
Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat. l. Memberikan bantuan pengamanan
dalam sidang, dan pelaksanaan Putusan Pengadilan, Kegiatan Instansi
lain serta kegiatan masyarakat. m. Menerima dan menyimpan barang
temuan untuk sementara waktu.Disamping itu, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan lainnya POLRI berwewenang untuk :a. Memberikan
izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat
lainnya.b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor. c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. d.
Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. e. Memberikan izin
dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata
tajam. f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. g. Memberikan
petunjuk , mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.h.
Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan internasional. i. Melakukan pengawasan
fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. j. Mewakili
Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional. k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian.
Sedangkan dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang
proses pidana, POLRI berwewenang untuk :a. Melakukan penangkapan ,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan. b. Melarang setiap orang
meninggalkan atau memasuki tampat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan. c. Membawa dan menghadapkan orang kepada
penyidik dalam rangka penyidikan. d. Menyuruh berhenti orang yang
dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. e.
Melalakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Memanggil orang
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi. g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan. i.
Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. j. Mengajukan
permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana. k. Memberi petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada Penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan
tersebut untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan. l. Mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain
dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan jika memenuhi syarat berikut : Tidak betentangan
dengan aturan hukum. Selaras dengan kewajiban hukum yang
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Harus patut, masuk akal,
dan termasuk kedalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan yang layak
berdasarkan keadaan yang memaksa. Menghormati HAM. 5. Lembaga
Ekstra Struktural
Dalam rangka revitalisasi tugas pemnerintahan. Presiden dapat
membentuk lembaga yang tidak termasuk dalam struktur organisasi
Pemerintah Pusat yang secara fungsional bersifat independen dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Untuk menjaga
kemandirian pelaskanaan tugas dan efektifitas pengawasannya,
keanggotaan lembaga dimaksud mengakomodasi pada unsur-unsur lain di
luar Aparatur Pemerintah, baik yang berasal dari kalangan
masyarakat, swasta maupun akademisi. Nomenklatur yang digunakan
untuk lembaga ini bervariatif diantaranya : dewan, komisi, badan,
lembaga dan tim.
Beberapa contoh Lembaga Ekstra Struktural diantaranya adalah ;
Dewan Riset Nasional ; Komisi Kepolisian nasional; Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi 1.
Komisi Hukum Nasional, 2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 3.
Komisi Kejaksaan, 4. Komisi Kepolisian Nasional, 5. Komisi Nasional
Anti kekerasan Terhadap Perempuan, 6. Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia, 7. Komisi Nasional Perlindungan Anak, 8. Komisi Ombudsman
Nasional, 9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 10. Komisi
Pemberantasan Korupsi, 11. Komisi Pemilihan Umum, 12. Komisi
Yudisial, 13. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.6.
Pemerintah Daerah Indonesia adalah negara republik berbentuk
kesatuan (unitaris) yang berkedaulatan rakyat. Dilihat secara
hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari : Sistem
Pemerintahan Nasional Subsistem Pemerintahan Propinsi Sub-subsistem
Pemerintahan Kabupaten/Kota Sub-sub-subsistem Pemerintahan Desa.
Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) Amandemen IV :
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.3.11Susunan
Pemerintahan di Indonesia Menurut UU 32 Tahun 2004
Perubahan arah kebijakan Pemerintah Pusat Dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah sangat tergantung pada perubahan sistem
pemerintahan yang dituangkan dalam perubahan konstitusi.(Rencana
Revisi UU No. 32/2004 UUD 1945 telah mengalami amandemen empat
kali, dan masih terbuka untuk diamandemen kembali karena adanya
berbagai pasal yang tidak sinkron. Misal(tentang Pemilihan Kepala
Daerah. 3.11.1Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (UU 32/2004)
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(Konsekuensi adanya desentralisasi Asas Penyelenggaraan
Pemerintahan (Desentralisasi Versi Indonesia)
1. Asas Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi (deconcentration) pada hakekatnya hanya merupakan
pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara
departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan.
3. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)
4. Tugas pembantuan/medebewind sebagai pemberian kemungkinan
kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas
untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang lebih rendah
tingkatannya agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga
(Koesoemahatmadja dalam Koswara, 1999)
Fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula : Sebagai Promotor
Pembangunan berubah menjadi Pelayan Masyarakat
(Perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit
Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan
masyarakat, seperti : Dinas Daerah Kecamatan & Kelurahan
Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi Pemerintahan,
melainkan sebagai lingkungan kerja, dengan konsekuensi Camat bukan
lagi sebagai Kepala Wilayah Administrasi, melainkan sebagai
Perangkat Daerah.Unsur PerbandinganUU No. 5/1974UU No. 22/1999
Kedudukan KecamatanWilayah Administrasi PemerintahanLingkungan
Kerja Perangkat Daerah
Kedudukan CamatKepala WilayahPerangkat Daerah
Kewenangan CamatBersifat Atributif(Psl 80 & 81)Bersifat
Delegatif(Psl 66 (4))
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :a.
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b.
mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;e. mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;f. membina
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g.
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan. (tugas mengkordinasikan dan membina merupakan
indirect service, sedangkan tugas terakhir merupakan direct
service).Pasal 15 ayat 2
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
yang meliputi aspek : a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi;
d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h.
penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (kaitan
dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan)
3.11.2Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah Hubungan Kewenangan
Setiap UU disusun dengan berdasarkan filosofi dan paradigma
tertentu.Demikian pula dengan UU yang mengatur tentang
desentralisasi di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan
paradigma penyerahan urusan pemerintahan. UU Nomor 22 Tahun 1999
menggunakan paradigma penyerahan wewenang pemerintahan. UU Nomor 32
Tahun 2004 menggunakan paradigma pembagian dan penyerahan urusan
pemerintahan. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat mengalokasikan
dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Pemerintah Pusat
dapat memberikan pinjaman dan / atau hibah kepada Pemda atau
sebaliknya; Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman yang berasal
dari pemerintah/ lembaga asing kepada pemerintah/perusahaan daerah
melalui penerusan pinjaman.Ruang lingkup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah : dana desentralisasi. dana dekonsentrasi.
dana tugas pembantuan. Hubungan Perencanaan Perencanaan dan
pengendalian pembangunan; merupakan urusan wajib bagi pemerintahan
daerah propinsi dan kabupaten/kota. Karena urusannya bersifat
konkuren, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
mutlak diperlukan kerjasama dan saling pengertian antarsusunan
pemerintahan. Obyek dan subyek perencanaan pembangunan antarsusunan
pemerintahan bersifat tumpang tindih. Terdapat hubungan dalam
bidang keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya sehingga mutlak diperlukan perencanaan
bersama.3.11.3UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan
Nasional dalam bentuk : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
( 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);( 5 tahunan
Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).
Perencanaan Pembangunan Daerah RPJP Daerah memuat visi, misi,
dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM
Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat : Arah kebijakan
keuangan Daerah Strategi pembangunan Daerah; Kebijakan Umum;
Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah; Program kewilayahan serta rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.3.12Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia
Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika
mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata
rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, maka
Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek
menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam
konstalasi pemerintahan. Padahal Desa-lah yang menjadi pertautan
terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir yang
telah digariskan sebagai cita-cita bersama.Klasifikasi Desa :
Berdasarkan pengaruh sejarah pemerintahan adat dan modernisasi
birokrasi, maka desa-desa di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi
:1. Tipe self-governing community, atau biasa disebut sebagai Desa
Adat sebagai bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep
Otonomi Asli sebenarnya berasal dari pengertian desa adat ini. Desa
Adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang
dimiliki tanpa campur tangan negara. Salah satu conto