BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 12 TAHUN 2010 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Mengingat ..… 2 SALINAN
24
Embed
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ...jdih.majalengkakab.go.id/wp-content/uploads/2016/... · 3 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 12 TAHUN 2010
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang :
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Mengingat ..… 2
SALINAN
2
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan ..... 3
3
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2
Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Camat adalah ….. 4
4
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten
Majalengka.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka
5. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk
menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian
dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta
atributnya.
BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2
Jenis-jenis Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Warna Khaki;
b. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap disingkat PDH Warna Gelap;
c. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik;
d. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
h. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
j. Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu.
Pasal 3 ..… 5
5
Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk
menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
Bagian Kedua Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 4
(1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH Warna Gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis atau untuk tugas
tertentu.
(3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk
melaksanakan tugas pada hari Jumat atau acara-acara tertentu.
(4) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(5) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat
umum.
(6) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai untuk
menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
(7) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
(8) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai dalam
menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(9) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i
dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
(10) Pakaian .…. 6
6
(10) Pakaian Dinas Profesi dan petugas tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf j dipakai dalam menjalankan tugas profesi Guru, Dokter, Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) atau sebagai
petugas tertentu seperti Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Petugas Pemadam Kebakaran serta Petugas
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Pasal 5
Waktu penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :
(1) Pakaian Dinas Pegawai Golongan IV/a ke atas :
a. Hari Senin memakai PDH Warna Khaki;
b. Hari Selasa dan Rabu memakai PSH;
c. Hari Kamis memakai PDH Warna Gelap;
d. Hari Jumat memakai PDH Batik.
(2) Pakaian Dinas Pegawai Golongan III/d ke bawah :
a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai PDH Warna Khaki;
b. Hari Jumat memakai PDH Batik.
(3) Pakaian Dinas Guru :
a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai PSH;
b. Hari Jumat memakai PDH Batik.
(4) Pakaian Dinas Dokter, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan Jas
Dokter.
(5) Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) pada Rumah
Sakit, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan Pakaian Tenaga
Keperawatan Rumah Sakit warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit.
(6) Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan
pakaian Weerpack warna biru tua.
(7) Pakaian ..… 7
7
(7) Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran, Hari Senin sampai dengan
Jumat menggunakan pakaian setelan warna biru tua.
(8) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal :
a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai Pakaian Kemeja warna
merah marun;
b. Hari Jumat memakai PDH Batik.
Bagian Ketiga
Model Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
Pasal 6
(1) PDH Warna Khaki, terdiri atas :
a. PDH Warna Khaki Pria sebagai berikut :
1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2). Celana panjang warna khaki;
3). Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna
hitam;
4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten,
Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
b. PDH Warna Khaki Wanita sebagai berikut :
1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2). Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
3). Sepatu pantovel warna hitam;
4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten,
Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab sebagai berikut :
1). Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2). Rok/celana panjang warna khaki;
3). Sepatu pantovel warna hitam;
4). Nama ..... 8
8
4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten,
Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
5). Kerudung/Jilbab warna menyerasikan dan menyesuaikan
dengan warna pakaian.
d. PDH Warna Khaki Wanita Hamil sebagai berikut :
1). Baju lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, warna khaki;
2). Rok 15 cm di bawah lutut /celana Panjang warna khaki;
3). Sepatu pantovel warna hitam;
4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten,
Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
(2) PDH Warna Gelap, terdiri atas :
a. PDH Warna Gelap Pria sebagai berikut :
1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, belahan samping kiri dan
kanan, warna gelap;
2). Model krah leher berdiri dan terbuka;
3). Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kiri dan kanan;