PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, KRONOLOGI PANCASILA ...blog.unnes.ac.id/iwanhardisaputro/wp-content/uploads/sites/2821/...dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang

1

RESUME

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, KRONOLOGI PANCASILA,

PENGESAHAN PANCASILA DAN PERKEMBANGAN PANCASILA

Dosen Pengampu:

Puji Lestari, S.Pd.,M.Si

Iwan Hardi Saputro, S.Pd,M.Si.

Di susun oleh :

Nama : Indah Yuni k

NIM : 3601416043

Fakultas : Ilmu Sosial

Prodi : Pendidikan IPS

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

2

PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI

DASAR NEGARA

A. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

Memahami peran pancasila di era reformasi, khususnya dalam

konteks sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki pemahaman yang

sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap

kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi perkembangan

konstitusional selama lebih dari 55 tahun terakhir dihadapkan pada situasi

yang tidak kondusif, sehigga kredibilitasnya menjadi diragukan,

diperdebatkan, baik dalam wacana politiis maupun akademis. Hal ini

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penerapan pancasila yang dilepaskan dari

prinsip-prinsip dasar filosofinya sebagai dasar negara dan krisis multi

dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh

fenomena disentegrasi bangsa.

(DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 17;

1999)

Pendekatan historis kontekstual akan sangat berguna bagi

pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus akan

menempatkan Pancasila dalam posisi yang sebenarnya, sehingga tetap

akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dimasa yang akan

mendatang, khususnya di era reformasi pada abad XXI sekarang ini.

Sejak awal kelahirannya yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945,

Panncasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara

(philosofische grondslag). Pada saat Soekarno diminta oleh ketua

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk berbicara didepan sedang Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merdeka sesuai

3

dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno, pembicara-pembicara

terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Soekarno

bahkan menyatakan “ Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato,

dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan

permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya

Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka

Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa belanda: “Philosofische

gronslag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische gronslag itulah

pundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka

yang kekal dan abadi. (seketaris Negara, 1995:63). Pada paparan yang

kedua, Soekarno menyatakan filosofisch prinscipe yang selanjutnya

internasionalisme. Pada saat itu menegaskan pengertian

internasionalisme, Soekarno menyatakan bahwa internasionalisme

bukanlah berarti kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan,

bahkan beliau menegaskan:”Internasionalisme tidak dapat hidup subur,

kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. Seraya megutip

ucapan Gandhi, beliau menegaskan “my nationalisme is humanity”. Pada

saat menjelaskan prinsip dasar yang ketiga, Soekarno menyatakan bahwa

negara Indonesia adalah negara “semua buat semua, satu buat semua,

semua buat satu.” Oleh karena itu, “saya yakin bahwa syarat yang mutlak

untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan-perwakilan.”

Demikianlah berikutnya untuk prinsip dasar yang keempat Soekarno

mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsiptidak akan ada kemisinan

didalam Indonesia Merdeka. Prinsip yang kelima adalah prinsip Indonesia

Merdeka dengan Bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip filsafat

yang dijelaskan oleh Soekarno tersebut merupakan Dasar Negara,

Soekarno menyatakan sebagai berikut,: “Saudara-saudar! “Dasar-Dasar

Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya, inikah Panca Dharma?

Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepatt disini. Dharma berarti kewajiban,

sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik

4

angka pula. Rukun Islam Lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita

mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? ( Seorang yang

hadir: Paandawa lima). Pandawa Iima orangnya. Sekarang banyaknya

prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ke-

Tuhanan, lima pula bilangannya. Namanya buakn Panca Dharma, tetapi

saya namakan ini dengan petunjuk seorang temen kita ahli bahasa-

namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima

dasar itulah kita medirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

(Sekretariat Negaraa 1995:81). Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak

awal kelahirannya diusulkan sebagai Dasar Negara (Philosofische

Grondslaag, Weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudiaan diberi

status (kedudukan) yang tegas dan jelas dalam alenia keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 dalam sidang

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Hal ini mengandung

konsekuensi dalam bidang hukum negara, bahwa Pancasila merupakan

Dasar Hukum, Dasar Moral, Kaidah Fundamental bagi perikehidupan

bernegara di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

(Notonagoro, tt, Dardjidarmodihardjo, tt, Soegito A,T.,1978: 16 ;

Soegito A,T.,1982:4).

Hakikat Pancasila Dasar Falsafah Negara dibagi menjadi dua:

1) Formal

Mencangkup proklamasi 1945 tentang pembukaan Undang-Undang

1945 serta pokok kaidah fundamental, dilanjut bersifat tetap tak berubah,

Dasar dan Sumber Hukum batang tubuh UUD 1945, dan yang terakhir

adalah Dasar Negara Republik Indonesia.

2) Material

Dalam hal ini mencangkup tentang inti-inti unsur dalam kehidupan

bangsa, inti kesamaan dalam keanekaragaman kebudayaan Agama, dan

sebagainya secara hakiki, hubungan hakekat kemanusiaan bangsa

Indonesia, bersifat tetap tak berubah, kedudukan dan fungsi mutlak

5

Pemersatuan antara manusia Indonesia disegala lapangan hidup, dan

yang terakhir adalah Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila dalam pengertiannya yang umum, abstrak atau universal,

mempunyai hakekat isi yang mutlak, bersifat tetap dan tidak berubah.

Oleh karena itu untuk merealisasikan pelaksanakannya memerlukan

pengkhususan, dengan cara mentransformasikan pengertian umum,

abstrak atau universal menjadi pengertian yang umum kolektif dan

khusus konkrit. Adapun proses transformasi itu adalah sebagai Pancasila

Dasar Falsaafah Negara, Hakekat isi Umum abstrak atau Universal,

Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Mutlak dan Obyektif,

bertransformasi ke Realisasi dalam Bentuk dan Isi, Umum Kolektif,

Pancasila sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara atau GBHN,

Khusus Kongrit, dan Pancasila sebagai pelaksanaan Politik Negara.

(Sumber buku Pendidikan Pancasila, disusun oleh H.A.T. Soegito,

S.H.,M.M.,dkk. Tahun 2003<47-67>/ Disusun oleh Prof. Dr.H.Ari Tri

Soegito.Tahun 2016 <halaman 58-71)

B. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pancasila

pancasila sebagai Dasar Falsafat Negara merupakan kesepakatan

bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa

Indonesia, sebagai consensus nasional yang didalamnya terkandung

semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila.

Dalam memahami semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk

mencapai kesepakatan bersama perlu dipelajari sejarah perumusan

pancasila itu sendiri. Sejak masa pengusulan Pancasila , masa proklamasi

kemerdekaan, sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,dan

selanjutnya bangsa Indonesia akan tetap melestarikan Pancasila sebagai

dasar falsafat Negara Indonesia.

6

(DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 53-55;

1999)

Dasar falsafat Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara

resmi dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, walaupun istilah

“Pancasila” tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembukaan tersebut,

namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan didalamnya.

Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat

terdapatnya rumusan Pancasila.Walaupun demikian di kalangan

masyarakat luas pernah terdapat berbagai rumusan Pancasila yang

susunannya juga agak berbeda. Akan tetapi adanya rumusan yang

berbeda-beda tentang lima unsur yang diberi nama Pancasila itu tidak

berarti membawa bangsa Indonesia kepertentangan-pertentangan, karena

tanpa adanya rumusan secara resmipun didalam diri bangsa Indonesia

atau dalam adat istiadat bangsa Indonesia sudah ada benih-benih jiwa

Pancasila, hanya yang perlu dicari adalah keseragaman perumusan dan

tataurutannya. Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat

diuraikan dalam tiga kelompok:

1. Rumusan Pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang merupakan tahap

pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia.

2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Falsafat Negara Indonesia yang

sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan.

3. Beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketetanegaraan

Indonesia selama belum berlaku kembali rumusann Pancasila yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Dalam tinjauan historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hal-hal

yang menyertainya yang erat sekali dengan rumusan-rumusan Pancasila

yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa Pengusulan, pada

masa penetapan, maupun pada masa perubahan setelah pembukaan

7

UUD 1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan

Pancasila sebagai masa pemantapan yang digunakan untuk seterusnya.

Dari uraian diatas, kemudian ditambah satu masa lagi, yaitu:

1. Masa keseragaman Pancasila ,atau juga dapat dinyatakan masa

kesatuan rumusan Pancasila, yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No.12

tanggal 13 April 1968.

Keseragaman atau pemantapan, kesatuan rumusan Pancasila ini

merupakan titik tolak pengembangan Pancasila, baik dalam pedoman

pengalaman maupun dalam pengembangan sistem filsafat Pancasila.

(Kaelan.Pendidikan Pancasila: hal 39;2004)

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak

dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan pembukaan

UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya

negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 dan pancasila merupakan satu kesatuan yang

faundamental. Oleh karena itu dua-duanya mempunyai hubungan asasi.

Sejarah perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945 dan

Pancasila Dasar Negara secara kronologis sebagai berikut:

1. Tanggal 7 September 1944

Dalam sidang Teikuku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7

September 1944 ini, Perdana Mentri Jepang Jenderal Kuniakai Koiso

(Pengganti Perdana Mentri Tojo) atas nama pemerintahan Jepang

mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada

tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini,

pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau

dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (selanjutnya

disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan). Proses

perumusan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak jepang mesih menguasai

8

tanah air Indonesia, yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang selanjutnya disebut

Badan Penyelidik. Pembentukan Badan Penyelidik

ini dilatar belakangi oleh:

a. Menjelang akhir tahun 1944 bela tentara jepang menderita kekalahan

dan mendapatkan tekanan terus menerus dari serangan pihak sekutu.

Keadaan ini sangatlah menggembirakan para pemimpin bangsa indonesia

yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa indonesia

kepada pemerintah Balatentara jepang agar segera memerdekakan

Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan, langkah dan usaha-

usaha yang nyata untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia.

Pemerintah Balatentara jepang yang menyadari bahwa kedudukannya

semakin terdesak, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan dan

desakan tersebut. Walaupun jepang tetap mengusahakan agar supaya

Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungan Asia Timur

Raya yang dipimpin oleh pemerintahan pusta jepang.

Karena peristiwa-peristiwa itu untuk menarik simpati dari bangsa

Indonesia, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Balatentara

Jepang mengeluarkan janji “Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari”

yang menurut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

2. Tanggal 29 April 19445

Sebagai realitasi janji politik, pada tanggal 29 April 1945 oleh

Gunseikan (kepala peerintahan Balatentara Jepang di Jawa) bebentuk

suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyumbi Coosakai atau Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini

bertugas untuk menyelidik segala sesuatu mengenai persiapan

kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka bangsa

Indonesia yang berjumlah 60 orang.

9

(Drs. H.A.T. Soegito,SH,MM.,dkk. Pendidikan Pancasila: hal 53-53;

2004)

3. Tanggal 28 Mei 1945

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) dilantik oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Balatentara Jepang

di Jawa). Dr. Radjiman Wedyononingrat sebagai ketua dan Raden Panji

Soeroso sebagai ketua muda, yang beranggota 60 orang, itupun tidak

termasuk ketua dan ketua muda.

Dengan terbentuknya Badan Penyelidik ini bangsa Indonesia dapat

secara legal mempersiapkan kemerdekaanya, untuk itu merumuskan

syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai Negara yang merdeka.

Oleh karena itu peristiwa ini dijadikan suatu tongkak sejarah pejuangan

bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

(Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:26-33;2010)

4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945

BPUPK mengadakan dua masa sidang yaitu:

a. Masa Sidang I : tanggal 29 Mei s.d 011 juni 1945.

b. Masa Sidang II: tanggal 10 s.d 16 Juli 1945.

Dalam sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan

“Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Pada kesempatan ini

telah tampil atau berpidato tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk

mengajukan konsep dasar negara seperti:

1) Tanggal 29 Mei 1945

Prof. Mr. Moh. Yamin mengajukan prasaran atau usul yang disiapkan

secar tertulis, berjudul: “ Azas dan Dasar Negara kebangsaan Republik

Indonesia.” Lima Azas tersebut adalah Peri Kebangsaan, Peri

Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan

Rakyat. Setelah berpidato Muhammad Yamin mengusulkan juga secara

tertulis lima asas dasar negara bagi Indonesia Merdeka, dalam rancangan

10

Mukhodimah Hukum Dasar, yang rumusannya yaitu yang pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Kebangsaan Persatuan Indonesia,

ketiga Rasa Kemanusiaan yang Adil dan beradap, empat Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Tanggal 31 Mei 1945

Pada hari ketiga sidang BPUPKI, Soepomo mengusulkan tentang

Dasar pemikiran negara,diawali tentang tiga syarat mutlak adanya negara

yaitu pertama harus ada daerah, yaitu meliputi Hindia-Belanda, kedua

harus ada rakyat sebagai warga negara yaitu yang mempunyai

kebangsaan Indonesia, dan yang ketiga harus ada pemerintahan yaitu

pemerintaha berdaulat menurut hukum Internasional. Disamping Soepomo

mengusulkan tentang syarat mutlak negara yaitu: daerah,rakyat, dan

pemerintahan. Mengenai dasar apa negara Indonesia didirikan,

dikemukakan tiga hal yaitu: pertama Negara Persatuan, Negara Serikat,

dan Negara persekutu, dua Hubungan antara negara dan agama, dan

yang ketiga adalah Republik atau Monarki.

1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuoo In berpidato dan

menguraikan teori negara secara yuridis, historis, politis, sosiologis, dan

geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya.

2. Prof. Mr. Moh. Yamin berpidato dan menguraikan tentang daerah

negara Kebangsaan Indonesia, ditinju dari segi yuridis, historis, politis,

sosiologis, dan geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh

Nusantara Raya.

3. Pada kesempatan itu, berpidato juga P.F. Dahlan yang menguraikan

masalah golongan bangsa Indonesia peranakan Tionghoa, India, Arab,

dan Eropa yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia.

4. Di samping itu, Drs. Moh. Hatta, menguraikan masalah bentuk negara

persekutuan, bentuk negara serikat dan bentuk Negara persatuan.

5. Tanggal 1 Juni 1945

11

Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konsepsi Dasar

filsafat Negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila, dengan

urutan sebagai berikut: Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,

Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi,

Kesejahteraan Sosil, dan ketuhanan yang Berkebudayaan. Tokoh- tokoh

bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal 1 juni 1945 adalah

Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetarjo Kartohadikoesoemo, Ki Bagus

Hadikusumo, dan Liem Koen Hian.

Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk

panitia kecil yang terdiri dari delapan orang anggota (panitia delapan),

yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selengkapnya panitia delapan isi yaitu:

Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Drs. Moh. Hatta, dan A.A. Maramis.

Panitia tersebut bertugas untuk memeriksaa usul-usul yang masuk ,

menapung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPK yang kedua.

Oelh karena itu seluruh anggota BPUPK diperintahkan untuk mengajukan

usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah

masuk ke Panitia Delapan.

(Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:37-39;2010)

6. Tanggal 22 Juni 1945

Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa

Hookoo Kai (Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa), jam 10.00 diadakan

rapat gabungan antara Panitia Delapan, sejumalah anggota Tyuuoo

Sangai In ( Badan Penasehat Pemerintah Pusat Balatentara Jepang di

Jakarta), dan sejumlah anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta dan tidak

menjadi anggota Tyuuoo Sangai In. Rapat yang di lakukan ole panitia

delapan membicarakan usul-usul dari para anggota tentang prosedure

yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka.

Dalam pertemuaan ini di bentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau

perumusan Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadhimah Hukum

Dasar yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan tokoh tersebut

12

adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno

Tjokrosoejoso, KH Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin. Pada waktu itu

juga diadakan pertemuan panitia sembilan di pegangsaan Timur 56

Jakarta, tepatnya jam 20.00. dalam pertemuan itu disetujui agar para

anggota segera menyusun suatu konsep Rancangan Mukadimah Hukum

Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPK yang kedua. Konsep

rancangan inilah desebut dengan Piagam Jakarta yang di usulkan oleh

Prof. Mr. Moh. Yamin.

7. Tanggal 10 s.d Juli 1945

Pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua

dengan acara untuk “mempersiapkan Rancangan Hukum Dasar” di Jl.

Pejambon Jakarta. Adapun jalannya persidangan sebagai berikt:

a. Pada tanggal 10 Juli 1945

Sidang BPUPKI II dibuka oleh ketua dan dilanjutkan dengan

pengumuman mengenai penambahan anggota baru Badan Penyelidik

sebanyak 6 orang yaitu: Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara,

Mohammad Noor, Mr. Mohammad Besar, dan Abdul Kafar. Dari

keputusan sidang tersebut dianjurkan agar panitia Delapan meneruskan

tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar.

b. Pada tanggal 11 Juli 1945

Jam 10.50 setelah sidang mendengarkan pandangan 20 orang

anggota, maka dibentuklah panitia perancang Hukum Dasar, yang terdiri

dari 3 panitia kecil ialah sebagai berikut:

1. Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari 24 anggota,

dan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta merangkap anggota.

3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno

Tjokrosoejoso.

Kecuali itu juga diputuskan mengenai daerah baru. Dari 66 suara, 19

suara yang menyetujui bekas daerah Hindia Belanda, 6 suara menyetuji

bekas daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, akan tetapi

13

dikurangi Irian Barat dan 39 suara menyetujui Bekas daerah Hindia

Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur,Timor Portugis dan

pulau-pulau disekitarnya. Pada tnggal itu juga Panita Perancang Hukum

Dasar telah mengambil keputusan:

1) Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Human Right” yang

diketuai oleh Mr. Achmad Soebardjo serta Soekiman dan perada harapan

masing-masing sebagai anggota.

b) Mengenai isi Preambule bukan hanya kata-kata, semua anggota setuju

unitarisme, kecuali 2 anggota.

c) Mengenai pemimpin negara, 10 orang setuju ditangan satu orang , 9

orang lainnya tidak setuju.

a. Tangggal 13 Juli 1945

Dalam sidangnya, Panitia kecil Perancang Hukum Dasar berhasil

menghimpun usulan yang penting yaitu, kedaulatan dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun dan badan

ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tugas sehari-hari dilaksanakan

oleh presiden, dibanttu oleh wakil presiden, mentri-mentri yang

bertanggung jawab kepadanya dan Dewan Pertimbangan Agung, dalam

membentuk Undang-Undang presiden harus mufakat dengan Dewan

Perwakilan Rakyat, Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal

termasuk 5 pasal Aturan Peralihan dan satu pasal Aturan Tambahan, dan

unntuk memperbaiki redaksi Rancangan Hukum Dasar tersebut, yang

dibentuk dari Panitia Penghalus Bahasa yaitu: Djajadiningrat, Agus Salim,

dan Mr. Soepomo.

b. Tanggal 14 juli 1945

Pada jam 15.00 s.d 18.00 sidang mendengarkan “laporan hasil kerja

panitia perancang hukum dasar yang disampaikan oleh ketuannya dengan

menyodorkan rancangan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum

Dasar.

14

c. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945

Pada jam 10.20 sidang dimulai dengan cara pokok membicarakan

Rancangan Hukum Dasar. Pada kesempatan ini ketua Panitia Perancang

Hukum Dasar Ir. Soekarno menyampaikan konsep Rancangan Hukum

Dasar dengan penjelasannya dan disampaikan pula iusul Drs. Moh. Hatta

tentang hak-hak asasi manusia.

d. Tanggal 16 Juli 1945

Sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari sebelumnya. Sidang

meneyetujui dan menerima. Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh

Panitia Perancang Hukum Dasar.

Setelah sidang BPUPK yang kedua ditutup, maka tugas BPUPK

dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Dan hasilnya segra

dilaporkan kepada pemerintah Jepang di Tokyo, akan tetapi karena

keadaan dan posisi jepang semakin memburuk, sehinggga tidak

memungkinkan dibubarkan.Kemudian dilanjut tugas-tugas BPUPK

dibentuk suatu badan yang diberi nama Dokoritzuu Zyumbi Inkai atau

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

8. Tanggal 9 Agustus 1945

Setelah PPKI dibentuk tangggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo

yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal

14 Agustus 1945. PPKI merupakan badan bentukan pemeritah

Balatentara Jepang, tetapi bukan alat Pemerintahan Jepang, sebab PPKI

bekerja sesudah jepang tidak berkuasa lagi, PPKI bekerja atas dasar

keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia

Merdeka, dan PPKI merupakan suatu badan perwujudan dan perwakilan

rakyat Indonesia.

9. Tanggal 17 Agustus 1945

Setelah PPKI bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dengan

dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuda-pemuda

15

Indonesia , yang menghendaki dilaksanakannya proklamasi secepatnya.

Kemudian pada hari jumat tanggal 17 Agustua 1945 jam 10.00 dalam

rapat terbuka di Gedung Pengangsaan 56 jakarta, Kemerdekaan

Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karnodan Bung Hatta atas nama

bangsa Indonesia dalam pidato proklamasi. Selanjutnya Bung Karno

idengan Khidmat langsung membacakan naskah Proklamasi

Kemerdekaan kita, yang teksnya berbunyi sebagaimana yang telah

disepakati bersama, dan diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh

Soekarno Hatta.

10. Tanggal 18 Agustus 1945

Pada jam 10.30, sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk

membahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan Undang-

Undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkannya dalam proklamasi

sehari sebelumnya. Dan hasilnya sebagai berikut:

a. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia denga jalan

menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan enjadi

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Dan menetapkan

Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD

Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

c. Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai

Badan Musyawarah Darurat.

(sumber buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Ptof. Kaelan, M.S.

Tahun 2014.<halaman 96-101>/ Pendidikan Pancasila. Disusun

Oleh Noor Ms Bakry. Tahun 2010./ Pendidikan Pancasila. Disusun

oleh Prof. Dr.H.Ari Tri Soegito,dkk.Tahun 2016<halaman 58-71>./

Mengenal Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaanya.

Disusun oleh Sunoto. Tahun 1981.)

16

C. Pengesahan Pembukaan UUD 1945 atau Pancasila Dasar Negara

Republik Indonesia

Sidang Pleno panitia persiapan kemerdekan Indonesia tanggal 18

Agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas

rancangan hukum dasar termasuk rancangan preambule hukum dasar

untuk ditetapkan menjadi UUD suatu Negara yang telah diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945. Sbelum sidang pleno dimulai, atas dasar

tanggungjawab ketua PPKI, maka badan itu disempurnakan dengan

ditambah 6 orang anggota baru untuk mewakili golongan-golongan yang

belumterwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama dengan ditambahnya

ke 6 anggota PPKI, maka badan ini dianggap sebagai Badan yang

mewakili seluruh daerah atau rakyat Indonesia. Sidang pleno PPKI

mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:

a)menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi

Pembukaan UUD Negara Indonesia.

b) Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan

menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai

UUD 1945.

1.Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

2.Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai

Badan Musyawarah Darurat.

Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan

pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin

langsung oleh ketua PPKI. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa

Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan ditetapkan menjadi

pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, maka untuk mengetahui

perubahan-perubahan yang terjadi dapat diikuti proses pengesahannya

(seketariat Negara RI 1995:413) sebagai berikut:

17

Ketua sidang (ketua PPKI) membuka sidang:

Sidang yang terhormat,.

Pada hari ini kita berada pada saat yang mengandung sejarah, pada

hari ini kita hendak menyusun UUD Negara Republik Indonesia yang

kemarin menurut kehendak rakyat telah dipermaklumkan dengan

proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam

setengah 12.00. Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengaku

bahwa kita duduk didalam jaman yang beralih sebagai kilat secepatnya

.Maka berhubungan dengan itu saya minta tuan-tuan sekalian, supaya kita

pun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat.Jangan

kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita

menuruti garis-garis besar saja yang mengandung sejarah.

Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya hal

Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar

yang telah dirancang oleh Dokuritzu Zyunbi Coosakai, dalam sidangnya

yang kedua. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampaikan agar kita

sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dalam pekerjaan

menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil

Presiden.

Sementara kita berkumpul dikota Jakarta, dimajuaknlah kepada kami

oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan

didalam Undang-Undang Dasar buatan Dokoritzu Zyuinbi Coosakai itu.

Sementara itu pihak kami telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan

dengan beberapa orang anggota dan syukur alhamdulillah terdapatlah

sudah beberapa persetujuan yang akan disampaikan oleh paduka Tuan

Hatta Zimukyokutyo kepada tuan-tuan sekalian.

Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, oleh karena dengan adanya

persetujuan-persetujuan itu, pembicara kita nanti batul-betul seperti kilat.

18

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang agak

panjang lebar.

Sekarang saya persilahkan paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo untuk

memberitahukan kepada tuan-tuan perubahan-perubahan pembukaan

Undang-Undang Dasar. Saya persilahkan Tuan Hatta.

Selanjutnya Drs. Moh, selaku wakil ketua PPKI akan melaporkan hal-

hal sebagai berikut:

Tuan-tuan yang termulia, sidang yang terhormat:

Di antara berbagai-bagai usul, yang termasuk pada Zimukyokutyo

ialah: pertama, menghilangkan “Pernyataan Indonesia Merdeka” yang

semula “Pembukaan yang lama” dan digantikan dengan “Pembukaan”

yang semula dirancang oleh panitia kecil, yang belum ada dimuka tuan-

tuan, baiklah itu nanti kita bacakan disini. Dalam mukhodimah yang lama

adapreubahanisikalimat yang nantijugasayabacakan. Dahulu ada panitia

kecil yang telah merancang Preambule Hukum Dasar, akan tetapi

kemudian sidang Dokuritzu Zyunbi Coosakai merubah Preambule itu dan

memecahkannya menjadi dua bagian. Ialah “ pernyataan Indonesia

Merdeka” dan “Pembukaan” (yang singkat). Kedua, dengan adanya

kekhawatiran yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas

di Indonesia Timur, Nijizima, maka setelah melalui perdebatan akhirnya

saya memenggil tokoh-tokoh seperti : Ki Hajar Dewantara, Haji Agus

Salim, dan K.H. Mas Mansjur. Nijizima melaporkan keresahan yang

dialami oleh masyarakat Indonesia Timur dan mengancam akan

memisahkan diri jika kalimat berbunyi “Ketuhanan,dengan kewajiban

menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak dirubah.

Meskipun Drs. Moh. Hatta telah menjelaskan bahwa kalimat itu sudah

disetujui oleh orang-orang non-islam seperti Mr. A.A. Maramis, namun

Nijizima bersikeras dan khawatir kalau persatuan yang telah dibina dari

bawah akan mengalami kehancuran karena “digerogoti” dari dalam.

Akhirnya Drs. Moh. Hatta memanggil ketiga tokoh tersebut untuk

19

membicarakan masalah itu. Dalam pembicaraan yang diadakan sebelum

sidang PPKI dimulai itu menghasilkan kesepakatan untuk merubah

kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi

pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berhubungan dengan suasana yang sudah terjadi sampai sekarang

ini juga waktu yang bersejarah telah tiba kemarin, maka lebih baik kita

kembali kepada Preambule yang lama yang akan saya bacakan sebagai

berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan

oleh sebab itu penjajajhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak

berperi kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan negara Indonesia, yang nerdeka, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan

didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang

berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berdaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm

permusyawaratan atau perwakilan, serta denagn mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

20

Itulah perubahan-perubahan yang terdapat pada bagian pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia. Sedangkan perubahan-perubahan pada

bagian pasal-pasalnya akan dibicarakan pada pembahasan pengesahan

UUD Negara Republik Indonesia. Dan setelah Drs. Moh. Hatta

menjelaskan perubahan-perubahan Piagam Jakarta maka sidang

diserahkan kembali kepada ketua sidang dan berbicaralah Ir. Soekarno

sebagai berikut:

Sidang yang terhormat!

Sekarang lebih dahulu agar lebih cepat, maka saya bacakan

Preambule, yaitu Mukhadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar,

sebagaimana tadi telah dibicarakan oleh Tuan Zimukyokutyo, pernyataan

kemerdekaan yang dirancang oleh Panitia Penyelidik, hendaknya

dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata Pembuakaan buatan Badan

Penyelidik dihapuskan sama sekali, tetapi baiklah kembali pada

Mukhodimah, demikian namanya dahulu yang dibuat oleh panitia kecil

tempo hari, dengan sedikit perubahan, baiklah sekali lagi saya bacakan

dengan perlahan-lahan.

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah

pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

21

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah dasarh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusaian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang yang terhormat!

Dengan Pembukaan itu dan sebagaimana telah dikatakan oleh

paduka Tuan Zimukyokutyo dan oleh saya sendiri, supaya sedapat

mungkin dengan secara kilat kita bisa terima.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo :

Saya kita, “menurut dasar kemanusiaan” diganti dengan Ketuhanan

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan seterusnya.

Ketua:

Tuang Ki Bagoes mengusulkan, supaya dipakai “Ketuhanan Yang

Maha Esa dan perkataan adab dicoret saja”/

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo”

22

“Berdasarkan kepada Republik kita itu :”Ketuhanan yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”, perkataan “menurut

dasar” dicoret. Jadi: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adl

dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya.

Tuan-tuan semua paham, tidak ada lagi?

Anggota ki Bagoes Hadikesoemo:

Di atas Tuan Ketua : “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu”,

apa tidak “maka disusunlah pemerintahan”.

Ketua:

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar. Kita

akan lantas membikin Undang-Undang Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo”

Yang disusun disini pemerintahan bukan kemerdekaan maka

disusunlah pemerintahan.

Ketua:

Tidak, kemerdekaan, untuk pemerintahan kita susun Undang-Undang

Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

Apa tidak bisa diubah menjadi “maka disusunlah pemerintahan itu”/

Ketua :

Tidak, pemerintahan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar.

Sudah? Tuan-tuan lain?

Anggota Iskandardinata:

23

Kalimat kedua: “pintu gerbang” itu tidak ada. Jadi baiklah diganti

dengan kata-kata: ke negara Indonesia.

Ketua:

Mengantarkan rakyat Indonesia ke negara Indonesia, tidak kepintu

derbang! Saya kira tidak keberatan dengan kata pintu gerbang, sebab

negara Indonesia belum ada. Rakyat kita, kita antarkan ke muka pintu

gerbang saja. Kalau ke negara Indonesia, kita melangkah kepada grong,

wet, itu bedanya. Sekarang kita bawa rakyat ke muka “pintu gerbang”

saja.

Ketua :

Tuan Otto telah mufakat

Tuan-tuan tidak ada lagi perubahan?

Silahkan tuan Gusti.

Anggota I Gusti Ketut Pudja:

Ayat 3: “Atas berkat rahmat Allah.....” Diganti dengan “Tuhan” saja

“Tuhan Yang Maha Esa”.

Ketua:

Tuan-tuan semua mufakat perkataan “Allah” diganti dengan “Tuhan

Yang Maha Esa”

Ternyata usul itu tidak mendapat mufakat

Ketua :

Tidak ada lagi tuan-tuan?

Kalau tidak ada, sekali lagi saya bacakan seluruhnya maka kemudian

disahkan.

24

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah

pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,

maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darahh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam

suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,

dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusaian

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Setuju Tuan-tuan?

Para anggota :

Setuju.

25

Dengan ini sahlah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Perubahan-perubahan yang diberitahukan Paduka

Tuan Zimukyokutyo, Tuan-tuan telah mengetahui.5

(Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T.

Soegito. Tahun 2003<halaman 65-67>./ Pendidikan Pancasila.

Disusun oleh Drs. H.A.T. Soegito. Tahun 2000./ Pendidikan Pancasila.

Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016<halaman 71-78>)

D. Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Genenerasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukan keluasan dan

kedalam wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah

berhasil merumuskan gagasan-gagasan vital sebagaimanan dicantumkan

didalam pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara

ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif (Koento Wibisono,

2001:2). Oleh kerena it Profesor Notonegoro menyatakan bahwa

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen

kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah kontemporer setelah

Amnerican Declaration Of Independent 1776. Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-nilai luhur yang

bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan dasar yang kekal

dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia (Notonegoro,tt).

Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus

1945). Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang

naiknya sejarah bangsa Indonesia. Koento Wibisono (2001) memberikan

tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap

yaitu : (1) Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, (2)Tahap 1969-1994

sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan (3) Tahap 1995-2020 sebagai

tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda

lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan

26

perkembangan Pancasila dasar negara yaitu : (1) 1945-1949 masa

Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama (2) 1949-1950) masa

konstitusi RIS (3) 1950-1959 masa UUDS 1945 (4) 1959-1965 masa orde

lama (5) 1966-1998 masa orde baru (6) 1998-sekarang masa reformasi

(Soegito A.T.,2001). Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan

pendekatan, yaitu segi politik dan dari segi hukum:

1. 1945-1968 merupakan tahap politis, dimana orientasi pengembangan

Pancasila diarahkan kepada nation and character building hal ini sebagai

perwujudan keingin bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai

tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negri, sehingga atmosfir

politis sebagai penaglima sangat dominan. Disisi lain pada masa ini

muncul pergerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai dasar

negara, misalnya oleh Notonegoro dan Driyarkara. Kedua ilmuan tersebut

menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandangan

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila

merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan

bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan

realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainakn

menjadi suatu imperatif dan suatu philosophia consessus dengan

komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam

menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Bahkan Notonegoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945

merupakan start fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara

hukum oleh siapapun.

2. 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi

kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi

pengembangan Pancasila diarahkan pad bidang ekonomi, akibatnya

cendenrung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini

pembangunan ekonomi menunjukan keberhasilan secara spektakuler,

walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam

27

pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan

fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu

dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan

setelah terjadinya gejala KKN dan kroniisme yang nyata-nyata

bertentangan dengan nilaiu-nilai Pnacasila itu sendiri. Bersamaan dengan

itu perkemabngan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara

Komunias, lahirnya 3 rakasasa akpitalisme dunia yaitu Amerika Serikat,

Eropa, dan Jepang. Oleh karen itu Pancasila sebagai dasar negara tidak

hanya dihantui oleh subersifnya komunisme melainkan juga harus

berhadapan dengan gelombang anelsasinya kapitalisme, disamping

menghadapai tantangan baru ayitu KKN dan kroniisme.

3. 1995-2020 merupakan tahapan repositioning Pancasila, akrena dunia

masa kini sedang dihadapkan kepada gelombang perubahan secara

cepat, mendasar, sprektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang

melanda seluruh penjuru dunia, khususnya diabad XXI sekarang ini,

bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh Bangsa Indonesia.

Reformasi telah merombak semua segi kehdiupan secara mendasar,

maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai

dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan

persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan

nasioanl yang tidak menentu diera reformasi ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas Koento Wibisono (2001)

menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai

dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakan dalam

keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945, diekporasikan pada

dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :

1. Realitasnya

Bahwa nilai-nilai yang tekandung didalamnya dikongkritisasikan

sebagai muatan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat “sein im sollen

dan sollen im sein”

28

2. Idealitasnya

Bahwa idealisme yang terkadung didalamnya bukanlah sekedar utopi

tanpa makna melainkan diobjektifasikan sebagai kata kerja untuk

membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna

melihat ahri depan secara prespektif, menuju hari esok yang lebih baik.

3. Fleksibilitasnya

Dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai

dan mandek dalam kebekuan dokmatis dan normatif, melinkan terbuka

bagi tafsir-tafris baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus

menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakiki nya

Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-

tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan

semangat “Bhineka Tunggal Ika”.

Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada

pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila

dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan desain

disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum (

penegakan spremasi hukum).

(Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T.

Soegito. Tahun 2003<halaman 66-67>./ Pendidikan Pancasila.

Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016< halaman 78-80>)

29

Daftar Pustaka

Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta.

Paradigma.

Soegito. 2004. Penidikan Pancasila. Semarang. UPT MKU Universitas

Negeri Semarang.

Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.

Bakry Noor MS. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Pustaka

Pelajar.

Soegito Ari Tri. 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang. UNNES Press.

Dardeso Bambang.1989. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila.

Semarang. CV Aneka Ilmu.

Sunoto. 1981. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah

dan Pelaksanaanya. Yogyakarta. PT Hanandita.

Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.