Pajak Penghasilan Transaksi Khusus

PAJAK PENGHASILAN

UNTUK TRANSAKSI KHUSUS

I. PPh Pasal 4 ayat 2

A. Pengertian, Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)

1. Pengertian Pengenaan PPh Berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000

ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan tabungan

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek,

penghasilan dari pegalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan

pengahasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan

dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan harta

berupa sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta

berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan

objek pajak. Oleh karena tabungan masyarakat yang disalurkan melalui

perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan

pembangunan maka pemerintah menetukan kebijakan khusus, yaitu pngenaan

pajak atas pengahasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu

dijalankan dengan perlakuan sendiri.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan

tersendiri dimaksud antara lain adalah:

a. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak

b. Keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak

c. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perilaku tersendiri

terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harat berupa tanah

dan atau bangunan serta jenis jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena

itu, pengenaan pajak penghasilan termasuk sifat, besarnya dan tata cara

pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis jenis

penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan

pengenaan serta tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak (WP) maupun

Direktorat Jendral Pajak, maka pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan

ini dapat bersifat final.

2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang

Undang Pajak Penghasilan menjadi Wajib Pajak adalah semua subjek pajak

yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan tabungan

lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek,

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan

penghasilan tertentu lainnya. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang

berupa:

a. Bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya

b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek

c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan

d. Penghasilan tertentu lainnya

B. Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan

Tabungan Serta Diskonto SBI

Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto

SBI adalah Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perolehan penghasilan

dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dasar hukum pelaksanaan pajak penghasilan atas bungan deposito dan

tabungan serta diskonto SBI adalah pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pajak

penghasilan jis Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan

Menteri keuangan Nomor 5/KMK.04/2001.

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun.,

termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call baik

dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asig (valuta asing) yang

ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank.

Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk

giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

ditetapkan oleh masing masing Bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan adalah deposito

dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar

negri melalui Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negri di

Indonesia.

2. Tarif Pajak penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

Besarnya tarif PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta SBI

adalah sebagai berikut:

a. Untuk WP dalam negri dan BUT adalah 20% dari jumlah bruto, dan bersifat

final

b. Untuk WP luar negri adalah 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif

berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), bersifat final

3. Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan

Penghasilan berupa bunga yang dikecualikan dari pengenaan pajak

penghasilan adalah :

a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, sepanjang jumlah

deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut tidak melebihi Rp.

7.500.000 (tujuh setengah juta rupiah)

b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di

Indonesia atau cabang bank luar negri di Indonesia

c. Bunga deposito dan tabungan seta diskonto SBI yang diterima atau

diperoleh Dana pensiun yag pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1992 tentang dana Pensiun, dan

d. Bunga tabungan pada Bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka

pemilikan rumah sederhana. Kaveling siap bangun untuk rumah sederhana

dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

4. Surat Keterangan Bebas

Pengecualian dari pemotongan PPH kepada dana pensiun diberikan

berdasarkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh kepala kantor

pelayanan pajak tempat dana pensiun tersebut didaftarkan.

SKB diberikan terhadap tabungan dan deposito serta diskonto SBI

yang penempatannya dan atau peranjangannnya (roll over) dilakukan pada

tanggal 1 Januari 2001 dan sesudahnya.

Permohonan surat keterangan bebas PPh diajukan kepada kepala

kantor pelayanan pajak tempat dana pensiun tersebut didaftarkan untuk setiap

sertifikat/bilyet, buku deposito, tabungan atau SBI dangan melampiri :

a. Foto Kopi keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan pendirian dana

pensiun.

b. Foto Kopi laporan keuangan 3 bulanan terakhir, termasuk daftar perincian

dana dan sumber pendapatannya.

c. Foto kopi sertifikat/bilyet/nuku deposito, tabungan dan SBI

Kepala kantor pelayanan pajak harus memberikan SKB dalam jangka

waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan WP diterima secara lengkap, dan

bila ditolak harus diberikan penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah

permohonan diterima secara lengkap dan diberikan alasan penolakan. Surat

Keterangan Bebas PPh berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan

dan dapat diajukan kembali.

C. Pajak Penghasilan Atas Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan atas Obligasi yang

diperdagangkan di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

adalah pajak penghasilan yang diperoleh para pihak dari obligasi yang

diperdagangkan di bursa efek.

Dasar hukum pemotongan PPh atas penghasilan dari obligasi yang

diperdagangkan di bursa efek adalah pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pajak

Penghasilan jis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 dan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/KMK.04/2002

a) Objek Pemotongan

Objek pemotongan Pajak penghasilan obligasi yang diperdagangkan di

bursa efek adalah :

1. Penerbitan obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen

pembayaran atas bunga dengan kupon pada saat jatuh tempo

bunga/obligasi dan atas diskonto dengan kupon/obligasi tanpa bunga

pada saat jatuh tempo obligasi

2. Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara atas bungan dan

diskonto pada saat transaksi

b) Tarif pemotongan Pajak

Tarif Pemotongan Pajak penghasilan sitentukan sebagai berikut

1. Atas bunga obligasi dengan kupon (Interst bearing bond) :

a. 20% bagi WP dalam negri dan BUT dan

b. 20% atau tarif P3B bagi WP penduduk berkedudukan di luar negri

dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligsi.

2. Atas diskonto obligasi dengan kupon :



dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal

saat jatuh tempo obligasi diatas harga perolehan obligasi, tidak

termasuk bunga berjalan.

3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga:



dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal

saat jatuh tempo obligasi diatas harga perolehan obligasi

2. Pihak Pihak yang tidak dikenakan Pemotongan PPH bersifat Final

Berikut ini adalah pihak-pihak yang tidak dikenakan pemotongan pajak

penghasilan yang bersifat final :

a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negri

b. Dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan

c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal selama 5

tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong pajak Penghasilan tidak bersifat

Final

Atas bungan dan diskonto yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi

dalam negri, yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan

diskonto obligasi dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah PTK, dipotong

PPh yang tidak bersfat final.

Jadi, apabila bunga dan diskonto yang diterimanya lebih kecil dari PTKP dalam

satu tahun pajak, maka WP yang bersangkutan dapat mengajukan restitusi atas

PPh yang dipotong tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

D. Dasar Penghasilan atas Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Obligasi yang

Diperdagangkan di Bursa Efek

Pajak penghasilan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek

adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di

bursa efek. Dasar hukumnya adalah pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Pajak


Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 dan Surat

Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.4/1997.

2. Objek dan Tarif Pemotongan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan

dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut PPh final dengan tarif

sebagi berikut:

1. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan

2. Bagi pemilih saham pendiri dikenakan PPh sebesar:

a. 0,1% x Nilai transaksi + 0,5% dari nilai saham pada 30 Desember 1996,

dalam hal saham tersebut telah diperdagangkan di bursa efek sebelum

tanggal 31 Desember 1996

b. 0,1% x nilai transaksi + 0,5% dari nilai saham saat IPO (Initial Public

Offering), dalam hal saham tersebut diperdagangkan di bursa efek pada

atau setelah tanggal 1 Januari 1997

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar

pemegang saham atau tercantum dalam anggaran dasar sebelum pernyataan

pendaftaran yang diajukan oleh BAPEPAM dalam rangka penawaran umum

perdana.

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri saat perusahaan

mengajukan pernytaan pendaftran kepada BAPEPAM dalam rangka IPO

termasuk:

a. Saham dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan dan dibagikan setelah IPO

kepada pendirinya.

b. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri yang masih dimiliki

pendiri. Tidak termasuk saham pendiri adalah saham yang diperoleh

pendiri:

a. Dari pembagian dividen dalam bentuk saham setelah IPO

b. Dari hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi konversi, dan

efek konversi lainnya setlah IPO

c. Perusahaan reksadana

d. Berupa saham bonus dari kapitalisasi agio setelah IPO yng telah

dilunasi tambahan PPh sebesar 0,5 atas saham pendirinya oleh

pemegang saham pendiri.

E. Pajak Penghasilan Persewaan Tanah dan Bangunan

1. Pengertian dan dasar Hukum Pajak Penghasilan Persewaan tanah dan

Bangunan

penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan adalah pajak

penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rusun,

apartemen, kondiminium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan

termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan

industri. Dasar hukumnya adalah pasal 4 Ayat (2) Undang Pajak Undang Pajak


Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.04/2002 jenis jenis

penghasilan yang diterima dari persewaan dan atau bangunan tersebut

dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final.

2. Subjek dan Objek Pajak Panghasilan atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan

Subjek pajak yang menjasi WP dari pajak penghasilan atas persewaan

tanah dan atau bangunan ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

dari sewa tanah dan atau bangunan. Objeknya adalah sewa tanah dan atau

banguanan. Pengenaan pajakj penghasilan atas persewaan tanah dan atau

bangunan tersebut bersifat final.

3. Besarnya Tarif PPh Final atas Persewaan Tanah dan Bangunan

Besarnya tarif persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% dari

jumlah bruto nilai persewaan tanah dan batau bangunan yang diterima oleh WP

orang pribadi dan atau badan

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan

(terutang) oleh pihak yang menyewakan dengan nama dan delam bentuk

apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk

biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge, baik

yang perjanjiannya terpisah maupun yang satukan dengan perjanjian persewaan

yang bersangkutan.

4. Tata Cara Pelunasan PPh Atas Sewa Tanah dan Atau Bangunan

a. Melaui pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah daban

pemerintah, subjek pajak dalam negri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerja

sama operasi (KSO), perwakilan perusahaan luar negri lainnya, dan orang

pribadi yag ditetapkan oleh direktur jendral pajak, dan

b. Melalui penyetoran sendiri oleh yang menyewakan, dalam hal penyewa

adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak, selain yang disebutkan pada

huruf a.

5. Tempat Pembayaran Penyetoran

Tempat pembayaran/penyetoran bagi pemotong dan penyetor sendiri

adalah kas negara, kantor pos, bank BUMN/BUMD dan atau bank bank lain

yang ditunjuk oleh direktur jendral anggaran.

F. Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

1. Pengertian Dasar Hukum Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah

dan atau Bangunan

Pajak penghasilan atas penghalihan hak atas tanah dan atau bangunan

adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya adalah pasal 4

Ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan jis Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

566/KMK.04/1999dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor

SE-55/PJ.42/1999.

a. Beberapa Pengertian

1. Pengalihan hak atas tanah dan atau banguanan adalah:

a. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan

hak penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati

dengan pihak lain selain pemerintah

b. Penjualan, tukar menukar termasuk, ruislag, , pelepasan hak,

penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan

pihak lain selain pemerintah gunma pelaksanaan pembanguan

termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak

memerlukan persyaratan khusus.

c. Penjualan, tukar menukar termasuk, ruislag, , pelepasan hak,

penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan

pihak lain selain pemerintah gunma pelaksanaan pembanguan

termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang

memerlukan persyaratan khusus.

d. Nilai pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai menurut akta

dengan nilai menurut nilai jual objek pajak (NJOP) untuk

perhitungan pajak bumi dan bangunan atas tanah dan atau bangunan

yang bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya pegalihan, kecuali :

1. Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai

berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan

2. Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah

risalah lelang tersebut.

b. Tarif PPh Pengalihan atas Tanah dan atau Bangunan

1. Wajib pajak badan termasuk Koperasi yang usaha pokonya mengalihkan

hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh berdasarkan ketentuan

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang PPh.

2. Wajib pajak badan termasuk koperasi yang bukan usaha pokonya

mengalihkan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh sebesar 5% dari

jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

dantidak bersifat final.

3. Wajib pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi sejenis yang

mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan baik yang usaha

pokonya maupun yang bukan usaha pokonya mengalihkan hak atas

tanah dan atau bangunan sikenakan PPh sebesar 5% dari jumlah bruto

nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.

2. Pengecualian Pengenaan PPh atas Pengalihan Hak

Beberapa pengalihan hak yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan

seperti berikut ini :

a. Hibah kepada keluarga dalam garis lurus, badan keagamaan, pendidikan,

sosial, atau pengusaha kecil berdasarkan surat keterangan bebas (SKB)

b. Pengalihan kurang dari Rp. 6,000,000,00 dan tidak pecah pecah oleh WP

orang pribadi yang total penghasilannya tidak melebihi PTKP

c. Pengalihan kepada pemerintah untuk kepentingan umum

d. Warisan berdasrkan surat keterangan Bebas (SKB)

e. Dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemearan usaha, dengan nilai

buku berdasarkan surat keterangan bebas (SKB

3. Tata Cara Pelunasan PPH atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Tata cara pelunasan pajak atas penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan

atau bangunan adalah sebagai berikut:

a. Orang Pribadi atau badan yang menrima atau memperoleh penghasilan dari

pemngalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari pihak selain

pemerintah wajib membayar sendiri PPh-nya

b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperolah penghasilan

dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemerintah yang

tidak memerlukan persyaratan khusus dipungut PPh oleh bendaharawan

atau pejabat yang memerlukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui

tukar menukar.

II. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)

Mengenai pengertian penghasilan sebagai objek pajak PPh, sudah dijelaskan bahwa

bagi WP Dalam negeri dan WP BUT UU PPh menganut prinsip worldwide income.

Artinya, WP Dalam Negeri dan WP BUT dikenai PPh atas penghasilan dari manapun

asalnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Konsekuensi dari prinsip ini

adalah jika atas penghasilan dari luar Indonesia itu telah dikenai pajak di Negara sumber

penghasilan tersebut, maka pajak yang telah dibayar/terutang diluar Indonesia atas

penghasilan dari luar negeri tersebut jug abisa menjadi uang muka PPh yang dapat

dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia, sepserti uang muka PPh Pasal 21,

PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, supaya tidak terjadi pemajakan berganda (double

taxation).

Tetapi, mengingat tarif pajak di luar negeri bermacam-macam dan berbeda dari

tarif pasal 17 di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayarkan/terutang di luar negeri

atas pengahasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di

Indonesia dibatasi. Pembatasan mengenai besarnya pajak yang telah dibayar/terutang di

luar negeri yang dapat dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia diatur di

Pasal 24 UU PPh, maka ia dinamakan PPh Pasal 24. PPh pasal 24 tersebut dikenal juga

dengan sebutan kredit pajak luar negeri, sedangkan PPh Pasal 22, PPh pasal 23 dikenal

dengan sebutan kredit pajak dalam negeri.

Pasal 24 UU PPh hanya menentukan prinsip bahwa pajak yang dibayar/terutang di

luar negeri bisa dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia (ayat 1), besarnya

kredit pajak tersebut dibatasi dengan perhitungan khusus (ayat 2), penentuan sumber

penghasilan (ayat 3,4), dan pengembalian kredit pajak luar negeri (ayat 5), sedangkan

aturan pelaksana mengenai teknis penghitungan batasan besarnya kredit pajak tersebut

didelegasikan kepada Keputusan Menteri Keuangan (ayat 6).

Berdasarkan wewenang yang diterima dari Pasal 24 ayat (6) UU PPh tersebut,

Menteri Keuangan telah mengeluarkan KMK tentang Kredit Pajak Luar Negeri tersebut.

KMK yang berlaku saat ini adalah KMK No. 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002

(Lihat LAMPIRAN untuk lebih lengkapnya). Isi ringkas dari KMK tersebut adalah sebagai

berikut.

Pajak yang terutang/dibayar di luar negeri bisa dikreditkan dengan PPh Tahunan di

dalam negeri (Indonesia) pada tahun penghasilan dariluar negeri digabungkan dengan

penghasilan dari dalam negeri. Dan saat penggabungan penghasilan dari luar negeri adalah

sebagai berikut.

1. Penghasilan usaha yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan penghasilan

dari dalam negeri pada tahun diperolehnya penghasialan luar negeri tersebut (lihat

paragraph E tentang Penghasilan tentang apa yang dimaksud dengan istilah

‘diperolehnya’).

2. Penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan

penghasilan dari dalam negeri pada bulan keempat atau bulan ketujuh setelah akhir

tahun pajak.

3. Penghasilan dari sumber lainnya yang berasal dari luar negeri digabungkan dengan

penghasilan dari dalam negeri pada tahun diterimanya penghasilan dari luar negeri

tersebut (lihat paragraph E tentang Penghasilan, untuk mengetahui apa yang

dimaksud dengan istilah ‘diterimanya’).

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang bisa

dikreditkan dengan PPh Tahunan Terutang di Indonesia diperlukan data mengenai

besarnya PKP atas penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri, serta besarnya PPh

Tahunan Terutang atas pengahsilan dari dalam negeri dan luar negeri.

III. Ketentuan Khusus PPh atas Transaksi/Industri tertentu

A. PPh Final atas Penghasilan Berupa Uang Tebusan Pensiun/THT yang

Dibayar Sekaligus dan Pesangon

Aturan pelaksanaannya: PP No/ 149 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000

tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa uang

pesangon, uang tebusan pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

1. Peristiwa/Transaksi/Kasus/Soal/Objek yang dikenai PPh Final Pasal 21

atas uang tebusan pensiun dan tunjangan/jaminan hari tua (THT/JHT)

yang dibayar sekaligus, dan atas uang pesangon

Suatu peristiwa/transaksi/kasus/soal/objek akan dikenai PPh Fibal

Pasal 21 atas uang tebusan pensiun dan tunjangan/jaminan hari tua (THT/JHT)

yang dibayar sekaligus, dan atas uang pesangon jika memenuhi semua syarat

berikut/

i. Transaksi/peristiwa tersebut menimbulkan penghasilan berupa penghasilan

dari pekerjaan, khusus jenis uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau

jaminan hari tua (THT/JHT) yang dibayar sekaligus, serta uang pesangon.

ii. Yang menerima penghasilan tersebut adalah WP orang pribadi dalam negeri.

iii. Yang membayarkan penghasilan tersebut adalah pemotong PPh Pasal 21.

2. Tata Cara Pemajakannya

Pelaksanaan pemajakan PPh Final Pasal 21 untuk tunjangan hari tua

sama dengan pelaksanaan PPh Pasal 21

B. PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi

Penjualan Saham atau Pengalihan Peyertaan Modal pada Perusahaan

Pasangan Usaha

Aturan pelaksanaannya berdasarkan PP Np. 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari

1995.

1. Definisi

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang membiayai badan

usaha lain (sebagai pasangan usahanya) dalam bentuk penyertaan modal untuk

jangaka waktu tertentu.

Perusahaan kecil dan menengah dari perusahaan Kepmenkeu No.

250/KMK.04/1995 adalah perusahaan pasangan usaha yang pada waktu

perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modalnya, penjualan bersih

atau penerimaan brutonya (untuk usaha jasa) pada tahun pajak sebelumnya

tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar).

2. Peristiwa/Transaksi/Kasus/Soal/Objek yang dikenai PPh Final atas

Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan

Sahamatau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan

Usaha

Suatu peristiwa/transaksi/kasus/soal/objek dikenai PPh Final atas penghasilan

perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha jika memenuhi syarat

berikut.

a) Transaksi/Peristiw/Kasus/Soal itu berupa transaksi penjualan saham

atau pengalihan penyertaan modal perusahaan modal ventura pada

perusahaan pasangan usahanya.

b) Perusahaan pasangan usahanya merupakan perusahaan kecil,

menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang ditetapkan Menteri keuangan.

Jika tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut maka

transaksi/peristiwa/kasus/soal itu tidak dikenai PPh Final.

3. Perhitungan dan Tata Cara Pemajakannya

Pelaksanaan pemajakannya diatur sebagai berikut.

a) Jika saham perusahaan modal ventura dijual di bursa efek Indonesia,

timbulnya utang PPh Final, besarnya tariff PPh Final atas penghasilan dari

transaksi penjualan saham di bursaefek, sebagaimana sudah dijelaskan

sebelumnya.

b) Jika saham perusahaan modal ventura dijual di luar bursa efek Indonesia,

maka ia dipajaki dengan sistem pemajakan sendiri. Utang PPh finalnya

timbul pada saat terjadinya transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal ventura pada perusahaan pasangan usahanya. Pada saat

timbulnya utang PPh Final tersebut, perusahaan modal ventura melakukan

perhitungan PPh Final tersebut, perusahaan modal ventura melakukan

perhitungan PPh Final sebagai berikut.

0,1% (satu permil) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal. Penyetoran PPh final tersebut oleh

perusahaan modal ventura ke Kas Negara melalui bank persepsi atau kantor

pos persepsi dengan menggunakan SSP dilakukan paling lambat tanggal 15

bulan setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham perusahaan modal

ventura tersebut.

Pelaporan mengenai perhitungan dan penyetoran PPh Final tersebut oleh

perusahaan modal ventura ke KKP tempatnya terdaftar dengan

menggunakan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dilakukan paling

lambat tanbggal 20 bulan setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham

perusahaan modal ventura (bulan terutangnya PPh Final tersebut).

C. PPh final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Aturan pelaksananya berdasarkan PP No. 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember

2000.

1. Definisi

a) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan

kostruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kostruksi, dan layanan jasa

konsultasi pengawasan kostruksi.

b) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkai kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elekrikal dan tata lingkungan

masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan

atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya.

c) Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas

atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa kostruksi.

d) Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa kostruksi. Penyedia jasa terdiri dari

perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

e) Imbalan bruto adalah nilai yang diterima atau diperoleh pengguna jasa yang

bergerak di bidang usaha usaha jasa kostruksi dengan nama dan dalam

bentuk apa pun sehubungan dengan pemberian jasa konstruksi dimaksud,

tetapi tidak termasuk PPn.

f) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha

pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-

masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan

pengawas konstruksi.

g) Ruang lingkup usaha jasa konstruksi mengacu pada UU Nomor 18 Tahun

1999 dan PP nomor 28 Tahun 2000 tentang Usha Jasa Konstruksi.

h) Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan

penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

i) Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksaan

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai penyerahan

akhir hasil pekerjaan lapangan sampai penyerahan akhir hasil pekerjaan

konstruksi.

j) Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan

baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai

dari penyiapan lapangan sampai penyerahan akhir hasil konstruksi.

k) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara

terintegrasi.

l) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya.

m)Usaha perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan

klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikasi.

n) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan

usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat

akreditasi dari lembaga, dan atas sertifikat yang diterbitkan harus

mendapatkan tanda register dari lembaga.

o) Izin usaha untuk badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa

kostruksi diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat, sedangkan izin usaha

untuk badan usaha usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa

konstruksi diberikan oleh pemerintah pusat (departemen pemukiman dan

prasarana wilayah).

p) Pekerjaan perawatan berupa pembersihan dan pengecatan bangunan atau

bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi,

pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan/perbaikanmesin, dan peralatan

mekanik atau elektrik serta komponen-komponen bangunan siap pasang

(prefabricated) sebagai pelayanan purna jual yang dilakukan langsung oleh

pabrikan atau pemasok mesin dan peralatan tersebut, serta pekerjaan jasa

teknik, desain interior, dan pertamanan yang dilakukan oleh bukan

pengusaha jasa konstruksi, tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan

konstruksi.

q) Pengusaha jasa konstruksi yang dikualifikasi sebagai pengusaha kecil hanya

berlaku apabila WP pengusaha jasa konstruksi dapat memberikan (kepada

pemotong PPh final atau untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh WP

yang bersangkutan bila tidak ada pemotongan PPh Final) fotokopi sertifikat

kualifikasi sebagai usaha kecil yang masihberlaku dan dilegalisasi dan

jumlah nilai kontrak per proyek yang dikerjakan olehnya tidak lebih dari

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) sesuai ketentuan dalam KEPPRES

Nomor 18 Tahun 2000

2. Peristiwa/Transaksi/Kasus/Soal/objek yang dikenai PPh Final

Suatu peristiwa/transaksi/kasus/soal/objek dikenai PPh Final atas

usaha jasa konstruksi jika ia memenuhi semua tiga syarat berikut ini:

i.Penghasilan yang timbul dari suatu peristiwa/transaksi berupa penghasilan dari

usaha jasa konstruksi.

ii.Nilai pengadaan per proyek Rp 1 milyar (satu milyar) atau kurang.

iii.Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu

adalah WP dalam negeri atauWP BUT yang bergerak dio bidang usaha jasa

konstruksi (perencanaan dan/atau pelaksanaan dan/atau pengawasan

konstruksi) yang dikualifikasi sebagai pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi

dari Lembaga yang berwenang.

Catatan:

Jika penyedia jasa konstruksi diklasifikasikan sebagai bukan pengusaha kecil

dan’atau nilai pengadaan per proyek melebihi 1 milyar, maka pengahsilan dari

usaha jasa konstruksi itu tidak dikenai PPh Final, tetapi dikenai

i. Pemotongan PPh Pasal 23, jika pengguna jasa adalah pemotong PPh Pasal 23,

atau

ii. WP sendiri (penyedia jasa) mengangsur PPh Pasal 25 jika pengguna jasa itu

bukan pemotong PPh Pasal 23 atau jika pengguna jasa itu adalah Pemotong

PPh Pasal 23 tetapi dia tidak/lupa memotong PPh Pasal 23 waktu membayar

uang muka atau termin.

3. Pengecualian

Apabila proyek konstruksi mililk pemerintah Indonesia dibiayai

dengan dana hibah kepada pemerintah Indonesia maka pembayaran imbalan

jasa konstruksi oleh pemilik proyek (biasanya dilaksanakan oleh

BUMN/BUMD, atau Bendahara Pemerintah) kepada kontraktor, konsultan,

pemasok utama, tidak dikenai pemotongan PPh apa pun karena PPh tersebut

ditanggung pemerintah. Tetapi jika imbalan itu dibayarkan kepada kontraktor,

konsultan, pemasok lapisan kedua, maka dipotong PPh Final sebagaimana

tersebut di atas.

Apabila proyek konstruksi milik pemerintah Indonesia dibiayai

dengan dan apinjaman luar negeri oleh pemerintah Indonesia, maka

pembayaran imbalan jasa konstruksi oleh pemilik proyek (biasanya

dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, atau Bendahara Pemerintah) kepada

kontraktor, konsultan, pemasok utama dan lapisan kedua dikenai pemotongan

PPh sebagaimana tersebut di atas karena PPh tersebut tidak lagi ditanggung

oleh Pemerintah (PP Nomor 63 Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998.

4. Penghitungan dan Tata Cara pemajakan PPh Final PPh Final Usaha jasa

Konstruksi

Pemajakan PPh final atas usaha jasa konstruksi dilaksanakan dengan dua

sistem berikut.

a) Dengan sistem pemotongan jika pengguna jasa berstatus sebagai pemotong

PPh Final (badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, subjek

pajak BUT, subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai

pemotong PPh final).

Utang PPh final atas usaha jasa konstruksi timbul pada saaat pembayaran

atau paling lambat pada akhir bulan timbulnya kewajiban membayar uang

muka dan/atau termin berdasarkan mana yangterjadi terlebih dahulu.

Pada saat timbulnya utang PPh final tersebut pemotong PPh (pengguna jasa)

wajib memotong PPh final dengan perhitungan sebagai berikut:

i.4% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri atau

WP BUT penyedia jasa perencanaan konstruksi, dan/atau

ii.4% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri atau

WP BUT penyedia jasa pengawasan konstruksi dan/atau

iii.2% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh WP Dalam negeri atau

WP BUT penyedia jasa pelaksanaan konstruksi

b) Dengan sistem pemajakan sendiri jika pengguna jasa tidak berstatus

sebagai pemotong PPh final, atau pengguna jasa berstatus sebagai

pemotong PPh final, atau pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh

final tetapi dia tidak/lupa memotong PPh final tersebut.

Utang PPh final atas usaha jasa konstruksi timbul pada saat menerima

pembayaran atau paling lambat pada akhir bulan timbulnya hak untuk

menerima pembayaran uang muka dan termin, berdasarkan mana yang

terjadi terlebih dahulu.

Pada saat timbulnya utang PPh final tersebut penyedia jasa konstruksi

menghitung PPh final tersebutu sebesar yang disebutkan di bagian (a) di

atas, tanpa membuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh jasa

Konstruksi (Final)

D. PPh Final atas Penghasilan WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dari

Usaha Pengangkutan Orang dan/atau barang

Aturan pelaksanaannya adalah berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996 tentang

Norma Penghitungan khusus Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Pelayaran

dalam negeri

1. Definisi

WP Perusahaan pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang

berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia (WP orang pribadi dalam

negeri) atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (WP Badan

Dalam Negeri) yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang

didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak

lain.


pengahasilan WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Suatu Peristiwa/Transaksi/Kasus/Soal/Objek dikenai PPh Final atas

pengahsilan WP Perusahaan pelayaran Dalam Negeri jika transaksi atau

peristiwa itu menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari usaha

pengangkutan orang dan/atau barang dari mana pun yang diterima atau

diperoleh WP dalam negeri yang bergerak di bidang pelayaran

3. Penghitungan dan Tata Cara Pemajakannya

Pelaksanaan pemajakan PPh Final atas penghasilan WP perusahaan

pelayaran dalam negeri dilakukan dengan sistem berikut.

i. Dengan sistem pemotongan oleh pihak yang menyewa sebagai pemotong

PPh Final tersebut.

Utang PPh Final atas penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam

negeri timbul pada saat pembayaran atau pada saat timbulnya kewajiban pihak

yang menyewa untuk membayar penghasilan dari usaha pengangkutan orang

dan/atau barang dari mana pun.

Pada saat timbulnya utang PPh Final, Pemotong PPh Final (pihak

yang menyewa) wajib melakukan pemotongan PPh Final tersebut dengan

perhitungan sebagai berikut.

1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto

(peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau

nilai uang yang diperoleh WP Perusahaan Pelayaran dalam negeri dari

pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari:

a) Suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia

b) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri

c) Pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia

d) Pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan lainnya di luar negeri

Penghitungan tersebut dilakukan di formulir Bukti Pemotongan PPh

atas imbalalan yang Dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam

Negeri (Final) dalam rangkap tigas, dan lembar pertama diserahkan kepada

pihak perusahaan pelayaran dalam negeri sebagai WP-nya untuk digunakan

sebagai bukti bahwa dia telah membayar PPh Final melalui sistem

pemotongan, lembar kedua untuk dilaporkan ke KKP, dan lembar ketiga untuk

arsipnya.

Penyetoran PPh Final yang dipotong tersebut ke Kas Negara melalui

bank persepsi atau kantor pos persepsi dilakukan oleh pemotong PPh Final

dengan menggunakan SSP paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya,

setelah bulan timbulnya utang PPh Final tersebut (bulan pemotongan)

Pelaporan mengenai penghitungan dan penyetoran PPh Final tersebut ke KKP

tempat pemotong PPh Final terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh

Final Pasal 15 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan setelah bulan

pemotongan PPh Final tersebut.

ii. Dengan sistem pemajakan sendiri jika penghasilan dari usaha

pengangkutan dari usaha pengangkutan orang dan/atau barang

diterima/diperoleh tidak melalui charter/sewa, atau melalui carter/sewa tetapi

pihak yang mencarter/menyewa tidak/lupa memotong PPh Final tersebut.

Utang PPh Final atas penghasilan WP perusahaan pelayaran dalan

negeri timbul pada saat diterimanya atau pada saat timbulnya hak dari pihak

perusahaan pelayaran dalam negeri untuk menagih penghasilan dari usaha

pengangkutan orang dan/atau barang dari mana pun.

Pada saat timbulnya utang PPh Final atau paling lambat pada saat jatuhtempo

penyetoran PPh Final tersebut (tanggal 15 bulan setelah timbulnya utang PPh

Final tersebut) WP perusahaan pelayaran dalam negeri sendiri wajib

melakukan perhitungan PPh Final tersebut sebagai berikut.

1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto

(pengertian peredaran bruto lihat di bagian (i) di atas)

Penyetoran PPh Final tersebut ke Kas Negara melalui bank persepsi atau

kantor pos persepsi dilakukan oleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri

sendiri dengan menggunakan SSP paling lambat pada tanggal tanggal 15 bulan

berikutnya setelah bulan timbulnya utang PPh Final tersebut.

Pelaporan mengenai penghitungan dan penyetoran PPh Final tersebut ke KPP

tempat WP perusahaan pelayaran dalam negeri terdaftar dengan menggunakan

SPT Masa PPh Final Pasal 15 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan setelah

bulan timbulnya utang PPh Final tersebut.

E. PPh Final atas penghasilan WP Perusahaan Penerbangan/Pelayaran

Internasional dari usaha Pengangkutan Orang dan/atau Barang

Aturan pelaksanaannya: KMK No. 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996

tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan

Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

1. Definisi

Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah

perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang tidak didirikan atau tidak

berkedudukan di Indonesia tetapi beroperasi secara internasional, termasuk di

Indonesia tetapi beroperasi secara internasional, termasuk di Indonesia, dan

memperoleh penghasilan dari Indonesia (WP BUT atau WP Luar Negeri selain

BUT yang bergerak di bidang pelayaran dan/atau penerbangan internasional)


Penghasilan WP Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar

Negeri

Suatu peristiwa/transaksi/kasus/soal/objek yang dikenai PPh Final atas

penghasilan WP Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri jika

transaksi atau peristiwa itu menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari

usaha pengangkutan orang dan/atau barang di Indonesia atau dari Indonesia ke

Luar Negeri yang diterima atau diperoleh WP yang bergerak di bidang

pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

3. Penghitungan dan Tata Cara Pemajakannya

Pelaksanaan pemajakan PPh Final atas penghasilan luar negeri

dilakukan dengan sistem berikut ini.

i. Dengan sistem pemotongan oleh pihak yang menyewa sebagai Pemotonng

PPh Final tersebut

Utang PPh Final atas penghasilan WP perusahaan pelayaran dan/atau

penerbangan luar negeri timbul pada saat pembayaran atau pada saat timbulnya

kewajiban pihak yang menyewa untuk membayar penghasilan dari usaha

pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu pelabuhan lain di Indonesia

atau ke pelabuhan di Luar negeri.

Pada saat timbulnya utang PPh Final, pemotong PPh Final (pihak

yang menyewa) wajib melakukan pemotongan PPh Final tersebit dengan

perhitungan sebagai berikut:

2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto

(peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau

nilai uang termasuk fee agennya (tanpa PPN) yang diperoleh WP Perusahaan

Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dari Pengangkutan orang

dan/atau barang yang dimuat dari:

a) Suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia

b) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri

Penghitungan tersebut dilakukan di formulir Bukti Pemotongan PPh

atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau

Penerbangan Luar Negeri (Final) dalam rangkap tiga, dan lembar pertama

diserahkan kepada pihak penerima hadiah undian sebagai WP-nya untuk

digunakan sebagai bukti bahwa ia telah membayar PPh Final melalui sistem

pemotongan, lembar kedua untuk dilaporkan ke KPP dan lembar ketiga untuk

arsipnya.

Penyetoran PPh Final yang dipotong tersebut ke Kas Negara melalui

bank persepsi atau kantor poas persepsi dilakukan olej pemotong PPh Final

dengan menggunakan SSP dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya setelah bulan timbulnya utang PPh Final tersebut (bulan

pemotongan)

Pelaporan mengenai penghitungan dan penyetoran PPh Final tersebut

ke KPP tempat Pemotong PPh Final terdaftar dengan menggunakan SPT Masa

PPh Final Pasal 15 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan setelah bulan

pemotongan PPh Final tersebut.

ii. Dengan sistem pemajakan sendiri jika penghasilan dari usaha

pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu pelabuhan di Indonesia ke

pelabuhan lain di Indonesia atau ke pelabuhan di luar negeri

diterima/diperoleh tidak melalui carter/sewa, atau melalui carter/sewa tetapi

pihak yang mencarter/menyewa tidak/lupa memotong PPh Final tersebut.

Utang PPh Final atas penghasilan WP Perusahan pelayaran dan/atau

penerbangan luar negeri timbul pada saat diterimanya atau pada saat timbulnya

hak dari pihak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri untuk

menagih penghasilan dari usaha pengangkutan orang dan/atau barang dari

suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia atau ke pelabuhan

di luar negeri

Pada saat timbulnya utang PPh Final atau paling lambat pada saat jatuh tempo

penyetoran PPh Final tersebut (tanggal 15 bulan setelah timbulnya utang PPh

Final tersebut) WP Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

sendiri wajib melakukan perhitungan PPh Final tersebut sebagai berikut.

2,64% (dua koma enampuluh empat persen dari peredaran bruto

(pengertian peredaran bruto lihat di bagian (i) di atas)

Penyetoran PPh Final tersebut ke Kas Negara melalui bank persepsi

atau kantor pos persepsi dilakukan oleh WP perusahaan pelayaran dan/atau

penerbangan luar negeri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah

bulan timbulnya utang PPh Final tersebut.

Pelaporan mengenai penghitungan dan penyetoran PPh Final tersebut

ke KPP tempat WP perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri terdaftar

dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pasak 15 dilakukan paling lambat

tanggal 20 bulan setelah bulan timbulnya utang PPh Final tersebut.

Pajak Penghasilan Transaksi Khusus

Documents