Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21

MEKANISME POTONG/PUNGUT

PEMOTONG(Witholder)

Pemberi HasilMEMBAYAR

YANG DIPOTONG(Subjek Pajak)

Penerima Penghasilan

OBJEK PEMOTONGAN

Psl 4 (1) & (2) UU PPh

BUKAN OBJEK

Psl 4 (3) UU PPh

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

POTONG/PUNGUT SETOR LAPOR

Bukti Potong

SSP

SPT MASA

OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

PEMOTONGANPPh PASAL 21/26

PEMUNGUTANPPh PASAL 22

PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

PEMOTONGANPPh

PASAL 4 AYAT (2)

PENGERTIAN PPh PASAL 21/26

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

- PEKERJAAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA :-GAJI - UPAH-UANG PENSIUN - HONORARIUM-TUNJANGAN, - KOMISI, FEE, UANG HADIR- BONUS, THR - HADIAH DAN PENGHARGAAN- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

WP DN WP LN

PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

PEMOTONG PPh PASAL 21

PEMBERIKERJA

ORANG PRIBADI

BADAN(TERMASUK BUT)

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)

PEMOTONG

DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK

PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,

ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKANKEGIATAN

TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21

KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK

PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN

ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGAATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

BUKAN PEMOTONG

Dit.P2Humas 7

PENERIMA PENGHASILAN YANGDIPOTONG PPh PASAL 21/26

PEGAWAI

PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

BUKAN PEGAWAI

PESERTA KEGIATAN

PENERIMA PENGHASILAN

PEGAWAI TETAP*

PEGAWAI TIDAK TETAP

TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGASDINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING

*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARATERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATURTERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YGBEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANGBERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN

PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING TERMASUK ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA MEREKA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU KMK. NO. 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 215/PMK.03/2008

• BUKAN WNI

• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA

• NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

• BUKAN WNI

• TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

WNI YG BEKERJA SBG OFFICIAL

BADAN INTERNASIONAL

DARI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA (PBB)

TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR SBG OFFICIAL

Dit.P2Humas 9

PENGHASILAN YANG DIPOTONGPPh PASAL 21/26

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR

BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN

BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS

BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAUPENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN

PENGHASILAN

TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

Dit.P2Humas 10

TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILANPEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21PENGHASILAN BRUTO

PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*

BUKAN PEGAWAI

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

PENERIMA PENSIUN

TARIF PS.17 UU PPh

DIKURANGI

GAJI, TUNJANGANTERKAIT DGN GAJI

UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN

PESERTA KEGIATAN

DIKURANGI

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH.

BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK

PEGAWAI TETAP)- IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PTKP

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE DGN

SYARAT PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA

PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI KERJA

*YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN

UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,

HADIAH DAN PENGHARGAAN

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP BARU

Mulai 1-1-2009SETAHUN

(Rp)SEBULAN

(Rp)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,- 1.320.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) 17.160.000,- 1.430.000,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) 18.480.000,- 1.540.000,-



•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 1.320.000•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

PTKP UTK KARYAWATI

HANYA UTK DIRISENDIRI, YAITU

RP 15.840.000,00SETAHUN

STATUS KAWIN STATUS TIDAKKAWIN

- UTK DIRI SENDIRI- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

SYARAT:MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI

TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS KAWIN,SUAMI TDK MENERIMA/

MEMPEROLEHPENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

NO Lapisan Penghasilan Tarif

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

DIBAGI 12

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN

BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)

PERHITUNGAN SETIAP MASA

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH.

BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIKURANGI : PTKP

TARIF PS.17 UU PPh

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN

(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR) PPh Ps.21 atas

DIKURANGI

PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR(BULAN DESEMBER)

SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS

*BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP

16

Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)

- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT

Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp

6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)=Rp2.100.000+Rp600.000 = Rp2.700.000

- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT

PTKP

X TARIF PS.17 UU PPh12

DIKURANGI

Rp3.500.000,-

DIKALI 12

Rp39.300.000,-

- Rp15.840.000

Rp23.460.000

Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.00012 12

Rp97.750 = PPh bln Januari

Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari

Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 terutang atas seluruh

Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian

tahun pajak

PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

Rp169.000

(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000

+Rp600.000 +Rp15.840.000)=Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000

Rp 1.075.250*X5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250 *Rp97.750/BULAN X 11

Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh

Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah

penghasilan tdk teratur

PPh Pasal 21 Yg terutang atas

penghasilan teratur x 12

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR

Rp169.000

(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] –

Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=

Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp 1.173.000*

X5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250*lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.17

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPEGAWAI TETAP

WP DALAM NEGERI

SEJAK AWALTAHUN

SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG

SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA

TIDAKDISETAHUNKAN

MULAI BEKERJADALAM TAHUN

BERJALAN

DASAR PENGHITUNGANPPh Ps. 21

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEHDALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JTMAKA PENGHITUNG PPh PSL 21ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN

PENGHASILAN KENA PAJAKYG DISETAHUNKAN

Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,

MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-

TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21

DIBAYAR HARIAN

LEBIH DARIRp 150.000,-

DIKURANGIRp 150.000,-

DIPOTONG PPhTARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

PKP

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN < Rp 6.000.000

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP TDK MEMILIKI

NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

Tdk termasuk Honorarium atau

Komisi yg diterima Penjaja barang &

Petugas dinas luar

TARIF 5%

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN > Rp 6.000.000

TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/

Iuran Tunjangan Hari Tuayg dibayarkan ke Jamsostek,

bila diwajibkan

DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +

SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARIPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :

UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAKRp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00

JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI :5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS

PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,

SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

PKP SEBULAN

PPh SETAHUN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKANX

TARIF PPh Ps.17

PPh SEBULANPPh SEBULAN


Dit.P2Humas 23

Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari. PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan per hari Rp140.000,00 Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah

Rp150.000,00

Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21

Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 = Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut: PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan 10 hari Rp1.400.000,00 PTKP 10 hari 10 x (Rp15.840.000,00/ 360)

Rp 440.000,00

Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp 960.000,00 PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10 ( 5% x Rp960.000,00)

Rp 48.000,00

Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang : 11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00 PTKP 11 hari {11 x (Rp15.840.000,00/ 360)}

Rp 484.000,00

Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00 PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00 PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 - PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00 Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

Dit.P2Humas

TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

(BUKAN PEGAWAI)

TERDIRI DARI :- PENGACARA - KONSULTAN- AKUNTAN - NOTARIS - ARSITEK - PENILAI- DOKTER - AKTUARIS

DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17

DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

MENERIMA PENGHASILAN BERUPA

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN

PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH

PENGHASILAN BRUTO


25

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 1

dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 21

5% x (50% x Rp10.000.000) = 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000

PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP

5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-

Contoh 2

Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara sebesar Rp100.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x (50% x Rp100.000.000) =5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000

26

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN APAPUN

DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO

DITERIMA

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

• SENIMAN, OLAHRAGAWAN;• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, • PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI,, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL • AGEN IKLAN;• PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;• PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU

• ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;

• PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA

• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING

• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;

• PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU

• PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA

IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAIYANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU

DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN*

BUKAN PEGAWAI

* JIKA MEMILIKI NPWP ATAU IMBALAN YG DIBERIKAN BERKESINAMBUNGAN MAKA LIHAT KETENTUAN PADA HALAMAN 12

CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 21

Contoh 1

Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas Penghitungan PPh Pasal 21

5% x Rp10.000.000) = Rp500.000,-

Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :(5% x 120%) x Rp10.000.000,- = Rp600.000

Contoh 2

Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 :

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-

Jika Polam tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 : (5% x 120) x Rp50.000.000 = Rp3.000.000

KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI

BUKAN PEGAWAI SELAIN TENAGA AHLI,

YG MEMPERKERJAKAN ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA

DOKTER (BUKAN PEGAWAI)YG MELAKUKAN PRAKTIK

DI RUMAH SAKIT/KLINIK

MENERIMA

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE

JUMLAH BRUTO PEMBAYARANDIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN

PENGHASILAN BRUTO =DI DALAM KONTRAK

DIPISAHKAN BIAYA

BAGIAN GAJI/UPAH TSB

MENERIMA

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE

JUMLAH BRUTO JASA DOKTERYG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI

RUMAH SAKIT / KLINIK SEBELUM DIPOTONG

BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL

PENGHASILAN BRUTO =

KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, & PENSIUNANNYA

PEGAWAI

MENERIMA

PENGHASILAN YG BERSUMBER APBN/APBD

MENERIMA

UANG PESANGON, UANGMANFAAT PENSIUN,

TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA,

YG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DIATUR DALAM

KETENTUANKHUSUS

Dit.P2Humas 30

KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK

PENGHASILANDITERIMADITERIMA

PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUNAN

YG TIDAK MEMILIKI NPWP

BUKAN PEGAWAIYG TIDAK MEMILIKI NPWP

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUNAN

MENDAFTARKAN DIRI SEBELUMMASA DESEMBER DLM TAHUN

KALENDER YBS

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA NORMAL

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

SELISIH PENGENAANTARIF 20% LEBIH TINGGIDIPERHITUNGKAN DGN

PPh PSL.21 UTK BLNSELANJUTNYA

DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAKYBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN

TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKANPADA BULAN SELANJUTNYA

DAPAT DIKREDITKAN DALAM SPT TAHUNAN UNTUK

TAHUN PAJAK YBS

BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP DAFTARKAN

DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS

KETENTUAN TARIF 20% LEBIHTINGGI TIDAK BERLAKU

ATAS PENGENAAN PEMOTONGANPPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL

ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI

DIPOTONG PPh PSL 26TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B

DARI PENGHASILAN BRUTO

BERSIFAT FINAL

JIKA BERUBAH STATUS MENJADI WP DLM NEGERI

TIDAK FINAL

PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

PENGHASILAN YANG DITERIMADALAM MATA UANG ASING

BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN

SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)

PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

TATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21/26

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO

PALING LAMATGL 10 BULAN BERIKUTNYA*

BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TDK ADAPENYETORAN

*Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkanmelaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21/26

MELAPORKAN PENGHITUNGANPPh PSL 21

DLM DAFTAR TERSENDIRI

KPP/KP2KPPALING LAMA 20 HARI

SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJABERIKUTNYA

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH

DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPhPASAL 21

KE KPP/KP2KP

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

PALING LAMA20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PADA HARI KERJASEBELUMNYA

KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)

PELAPORANDENGAN SPT MASA

PPh PASAL 21/26

TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN

YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)

Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga

Kerja Lepas

Imbalan Distributor MLM

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota

Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan

Lain kepada Mantan Pegawai

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

bersifat berkesinambungan

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

tidak bersifat berkesinambungan

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi

Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Jumlah

Terbilang :

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4)

1.

N P W P : - - - - -

N a m a :

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila

diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.01

7.

8.

9.

10.

11.

1.

3.

6.

2.

4.

5.

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

(1)

No. Jenis Penghasilan

(2)

Tarif

(5)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)

NOMOR : ……………………………………… (2)

(6)

PPh yang Terutang (Rp)

Tarif lebih tinggi 20%

(Tidak Ber-

NPWP)(4)

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

(3)

......................................................... (6)

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pemotong Pajak (5)

Tanda tangan, nama dan cap

12.

…………………………………………………………………………………………………………………

Lampiran IIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor: PER-32/PJ/2009Tanggal: 25 Mei 2009

Perubahan

Dit.P2Humas 393939

Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

Terbilang :

*) Lihat petunjuk pengisian

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap

dipotong di atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.02

(4)

(FINAL)

NOMOR : ……………………………………… (2)

(1)

No. PPh yang dipotong

(5)(2)

Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif

(3)

……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

1.

2.

......................................................... (6)

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

…………………………………………………………………………………………………………………

JUMLAH

Perubahan

Dit.P2Humas 404040

No NPWP Nama Wajib Pajak Bukti Pemotongan Jumlah Objek

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau

Pasal 26 yang Dipotong

Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jumlah

Halaman ke dari halaman

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal

Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU

PASAL 26 (TIDAK FINAL)

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

/ 2 0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Perubahan

Dit.P2Humas 41Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan HumasDirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 4141

No NPWP Nama Wajib Pajak Bukti Pemotongan Jumlah Objek

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21dan/atau

Pasal 26 yang Dipotong

Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jumlah

Halaman ke dari halaman

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal

Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU

PASAL 26 (FINAL)

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

/ 2 0


Perubahan

Dit.P2Humas 42

SPT Normal

SPT Pembetulan Ke-____

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari:

J ika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

Tahun

1

Masa Pajak

SPT MasaPajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Tahun KalenderFormulir ini digunakan untuk melaporkankewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

21 dan/atau Pasal 26 20

DepartemenKeuangan RI

DirektoratJenderal

Pajak

0

Formulir

1721

2(Bulan/Tahun)

/

20

J umlahPenerima

Penghasilan

Golongan PenerimaPenghasilan

Distributor MLM

15

Petugas Dinas Luar Asuransi

Penjaja Barang Dagangan

2

Jumlah Bagian B(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)

21

22

4

3

(1) (2)

8

Tenaga Ahli

Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yangtidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi,Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

10

9

11

Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

Peserta Kegiatan

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yangBersifat Berkesinambungan

Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak LuarNegeri

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

12

13

14

27

16

17

18

19

Masa Pajak231 97 8

25

25b. Penyetoran dengan SSP

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)

24

26

28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

62 3 4 5

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

5

(3)

NomorTelepon

-NPWP

Nama WP

Alamat

6 Pegaw ai Tetap

Penerima Pensiun Berkala 7

NoJ umlah

Pajak Terutang(Rp)

(4) (5)

Alamat Email

J umlahPenghasilan Bruto

(Rp)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

10 11 12

Tahun Kalender

Bagian B – Objek Pajak

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

x

Perubahan

Dit.P2Humas 43

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy)

____/_____/____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:1. Pegawai tetap.2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak

dibayarkan secara bulanan.5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau

imbalan yang bersifat tidak teratur.9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

BIAYA JABATANBiaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

(1)

Bagian C – Objek Pajak – Final

NoJ umlah

Penerima Penghasilan

(3)

J umlahPajak Terutang

(Rp)

(5)

J umlahPenghasilan Bruto

(Rp)

(4)

Golongan PenerimaPenghasilan

Formulir 1721 – I(Disampaikan hanya pada M asaPajak Desember)

Daftar Bukti Pemotongan PajakPenghasilan Final

29

___/___/_____

Surat Setoran Pajak ____ lembar

Daftar Bukti Pemotongan PajakPenghasilan Tidak Final

Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

c)

Bagian D – Lampiran Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21DTP

30

J umlah Bagian C (P enjumlahan Angka 29 s.d 30)31

Nama

i)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas besertalampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

-

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidakdipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebih

Melalui Pos

Tanda TanganTanggal (dd/mm/yyyy)

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harusmemiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barangdagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh

NPWP

SPT Masa Diterima:

Langsung dari WP

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yangTidak Wajib Menyampaikan SPTTahunan PPh Badan (Disampaikanhanya pada M asa Pajak

Formulir 1721 – II(Disampaikan hanya pada Masa Pajakterjadi perubahan Pegawai Tetap)

d)

b)a)

(2)P enerima Uang P esangon, Uang Manfaat P ensiun, TunjanganHari Tua atau J aminan Hari Tua, dan P embayaran LainSejenis yang Dibayarkan SekaligusP ejabat Negara, P egawai Negeri Sipil, Anggota TNI/P OLRIdan P ensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lainyang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

Diisi oleh Petugas

f)

g)

e)

h)

Perubahan

Dit.P2Humas 44

2 0

A.

No

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

C.

(5)

Nama Wajib Pajak

(3)

Penghasilan Bruto(Rupiah)

(4)

1721 - ITahun Kalender

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYAMELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

DepartemenKeuangan RIDirektoratJenderal

Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26UNTUK PEGAWAI TETAP DANPENERIMA PENSIUN BERKALA

(2)

NPWP

PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26

Terutang(Rupiah)

Jumlah (A1 + B)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang

Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang

A1.

B.

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

Dit.P2Humas 45

/ 2 0

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

B. Pegawai Tetap yang Masuk

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

halaman

(4) (5)

Penghasilan Bruto

(Rupiah)

DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

NPWP Nama Wajib Pajak

(3)

No NPWP

1721 - IIMASA PAJAK

(Bulan/Tahun )

PPh Pasal 21Dan/Atau Pasal

26 Terutang(Rupiah)

(2)


Pajak

Nama Wajib Pajak

Status Karyawan(TK, K,K/I, PH,

HB)

JumlahTanggungan

(2) (3) (4) (5)

NPWP TanggalTerdaftar Nama Wajib Pajak

(2) (3) (4)


Halaman ke dari

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

Dit.P2Humas 46

/ 2 0

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan

No NPWP* Nama Wajib Pajak

(3)

Status Karyawan(TK, K, K/I,PH, HB)

(4)

Jumlah Tanggungan

(5)


Pajak

DAFTAR PEGAWAITETAP/PENERIMA PENSIUN

BERKALA

1721 - TMASA PAJAK

(Bulan/Tahun )

(2)

Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan PertamaAtau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

:

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :Terbilang :

…………………………………………… , Tanggal ……………...………….Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..

F.2.0.32.01

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Tanggal

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Wajib Pajak/Penyetor………………………………..

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Cap dan tanda tangan

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Masa Pajak

ALAMAT WP

/

ALAMAT OP

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….

:

NAMA WP :

:

1

OktSep Nov Des Tahun Pajak

/

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

:

Jan Feb Mar Apr Ags

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….

………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi dengan rupiah penuh

……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………

………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………………………

/

…………………………………………………………………………….…………………………………….

/

Mei Jun Jul

Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru

Perubahan

Hanya diisiDlm transaksi

Pengalihan hakAtas tanah danAtau bangunan Dan Kegiatan Membangun

sendiri

Pajak Penghasilan Pasal 21

Documents