“ MENJAGA MOMENTUM, MENINGKATKAN KEPERCAYAAN ” PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) DISAMPAIKAN OLEH : MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA KELOMPOK KERJA I SATUAN TUGAS PERCEPATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI JAKARTA, 18 AGUSTUS 2016 SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1
31
Embed
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) - apbi-icma.org filereal value the long slow down republik indonesia. 5 china united states
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
“MENJAGA MOMENTUM,
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN”PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)
DISAMPAIKAN OLEH :
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA KELOMPOK KERJA I
SATUAN TUGAS PERCEPATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI
JAKARTA, 18 AGUSTUS 2016
SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1
BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI
INVESTASI
1PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
Telah diresmikan 12 PLB dan 16 Calon PLB, antara lain
industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan
2PERIZINAN INVESTASI 3 JAM
Telah dimanfaatkan 74 perusahaan dengan nilai
investasi Rp. 200,96 Triliun (per 20 Juni 2016)
3
9
KAWASAN INDUSTRI (KI)
Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal,
Demak, dan Ungaran
Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017
5KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK
Sebanyak 42 sektor usaha dengan total nilai sebesar Rp
28,7 Triliun (per 15 Mei 2016)
6PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE
Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke
Bangladesh
7KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB)
Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam
10 indikator Kemudahan Berusaha
4SISTEM PENGUPAHAN
14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP
78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD,
Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan
Babel).
8MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL
Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama
pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun)
AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM
Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara
oleh Sinergi BUMN
10REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)
Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 sudah ada 527
perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi
USD 12,926 milyar
REPUBLIK INDONESIA
21
ANALISA DAMPAK DAN PENYELESAIAN KASUS
22RINGKASAN SURVEI AWARENESS* (1/3)
*) Hasil survei sementara, s.d. tanggal 26 Juli 2016 (n=210, 157 dunia usaha dan 53 Pemerintah Daerah)
Dari 157 responden yang menjawab, 86,0%
menyatakan mengetahui mengenai 12 Paket
Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan
oleh Pemerintah. Sementara terdapat 14,0%
responden yang tidak mengetahui mengenai
PKE, terutama responden yang berada di
daerah.
Dari 53 responden Pemerintah Daerah (25
provinsi), hanya 1,9% yang tidak mengetahui
mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Sebagian besar dunia usaha dan Pemerintah Daerah mengetahui mengenai PKEREPUBLIK INDONESIA
23RINGKASAN SURVEI AWARENESS (3/3)
Sebanyak 48,4% dan 51,6% responden
dunia usaha menyatakan bahwa PKE
berpotensi efektif dalam mengembangkan
ekonomi makro yang kondusif dan
menggerakkan ekonomi nasional.
Sementara, sebanyak 68,8% responden
dunia usaha menilai PKE belum efektif
dalam melindungi masyarakat
berpenghasilan rendah dan menggerakkan
ekonomi pedesaan.
Dari sisi Pemerintah Daerah, hampir seluruh
responden meyakini efektivitas PKE untuk
mengembangkan ekonomi makro yang
kondusif, menggerakkan ekonomi nasional
dan melindungi masyarakat berpenghasilan
rendah dan menggerakkan ekonomi
pedesaan.
Keyakinan dunia usaha terhadap efektivitas PKE masih terbatas.REPUBLIK INDONESIA
24Perkembangan penanganan kasus/masalah di POKJA IV
- Total laporan yang masuk ke POKJA 4 s/d saat ini sebanyak 74 kasus
( 7 terkait bidang energi, 12 terkait Bea dan Pajak, 4 terkait bidang pariwisata, 6 terkait bidang perbankan, 11 terkaitbidang perdagangan, 5 terkait bidang perindustrian, 13 terkait Pertanian dan LHK, 7 terkait tenaga kerja, 5 terkait bidangtransportasi dan 5 terkait bidang yang lain)
- Dari keseluruhan laporan yang masuk, saat ini sudah ditangani sebanyak 31 kasus/masalah. 9 diantaranya telah tuntas (3kasus direkomendasikan ke Pokja 2 dan Pokja 3), sementara 22 kasus lainnya sedang dalam proses pembahasan yangmelibatkan kementerian/lembaga terkait serta pihak dunia usaha yang mengadukan/melaporkan permasalahantersebut.
(sebagai catatan, 2 kasus ditolak karena ketidakjelasan informasi yang diberikan saat melaporkan, dan pemberi laporantidak bisa dikonfirmasi)
- Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja 4 telah melaksanakan rapat/pertemuan yang mengundang berbagai AsosiasiPengusaha, yang pada intinya membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada pengusaha untuk dapat memberikanmasukan dan saran demi efektifnya pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah disampaikan oleh Pemerintah.
- Saat ini, telah tergelar sekretariat sementara Pokja 4, yang berada di Gedung Setjen Kemenkumham, lantai 5. Tempat iniakan menjadi pusat penerimaan laporan terkait kasus/masalah yang menghambat pelaksanaan Paket KebijakanEkonomi.
REPUBLIK INDONESIA
25Beberapa kasus yang dibahas serta Respons yang diberikan
(selama bulan Agustus 2016) (1/3)
Kasus/masalah Respons
Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang dinilai terlalu
tiinggi, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga
Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan
deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.86/2010 ttg tata cara
pendaftaran usaha penyediaan akomodasi yang juga
mensyaratkan terhadap perseorangan.
Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan
deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015 telah meningkatkan
beban administrasi yang besar dalam bukti poton
Ditjen Pajak melakukan pengkajian bersama Eurocham terkait 5 jasa