Pajak Penghasilan, Pasal 22 dan 24

PPh 22 & 24 1

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

• Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:– Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah,

instansi atau lembaga pemerintah danlembaga-lembaga negara lainnya, berkenaandengan pembayaran atas penyerahan barang

– Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahmaupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidanglain

PPh 22 & 24 2

Lanjutan1……..

• Pemungut PPh Pasal 22

– Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai, atasimpor barang

– Dirjen Anggaran, Bendaharawan PemerintahPusat/Daerah, BUMN/D, yang melakukanpembayaran atas pembelian barang daribelanja negara dan/atau belanja daerah

– Badan usaha yang bergerak di bidang industrisemen, industri rokok, industri kertas, industribaja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualanhasil produksinya di dalam negeri

PPh 22 & 24 3

Lanjutan2……

• Pemungut Pasal 22 (lanjutan)

– Pertamina dan badan usaha selainPertamina yang bergerak di bidangbahan bakar minyak jenis premix dangas, atas penjualan hasil produksinyakepada penyalur dan/atau agennya.

– Badan Urusan Logistik (Bulog), ataspenyerahan gula pasir dan tepungterigu.

PPh 22 & 24 4

Lanjutan3…….

• Besarnya Pungutan PPH Pasal 22– Atas Impor :

• Yang menggunakan Angka Pengenal Impor(API), sebesar 2,5% dari nilai impor :

• Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor

• Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dariharga jual lelang

(Catatan: Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasarperhitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor)

PPh 22 & 24 5

Lanjutan4………

– Atas pembelian barang yang dibiayaidengan APBN/APBD sebesar 1,5% dariharga pembelian

– Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang:

• Industri semen sebesar 0,25%dari dasarpengenaan pajak (DPP) Pajak PertambahanNilai (PPN)

PPh 22 & 24 6

Lanjutan5………

• Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1% dari harga bandrol, dan bersifat final

• Industri kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN• Industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN• Industri otomotif sebesar 0,45% dari DPP

PPN

* Yang ditunjuk oleh Kepala Kantor PelayananPajak, atas penjualan hasil produksinya di dalamnegeri

PPh 22 & 24 7

Lanjutan6……

– Atas penjualan hasil produksiPertamina dan badan usaha selainPertamina yang bergerak di bidangbahan bakar minyak jenis premix dangas kepada penyalur dan/atau agennya:

• Premium untuk SPBU Swastanisasisebesar 0,3% dari penjualan atau Rp. 2.100,-/KL, dan untk SPBU Pertamina sebesar0,25% dari penjualan atau Rp. 1.750,-/KL

PPh 22 & 24 8

Lanjutan7……

• Solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar0,3% dari penjualan atau Rp. 1.140,-/KL danuntuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% daripenjualan atau Rp. 950,-/KL

• Premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar0,3% dari penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan

• Minyak tanah sebesar 0,3% dari penjualanatau Rp. 912,-/KL

• Gas LPG sebesar 0,3% dari penjualan atauRp. 2.250/Kl

• Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan

PPh 22 & 24 9

Lanjutan8……

* Catatan : PPh pasal 22 atas penjualan hasilproduksi Pertamina dan badan lain yang bergerak dibidang bahan bakar minyakjenis premix dan gas, bersifat final

PPh 22 & 24 10

Lanjutan9….

– Atas penyerahan barang yang dilakukanoleh Bulog berupa:

• Gula Pasir kepada:– Penyalur sebesar Rp. 380,-/kuintal– Grosir sebesar Rp. 270,-/kuintal– Pembeli lainnya sebesar Rp. 650,-/kuintal

• Tepung Terigu kepada:– Penyalur sebesar Rp. 53,-/zak– Grosir sebesar Rp. 38,-/zak– Pembeli lainnya sebesar Rp. 91,-/zak

Catatan: PPh pasal 22 atas penyerahan gula pasirdan tepung terigu oleh Bulog Bersifat Final

PPh 22 & 24 11

Lanjutan10……

• Pengecualian Pemungutan PPhPasal 22– Impor barang-barang dan/atau

penyerahan barang yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan tidak terutangPPh

Pengecualian tersebut harus dinyatakandengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak

PPh 22 & 24 12

Lanjutan11……

– Impor barang-barang yang dibebaskandari bea masuk:

• Yang dilakukan ke dalam kawasan berikatdan Entrepot Produksi untuk TujuanEkspor(EPTE)

• Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 danpasal 7 PP Nomor 6 tahun 1969 tentangPembebanan atas Impor sebagaimanadiubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. PeraturanPemerintah Nomor 2 tahun 1973

• Berupa kiriman hadiah• Untuk tujuan keilmuan

PPh 22 & 24 13

Lanjutan12…..

– Pembayaran atas penyerahan barangyang dibebankan kepada belanjanegara/daerah yang meliputi jumlahkurang dari Rp. 500.000,- (bukanmerupakan jumlah yang dipecah-pecah)

– Pembayaran untuk pembelian bahanbakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dantelepon

PPh 22 & 24 14

Lanjutan13…..

• Tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22– Atas Impor

• Impor dilengkapi dengan LKP (PPh pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisadengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak)

• Impor tidak dilengkapi LKP (PPh pasal 22 dipungut dan disetor oleh Dirjen Bea danCukai)

PPh 22 & 24 15

Dirjen Bea dan Cukai wajib menerbitkan BuktiPemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu :

1. lembar pertama untuk pembeli2. lembar kedua untuk disampaikan kepada Dirjen

Pajak sebagai lampiranlaporan bulanan3. lembar ke tiga untuk arsip Pemungut Pajak yang

bersangkutan

Dirjen Bea dan Cukai harus menyetorkanpemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalamjangka waktu sehari setelah pemungutan pajakdilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau Bank-Bank Persepsi, dan harus melaporkan hasilpemungutannya tersebut ke Kantor PelayananPajak secara mingguan selambat-lambatnyatujuh hari setelah batas waktu penyetoranpajak terakhir

PPh 22 & 24 16

Lanjutan…..

– Dirjen Anggaran, BendaharawanPemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, harus memungut dan menyetorkanpemungutan PPh Pasal 22 ke KantorPos dan Giro atau Bank Persepsi, padahari yang sama dengan pelaksanaanpembayaran, dengan menggunakanformulir SSP yang telah diisi oleh danatas nama rekanan serta ditandatanganioleh Bendaharawan. SSP berlakusebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas hari setelahMasa Pajak berakhir

PPh 22 & 24 17

Lanjutan….

– Badan usaha yang bergerak di bidangindustri semen, rokok, kertas, baja danotomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP harus memungut PPh pasal 22 ataspenjualan hasil produksinya di dalamnegeri dan wajib menerbitkan BuktiPemungutan PPh Pasal 22 dalamrangkap tiga, yaitu:

• Lembar pertama untuk pembeli• Lembar kedua untuk disampaikan kepada

Dirjen Pajak sebagai lampiran bulanan• Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak

yang bersangkutan

PPh 22 & 24 18

Lanjutan…..

Badan usaha tersebut harus menyetorsecara kolektif pemungutan PPh Pasal22 selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwim setelah Masa Pajakberakhir. Pelaporan dilakukan dengancara menyampaikan SPT Masaselambat-lambatnya dua puluh harisetelah Masa Pajak berakhir

PPh 22 & 24 19

Lanjutan…..

– PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertaminaatas hasil produksinya, dari penyerahan bahanbakar minyak dan gas oleh badan usaha selainPertamina dan dari penyerahan gula pasir dantepung terigu oleh Bulog, dipungut dengancara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelumSurat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan pajak.

• Pelaporn dilakukan dengan caramenyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah MasaPajak berakhir

PPh 22 & 24 20

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24Pengertian :

PPh pasal 24 mengatur tentang perhitunganbesarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atauterutang di luar negeri yang dapat dikreditkanterhadap pajak penghasilan yang terutang atasseluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalamtahun digabungkannya penghasilan dari luarnegeri dengan penghasilan di Indonesia.

Indonesia menganut Tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation

PPh 22 & 24 21

Penggabungan PenghasilanPenggabungan Penghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

• Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukandalam tahun pajak diperolehnya penghasilantersebut (accrual basis)

• Penggabungan penghasilan lainnya dilakukandalam tahun pajak diterimanya penghasilantersebut (cash basis)

• Penggabungan penghasilan yang berupa dividen(pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahunpajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan

PPh 22 & 24 22

Batas Maksimum Kredit PajakBatas Maksimum Kredit Pajak diambil yang terendahdari 3 unsur/perhitungan berikut ini :

• Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardiLuar Negeri

• ( Penghasilan Luar Negeri : SeluruhPenghasilan Kena Pajak ) x PPh atasseluruh yang dikenakan tarif pasal 17

• Jumlah pajak yang terutang untuk seluruhpenghasilan kena pajak (dalam halpenghasilan kena pajak adalah lebih kecildaripada penghasilan luar negeri)

PPh 22 & 24 23

Batas Maksimum Kredit Pajak untuksetiap Negara

(per Country Limitation)

Apabila penghasilan luar negeri berasal daribeberapa negara, maka perhitungan batasmaksimum kredit pajak dilakukan untukmasing-masing negara

PPh 22 & 24 24

Rugi Usaha di Luar Negeri

Dalam menghitung penghasilankena pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luarNegeri tidak bolehdikompensasikan denganpenghasilan yang diterima didalam negeri ( Indonesia)

PPh 22 & 24 25

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar NegeriUntuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, WajibPajak wajib menyampaikan permohonankepada Dirjen Pajak dengan melampirkan :

• Laporan Keuangan dari penghasilan di luarnegeri

• Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri

• Dokumen pembayaran pajak di luar negeri– Penyampaian permohonan kredit pajak yang

terutang atau dibayar di luar negeri tersebutdilakukan bersamaan dengan penyampaianSPT Tahunan PPh.

PPh 22 & 24 26

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24Pengertian :PPh pasal 24 mengatur tentang perhitunganbesarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atauterutang di luar negeri yang dapat dikreditkanterhadap pajak penghasilan yang terutang atasseluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalamtahun digabungkannya penghasilan dari luarnegeri dengan penghasilan di Indonesia.

Indonesia menganut Tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation

PPh 22 & 24 27

Penggabungan Penghasilan PenggabunganPenghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukandalam tahun pajak diperolehnya penghasilantersebut (accrual basis)Penggabungan penghasilan lainnya dilakukandalam tahun pajak diterimanya penghasilantersebut (cash basis)Penggabungan penghasilan yang berupa dividen(pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahunpajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan

PPh 22 & 24 28

Batas Maksimum Kredit PajakBatas Maksimum Kredit Pajak diambil yang

terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini :

• Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardi LuarNegeri

• ( Penghasilan Luar Negeri : Seluruh PenghasilanKena Pajak ) x PPh atas seluruh yang dikenakantarif pasal 17

• Jumlah pajak yang terutang untuk seluruhpenghasilan kena pajak (dalam hal penghasilankena pajak adalah lebih kecil daripadapenghasilan luar negeri)

PPh 22 & 24 29

Batas Maksimum Kredit Pajak untuksetiap Negara (per Country Limitation)

Apabila penghasilan luar negeriberasal dari beberapa negara,

maka perhitungan batas maksimumkredit pajak dilakukan untuk

masing-masing negara

PPh 22 & 24 30

Rugi Usaha di Luar Negeri

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak

di luar Negeri tidak boleh dikompensasikandengan penghasilan yang diterima

di dalam negeri ( Indonesia)

PPh 22 & 24 31

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar NegeriUntuk melaksanakan pengkreditan pajakyang terutang atau dibayar di luar negeri,

Wajib Pajak wajib menyampaikanpermohonan kepada Dirjen Pajak

dengan melampirkan :

Laporan Keuangan dari penghasilan di luarnegeriFotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeriDokumen pembayaran pajak di luar negeri

Penyampaian permohonan kredit pajakyang terutang atau dibayar di luar negeritersebut dilakukan bersamaan denganpenyampaian SPT Tahunan PPh.